BAB IV PEMBAHASAN
A. Evaluasi atas Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Tahun 2009 1. Telaah Kandungan Informasi Akrual Menurut Jenis Informasi Akrual yang Harus Disampaikan Sesuai PER-62/PB/2009, Kementerian Koordinastor Bidang Perekonomian melaporkan informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual sebagai berikut: a. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp 26.141.600 berupa Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; b. Belanja Langganan Daya dan Jasa yang masih harus dibayar bulan Desember 2009 sebesarRp 41.756.706; Informasi tersebut disajikan dalam Catatan Penting Lainnya pada Catatan atas Laporan Keuangan dan disajikan dalam bentuk tabel sebagai lampiran sesuai PER-62/PB/2009 sebagai berikut: Tabel 4.1. Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual No
Pendapatan/Belanja Kode akun
1
2
522111
511111
Uraian Belanja Langganan Daya/Jasa Belanja Pegawai (Gaji Pokok PNS)
Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)
Penyesuaian Akrual (Rp) Informasi Akrual Tambah
Kurang
569,986,098
41,756,706
-
611,742,804
3,384,038,280
26,141,600
-
3,410,179,880
(Sumber: LK Kemenko Perekonomian, 2009)
28
Dokumen sumber Tagihan Pihak Ketiga Daftar kekurangan pembayaran gaji pokok
29
Dapat dilihat bahwa penyesuaian informasi akrual yang disajikan berasal dari Belanja Langganan Daya Jasa yang termasuk ke dalam jenis Belanja Barang (kode akun 52) dan dari Belanja Gaji Pokok PNS yang berasal dari jenis Belanja Pegawai (kode akun 51). Langkah pertama untuk mengevaluasi penyajian informasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah adalah dengan merinci Laporan Realisasi Pendapatan dan Laporan Realisasi Belanja yang telah diungkapkan pada Bab III dan membaginya menjadi menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Belanja serta menggunakan realisasi bruto (sebelum dikurangi pengembalian belanja) sebagai berikut: Tabel 4.2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan per Jenis Pendapatan Uraian Realisasi Pendapatan Pendapatan Negara Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2009
Tahun Anggaran 2008
715.114.848
649.645.568
170.640
170.640
1.096.435
11.358.363
63.904.000
39.647.000
-
Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri
-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
-
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara
-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
141.189.675
3.698.202
-
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL
460.790.775
252.181.418
-
Penerimaan Pendapatan Anggaran Lain-Lain
28.000.000
287.479.945
-
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman LN TAYL
19.963.323
55.110.000
(Sumber: LK Kemenko Perekonomian, 2009)
30
Tabel 4.3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja (bruto) per Jenis Belanja Uraian Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2009
Tahun Anggaran 2008
Anggaran
Realisasi
%
129.068.864.000
77.894.622.006
60,35
10.815.000.000
8.433.880.008
- Belanja Barang (Kode Akun 52)
113.822.454.000
- Belanja Modal (Kode Akun 53)
4.431.410.000
Belanja - Belanja Pegawai (Kode Akun 51)
Anggaran
Realisasi
%
119.091.037.000
78.900.134.821
66,25
77,98
21.814.262.000
17.260.215.696
79,12
65.470.556.703
57,52
94.088.106.000
59.138.453.136
62,85
3.990.185.295
90,04
3.188.669.000
2.501.465.989
78,45
(Sumber: LK Kemenko Perekonomian, 2009) Setelah Realisasi Pendapatan dan Belanja dirinci menurut Jenisnya, langkah selanjutnya adalah menelaah masing-masing dari empat jenis informasi akrual yang wajib disampaikan.Empat jenis informasi akrual tersebut adalah: a. Pendapatan Diterima di Muka b. Pendapatan yang Masih Harus Diterima c. Belanja Dibayar di Muka d. Belanja yang Masih Harus Dibayar Mengacu pada amanat Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per62/PB/2009, akan ditelaah masing-masing jenis informasi akrual di atas, mengkaitkannya dengan jenis Pendapatan dan Belanja yang telah dicatat dalam dalam sistem akuntansi selama tahun pelaporan keuangan. Evaluasi atas informasi akrual tersebut didasarkan atas pengamatan dan penelaahan terhadap bukti-bukti yang ada atas kegiatan yang telah
31
