BAB IV
PENERAPAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM CORAL TRIANGLE INITIATIVE Perubahan peta politik, struktur dan sistem internasional saat ini memunculkan aktor-aktor politik baru. Aktor-aktor politik dalam hubungan internasional tersebut kini tidak hanya diisi oleh negara tetapi juga aktor non negara seperti NGO, IGO, lembaga riset, perusahaan multinasional-transnasional, organisasi keagamaan, akademisi, bahkan individu. Keragaman aktor-aktor tersebut membawa perubahan pada agenda internasional. Isu-isu yang dihadapi masyarakat global juga beragam mulai dari isu perbatasan wilayah, HAM dan demokrasi, energi dan sumberdaya, perubahan iklim, dan lainnya.
Untuk menghadapi isu-isu tersebut
diperlukan penyelesaian secara multilateral ditengah kompleksitas lingkungan regional dan global.
Permasalahan lingkungan regional
seperti pencemaran dan pengrusakan
lingkungan laut di kawasan Indo-Pasifik menjadi sorotan global karena berdampak pada ekosistem dan sumber makanan dunia. Indonesia sebagai negara dengan 76
kawasan laut terluas di kawasan CT memiliki peran yang pennting untuk perbaikan dan kelestarian kawasan maritim.
A.
Politik Luar Negeri Indonesia dalam Isu Lingkungan
Perubahan peta politik dunia serta beberapa isu baru yang dihadapi masyarakat global turut mempengaruhi pola politik luar negeri suatu negara. Isu lingkungan hidup mulai menjadi agenda internasional sekitar 1970an meskipun telah ada konvensi atau perjanjian mengenai lingkungan sebelumnya.
Indonesia yang
mengusung prinsip politik luar negeri bebas aktif sejak era kepemimpinan Soekarno hingga saat ini tidak terlepas dalam perubahan fokus pelaksanaan politik luar negerinya khususnya terkait isu lingkungan hidup.
Di awal kemerdekaan RI, Indonesia fokus terhadap mempertahankan kedaulatan dan menyuarakan antikolonialisme ditambah isu lingkungan belum menjadi isu global. Memasuki orde baru, Indonesia memaksimalkan pembangunan nasional salah satunya melalui industrialisasi yang menimbulkan efek negative bagi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam. Keikutsertaan dan komitmen Indonesia dalam kelestarian lingkungan hidup di dunia internasional tidak sejalan dengan kenyataan yang ada didlam negeri. Industrialisasi yang merusak lingkungan 77
terutama pembakaran lahan dan pembuangan limbah merupakan isu lingkungan domestik yang mendominasi di era kepemimpinan Soeharto (Alami, 2015).
Tahun 1972 diselenggarakan Konferensi Stockholm sebagai titik awal pertemuan yang membicarakan masalah pembangunan dan lingkungan hidup. Konferensi Stockholm mengkaji ulang pola pembangunan konvensional yang selama ini cenderung merusak bumi yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tekanan kependudukan di negara berkembang, pola konsumsi yang berlebihan di negara maju, serta ketimpangan tata ekonomi internasional. Indonesia hadir sebagai peserta konferensi tersebut dan turut menandatangani kesepakatan untuk memperhatikan segi-segi lingkungan dalam pembangunan.
Indonesia menerima hasil konferensi stocklhom pada sidang kabinet pimpinan presiden Soeharto pada Juni 1972. Sebagai tindak lanjutnya, berdasarkan Keppres No. 16 Tahun 1972 Indonesia membentuk panitia interdepartemental yang disebut dengan Panitia Perumus dan Rencana Kerja Bagi Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup guna merumuskan dan mengembangkan rencana kerja di bidang lingkungan hidup. Panitia tersebut berhasil merumuskan program kebijaksanaan lingkungan
78
hidup sebagaimana tertuang dalam Butir 10 Bab II GBHN 1973-1978 dan Bab 4 Repelita II (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010). Keberadaan lembaga yang khusus mengelola lingkungan hidup dirasakan mendesak agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat maupun di daerah lebih terjamin. Untuk merealisasikan komitmen Indonesia tersebut dibentuklah badan-badan yang bertugas untuk merumuskan kebijakan dan pengembangan lingkungan hidup yaitu LIPI dan Badan Perencanaan Pembangunan Indonesia walaupun pembentukan kedua lembaga tersebut dianggap hanya sebagai formalitas implementasi Indonesia atas keikutsertaannya dalam konferensi lingkungan hidup.
