BAB V MODEL ALTERNATIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS KEWILAYAHAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

549

BAB V MODEL ALTERNATIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS KEWILAYAHAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

A. Pengertian Model Model adalah kerangka kerja formal yang mewakili ciri-ciri pokok dari suatu sistem yang kompleks dengan mengambil beberapa hubungan sentral. Model juga dapat dikatakan sebagai suatu konstruksi dari suatu konsep yang digunakan sebagai pendekatan untuk memahami suatu realitas. Oleh karenanya, model merupakan penyederhanaan dari elemen-elemen dasar realita yang begitu kompleks dengan kata lain abstraksi terhadap elemen tersebut terhadap apa yang akan kita terapkan. Dengan perkataan lain, model bukanlah suatu realitas kehidupan, karena realitas kehidupan ini tidaklah linier, sementara model merupakan suatu pendekatan untuk memahami atau mendekati realitas. Karenanya model merupakan abstraksi RLS (Rea Life System), dan bukanlah RLS yang sebenarnya (Sanusi dalam Danim, 1998:25 1). Sedangkan

menurut

Winardi

(2005:147)

:

“Model

atau

teori,

sesungguhnya tidak lain dari suatu kerangka, atau kerangka kerja yang membantu menyederhanakan kompleksitas yang sangat berbelit-belit yang diupayakan untuk dipahami dan diprediksi oleh pihak yang mengonstruksinya”.

Warsiman, 2009 Peningkatan Kemampuan Mengapresiasi ... Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

550

Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan dari mengonstruksi model adalah untuk memahami kenyataan atau realita dengan jalan mengorganisasi dan menyederhanakan. Jadi, model mewakili realita, tetapi ia bukan realita. Dengan demikian adanya suatu model akan memudahkan bagi suatu individu atau organisasi untuk melakukan berbagai terobosan-terobosan dalam penyelenggaraan kegiatan pribadi atau organisasi. Untuk itu, suatu model harus didukung oleh kriteria, menurut Johnsson (1993:2) ada empat kategori model, yaitu: (1) Cognitive Models (Human Concept); (2) Normative Models (Purpose Oriented); (3) Descriptive Models (Behavior Oriented), dan (4) Functional Models (Action and Control oriented). Kriteria

di

atas

mengungkapkan

bahwa

suatu

model

harus

menggambarkan adanya persepsi atau ide-ide dalam suatu keputusan, adanya gambaran fungsi-fungsi, tujuan atau proses, adanya orientasi tingkah laku, dan adanya tindakan nyata yang berorientasi pada pengawasan terhadap fungsi-fungsi dalam pelaksanaan model yang efektif. Dalam hubungannya dengan kesahihan (validity) model, suatu model haruslah sesuai (cocok) dengan kenyataan (realitas) empirik yang ada. Dalam hal ini, model merupakan hasil dari suatu upaya untuk membuat tiruan kenyataan tersebut (Burger, 1966). Untuk mewujudkan hal tersebut, suatu upaya pemodelan haruslah memenuhi (sesuai dengan) metode ilmiah. Saeed (1984) telah melukiskan metode ilmiah ini berdasarkan kepada konsep penyangkalan (refutation) Popper (1969). Metode ini menyaratkan bahwa suatu model haruslah mempunyai banyak titik kontak (points of contact) dengan kenyataan (reality) dan


551

pembandingan yang berulang kali dengan dunia nyata (real world) melalui titiktitik kontak tersebut haruslah membuat model menjadi robust. Kemudian barulah model itu dapat dijadikan sebagai suatu dasar untuk memahami dunia nyata dan untuk merancang kebijakan-kebijakan yang dapat mengubah dunia nyata tersebut. Dalam hubungannya dengan pembentukan struktur model mengikuti metode ilmiah terdahulu, model yang dibangun melalui analisis struktural (berdasarkan pendekatan systems thinking) dimungkinkan untuk mempunyai titik kontak yang banyak. Dalam paradigma systems thinking, struktur fisik ataupun struktur pengambilan keputusan di atas diyakini dibangun oleh unsur-unsur yang saling-bergantung dan membentuk suatu lingkar tertutup (closed-loop atau feedback loop). Hubungan unsur-unsur yang saling bergantung itu merupakan hubungan sebab-akibat umpan-balik dan bukan hubungan sebab-akibat searah (Senge, 1990). Lingkar umpan-balik ini merupakan blok pembangun (building block) model yang utama. Dan konsep ini telah melekat dalam sebagian besar dasar-dasar ilmu sosial dan teori sistem (Richardson, 1991). Kriteria

di

atas

mengungkapkan

bahwa

suatu

model

harus

menggambarkan adanya persepsi atau ide-ide dalam suatu keputusan, adanya gambaran fungsi-fungsi, tujuan atau proses, adanya orientasi tingkah laku, dan adanya tindakan nyata yang berorientasi pada pengawasan terhadap fungsi-fungsi dalam pelaksanaan model yang efektif. Dalam kajian ini yang dimaksud dengan model adalah suatu studi yang dilakukan dengan menghimpun keunggulan-keunggulan yang diperoleh dan menghindari kelemahan-kelemahan dari model yang telah diterapkan. Model yang