berjalan selama tahun pelaporan Laporan Keuangan, yaitu Tahun Anggaran (TA) 2009. a. Pendapatan Diterima di Muka Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yang diterima oleh satuan kerja/pemerintah dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihakyang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang hanya menjalankan fungsi koordinasi antar Kementerian/Lembaga Tinggi Negara dan antara Pusat-Daerah menyebabkan instansi ini tidak dapat menghasilkan pendapatan yang dianggarkan atau ditarget seperti halnya Pendapatan Pajak bagi Kementerian Keuangan atau Pendapatan Minyak Bumi dan Gas. Satu-satunya pendapatan yang bisa dihasilkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah Pendapatan Bukan Pajak yang bisa berasal dari berbagai macam
sumber,
tetapi
tanpa
harus
memberikan
imbalan
barang/jasa/fasilitas kepada penyetor kecuali untuk penerimaan dari Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri.Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri dipotong secara otomatis dari gaji yang
32
dibayarkan tiap awal bulan untuk bulan yang bersangkutan sehingga tidak ada pembayaran di muka untuk tanggal setelah tanggal pelaporan. Selain dari Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri, Pendapatan Diterima di Muka dari sumber atas pemberian imbalan barang, jasa atau fasilitas lain tidak ditemukan. Pendapatan Diterima di Muka yang berasal dari lebih bayar pajak atau bukan pajak pada konteks lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dapat diketahui dari dokumen sumber seperti Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan dari pegawai, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan kepada KPPN dan Surat Persetujuan
Pengembalian
Pendapatan
dari
KPPN.Permintaan
pengembalian pendapatan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dikeluarkan ketika terdapat bukti-bukti yang mendukung bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran pendapatan bukan pajak oleh wajib setor.Berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan kelebihan pembayaran atau permintaan pengembalian pendapatan yang belum dibayarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga akhir Tahun Anggaran 2009. b. Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satuan kerja/pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan
33
transaksi
lainnya
kerja/pemerintah
yang dalam
pemerintahan.Dokumen Pendapatan
yang
menimbulkan rangka
sumber
Masih
tagih
pelaksanaan
untuk
Harus
hak
kegiatan
mengetahui
Diterima
bisa
satuan
besarnya bermacam-
macam.Langkahuntuk mengevaluasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah dengan mengetahui jenis-jenis pendapatan yang sudah pernah dicatat sebagai penerimaan oleh sistem akuntansi Kementerian menelaah
Koordinator
bukti-bukti
yang
Bidang ada
Perekonomian untuk
mengetahui
kemudian potensi
Pendapatan yang Masih Harus Diterima. 1) Pendapatan Sewa Rumah Dinas Pendapatan sewa rumah dinas ini dibayarkan oleh pegawai yang menikmati fasilitas rumah dinas.Penerimaan pendapatan ini didapatkan dari potongan secara otomatis gaji pegawai yang bersangkutan setiap awal bulan untuk pembayaran bulan yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan hak tagih bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal akhir pelaporan keuangan atau 31 Desember 2009. 2) Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan/Giro Pendapatan
Jasa
Lembaga
Keuangan/Giro
adalah
penerimaan bunga dari uang Bendahara Pengeluaran atau Penerimaan yang disimpan pada rekening resmi pemerintah di bank.Penerimaan bunga ini sampai pada bulan April 2009 dicatat
34
sebagai
Pendapatan
Bukan
Pajak
satuan
kerja
yang
bersangkutan. Namun, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.05/2009 tentang Penerapan Treasury
Notional
Pengeluaran,
Poolingpada
penerimaan
rekening
Pendapatan
Jasa
Bendahara Lembaga
Keuangan/Giro dari rekening resmi pemerintah di bank, disetorkan secara langsung oleh bank-bank ke rekening Bendahara Umum Negara atau Kementerian Keuangan sehingga tidak dicatat sebagai penerimaan satuan kerja yang bersangkutan. 3) Pendapatan Pelunasan Tuntutan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara Pendapatan ini timbul dikarenakan terjadi sesuatu hal yang dilakukan oleh pegawai negeri yang menyebabkan kerugian pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga timbul tuntutan ganti rugi yang penerimaannya diakui sebagai pendapatan. Tuntutan yang sedang berjalan adalah tuntutan atas kehilangan mobil dinas karena kelalaian terhadap pegawai R.H. sebesar Rp 141.000.000,00 yang disepakati untuk dibayarkan secara cicilan setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,- dari tahun 2008 hingga lunas pada tahun 2011. Piutang atas Tuntutan Ganti Rugi ini sudah dicatat secara akrual dan muncul di dalam neraca.Saldo yang diestimasikan untuk terbayar dalam tempo satu tahun diklasifikasikan ke
