BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penyidikan oleh Polisi Air DIY terhadap kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Penyidikan oleh Polisi Air DIY terhadap kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul. Penyidikan diawali dengan adanya laporan dari warga tentang adanya penambangan pasir di Pantai Sadranan Gunungkidul, setelah menerima laporan langsung dilakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Dalam penyelidikan, penyelidik langsung menghentikan tersangka di lokasi kejadian dan mencari keterangan dan barang bukti. Setelah jelas bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, penyidik langsung menangkap tersangka di lokasi kejadian, dalam hal ini tersangka ditangkap secara tertangkap tangan karena tersangka tertangkap langsung dilokasi terjadinya tindak pidana, akan tetapi tersangka tidak ditahan karena ada pihak keluarga yang melakukan penagguhan penahanan terhadap tersangka. Penyidik melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari hasil penggeledahan, barang bukti tersebut antara lain: Satu buah kendaraan truk warna kuning, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah SIM B1 (surat ijin mengemudi), 120 (seratus dua puluh) karung (sak beras ukuran
85
86
berat 25 kg) yang berisi pasir putih dengan masing-masing berat sekitar 15 kg, dan satu lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Polsek Pringkulu Res Pacitan Polda. Barang bukti tersebut langsung disita oleh penyidik untuk keperluan pembuktian dalam penyidikan, penuntuan, dan peradilan. Penyidik melakukan panggilan kepada 8 (delapan) orang saksi, dua diantaranya merupakan saksi ahli dari Badan Lingkungan Hidup DIY dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Setelah dilakukan pemanggilan langsung dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan penyidik Polair DIY menjerat tersangka dengan Pasal 362 KUHP dalam penyidikan terhadap kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul yang seharusnya menggunakan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil, karena apabila Polair DIY hanya menerapkan Pasal 35 huruf i dan atau UU No. 27 Tahun 2007 kesulitan dalam menemukan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa perbuatan tersangka telah menimbulkan kerusakan, sehingga penyidik Polair DIY tidak dapat memastikan bahwa perbuatan tersangka telah menimbulkan kerusakan lingkungan pesisir pantai seperti yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 35 huruf i. Hal ini diperkuat dari keterangan saksi ahli dari Badan Lingkungan Hidup DIY setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan di lokasi tempat tersangka melakukan penambangan pasir putih. Saksi ahli memang melihat ada bekas pengambilan pasir dan telah terjadi perubahan fisik, akan tetapi
87
saksi ahli tidak bisa mengatakan apakah perbuatan tersangka tersebut telah menimbulkan kerusakan apa belum. Dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tidak dijelaskan tentang kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir pantai, jadi klausul tentang pasal tersebut susah untuk dipahami. Dalam Pasal 35 huruf i tersebut tidak disebutkan kerusakan yang seperti apa yang dapat dikenai pidana, karena hal itu dari saksi ahli tidak dapat mengatakan telah terjadi kerusakan mengingat luasnya wilayah pesisir pantai dan yang diambil tersangka 120 karung dengan berat tiap karung 15 kg kalau diuangkan sebesar Rp 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah). Oleh karena itu apabila hanya dikenai Pasal 35 huruf i dan 73 ayat (1) huruf d UU No. 27 Tahun 2007 tersangka dapat bebas dari pidana penjara sesuai yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d. Dalam hal ini penyidik Polair DIY mengatasinya dengan menambahkan Pasal 362 KUHAP tentang pencurian, agar tersangka menjadi jera dan supaya penambangan pasir putih illegal khususnya di wilayah pantai dapat dihentikan atau tidak terjadi karena mengingat pentingkan kawasan wilayah pesisir pantai bagi keseimbangan ekosistem. Kemudian penyidik Polair DIY membuat berita acara dan diserahkan kepada penuntut umum, penuntut umum harus segera mempelajari berita acara tersebut, setelah berita acara dinyatakan sudah benar,
