BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Be Berdasarkan pembah ahassan n kkeseluruhan esel es elur u uh uhan penelitian in ini yang berjudul pembahasan Pen ngawasan Dew wan n P erwakilan Rakyat Terhadap Ter erha hada dapp Implementa asi s Peraturan Pengawasan Dewan Perwakilan Implementasi Daerah h N omor 8 tah om ahuun 2014 tentang Retribus si Pelayanan P layaana Pe n n Pe Persampa aha h n dan Nomor tahun Retribusi Persampahan Ke Kebe bers rsih ihan ddii Kabupaten Kepulauan Aru, maka ti tiga g hhal al yyang ang da an dapat Kebersihan di simpul i ulkan yaitu : disimpulkan 11.. Pe Peran
Pengawasan
implementasi
DPRD
Peraturan
Kabupaten Daerah
Kepulauan
tentang
Aru Aru
Retribusi
terh te rhad a ap terhadap Pela l yana nann Pelayanan
Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilihat at dar ri dari beberapa keg egia iata tann DP DPRD R yang bers sif ifat at ppersuasif, ersu er suas a if, diantarann nnyya denga gann kegiatan bersifat diantarannya dengan melakukan kunjungan kerjaa di d B PLH, rapat dengar pendapat dan ssidak. idak id ak. BPLH, Namun karena tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk menjalankan menja jala lank nkan Pe P rda d ttersebut erseb ebut ut m aka tidakk terdapat ak terd te rdap apat at ssinerjitas inerjitass antara anta an tara r D PRD PR D dan dan Pe Peme meri rintah Perda maka DPRD Pemerintah ya g m yang enggakibatkan adany en nya ketimp mpangan dalam ha hall pe ppengelolaan nggelol olaaan sampah mengakibatkan adanya ketimpangan dan kebersihan di Kot ta Dobo K abupaten Kepulauan Aru. Hal ini Kota Kabupaten memberikan gambaran ba ahw h a fung gsi Pengawasan tidak dilakukan dengan bahwa fungsi baik oleh DPRD, karena sesuai seesuai dengan fakta dilapangan terlihat bahwa kondisi kebersihan di Kota Dob o o jauh dari harapan, harapan dan buktinya adalah Dobo tempat sampah yang berjumlah 4 kotak yang digunakan sejak lima tahun lalu masih ada dan tidak ada penambahan jumlahnya.
123
124
2. Kendala yang dapat mempengaruhi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam melaksanakan pengawasan terhadap implementasi Perda Nomor 8 tentang Retribusi Pe Pela Pelayanan layanan Persam Persampahan/Kebersihan ampa p han/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru Ar dalah sebagai berikut: a. S umber Daya Manusia Maanu nusi s a yang yang ada da di DPRD kurang kurran a g memadai dan Sumber didukung tidak di idu duku kung n oleh anggaran yangg cukup. cuku cu kup. p. b. Standar Stan St andar manejemen ma yan angg menjadi menj njad adii pedoman pedomann fungsi pengawasan yang pe engawasan secara eksplisit tidak diatur dengan denga gan jela lass se sesu suai aturan atu turan pengawasan jelas sesuai yang berlaku. c. Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang yan ang cenderung cend ce nder erung tertutup. d. Kurangnya kordinasi atau check and balances antara anta ara lem mbagaaantara lembagalembag agaa di ddaerah. aera ae rah. h. lembaga 3. Upaya untuk
si kendala kendala Pengawasan mengatasi
hada dapp DPRD terha terhadap
inplementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Retribussi Pe Pela laya yannan Pelayanan Pe P rsampaha han/ n/Ke Kebe bersihan n ddii Kabupaten Kabu Ka bupa paten Kepulauan Kepu Ke pula laua u n A ru adalah ah ssebagai ebagai eb Persampahan/Kebersihan Aru bbe rikut ; berikut a. Dengan menyediakan menyediaakan staf aahli hli di sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Aru untu t k memberikan memb berikan pelatihan-pelatihan khusus bagi untuk seluruh anggota DP PRD R agar agar dapat meningkatkan kapasitas dan DPRD kemampuan mereka ddalam alam menjalankan tugas dan fungsinya fungsinya. Upaya didukung dengan penyediaan anggaran yang cukup.