35
dalam Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan sisanya masih sebagai Tuntutan Ganti Rugi.Estimasi umur piutang atau aging schedule dari piutang sudah direkam dengan baik di Bagian Keuangan. Karena sifat penerimaan yang sudah terjadwal dan telah dicatat secara akrual pada Neraca, maka Pendapatan Pelunasan Tuntutan Ganti Rugi ini tidak perlu diungkapkan dalam Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual sebagai Pendapatan yang Masih Harus Diterima. 4) Penerimaan
Kembali
Belanja
Pegawai
Pusat
Tahun
Anggaran yang Lalu Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009, Belanja Pegawai Pusat adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah gaji, uang makan, uang lembur, uang honorarium dan sebagainya yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan. Namun, jika atas dasar hasil pemeriksaan pihak yang berwenang ditemukan bukti-bukti bahwa suatu pengeluaran Belanja Pegawai Pusat dibayarkan lebih dari ketentuan yang berlaku, maka Satuan Kerja yang membayarkan mempunyai hak tagih atas kelebihan tersebut kepada pegawai yang bersangkutan. Jika, hak tagih dilakukan atas belanja pegawai yang sudah
36
dibayarkan pada tahun anggaran yang lalu, maka penerimaan pendapatan dari sumber ini disebut Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu. Berdasarkan
hasil
penelitian
penulis,
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomianternyata memiliki Pendapatan yang Masih Diterima dari sumber ini yang belum disajikan ke dalam Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual. Hal ini berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan intern Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Semester II TA 2008berupa beberapa temuan atas pembayaran honorarium yang melebihi hak dari pegawai bersangkutan.Semuanya secara rinci disebutkan di dalam Ikhtisar Hasil Reviu dan Audit Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Semester II TA 2008(Lampiran
II).Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian sudah mempunyai hak tagih atas Pendapatan Pengembalian Belanja Pegawai Pusat ini sejak dikeluarkan Laporan Hasil Audit yang ditandatangani oleh Inspektur Kementerian pada tanggal 1 Februari 2008. Berikut adalah besaran Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL) yang masih harus diterima satker Kemenko Bidang Perekonomian:
37
Tabel 4.4. Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL yang Masih Harus Diterima dari Hasil Pemeriksaan No
Unit
1.
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2.
Kedeputian Bidang Kerjasama Ekonomi Makro dan Keuangan
Nilai Temuan
Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan 3.
Rp2.677.500,00 Rp3.043.750,00
Rp59.742.500,00
Wilayah TOTAL
Rp65.463.750,00
(Sumber: Diolah dari Ikhtisar Hasil Reviu dan Audit Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Semester II TA 2008 (Lampiran II)) 5) Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran yang Lalu Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran yang Lalu adalah akun untuk penerimaan kembali dana yang telah dikeluarkan untuk belanja-belanja yang bukan rutin pada tahun anggaran yang lalu. Termasuk belanja yang bukan rutin adalah perjalanan dinas tidak rutin, pembelian barang-barang non operasional dan lain-lainnya. Sebagaimana Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu, penulis menemukan bahwa masih terdapat hak tagih Kemenko Perekonomian atas akun pendapatan ini, sehingga perlu untuk disajikan dalam informasi akrual sebagai Pendapatan yang Masih Harus
38
Diterima. Potensi penerimaan berasal dari hasil pemeriksaan internal Inspektorat Kemenko Perekonomian yang menemukan beberapa ketidakhematan dan pembayaran belanja tidak rutin yang melebihi Standar Biaya Umum tahun anggaran 2008 yang diatur dengan PMK Nomor 81/PMK.02/2007.Standar Biaya Umum adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan pedoman pengeluaran belanja bagi instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan setiap tahunnya. Berikut adalah Pengembalian Belanja yang ditagihkan ke masing-masing pegawai yang bersangkutan: Tabel 4.5. Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Lainnya yang Masih Harus Diterima dari Hasil Pemeriksaan No
Unit
1.
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2.
Kedeputian Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan
Nilai Temuan
Kedeputian Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral 3.