552

dimaksud adalah pendekatan atau pola Implementasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan Berbasis Kewilayahan di Kabupaten Indramayu. Proses model tersebut harus dapat mengungkapkan kemampuan pemimpin dan personil Dinas Pendidikan serta pihak-pihak terkait (stakekolders) dalam melahirkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan masyarakat. Dengan kata lain, model tersebut dalam sistem pengelolaan Dinas Pendidikan dalam kajian ini adalah suatu pendekatan pemberdayaan berbagai sumber daya satuan pendidikan dan sumber daya lingkungan dengan mengikutsertakan berbagai pihak terkait melalui penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kegiatan dalam pengembangan Pendidikan di Kabupaten Indramayu.

B. Asumsi dan Unsur Model Winarno Surahmad (1985:107) menjelaskan, bahwa “anggapan dasar atau postulat atau asumsi adalah suatu titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik itu”. Memperhatikan pernyataan tersebut, hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka asumsi yang mendasari model konseptual, yaitu : a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan sangat menentukan peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Indramayu; b. Pelaksanaan pengembangan pendidikan sangat menentukan peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Indramayu;


553

c. Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sangat menentukan peningkatan Indeks Pendidikan di Kabupaten Indramayu; d. Peningkatan Indeks Pendidikan sangat menentukan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dalam kerangka Otonomi Daerah di Kabupaten Indramayu (United Nations Development Program-UNDP) melalui Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report-HDR) (NHDR-1990).

Berdasarkan asumsi tersebut dapat diketengahkan unsur-unsur yang harus ada dalam suatu model alternatif melalui Pembanguan Pendidikan Berbasis Kewilayahan di Tingkat Kabupaten (Studi Implementasi Kebijakan Pendidikan Pendidikan di Kabupaten Indramayu dalam Konteks Otonomi Daerah). Unsur visi merupakan gambaran yang jelas tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dan merupakan ekspresi dari suatu pelayanan yang ditawarkan dan merupakan aspirasi atau cita-cita suatu organisasi. Nawawi (2000:155) mengemukakan bahwa visi organisasi dapat diartikan sebagai sudut pandang ke masa depan dalam mewujudkan tujuan organisasi, yang berpengaruh langsung pada misinya sekarang dan di masa depan. Sedangkan misi organisasi pada dasarnya berarti keseluruhan tugas pokok yang dijabarkan dari tujuan organisasi untuk mewujudkan visi organisasi. Dengan kata lain misi organisasi adalah bidang dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan secara operasional untuk jangka waktu panjang oleh sebuah organisasi dalam merealisasikan tujuannya.


554

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa visi dan misi merupakan suatu pedoman atau arah yang harus ada dalam suatu organisasi yang menggambarkan kondisi ideal dan strategi yang dilakukan oleh organisasi pada masa datang dan dapat terwujud jika organisasi mampu memberdayakan sumber daya organisasi dan lingkungan. Gambaran masa depan yang diinginkan agar Pemerintah Kabupaten Indramayu dapat eksis, antisipatif dan inovatif dalam melaksanakan tujuan yang ingin dicapai, Pemerintah Kabupaten Indramayu menetapkan visi dan misinya, sebagai berikut : Visi

: Terwujudnya masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera disingkat ”INDRAMAYU REMAJA“.

Misi

: “Sapta Karya Mulih Harja”, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis nilai agama dan budaya; 2. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang mandiri dan bebas KKN; 3. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dan pengembangan potensi daerah; 4. Pemerataan dalam peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar pemukiman; 5. Meningkatkan pendapatan asli daerah; 6. Menciptakan pelestarian lingkungan hidup; 7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban.


555

Pemaparan visi dan misi Dinas Pendidikan, hendaknya mengacu terhadap visi dan misi pemerintah daerah, sehingga di dalam pelaksanaannya terjadi saling menguatkan untuk menumbuhkan dan mewujudkan masyarakat Indramayu yang religius, maju, mandiri dan sejahtera. Berkaitan dengan visi dan misi tersebut di atas, sebagai salah satu langkah operasional yang diyakini dapat memecahkan permasalahan pokok yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagaimana tertuang dalam salah satu misinya, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis nilai agama dan budaya, maka Dinas Pendidikan membuat visi dan misi yang dianggap relevan dengan visi dan misi pemerintah daerah dan strategis dengan kondisi pendidikan di Kabupaten Indramayu saat ini, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menunjang tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Indramayu, Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu menetapkan visi dan misinya, sebagai berikut: Visi : “Terwujudnya Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu yang mampu menciptakan Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa serta berbudi luhur, handal dan profesional”.

Dari visi tersebut, diharapkan akan mampu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Kabupaten Indramayu dan dapat berperan-serta dalam membangun bangsa dengan didasari prinsip kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan hidup di jaman globalisasi.