penyidik
Polair
DIY
dan
penuntut
umum
kemudian
menandatangani berita acara tersebut sekaligus penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
88
2. Hambatan/ kendala yang dihadapi penyidik Polisi Air DIY dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul, antara lain: a. Peraturan perundangan yang berlaku, dimana dalam UU No. 27 tahun 2007 belum ada standar baku kerusakan lingkungan. Oleh karena itu penyidik Polair DIY mengalami kesulitan dalam menemukan barang bukti untuk membuktikan perbuatan tersangka merupakan tindakan melawan hukum sesuai UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 35 huruf i, hal ini mengakibatkan tersangka bisa bebas dari hukum. b. Sumber Daya Manusia, dimana anggota penyidik Polair DIY yang menangani kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan masih kurang pengetahuan dan belum mempunyai keahlian dalam melakukan penyidikan kasus penambangan pasir putih. Disamping itu personil anggota penyidik Polair DIY juga masih kurang, yang seharusnya 14 (empat belas) penyidik akan tetapi yang tersedia hanya 8 (delapan) penyidik Polair DIY, sehingga mejadikan kinerja penyidik menjadi kurang maksimal. c. Penyidik Polair DIY juga mengalami hambatan dalam hal dana operasional, dimana dana untuk proses penyidikan tidak bias turun bila kasus belum sampai kejaksaan, padahal selama proses penyidikan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
89
3. Upaya yang dilakukan penyidik Polisi Air DIY untuk mengatasi hambatan/ kendala dalam penyidikan terhadap kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul: a. Untuk mengatasinya Polair DIY menambahkan Pasal 362 KUHAP tentang pencurian, dan kedepannya agar dilakukan suatu perubahan terhadap UU No. 27 Tahun 2007 terutama dalam hal standar baku kerusakan. b. Untuk mengatasi kurangnya pengetahuan penyidik Polair DIY dalam hal penambangan pasir putih, maka penyidik Polair DIY berupaya untuk bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY selama proses penyidikan kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul. Untuk masalah kurangnya anggota penyidik Polair
DIY
mengatasinya
dengan
berupaya
megoptimalkan
semaksimal mungkin anggota penyidik Polair DIY yang ada dimana dari 8 (delapan) anggota yang ada dibagi tugas ada yang melakukan penyidikan terhadap kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul dan ada yang melakukan penyidikan terhadap kasus kasus kapal asing yang berlayar keluar alur. Serta mengajukan kepada Polda DIY agar segera mengisi kekosongan anggota penyidik Polair DIY. c. Untuk mengatasi hambatan dana operasional, penyidik Polair DIY melakukan iuran terlebih dahulu untuk membiayai segala kebutuhan biaya yang dikeluarkan selama proses penyidika. perlu dilakukan suatu
90
perubahan dalam peraturan pelaksanaan dana operasional, dimana sebaiknya aturan yang mengharuskan dana operasional itu dapat cair apabila kasus sudah sampai di kejaksaan harus segera dirubah denggan peraturan baru yang yaitu dana operasional dapat cair ketika penyidik memulai penyidikan terhadap kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul, sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar.