125
b. Dengan membentuk peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yang secara jelas mengatur tentang manejemen pengawasan sehingga menjadi menja jadi di pedoman bbagi agi seluruh anggota DPRD dalam ag menjalankan menj njal alankan tugas dan fungsi pengawasannya. pengawasaann nnya. mendorong c. Dengan mendor rongg bi bbirokrasi rokr ro kras asi pemerintah p merintah Kabupaten pe Kab bup upaten Kepulauan Aru un untuk menirima untu uk lebih terbuka dalam m me meni niri rima aspirasi da ddari ri seluruh lapi la p san ma masyarakat tentang pengawasan pengawa wasan terhadap teerh rhad adap ap imple eme m ntasi lapisan implementasi Pe Perda
No
8
tahun
2014
tentang
R trib Re ibus usii Retribusi
P layaanan Pe Pelayanan
Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauann Aru.. BPL LH un uuntuk tukk d. Dengan melakukan koordinasi antara DPRD dan BPLH asi Perda No No membahas kebijakan pengawasan terhadap implementa implementasi Persampahan//Keberrsihann 8 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kab bup upat aten en K epulauan Aru. ep di Kabupaten Kepulauan B Saran B. patt di ibe beri rikkan Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapa dapat diberikan penuli pe lis yait itu : penulis yaitu 1 Pengawasan P nggaw Pe was asaan yang dilakukan dilakuka kan oleh anggota anggota DPRD D Kabupaten Kabupa Ka p te tenn K epulauan 1. Kepulauan dan perlu ju uga adanya ketegasan bagi Pemerintah Aru, perlu ditingkatkan dan juga melakssanakan Perda tersebu dengan cara dalam hal BPLH untukk melaksanakan samp pah di Kota Dobo. Selain itu pengawasan menambahkan kotak- kota sampah terhad dap a pemerintah untuk menindak lanjuti Perda harus dilakukan berkala terhadap dan kerja pemerintah.
126
2. Anggota DPRD diharapkan menjalin kerjasama dengan Pemerintah, peningkatan angaran, mengunakan Staf Ahli, dalam rangka meminta serta masukan dan laporan pe penelitiannya se sert rta kajian yang bersifat ilmiah, agar menjadi bahan baha han dalam mengatasi masalah dan n hambatan h mbatan yang dihadapi ha tersebut, dalam m pelaksanan Perdaa ter erse sebuut, ssehingga ehin eh ngga tantangan da dan hambatan yang ddii hadapai ddalam alam al am pelaksanaan tugass ddan an ffungsi ungsi untukk melakukan peng ngaw awas asan Per erda da Retribusi Pelayanan P ersamp er pah ahan an/K /Kebersiha han bisa pengawasan Perda Persampahan/Kebersihan disi di sikkapi dengan dengan baik, dengan mengutamakan pendek ekatan sec ecar araa langsu sung disikapi pendekatan secara langsung dila apangan. Pola pengawasan secara langsung lebihh baik k ddilakukan ilakukan an dilapangan. di ddihadapi hada dapi pi aakan kan dibandingkan menunggu masukan, sebab masalah yang di ng. lebih cepat dan tepat didefenisikan dengan pendekatan langsun langsung. menaajemen n yangg 3. Anggota DPRD diharapkan merangkul tim ahli/Staf Ahli menajemen daala lam m me memb mbantu Pemerin nta taha hann Daerah Daer Da e ah pemecahan pemecah han masal lah ah-kompoten dalam membantu Pemerintahan masalahis ppengawasan engawasan terhadap implemntasi P en erda er da masalah pelaksanaan teknis Perda mengupa paya yaka kann suatu suaatu su Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan serta mengupayakan diskus kusii berkala berkala k bula bu lann atau atau per sem emes este ter (6 bbulan) ulan) l dann at da atau 1 forum diskusi 3 bulan semester T hun se Ta seca cara berkala unt ntuk u mengk gkaji laporan pelaksanaan peela laks ksanaann da dari instasni Tahun secara untuk mengkaji Linngkungan dan masalah yang dihadapi BPLH dan BPPKAD dan LMS Lingkungan sehingga
