BAB IV KOMPARASI PEMIKIRAN KOMUNISME MUSSO DAN DIPA NUSANTARA AIDIT. Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia, selain kapitalisme dan

40

BAB IV KOMPARASI PEMIKIRAN KOMUNISME MUSSO DAN DIPA NUSANTARA AIDIT

Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia, selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke19. Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunisme. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar. Sebelum adanya komunisme perubahan pokok dibidang sosial sebagian besar dianggap sebagai perbuatan pemimpin-pemimpin besar politik, pembuat undang-undang dan kaum pelopor dalam perubahanperubahan (Ebenstein, 2006:12). Marxisme lahir dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mengalami keterasingan pasca revolusi Industri. Marxisme sendiri menurut Marx adalah pembebasan manusia dari keterasingannya hanya dapat dilaksanakan lewat sebuah revolusi (Suseno, 2005:81). Marxisme terus berkembang dan dianggap sebagai paham yang memperjuangkan kelas buruh. Mengenai penelitian pemikiran komunisme di Indonesia tidak banyak dilakukan oleh para peneliti Indonesia. Para peneliti lebih banyak memfokuskan kajiannya

pada

peristiwa-peristiwa

dan

pemberontakan-pemberontakan

komunisme. Sedangkan pemikiran tokoh komunisme kurang di ungkap. Pada dasarnya pemikiran komunisme mengacu kepada pemikiran Karl Marx yang kemudian dilanjutkan oleh Lenin. Namun pada pelaksanaanya, dapat disesuikan dengan kondisi dari setiap negara, begitu pun di Indonesia. Varian komunisme

41

yang diterapkan di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dengan konsep aslinya yang berasal dari daratan Eropa. Meskipun tetap mempertahankan berbagai prinsip dasar Marxisme (Edman, 2005:13). Begitupun dengan pemikiran Musso dan Aidit tentang komunisme. Secara fundamental pemikiran mereka dilandasi oleh pemikiran komunisme, namun pada perkembangannya mereka menemukan corak komunisme masing-masing. Sebagai latar belakang untuk memahami pemikiran komunisme dari Musso dan Aidit, akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai paham komunisme mulai dari pemikiran Marx, serta sejarah perkembangannya di komunisme di Indonesia. A. Pemikiran Komunisme Pemikiran komunisme berasal dari pemikiran Karl Marx. Pemikiran Marx kemudian berkembang menjadi Marxisme. Karl Marx dilahirkan di Trier, Prussia pada 5 Mei 1818. Setelah lulus sekolah menengah, Marx kuliah di Fakultas Hukum di Bonn. Namun tidak selesai, sebelum pindah ke Universitas Berlin dan sibuk dengan filsafat. Setelah lulus Marx menjadi penulis di Koran Reinische Zeitung Moses Hess. Pekerjaannya sebagai wartawan menyebabkan Marx berkecimpung dalam politik praktis (Hadiwidjono, 1980:118). Pemikiran Marx dipengaruhi oleh Hegel dan Feuerbach. Dari Hegel Marx mendapatkan metode dialektika dan gagasan, bahwa ada ikatan yang erat antara filsafat, sejarah dan masyarakat (Hadiwidjono, 1980:1919). Istilah dialektika merujuk pada proses perubahan dan perkembangan, yang dianalisis melalui tiga rangkai keadaan yang disebut tesis-antitesis-sintesis. Setiap perubahan dimulai oleh tesis sebagai titik awal. Kemudian tesis dihadapkan dengan antitesis, sesuatu

42

yang berbeda dari tesis namun saling berhubungan. Langkah ketiga adalah sintesis dimana baik tesis dan antitesis dibatalkan dengan tahap sintesis, dalam tahap sintesis ini dan diangkat menjadi suatu kesatuan relitas yang lebih tinggi (Beck dikutip dari Patria & Arief, 1999:99). Maksudnya dalam konsep menjadi (sintesis) terdapat konsep ada (tesis) dan tidak ada (antitesis), sehingga konsep ada ataupun tidak ada dinyatakan batal atau ditiadakan (Tjahjadi, 2004:318). Secara garis besar Marx mengikuti gagasan Hegel mengenai dialektika sejarah. Dialektika dipandang sebagai asas revolusioner, sehingga dunia bukan dipandang sebagai sesuatu yang terdiri dari hal-hal yang telah selelsai, melainkan sebagai sesuatu yang terdiri dari proses-proses. Proses ini tidak terjadi secara lurus tetapi secara spiral. Dalam filsafat Hegel – digunakan juga oleh Marx – perjalanan sejarah adalah mengarah, meningkat dan berkembang menuju kemajuan. Hegel manyatakan bahwa bila kita melihat sejarah dunia kita akan menemukan adanya logika (keteraturan) dari berbagai kejadian yang selintas tampak kacau. Lintasan sejarah menurut Hegel dapat dibaca sebagai wahyu ketuhanan yang bersifat gradual dalam evolusinya menuju kesadaran-diri (self-consciousness), ditandai dengan sebuah gerakan sistematis ,menuju tujuan-tujuan yang semakin lebih tinggi (Cavalarro, 2004:142). Selanjutnya perkembangan sejarah tidak linear lurus dan konsisten. Sejarah berjalan melalui kemacetan, kekalahan, serangan balasan dan baru mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan diri sendiri semangat sejarah hanya dapat terjadi dengan merusak dirinya sendiri. Sejarah adalah skenario perjuangan terus-menerus dan penghancuran diri sendiri dimana seluruh lembaga sosial yang

43

ada dihancurkan dan dibangaun ulang (Bertein dikutip dari Sztompka, 1005:183). Gagasan ini sesuai dengan teori perkembangan spiral, bahwa proses sejarah bergerak ke belakang dan ke depan, tetapi ketika kembali ke keadaan sebelumnnya kejadian ini sebenarnya telah terjadi di tingkat lebih tinggi. Setiap perubahan lingkaran menghasilkan tindakan kemajuan, meski itu terjadi dengan biaya kemunduran (Sztompka, 2005:1983). Perkembangan sejarah pun tidak bertahap, lancar dan kumulatif, tetapi berjalan melalui cara khusus, ketika kualitas dasar proses berubah secara radikal (dan cepat) (Sztompka, 2005:183). Selanjutnya tahapan sejarah dapat dibagi menjadi tiga bagian. Ketiga pola ini dapat diterapkan pada berbagai horizon sejarah. Pada tingkat skala sejarah duni terluas, cerita tentang semangat. Tahap pertama adalah prasejarah, kemudian perbudakan yang kemudian diikuti oleh proses emansipasi menuju fase terakhir ketika semangat sejarah mencapai kemerdekaan diri, perwujudan diri dan pengetahuan diri sepenuhnya. Menurut Marx tahapan terakhir dari proses sejarah adalah komunisme modern, sedangkan bagi Hegel tetanan terakhir adalah terbentuknya negara (Patria & Arief, 1999:100). Dalam dialektika sejarah Hegel faktor penggerak sejarah adalah semangat (geist), sedangakan bagi Marx sejarah bukanlah perjalanan semangat tetapi rentetan perubahan aktivitas manusia (Sztompka, 2005:184). Sedangkan dari Feuerbach Marx mendapatkan marterialisme, bahwa untuk menjelaskan hal-hal rohani dari jasmani, serta mencurahkan segala perhatian kepada manusia yang hidup didalam masyarakat (Hadiwidjono, 1980:119). Menurut Feuerbach hanya alamlah yang berada, oleh karena itu

44

manusia adalah makhluk alamiah. Segala sesuatunya didorong oleh nafsu alamiah, yaitu dorongan untuk hidup, yang terpenting pada manusia bukan akalnya, tetapi usahanya sebab pengetahuan hanyalah alat untuk menjadikan segala usaha manusia berhasil (Hadiwidjono, 1980:117). Marx menilai bahwa materialisme Feuerbach memiliki kekurangan yang fundamental seperti ditulis oleh Marx: Kekurangan utama dari semua materialisme yang ada sampai sekarangtermasuk materialisme Feuerbach-ialah bahwa hal ihwal (Gegenstand), kenyataan, kepancainderaan, digambarkan hanya dalam bentuk benda (Objekt) atau renungan (Anschauung), tetapi tidak sebagai aktivitet pancaindera manusia, praktek, tidak secara subyektif. Karena itu terjadilah bahwa segi aktif, bertentangan dengan materialisme, dikembangkan oleh idealisme-tetapi hanya secara abstrak, karena, sudah barang tentu, idealisme tidak tahu akan aktivitet pancaindera yang nyata sebagai hal yang sedemikian itu. Feuerbach membutuhkan benda-benda kepancainderaan, yang benar-benar dibedakan dari benda-benda pikiran, tetapi dia tidak mengartikan aktivitet manusia itu sendiri sebagai aktivitet obyektif (gegenständliche). Oleh karena itu, dalam Hakekat Agama Kristen, dia memandang sikap teoritis sebagai Satu-satunya sikap manusia yang sejati, sedang praktek digambarkan dan ditetapkan hanya dalam bentuk permunculannya yang keyahudian dan kotor. Karena itu dia tidak menangkap arti penting aktivitet "revolusioner", aktivitet "kritis-praktis" (Marx, 1895 tersedia di http://www.Marxists.org/indonesia/archive/Marx &engels/ Tesis Tentang Feuerbach.htm. Bandung:21/11/2008). Kemudian Marx mulai membangun filsafat materialistisnya sendiri sebagai kebalikan dari Hegel, memadukan antara pemikiran dialektika sejarah Hegel dengan pemikiran materialisme Feuerbach (Hadiwidjono, 1980:123). Perpaduan antara Feuerbach dan Hegel menyentuh tataran aplikasi (materi) tidak dalam tataran teori (ide). Sehingga menurut Marx sejarah bukanlah perjalanan semangat tetapi serentetan perubahan aktifitas manusia (Sztompka, 2005:184). Pada akhirnya perpaduan pemikiran Hegel dan Feuerbach dalam Marx menjadi Materialisme-historis (materialisme sejarah).

45

Materialisme Historis

adalah

aspek

fundamental

dalam

ideologi

komunisme. Materialisme Historis adalah teori sejarah empiris ataupun fisafat sejarah spekulatis ciptaan Marx. Materialisme Historis adalah seperangkat generalisasi sosiologi makro tentang sebab-sebab stabilitas dan perubahan dalam berbagai masyarakat (Elser, 2000 : 141). Inti

dari

konsep

Materialisme

Historis

adalah

tentang

hukum

perkembangan masyarkat yang mengikuti hukum materialisme dialektika sebagai aspek fundamentalnya. Materialisme Historis memiliki dua sisi keyakinan dimana dalam satu sisi merupakan suatu teori umum tentang struktur dan dinamika dari setiap cara produksi; dan pada sisi lainnya merupakan suatu teori tentang urutan sejarah cara-cara produksi. Dimana yang pertama adalah membicarakan tentang persamaan-persamaan yang terdapat dalam cara-cara produksi, dan yang kedua berbicara tentang alasan mengapa perbedaan ini terjadi (Elser, 2000 : 142). Materialisme Historis memandang gerak sejarah disebabkan oleh gerak manusia itu sendiri. Artinya adalah bahwa manusia dalam hal ini menghasilkan cara supaya tetap hidup (Tong, 2006:140). Dalam pandangan Materialisme Historis faktor ekonomi menjadi faktor yang menentukan dalam geraka sejarah. Menurut materialisme sejarah, masyarakat berkembang melalui suatu tahapan yang bertingkat-tingkat, masing-masing tingkat punya struktur yang berbeda-beda. Tingkat paling akhir adalah kapitalisme, ia

harus digulingkan

melalui suatu revolusi yang dipimpin oleh kelas pekerja (Brewer, 1999:5). Menurut Marxisme dorongan material – produksi dan reproduksi kehidupan sosial– adalah pendorong utama sejarah. Sejarah digerakan oleh konflik kelas dan

46

semua penciptaan intelektual melahirkan jejak-jejak perjuangan yang bersifat materlial. Marx dan Engels berpendapat bahwa semua bentuk kehidupan sosial, politik dan inelektual ditentukan oleh basis ekonomi yang bersifat kultural: ini terdiri dari model produksi masyarakat tertentu – seperti masyarakat kuno, masyarakat feodal, dan masyarakat kapitalis – dan terdiri dari kekuatan-kekuatan dan hubungan-hubungan produksi – struktur-struktur kekuasaan yang ditentukan oleh orang atau pihak yang menguasai alat-alat produksi – (Cavalarro, 2004:139). Perubahan sosial bisa terjadi dengan merubah dasar dari sebuah tatanan. Menurut Cavalarro perubahan-perubahan sosial bisa jadi hanya ditimbulkan dengan mengubah basis (Cavalarro, 2004:139). Dalam Materialisme Historis untuk dapat memahami faktor penggerak dalam masyarakat kita harus mencari landasan material hidup kemasyarakatan, yaitu cara berproduksi berang-barang material. Produksi sebagai keseluruhan tidak pernah berhenti. Dalam produksi senantiasa timbul perubahan-perubahan yang keluar dari kekuatan-kekuatan yang berproduksi. Perubahan-perubahan dan kekuatan produksi ini membawa perubahan dalam hubungan berproduksi. Oleh karena itu cepat atau lambat keadaan produksi harus disesuikan dengan kekuatankekuatan berproduksi. Perkembangan yang terus-menerus dari kekuatan-kekuatan yang berproduksi itu di dalam sejarah berjalan pertama-tama melalui perpindahan dari masyraklat asali ke perbudakan yang klasik setelah itu sistem feodal dan akhirnya ke masyarakat kapitalis (Hadiwidjono, 1980:122). Berdasarkan teori Materialisme Historis menurut Engels keadaan awal kehidupan manusia perkembangan manusia secara garis besar terdiri dari tiga