Rp10.898.000,00 Rp1.282.500,00
Rp2.370.000,00
dan Kehutanan TOTAL
RP14.550.500,00
(Sumber: Diolah dari Ikhtisar Hasil Reviu dan Audit Inspektorat) 6) Penerimaan Pendapatan Anggaran Lain-Lain Penerimaan Pendapatan Anggaran Lain-Lain adalahakun untuk menampung pendapatan negara selain jenis-jenis akun
39
yang telah disebutkan dalam Bagan Akun Standar. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sitematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. BAS diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar. Penerimaan pendapatan anggaran lain-lain merupakan penerimaan umum yang bisa ada di semua Kementerian Negara / Lembaga. Pada laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2009 terdapat saldo untuk penerimaan ini sebesar Rp 28.000.000,00 yang berasal dari kelebihan pembayaran rapel gaji pada beberapa orang pegawai baru. Penerimaan tersebut telah diselesaikan dan dipotong langsung dari gaji para pegawai yang bersangkutan pada bulan Februari 2009 sehingga sudah tidak menimbulkan hak tagih lagi bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 7) Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran yang Lalu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun anggaran 2008 juga mengelola danadalam anggarannya yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri untuk membiayai kegiatan tertentu. Seperti halnya belanja yang berasal dari sumber dana Rupiah, kelebihan pembayaran atas suatu belanja dari sumber
40
dana ini dapat dikembalikan ke kas negara pada tahun-tahun berikutnya dan dicatat sebagai Pendapatan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran yang Lalu. Sumber dokumen pencatatan penerimaan berasal dari formulir Surat Setoran Bukan Pajakyang disertai Nomor Tanda Penerimaan Negara.Sedangkan pengembalian bisa dilakukan atas dasar sukarela atau berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat yang menunjukkan bukti bahwa terdapat kelebihan pembayaran belanja.Berdasarkan hasil penelaahan penulis terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat, tidak terdapat potensi Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman Luar Negeri yang masih harus diterima. c. Belanja Dibayar di Muka Belanja Dibayar di Muka adalah pengeluaran satuan kerja pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, tetapi barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima atau dinikmati satuan kerja. Contoh belanja seperti ini adalah belanja yang menggunakan kontrak di mana penyelesaian pekerjaannya melewati 31 Desember akan tetapi pembayaran
sudah
dilakukan
pada
tahun
anggaran
yang
bersangkutan. Contoh lain adalah suatu belanja atas kontrak yang sudah dibayarkan di muka, namun pihak ketiga wanprestasi atau gagal untuk menyediakan barang/jasa yang dikontrakkan hingga
41
akhir tahun anggaran. Sesuai Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada dasarnya belanja pemerintah atas kontrakkontrak pada suatu tahun anggaran dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan dan setelah setelah pekerjaan selesai dengan ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima Barang. Suatu kontrak yang dibayarkan sebelum barang/jasa diterima satuan kerja membutuhkan suatu Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) atau Surat Jaminan dari Bank sebesar nilai kontrak, dan ketentuan ini hanya diberlakukan menjelang akhir tahun anggaran (bulan Desember) di mana pencairan dana untuk anggaran tahun itu akan segera ditutup. Penulis melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap berkas-berkas pembayaran berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bulan Desember 2009 untuk mencari ada atau tidaknya penyertaan SKTJM atau Surat Jaminan dari Bank yang menunjukkan pembayaran Belanja Dibayar di Muka. Penulis tidak menemukan bukti-bukti mengenai pembayaran Belanja Dibayar di Muka.Semua belanja kontraktual telah diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran dan tidak terdapat pihak ketiga yang wanprestasi atas kontrak yang dibuat, sehingga tidak ada Belanja Dibayar di Muka yang harus dilaporkan.
42
d. Belanja yang Masih Harus Dibayar Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima/dinikmati dan/atau perjanjian atau komitmen yang dilakukan oleh satuan kerja, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran atau pelunasan atas hak/perjanjian/ komitmen tersebut. Belanja yang Masih Harus Dibayar bisa bermacam-macam berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang maupun Belanja Modal. Oleh karena itu, dokumen sumber pencatatannya pun bisa bermacammacam. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan Belanja yang Masih Harus Dibayar di dalam informasi akrual antara lain berupa Belanja Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp 41.756.706,00 dan Belanja Pegawai sebesar Rp 26.141.600,00. Belanja Langganan Daya dan Jasa yang masih harus dibayar adalah pembayaran biaya telepon bulan Desember 2009 yang baru akan ditagih pada tanggal 11 Januari 2010 (Lampiran III). Sedangkan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar adalah pembayaran kekurangan gaji pokok beberapa pegawai bulan Desember 2009. Untuk memudahkan penelaahan lebih lanjut, penulis membagi Belanja yang Masih Harus Dibayar ke dalam masing-masing jenis belanja.
