72
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan tingkat kesesuaian proses pelaporan pertanggungjawaban aset tetap dana BOS di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 64,2% yang tergolong sesuai dengan peraturan seperti Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Permendagri No. 17 Tahun 2007, Permendagri No.62 Tahun 2011 dan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS. Proses pelaporan ini belum mampu menghasilkan data yang lebih informatif disebabkan masih ditemukan beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan seperti belum adanya berita acara hibah aset tetap dana BOS, belum menyelenggarakan sosialisasi terkait aset tetap dana BOS, belum memiliki rekapitulasi aset tetap dana BOS, dan tim manajemen sekolah yang belum mengelola aset tetapnya secara bertanggungjawab dan transparan. Terkait permasalahan tersebut, penelitian ini menemukan beberapa faktor yang menyebabkan proses pelaporan pertanggungjawaban aset tetap dana BOS belum terkumpul keseluruhan, yaitu: 1. Tidak
ada
koordinasi
antara
para
pihak
terkait
pelaporan
pertanggungjawaban aset tetap dana BOS; 2. Terbatasnya pengetahuan tim manajemen BOS kabupaten tentang aset tetap sehingga mereka tidak membuat rekapitulasi aset tetap untuk
73
pembuatan berita acara serah terima aset tetap dana BOS dan tidak memuat materi aset tetap pada acara sosialisasi penggunaan dana tersebut; 3. Belum adanya sanksi bagi sekolah-sekolah yang belum melaporkan pertanggungjawaban aset tetap dana BOS; dan 4. Kegiatan pengawasan yang belum efektif dikarenakan masih ada penyimpangan pada pengelolaan pembelian barang dan keberadaan barang di beberapa sekolah. 5.2 Keterbatasan Keterbatasan penelitian merupakan hambatan yang dihadapi selama
proses
penelitian
berlangsung
sehingga
penelitian
memiliki
pembahasan yang terbatas pada pelaporan pertanggungjawaban aset tetap dana BOS di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterbatasan penelitian ini diantaranya: 1. Pengujian aspek yang dievaluasi dalam penelitian ini hanya membahas tentang proses pelaporan pertanggungjawaban. Penelitian selanjutnya diharapkan
dapat
mengembangkan
aspek-aspek
tersebut
terkait
penyusunan dan penyajian aset tetap pada neraca keuangan daerah agar hasil yang didapatkan lebih detil dan komprehensif. 2. Penelitian ini hanya menilai dari satu SKPD pendidikan tingkat kabupaten dan belum tentu menghasilkan nilai yang sama jika dilakukan di SKPD pendidikan di kabupaten lainnya. Penelitian selanjutnya
diharapkan
dapat
menilai
proses
pelaporan
74
pertanggungjawaban aset tetap dana BOS tingkat provinsi sehingga informasi yang terkait kegiatan ini lebih komprehensif. 3. Data yang diperoleh hanya pada waktu yang singkat dan tidak secara mendalam. Hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan di sekolah-sekolah. Pihak tim sekolah yang bersedia diwawancarai hanya empat orang dari tiga sekolah di daerah non terpencil yang belum melaporkan aset tetap dana BOS. Akibatnya, hal ini belum cukup memberikan informasi yang memadai terkait topik penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas kegiatan ini dengan menggunakan sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil. 4. Penelitian ini hanya membahas proses pelaporan pertanggungjawaban aset tetap yang bersumber dari dana BOS. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas kegiatan ini yang bersumber dari dana pendidikan lainnya mengingat SKPD pendidikan cukup banyak memiliki sumber dana pendidikan lainnya selain dana BOS. 5.3 Rekomendasi Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka dapat disampaikan rekomendasi yang diberikan kepada Dinas Pendidikan,
Pemuda
dan
Olahraga
Kabupaten
Kotawaringin
Barat.
Rekomendasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesesuaian proses pelaporan pertanggungjawaban aset tetap dana BOS terhadap peraturan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Berikut tabel rekomendasi yang
75
dapat segera dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat. Tabel 5.1 Rekomendasi Atas Permasalahan Penelitian No.
Faktor penyebab
1
Prosedur Tidak ada koordinasi.
2
Sumber Daya Manusia Terbatasnya pengetahuan bagian Dikdas tentang aset tetap. Tidak membuat rekapitulasi aset tetap. Tidak memuat materi aset tetap pada sosialisasi penggunaan dana BOS. Pengawasan Tidak ada sanksi.
3
Pembelian barang tidak sesuai RKAS. Pembelian barang tidak sesuai kondisinya. Barang tidak ada di sekolah.
SKPD Pendidikan Tingkat Kabupaten
Sekolah
Membuat SOP berdasarkan peraturan yang berlaku terkait pelaporan pertanggungjawaban aset tetap dana BOS.
Koordinasi pada pihak tim manajemen BOS tingkat kabupaten.
Pengarahan dan pembinaan bagi pegawai yang terkait pelaporan pertanggungjawaban aset tetap dana BOS.
Membuat surat pernyataan tanggung jawab untuk pembelian aset tetap dari dana BOS.
Optimalisasi pengawasan berupa penerapan sanksi bagi sekolah yang belum melaporkan aset tetap dari dana BOS.
Peran serta pihak komite sekolah dan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana BOS.
Berdasarkan tabel rekomendasi di atas maka dapat dijabarkan solusi yang segera dilaksanakan yaitu: 1. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
76
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dapat berkonsultasi dengan inspektorat terkait penyusunan SOP dalam hal proses pelaporan pertanggungjawaban aset tetap dana BOS. SOP memiliki manfaat yakni agar pegawai memiliki peran dan fungsi yang jelas tiap-tiap posisi, pegawai memahami alur tugas, wewenang dan tanggung jawab serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Kepala Dinas dapat melakukan studi banding untuk memperoleh referensi terkait penyusunan SOP terkait proses pelaporan pertanggungjawaban aset tetap dana BOS. 2. Pembinaan potensi sumber daya manusia Kepala
Dinas
Pendidikan,
Pemuda
dan
Olahraga
Kabupaten
Kotawaringin Barat dapat memberikan pengarahan dan pembinaan kepada pegawainya khususnya pihak-pihak yang terkait pelaporan pertanggungjawaban aset tetap dana BOS. Hal ini dilakukan agar pengetahuan dan kemampuan tentang kegiatan tersebut dapat meningkatkan
tanggung
jawab
dan
tranparansi
pelaporan
pertanggungjawaban. Keterlibatan pihak-pihak yang menguasai materi aset tetap serta koordinasi antar bidang sangat diperlukan agar proses pelaporan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain
itu,
pihak
sekolah
dapat
membuat
surat
pernyataan
tanggungjawab penggunaan dana BOS yang menghasilkan aset tetap. Hal ini dilakukan agar pihak sekolah bertanggungjawab penuh atas
77
penggunaan dana tersebut dan bersedia untuk diperiksa sesuai peraturan yang berlaku. 3. Optimalisasi pengawasan Kegiatan pengawasan penggunaan dana BOS diharapkan mampu memberikan kontribusi yang efektif dalam
menilai pelaporan
pertanggungjawaban aset tetap dana BOS khususnya di tingkat sekolah. Kontribusi tersebut dapat berupa pelaksanaan sanksi jika terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pihak tim manajemen sekolah. Penerapan sanksi sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS diharapkan
mampu
meningkatkan
proses
pelaporan
pertanggungjawaban aset tetap dana BOS. Keterlibatan pihak komite sekolah dan masyarakat untuk berperan serta dalam
mengawasi
kegiatan penggunaan dana tersebut juga diperlukan agar penggunaan terhindar dari penyimpangan, sehingga sekolah penerima dana dapat melaporkannya secara bertanggungjawab dan transparan.