47

tahapan yaitu masa keliaran (savagery), masa keganasan (barbarism) dan pada masa peradaban (Nasbi, 2004:101). Pada masing-masing tahapan terbagi lagi menajadi lima tahapan perkembangan masnusia menurut Marx, yaitu mulai dari kondisi alamiah (komunisme purba), zaman perbudakan, zaman feoadal, zaman kapitalisme, sosialisme (diktatur ploretariat) dan zaman komunisme mmodern (stateless society) (Engels dikutip dalam Nasbi, 2004:101). Pada kondisi alamiah manusia hidup secara damai, masyarakat pada masa ini belum ada pelapisan sosial. Semua dalam keadaan sama rata (Nasbi, 2004:101). Hak milik tidak berada pada individu, kepemilikan bersifat kolektif. Untuk memenuih kebutuhan manusia pada zaman ini bergantung pada alam. Setiap manusia bekerja untuk kepentingan kelompok, untuk kemudian masingmasing menerima sesuai dengan kebutuhan. Masa ini oleh Marx disebut sebgai masa sosialisme purba (Engels dikutip dari nasbi, 2004:101). Kehidupan manusia kemudian berevolusi naik pada tahapan yang lebih maju. Zaman ini ditandai dengan perubahan proses produksi. Pada zaman ini manusia mulai mengenal proses produksi berbasis tanah. Manusia mulai mengolah tanah untuk memenuhi kebutuhan. Manusia mulai menetap dan bercocok tanam, mulailah terjadi perubahan dalam model produksi. Seperti dikatakan Engels pada masa ini muncul pelapisan sosial dari yang longgar sampai yang nyata. Pada zaman tersebut sudah terjadi penaklukan wilayah. Masyarakat mulai mengenal perbudakan. Pada titik ini dimulai tahapan baru kehidupan manusia yang disebut zaman perbudakan. Dalam zaman ini terdapat beberapa kelas sosial namun dua kelas yang saling bertentangan dimana yang satu tertindas

48

dan yang lainnya menindas yaitu kelas budak dan kelas tuan. Dalam keadaan pertentangan seperti ini, negara mulai muncul karena dibutuhkan untuk mendamaikan konflik yang ada pada masyarakat (Engels dikutip dalam Nasbi, 2004:102). Setelah zaman perbudakan manusia terus berevolusi menjadi zaman feodal. Pada masa ini perbudakan telah hilang. Para pekerja mendapatkan bayaran sebagai tenaga penggarap. Pada zaman feodal terjadi pula pertentangan dua kelas yaitu kelas tuan tanah dan kelas petani penggarap. Pada zaman feodal, muncul kelas baru yaitu kelas pedagang, terletak antara kelas tuan tanah dan petani. Kaum ini kemudian mengorganisisr usahanya sehingga berbentuk perusahan dan pabrik-pabrik. Kaum borjuasi yang masih berada pada masa feodalisme ini masih berada dalam tahapan awal. Kapitalisme muda ini membutuhkan banyak tenaga yang merdeka. Maksud merdeka disini adalah tenaga kerja tidak boleh terikat dengan tanahnya, sehingga bisa bekerja penuh untuk kepentingan produksi borjuasi (Engels dikutip dari Nasbi,2004:103). Kelompok kapitalis juga menginginkan kebebasan dalam berpolitik guna menajamin kemerdekaan dan kebebasan berusaha. Neagra juga dituntut untuk melakukan penjagaan hak milik mereka. Pemerintahan bangsawan feodal terdesak akhirnya harus memberikan konsensi dasar bagi keleluasaan kapitalis. Ketika jumlah kapitalis semakin banyak, maka berlaku hukum perubahan kuantitas menjadi perubahan kualitas. Produksi yang pada mulanya berbasis tanah kemudian berganti menajdi produksi berbasis kapital (modal). Setelah revolusi industri berhasil merubah masyarkat, maka zaman berganti dimana yang

49

menentukan produksi bukan lagi sekedar kepemilikan tanah, melainkan lebih terpusat pada kepemilikan modal. Ini yang disebut oleh Marx sebagai zaman kapitaslis. Pada masa ini kelas-kelas sosial tereduksi sehingga tinggal dua kelas saja dan saling bertentangan, yaitu kelas pemilik modal (kapitalis) dan kelas pekerja (proletar) (Soseno, 1999:166). Pada masa kapitalis ini pekerja berada dalam kekuasaan kapitalis. Menurut Marx, ideologi kapitalis menuntut pekerja dan majikan untuk terfokus kepada struktur kapitalisme yang dibangun atas hubungan pertukaran (Scmictt dikutip dalam Tong, 2006:143). Ciri dari kapitalisme adalah adanya pemisahan antara pemilik dan pekerja. Masyarakat terdiri dari kelas-kelas sosial yang membedakan diri satu sama lain berdasarkan posisi dan fungsinya masing-masing dalam proses produksi. Secara gasir besar, pada polala masyarakat kapitalis, kelas-kelas sosial termasuk dalam salah satu dari kelompok kelas: kelas pemilik (borjuis) dan kelas buruh (proletar). Kelas pertama hidup dari hasil penghisapan kelas kedua. Kelas buruh yang hanya memiliki tenaga kerjanya sangat tergantung pada kelas pemilik yang mengendalikan kerja mereka. Jadi ciri masyarakat kapitalis adalah bahwa mereka terbagi dalam kelas atas dan kelas bawah, dan struktur ekonominya tersusun sedemikian rupa sehingga yang pertama dapat hidup dari penghisapan tenaga kerja yang kedua (Patria & Arief, 1999:104). Pada masyarakat kapitalis kekuatan-kekuatan produksi dimiliki oleh pribadi atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Pada akhirnya keadaan ini menimbulkan sebuah pertentangan kelas antara pemilik kekuatan-keuatan produksi dengan para pekerja yang tidak memiliki kekuatan produksi (modal).

50

Itulah sebabnya maka sejarah dalam pandangan Materialisme Historis terdiri dari peperangan kelas (Hadiwidjono, 1980:122). Pada akhirnya hanya ada dua kelas saja yang saling bertentangan yaitu kaum kapitalis dan kaum proletar, yang diperas tenaganya oleh kaum kapitalis. Pemerasan itu terjadi dengan apa yang disebut ”nilai lebih” (Hadiwidjono, 1980:122). Pada zaman kapitalis terjadi sebuah perubahan orientasi kerja. Pada mulanya manusia bekerja untuk dirinya sendiri dengan mengolah alam kemudian berubah menajadi bekerja untuk pemilik modal. Perubahan cara bekerja ini menimbulkan sebuah patologi sosial. Pada dasarnya manusia itu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Pekerjaan itu tanda khas yang melekat pada manusia. Pekerjaan itu tanda bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dan universal (tersedia di http://rumahkiri.net/index.php?option=com_content&task =view&id= 1667&Itemid=122). Marxis memandang kapitalisme sebagai hubungan kekuasaan yang eksploitatif, menurut Marx, nilai komoditi apa pun ditentukan oleh besarnya pekerjaan, atau pengeluaran energi dan intelegensia manusia aktual yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah komoditi. Lebih tepatnya nilai komoditi apapun juga adalah setara dengan pekerjaan langsung yang digabungkan dengan komoditi oleh pekreja, ditambah kerjaan tidak langsung yang dicurahkan kepada kepanjangan tubuh si pekerja – alat dan mesin yang dibuat oleh pekerjaan langsung dari pekerja sebelum mereka. Karena semua komoditi bernilai tepat sama dengan pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkannya dan karena kekuatan bekerja pekrja dapat dijual beli, maka nilai dari kekuatan untuk bekerja

51

seorang pekrja adalah biaya yang tepat untuk menghasilkan kekuatan bekerja itu (makanan, pakaian dan tempat tinggal), serta untuk menjaganya agar dapat tetap bekerja. Pemilikan alat produksi oleh masyarakat, menurut Marx dapat menciptakan suatu sistem baru dalam hubungan-hubungan produktif berdasarkan produksi untuk penggunaan bersama. Hal ini berarti bahwa adanya saling ketergantungan antara kelas pekerja dan kelas borjuis. Yang membedakan keduanya adalah tingkat ketergantungannya, tingkat ketergantungan pekerja terhadap kapitalis lebih tinggi dari pada ketergantungan kapitalis kepada pekerja. Majikan mempunyai monopoli terhadap alat produksi. Karena itu pekerja harus memilih antara diekploitasi atau tidak mempunyai pekerjaan (Thong, 2006:143). Karena itu dengan keuntungan monopoli majikan dapat memaksa pekerja untuk dapat bekerja dalam keadaan eksploitatif. Selain itu menurut Marx ideologi kapitalis menuntun pekerja untuk terfokus kepda struktur kapitalisme yang dibangun atas hubungan pertukaran. Sebagai akibat dari ideologi ini, pekerja merasa bahwa tidak ada yang salah dalam pertukaran inheren dalam hubungan pertukaran spesifik yang telah dimasukinya. Pekerja sendiri berfikir bahwa mereka bekerja karena mereka tidak mempunyai alat produksi sendiri. Marx sendiri mengartikan bekerja sebagai aktifitas fundamental manusia. “aktifitas kehidupan’ yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup, reproduksi dan evolusi masyarakat manusia dan ditujukan pada penaklukan dan pemanfaatan alam (Sztompka, 2005:196). Karl Marx memahami manusia sebagai person yang tidak boleh diperalat atau memperalat diri karena manusia adalah tujuan pada

52

dirinya sendiri.

Manusia adalah

bebas

dan

universal.

Manusia harus

merealisasikan dirinya dalam pekerjaan dan tidak boleh diperbudak oleh pekerjaan. Karl Marx menyuarakan suatu masalah yang dirasakan manusiamanusia modern yaitu keterasingannya dalam masyarakat teknologi. Keterasingan kerja ini menyebar ke seluruh bidang kehidupan.ketidakmanusiawian manusia sangat menonjol di bawah kondisi masyarakat berkelas (Sztompka, 2005:197). Tetapi, ada perbedaan antara jumlah yang diberikan kepada pekerjaan untuk kepasitas bekerjanya (kekuatan untuk bekerja) dan nilai yang sesungguhnya dihasilkan yang oleh pekerja ketika mereka mencurahkan kapasitasnya ini digunakan (Mendel, dikutip dalam Tong, 2006:142). Marx menamai nilai ini sebagai nilai surplus, yang merupakan nilai lebih yang diambil oleh majikan sebagai keuntungan. Karena itu, kapitalisme adalah sistem yang eksploitatif, karena majikan membayar pekerja hanya untuk kekuatan bekerjanya, tanpa membayar untuk pengeluaran sesungguhnya atas energi dan intelegensia manusia yang diambil dan ditransfer menjadi komoditi yang dihasilkan mereka (Marx dikutip dalam Thong, 2006:142). Sebagai akibat dari adanya pembagian kelas yang dapat menimbulkan kelas pekerja teralienasi dalam pekerjaannya. Pertama, manusia teralienasi dari produk kerja mereka. Kedua, pekerja teralienasi dari diri sendiri karena ketika pekerjaan dialami sebagai suatu tidak menyenangkan, maka pekerjaan itu dapat mematikan. Ketiga, pekerja teralienasi dari manusia lain karena strujtur ekonomi kapitalis memaksa pekerja untuk memandang satu sama lain sebagai pesaing untuk memperoleh pekerjaan dan promosi. Keempat, pekerja teralienasi dari alam

53

karena jenis pekerjaan yang mereka lakukan, serta kondisi kerja mereka membuat mereka melihat alam sebagi hambatan terhadap kelangsungan hidup mereka. Menurut Hadiwidjono ada dua kekuatan yang mendorong para kaum kapitalis, yaitu a) keinginan untuk makin menambah milik mereka dan b) persaingan diantara perusahaan-perusahaan (Hadiwidjono, 1980:122). Karena keinginan untuk menambah milik itu para pengusaha menanamkan kapital mereka guna memperluas perusahaan. Perluasan perusahaan-perusahaan itu dimaksudkan agar supaya dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Akibatnya segala perusahaan yang kecil dan lemah bangkrut, dan akibatnya perusahaan besar dapat memonopoli komoditi pasar. Hal ini mengakibatkan disatu pihak terjadi penimbunan kapital, sedang dipihak lain timbulah pengurasan buruh. Karena semakin pesatnya mekanisasi maka makin murahlah harga tenaga kerja. Upah buruh makin menurun, maka kesejahteraan buruh ikut menurun juga. Hal ini pada akrhirnya melahirkan pertentangan kelas yang berbeda kepentingan. Perbedaan kelas ini ditentukan oleh situasi kepemilikan dalam arti kesamaan derajat kepemilikan alat produksi. Pemilikan alat produksi ini menajamin pemuasan kebutuhan mereka. Karena itu pemilikan atau keterbatasan pemilikan alat produksi adalah aspek penting dalam kehidupan manusia, hal ini menentukan posisi individu dalam masyarakat. Sebaliknya ketiadaan pemilikan alat produksi dan karena itu menimbulkan kepentingan untuk mengubah kondisi sosial yang merugikan secara radikal, akan menciptakan ikatan sosial dikalangan individu yang tidak memiliki kapital (Sztompka, 2005:200). Ikatan khas ini

54

membagi anggota masyarkat menjadi dua golongan yang saling bertentangan, kelas yang memiliki alat produksi dan kelas yang tak memiliki alat produksi. Pertentangan dan penghisapan kelas pekerja oleh kapitalis memunculkan solidaritas dan kesadaran kaum buruh. Seiring dengan kecenderungan kearah polarisasi ini terdapat kecenderungan lain kearah perkembangan penguatan kelas secara internal. Ini melahirkan kelas sebuah kesatuan yang utuh dalam kelas karena individu dalam setiap kelas merasa bahwa kelas untuk dirinya sendri dan mampu menyatukan dan memperjuangakan kepentingan bersama mereka. Konflik antar kelas ini terdiri dari disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan yang saling berlawanan. Pertama, adalah kontradiksi kepentingan objektif antara golongan yang berpunya dan golongan tak berpunya. Kepentingan golongan yang berpunya umumnya akan terwujud sedangkan golongan yang tidak berpunya jauh lebih sukar untuk memenuhi kepentingannya. Hal ini disebut “kontradiksi kelas”. Kedua kontradiksi kepentingan objektif itu kemudian menimbulkan permusuhan, kecurigaan dan kebencian di kedua belah pihak. Tipe hubungan ini disebut antagonisme kelas. Ketiga antagonisme kelas mungkin terwujud di bidang ekonomi, sosial dan politik. Antagonisme yang telah mengkristal dalam ketiga bidang kehidupan di atas mungkin diubah menjadi tindakan kolektif anggota kelas yang ditunjukkan kepada angggota kelas yang berlawanan (Sztompka, 2005:201). Jika Pertentangan diantara kaum proletar dan borjuis semakin melebar. Pertentangan tersebut memunculkan solidaritas dan akhirnya kesadaran kelas kaum buruh. Oleh sebab itu kaum proletar menumbangkan kaum kapitalis melalui