43
1) Belanja Pegawai Jumlah Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (kode akun 51) berupa kekurangan pembayaran gaji pokok pegawai bulan Desember 2009 adalah salah satu contoh kasus yang jarang terjadi pada satuan kerja Kemenko Perekonomian. Akan tetapi, sudah
merupakan
tindakan
yang
tepat
bagi
Kemenko
Perekonomian untuk melaporkan pada informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual. 2) Belanja Barang Selain Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah melaporkan Belanja Barang (kode akun 52) yang masih harus dibayar di dalam informasi akrual berupa Belanja Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp 41.756.706,00. Belanja Langganan Daya dan Jasa yang masih harus dibayar tersebut merupakan pembayaran tagihan telepon bulan Desember 2009 yang baru akan ditagih pada bulan Januari 2010. Tagihan telepon bulan Desember 2009 sebenarnya merupakan belanja tahun berjalan yang dibayar pada tahun berikutnya, sehingga belanja ini perlu menjadi penambah nilai beban Belanja Barang (kode akun 52) pada tahun 2009 pada informasi akrual. Nilai ini kemudian akan dijurnal balik pada
44
tahun berikutnya ketika jumlah belanja ini telah dibayar. Namun, satu hal yang belum disampaikan Kemenko Perekonomian untuk melengkapi informasi akrual Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah nilai belanja pembayaran tagihan telepon (daya dan jasa) bulan Desember 2008 yang belum dikurangkan dari nilai Belanja Barang tahun, karena nilai tersebut sebenarnya merupakan beban belanja untuk Tahun Anggaran 2008. Nilai tagihan telepon bulan Desember 2008 yang dibayarkan pada tahun 2009 setelah tagihan keluar pada bulan Februari 2009 adalah sebesar Rp 49.627.133,00. Jumlah ini harus dikurangkan dari jumlah Belanja Barang tahun anggaran 2009 pada penyajian informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual. Jika Belanja yang Masih Dibayar berupa tagihan telepon bulan Desember 2009 menghasilkan kontra akun berupa akun Utang kepada Pihak Ketiga pada Neraca, pengurangan belanja daya dan jasa bulan Desember 2008 tidak merubah nilai apapun pada Neraca karena pada saat penyusunan Laporan Keuangan tahun 2008 belum dikeluarkan ketentuan tentang penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah secara akrual sehingga tidak ada akun Belanja yang Masih Dibayar dan Utang Kepada Pihak Ketiga sebagai kontra akunnya.
45
3) Belanja Modal Belanja modal merupakan belanja pemerintah yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal. Dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2009, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat belanja modal berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Fisik Lainnya yang terealisasi dengan menggunakan kontrak atau perjanjian kerja. Dari hasil penelitian, penulis tidak menemukan bukti yang menunjukkan terdapat Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar baik dari tagihan pihak ketiga maupun kekurangan pembayaran belanja. Seluruh kontrak dan perjanjian kerja untuk belanja modal tersebut telah diselesaikan pembayarannya kepada pihak ketiga sebelum 31 Desember 2009 sehingga sudah tidak menimbulkan kewajiban lagi bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada akhir tahun anggaran. 2. Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Tahun 2009 Berdasarkan Hasil Telaah Berdasarkan hasil penelahaan di atas dapat disimpulkan terdapat beberapa nilai dari fakta informasi akrual yang belum tersaji dalam Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah secara Akrual.Langkah selanjutnya adalah meyajikan informasi tersebut ke dalam tabel Informasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah berbasis akrual
46
dan menjurnal akun-akun yang muncul untuk dimasukkan ke dalam Neraca. a.
