142
BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1.
Bahwa peranan BKPM DIY dalam upaya mendorong penanaman modal pada sektor industri manufaktur di Provinsi DIY dilaksanakan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2010 Jo. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal. Dalam upaya mendorong penanaman modal pada sektor industri manufaktur di Provinsi DIY, BKPM DIY berperan pada setiap tahapan penanaman modal, yakni: a.
Tahap Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal Peranan BKPM pada tahap Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal
dilakukan dengan: 1) Penyusunan RUPM yang dituangkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal, 2) Mendorong penetapan kawasan industri dan kawasan peruntukan industri yang lokasinya diarahkan ke Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.
143
3) Mengadakan kegiatan promosi penanaman modal BKPM, antara lain dengan Pameran investasi, Mengadakan pameran pembangunan, Mengadakan acara “Sekaten”, Mengikuti Pameran “Pekan Raya Jakarta” (PRJ), Ikut serta pada kegiatan “Gelar Potensi Investasi Daerah”, Menerbitkan brosur, buku, Leaflet Booklet, dan bannerterkait penanaman modal,
Memberikan
informasi
investasi
pada
Web
site
www.jogjainvest.jogjaprov.go.id dan Memberikan informasi investasi melalui Web site http://www.geraip2t.jogjaprov.go.id. b.
Tahap Fasilitasi dan Perizinan Penanaman Modal Peranan BKPM pada tahap Fasilitasi dan Perizinan Penanaman Modal
dilakukan dengan: 1) Memberikan pelayanan perizinan dengan menerbitkan 15 perizinan pada sektor industri manufaktur selama tahun 2012 hingga tahun 2015, yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 tahun 2013. Hal tersebut tergambarkan pada prosedur penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Penanaman Modal PT. IGP Internasional. 2) Memberikan pelayanan terkait dengan API-P, API-U, penerbitan perpanjangan RPTKA, penerbitan perpanjangan IMTA, dan pemberian insentif daerah, serta memberikan informasi yang cukup kepada penanam modal terkait prosedur permohonan pengajuan fasilitas Fiskal dan NonFiskal.
144
c. Pada tahap Kerjasama Penanaman Modal Peranan BKPM pada tahap Kerjasama Penanaman Modal dilakukan dengan mengadakan berbagai kerjasama penanaman modal dengan pihak luar negeri pada sektor industri, yakni diantaranya Kerjasama dengan Kyoto Prefecture
Jepang,
Kerjasama
dengan
IFC
(International
Finance
Corporation), dan Kerjasama dengan Provinsi Chungcheongnam-do, Koera Selatan. d. Pada tahap Pengendalian Penanaman Modal Peranan BKPM pada tahap Pengendalian Penanaman Modal dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 tahun 2013 melaksanakan dengan melaksanakan: 1) Kegiatan pemantauan, yakni melalui verifikasi dan evaluasi terhadap LKPM. Sebagaimana pemantauan yang telah dilakukan terhadap CV. Karya Hidup Sentosa melalui LKPM Tahap Pembangunan dan LKPM Telah Ada Izin usaha yang telah dilaporkan kepada BKPM DIY. 2) Kegiatan pembinaan, yakni melalui bimbingan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal, Pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan, dan Fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modalnya. 3) Melaksanakan kegiatan pengawasan,
yakni
melalui pemeriksaan
langsung ke lokasi proyek penanaman modal yang hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan. Hal tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai
145
dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah terlaksana terhadap CV. Karya Hidup Sentosa. 2.
Bahwa dalam menjalankan perannya dalam upaya mendorong penanaman modal pada sektor industri manufaktur di Provinsi DIY, BKPM DIY mengalami beberapa kendala, baik secara internal maupun eksternal. Kendala internal yang dihadapi antara lain; a. Keterbatasan Sumberdaya Manusia b. Keterbatasan Anggaran c. Keterbatasan Kewenangan Adapun kendala eksternal yang dihadapi BKPM DIY dalam upaya mendorong penanaman modal pada sektor industri manufaktur di Provinsi DIY antara lain; a. Keterbatasan Lahan b. Keterbatasan Infrastruktur Industri c. Ketidaklengkapan Pendataan d. Kurangnya Kesadaran Penanam Modal Terhadap Regulasi e. Kendala lingkungan, dan f. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait
B. SARAN Berdasarkan pembahasan dan penarikan kesimpulan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:
146
1.
BKPM DIY perlu lebih giat lagi dalam mempromosikan potensi-potensi industri manufaktur di daerah, terutama daerah Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Bantul demi memberikan pengenalan dan sajian informasi yang cukup kepada calon investor.
2.
BKPM DIY perlu meningkatkan koordinasi dengan dinas-dinas teknis terkait lintas sektor guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada para penanam modal, terutama dalam hal yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan, sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang nyaman dan kondusif kepada penanam modal sehingga secara otomatis akan mendorong penanaman modal pada sektor industri manufaktur di Provinsi DIY.
3.
BKPM DIY perlu melaksanakan tindakan proaktif dalam mendorong pelaksanaan dari kerjasama-kerjasama bidang industri yang telah dilakukan, agar kerjasama yang telah dilakukan dapat terealisasi dalam bentuk kegiatan penanaman modal.
4.
Pemerintah Provinsi DIY perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas personalia BKPM DIY demi meningkatkan pelayanan,baik kepada kepada investor, maupun kepada calon investor.
5.
Pemerintah Provinsi DIY perlu membangun infrastruktur industri manufaktur yang baik, misalnya dengan pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pembangunan jalur logistik yang baik, guna menarik minat investor untuk menanamkan modal nya di Provinsi DIY.