55

sebuah revolusi. Zaman akan berganti dan melangkah lebih jauh pada zaman komunisme modern. Sebelum sampai pada masa komunisme modern, dimana neagra tidak dibutuhkan lagi karena pertentangan kelas telah dihilangkan, maka harus melalui fase antar, yaitu negara dibawah kekuasaan diktatur proletariat (Nasbi, 2004:105). Pada waktu itu alat-alat produksi akan menjadi milik masyarakat – negara –. Perubahan dasar di bidang sosial dan ekonomi tidaklah mungkin kecuali dengan peperangan kelas, kekerasan dan revolusi (Ebensteim, 2006:19). Secara garis besar teori Marxis bersumber dari sifat humanisme, yang menganggap sistem kapitalisme tidak berlaku adil terhadap masyarakat, oleh sebab itu Marx menginginkan adanya sebuah kondisi dimana masyarakat dapat berdampingan tanpa adanya perbedaan kelas, karena hidup berkelompok. Karl Marx berpandangan bahwa suatu pengurangan penindasan di dalam sistem yang ada (reformasi) tidaklah mungkin. Baginya, penindasan hanya dapat dipatahkan dengan sebuah revolusi. Inti dari pemikiran Marx adalah bahwa kehidupan yang paling baik adalah sistem komuinsme dimana masyarakat hidup tanpa adanya negara. Negara menurut Marx adalah alat untuk menjamin kedudukan kelas atas, yang fungsinya secara politik meredam usaha-usaha kelas bawah untuk membebaskan diri dari penghisapan oleh kelas atas. Sedangkan “superstruktur ideologis” – istilah Marxis bagi pandangan moral, filsfat, hukum, agama, estetika dan lain sebagainnya – berfungsi untuk memberikan legitimasi pada hubungan kekuasaan itu (Suseno, 1992:266). Selain itu, Marx berpendapat bahwa negara merupakan ekspresi politik dari struktur kelas yang melekat dalam produksi. Sementara Hegel (dan filsuf lain,

56

seperti Hobbes, Locke dan Rousseau) berpandangan bahwa negara adalah representasi dari kolektifitas sosial yang berdiri diatas kepentingan tertentu kelaskelas dan menajmin bahwa persaingan antara individu-individu dan kelompokkelompok terpelihara secara teratur, ketika kepentingan seluruh kolektifitas osial dilindungi dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara (Carnoy, 1984:47). Menurut Marx bukan merupakan kesepakatan dari seluruh masyarakat. Marx menyuguhkan formulasinya tentang masyarakat kapitalis sebagai suatu masyarakat kelas yang didominasi oleh borjuis, karenanya negara merupakan ekspresi politik dari kelas dominan (Patria & Arief, 1999:105). Oleh sebab itu negara harus dihancurkan melalui revolusi kelas buruh. Pasca meninggalnya Marx dan Engels muncul berbagai interpetasi mengenai teori yang mereka pikirkan. Salah satunya adalah penafsiran Lenin. Lenin adalah orang yang pertama kali melakukan praksis terhadap teori-teori Marx. Ia adalah pembentukan sekaligus pencetus sebuah negara yang diakuinya sebagi perwujudan dari teori Marx yang murni (Nasbi, 2004:106). Lenin, memgambil kesimpulan dari situasi di Rusia di mana tugas-tugas revolusioner tampak jelas, menerangkan perlunya kelompok kader yang terdiri dari kaum revolusionaris profesional, beda dengan kelompok propagandis seperti yang dimiliki oleh Sosial Demokrat dan serikat-serikat buruh. Tanpa kader-kader yang digembleng pemikiran-pemikiran dan metode Marxisme, partai-partai buruh tidak akan dapat mempersatukan diri saat menghadapi kekalahan, apalagi mempersiapkan

diri

untuk

pengambil-alihan

kekuasaan

(tersedia

dalam

http://www.Marxist.com/indonesia/PeriodePertamaPartaiKom.html diakses pada

57

24/11/2008). Pemikiran Marxis Lenin dan Revolusi Bolsevik mempengaruhi komunisme di Indonesia . Pemikiran Marxisme menurut Lenin terdiri dari tiga sumber dan tiga bagian Marxisme Pertama Filsafat Marxisme jalah materialisme. Sepandjang sedjarah Eropa jang terbaru, dan terutama pada achir ahad kedelapanbelas di Perantjis, dimana terdjadi perdjuangan hidup-mati melawan tiap² matjam sampah zaman tengah, melawan feodalisme dalam badan² dan fikiran, terbukti bahwa materialisme adalah satu²nja filsafat jang- konsekwen, tjotjok dengan semua adjaran. Ilmu alam, bermusuhan terhadap tachajul, kemunafikan, dsb. Oleh karena itu, musuh² demokrasi mentjoba, dengan segenap tenaganja, untuk "menjangkal", untuk merusak dari dalam dan mentjemarkan materialisme, dan mempertahankan berbagai bentuk idealisme filsafat, jang kelandjutannja senantiasa, dengan satu atau lain tjara, mempertahahkan dan menjokong religi. Dua, Ekonomi poltik. Setelah Marx mengetahui bahwa sistim ekonomi adalah dasar tempat berdirinja politik sebagai susunan-atas, iapun mentjurahkan perhatiannja jang terbesar untuk mempeladjari sistim ekonomi ini. Tulisan Marx jang paling penting -- jaitu Kapital -- ditudjukan kepada studi tentang sistim ekonomi masjarakat modern, jaitu masjarakat kapitalis. Tiga Sosialisme Ilmu. sesudah feodalisme digulingkan, dan masjarakat kapitalis jang "merdeka" lahir dimuka bumi, diketahui bahwa kemerdekaan ini berarti suatu sistim penindasan dan penghisapan baru atas kaum pekerdja. Segera timbullah berbagai adjaran sosialis sebagai pentjerminan daripada penindasan ini dan sebagai protes terhadapnja. Tetapi sosialisme jang mula² adalah sasialisme utopi. Ia mengetjam masjarakat kapitalis, ia menghukum dan mengutuknja, memimpikan kehantjurannja, membikin gambaran jang fantastis tentang susunan jang lebih baik dan berusaha mejakinkan kaja tentang djahatnja penghisapan. Tetapi sosialisme utopi tidak bisa menundjukkan djalan keluar jang sebenarnja. Ia tak dapat menerangkan hakekat perbudakan upah dibawah kapitaiisme, ataupun menemukan hukum² perkembangannja, ataupun menemukan tenaga sosial jang sanggup mendjadi pentjipta masjarakat baru. (Lenin, 1913, teresedia dalam http://www.geocities.com/nurrachmi/Marxism/mdh.html diakses pada 24/11/2008). Lenin kemudian mempraktekan teori Marxisme diatas dalam revolusi Rusia 1917 dan berhasil mendirikan Diktator Proletariat dengan nama Uni Soviet.

58

Namun tidak pernah mencapai keadaan komunisme, seperti dicita-citakan Marx. Uni Soviet kemudian runtuh pada tahun 1991. B. Sejarah Komunisme Di Indonesia Perkembangan awal komunisme di Indonesia dibawa oleh Hans Sneevliet. Pada bulan Mei 1914 di Semarang mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereeninging (I.S.D.V). ISDV kemudian berganti nama menjadi Partai Komunisme Indonesia (PKI) pada tahun 1920. PKI muncul sebagai organisasi dalam perjuangan kebangsaan dan kelas. Pada pertengahan tahun 1920-an pimpinan PKI mengalami pergeseran ke politik ultra-kiri, menggiring partai ini menemui

kegagalan

total

pada

tahun

1923-26.

Dalam

setiap

masa

perkembangnnya PKI selalu merubah arah perjuangannya sesui dengan arah yang ditentukan Komintern. Seperti terjadi pada masa setelah tahun 1935, dimana terdapat perubahan yang radikal di tubuh PKI. Komintern memerintahkan kaum komunisme untuk bekerja sama dengan kapitalis melawan fasis (Gie, 1999:22). Pada masa pendudukan Jepang gerakan komunisme di Indonesia bergerak secara ilegal dan dibawah tanah. Berbagai kelompok didirikan seperi Gerakan Anti Fasis, Gerakan Indonesia Merdeka dan Gerakan Indonesia Baru (Edman, 2005:39). Pasca kemerdekaan kaum Marxis terbagi menjadi tida partai Partai Sosialis, PKI legal dan Partai Buruh. Pada akhirnya mereka bersatu dalam Bentuk Gerakan Sayap Kiri kemudian berubah menjadi FDR (Edman, 2005:49). Namun persatuan tersebut hanya berjalan beberapa bulan saja, pada bulan September FDR/PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia, namun kembali gagal. Pada tahun 1951 PKI bengkit kembali dan melakukan konsolidasi

59

sesama anggota partai. Pada masa 1951-1965 PKI berkembang pesat sebagai partai besar dengan jumlah anggota sekitar 1.500.000 pada April 1964 (Sulistyo, 200:31). Namun PKI kembali terperosok kedalam pemberontakan pada tahun 1965 dan kembali gagal. Setelah tahun 1965 PKI dilarang oleh pemerintahan orde baru dan paham komunisme dilarang dipelajari. Secara garis besar perkembangan PKI dapat dibagi kedalam beberapa gerenasi, seperti ditulis Gut J. Pauker dalam Peter Edman: Generasi atau angkatan-angkatan yang ada dalam sejarah PKI dibagi-bagi sebagai berikut: Angkatan Pendiri adalah yang bekerja antara tahun 19201926; Angkatan 1926 adalah yang bekerja antara tahun 1926-1935; Angkatan anti Fasis adalah yang bekerja antara tahun 1935-1942; Angkatan Anti Jepang adalah yang bekerja antara atahun 1942-1945; Angakatan 1945 adalah yang bekerja antara tahun 1945-1948; Angkatan Jalan Baru adalah yang bekerja antara tahun 1948-1951; angkatan 1951 adalah yang bekrja antara tahun 1951-1954; Angkatan kongres nasional Kelima adalah yang bekerja antara tahun 1954-1959;Angkatan Kongres nasional keenam adalah yang bekerja antara tahun 1959-1962 (Pauker dikutip dalam Edman, 2005:20).

PKI mengalami perkembangan pesat pada tahun 1920-an, hal ini dterbukti dari semakin banyaknya orang yang menghadiri kongres seperti ditulis Aidit dalam Edman: Pada sebuah kongres yang diselenggarakan di Kota Gede Yogyakarta pada Desember 1924, tercatat bahwa PKI memiliki 38 cabang dengan keanggotan sebanyak 1140 orang. Sedangkan Sarekat Rakyat memiliki 46 cabang dan kenggotaan sebanyak 31.000 orang . Jumlah ini lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah keanggotaan dalam Partai Komunisme Cina (PKC) (Aidit dikutip dalam Edman, 2005:19)

Gerakan komunisme di Indonesia dipengaruhi oleh pentingnya kaum petani, meskipun kaum tani pada masa itu masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya pergerakan. Tidak mungkin suatu gerakan dapat berharap dirinya

60

mempunyai pengaruh di tingkat nasional tanpa ia mampu menarik kaum petani. Sebagian besar kaum petani tetap mengikuti adat dan agama, kelihatannya pasif kalau ditindas, pemandangannya terbatas oleh kepentingan dan masalah kehidupan desa, tidak dapat diharapkan menunjang program sosialis dengan pemikiran yang termaju. Kaum petani hanya bisa memihak segi program sosialis yang merefleksikan kepentingan kaum tani sendiri, dan memihak perjuangan militan yang membantu tuntutan itu. Namun dukungan seperti itu juga biasanya sporadis, ekspolsif, dan tidak lengkap, selaras dengan karakter kaum tani sendiri yaitu suatu kelas yang heterogen, produsen kecil yang terisolir, dan yang menurut kepentingan sendiri. Oleh karena itu kaum petani mungkin memihak kaum buruh, tetapi juga mungkin memihak demagogi kaum nasionalis, mistik agama atau aliran lain yang menawarkan pemecahan segera bagi persoalan kongkrit yang mereka hadapi. Namun peranan petani ini terabaikan oleh sebagian peneliti pergerakan komunisme yang lebih terfokus pada gerakan buruh. Hal ini sesuai pandangan Herbert Feith bahwa kita akan mengabaikan sekelompok masyarakat dengan siapa kita telah menajalin hubungan yang demikian bermakna dimasa lalu dan dari siapa kekuatan politik nyata kota selalu berasal, yakni masyarakat petani Indonesia (Edman, 2005:16) Perkembangan awal komunisme di Indonesia dibawa oleh Hans Sneevliet (1883-1942). Sneevliet pada merupakan gerakan sosial demokrat Belanda. pada mulanya ia meruapakan penganut mistik katolik namun kemudian beralih ke ideide sosial demikratis yang revolusioner (Ricklefs,2005:260). Seevliet dengan teman-temannya bangsa Belanda yang sepaham pada bulan Mei 1914 di

61

Semarang mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereeninging (I.S.D.V) (Pringgodigdo, 1949:14). Pendirian ISDV menandai untuk pertama kalinya muncul sebuah organisasi politik yang didirikan di Wilayah jajahan yang berdasarkan pinisip-prinsip Marxis (Edman, 2005:19). Pada tanggal 23 Mei 1920 ISDV berubah nama menjadi Partai Komunis Hindia. Bulan Desember berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) (Pusponegoro & Notosusanto, 1984: 202). Secara garis besar perkembangan PKI sejak awal berdirinya selalu dilingkupi oleh kontroversi. Namun yang menarik adalah tipe dari komunisme di Indonesia, menurut Peter Edman komunisme di Indonesia memiliki varian tersendiri, berbeda dengan konsep aslinya yang berasal dari daratan Eropa (Edman, 2005:13). Pada masa awal berdirinya PKI sangat kental dengan pengaruh Islam hingga muncul istilah islam komunisme yang dibawa oleh Haji Muhammad Misbach (Peinggodigdo, 1994:31) Sneevliet di Indonesia berusaha untuk meletakkan pondasi bagi PKI, ada tiga segi: membentuk embrio kaum sosialis (dimulai dari para pekerja asing berkebangsaan Belanda); membangun gerakan serikat buruh, dan melakukan intervensi ke dalam gerakan nasionalis. Sneevliet juga memegang peran penting dalam Serikat Staf Kereta Api dan Trem (VSTP). Sneevliet mengarahkan VSTP kepada bagian besar buruh yang pribumi, dan pada saat bersamaan berusaha menguatkan struktur organisasinya dengan menegaskan pentingnya pengurusan cabang cabang yang baik, juga konperensi tahunan, penarikan sumbangan anggota. Dalam jangka waktu singkat anggota serikat ini menjadi dua kali lipat, dan sebagian besar pribumi. Kesuksesan VSTP meraih hormat bagi gerakan

62

sosialis, dan memungkinkan Sneevliet merekrut para aktivis buruh ke dalam ISDV

(http://www.Marxist.com/indonesia/PeriodePertamaPartaiKom.html.