556

C.

Konstelasi Model Siagian (2000: 16-17) dalam merumuskan suatu strategi, manajemen

puncak harus memperhatikan berbagai faktor yang sifatnya kritikal. 1. Strategi berarti menentukan misi pokok suatu organisasi karena manajemen puncak menyatakan secara garis besar apa yang menjadi pembenaran keberadaan organisasi, filosofi yang bagaimana yang akan digunakan untuk menjamin keberadan organisasi tersebut dan sasaran yang ingin dicapai. 2. Dalam

merumuskan

dan

menetapkan

strategi,

manajemen

puncak

mengembangkan profil tertentu bagi organisasi. Profil dimaksud harus menggambarkan kemampuan yang dimiliki dan kondisi internal yang dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan. 3. Pengenalan tentang lingkungan dengan mana organisasi akan berinteraksi, terutama situasi yang membawa suasana persaingan yang mau tidak mau harus dihadapi oleh organisasi apabila organisasi yang bersangkutan ingin tidak hanya mampu melanjutkan eksistensinya, akan tetapi juga meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerjanya. 4. Suatu strategi harus merupakan analisis yang tepat tentang kekuatan yang dimiliki oleh organisasi, kelemahan yang mungkin melekat pada dirinya, berbagai peluang yang mungkin timbul dan harus dimanfaatkan serta ancaman yang diperkirakan akan dihadapi. 5. Mengidentifikasikan beberapa pilihan yang wajar ditelaah lebih lanjut dan berbagai alternatif yang tersedia dikaitkan dengan keseluruhan upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.


557

6. Menjatuhkan pilihan pada satu alternatif yang dipandang paling tepat dikaitkan sasaran jangka panjang yang dianggap mempunyai nilai yang paling stratejik dan diperhitungkan dapat dicapai karena didukung oleh kemampuan dan kondisi internal organisasi. 7. Suatu sasaran jangka panjang pada umumnya mempunyai paling sedikit empat ciri yang menonjol, yaitu : (1) sifatnya yang idealistik; (2) jangkauan waktunya jauh ke masa depan; (3) hanya bisa dinyatakan secara kualitatif; dan (4) masih abstrak. Dengan ciri-ciri seperti itu, suatu strategi perlu memberikan arah tentang rincian yang perlu dilakukan. Artinya, perlu ditetapkan sasaran antara dengan ciri-ciri: (a) jangkauan waktu ke depan spesifik; (b) praktis dalam arti diperkirakan mungkin dicapai; (c) dinyatakan secara kuantitatif; dan (d) bersifat konkret. 8. Memperhatikan pentingnya operasionalisasi keputusan dasar yang dibuat dengan memperhitungkan kemampuan organisasi di bidang anggaran, sarana, prasarana dan waktu. 9. Mempersiapkan personil yang memenuhi persyaratan bukan hanya arti kualifikasi teknis, akan tetapi juga keperilakuan serta mempersiapkan sistem manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada pengakuan dan penghargaan harkat dan martabat manusia dalam organisasi. 10. Teknologi yang akan dimanfaatkan yang karena peningkatan kecanggihannya memerlukan seleksi yang tepat. 11. Bentuk, tipe dan struktur organisasi yang akan digunakan pun sudah harus turut diperhitungkan, misalnya apakah akan mengikuti pola tradisional dalam


558

arti menggunakan struktur yang hierarkikal dan peramidal, atau akan menggunakan struktur yang lebih datar dan mungkin berbentuk matriks. 12. Menciptakan suatu sistem pengawasan sedemikian rupa sehingga daya inovasi, kreativitas dan diskresi para pelaksana kegiatan operasional tidak “dipadamkan”. 13. Sistem yang dilakukan berdasarkan serangkaian kriteria rasional dan objektif. 14. Menciptakan suatu sistem umpan balik sebagai instrumen yang ampuh bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan strategi yang telah ditentukan itu untuk mengetahui apakah sasaran terlampaui, hanya sekadar tercapai atau mungkin bahkan tidak tercapai.

Dengan memperhatikan faktor-faktor perumusan strategi di atas, maka sistem pengembangan pendidikan di Kabupaten Indramayu akan dapat melaksanakan berbagai program sesuai dengan fungsi dan tujuan. Karena itu, manajemen yang efektif berfungsi sebagai perumusan dan pengimplementasian perumusan

tersebut

dalam

pengembangan

pendidikan

sehingga

dapat

mewujudkan pengembangan pendidikan yang efektif dan efisien. Dalam hal ini perlu pengimplementasian konsep program-program yang kompetetif yang dapat direalisasikan melalui adanya partisipasi aktif pihak internal dan eksternal Dinas Pendidikan.


559

Gambar 5.1. Model Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Kewilayahan di Kabupaten Indramayu Dalam Konteks Otonomi Daerah

OTONOMI DAERAH

STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDKAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PENINGKATAN IPM


BAB V MODEL ALTERNATIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS KEWILAYAHAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

Recommend Documents