Pendapatan yang Masih Harus Diterima 1) Pendapatan Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu yang Masih Harus Diterima: Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp 65.463.750,00 akan menambah saldo Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL. Penyajiannya dalam informasi Akrual adalah sebagai berikut: Tabel 4.6. Penyajian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL yang Masih Harus Dibayar
Pendapatan / Belanja No
1
Kode Akun
Uraian
423911
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)
141.189.675
Penyesuaian Akrual (Rp) Tambah
65.463.750
Informasi Akrual
Dokumen Sumber
Kurang
-
206.653.425
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
(Sumber: Diolah) Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL sebesar Rp 65.463.750,00 merupakan Piutang PNBP yang harus disajikan di Neraca, sehingga perlu dibuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2009 sebagai berikut: Debet: Kredit:
Piutang PNBP
Rp65.463.750,00
Cadangan Piutang
Rp65.463.750,00
47
Piutang PNBP disajikan sebagai aset lancar pada neraca, sedangkan Cadangan Piutang disajikan sebagai ekuitas dana lancar pada neraca. 2) Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran yang Lalu yang Masih Harus Diterima Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran yang
Laluyang
Masih
Harus
Diterima
sebesar
Rp14.550.500,00akan menambah saldo Penerimaan Kembali Belanja Lainnya yang Masih Harus Diterima secara akrual. Tabel 4.7. Penyajian Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL yang Masih Harus Dibayar
Pendapatan / Belanja No
1
Kode Akun
Uraian
423913
Penerimaan Kembali Belanja LainnyaRM TAYL
Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)
460.790.775
Penyesuaian Akrual (Rp) Tambah
Informasi Akrual
Dokumen Sumber
Kurang
14.550.500
-
475.341.275
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
(Sumber: Diolah) Sebagaimana Pendapatan Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu, jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2009 sebagai berikut: Debet: Kredit:
Piutang PNBP Cadangan Piutang
Rp14.550.500,00 Rp14.550.500,00
48
b. Belanja yang Masih Harus Dibayar Nilai dibayarkan
tagihan pada
telepon bulan
bulan Januari
Desember 2009
2008
adalah
yang sebesar
Rp 49.627.133,00. Jumlah ini seharusnya dikurangkan dari jumlah realisasi Belanja Barang secara kasTahun Anggaran 2009 pada penyajian informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual, sehingga informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual akan disajikan sebagai berikut: Tabel 4.8. Penyajian Belanja Langganan Daya/Jasa yang Masih Harus Dibayar
Pendapatan / Belanja No
1
Kode Akun
Uraian
522111
Belanja Langganan Daya/Jasa
Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)
569.986.098
Penyesuaian Akrual (Rp) Tambah
Kurang
41.756.706
49.627.133
Informasi Akrual
562.115.671
Dokumen Sumber
Tagihan Pihak Ketiga
(Sumber: Diolah) Pengurangan belanja daya dan jasa bulan Desember 2008 tidak merubah nilai apapun pada Neraca karena pada saat penyusunan Laporan Keuangan tahun 2008 belum dikeluarkan ketentuan tentang penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah secara akrual sehingga tidak ada akun Belanja yang Masih Dibayar dan Utang Kepada Pihak Ketiga sebagai kontra akunnya.
49
Masing-masing penyajian di atas kemudian dimasukkan ke dalam tabel Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah secara Akrual yang telah ada pada Laporan Keuangan Tahun 2009 sebagai berikut: Tabel 4.9. Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah secara Akrual yang telah Disesuaikan N o
Pendapatan/Belanja Kode akun
Uraian
1
423911
2
423913
3
4
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Penerimaan Kembali Belanja LainnyaRM TAYL
511111
Belanja Pegawai (Gaji Pokok PNS)
522111
Belanja Langganan Daya/Jasa
Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)
Penyesuaian Akrual (Rp) Tambah
Informasi Akrual
Kurang
141.189.675
65.463.750
-
206.653.425
460.790.775
14.550.500
-
475.341.275
3,384,038,280
26,141,600
-
3,410,179,880
569,986,098
41,756,706
49.627.133
562.115.671
Dokum en sumber Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Daftar kekuran gan pembay aran gaji pokok Tagihan Pihak Ketiga
(Sumber: Diolah) Atas jurnal-jurnal neraca yang muncul karena penyampaian informasi akrual, maka Neraca yang telah disampaikan pada Bab 3 perlu disesuaikan dan disajikan kembali sebagai berikut:
50
Tabel 4.10.Neraca Komparatif yang telah Disesuaikan Uraian
Jumlah Dalam Rupiah
Persen Kenaikan/ (Penurunan)
31 Desember 2009
31 Desember 2008
60.000.000
63.901.000
(6,10)
1.107.857.880
1.129.492.489
(1,91)
80.014.250
0
100
1.247.872.130
1.193.393.489
4.57
ASET ASET LANCAR Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Persediaan Piutang Pendapatan Bukan Pajak JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP Peralatan dan Mesin
29.640.526.657
22.500.109.382
7.140.417.275
Gedung dan Bangunan
2.631.969.000
0
100
Aset Tetap Lainnya
3.460.615.000
1.109.191.976
211,99
JUMLAH ASET TETAP
35.733.110.657
23.609.301.358
51,62
11.000.000
71.000.000
(84,50)
0
16.130.258
(100)
11.000.000