Memasuki era reformasi kebijakan luar negeri Indonesia mengalami perubahan dari era sebelumnya. Kondisi politik domestik yang tidak stabil pasca reformasi 1998 di masa kepemimpinan B.J Habibie, Abdurahman Wahid dan Megawati, kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlalu menonjol mengingat pemerintah fokus untuk mengembalikan kestabilan politik dalam negeri. Seiring perubahan politik domestik yang mendasar, kebijakan politik luar negeri Indonesia dihadapkan dengan kondisi politik global dengan isu-isu dan tantangan yang semakin kompleks. Masalah lingkungan yang dihadapi masih berkisar pada sumber daya alam,
79
populasi dan kerjasama regional/internasional yang hanya melanjutkan program pemerintahan sebelumnya.
Perubahan pola politik luar negeri dan diplomasi era SBY dinilai banyak pihak membawa perubahan dan citra positif bagi Indonesia. Manifestasi dari prinsip politik bebas aktif semakin dikembangkan dan mengembangkan konsep dynamic equilibrium untuk kondisi multipolaritas yang senantiasa dinamis tanpa adanya kekuatan dominan tunggal sehingga memungkinkan berbagai negara berinteraksi secara saling menguntungkan (Tan, 2007). Dynamic equilibrium digunakan untuk menjaga keseimbangan yang direalisasikan pada tingkat global dengan perbaiakn global governance termasuk reformasi dalam dewan keamanan PBB, ditingkat regional dengan merealiasikan komunitas ASEAN dan turut aktif dalam mengembangkan arsitektur regional, serta pada tingkat bilateral melalui kemitraan strategis atau komprehensif beberapa negara (Brotodiningrat, 2012)
PLNRI di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pada penggunaan diplomasi Multijalur ( multitrack diplomacy ) dengan mengedepankan konsep Soft Power. Konsep diplomasi Soft Power ini pertama kali dikemukakan oleh SBY pada tahun 2005 dalam pidatonya di AS, SBY menyatakan 80
agar AS lebih mengandalkan soft power ketimbang hard power. Penggunaan soft power dalam politik luar negeri ini membawa kenaikan peran diplomasi Indonesia di tingkat internasional, selain tetap berperan aktif dikawasan Asia Tenggara melaui ASEAN, Indonesia pun semakin menunjukkan kiprahnya ditingkat Asia Pasifik maupun global. Bahkan Indonesia pernah menjadi ketua Asia pasific Economic Cooperation (APEC) maupun menjadi anggota G20.
Isu lingkungan hidup dalam masa pemerintahan SBY mendapatkan khusus khusus dalam agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) untuk pelaksanaan kebijakan nasional maupun luar negeri. Hal tersebut dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan hal ini berhubungan dengan isu global warming. Faktor eksternal merupakan tekanan dari dunia internasional agar Indonesia untuk mengadopsi dan menerapkan syarat yag berlaku apabila ingin memperoleh bantuan dari negara-negara maju atau organisasi internasional untuk pengelolaan lingkungan hidup (Wuryandari, 2015). Partisipasi sebagai negara berkembang akan membuka kesempatan untuk memperoleh akses ke sumber pendanaan dan teknologi baru yang diperlukan. Contohya ketika Indonesia
81
terpilih sebagi Presiden Governing Council UNEP periode 2005-2007 membawa keuntungan antara lain kemudahan Indonesia memperoleh dukungan pendanaan , SDM, maupun teknologi lingkungan dari dunia internasional dan terbukanya jalinan komunikasi dan kerjasama internasioanal untuk penerapan Protokol Kyoto (Urin, 2006).
Dalam menanggapi isu lingkungan hidup yang merupakan juga dampak globalisasi, Indonesia memegang peranan yang penting karena Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia, bahkan saat ini dipandang sebagai environmental super power, karena memiliki hutan yang sedemikian besar. Masalah perubahan iklim tidak akan selesai dan tidak akan bisa ditangani kecuali kalau hutan-hutan dijaga dan dilestarikan, terutama hutan-hutan di Indonesia, sehingga posisi Indonesia semakin dipandang penting. Oleh karena itu, agar posisi tawar Indonesia dan negara-negara yang memiliki hutan (tropical rainforest countries) diperhitungkan, Indonesia mempelopori pembentukan Forest-11 bersama sepuluh negara pemilik hutan hujan tropis lainnya saat Climate Change Forum di New York pada 2007. Keberhasilan diplomasi Indonesia melalui F-11 semakin diperhitungkan ketika berhasil menarik Brasil untuk ikut bergabung bersama dalam forum tersebut mengingat selama ini
82
Brasil enggan ikut dalam forum serupa sedangkan posisi Brasil sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia.
Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim tahun 2007 mendorong kerjasama antar Indonesia-Norwegia untuk membuat program REDD+ (Reducing
Emissions
from
Deforestation
and
Forest
Degradation,
Plus
Conservation) atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (plus) Konservasi. Indonesia dan Norwegia resmi menandatangani perjanjian bilateral REDD+ pada tahun 2010. Berdasarkan perjanjian ini, Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi karbon melalui penciptaan lembaga pemantauan dan pembatasan penggunaan lahan baru, serta penegakan ketat dari UU tentang Kehutanan. Sebagai gantinya, pemerintah Norwegia akan membayar pemerintah Indonesia hingga $ 1 miliar, tergantung pada seberapa jauh target pengurangan emisi bertemu (Mongabay, 2015).
Akhir tahun 2007, Indonesia menjadi sorotan dunia dengan menjadi tuan rumah sidang besar internasional Climate Change Conference COP-13/MOP-3. Perhatian dunia saat itu sepertinya tertuju di ruang sidang Bali International Convention Centre di Nusa Dua. Delegasi tingkat Menteri dan sejumlah diplomat 83
kawakan Indonesia termasuk mendiang Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas ikut merumuskan hasil-hasil utama di Bali. Melalui negosiasi yang intensif diantara negara-negara kunci dan terutama peranan diplomasi Indonesia, akhirnya konferensi di Bali 2007 berhasil mencapai dengan hasil utamanya yang disebut dengan Bali Roadmap atau Bali Action Plan. Secara singkat Bali Roadmap telah berhasil menjembatani kepentingan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang maupun benturan kepentingan negara-negara lainnya. Bali Roadmap dibangun melalui empat elemen utama yakni mitigasi, adaptasi, financing, technology and capacity. Bali Roadmap menegaskan untuk menyelesaikan negosiasi hingga tahun 2009 pada saat COP-15/MOP-5 yang penyelenggaraannyadi Kopenhagen, Denmark dengan maksud mempersiapkan selesainya periode Protokol Kyoto yang akan berakhir 2012 (Kemenlu RI, 2009).
Di sektor kelautan, Indonesia berhasil menginisiasi kerjasama multilateral yaitu CTI-CFF pada 2007 . CTI-CFF merupakan inisiasi yang memiliki tujuan untuk mengembaikan kelestarian laut dan pesisir kawasan CT bersama negara-negara kawasan tersebut. Bersama lima negara anggota, Indonesia merumuskan RPOA yang kemudian diadopsikan kedalam NPOA sebagai program untuk mencapai lima sasaran
84
utama dari konservasi dan pemberdayaan CTI. Inisiasi tersebut dinilai banyak pihak membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi kawasan CT yang sebagian besar penduduknya tinggal di kawasan pesisir.
Dari program-program hasil diplomasi lingkungan pada era SBY, hampir semuanya menggunakan instrumen multitrack diplomacy. Dengan menggunakan instrument tersebut dan mengedepankan penggunaan soft power akan membawa kemudahan dalam menarik semakin banyak aktor-aktor yang terlibat dalam perjanjian atau kerjasama internasional. Dengan kekuatan geopolitik yang dimiliki Indonesia, peran strategi dalam dunia internasional akan semakin diperlukan.
Pola politik luar negeri Indonesia dari telah mengalami perubahan besar dari 3 rezim pemerintahan yaitu orde lama, orde baru, dan reformasi. Kebijakan politik luar negeri di era orde lama dan baru polanya relatif sama yaitu terpusat kepada presiden. Pada masa Orla, kebijakan luar negeri Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan pandangan Soekarno dalam melihat posisi Indonesia didunia internasional termasuk juga pandangan tentang dunia internasional itu sendiri. Sehingga, pemikiran Soekarno yang anti kolonialisme terimplementasi dalam kebijakan luar negerinya yang kemudian banyak berseberangan dengan Barat. 85
Demikian pula pada masa Orba. Kebijakan luar negeri Indonesia, dalam sistem pemerintahan yang sentralistik dan sistem politik yang terpusat pada presiden, sangat dipengaruhi oleh cara pandang Soeharto terhadap posisi Indonesia dan juga kondisi internasional. Soeharto yang lebih pro terhadap pembangunan ekonomi memandang negara-negara Barat adalah sebuah peluang untuk kerjasama ekonomi. Memasuki era kepemimpinan Soeharto, Indonesia mulai turut serta dalam menanggapi isu Lingkungan hidup global.