Bandung 24/11/2008). Yang terpenting di antaranya adalah Semaun, seorang pemuda buruh perusahaan kereta api yang pada tahun 1916 (saat berusia 17 tahun), menjadi kepala Serikat Islam di Semarang, dan di kemudian hari menjadi tokoh penting dalam PKI. Sejak awal semangat revolusioner mengendalikan ISDV, sikapnya militan terhadap isu-isu lokal (misalnya, kampanye mendukung seorang jurnalis Indonesia yang diadili karena melanggar hukum pengendalian pers, dan juga mengadakan rapat umum menentang persiapan perang yang dilakukan oleh pemerintah Belanda) dan selain itu ISDV juga melibatkan diri dalam pergerakan nasional. Pada tahap itu orang Eropa anggota ISDV Belanda boleh masuk Insulinde sebagai anggota individual. Pimpinan Insulinde dan Sarekat Islam bersifat kelas menengah, tetapi senang dan bersyukur menerima bantuan dari ISDV, dan hanya kaum sosialis siap membantu pada saat itu (tersedia dalam http://www.Marxist.com/indonesia/PeriodePertamaPartaiKom.html Bandung 24 / 11 /2008). Dalam perkembangannya dalam ISDV sendiri terjadi perpecahan, orangorang yang tidak setuju dengan pandangan ISDV yang radikal mendirikan Partai Sosial Demokrat Indonesia (ISDP) pada tahun 1916. ISDP langsung dekat dengan pemimpin kelas menengah nasionalis. ISDP berpandangan bahwa Indoensia harus menggunakan jalan evolusioner artinya dalam mencapai kemerdekaannya Indonesia bertahap selangkah demi selangkah (Pringgodigdo, 1994:16).

63

Pada tahun 1914 seorang pemuda Jawa buruh kereta api bernama Semaun menjadi anggota ISDV. Semaun lahir pada 1899 di Mojokerto dan pada menajdi ketua pertama PKI. Semaun merupakan bumiputra pertama yang menjadi propagandis sarekat buruh (Shiraishi, 2005:134). Semaun adalah jenis pemimpin pergerakan yang baru dalam pergerakan nasional. Pertama Semaun memulai karirnya sebagai seorang propagandis Marxisme sekaligus cara mengorganissir serikat dan memimpin pemogokan dari bimbingan Sneevliet, seorang aktivis partai dan propagandis yang profesional. Kedua, ia bukan merupakan keturunan priyayi,

seperti

tokoh

pergerakan

lainnya

(Tjiptomangunkusumo

atau

Tjokroaminoto). Dalam usahanya memperoleh dukungan dari rakyat ISDV melakukan infiltrasi organisasi lain. Anggota-anggota non-pribumi ISDV memasuki organisasi serdadu angkatan Laut dan pegawai negeri Belanda. Sedangkan anggota pribumi seperti Semaun dan Darsono memasuki Sarekat Islam. Hal ini dilakukan karena ISDV tidak berakar pada masyarakat Indonesia (Pringgodigdo, 1994:28). Dalam kongres Sarekat Islam tahun 1916, Semaun menentang sikap pengurus Sarekat Islam yang lembek dalam perjuangan. Pada tahun 1917 terjadi perubahan pengurusan dalam tubuh Sarekat Islam. Semaun menjadi pemimpin S.I menggantikan Moehamad Joesoef. Hal ini memudahkan komunisme untuk bergerak lebih leluas untuk menanamkan pengaruhnya pada tubuh Sarekat Islam (Pringgodigdo, 1994:28). Susunan pengurus Sarekat Islam Cabang Semarang secara lengkap, seperti di tulis Gie Ketua : Semaun Wakil Ketua : Noorsalam

64

Sekretaris Komisaris

: Kadarisman : Soepardi Aloei Jahja Adjoefri H. Boesro Amathadi Moertodidjojo Kasrin (Gie, 1999:6)

Perubahan ini menandakan keberhasilan komunisme dalam mempengaruhi tokoh-tokoh Sarekat Islam. Perubahan pengurusan ini adalah wujud pertama dari perubahan gerakan Sarekat Islam Semarang. Dari gerakan kaum menengah menjadi gerakan kaum petani dan buruh. perubahan ini dipengaruhi oleh keadaan masyarakat Indonesia dan Semarang menjelang berakhirnya perang dunia I (Gie, 1999:7). Perubahan pola gerakan ini merupakan tonggak awal dari kelahiran gerakan Marxis di Indonesia sekaligus perpecahan di tubuh Sareakat Islam. Semaun pada tanggal 19 November 1917 melakukan perubahan redaksi pada harian Sinar Hindia (kemudian berganti nama menjadi Sinar Djawa). Dalam harian harian Hindia merupakan corong bagi pergerakan Sarekat Islam Semarang, juga merupakan alat propaganda yang efektif. Sinar Djawa menjadi alat yang efektif dalam menyebarluaskan pemikiran Semaun. Semaun menulis pendapatnya tentang pergerakan Indonesia harus secara terang-terangan dan radikal. Menurut Shiraishi ada tiga unsur di dalam pemikiran Semaun. Pertama, pembicaraannya tentang orang bumi putera dan pemerintah memperlihatkan bahwa ia membangun gagasannya dengan landasan yang diberikan oleh orang-orang IP bahkan smaun lebih radikal dari pada IP. Semaun menyerang rust en orde kolonial. Menurut semaun dalam pergerakan, bumiputra harus memiliki kekuatan untuk melawan pihak kolonial (Shiraishi, 2005:139).

65

Semaun sendiri menentang berbagai kebijakan Sarekat Islam dan pergerakan pada masa itu. Sarekat Islam Semarang menentang Sarekat Islam untuk ikut ambil bagian danam Indie Weebar, menentang gagasan untuk duduk di Volkstraad dan dengan sengit menentang menyerang kepemimpinan Central Sarekat Islam (CSI) (Ricklefs, 2005:262). Hal ini dikemudian hari menimbulkan perpecahan dalam tubuh S.I. Pada masa resesi tahun 1917, Semaun dan S.I cabang Semarang semakin meraih simpati rakyat. Dimana para keadaan buruh semakin terpuruk dengan adanya penurunan upah. Semaun berhasil memimpin serangkaian pemogokan. Pemogokan pertama dilakukan oleh kaum pabrik perabotan, yang mempekerjakan 300

orang.

Keberhasilan

pemogokan

ini

memberi

contoh

bagaimana

mengorganisir sarekat buruh dan pemogokan. Tidak lama kemudian menyusul dua pemogokan lainnya oleh buruh cetak yang dipimpin oleh SI Semarang. Setelah dua pemogokan itu berhasil, kemudian disusul oleh pemogokan yang diadakan oleh buruh perusahaan mesin jahit Singer, buruh bengkel mobil, serta buruh transportasi kapal uap dan perahu. Pemogokan-demi pemogokan menyusul Batavia, Surabaya dan Bandung dan buruh yang melakukannya menjadikan SI Semarang sebagai pemimpin (Semaun dikutip dalam Shiraishi, 2005:140). Pada tahun 1917 terjadi revolusi Bolsheviks di Rusia. Revolusi ini berhasil mengulingkan kekuasaan Tsar Rusia dan menggantinya dengan dikator proletariat. Ini mempengaruhi pergerakan kaum komunisme di Indonesia. Pada tahun 1920 ISDV yang bergerak melalui Sarekat Islam Semarang berganti nama

66

Menjadi Partai Komunisme Hindia dan pada tahun 1924 berganti nama menjadi Partai Komunisme Indonesia (Ricklefs, 2005:265). PKI kemudian mempropagandakan diri dengan ciri khas Indonesia. Propaganda PKI kini menunjukkan bahwa partai ini telah menjadi benar-benar bersifat Indonesia. PKI kurang menekankan dokrin-dokrin teoritis Marx dan Lenin, melainkan lebih banyak berbicara dengan bahasa yang menarik bagi rakyat Indonesia, khususnya kaum abangan (kaum muslim nominal) Jawa. Masyarkat tanpa kelas dikemukakan sebagai penjelmaan kembali dari neagra Majapahit yang diromantiskan, yang dipandang sebagai zaman persamaan derajat yang mulia sebelum datangnya bangsa Belanda dan secara berarti, sebelum Islam. Ramalanramalan yang bersifat mesianistis mengenai ratu Adil juga dimanfaatkan sebagai daya tarik PKI (Ricklefs, 2005:265). Sebagai akibat dari adanya perbedaan-perbedan mendasar antara SI dan PKI maka muncul pertikaian diantara keduanya. PKI menilai bahwa SI di bentuk untuk kepentingan kaum modal bangsa Indonesia dan bahwa SI memboroskan uang yang diterimanya dari rakyat. Darsono menjelaskan, bahwa kaum komunisme tidak akan melakukan pertumpahan darah tetapi akan bekerja dengan usaha-usaha yang jujur (Pringgodigdo, 1997:31). Selain itu pada bulan November 1920 surat kabar PKI yang berbahsa Belanda, Het vrije wood (kata yang bebas), menerbitkan tesis-tesis Lenin yang mengecam Pan-Islamisme dan Pan-Asianisme. Akibatnya Sarekat Islam yang dipengaruhi oleh Agus Salim mennuduh bahwa PKI anti Islam (Ricklefs, 2005:226). Dalam hal kapitalisme, Semaun dan kawankawannya juga berbeda pendapat mengenai ”kapitalisme bumiputra” yang tidak

67

jahat. Jadi tidak usah ditentang. Sidang CSI ke-2 akhirnya mengambil jalan tengah, yaitu menantang kapitalisme baik. Isltilah kapitalisme jahat mengandung pengertian adanya kapitalisme baik (Gie, 1999:28). Upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa orang pemimpin untuk menyelesaikan pertikain-pertikaian tersebut. Disiplin partai disetujui dalam kongres SI pada bulan 1921. Dengan adanya disiplin partai tersebut maka seorang anggota SI tidak mungkin lagi menjadi anggota patrai lain (walaupun ada beberapa pengecualian, misalnya Muhammadiyah). Hal ini mengakibatkan anggota-anggota PKI dikeluarkan dari SI. Pada masa pergerakan pihak kolonial mengeluarkan sebuah aturan untuk mengekang tokoh-tokoh pergerakan, aturan tersebut menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja perkataan atau dengan tanda-tanda atau dengan pertunjukkan atau dengan cara-cara lainnya bertujuan untuk menimbulkan atau menunjukkan perasaaan permusuhan benci atau mencela diantara berbagai golongan rakyat Belanda atau penduduk Hindia Belanda akan dihukum: 63b) dengan hukuman penjara 6 bulan sampai 6 tahun; 66b) dengan hukuman kerja paksa di luar penjara (ranatai) selama 5 tahun. Kemudian pasal ini pada tahun 1918 dicabut dan diganti dengan pasal 154 dan pasl 156 yang lebih berat isinya. Pasal 154 berbunyi barang saiapa mengeluarkan pernyataan di tempat umum yang dapat menimbulkan perasaan permusuhan, benci kepada pemerintah di Netherland atau Hindia Belanda dihukum penjara selama-selamanya 7 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 rupiah. Pasal 156 berbunyi barang siapa mengeluarkan pernyataan di tempat umum yang dapat menimbulkan perasaan permusuhan,

68

kebencian kepada beberapa golongan penduduk Hindia Belanda, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 rupiah (Benda, dikutip dalam Gie, 1999:23). Berdasarkan aturan tersebut maka Semaun dan Tjokroaminoto dihukum. Semaun meninggalkan Indonesia menuju Uni Soviet sedangkan Tjokroaminoto di penjara (Ricklefs, 2005:226). Ditengah kekosongan pemimpin di PKI muncul Tan Malaka. Tan Malaka berusaha untuk memulihkan kerjasama antara PKI dan SI. Tan Malaka menekankan bahwa persatuan antara kaum muslimin dan komunisme adalah syarat penting untuk melakukan revolusi sosial. Ia memberikan contoh persatuan antara Bolshevisks dan umat Islam di Kaukasus, Persia dan Bukhara. Menurut Tan Malaka hal tersebut membuktikan kesadaran umat islam di luar Hindia Belanda untuk bersatu dengan komunisme dan melakukan perlawanan pada musuh yang nayta (Fa’al, 2005:33). Menanggapi hal tersebut, Abdoel Moeis mengatakan jika memang PKI dan SI bersatu maka propaganda komunisme harus diganti dengan propaganda SI. Tanggapan tersebut diterima oleh Tan Malaka. Namun pada sebuah pemogokan sarekat buruh pegadaian yang dilakukan Abdoel Moeis, Tan Malaka, sebagai akibatnya Tan Malaka diasingkan (Ricklefs, 2005:266) Awal tahun 1920-an merupakan periode kekalahan yang dialami gerakan kaum buruh, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Pemogokan besar dikalahkan, dengan puncaknya kalahnya pemogokan buruh kereta api pada tahun 1923 - di mana VSTP sebagai pejuang garis depan gerakan serikat buruh mengalami kehancuran. Periode liberalisme etis jelas telah berakhir. Dalam

