BAB V PEMBAHASAN
A. Identifikasi Potensi Bahaya PT. INKA (Persero) yang terbagi atas dua divisi produksi telah mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat ditimbulkan dari seluruh kegiatan proses produksi. Dari proses identifikasi potensi bahaya dilakukan penilaian dan didapatkan potensi bahaya kebakaran dan peledakan gas yang paling tinggi. Selanjutnya, PT. INKA (Persero) telah melakukan pengendalian risiko bahaya dengan mengendalikan sumber dan meminimalisir potensi bahaya yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan suatu keadaan darurat, dampak kerugian terhadap tenaga kerja, perusahaan dan lingkungan sekitar perusahaan. PT. INKA (Persero) melakukan pengendalian sumber energi dengan menempatkan gas pada tangki besar dengan pemberian pagar diarea sekitar tangki gas, pemeriksaan kondisi tangki penyimpanan gas dan diberikan tanda peringatan “Selain Petugas Bagian Perawatan, Dilarang Membuka & Menutup Kran”. Untuk penyimpanan BBM untuk forklift ditempatkan pada drum yang disimpan khusus Bahan Bakar Minyak di area gudang. Untuk penggunaan listrik telah dilakukan perawatan dan pemeriksaan berkala oleh petugas TI (Teknologi Industri) untuk menjamin keselamatan bidang listrik diarea lingkungan perusahaan. Sebagai upaya pencegahan PT. INKA juga melakukan pemeriksaan rutin terhadap sarana pemadam kebakaran seperti Alat Pemadam
54
55
Api Ringan (APAR). Hal ini sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 pada pasal 7 ayat 2 point (a) yang berisi “Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi : Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.”
B. Manajemen Tanggap Darurat 1. Perencanaan Penanggulangan Tanggap Darurat Dalam menghadapi situasi keadaan darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu,
PT.
INKA
(Persero)
telah
melakukan
tindakan
kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat dengan membuat perencanaan penanggulangan keadaan darurat. Perencanaan penanggulangan keadaan darurat dengan membuat sebuah keputusan direksi PT. INKA (Persero) tentang prosedur penanggulangan keadaan darurat PT. Industri Kereta Api (Persero). Keadaan darurat yang dimaksudkan seperti terjadi kebakaran, peledakan, kegagalan tenaga atau bahaya-bahaya lain yang dapat mengancam dan menghambat jalannnya proses produksi. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 pada pasal lampiran II poin 6.7 “Kesiapan untuk menangani keadaan darurat”. 2. Tim Regu Tanggap Darurat PT. INKA (Persero) telah memiliki kebijakan membentuk tim tanggap darurat yang telah dibagi menjadi beberapa satuan tugas dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mengendalikan keadaan
56
darurat yang dapat mungkin terjadi. Pembentukan tim regu tanggap darurat ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Lampiran I Poin 3 Huruf c yang menyatakan bahwa “Menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3”. Dan telah sesuai dengan OHSAS 18001 elemen 4.8.10 tentang tanggap darurat menyatakan bahwa, “Penanganan keadaan darurat dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai fungsi dalam organisasi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing”. 3. Training Tanggap Darurat Dengan terselenggaranya pelatihan pemadam kebakaran, pelatihan tanggap darurat dan simulasi keadaan darurat serta evakuasi yang dilaksanakan satu tahun sekali, sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Lampiran II Poin 6.7.3 yang menyatakan bahwa “Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko”, dan Poin 6.7.4 yang menyatakan bahwa “Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja”. Selain itu pelatihan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, yang
57
menyatakan bahwa latihan menuju jalan keluar dan menuju relokasi darurat, dimana dipersyaratkan untuk seluruh klasifikasi hunian bangunan gedung, harus dilaksanakan dengan frekuensi yang cukup untuk membiasakan penghuni dengan prosedur latihan dan pelaksanaan latihan yang merupakan hal rutin. Latihan termasuk prosedur yang sesuai untuk memastikan bahwa semua orang berpartisipasi dalam latihan”.
