BAB IV PENYAJIAN DATA
PPPs dianggap sebagai bentuk skema pembiayaan yang menguntungkan bagi pemerintah maupun swasta. Dengan membagi tanggungjawab kepada pihak yang mampu melaksanakannya, maka operasional dan pelayanan infrastruktur menjadi lebih ekonomis dan efisien. Faktor ini terdiri dari beberapa pembagian antara pemerintah – swasta, yaitu pendanaan, perencanaan, konstruksi, operasional dan pemeliharaan. Beberapa faktor PPPs secara umum yang dikaji dalam studi ini adalah : 1. Faktor Risiko Pada Investasi Jalan Tol Secara umum risiko dapat di definisikan sebagai kejadian yang dapat berpengaruh secara negatif (merugikan) terhadap usaha yang sedang dilakukan.
Risiko
dapat
diprediksi
dan
dalam
batas-batas
tertentu
dikendalikan serta dihindari seminimum mungkin mempengaruhi usaha yang dijalankan. Tujuan
pelaksanaan
PPPs
adalah
menstrukturisasi
hubungan
antara
pemerintah – swasta sehingga risiko – risiko pembangunan infrastruktur dikelola oleh pihak yang paling mampu mengontrolnya. Dalam faktor risiko, beberapa risiko yang menjadi perhatian dalam penulisan studi ini adalah, risiko pembebasan tanah dan konstruksi (terkait dengan pembagian tanggung jawab perencanaan), risiko biaya uang (Cost of money), operasional dan pemeliharaan, force majoure, tarif dan volume lalulintas (terkait dengan operasional dan pemeliharaan).
51
2. Dukungan dari Pemerintah Dalam keberhasilan pelaksanaan PPPs, agar proyek dapat diminati oleh swasta, maka dibutuhkan dukungan dan jaminan dari pemerintah terhadap proyek yang bersangkutan, dukungan tersebut akan mampu menaikkan nilai kelayakan proyek. Dukungan pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada bentuk – bentuk dukungan pemerintah yang telah diterapkan di berbagai negara lain, yaitu di India, Korea dan United Kingdom. 3. Opsi pembayaran pendapatan. Adanya pilihan pembagian pendapatan tol yang diperoleh dari tarif dan volume lalulintas, apakah sepenuhnya milik swasta atau harus ada pembagian hasil pendapatan tol antara pemerintah – swasta. IV. 1. Penetapan Risiko Beberapa faktor risiko investasi jalan tol yang diusulkan oleh peneliti, kemudian diperiksa oleh responden seperti yang telah dijelaskan di Bab III, dari hasil penilaian responden tersebut, diambil faktor risiko yang memiliki nilai risiko sangat berrisiko dan berrisiko sebagai bahan penilaian pada tahap selanjutnya. IV.1.1 Survei Penetapan Risiko Putaran Pertama Pada putaran pertama, responden diminta untuk menilai faktor – faktor risiko yang muncul dalam investasi infrastruktur. Responden diberikan kebebasan untuk menilai faktor – faktor tersebut berdasarkan intuisi, pengalaman dan pengetahuannya tentang pelaksanaan PPPs secara umum di Indonesia. IV.1.2 Survei Penetapan Risiko Putaran Kedua Pada putaran kedua, responden diminta untuk memberikan masukan mengenai alternatif penanganan risiko baik oleh pemerintah maupun swasta, dan risiko yang digunakan adalah hasil putaran pertama. Dalam tahap ini akan disampaikan detail permasalahan yang umumnya muncul pada tiap risiko untuk diberikan masukan oleh responden.
52
Faktor – faktor risiko tersebut, dipilih oleh responden sebagai faktor – faktor yang sangat berrisiko dan berrisiko. Responden diminta untuk memberikan masukan terhadap faktor – faktor tersebut, akan tetapi pada tahap ini, responden diminta untuk memberikan masukan untuk tiap – tiap detail permasalahan pada tiap faktor risiko yang sudah dipilih. Pada setiap detail permasalahan untuk setiap item risiko, responden dipersilahkan untuk memberikan masukan, dan apabila responden merasa ada detail permasalahan yang
perlu
ditambahkan,
maka
dipersilahkan
untuk
menambahkan
detail
permasalahan tersebut beserta alternatif kebijakannya pada tempat yang telah disediakan. IV.1.3 Hasil Survei Penetapan Risiko Hasil penilaian risiko dari para responden (hasil tahap 1): Tabel IV.1 Hasil Kuisioner Penetapan Risiko Tahap 1 Kode Responden
1 2 3 4 5 6 7 8
Stakeholder
DPU (pemerintah) BPJT (pemerintah) BAPPENAS (pemerintah) Dept. Keu (pemerintah) Akademisi KKPPI (pemerintah) PT. Thiess (investor) PT. Jasa Marga (investor) TOTAL
Pembebasan Lahan
Kons.