69

periode ini semua pemimpin PKI berbangsa Belanda diusir, diikuti oleh pengusiran para pemimpin pribumi yang penting (khususnya Semaun dan Tan Malaka). Selepas tidak adanya Semaun dan Tan Malaka serta Darsono PKI kehilangan arah partai. Pemimpin pemimpin yang diasingkan memiliki pemahaman yang lebih jernih atas situasi yang berlangsung, tetapi tanpa pengaruh efektif. Semaun, saat itu berada di Belanda, terperangkap dalam persengketaan dan manuver-manuver organisasional melawan Sneevliet dan bekas pemimpin PKI lain yang berkebangsaan Belanda, membangkitkan tuduhan terhadap dominasi bangsa Belanda dan mengedepankan masalah nasional untuk menentang usaha-usaha mereka melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan PKI di Belanda. Semaun memperingatkan adanya bahaya makar di Indonesia, tetapi pada saat hal itu terjadi ia malah menyambutnya sebagai satu pemberontakan besar yang akan meluas. Pendapat Tan Malaka di Cina jauh lebih terang. Ia tidak cuma secara konsisten memperingatkan bahayanya aliran ultra kiri, namun juga berjuang secara aktif melawannya, dan sebagian pimpinan menyetujui pendapatnya, dan mulai membentuk blok melawan fraksi pro pemberontakan. Selama tahun 1926 badan eksekutif PKI mengikuti aliran Tan Malaka dan Komintern, Situasi Perdebatan utama di Konferensi Kedua Komintern tentang revolusi kolonial gagal menerangkan situasi bagi PKI, terutama karena terpisah dari intenasional itu. Tentang orientasi kepada gerakan nasionalis, banyak yang merasa bahwa pendapat Lenin tidak bisa diterapkan di Indonesia akibat lemahnya borjuasi nasional, dan tidak usah diperhatikan. Di sisi lain, PKI tidak puas dengan sikap

70

Komintern terhadap gerakan Pan-Islam, yang terhadapnya SI berasosiasi. Posisi Komintern bersifat kesahabatan terhadap buruh dan petani yang menganut Islam, tetapi melawan gerakan Pan-Islam karena dianggap sebagai instrumen imperialisme Turki, pemilik tanah luas dan ulama di negara Islam. Situasi terlanjur sudah di luar kontrol Pada bulan Desember 1925 para pemimpin PKI melakukan pertemuan di Prambanan dan memutuskan untuk melakukan pemberontakan (Mcvey dikutip dalam Rambe, 2003:33). Pemberontakan meletus pada tanggal 12 November

1926 di Banten,

Batavia dan Priangan. Pada tanggal 1 januari 1927 meletus pemberontakan di Sumatera setelah pemberontakan di Jawa berhasil di tumpas. Pemberontakan berhasil ditumpas oleh pemerintah Belanda, sekitar 1300 orang tertangkap; beberapa orang ditembak. Sekitar 4.500 orang dijebloskan ke dalam penjara, dan 1308 orang dikirim ke kamp penjara Boven Digul, Papua (Ricklefs, 2005:272). Sedangkan para pemimpinnya seperti Mosso dan Alimin melarikan diri ke Uni Soviet. Pergerakan PKI pada tahun 1926 sangat berbeda ketika Semaun dan Darsono masih ada, Darsono menekankan bahwa revolusi yang diinginkan akan timbul sebagai suatu buah yang telah masak daripada perjalanan tumbuh masyarakat; revolusi itu pada waktunya tidaklah dapat dihindarkan akan tetapi juga tidak bisa dibikin begitu saja. Kaum komunis haruslah terus-menerus memperkuat diri supaya lawan menyerah sebab ketakutan dan supaya kapitalisme hancur (Pringgodigdo, 1994:33).

71

Pemberontakan

1926

dilakukan

tanpa

persiapan

yang

matang.

Pemberontakan 1926 dipersiapkan sekitar satu minggu di atas perintah pemimpin pusat PKI. Pemberontakan itu mungkin akan lebih hebat, setiap cabang organisasi telah mempersiapkan dengan baik serta didukung oleh komitmen dan pengetahuan tentang pemberontakan (revolusi-pen) (Pringgodigdo, 1994:37). Hal senada diutarakan oleh Tan Malaka bahwa pemberontakan atau revolusi adalah hal yang penting yang harus dipersiapkan dengan benar mulai dari massa yang ahrus disadarkan serta menggorganisir sendiri proletar dan tani, inilah yang harusnya dilakukan oleh PKI (Tan Malaka dikutip dalam Rambe, 2003:33). Oleh karena tidak mendukung terhadap pemberontakan 1926 Tan Malaka dianggap sebagai penghianat PKI dan dianggap sebagai musuh PKI. Dengan berakhirnya pemberontakan 1926 maka berakhir pula perjalan PKI pada masa awalnya. Perkembangan selanjutnya, PKI menghilang pasca pemberontakan 1926. Anggota yang berhasil menyelamatkan diri dari aksi refresif pemerintah Belanda berlindung dibawah sebuah organisasi yang berbasiskan di Belanda yang beranggotakan para mahasiswa Indonesia, Perhimpunan Indonesia, termasuk Tan Malaka, Semaun. Pada tahun 1929 sarekat-sarekat buruh yang beraliran kiri yang masih tersisa kembali dihancurkan. Pada bulan Juli 1932, PKI mengeluarkan program 18 pasal yang tiga diantaranya menuntut kemerdekaan bagi Indonesia. Pasal tersebut adalah pasal 1, 14, dan 17. Isi pasal-pasal tersebut adalah 1) kemerdekaan penuh Indonesia. Indonesia segera lepas dari Netherland. Untuk pemerintahan buruh dan tani. 14) Tanah untuk kaum tani dan penyitaan terhadap tanah kaum imprealis, tuan tanah

72

feodal serta lintah darat. 17) Penghapusan segera utang-utang sewa dan mindring kaum tani (Gie, 1997:23). Sejak saat itu hingga kepulangan Musso dari Moskow pada tahun 1935, aktivitas kaum komunisme Indonesia bersifat kecil-kecilan saja (Edman, 2005:33). Musso secara rahasia masuk ke Indonesia dan mendirikan PKI ilegal, atas inisiatif Musso kaum komunisme terhimpun kembali ke dalam organisasi rakyat yang legal dengan nama Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Organisasi ini didirikan dibawah kepemimpinan Amir Ajarifudin dengan bantuan beberapa dari anggotanya adalah mereka yang pernah menjadi PKI Ilegal tahun 1935 (Andersson, dikutip dalam Edman, 2005:37). Tujuan pokok Gerindo yaitu melawan bahaya fasis Jepang yang mengancam duni dan mengancam rakyat Indonesia. Berdirinya Gerindo telah memberikan kekuatan baru kepada gerakan kemerdekaan nasional. Dalam bulan Mei 1939 atas inisiatif Gerindo dan beebrapa partai demokratis lainnya dibentuk Gapi (Aidit, 1953:14). Namun Gerindo berumur singkat dan segera bubarkan oleh pemerintah. Setelah tahun 1935, kaum komunisme tidak lagi menjalankan perjuangan kelas serta tidak lagi menganjurkan revolusi sosial. Hal ini dikarena situasi dan kepentingan Uni Soviet mengharuskan kaum komunisme bekerja sama dengan golongan-golongan yang merupakan musuh komunisme seperti Islam dan kapitalis untuk melawan fasisme. Perubahan drastis ini dengan sendirinya memerlukan penjelasan bagi kader untuk dapat memahami kebijakan perputaran politik Komintern. Keputusan ini sendiri berlaku bagi kaum komunisme di Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa komunisme Indonesia di Negeri Belanda tidak

73

lagi menuntut kemerdekaan sekarang juga, tetapi mengumandangkan slogan Indonesia dan Netherland bekerja sama mempertahankan demokrasi terhadap fasisme (Gie, 1997:22). Memasuki jaman Jepang, gerakan kaum komunisme bergerak secara ilegal .hanya terdiri dari 3 kelompok (cluster) di Jakarta dan Bandung. Kelompok tersebut diantaranya: kelompok Prapatan 10, Fakultas Kedokteran yang cenderung elitis dan kebarat-baratan, tempat Sutan Sjahrir memulai karir politiknya. Kemudian Kelompok Menteng 31, Asrama Angkatan Baru Indonesia (AABI) yang didirikan dibawah pengawasan Jepang, anggotanya diantaranya Cherul Saleh dan Sukarni serta Aidit, Lukman dan Sjamsuddin Tjan. Berikutnya kelompok Kaigun yang beranggotakan para politisi yang dekat dengan Laksamana Maeda. Namun kelompok-kelompok asrama tersebut pada dasarnya tidak bermaksud untuk memerangi kekuasaan impralis Jepang, melainkan hanya membuat agar jepang memenuhi janji kemerdekaan Indonesia. (Anderson dikutip dalam Edman,2005:38). Selain itu organisasi gerakan bawah tanah lainnya dalah Djojobojo dipimpin oleh Muhamad Jusuf yang merupakan anggota PKI ilegal. Selain itu Gerakan Anti Fasis (Geraf) yang dipimpin oleh Widarta dan Gerakan Indonesia Baru (GIB) yang dipimpin oleh Wikana. Gerakan-gerakan yang ada tidak memberikan sebuah gerakan yang signifikan dalam perjuangan kaum komunisme. Setiap gerakan dan organisasi bergerak masing-masing tidak ada saling koordinasi. Namun gerakan-gerakan dan organisasi ini legal ini memeberikan sumbangsih terhadap perkembangan PKI, seperti ditulis Lucas

74

Tak ada yang perlu diragukan dari sejumlah kecil kasus yang dapat diketahui (dan terdapat banyak aksus yang tak dapat diketahui) bahwa pengalaman menajdi seorang kader dalam gerakan bawah tanah PKI selama pendudukan Jepang nantinya memberikan sumbangsih bagi perkembangan pergerakan PKI maupun serikat-serikat dagang. Masapendudukan Jepang tersebut adalah merupakan permulaan daripada sebuah babakan dari pada babakan komitmen di bawah tanah ini, sebuah hal penting yang sangat bersejarah yang mungkin tak pernah kita ketahui (Lucas dikutip dalam Edman, 2005:43)

Pada penghujung periode pendudukan Jepang, PKI belum terlihat mulai mewujudkan dirinya sebagai sebuah organisasi massa. Meskipun semangat anti Jepang dan anti Belanda di kalangan rakyat sedemikian menggelegak, meski pun presentase politik partai sangatlah tiggi sebagai akibat sikap konsistennya pada kebajikan anti fasis, meskipun situasi baik di dalam maupun di luar negeri mendukung bagi sebuah revolusi (Edman, 2005:44). Setelah pendudukan Jepang selesai dan Indonesia memerdekaan diri dengan dibacakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Revolusi merupakan sebuah hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh berbagai elemen bangsa, termasuk komunisme dalam mencapai kemerdekaan. Untuk pertama kalinya di dalam kehidupan masyarakat Indonesia segala sesuatu yang serba paksaan yang berasal dari kekuasaan asing hilang secara tiba-tiba. Tidaklah mengherankan apabila yang muncul bukanlah sebuah bangsa yang utuh namun pertarungan antara individu-individu dan kekuatan-kekuatan sosial yang bertentangan (Ricklefs, 2005:318). Dalam keadaan seperti ini PKI muncul kembali sebagai kekuatan baru. Dimana PKI menempatkan kader-kadernya dalam pemerintahan, seperti Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifudin.

75

Pada tahun-tahun pertama revolusi, Indonesia belum sepenuhnya terlepas dari imprealisme barat. Pihak Belanda berusaha untuk kembali berkuasa di Indonesia. Pasca proklamasi Indonesia harus kembali berjuang mempertahankan kedaulatan bangsa dengan berbagai cara. Cara yang diambil oleh pihak pemerintah adalah dengan perundingan, sedangkan rakyat dengan perjuangn bersenjata. Kedua perjuangan ini saling mengisi dalam perjuangan bangsa. Pada masa

perundingan-perundiangan

tersebut,

pertama-tama

berhasil

dicapai

persetujuan Linggarjati kemudian persetujuan Renville dan akhirnya menuju pengakuan secara umum dan mendapat pengakuan Belanda atas kedaulatan bangsa Indonesia (Edman, 2005:45). Dalam tahun-tahun tersebut secara mencolok PKI diasosiasikan dengan tipe perjuangan bersenjata diatas dengan sejumlah alasan, tak kurang diantaranya adalah suatu sikap kurang mendapatkan dukungan bahwa suatu perjuangan kemerdekaan mau menerima mereka yang berpandangan barat jika perjuangan tersebut diaosiasikan dengan sikap komunisme. Meskipun demikian, PKI tetap saja dapat berperan serta di dalam revolusi sebagai sebuah kekuatan yang bersatu melawan imprealisme asing. Hal ini terbukti dari naiknya Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri yang pertama dan Amir Sjarifudin menjadi yang kedua. Keduanya berperan dalam perundingan Linggarjati dan Renville. Pada masa revolusi Indonesia, terdapat beberapa golongan yang beraliran Marxis. Mereka dapat digolongkan kedalam tiga kelompok yang berbeda-beda: Pertama, Mereka yang baru saja pulang dari Belanda, memiliki pengetahuan tantang Marxis yang layak namun memiliki pengalaman yang sedikit tenatang