bisa
dirumus skan dirumuskan
dal lam dalam
kebijakan
yang
tepat
dalam
D dengan den engan baik terkait dengan Implementasi melaksanakan fungsi DPRD pengawasan Perda Retribusii Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru. Sebagai acuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD diharapkan mengatur tata cara pelaksanaan fungsi
127
pengawasan tersebut dalam satu Tata Tertib DPRD yang di buat, sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap Perda, anggota DPRD memiliki suatu mekanisme yang ng ssesuai esuai dengan n sstandar tandar menajemen. ta
128
DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie Jimly, 2005, 5, Hu Hukum Tata Negera Neg egera dan Pilar-Pilar Demokrasi, serpihan pemikiran pem emiikiran hukum, media da dan HAM, Konstitusi Press, Jakarta.. Asshiddiqie Model-Model Konstitusional Asshiddi diqqie Jimly, 2010, 0, Mo Mode dell-Mo Mode dell Pengujian Ko K nstitusional Di Negara, Berbagai ai N egar eg a a, Sinar Siina narr Grafika, Graf Gr afik ika, a, Jakarta. Jak akar arta ta. ………… ……… … . & M. Ali li Safaat, Saf afaa aatt, 22006, 0066, Teori 00 Te H ns Kelsen Ha Kel elseen Tentang Tentanng Hukum, ………………. Hans Sekr Se kret e ariat Je Jenderal dan Kepaniteraa an Mahk kam amah ah Konstit itusi RI, I Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Jaka Ja k rta. a. Jakarta. C.S. C. S T. Kansil Kansil dan Chiristine S.T.Kansil, 1997, Hukum Ta ata Neg gar araa Repub blik C.S.T. Tata Negara Republik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. Indonesia,
Chhaidir, Ellydar & Sudi Fahmi, 2010, Hukum Perbandingan Kon nstitus usii, Total T taal To Chaidir, Konstitusi, Media, Yogyakarta, halaman 73-74. …… …………………..2007, Ilmu Perundang-undangan Proses dan dan Teknik Teknikk ……………………..2007, Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta,. P 2006, 200 0066, Karl Kar arll Marx Marx Ekonomi Ekonnom mi Po Poli liti tikk dan dan Aksi-Revolusi, Ak Diiad adiit Darsono P, Politik Diadit Media, Jakarta. De me Penelitian Pen enel elit itiian Dewata Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Hukkum & Empiris, Empi Em piri riss, Pustaka Pust Pu s aka Pelajar, Peela laja jar, r, Yogyakarta. Yog ogya yaka kart rta. Hukum Djoj Dj ojos osoe oeka kato to Agung, Agu gunng, 2004, 2004 20 04, Dinamika Dina Di namika a ddan an K apasit ap itas as DPRD DPR PRD D da dala lam tata Djojosoekato Kapasitas dalam p me pe meri rintahan Demok kra ratis, konrad konr nrad Adeneur Sti tift ftun ung, g, Jakarta Jakar arta ta pemerintahan Demokratis, Stiftung, 009, Buku P intar Politik; Sejarah Pemerintahan, Great Publisher Redaksi, 20 2009, Pintar Greeat Publisher, Yogyakarta. dan Ketatanegaraan, Yogja Great Pengawa asan Melekat di Lingkungan Aparatur H. Hadari Nawawi, 1986, Pe Pengawasan Jakartta. Ja Pemerintah, Erlangga, Jakarta. H Syaukani Afan Gaffar M Ryaaas Rasyid, Rasyid 2005, 2005 Otonomi Daerah dalam H. Syaukani.,Afan Gaffar., M.Ryaas Negara Kesatuan, Pustaka Belajar, Yogyakarta Haw Widjaja, 2004, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Grafindo Persada, Jakarta.