Pemerintahan Presiden SBY merupakan puncak peranan diplomasi Indonesia dalam isu lingkungan hidup. Kebijakan politik yang terbuka terhadap isu tersebut membawa profil Indonesia semakin naik, Indonesia dipandang sebagai negara yang sangat peduli dengan permasalahan lingkungan dengan kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Keaktifan Indonesia dalam forum internasional lingkungan hidup tidak semua diterapkan dengan baik dalam kebijakan dalam negeri. Beberapa kebijakan luar negeri terkadang kontra dengan realita yang terjadi di dalam negeri.
86
B.
Peran dan Strategi Indonesia dalam Penyelamatan Lingkungan CTI
Dalam pembentukan suatu kerjasama internasional, kepentingan nasional tidak terlepas sebagai faktor pendorong. Begitupun Indonesia dalam menginisiasi CTI memiliki kepentingan nasional yang didorong oleh beberapa faktor. Terdapat dua faktor penting yang melatarbelakangi Indonesia dalam mempelopori kerjasama multilateral CTI sebagai upaya penyelamatan lingkungan maritim dari kerusakan.
Pertama, faktor geopolitik. Faktor ini berkaitan dengan letak Indonesia yang berada di antara 2 samudra besar dunia dan 2 benua (Pasifik – Hindia dan Asia – Australia) dan merupakan salah satu jalur perdagangan silang strategis dunia. Sekitar 40% lalu lintas perdagangan barang dan jasa yang diangkut kapal melintasi perairan Indonesia. Berbagai potensi sektor kelautan yang terkandung antara lain berupa sumber bahan bangunan seperti pasir, gravel, dan gelas; sumber mineral seperti mangan, kobalt, lumpur mineral, phospor, sumber bahan-bahan kimia seperti sodium dan posium, sumber energi dari ombak dan konversi energi panas, serta sumber minyak bumi yang melimpah dapat menjadi sector industri kelautan. Dengan 75% wilayah Indonesia berupa laut dan wilayah pesisir (coastal zone) yang menyimpan sumber daya alam yang kaya dan beragam, maka sektor kelautan
87
merupakan sektor
strategis
bagi
pembangunan Indonesia di
masa depan
(Kementerian Lingkungan Hidup , 2009).
Kedua, faktor ketahanan pangan. Faktor ini berkaitan dengan kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang tidak seimbang dengan ketersediaan pangan akibat ledakan populasi penduduk dan efek global warming. Wilayah Indonesia yang sebagian besar berupa laut dan pesisir harus dimanfaatkan. Karena ketidakseimbangan tersebut dibutuhkan variasi pangan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan. Data menunjukan 60% penduduk Indonesia merupakan penduduk wilayah pesisir tetapi pemanfaatan sector pangan kelautan masih minim karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap sektor tersebut (Adinegara, 2015) .
Ketiga, konflik perbatasan laut yang sering terjadi dikawasan Asia-Pasifik akibat ketidaksepahaman mengenai garis perbatasan antar negara dan banyak yang belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki laut yang berbatasan langsung dengan negara lain. Ada 10 negara tetangga yang lautnya berbatasan langsung dengan wilayah Nusantara. Mereka adalah India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Republik Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste. Belum adanya kesepakatan batas laut Indonesia 88
dengan beberapa Negara tetangga menimbulkan permasalahan saling klaim wilayah pengelolaan, khususnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Beberapa kasus yang ada antar Indonesia dan Malaysia merupakan cerminan rentannya perairan daerah perbatasan. Terjadi saling tangkap nelayan baik dari Indonesia maupun Malaysia bahkan bisa mengganggu hubungan baik kedua Negara (Batubara, 2016).
Indonesia sebagai pelopor inisiasi CTI-CFF memiliki peranan besar dalam mengembangkan
inisiasi tersebut ke dunia global. Selain kelestarian laut,
peningkatan perekonomian dan pemberdayaan penduduk pesisir merupakan manfaat yang diperoleh dalam kerjasama ini. Dalam hal ini, Indonesia juga memperoleh keuntungan sebagai anggota CTI untuk mewujudkan kelestaria laut CT. Keuntungan yang diperoleh tersebut digunakan untuk memeksimalkan peran serta strategi nasional agar hasil dari kerjasama tersebut semakin efektif baik untuk urusan luar maupun dalam negeri.