76

kondisi masyarakat Indonesia. Kedua, golongan Boven Digul, merupakan anggota PKI yang diasingakan oleh Belanda pasca pemberontakan 1926. Golongan ini lebih banyak hidup di Australia selama perang. Kelompok ini memiliki pengetahuan teoritik yang cukup baik namun terkadang terlalu jauh. Ketiga, adalah kader produk lokal yang pendidikannya sangatlah terbatas dan karenanya pengtahuan tentang Marxispun kurang. Kompleksitas keadaan lebih jauh lagi dengan adanya tiga buah partai yang beraliran Marxis. Pertama, Partai Sosialis – dimana Sjahrir dan Amir Sjarifudin menjadi anggotanya–. Umumnya mereka bersifat kebarat-baratan, hal ini dikarenakan didalamnya terdapat anggota Marxis Internasional dari negeri Belanda yang menjadi anggotanya. Partai ini memiliki komitmen

untuk

menempuh

jalan

diplomasi

dalam

memperjuangkan

kemerdekaan. Kedua, PKI legal yang dipimpin oleh Mr. Jusuf dan juga Aidit. Ketika pemerintah Republik Indonesia menganjurkan pendirian partai-partai Mr. Jusuf menggunakan kesempatan Ini untuk membangun PKI secara legal. Pada 21 Oktober PKI secara resmi didirikan kembali dengan Mr. Jusuf sebagai pemimpinnya (Gie, 1997:58). Selanjutnya adalah partai buruh, partai ini didominasi oleh alumni pengasingan Digul yang baru pulang dari Australia dan mereka yang baru saja pulang dari negeri Belanda (Edman, 2005:50). Partai dan golongan yang beraliran Marxis berkoalisi dalam gerakan Sayap Kiri. Pasca pengunduran diri Amir Sjarifudin sebagai perdana Menteri, gerakan sayap kiri berubah menjadi Front Demokrasi Rakyat (FDR). Program FDR lebih menekankan pada kepentingan buruh dan tani. Ini terlihat dari minimum program yang dikeluarkan oleh FDR yaitu meminta agar penghasilan petani dan buruh

77

diperbaiki dan rakyat diikutsertakan dalam usaha-usaha perbaikan. Kepada pengungsi, korban perang dan tentara hijrah supaya diberikan perawatan lebih baik. Selain itu ide-ide FDR adalah memperjuangkan pertahanan rakyat dengan mempersenjatai rakyat. Juga diadakan pembersihan-pembersihan agar terbina negara merdeka yang bebas dari pengaruh Blok Barat (Gie, 1997:185). Pada masa Kabinet Hatta, FDR dianggap sebagai anarki yang menggunakan kedaulatan rakyat sebagi pembenaran atas aksi-aksi yang mereka lakukan. Sejak kebinet Amir Sjarifudin jatuh, pihak FDR selalu berusaha untuk merebut kembali kekuasaan, karena berdasarkan dokrin Lenin bahwa kekuasaan negara adalah alat untuk mempermudah jalan menuju komunisme modern berdasarkan teori dasar Marxis. FDR pada akhir bulan Februari 1948 merumuskan rencana-rencana sebagai berikut, 1) kabinet preseidensial harus dibubarkan dan ganti selekas-lekasnya menjadi kabinet parlementer. 2) Kebinet sekarang bukan kabinet ahli, melainkan kabinet Masyumi yang ditutup-tutupi oleh wakil Presiden Hatta. 3) Kabinet pasti tidak mampu melaksanakan empat programnya seperti juga ia tidak memenuhi syarat. 4) FDR tidak mengizinkan Amir Sjarifudin menjadi ketua delegasi dalam perundingan. Amir harus masuk kembali kedalam kabinet sekurang-kurangnya sebagai Menteri Pertahanan (Gie, 1997:189-190). Perjuangan FDR untuk merebut kekuasaan dari tangan nasional mendapatkan dukungan dengan kedatangan Musso (mengenai pemikiran dan pengaruhnya akan dibahas kemudian). Musso dengan resolusi Jalan Barunya merubah tatanan politik Indonesia pada saat itu. Musso melakukan reorganisasi dalam Konferensi PKI pada 27-28 Agustus 1948, dengan menempatkan Musso

78

sebagai Sekretaris Jendral bersama dengan Maruto Darusman, Tan Ling Djie dan Ngadiman. FDR makin radikal dengan kedatangan Musso dan mengancam kedudukan pemerintah. Untuk menghentikan perkembangan PKI pemerintah mulai melakukan gerakan ofensif terhadap PKI. Tindakaan pertama ialah pelepasan Tan Malaka dan tawanan-tawanan politik sayap kiri pada 17 Agustus. Tenaga-tenaga anti-FDR makin bertambah kuat walaupun FDR dengan pimpinan Musso telah menempatkan garis politik radikal, seperti dicita-dicitakan Tan Malaka. Dalam beberapa hal, ide-ide grup yang tergabung GRR (Gerakan Revolusi Rakyat) dengan FDR sama. Akan tetapi, karena persoalan-persoalan prinsipil (Stalinis versus komunisme Nasional) dan emosional mereka saling bermusuhan. Ketika PKI sedang mengambil haluan berputar,

grup GRR berbicara

mengenai rahasia PKI bahwa PKI berkerja sama dengan Belanda untuk menyiapkan Uni Indonesia Belanda. secara khusus Rustam Efendi berbicara tetntang rahasia Setiajid dan Maruto Darusman sebagai orang-orang yang bersepakat di belakang layar dengan pihak Belanda (Gie,1997:229). Rahasia itu mengejutkan politisi Indonesia. Hal ini membuat kedudukan FDR semakin terjepit. Dalam kedaan seperti ini tokoh-tokoh FDR, mengakui tuduhan Rustam Effendi. Amir Sjarufudin mengakui bahwa ia pernah menerima uang dari van der Plass sebanyak f 25.000 untuk menyusun gerakan bawah tanah. Hal ini ia lakukan dalam rangka instruksi Komintern untuk melawan fasisme. Sedangkan Setiajid mengakui bahwa ia bertanggung jawab terhadap ide Uni Indonesia-Belanda.

79

setelah itu anggota-anggta partai Sosialis dan Partai buruh mengakui bahwa mereka merupakan anggota rahasia PKI (Gie, 1997:230). Pengakuan tokoh-tokoh PKI menimbulkan pengaruh yang besar. Apabila sebelumnya Sayap Kiri/ FDR menjadi simbol kerevolusioneran, dengan adanya pengakuan tersebut menjadi terbalik. Orang-orang Sayap Kiri yang menjadi arsitek Renville dan Linggajati (Sjahrir dan Amir Sjarifudin) kemudian dicap sebagai agen-agen Belanda di pemerintahan Indonesia. Meskipun begitu, rencana organisasi Musso berjalan terus. Organisasi-organisasi massa PKI merencanakan kongres koreksi dan merencanakan menempuh garis keras. Pada masa itu PKI bergerak secara radikal. PKI mendorong dilakukannya demonstrasi-demonstrasi dan pemogokan-pemogokan oleh kaum buruh dan petani. Kaum tani didorong supaya mengambil alih ladang-ladang milik para tuan tanah mereka di daerah Surakarta dan kemudian di daerah-daerah lainnya (Ricklefs, 2005:344). Pada bulan September 1948 pertempuran terbuka antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang pro PKI dan pro-pemerintah meletus si Surakarta. Pada tanggal 17 Setember Divisi Siliwangi berhasil memukul mundur PKI dari kota Surakarta. PKI kemudian mundur menuju Madiun dan kemudian bergabung dengan satuan-satuan pro-PKI lainnya untuk menghadapi serangan yang dilancarkan oleh pemerintah. Pada tanggal 18 September para pendukung PKI merebut tempat-tempat yang strategis di daerah Madiun dan membunuh tokoh-tokoh pro-pemerintah dan mengumumkan melalui radio bahwa pemerintahan Front Nasional telah terbentuk (Ricklefs, 2005:344). Pada tanggal 19 September 1948, pemerintah RI di Madiun

80

ditumbangkan oleh FDR/PKI. Dengan tumbangnya pemerintah Republik Indonesia di Madiun, FDR membentuk pemerintahan baru dengan bentuk Front Nasional, yaitu membentuk pemerintahan dari bawah. Pemerintah Indonesia bersikap keras. Musso pada hari-hari pertama pemerintahan Front Nasional berbicara tentang perebutan kekuasaan negara oleh rakyat dari tangan pemerintah SokarnoHatta (Gie, 1997:249). FDR/PKI mengganti istilah Republik Indonesia dengan Republik kerakyatan. Gerakan-gerakan FDR/PKI hanya terjadi di Madiun dan Pati saja, di daerah lain tidak ada perlawanan rakyat dan pemberontakan prajurit progresif. Bahkan PKI Bojonegoro, Sumatera dan Banten tetap setia kepada pemerintahan Soekarno-Hatta. Untuk menumpas gerakan FDR/PKI pemerintah Indonesia mulai melakukan gerakan militer. Opereasi merebut Madiun dilakukan dua arah dari barat dan timur. Pasukan Front Nasional terdesak, pada tanggal 31 Oktober 1948 Musso ditembak mati disebuah kamar mandi di Desa Balong (Gie, 1997:268). Sedangkan kelompok Pada 28 November 1948 Amir Sjarifudin, Kolonel Soedjono, maruto darusman, Sajogo dan anggota PKI lainnya ditangkap. Dengan ditangkapnya para tokoh Front Nasional maka berakhirlah pemberontakan PKI di Madiun. Pada tahun 1951 PKI kembali bangkit dengan dipimpin oleh Dipa Nusantara

Aidit. Aidit menjalankan suatu politik yang bebeda dengan garis

perjuangan komunisme, dima Aidit melakukan sebuah tindakan kompromistis dengan pihak lain. Walaupun cara ini bertentangan dengan komunisme, namun

81

starategi ini dapat membawa PKI ke puncak kejayaan. Namun PKI kembali tergelicir oleh ajarannya sendiri, revolusi. PKI kembali melakuakn pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia, dan kembali gagal. Setelah peristiwa Madiun, PKI kembali vakum. Seiring dengan perubahan kondisi politik, pertahanan, ekonomi dan budaya Indonesia pasca pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949. Masa setelah Peristiwa Madiun merupakan masa dimana PKI berusaha untuk mencari jalan guna menjadikan Indonesia sebagai diktator proletariat. Pada tahun 1951 PKI dipimpin oleh Aidit sampai tahun 1965. Pada masa ini merupakan masa keemasan PKI. Pada masa ini PKI membentuk diri sebagai partai massa dengan basis petani (Edman, 2005:51). Pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) PKI bertindak sebagai oposisi pemerintahan. Dalam setiap kabinet yang dibentuk oleh pemerintah tokoh-tokoh PKI tidak pernah menduduki kabinet. Pada tahun 1954, kongres kelima memutuskan PKI menerapkan suatu strategi yang disebut kerja di kalangan Musuh (KKM). Artinya partai menerapkan strategi yang dikenal dengan singkatan MKTBP, Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan. Metode tersebut terdiri dari tiga bentuk perjuangan, yaitu (1) perang gerilya di desa-desa, khususnya oleh buruh tani dan miskin (2) aksi revolusioner oleh kaum buruh khususnya buruh transportasi di kota-kota (3) kerja intensif di dalam angkatan bersenjata (Sulistyo, 2000:34). Pada pemilu tahun 1955, melahirkan empat partai besar dimana PNI (Partai Nasionali Indonesia) memperoleh suara 22,3%, Masyumi (Majelis Syuro

82

Muslimin

Indonesia)

memperoleh

suara20,9%,

NU

(Nahdatul

Ulama)

memeproleh suara 18,4% dan PKI (Partai Komunisme Indonesia) memproleh 16,4%. perolehan keempat partai tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan antara partai yang kemudian menjadi antar partai. Sehingga setiap kabinet yang terbentuk tidak bertahan lama, posisi PKI selalu menjadi oposisi dari kabinet. Pada masa Demokrasi Parlementer ini PKI tidak pernah menempatkan tokohnya dalam kabinet. Kegagalan

Demokrasi

Parlementer

membuat

Presiden

Soekarno

mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya kembali ke Undang-undang dasar 1945. Dekrit Presiden ini melahirkan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pada masa Demokrasi Terpimpin di dalam perpolitikan Indonesia persaingan ideologi tidak terlalu kentara. Namun yang terjadi adalah perebutan pengaruh. Selama tahun-tahun pertama Demokrasi Terpimpin suatu perimbangan kekuatan yang agak stabil manun sekaligus juga goyah dikembangkan diantara tiga pusat utama yaitu presiden, kepemimpinan Angkatan Darat dan PKI. dengan intensifikasi perjuangan pembebasan Irian Barat di tahun 1960, iklim politik yang ditimbulkan pada saat itu memang mampu menunjang kekuasaan-kekuasaan politik utama untuk mengadakan konsolidasi (Crouch, 1999:46). Menurut Crouch persaingan kekuatan terjadi antara Angkatan darat dan Presiden Soekarno (Crouch, 1999:47). Kedua pihak saling mengonsolidasi kekuatannya masing-masing. Soekarno kemudian merapat ke PKI untuk meraih dukungan rakyat. Pimpipinan Angkatan Darat menganggap bahwa PKI sebagai lawan mereka sesungguhnya dan ingin membatasi potensi partai itu untuk

83

berkembang. Karena soekarno mengakui PKI sebgai salah satu unsur dari Nasakom maka rencana-rencana untuk mengamati perkembangan PKI mulai dilakukan dibeberapa kalangan Angkatan Darat. Soekarno yang menyadari kebutuhannya akan dukungan kuat PKI dari tekanan tentara. Selain itu didasarkan oleh perasaan anti komunisme yang amat dalam di kalangan perwira Angkatan Darat yang mungkin dapat terpancing untuk mengambil langkah-langkah drastis. Pada masa ini PKI menjadi faktor penentu dari pertentangan antara Soekarno dan Angkatan Darat. PKI dibiarkan meneruskan kegiatan-kegiatan sebagai partai yang legal dan para pendukungnya telah memeproleh bagian untuk menduduki kursikuris di badan-badan perwakilan. Pada masa ini PKI melakukan jalan parlementer untuk mendapatkan kekuasaan negara (Crouch, 1999:51). Kesempatan perlindungan dari Presiden Soekarno dimanfaatkan PKI untuk memperbanyak anggotanya. Pada masa ini PKI berhasil memperluas anggotanya dari hanya 8.000 orang pada tahun 1952 menjadi tiga juta orang pada tahun 1964. Selain itu organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI mengalami lonjakan jumlah anggota. Dalam dekade yang sama, anggota organisasi pertani di bawah PKI, Barisan tani Indonesia (BTI), berkembangd ari 800.000 (Septemebr 1963) menajdi 1.500.000 orang pa April 1964. Pada saat yang sama, organisasi sayap pemudanya Pemuda Rakyat beranggotakan 2.000.000 orang, sedangkan organisasi

sayap

perempuannya

Gerakan

Wanita

Indonesia

(Gerwani)

beranggotakan 1.750.000 orang (Sulistyo, 2000:31). Hal ini diakibatkan oleh propaganda yang dilakukan oleh PKI mengenai tiga penyebab kesengsaraan rakyat. Selain itu PKI menempatkan diri sebagai partai yang paling peduli dengan

