BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Suwatu Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Budaya Politik Masyarakat Desa Suwatu a. Berdasarkan pembahasan dan analisa dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat Desa Suwatu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Suwatu mempunyai ciri budaya politik pada orientasi afektif yang tinggi yaitu: perasaan terhadap sistem politik, menunjukan kecenderungan budaya politik subjek atau kaula yaitu masyarakat bersangkutan belum relatif maju (baik sosial maupun ekonomi). Anggota masyarakat memang mempunyai minat dan perhatian terhadap politik, serta juga kesadaran terhadap sistem politik sebagai keseluruhan terutama pada aspek outputnya. Selain itu, kesadaran masyarakat sebagai aktor dalam politik untuk memberikan partisipasi pada input politik dapat dikatakan minim. Sebab hanya sedikit sekali masyarakat yang memberikan partisipasi pada input politik. Posisi sebagai kaula merupakan posisi yang pasif dan lemah. Mereka mengganggap dirinya tidak mampu mempengaruhi atau
218
219
mengubah sistem. Oleh karena itu, mereka menyerahkan pembuatan segala kebijakan dan keputusan para pemegang jabatan dan kekuasaan. b. Pada masyarakat Desa Suwatu juga mempunyai ciri parokial sebab pengetahuan mereka tentang pengertian politik, budaya politik masih kurang sebab sebagian besar dari mereka tidak tahu. Mereka juga tidak mengetahui secara detail mengenai isi dari visi dan misi yang dibawa oleh calon bupati dan wakil bupati. c. Karakteristik budaya politik partisipan aktif, baik terhadap objek-objek input maupun objek-objek output dari sistem politik sepenuhnya belum terlihat. Mereka menjadi partisipan aktif hanya pada output sistem politik yaitu menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada dan motivasi mereka untuk menggunakan hak pilihnya, juga dikarenakan mereka mendapat imbalan berupa uang dari tim sukses yang ada di Desa Suwatu. Sedangkan pada input politik mereka berpartisipasi secara pasif. 2. Perilaku Memilih Masyarakat Desa Suwatu a. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku memilih masyarakat Desa Suwatu cenderung mengarah pada pemilih rasional pragmatis. Adapun alasan utama dan pertimbangan yang mendasari sebagian besar masyarakat Desa Suwatu dalam memilih pada saat Pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012 karena mereka mendapatkan imbalan berupa uang dari tim sukses yang ada di Desa Suwatu (sebagian besar
220
masyarakat yang berpendidikan SMA ke bawah memilih karena hal ini). Selain itu, bagi sebagian kecil masyarakat yang berpendidikan relatif lebih tinggi (SMA, D3, dan S1) mereka memilih bukan karena mendapatkan imbalan berupa uang tetapi mereka memilih dengan melihat dan mempertimbangkan visi dan misi para calon yang bertarung dalam pemilukada, janji kampanye, komitmen, dan prestasi calon, track record para calon, perilaku para calon dalam kehidupan bermasyarakat, program yang ditawarkan oleh para calon, dan kesadaran politik masyarakat untuk memilih salah satu calon bupati dan wakil bupati yang mempunyai integritas dan kepribadian yang baik. b. Selain pendekatan rasional, dalam hal ini pendekatan psikologis juga tidak dapat dikesampingkan terutama yang berkaitan dengan dalam hal politik pencitraan pasangan calon dan loyalitas, serta ikatan emosional pada partai politik atau kandidat yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi ikatan emosional kepada pemilih. Sebagian besar masyarakat Desa Suwatu memilih salah satu calon bupati tidak dikarenakan
mempunyai
ikatan
emosional/kedekatan
ideologi
(mempunyai ideologi yang sama) antara mereka dengan salah satu partai politik yang mengusung calon calon bupati dan wakil bupati yang sudah mereka pilih. Sebagian besar masyarakat Desa Suwatu juga menyatakan mereka memilih salah satu calon bupati dan wakil bupati
221
tidak dikarenakan calon yang mereka pilih itu, diusung oleh partai politik yang mereka sukai. c. Sedangkan mengenai pendekatan sosiologis memang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Desa Suwatu. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar masyarakat Desa Suwatu menjadikan alasan tingkat pendidikan yang tinggi dari sang calon bupati dan wakil bupati sebagai alasan utama dalam memilih. Selain itu, alasan kesamaan agama dan kesamaan suku, juga masih mempunyai pengaruh yang cukup besar sebagai alasan memilih masyarakat Desa Suwatu pada pemilukada di Kabupaten Pati tahun 2012 kemarin. B. Saran 1. Konsistensi KPU Kabupaten Pati, PPK dan PPS di seluruh Kabupaten Pati, dan Partai Politik yang ada di Kabupaten Pati sebagai agen sosialisasi nilai-nilai
politik
harus
mengupayakan
pendidikan
politik
yang
berorientasi pada kesadaran politik yang berdasarkan hati nuraninya, menjadikan masyarakat memilih secara cerdas, kritis, serta rasional dan bukan memilih wakil rakyat karena mereka mendapatkan imbalan berupa uang. Selain itu, untuk Pemilukada lima tahun yang akan datang, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden agar sekiranya mereka dapat lebih meningkatkan sosialisasi politik mengenai visi dan misi dari kontestan politik kepada masyarakat Desa Suwatu dan masyarakat Kabupaten Pati pada umumnya terkait dengan soal pilihan politiknya. Agar mereka menekankan kepada masyarakat supaya memilih berdasarkan visi dan misi
222
atau program kerja dari sang calon, serta rekam jejak dari sang calon dan figur atau kepribadian dari sang calon. 2. Pemerintah daerah Kabupaten Pati perlu melakukan pemberdayaan politik untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Pati dengan bekerjasama bersama KPU Kabupaten Pati, PPK dan PPS diseluruh Kabupaten Pati, semua partai politik yang terdapat di Kabupaten Pati serta bekerjasama dengan MGMP Kabupaten Pati supaya guru PKn juga diikutsertakan dalam berperan