Risiko Yang Dipilih Biaya Operasi Uang dan Volume (cost of Pemeliha Lalulintas money) raan
√
Tarif
Force Majeure
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
8
6
5
2
6
3
1
√ √
Dari 7 faktor risiko yang diusulkan oleh peneliti, semua telah dinilai oleh responden sebagai faktor yang sangat berrisiko dan berrisiko, dan tidak ada penambahan risiko oleh para responden. Dari 7 faktor tersebut diambil 4 faktor risiko saja untuk
53
digunakan dalam tahap selanjutnya yang didasarkan bahwa 4 faktor tersebut dipilih setengah atau lebih dari jumlah responden, faktor – faktor tersebut yaitu: 1. Faktor risiko Pembebasan Lahan 2. Faktor risiko Volume Lalulintas 3. Faktor risiko Konstruksi 4. Faktor risiko Biaya Uang (Cost of Money) Sedangkan untuk faktor Operasi dan Pemeliharaan, faktor tarif dan faktor force majeure tidak disertakan dalam Delphi tahap selanjutnya, karena hanya dipilih kurang dari setengah jumlah responden. Dari 4 faktor risiko tersebut, diperoleh hasil survei tahap kedua sebagai berikut: IV. 2 Bentuk Dukungan Pemerintah 1.
Dukungan pemerintah diberikan untuk menaikkan nilai kelayakan dari proyek yang bersangkutan.
2.
Dari pengalaman negara lain, diambil bentuk dukungan pemerintah yang telah diterapkan di negara – negara tersebut untuk diterapkan di Indonesia. Responden diminta untuk menilai, bentuk dukungan apa saja yang mungkin deterapkan di Indonesia.
3.
Dari bentuk dukungan pemerintah yang diusulkan oleh peneliti, kemudian diperiksa oleh responden seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di Bab III, dari hasil penilaian responden tersebut, diambil bentuk dukungan yang sangat bisa diterapkan dan bisa diterapkan sebagai bahan penilaian pada tahap 2 (Keterangan untuk tiap – tiap putaran dijelaskan pada sub bab berikut).
IV.2.1 Survei Dukungan Pemerintah Putaran Pertama Pada putaran pertama, responden diminta untuk memilih bentuk dukungan pemerintah yang telah berhasil diterapkan di negara lain yang diusulkan oleh peneliti. Responden diberikan kebebasan untuk memilih bentuk dukungan pemerintah yang dapat diterapkan di Indonesia berdasarkan intuisi, pengalaman dan pengetahuannya tentang pelaksanaan PPPs secara umum di Indonesia.
54
Tabel IV.2 Hasil Kuisioner Penetapan Risiko Tahap 2 Item Risiko Pembebasan Lahan
Responden 1 • Land Capping
Responden 2 • Land Capping
Responden 3 • Land Capping
Responden 4 -
Konstruksi
• Recalculate cost sebelum implementa si konstruksi • Sosialisasi/ public relationship (PR) • Hedge (fixed rate)
-
-
• Dibangun setelah lahan untuk satu ruas selesai dibebaskan
-
• Perlu goverment guarantee agar besar bunga kecil • Perlu tenor pinjaman yang lebih panjang. • Kejelasan master plan jaringan jalan
-
• Sepenuhnya tanggung jawab kebijakan perbankan. • Tergantung kesepakatan dari investor. -
-
• Hal tersebut merupakan risiko investor
-
• Jika berdasarkan studi kelayakan, volume lalu lintas jalan tol tersebut memang baik, maka pemerintah dapat memberikan dukungan atas risiko demand tersebut
Biaya Uang (cost of money)
55 Volume Lalulintas
• Kepastian implementa si network developmen t • Traffic guarantee
-
55
Responden 5 • Sebelum proyek ditawarkan harus sudah dibebaskan
Responden 6 • Land Capping • Penerapan secara efektif UndangUndang Pencabutan Hak Atas Tanah • Dibangun setelah lahan selesai bibebaskan.
Responden 7 • Harus telah ditegaskan oleh Pemerintah dalam PPJT
Responden 8 -
-
-
-
-
• Pemerintah harus membantu memberikan akses.