129
Huda Ni’matul, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Indiahono Dwiyanto, y , 2009,, Perbandingan g Administrasi Publik,, Model,, Konsepp Media, Yogyakarta. dan Aplikasi, Gava va M edia, Yogy yak akar a ta. Kurde H. Nukthoh oh Arfawie, 2005, Telaah Kritis Teori Teor orii Negara Hukum, Pustaka Pelajar, Pelaaja jar, Yogyakarta. a. L.J. van Apeldoorn, van Apeldoo orn n, 20 2000, Pengantar Peng Pe ngan anta tarr Ilmu Ilmu Hukum, Huk u um um, P.T. Pradnya Praadn d ya Paramita, Jakarta. dM .D.Moh., M , 11999, 999, Pergaulan Politik dan 99 dan Hukum m ddii In Indonesi ia, Gama Mahfud M.D.Moh., Indonesia, Me , Cet.Pertama, Cet.Pertama, Yogyakarta. Media, Mard Ma rdiiasmoo, 2004, Otonomi dan manajemen keuangan daerah, daerah, Andi And offset, offfset, Mardiasmo, Yogyakarta. Yogyakarta. M syyukuri Abdilla, 1999, Demokrasi di Persimpangan Makna, Ma Ma a, respon res espon Masyukuri Demok okrasii (1966(19666Intelektual Muslim Indonesia Terhadap konsep Demokrasi 1993), PT Tiara Wacana, Yogyakarta.. Maarzuki Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum edisi revisi, Kencana Kencaana Pre renadda Marzuki Prenada media Group, Jakarta. Mertokusum mo Su Sudi dikn knoo, 2010, 201 010, 0, Me M ngen nal H ukum uk um SSuatu uatu ua tu P engantar, Universitas en Universi sittass Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum Pengantar, Yogyakarta,Y ,Yog ogya yakarta. Atma Jaya Yogyakarta,Yogyakarta. Norb No rbert Eschborn, 2004, Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengaw was asaan D PRD, PR Norbert Pengawasan DPRD, Sekkertar ta ia iatt Na Nasi sion onal al E D KSI,, Jakarta DE Jak akar arta ta IIndonesia. ndon nd ones e ia. Sekertariat Nasional EDEKSI, Pram Pr amud udii Atmosudirdjo, Atmo At mosu sudiird rdjo jo, 1981, 19 981 81, Hukum Huku kum m Administrasi Addmi ministtra rasi si Negara, Neg egar ara, a, Ghalia Gha hali liaa In Indo donesia, Pramudi Indonesia, Jakart rtaa. Jakarta. Addministrasi,, Gunung Agung, Jakarta. S. P Siagian, 1970, Filsafat Administrasi, Hukkum Indonesia, Indonnesia, CV. Armico, Bandung. Samidjo, 1985, Pengantar Hukum kan Pu Publik, Intermedia, Jakarta. Samudra Wibawa, 1994, Kebijaka Kebijakan Soekanto Purba b caraka 1993 Soekanto, Soerjono & Purnadi Purbacaraka, 1993, Perihal Kaidah Hukum Hukum, PT PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2006, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.
130
Soemantri, Sri Soemantri, 1997, Hak Uji Material Di Indonesia, Alumni, Bandung. Soeprapto, p p , Maria Farida Indrati,, Ilmu Perundang-Undangan g g : Jenis,, Fungsi, g , dan Materi Muata Muatan, an, Kanisius, Kanisius, Yogyakarta, Yogy Yo gyakarta, 2010. Soetami A. Sit Siti, itii, 1993, Hukum Administrasi Negara, Neg egara, Badan Penerbit Universitas Univ iveersitas Diponegoro, Diponeego g ro, Semarang. Sujamto, 1994. Pengawasan Sinar Sujamt mtoo, cetakann kedua, ked edua ua, 1994 94.. Aspek-aspek Aspe As pekk-asspe pekk Pe Peng ngaw awasan Di Indonesia. In Grafika, Jakarta. Jaka Ja kartta. a o, S isw is wanto, o, 2005, 2005, Hukum Pemerintah ahan a Dae aeraah, Sinar Grafika, G afika, Gr Sunarno, Siswanto, Pemerintahan Daerah, Jaka kart rta. a. Jakarta. Supriatn Su na Tjahya, 1993, Sistem Adminisresi Pemerintahan di d Daerah, Dae aera rah, Sinar Sinaar Supriatna Grafika Offset, Jakarta. Syaffrudin Ateng, 1991, Titik Berat Otonomi Derah Pada Daerah Daeraah Tingkat Ting Ti ngka kat II Syafrudin dan Perkembangannya, Mandar