serta
untuk
memberikan
pendidikan
politik
menjelang
Pemilukada atau Pemilu supaya kerjasama dari semua pihak tersebut bisa menumbuhkan kompetensi politik serta kesadaran politik tentang wewenang masyarakat Kabupaten Pati sebagai warga negara khususnya dalam mengawal, mengawasi, mengkontrol, dan mengevaluasi pembuatan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pati maupun pemerintah pusat. 3. Dalam hal ini penulis menyarankan agar Panitia Pengawas Pemilukada dan masyarakat ikut serta mengawasi secara ketat dari para aparatur birokrasi yang bertindak tidak netral dan tidak jujur pada saat Pemilukada. Terutama pada kelompok sasaran sosialisasi politik dalam program penyampaian tata cara memilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pati, ada baiknya tim sukses juga dimasukkan menjadi sasaran sosialisasi politik guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya kejujuran dalam pelaksanaan Pemilukada dalam membangun kehidupan demokrasi di Kabupaten Pati supaya lebih baik lagi.
223
DAFTAR PUSTAKA Buku Afan Gaffar. 2006. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Alfian. 1986. Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia. Alfian. 1985. Politik, Kebudayaan, dan Manusia Indonesia. Jakarta: LP3ES. Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin. 1991. Profil Budaya Politik Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. A. Rahman H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Arifin Rahman. 2002. Sistem Politik Indonesia. Surabaya: Penerbit SIC. Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. Bondan Gunawan S. 2000. Apa Itu Demokrasi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Budi Winarno. 2008. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Yogyakarta: Media Pressindo. Burhan
Bungin. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Catherine Dawson. 2010. Metode Penelitian Praktis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cholisin dan Nasiwan. 2012. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Deddy
Supriady Bratakusuma dan Dadang Solihin. 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
Donni Edwin, dkk. 2005. Pilkada Langsung : Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance. Jakarta : Partnership. Eman Hermawan. 2001. Politik Membela Yang Benar: Teori, Kritik dan Nalar. Yogyakarta: LKIS.
224
Firmanzah. 2008. Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. 1984. Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Jakarta: Bina Aksara. Hadari Nawawi. 2002. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Joko J. Prihatmoko. (2008). Mendemokratiskan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. Joko J. Prihatmoko. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problem Penerapan Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Julia Brannen. 2005. Memadu Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kacung Marijan. (2010). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi PascaOrde Baru. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group. Kras, S. J. Januari 1995. "Attitudes and Prediction of Behavior," Personality and Social Psychology. Bulletin. Leo Agustino. 2009. Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Lexy J. Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Lili Romli. (2007). Potret Otonmi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mar’at. 1984. Sikap Manusia: Perubahan serta Pengukurannya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Muhammad Asfar. 2006. Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004. Surabaya: Pustaka Eureka. Ramlan Surbakti. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
225
Riswanda Imawan dan Affan Gaffar. 1993. Analisis Pemilihan Umum 1992 di Indonesia. Laporan Penelitian Fakultas ISIPOL, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press. Ronaldh H. Chilcote. 2007. Teori Perbandingan Politik. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Rusadi Kantaprawira. 2006. Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. S.H. Sarundajang. 2005. Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kata Hasta. Sanapiah Faisal. 2008. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta. W. Gulo. 2002. Metodologi Penelitian Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Jurnal Ilmiah, Skripsi, dan Makalah Lili Romli. Kecenderungan Pilihan Masyarakat Dalam Pilkada. Jurnal POELITIK. Volume 1. Nomer 1. 2008. Septi Meliana. 2011. Budaya Politik dan Partisipasi Politik (Suatu studi: Budaya Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat Di Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Desa Aek Tuhul Kecamatan Batunadua Padang Sidimpuan). Skripsi. USU. Eko Puspita Sari. 2011. Pengaruh Pelembagaan Partai Golkar Yogyakarta Terhadap Pola Perilaku Memilih Dalam Pemilu Legislatif 2009. Skripsi. UNY.
Internet https:// www.kpu.go.id, diakses tanggal 12 Januari 2013.
226
http://id.wikipedia.org/wiki/, Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, diakses 2 Februari 2013. http://id.wikipedia.org/wiki/, Pemilihan kepala daerah di Indonesia#terbit undangundang baru mengenai penyelenggaran pemilihan umum yaitu UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011, diakses 2 Februari 2013. http://id.wikipedia.org/wiki/, Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia#UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, diakses 2 Februari 2013. http://http://kpu-patikab.go.id/, diakses 10 Januari 2013.
Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Pemerintahan Daerah.
Nomor
32
Tahun
2004
Tentang
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