B. Saran 1. Untuk Pemerintah Dalam penyidikan kasus penambangan pasir putih dibutuhkan peraturan perundangan yang mendukung dan memudahkan penyidik Polair DIY dalam melakukan tindakan penyidikan. Untuk pemerintah sebaiknya meninjau ulang peraturan perundangan yang telah ada seperti Pasal 35 huruf i dan atau 73 ayat (1) huruf d UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil karena apabila diterapkan untuk penyidikan kasus penambangan pasir masih susah ditafsirkan, karena belum ada standar baku kerusakan lingkungan pesisir pantai yang mengakibatkan penyidik tidak dapat mengatakan apakah perbuatan tersangka telah menimbulkan kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 35 huruf i. Adanya kebijakan baru tentang standar baku kerusakan lingkungan nantinya dapat membantu penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap penambangan pasir dikemudian hari. Standar baku kerusakan juga harus
91
dibuat dengan benar, antara orang yang mengambil segelas pasir dengan 1 (satu) truck apakah keduanya dapat dikatakan melakukan kerusakan lingkungan dan dapat dihukum, atau hanya yang mengambil 1 (satu) atau lebih yang dapat dikenai hukuman. 2. Untuk Lembaga Kepolisian Air DIY Untuk meningkatkan keahlian atau profesionalisme personil polisi yang professional dalam bidang penambangan pasir perlu adanya upaya untuk
dilakukan
pelatihan-pelatihan
yang
terkait
dengan
masalah
penambangan pasir terhadap penyidik Polair DIY. Disamping itu untuk Lembaga Kepolisian segera untuk merekrut sejumlah penyidik Polair untuk mengisi kekosongan anggota sesuai dengan standar jumlah penyidik Polair yaitu 14 (empat belas) anggota sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Penyidik Polair DIY yang direkrut juga harus mempunyai pengetahuan di bidang penambangan pasir agar proses penyidikan dapat berjalan optimal. 3. Untuk Masyarakat Masyarakat diharapkan selalu menjaga wilayah pesisir pantai, agar dapat terjaga dari segala aktifitas yang dapat merusak wilayah pantai, dan diharapkan masyarakat jangan melakukan perbuatan yang dapat merusak keindahan pantai, karena pantai merupakan harta milik kita bersama yang harus kita jaga dan pantai juga merupakan tempat hidup bagi hewan-hewan. Disamping itu diharapkan agar masyarakat lebih peduli, khususnya apabila
92
ada tindakan yang melawan hukum
dikawasan pantai supaya segera
melapor kepada pihak yang berwajib (Polair).
93
DAFTAR PUSTAKA
Burhan Bungin. 2001. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Erma Yulihastin. 2008. Bekerja Sebagai Polisi. Jakarta: Erlangga. Hartono. 2010. Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana “Melalui Burhan Bungin. 2001. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Grafindo Persada. Harun M. Husein. 1991. Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta. Kresno. 1996. Materi Diklat Petugas Teknis Pertambangan Prop. Dati I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1995/1996 :Teknik Penambangan. Yogyakarta: Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Mineral Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Lexy J. Moleong. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. . 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Moeljatno. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta : Bumi Aksara. Nurul Zuriah. 2006. Metodologi Penelitian “Sosial Dan Pendidikan”. Jakarta : PT Bumi Aksara. Pudi Rahadi. 2007. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri). Surabaya: Laksbang Mediatama. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabert. Sukandarrumidi. 2006. Metodologi Penelitian “Petujuk Praktis Untuk Peneliti Pemula”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Supriatna Suhala & M.Arifi. 1997. Bahan Galian Industri. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral. Sutrisno Hadi, 1997. Metodologi Research. Yogyakarta : Andi Offset. Uun Bisri & Anim Lukman. 1992. Bahan Galian Indutri : Pasir Kuarsa. Laporan Ekonomi Bahan Galian No. 69, 1991. Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Pusat Pengembangan Teknologi Mineral.
94
Yahya Harahap. 2007. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP “Penyidikan Dan Penuntutan (Edisi Kedua)”. Jakarta: Sinar Grafika. Peraturan Perundang-undangan: UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Internet : http://wikimapia.org/16971843/id/MAKO-DIT-POLAIR-POLDA-DIY, tanggal 13 Oktober 2012. Ilman
Diakses
Hadi. 2013. Asas Leg Spesialis vs. Leg Superior. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51375eaee3c7d/asas-lexspecialis-vs.-lex-superior
Bayu Sena. 2013. Pedoman Pelaksanaan Tugas Fungsi Polair Dalam Rangka Mendukung Program Polmas. http://www.polair.or.id/index.php/home/57ur-binfung/934-pedoman-pelaksanaan-tugas-fungsi-polair-dalam-rangkamendukung-program-polmas, diakses tanggal 25 Februari 2013.