84

kesengsaraan rakyat, sehingga para petani dan kaum buruh menjadi anggota PKI. namun kelemahannya adalah landasan komunisme para petani dan buruh ridak memadai. Pertentangan antara Soekarno dan Angkatan Darat yang melibatkan PKI berakhir pada pemberontakan 30 September percobaan kudeta yang dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa, dan PKI dituduh sebagai dalang dari kudeta. Pasca peristiwa kudeta tersebut anggota PKI dibantai oleh pihak TNI dan masyarakat yang tidak menyukai PKI, khusunya orang Muslim. Pada hari-hari setelah pemberontakan terjadi pembantai massal anggota-anggota PKI. Menurut laporan CIA yang dikutip dalam Sulistyo bahwa selama enam minggu, tentara Indoneisa terlibat dalam suatu gerakan besar melawan PKI. Anggota dan simpatisan PKI dikumpulkan dan ditawan oleh tentara; sementara yang lain dibersihkan dari berbagai posisi pemerintahan daerah dan di jawa Tengah pengikut PKI dilaporkan ditembak ditempat oleh tentara. Tentara sangat mempertaruhkan prestise dan masa depan ploitiknya dengan gerakan ini. Tentara ingin melarang dan melumpuhkan partai ini untuk selama-lamanya, tetapi sikapnya terhadap Marxisme jauh lebih rumit daripada sekedar anti komunisme (CIA dikutip dalam Sulistyo, 2000:41) Pembantaian massa PKI, selain dilakukan oleh tentara juga dilakukan oleh mayarakat di seluruh Indonesia. Seperti ditulis Crouch setelah pada tanggal 18 Okrober di Bayuwangi Selatan terjadi suatu bentrokan besar antara pendukungpendukung PKI dengan pemuda-pemuda Ansor yang dibantu oleh pemuda Marhaen dari PNI. Kira-kira 35 mayat ditemukan pada tanggal 18 Oktober dan 62

85

orang dikuburkan bersama-sama beberapa hari kemudian (Crouch, 1999:163). Pembantaian massal anggota-angota PKI berlangsung selama satu tahun dalam kurun waktu antara tahun 1965-1966 (Sulistyo, 2000:77). Jumlah korban diperkirakan mencapai 500.000 hingga 600.000 jiwa (Sulistryo, 2000:43). Pasca pembantaian massal PKI dilarang oleh pemerintah Orde Baru. C. Pemikiran Musso tentang Komunisme 1. Sejarah Kehidupan Musso Musso dilahirkan di Desa Pagu kota Kediri pada tahun 1897. Pada mulanya Musso adalah anggota Sarekat Islam Batavia bersama Alimin, Musso terlibat dalam peristiwa Sarekat Islam Afdeling B di Bandung. Nemun setelah itu, Musso menganut pemikiran Stalinis dalam menekankan bahwa hanya boleh ada satu partai dalam kelas buruh (Ricklefs, 2005:344). Musso merupakan salah satu pimpinan PKI pada pemebrontakan 1926. Musso merupakan tokoh penting dalam pemberontakan 1926 dan pemberontakan 1948. Pasca pemberontakan 1926 Musso melarikan diri ke Uni Soviet. Musso kemudian kembali ke Indonesia pada tahun1935 untuk mendirikan PKI ilegal dan bergerak dibawah tanah. Musso berperan dalam menghidupkan kembali PKI, karena tokoh-tokoh yang ia bina pada masa 1935 berperan besar dalam Revolusi Indonesia dan pemberontakan 1948. Musso merupakan orang yang keras, seperti dikatakan oleh Darsono dalam Gie bahwa Musso adalah orang yang senang ”amuk-amukan” (Gie, 1997:6). Musso dididik di sekolah guru di Jakarta dan bersahabat dengan Alimin. Selama masa pendidikannya, ia menajadi murid kesayangan

Dr. Hazeu

(penasehat urusan bumiputra) dan teosofis D. Van Hinloopen Labberton. Musso

86

pernah tinggal di rumah Tjokroaminoto bersama Alimin, Soekarno serta Kartosuwiryo. Sebagai Individu, ia merupakan orang yang cerdas, organisatoris serta penulis politik yang baik. Musso adalah seorang yang keras dan tegas bahkan kadang-kadang nekat. Ketika terjadi peristiwa Sarekat Islam afdeling B, ia ikut didalamnya sehingga membuatnya dipenjara. Selama dipenjara, ia mengalami perlakuan-perlakuan yang menyakitkan hati. Dari sinilah kegetirannya kepada Belanda makin bertambah. Ia menolak memberikan keterangan apapun mengenai Tjokroaminoto dalam hubungan Sarekat Islam Afdeling B. Di penjara pula ia berkenalan

dengan

teman-teman

komunisnya

senasib

yang

melakukan

pemberontakan Sarekat Islam Afdeling B di Bandung. Didalam penjara pula ia mendapatkan pemebelajaran mengenai komunisme secara intensif dari anggota komunis lainnya. Meskipun demikian, ia tidak segera pro-PKI. Dalam pertentangan Semaun dan Agus Salim/Abdoel Muis ia dianggap pro Tjokroaminoto. Ia membagi-bagikan kesetiaan politiknya kepada ISDV (PKI), SI dan Insulinde. Sekeluar dari penjara, van Hinloopen Labberton berniat mengirimnya ke Jepang untuk mengajar dan sebagai asistennnya. Akan tetapi, pemerintah Jepang menolaknya, dengan alasan bahasa Inggris Musso kurang memadai. Selain itu sikap dan catatan penjaran merintanginya (Gie, 1997:8). Musso ikut dalam rapat kilat Prambanan. Rapat Prambanan merencankan pemberontakan. Namun rencana tersebut tidak berjalan lancar. Bahkan Pada Januari 1926 Musso ditangkap oleh Belanda, namun Musso menghilang dan melarikan diri ke Singapura. Disana bersama Alimin dan Subakat, Musso merundingkan kembali Keputusan Prambanan. Musso kemudian pergi ke

87

Moskow untuk membeicarakan keputusan Prambanan, sedangkan Alimin menuju Filiphina untuk menemui Tan Malaka. Tan Malaka tidak menyetujui pemberontakan.

Ketika

Musso

menghadap

Stalin,

Stalin

menolak

ide

pemberontakan sebagai hasil dari rapat Prambanan. Namun hasil pertemuan Musso dengan Stalin terlambat tersampaikan kepada pengurus di Jakarta. Hal ini dikarenakan Musso ditahan selama 3 bulan untuk diindoktrinasi dengan teoriperjuangan revolusioner. Setelah tiga bulan Musso bertemu kembali dengan Stalin, tetapi Stalin tetap melarang terjadinya pemberontakan (Gie, 1997:14) Hal ini tidak membuat Musso menyerah. Seperti ditulis oleh Gie bahwa sebagai orang yang keras Musso tidak menyerah begitu saja. Dalam rapat di Singapura telah diputuskan bahwa jika kiranya Komintern menolak keputusan ini, mereka akan melakukan perjuangan bergerilya. Satu yang menjadi kendala adalah bagaimana cara mengirimkan keputusan ini ke Indonesia. Musso meminta Semaun untuk memberikan nama kontak grup komintern di Indonesia, Dr. Kwa Thoen Sioe tetapi ditolak. Musso tidak menyerah kemudian membujuk asisten Semaun, Iwa Kusumasumantri. Setelah mendapat alamat kontak Dr. Kwa Tjoen Sioe di jakarta, Musso mengirim telegram. Tidak jelas apakah telegram iutu sampai atau tidak. Pasca pemberontakan 1926 Musso pergi ke Uni Soviet untuk memperdalam komunisme. Selain itu Musso menjadi petugas Komintern (Gie, 1997:14). Selama di Uni Soviet Musso hidup menetap di Praha, Chekoslovakia. Disana ia melihat komunisme berkembang seperti yang diterapkan di Uni Soviet, yaitu kelas buruh merupakan fondasi utama dari partai komunis. Setelah ia

88

kembali ke Indonesia pengalamannya di Luar negeri mempengaruhi pemikiran komunis Musso. Pada tahun 1935 Musso kembali ke Indonesia untuk membentuk kembali PKI yang telah hancur pasca pemeberontakan 1926. Atas inisiatif Musso, yang secara rahasia kembali ke Indonesia PKI didirikan kembali secara ilegal dan bergerak secara underground. Selain untuk mendirikan kembali PKI kembali Musso diberi mandat koleh komintern untuk membawa garis komintern. Atas inisiatif pimpinan kaum komunis jang sudah terhimpun kembali didirikan organisasi rakyat yang legal dengan nama Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Gerindo bertujuan untuk melawan bahaya fasisme Jepang yang mengancam Indonesia (Aidit, 1953:14). Ketika Musso datang kembali ke Indonesia, ia memusatkan pekerjaannya di Kota Surabaya. Kemudian membentuk CC PKI baru, terdiri dari Musso, Pamudji, Azis Sukajat dan Djiko Soedjono. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok PKI 35. PKI 35 berjalan dengan lancar. Pada tahun 1938 konsolidasi dalam tubuh PKI terbongkar oleh Belanda. anggota PKI 35 ditangkap dan dibuang ke Boven Digul. Seisanya tidak dapat bekerja secara efektif. Sedangakan Musso sendiri kembali ke Moskow. Pada masa setelah Revolusi Indonesia, Musso kembali lagi ke Indonesia pada 13 Agustus 1948 dengan menyamar sebagai Soeparto sekretaris Seripno Duta besar Indonesia untuk Uni Soviet. Ketika bertemu dengan Seokarno, mereka saling berpelukan. Mereka saling mengenal ketika sama-sama belajar ditempat Tjokroaminoto. Seperi ditulis oleh seorang wartawan yang dikutip oleh Gie:

89

”Soekarno memeluk Musso dan Musso memeluk Soekarno. Mata berlinang, kegembiraan ketika itu rupanya tidak dapat mereka keluarkan dengan kata-kata. Hanya dengan pandangan mata dan roman muka mereka menggambarkan kegembiaraan. Sesudah penyambutan selesai, barulah Bung Karno berkata: Lho, kok masih awet muda?. Jawab Musso: O, ya. tentu saja ini memang semangat Moskow, semangat Moskow selamanya muda”. Menurut Bung Karno Musso adalah orang yang suka berkelahi dan jago pencak silat. Kalau berpidato ia nyincing lengan bajunya (Gie, 1997:218). Kedatangan Musso memiliki arti politis yang penting bagi gerakan komunisme di Indonesia. Ia datang pertama akli ke Indonesia pada 1935, ketika komintern mengubah garis politiknya secara drastis. Garis co dengan kapitalis karena andanya ancaman fasisme. Pada 1947, komintern meninggalkan garis lunak dan kembali kepad garis keras. Musso kembali menjadi utusan komintern untuk Indonesia. Setelah kembali Musso melakukan pembicaraan dengan tokohtokoh FDR/PKI untuk memeberi tahukan garis politik Kominter yang berubah. Kemudan ia mengajukan rencana-rencana baru yang drastis. Musso yang datang bagaikan juru selamat kaum komunisme Indonesia. Pada saat komunisme sedang dalam keadaan frustasi pasca mundurnya Amir Sjarifudin sebagai perdana menteri. Pada 11 Agustus1948 ia tiba, pada 13 Agustus Musso bertemu dengan Soekarno, kemudian 16 Agusuts menyampaikan pesan-pesan dalam menyambut 17 Agustus. Pada tanggal 26-27 Agusuts mengikuti kongres PKI tempat ia mengajukan tesis tentang Jalan Baru untuk Republik Indonesia dan Musso

90

sekretaris Jenderal PKI bersama Maruto Darusman, tan Ling Djie dan Ngadiman.(Gie, 1997:220). Pada tanggal 18 September Musso melakukan pemberontakan terhadap republik Indonesia. Musso mendirikan pemerintahan Front Nasional di Madiun. Namun pemberontakan tersebut berhasil ditumpas oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah

Indonesia

mengerahkan

gerakan

militer

untuk

menumpas

Pemberontakan FDR/PKI di Madiun. Pergerakan TNI membuat pasukan-pasukan pemberontak terpecah-pecah. Setelah pasukan pemberontak terkepung dan terpecah, Musso mengembara seorang diri. Pada 31 Oktober 1948, ketika ia sedang berjalan kaki di Desa Balong ia dihentikan oleh dua orang petugas keamanan desa mereka mencurigai Musso. Musso diminta untuk menunjukkan surat-surat keterangan. Namun Musso secara tiba-tiba menembak pemeriksa. Musso kemudian melarikan diri dengan sebuah dokar. Musso pindah dan menodong penumpang-penumpang dalam mobil. Mereka adalah pasukan-pasukan batalion Sunandar. Walaupun mereka bersenjata, mereka tidak sempat bertindak. Ketika Musso menstarter mobil tersebut tidak menyala. Kemudian prajurit-prajurit yang sebelumnya ditodong oleh Musso balik menodong dan meminta Musso menyerah. Namun Musso tidak menyerah dan berkata ”Engkau tahu, siapa saya? Saya Musso. Engkau baru kemarin jadi prajurit dan berani meminta supaya saya menyerah, walaupun bagaimana saya tetap merah-putih.’’ Karena prajurit tersebut tidak bermaksud menembak mati Musso, Musso melarikan diri ke desa terdekat. Musso bersembunyi di sebuah kamar mandi dan menolak menyerah. Akhirnya ia ditembak mati oleh pasukan Kapten

91

Sumadi. Mayatnya dibawa ke Ponorogo, dipertontonkan kemudian dibakar (Gie, 1997:267-268). 2. Musso dan Komunisme di Indonesia Pemikiran komunis

Musso dipengaruhi oleh pengalamannya hidup di

negara Komunis,Uni Soviet dan Cekoslovakia. Dari kedua negara tersebut ia memperoleh gambaran sebuah neagra komunis didirikan dan dijalankan. Oleh sebab itu Musso berusaha menerapkan komunisme di Indonesia dengan meniru dari Uni Soviet dan Cekoslovakia tanpa melilhat kondisi Indonesia. Pemikiran komunisme Musso secara garis besar tergambar dalam resolusi yang ia susun pada tahun 1948. Resolusi jalan baru merupakan sebuah selfkritik terhadap perjuangan komunisme di Indonesia (Aidit, 1953:23). Seperti tertulis dalam kata pengantar resolusi tersebut bahwa Jalan Baru Djalan Baru” adalah dasar dari fikiran Kawan Musso, seorang seniman revolusioner bangsa Indonesia, seorang Kawan jang djudjur, ichlas, tadjam dan berani. Musso mempuniai tjaranja sendiri dalam melawan imperialisme dan melawan Musuh² Rakjat, jaitu tjara jang keras, tjara jang tidak kenal ampun atau tjara Musso. “Djalan Baru” menggambarkan pada kita apa jang dinamakan tjara Musso itu. Setjara singkat: “Djalan Baru” adalah perdjuangan jang tidak mengenal ampun terhadap oportunisme “Kiri” dan Kanan didalam dan diluar partai (Musso, 1948:1). Ide besar dari Musso yang merupakan garis komintern adalah Front Nasional. Untuk dapat menyelesaikan revolusi nasional maka diperlukan persatuan dari berbagai unsur dari semua golongan yang ada. Kaum komunisme sudah semestinya bersatu dengan angggota-anggota partai dan organisasiorganisasi lain dalam wadah Front Nasional (Gie, 1997:24).