C. Sarana dan Fasilitas Proteksi Aktif 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Di setiap workshop PT. INKA (Persero) penempatan APAR sudah dipasang pada tempat yang mudah dilihat dengan jelas, mudah di capai dan diambil serta dilengkapi dengan tanda pemasangan. Hal ini sudah sesuai dengan Permenaker PER.04/MEN/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan pasal 4 poin (1) yang menyatakan bahwa “Setiap satu atau kelompok APAR harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan tanda pemasangan”. Namun, masih perlu dilengkapi dengan tanda segitiga kebalik untuk menyatakan tempat APAR yang dipasang pada dinding. Tinggi pemasangan APAR di area workshop sebagian besar sudah terpasang dengan tinggi karena masih banyak APAR yang ditempatkan lebih tinggi ataupun lebih rendah dari ketinggian ± 120 cm dengan jarak sekitar 15 m. Hal ini belum sesuai dengan Permenaker PER.04/MEN/1980
58
tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan pasal 4 poin (3) yang menyatakan bahwa “Tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut ayat (1) adalah 125 cm dari dasar lantai tepat di atas satu atau kelompok alat pemadam api ringan bersangkutan”. Sedangkan, untuk pemeriksaan APAR telah sesuai dengan Permenaker PER.04/MEN/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR pasal 11 yang mengatakan bahwa “ poin (1) Setiap alat pemadam api ringan harus diperiksa 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu: a. pemeriksaan dalam jangka 6 (enam) bulan; b. pemeriksaan dalam jangka 12 (dua belas) bulan; poin (2) Cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau alat tersebut segera diganti dengan yang tidak cacat. 2. APAR Trolley PT. INKA (Persero) menyediakan 3 buah Alat Pemadam Api Trolley dengan ukuran 150 kg. Hal ini sudah sesuai dengan Permenaker PER.04/MEN/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan pasal 4 poin (1) yang menyatakan bahwa “Setiap satu atau kelompok APAR harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan tanda pemasangan”. 3. Tanda Bahaya PT. INKA (Persero) mempunyai 3 jenis tanda bahaya yang akan berbunyi saat terjadi keadaan darurat. PT. INKA (Persero) mempunyai 4
59
titik fire break (alarm/sirine) yang terpasang di dalam ruang perkantoran K1, sirine pabrik dan lonceng pos jaga. Hal ini telah sesuai dengan Kepmenaker R.I No. Kep-186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di tempat kerja Pasal 2 ayat 2 poin b yang menyatakan “Kewajiban mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi”. Dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan dan lingkungan poin 5.7 mengenai sistem deteksi dan alarm kebakaran, dan sistem komunikasi. 4. Kotak Obat P3K Kotak obat P3K telah disediakan di setiap unit-unit kerja sesuai dengan kebutuhan. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 Lampiran II 6.8 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan poin 6.8.1 yang menyatakan bahwa “Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar an pedoman teknis”. Selain itu juga sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Ditempat Kerja pasal 2 yang berbunyi, “(1) Pengusaha wajib menyediakanpetugas P3K dan fasilitas P3K ditempat
60
kerja dan (2) Pengusaha wajib melaksanakan P3K di tempat kerja”. Dan pasal 8 yang berbunyi, “Fasilitas P3K sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) meliputi : a. ruang P3K; b. kotak P3K dan isi; c. alat evakuasi dan alat transportasi; dan d. fasilitas tambahan berupa alat pelindug diri dan/atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus”. 5. Sarana Jalan Keluar (Jalur Evakuasi) PT. INKA (Persero) telah membuat peta jalur evakuasi seluruh area unit kerja (workshop) oleh petugas MMLH. Hal ini telah sesuai dengan Kepmenaker R.I No. Kep-186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di tempat kerja Pasal 2 ayat 2 poin b yang menyatakan “Kewajiban mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi”. 6. Titik Berkumpul (Assembly Point) PT. INKA (Persero) membuatkan beberapa titik kumpul di seluruh area workshop. Titik kumpul dipilih pada area luas yang cukup untuk menampung tenaga kerja pada beberapa unit kerja. Hal ini telah sesuai dengan
Kepmenaker
R.I
No.
Kep-186/MEN/1999
tentang
Unit
Penanggulangan Kebakaran di tempat kerja Pasal 2 ayat 2 poin b yang menyatakan “Kewajiban mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
61
penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi”. 7. Sistem Komunikasi a. Telepon PT. INKA (Persero) menyediakan nomor-nomor telepon emergency dari dalam perusahaan yang perlu dihubungi saat terjadi keadaan darurat. Sarana komunikasi ini digunakan untuk menghadapi keadaan darurat sehingga informasi tentang adanya keadaan darurat dapat menyebar ke seluruh area perusahaan dengan cepat dan terkendali. Penyediaan sarana komunikasi ini telah sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan dan lingkungan poin 5.7 mengenai sistem deteksi dan alarm kebakaran, dan sistem komunikasi dan telah sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Ramli (2010) bahwa “Komunikasi memegang peranan penting mendukung keberhasilan
sistem
tanggap
darurat.
Komunikasi
dapat
dikelompokkan atas komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal harus dirancang mulai dari diteksi keadaan darurat sampai ke penanggulangannya”. b. ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) PT. INKA (Persero) bekerja sama dengan ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) lokal Madiun sebagai sarana komunikasi cadangan saat keadaan darurat terjadi dan aliran listrik padam. Hal ini
62
telah sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Ramli (2010) bahwa “Komunikasi memegang peranan penting mendukung keberhasilan sistem tanggap darurat. Komunikasi dapat dikelompokkan atas komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal harus dirancang mulai dari diteksi keadaan darurat sampai ke penanggulangannya. Komunikasi eksternal dengan pemerintah daerah atau masyarakat sekitar kegiatan organisasi untuk mencegah kepanikan atau jatuhnya korban yang tidak diinginkan. Masyarakat seharusnya diberi informasi yang jelas mengenai kondisi keadaan darurat, potensi bahaya yang dapat timbul serta langkah-langkah pengamanan yang diperlukan”.
D. Prosedur dan Pemulihan Tanggap Darurat PT. INKA (Persero) menunjuk departemen MMLH untuk membuat suatu sistem prosedur tanggap darurat untuk menghadapi keadaan darurat jika terjadi suatu keadaan darurat seperti misalnya kebakaran, peledakan, bencana, ataupun huru hara. Hal ini telah sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 pada pasal lampiran I poin 7 tentang Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri yang menyatakan bahwa “Perusahaan harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri”.
63
Rencana Pemulihan keadaan darurat disusun PT. INKA (Persero) untuk mengembalikan keadaan menjadi kondisi normal dan pemulihan tenaga kerja yg mengalami trauma. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I NO. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 pada Lampiran II Poin 6.9.1 tentang Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat. yang menyatakan bahwa “Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja”.