-
IV.2.2 Survei Dukungan Pemerintah Putaran Kedua Pada putaran kedua, responden diminta untuk memberikan masukan mengenai alternatif kebijakan yang mungkin diterapkan pemerintah dalam tiap bentuk dukungan yang telah dipilih. Dari putaran pertama untuk bentuk – bentuk dukungan pemerintah yang telah dipilih oleh responden tersebut kemudian dikembalikan kepada responden, untuk memberikan masukan berupa alternatif kebijakan terhadap bentuk – bentuk dukungan tersebut. Pada setiap bentuk dukungan pemerintah yang telah dipilih, responden dipersilahkan untuk memberikan masukan barupa alternatif kebijakan IV.2.3 Hasil Survei Dukungan Pemerintah Hasil penilaian bentuk – bentuk dukungan pemerintah yang mungkin dapat diterapkan di Indonesia dari para responden adalah sebagai berikut. Untuk survei putaran pertama, hasilnya dapat dilihat pada Tabel IV.3 Tabel IV.3 Hasil Kuisioner Dukungan Pemerintah Tahap 1 Kode Responden 1 2 3 4 5 6 7 8
Stakeholder
DPU (pemerintah) BPJT (pemerintah) BAPPENAS (pemerintah) Dept. Keu (pemerintah) Akademisi KKPPI (pemerintah) PT. Thiess (investor) PT. Jasa Marga (investor) TOTAL
Pembebasan Lahan
Dukungan Pemerintah Yang Dipilih Minimum Subsidi Pembebasan Pembebasan revenue Modal Pajak bea import guarantee
√
√
√
√
√
√
√
Shadow toll
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √ 6
4
56
√
√
5
4
3
√
1
Dari 6 bentuk dukungan pemerintah berdasarkan pengalaman berbagai negara lain yang ditawarkan oleh peneliti, semua telah dinilai oleh responden sebagai sangat bisa diterapkan dan bisa diterapkan, dan tidak ada penambahan bentuk dukungan oleh para responden. Dari 6 bentuk dukungan tersebut diambil 4 bentuk dukungan saja untuk digunakan dalam Delphi tahap selanjutnya, yang didasarkan bahwa 4 bentuk dukungan pemerintah tersebut, dipilih setengah atau lebih dari jumlah responden, bentuk – bentuk dukungan pemerintah tersebut yaitu: 1. Pembebasan Lahan 2. Subsidi Modal 3. Pembebasan Pajak 4. Minimum Revenue Guarantee Sedangkan untuk bentuk – bentuk dukungan lainnya, yaitu Pembebasan bea import dan shadow toll tidak disertakan dalam Delphi tahap selanjutnya, karena hanya dipilih kurang dari setengah jumlah responden. Dari 4 bentuk dukungan pemerintah tersebut, diperoleh hasil survei tahap kedua adalah sebagaimana tersaji pada Tabel IV.4
57
Tabel IV.4 Hasil Kuisioner Dukungan Pemerintah Tahap 2
58 58
Bentuk Dukungan
Responden 1 DPU (pemerintah)
Responden 2 BPJT (pemerintah)
Pembebasan Lahan
• Pembebasa n lahan oleh pemerintah
• Pembebasan terlebih dahulu sebelum lelang oleh pemerintah
• Land Fund (BLU)
Subsidi Modal
• Upfront subsidy • pembangun an sebagian oleh pemerintah -
• Pembangunan sebagian oleh Pemerintah
• Investasi pemerintah sesuai PP 1 / 2008
• Dengan pemasangan alat deteksi lalulintas disetiap gerbang tol
-
• Penundaan pajak sampai terlampauinya payback period/laba PJT positif
-
Minimum Revenue Guarantee
Pembebasan Pajak
• Penguranga n pajak
Responden 3 BAPPENAS (pemerintah)
Responden 4 Dept. Keu (pemerintah)
Responden 5 Akademisi
Responden 6 KKPPI (pemerintah)
Responden 7 PT. Thiess (investor)
• Dilakukan oleh pemerintah
• Sepenuhnya tanggung jawab pemerintah
• Pembebasan tanah sebelum pelelangan.