CTI-CFF di bawah kepemimpinan Indonesia dapat menjadi forum yang efektif dalam memperkuat upaya pembenahan pengelolaan sumber daya laut. Berbagai upaya seperti pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU)
89
Fishing, pelarangan penggunaan alat dan cara tangkap ikan yang merusak ekosistem, penegakan peraturan zonasi dan tata ruang kawasan konservasi laut yang tegas dan perlindungan terhadap spesies laut yang terancam punah dapat direplikasi ke skala regional melalui CTI-CFF. Replikasi tersebut sejalan dengan Goals CTI-CFF, terutama Ecosystem Approach to Management of Fisheries Fully Applied, Marine Protected Areas Established and Effectively Managed dan Threatened Species Status Improved.
Indonesia mengedepankan pentingnya penyusunan kerangka kebijakan regional untuk dapat dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat pada perdagangan ikan karang hidup, termasuk eksportir dan importer seperti pengembangkan Cyanide Detection Test (CDT) yang akurat, pembentukan fasilitas laboratorium pada titik-titik pengumpulan ikan karang utama, pembentukan sistem monitoring dan pengumpulan data regional yang dapat memberikan data yang bermanfaat, akurat dan tepat, pelarangan atau pembatasan perdagangan, khususnya bagi spesies ikan karang yang sudah hampir punah. Kontribusi lain dari Indonesia dalam CTI CFF adalah fasilitasi pembentukan Sekretariat Regional (ratifikasi Perjanjian Pendirian, Sekretariat Regional Interim dan perjanjian fasilitas Indonesia selaku Host Country),
90
pembangunan Gedung Regional Sekretariat di Manado, pemilihan Direktur Eksekutif, fasilitasi dan penyelenggaraan berbagai pertemuan startegis regional (NCC-CTI, 2016)
Bagi Indonesia CTI merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan profil diplomasi Indonesia dalam bidang konservasi sumber daya laut sebagai bentuk penerapan multitrack diplomacy. CTI-CFF memberikan peluang interaksi dan saling melengkapi serta mendukung mekanisme kebijakan luar negeri dengan negara CT6 khususnya di bidang kelautan. Sebagai penggagas, Indonesia dapat lebih berperan untuk menentukan arahan masa depan organisasi yang dapat disesuaikan dengan kepentingan nasional serta disinergikan dengan kebijakan Indonesia di kawasan (NCC-CTI, 2016).
Setelah pencanangan dan kesepakatan (CTI-CFF) disadari bahwa tidak semua bentuk kebijakan RPOA yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai target dan dalam waktu bersamaan. Hal ini menjadi dasar Indonesia melaksanakan Regional Priority Workshop (RPW). RPW merupakan forum untuk membahas dan menyetujui tujuan, target dan aksi yang telah diprioritaskan guna tercapai dan terlaksananya ragam kegiatan RPOA dalam kurun waktu 3 tahun. Forum ini juga bentuk komitmen 91
Indonesia dalam memperkuat kerjasama regional untuk mendukung ketahanan pangan khususnya sumber pangan kelautan (Wire, 2013). Dengan pelaksanaan RPW, implementasi NPOA Indonesia semakin progresif setiap tahunnya. Implementasi tersebut antara lain pertama, seacapes goals. Indonesia melaksanakan serangkaian karakterisasi
ilmiah untuk
mengidentifikasi
dan
menggambarkan bentang laut dengan isu lintas batas potensial. Kedua, sasaran perikanan berbasis ekosistem ditempuh Indonesia bersama negara lain dengan menyepakati resolusi perdagangan ikan karang hidup untuk konsumsi (Live Reef Fish Food Trade Inter-Governmental Forum) yang mendorong terciptanya pola perdagangan yang lebih adil dan menguntungkan bagi pelaku usaha serta kelestarian sumberdaya di Kawasan Segitiga Karang. Melalui (LRFFT) yang dibuat CTI, Indonesia mengupayakan reformasi dan diplomasi perikanan khususnya untuk perdagangan ikan karang hidup bisa difasilitasi melalui forum ini dengan mendorong penguatan dalam negeri dan sinergi dengan negara-negara CTI dan Asia Tenggara yang menjadi pemasok sekaligus ekportir utama ikan karang hidup khususnya untuk dua tempat tujuan ekspor utama, China, Hong Kong dan Taiwan. Melalui CTI CFF juga, Indonesia bisa menerapkan
92