87.130.258
(87,37)
36.991.982.787
24.889.825.105
48,62
67.898.306
0
100
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
67.898.306
0
100
JUMLAH KEWAJIBAN
67.898.306
0
100
140.014.250
63.901.000
119,11
1.107.857.880
1.129.492.489
(1,91)
-67.898.306
0
(100)
1.179.973.824
1.193.393.489
(1.12)
35.733.110.657
23.609.301.358
51,35
ASET LAINNYA Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Aset Lain-Lain JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Aset Tetap
11.000.000
87.130.258
87,37
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan dalam AsetLainnya
35.744.110.657
23.696.431.616
50,84
JUMLAH EKUITAS DANA
36.924.084.481
24.889.825.105
48,02
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
36.991.982.787
24.889.825.105
48,62
(Sumber: Diolah)
51
Aset Lancar mengalami penambahan sebesar Rp 80.014.250 begitu pula dengan Kewajiban Jangka Pendek yang berasal dari penjurnalan aset Pendapatan yang Masih Harus Diterima. B. Perspektif Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Berbasis Akrual di Masa Mendatang pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ketentuan untuk menyajikan informasi pendapatan dan belanja pemerintah secara akrual pada Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga Tahun 2009 merupakan salah satu langkah pemerintah dalam melaksanakan strategi penerapan akuntansi berbasis akrual yang akan dilaksanakan secara bertahap terhitung mulai tahun 2009 hingga selanjutnya akan diimplementasikan sepenuhnya paling lambat pada tahun 2015. Oleh karena itu, pelaksanaannya pada periode pelaporan berikutnya harus dijalankan dengan benar sehingga menjadi bekal ketika basis akrual sepenuhnya diterapkan pada 2015 nanti. Langkah untuk menyempurnakan implementasi penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Berbasis Akrual adalah dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul selama masa pelaksanaan yang telah berlalu dan mencari solusi yang mungkin untuk memecahkan masalah tersebut. Permasalahanpermasalahan tersebut antara lain : 1. Peraturan Perundangan Menurut UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 36 ayat (1) Pemerintah memang telah memiliki rencana untuk
52
mengimplementasikan basis akrual pada pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah selambat-lambatnya lima tahun sejak tahun 2003, yaitu tahun 2008. Namun ternyata pemerintah dan DPR kemudian menyadari bahwa pengimplementasian basis akrual ini masih belum dapat terlaksana pada tahun 2008. Hal inilah yang kemudian mendasari terjadinya
kesepakatan
antara
Pemerintah
dan
DPR
untuk
mengimplementasikan basis akrual secara bertahap, terhitung mulai tahun 2009. Kesepakatan ini selanjutnya telah dituangkan dalam UndangUndang No.41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 pasal 26 ayat (3), bahwa untuk Tahun Anggaran 2009 Pemerintah akan menyajikan selain Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berbasis Kas yang dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual. Namun sayangnya amanat untuk melaksanakan basis akrual pada Tahun Anggaran 2009 ini belum dibarengi dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.Pada saat penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) SAP berbasis akrual yang telah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dengan melalui due process antara lain Public Hearing dan Limited Hearingdan telah dimintakan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sedang diproses dari Menteri Keuangan ke Menteri Hukum dan HAM untuk harmonisasi dan finalisasi,
53
sehingga belum dapat dijadikan dasar hukum yang kuat dan pedoman dalam
pelaksanaannya.Belum
ditetapkannya
Standar
Akuntansi
Pemerintah berbasis akrual serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya menjadikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan sebagai satu-satunya peraturan teknis yang dapat dijadikan pedoman bagi Kementerian Negara / Lembaga untuk menyusun informasi akrual. Atas dasar Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang baru ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2009 itulah Kementerian Negara / Lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mulai melaksanakan amanat UndangUndang untuk melaksanakan basis akrual, meskipun masih terbatas pada penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual sebagai suplemen Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas. Ke depan, selama belum terdapat SAP yang mengakomodasi pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, Kemenko Perekonomian masih mengacu pada Perdirjen ini. 2. Kapasitas Sumber Daya Manusia Kapasitas Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi kuantitas dan segi kualitas. Dari segi kuantitas, jumlah SDM pada Bagian Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dirasa kurang ideal untuk pengelolaan keuangan suatu satuan kerja. Hal ini nampak dari adanya perangkapan fungsi pada beberapa orang pegawai, antara lain fungsi penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM) merangkap petugas SAKPA, serta fungsi bendahara pengeluaran
54