• Bagian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah • Pemerintah perlu memberikan garansi dengan persyaratan tertentu
• Pemerintah dapat memberikan investasi Pemerintah berdasarkan PP 1/2008 • pemerintah dapat memberikan dukungan Pemerintah terhadap demand (Permen 36/06) -
Tanah ditanggung pemerintah. Proses yang jelas dan dilaksanaka n dengan tepat waktu -
-
• Bisa diberikan dangan timbal balik, di berlakukan mekanisme clawback, untuk mencegah profit yang berlebihan. -
58
•
-
•
Responden 8 PT. Jasa Marga (investor) • BLU dana tanah bergulir
-
-
• Pengurangan tariff pajak (dengan persetujuan Menteri Keuangan).
IV. 3 Bentuk Pilihan Pembagian Pendapatan Dalam kerjasama Pemerintah – Swasta, apabila pemerintah memberikan subsidi dalam pembangunan jalan tol tersebut, terdapat 2 pilihan pembagian hasil pendapatan tol yang diperoleh dari tarif dan volume. Responden diminta untuk menilai, bentuk pembagian hasil pendapatan yang seperti apakah yang dapat diterapkan di Indonesia. Pilihan pembagian hasil tersebut adalah: Tabel IV.5 Pilihan Pembagian Pendapatan Tol Pilihan
Deskripsi Pilihan
Pendapatan adalah hak dari pihak
Pendapatan tol yang diperoleh dari tarif dan volume lalu lintas menjadi
swasta
hak swasta sebagai investor selama masa konsesi.
Harus terdapat pembagian
Dalam kerjasama Pemerintah – Swasta, apabila pemerintah memberikan
pendapatan tol yang adil antara
subsidi dalam pembangunan jalan tol tersebut maka akan terjadi
Pemerintah dan Swasta (clawback
pembagian pendapatan
principle)
Dari pilihan yang diusulkan oleh peneliti, kemudian diperiksa oleh responden, dari hasil penilaian responden tersebut, diambil pilihan yang sangat disetujui oleh responden sebagai bahan penilaian pada tahap 2. Keterangan untuk tiap – tiap putaran dijelaskan pada sub bab berikut. IV.3.1 Pilihan Pembagian Pendapatan Putaran Pertama Pada putaran pertama, responden diminta untuk memilih bentuk pembagian pendapatan yang dapat diterapkan di Indonesia. Responden diberikan kebebasan untuk menambahkan bentuk pembagian pendapatan lainnya berdasarkan intuisi, pengalaman dan pengetahuannya tentang pelaksanaan PPPs, apabila yang diusulkan oleh peneliti masih kurang.
59
IV.3.2 Pilihan Pembagian Pendapatan Putaran Kedua Untuk pembagian pendapatan putaran kedua, diusulkan konsep Clawback Principle, Pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait dengan besarnya pembagian pendapatan apabila pendapatan jalan tol melebihi yang telah dijamin oleh pemerintah. IV.3.3 Hasil Survei Pilihan Pembagian Pendapatan Hasil penilaian dalam pembagian pendapatan tol dari para responden untuk putaran pertama dapat dilihat pada Tabel IV.6 Tabel IV.6 Hasil Kuisioner Pilihan Pembagian Pendapatan Tol Tahap 1 Kode Responden 1 2 3 4 5 6 7 8
Stakeholder
Pembagian Pendapatan Yang Dipilih Harus terdapat pembagian Pendapatan tol adalah hak pihak pendapatan tol antara swasta sepenuhnya pemerintah dan swasta
DPU (pemerintah) BPJT (pemerintah) BAPPENAS (pemerintah) Dept. Keu (pemerintah) Akademisi KKPPI (pemerintah) PT. Thiess (investor) PT. Jasa Marga (investor) TOTAL
√ √ √
√
√ √ √
√
√ 7
2
Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa 7 (tujuh) responden memilih pendapatan tol menjadi hak pihak swasta sepenuhnya selama masa konsesi. Dari pilihan pembagian pendapatan yang diusulkan oleh peneliti, semua telah dinilai oleh responden, dan tidak ada penambahan alternatif pembagian pendapatan yang diusulkan oleh responden.
60
Selanjutnya hasil survei untuk konsep clawback principle yang dilakukan pada tahap pembagian pendapatan putaran kedua dapat dilihat pada Tabel IV.7 Tabel IV.7 Hasil Kuisioner Pilihan Pembagian Pendapatan Tol Tahap 2 Pilihan Besarnya pembagian keuntungan
Deskripsi Pilihan Harus diatur dengan jelas pada PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol), apabila penerimaan yang diterima investor, melebihi penerimaan yang telah disepakati
Pada survei tahap kedua semua responden sepakat bahwa pembagian pendapatan tol diatur dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).
61