pendekatan ekosistem dan pengelolaan bersama untuk perikanan yang berkelanjutan bersama yang menjadi dasar dari ketentuan dan penguatan jejaring Coral Triangle pada masa/proses pemijahan di kawasan daerah perlindungan laut (MPA). Ketiga, sasaran pengelolaan pengelolaan kawasan perlindungan laut. Indonesia telah memiliki Kawasan Konservasi Perairan (KKP) seluas 15,5 juta ha dari target komitmen 20 juta ha pada tahun 2020. Saat ini sedang dilakukan penetapan kelembagaan dan penyusunan rencana pengelolaan menuju pengelolaan yang efektif. Untuk menilai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, Indonesia telah menetapkan alat berupa Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K) serta peraturan tentang Standar Kompetensi Khusus untuk pelatihan konservasi (KKP, 2013)
Keempat, dalam sasaran adaptasi perubahan iklim, Indonesia telah menyusun draft untuk Penilaian Kerentanan Kawasan Pesisir terhadap Perubahan Iklim serta Modul Pelatihan untuk Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim. Sedangkan yang terakhir, perlindungan terhadap spesies yang terancam punah. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
93
Nomor. PER.03/MEN/2010 tentang Perlindungan Hiu serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Napoleon (Cheilinus Undulatus) yang mengatur larangan pemanfaatan ikan napoleon yang berukuran 100 gram – 1000 gram dan berukuran diatas 3000 gram. Selain itu, pemerintah juga telah berhasil menginisiasi langkah-langkah untuk keterlibatan sektor swasta dengan penyelenggaraan Regional Business Forum (RBF).
Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan dan pemanfaatan sektor maritime semakin ditigkatkan. Pemberlakuan UU IUU Fishing dilakukan semakin gencar dilakukan seiring maraknya illegal fishing
yang dilakukan oleh
pihak asing di kawasan laut Indonesia. Komitmen pemeritah terhadpa penyelamatan terumbu karang terus berlanjut pada Mei 2016 di sidang Majelis Lingkungan PBB, Indonesia mengusulkan resolusi pengelolaan terumbu karang pada Majelis Lingkungan PBB (UNEA-2). Indonesia menyerukan negara-negara anggota PBB untuk benar-benar mengelola terumbu karang secara berkelanjutan dan kemitraan global merupakan faktor penentu untuk konservasi terumbu karang dunia. Disahkannya perpres No. 85 tahun 2015 tentang Komite Nasional prakarsa Segitiga
94
Karang untuk terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan semakin menguatkan komitmen dan peran Indonesia dalam CTI.
Peran Indonesia yang aktif dalam inisiasi penyelematan lingkungan maritim seperti CTI merupakan respon cepat dari permasalahan yang ada dalam lingkungan domestik sebagai dampak dari efek global warming. Penggagasan CTI merupakan praktek diplomasi Indonesia dalam hal mengubah kepentingan nasional menjadi kepentingan global. Selain faktor kelestarian lingkungan, letak geografis ketahanan pangan dan konflik perbatasan juga turut menjadi pendorong inisiasi tersebut. Kerjasama ini dijadikan momentum strategis untuk memberikan orientasi kebijakan yang lebih besar pada pengelolaan kelautan yang berpengaruh pada pembangunan dan kemandirian bangsa.
Negara-negara pelaku kerjasama dalam hal ini memiliki shared interest kepentingan. Berawal dari national interest yang sama antar CT6 dan keinginan untuk mengatasi dampak global warming terhadap laut dan biotanya menjadi faktor pendorong utama diterimanya CTI diantara negara CT6. Profil diplomasi lingkungan Indonesia yang semakin diperhitungkan juga semakin menjadi daya tarik bagi investor dan publik untuk ikut bergabung dalam kerjasama tersebut. Meskipun
95
penerapan NPOA dalam negeri dinilai masih kurang, tetapi komitmen Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan masih terjaga bahkan meningkat setiap periode kepemimpinan yang berbeda.
Pelaksanaan multitrack diplomacy dalam CTI ini semakin mendorong kerjasama semakin intens karena aktor disetiap track saling berkaitan dan interaksi didalamnya akan menguatkan kerjasama yang strategis. Perkembangan aktor non negara dalam hubungan internasional membuat pelaksanaan CTI semakin kompleks oleh pelaku actor pendukungnya. Baik negara, organisasi internasional, perusahaan bisnis, media massa, dan masyarakat lokal bersama-sama mengupayakan penyelamatan dan pemberdayaan lingkungan laut serta biotanya untuk pembangunan yang berkelanjutan
96