merangkap fungsi verifikasi. Meskipun tidak melanggar ketentuan yang menetapkan bahwa fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), fungsi penanda tangan SPM, dan fungsi bendahara pengeluaran tidak boleh saling merangkap, sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 2 ayat (3). Demi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik hendaknya fungsi-fungsi tersebut dipisahkan. Dengan adanya penerapan basis akrual penuh nantinya, tentu saja beban kerja dalam pengelolaan keuangan akan semakin berat. Penambahan jumlah pegawai yang handal dan berkompeten mungkin diperlukan untuk menghindari adanya ketimpangan antar beban kerja dengan jumlah pegawai pada bagian keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dari segi kualitas, dengan akan diimplementasikannya basis akrual penuh, maka sangat diperlukan SDM handal yang memiliki dan menguasai pengetahuan tentang basis akrual pada akuntansi pemerintahan agar tidak menghambat proses implementasi. Dengan basis pendidikan serta pengalaman kerja di bidang akuntansi maupun perbendaharaan negara, SDM yang ada pada Bagian Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini cukup memiliki dan menguasai pengetahuan untuk penerapan basis akrual tersebut. Selain pengetahuan, keterampilan juga merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki oleh SDM yang mengelola keuangan, karena keterampilan
55
merupakan implementasi atau praktik dari pengetahuan yang telah dimiliki. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan terhadap kebijakan yang tergolong baru ini menyebabkan proses implementasi basis akrual sedikit terhambat. Untuk itu sangat diperlukan sosialisasi maupun pelatihan yang berkesinambungan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan bagi para pegawai pengelola keuangan untuk membantu menyempurnakan keahlian maupun keterampilan teknis terkait dengan penerapan basis akrual. Dengan adanya keterampilan dan keahlian teknis yang mencukupi, para pengelola keuangan akan dapat mengimplementasikan
pengetahuan
tentang
basis
akrual
pada
pemerintahan secara tepat sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. 3. Sistem Informasi Ketersediaan sistem informasi yang memadai sangat mutlak diperlukan dalam penerapan basis akrual agar dapat menghasilkan informasi yang akurat, karena laporan-laporan keuangan yang disusun oleh satuan kerja dihasilkan oleh sistem informasi yang dinamakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK dan SIMAK-BMN yang ada saat ini belum memadai, karena merupakan SAK dan SIMAK-BMN berbasis kas menuju akrual, dimana transaksi-transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sementara aset, kewajiban, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. Hal ini menyebabkan penyajian informasi
56
pendapatan dan belanja secara akrual yang diamanatkan oleh Peraturan Direktur
Jenderal
Perbendaharaan
Nomor
Per-62/PB/2009
untuk
dilampirkan dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 harus disusun secara manual, tanpa menggunakan SAI. Informasi yang dihasilkan dari penyusunan secara manual ini tentu saja kurang cepat dan akurat dibandingkan dengan informasi yang dihasilkan dari SAI. Untuk itu, dalam rangka penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan perlu untuk segera melakukan penyempurnaan sistem yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara serta merancang Sistem Akuntansi Instansi berbasis akrual. Tersedianya Sistem Akuntansi Instansi yang memadai dengan basis akrual akan menghasilkan informasi yang akurat, serta mampu memberi respon dan membuat keputusan lebih cepat. Selama belum tersedia Sistem Informasi yang mengakomodasi pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bisa berinisiatif untuk memodifikasi Sistem Informasi yang ada sekarang untuk keperluan tersebut. Jika langkah tersebut dipandang tidak efisien dan berbiaya besar, Kemenko Perekonomian bisa menyusun suatu Standard Operating Procedure (SOP) untuk mempermudah pengidentifikasian informasi akrual yang akan disajikan. Contoh SOP yang bisa diterapkan adalah sebagai berikut:
57
a) Merekam daftar hasil pemeriksaan Inspektorat yang memberikan potensi Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja, seperti halnya aging schedule yang telah disusun untuk Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan memutakhirkan data tersebut setiap kali telah dilakukan pembayaran oleh wajib setor. Dengan cara demikian, piutang akan terekam dengan baik. b) Memisahkan berkas-berkas pembayaran pada bulan Desember yang menyertakan SKTJM atau Jaminan Bank sehingga mudah mendeteksi adanya Belanja Dibayar di Muka ketika terjadi wanprestasi atau penyelesaian pekerjaan yang melebihi tanggal pelaporan keuangan. c) Melakukan
koordinasi
dengan
Bagian
Rumah
Tangga
dan
Perlengkapan sebagai pengelola tagihan Belanja Langganan Daya setiap akhir periode anggaran untuk mengidentifikasi Belanja Langganan Daya dan Jasa yang Masih Harus Dibayar. d) Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan sebagai penyusun anggaran untuk mengindentifikasi secara dini potensi timbulnya Belanja Dibayar di Muka maupun Belanja yang Masih Harus Dibayar.