Maju, Bandung. Terrry, George R dan Ruc Leslie W, 1986, Dasar-dasar Manajemen, Manajeemen, Buku Buku ku Terry, Aksara, Jakarta. Penyus usun un Kamus Kam amus us Pusat Pus usat at Pembinaan Pembina naan an dan dan ppengembengan enge en gemb mben engan Bahasa, 20 002 02, Tim Penyusun 2002, ndoones esiia Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta. Kamus beser Bahasa Ind Indonesia Tjan Tj andra W. Riawan dan Budi Darsono K., 2009, Legislative Draf afti tingg, Teory Teoory Te Tjandra Drafting, dan Praktek Prak Pr akte tekk Pe Pemb mbua uata tan Peraturan Peraatu tura rann Daerah, Daer Da erah ah,, Universitas Uniiversi s ta tass Atma Atma Jaya Jaya dan Pembuatan Yogyak akar arta ta, Yogyakarta. Yogyak Yo kar arta ta.. Yogyakarta, Vict Vi ctor or M. Si Situ tumorang dan JJusuf u uf Juh us hir, 1998, Aspek Aspeek Hu H kum Pe Pengawasan Victor Situmorang Juhir, Hukum Linggkungan A paratur pemerintah, cetakan kedua, Melekat dalam Lingkungan Aparatur Jakartaa. Rineke Cipta, Jakarta. Yonat atan W., 2009. 2009. Meningkatkan Kinerja Dewan Wasistiono, Sadu dan Yonatan e ah (DP DPRD),Fokus media, Bandung. Perwakilan Rakyat Daer Daerah (DPRD),Fokus anii, 2003, Etika Hubungan Elislatif dalam Wasistono, Sadu dan Onda Riyan Riyani, Daer e ah Penerbit Focus Media, Media Bandung Pelaksanaan Otonomi Daerah, Bandung. ………………. & M. Ali Safaat, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
131
Undang-Undang : Negara Republik Tahun 1945 Amandemen Undang-Undang Dasar Ne ega gara Republi ik Indonesia In keempat. Ketetapan MP Tentang Penyelenggaraan MPR Nomor XV/MPR/1998 XV Penyyel elenggaraan Otonomi Daerah. Da Undang Unda dang Undang Nomor Nomo No m r 32 tahun 2004 20004 tentang tent te ntan ang Pemerintahan Pemerintah ahan Daerah, (L Lem embaran Nega g ra Republik Rep epub ubli likk Indonesia Indo In donesia Tahun Tahunn 2004 2 04 Nomor 20 Nom omor 125, (Lembaran Negara Tamb Ta mbahan L embaran Negara Repub ubli likk Indonesia Indoone nesi siaa Nomorr 4437) Tambahan Lembaran Republik seba se b gaim imana telah diubah beberapa kali terakhir ter erakhiir de den ngan Und ndangsebagaimana dengan UndangUnda dang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Perrub u ah han n Kedua Ked edua Atas Atas Undang Un Pemerint Pe ntah ah Daerah Daeraah ( Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22008 0 8 No 00 Nom mor 59 9, Lembaran Nomor 59, or 48 4844 44 ). ). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo Nomor Undaang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pembentukaan Peraturan P ra Pe ratu t rann Undang-Undang Indoonesia Tahu hunn Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Indoneesiaa 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republikk Indonesia Nomor 5234). Unddang Undangg Nomor Un Nomo No morr 17 Tahun 2014 yang yang telah tel elah ah di ubah dengan den nga gan Undn dnggUndang Undngunnda dang ng N omor om or 8 T ahun 22015 ah 0155 te 01 tent ntan angg MD MD3. 3 Lembaran neg negara egaaraa undang Nomor Tahun tentang republik indonesia tahunn 22015 0155 nomor 57. 01 Undang-undang UndangUn Unda d ng-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah di ubah dengan denga gann Unda Un danngundang Nomor Tahun und dangg N omor om or 9 T ahun 2015 201 0155 tentang tent te ntan angg Pemerintahan Pemerintah i ahan an Daerah. Dae aerrah. Lembaran L embar b ran nnegara egara repu eg republik publ blik ik indonesia ind ndon onesia tahun tah ahun un 22015 0155 nomor 558. 01 8.