92

Menurut Musso telah terjadi disorientasi dari komunisme di Indonesia. Kebijakan baru komintern tidak dijalankan oleh komunisme di Indonesia. Seperti ditulis dalam jalan baru: Dalam tahun 1935 PKI dibangunkan kembali setjara illegal atas inisiatif Kawan Musso. Selandjutnja PKI ilegal inilah jang memimpin perdjuangan anti-fasis selama pendudukan Djepang. Kesalahan pokok dilapangan organisasi jang dibuat oleh PKI ilegal jalah, tidak dimengertinja perubahan² keadaan politik didalamnegeri sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebenarnja pada saat itulah, PKI harus melepaskan bentuknja jang ilegal dan muntjul dalam masjarakat Indonesia Merdeka dengan terang²an (Musso, 1948:3).

Pertama, ide Front Nasional menurut Musso kesalahan revolusi Indonesia karena bersifat defensif. Ia kemudian mengutip Engels yang menyatakan bahwa revolusi akan gagal jika tidak diadakan perubahan radikal (Gie, 1997:226). Sementara revolusi Indonesia tidak menggunakan perubahan seperti ini. Kedua adalah pimpinan revolusi tidak berada di tengah kelas yang paling revolusioner yaitu kelas buruh. Ketiga adalah bahwa hanya ada satu partai Marxis dalam satu negara. Hal ini merujuk pada terpecahnaya partai komunisme menajadi beberapa partai. Adanya tiga partai buruh sampai sekarang (PKI Ilegal, PBI, dan partai sosialis) yang semuanya dipimpin oleh Parati Komunisme Ilegal, mengakui dasardasar Marxisme –Leninisme dan sekarang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat serta menjalankan aksi bersama ebrdasarkan program bersama, telah mengakibatkan ruwetnya gerakan buruh. Hal ini menurut Musso menimbulkan suatu kesulitan bagi gerakan komunisme. Di kalangan prajurit, kaum Komunisme mempunyai pengaruh penting. Akan tetapi karena adanya tiga Partai kaum buruh, maka kaum proletar dan kaum

93

tani yang bersenjata ini dalam prakteknya tidak bersikap loyal terhadap PKI dan dengan demikian simpati golongan prajurit pada Komunisme tidak dapat diperluas. Di lapangan organisasi, PKI tidak mempunyai akar yang kuat dan dalam di kalangan prajurit. Semua keruwetan dalam lapangan organisasi juga menyebabkan tidak kuatnya PKI dalam gerakan sosial dan kebudayaan seperti olahraga, kesenian, baik dalam lapangan organisasi maupun dalam lapangan ideologi. Jadi menurut Musso Jalan satu-satunya untuk memperbaiki kesalahan pokok itu dengan cara radikal ialah mengadakan hanya satu Partai yang legal dari kelas buruh. Hal Ini berarti dihapuskannya pimpinan PKI yang illegal. Adapun cara mewujudkan fusi ini dengan Menurut Musso adalah sebagi berikut : 1. Membersihkan PKI dari anasir-anasir yang tidak baik. 2. Membentuk Komite Fusi yang berkewajiban: a. Mendaftar anggota-anggota PBI dan Partai Sosialis yang dapat diusulkan dengan segera menjadi anggota PKI. b. Menyiapkan masuknya anggota-anggota lainnya yang masih kurang maju dengan memberi kepada mereka, kewajiban untuk mempelajari buku-buku Marxisme-Leninisme, kursus-kursus, pekerjaan yang tertentu 3. Setelah semua ini selesai, lalu mengadakan Kongres Fusi daripada ketiga Partai, dimana ketiga Partai dilebur menjadi satu dengan memakai nama Partai Komunisme Indonesia dan dipilih Central Comite yang baru secara demokratis.

94

Hal ini menghalangi kemajuan dan perkembangan kekuatan organisasi kelas buruh, juga sangat menghalangi meluasnya dan mendalamnya ideologi Marxisme-Leninisme yang konsekuen. Hal menerangkan bahwa Musso lebih mementingkan sebuah gerakan yang berdasar pada ideologi Marxisme-Leninis dibandingakan dengan tujun komunisme sebenarnya. Hal ini terjadi karena Musso bersifat

dogmatis

dalam

menjalankan

Marxisme.

Semuanya bermaksud

memperhebat perlawanan terhadap penyerang-penyerang fasis, musuh yang paling berbahaya pada waktu itu, bukan saja bagi negeri-negeri kapitalis dan imperialis tetapi juga bagi Uni Soviet, bagi gerakan buruh revolusioner di negerinegeri kapitalis dan imperialis dan bagi gerakan revolusioner dari rakyat di negeri jajahan. Setelah perang dunia II berakhir dengan hancurnya ketiga negeri fasis tadi, maka bagi Partai-Partai Komunisme di negeri-negeri kapitalis dan imperialis dan bagi perjuangan revolusioner di negeri-negeri jajahan sudah tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan kerjasama dengan pemerintahnya masing-masing. Apalagi sesudah ternyata, bahwa kaum borjuis sudah mulai menggunakan cara-cara untuk menindas gerakan kemerdekaan di negeri jajahannya (Musso, 1948:9). Dengan politik luar negeri sepert ini, politk luar negeri yang diterapkan oleh Musso sangat pragmatis dan terkadng opurtunis. Politik partai komunisme menjadi sangat Soviet dan komintern. Selain itu Menurut Musso perlu ditegaskan, bahwa politik reformis yang berasal dari luar negeri ini justru memberi kesempatan berkembangnya aliran reformis yang menguasai politik luar negeri Republik dan yang dipimpin oleh kaum sosialis kanan (Sutan Syahrir). Politik reformis ini dapat dinyatakan dengan

95

dua hal : 1) Mencari keuntungan dan bantuan dengan kerjasama, bukan dengan golongan anti-imperialis melainkan dengan golongan imperialis. Yaitu dengan menggunakan pertentangan-pertentangan di antara imperialisme Inggris dan Amerika dan di antara imperialisme Inggris dan imperialisme Belanda. Pada permulaannya imperialisme Inggrislah yang diajaknya bermain-mata. Dasar daripada politik reformis ini diletakkan dalam Manifestasi Politik Pemerintah Republik November 1945. 2) Menghadapi imperialisme Belanda tidak dengan perjuangan revolusioner dan anti-imperialis, melainkan dengan politik reaksioner atau politik kompromis yang bersemboyan: "bukan kemenangan militer yang dimaksudkan, melainkan kemenangan politik". Jadi bukannya perjuangan dengan senjata yang diutamakan, melainkan perjuangan politik, sedangkan, imperialisme Belanda terus-menerus berusaha memperkuat tenaga militernya (Musso, 1948:11). Berhubung dengan kesalahan-kesalahan yang mengenai azas dalam lapangan organisasi seperti tersebut diatas dan menarik pelajaran dengan sebaikbaiknya dari kejadian di Yugoslavia, maka rapat Polit-Biro PKI memutuskan untuk mengadakan perubahan yang radikal, yang bertujuan supaya : 1. Selekas-lekasnya mengembalikan kedudukan PKI sebagai pelopor kelas buruh. 2. Selekas-lekasnya mengembalikan tradisi PKI yang baik pada waktu sebelum dan selama perang dunia ke-II. 3. PKI mendapat hegemoni (kekuasaan yang terbesar) dalam pimpinan Revolusi Nasional ini.

96

Menurut Musso kaum Komunisme yang membiarkan berkembangnya politik reaksioner ini, telah membuat dua kesalahan : 1) Melupakan pelajaran teori revolusioner, bahwa Revolusi Nasional anti-imperialis sudah menjadi bagian dari Revolusi Proletar dunia. Kesimpulannya menurut Musso ialah, bahwa Revolusi Nasional di Indonesia harus berhubungan erat dengan tenaga-tenaga antiimperialis lainnya di dunia, yaitu perjuangan revolusioner di seluruh dunia, baik di negeri-negeri jajahan atau negeri setengah jajahan, maupun di negeri-negeri kapitalis-imperialis. 2) Kesalahan yang kedua ialah, bahwa kaum komunisme tidak cukup dimengerti perimbangan kekuatan antara Uni Soviet dan imperialisme Inggris-USA, setelah Uni Soviet berhasil dengan sangat cepatnya menduduki seluruh Tung Pai (Mancuria). Dalam pemikiran luar negeri Musso berpendapat bahwa Indonesia harus berhubungan dengan Uni Soviet dalam berbagai bidang. Selanjutnya menurut Musso Uni Soviet merupakan sekutu yang cocok dengan bangsa Indonesia untuk melawan imprealisme. Selain itu Musso juga menganjurkan PKI untuk melakuakn hubungan dengan gerakan-gerakan anti imprealisme di Asia, Eropa dan Amerika, terutama dengan masyarakat Belanda yang progresif (Musso, 1948:17). Sikap anti imperalisme Musso tercermin dari pidatoya pada saat peristiwa Madiun, yang secara tendensius menyerang Soekarno sebagai antek Jepang dan dianggap sebagai penjahat Trotskyis, seperti dikutip dalam Fa’al: Apakah maksud Soekarno cs, eks pedagang-pedagang romusha, telah melepaskan penjahat Trotskyis Tan Malaka cs yang telah mencoba merobohkan kepresidenannya? Dalam tiga tahun ini teranglah pula bahwa Soekarno-hatta ex romusha verkoper, quisling telah menajlankan politik kepitulasi terhadap Belanda, inggris dan sekarang juga akan menjual Indonesia dan rakyat Indonesia kepada imprealism Amerika. Bolehkah

97

orang-orang ssemacam itu bilang bahwa mereka mempunyai hak yang sah untuk memerintah republic kita? Rakyat Indonesia tidak butuh. Rakyat belum lupa semboyan-semboyan Soekarno. Emreka mengerti bahwa kaum dagang romusha tidak becus memrintah Negara. Ooleh karena itu rakyat madiun dan daerah-daerah sekarang akan melepaskan diri dari budakbudak imprelais itu . Soekarno dalam membudak Jepang telah bilang ‘untuk inggris:Linggis, Untuk Amerika: Setrika. Rakyat belum lupa. Bukan Soekarno, bukan Hatta yang melawan Belanda, inggris dan Amerika . ttapi rakyat Indonesia, sendiri (Musso dikutip dalam Fa’al, 2005:57)

Hal yang penting dalam politik dalam negeri bagi PKI, bahwa PKI harus dapat menghalangi hubungan antara pemerintah dengan Imprealisme, yang akan membawa Indonesia kepada keterpurukan. Selanjutnya PKI harus juga berusaha, selekas-lekasnya melikwidasi segala kelemahan Revolusi. Kelemahan itu ialah : Kelas buruh dengan pelopornya, yaitu PKI, belum memegang hegemoni pimpinan Revolusi Nasional. Untuk mewujudkan hegemoni ini maka perlu sekali dipenuhi syarat-syarat yang penting, yaitu adanya organisasi Partai yang rapi dan kuat yang meliputi tiap-tiap pabrik, perusahaan, bengkel, kantor, kampung dan desa, dengan anggota dan kader-kader bagian yang sebagian besar terdiri dari kaum, buruh dan tani-pekerja. Pimpinan Revolusi Nasional, walaupun hegemoninya harus ada di tangan kelas buruh, harus diwujudkan oleh PKI bersama-sama dengan partaipartai atau elemen-elemen lain yang progresif berdasarkan sebuah program nasional yang revolusioner, yang disetujui oleh bagian terbesar daripada rakyat. Dengan demikian dapat terbentuk suatu pimpinan revolusi yang seiya-sekata dan yang erat bekerja bersama dengan dan disokong oleh seluruh rakyat atau setidaktidaknya oleh sebagian terbesar daripadanya. Hingga sekarang Revolusi Nasional belum melandasi alat-alat kekuasaan negara yang lama, yang jiwa, susunan ataupun cara bekerjanya masih sangat berbau penjajahan. Dalam hal ini PKI tidak

98

boleh melupakan pelajaran Marx yang mengatakan, bahwa kewajiban tiap revolusi ialah menghancurkan alat kekuasaan negara yang lama dan menyusun alat kekuasaan negara yang baru. Pemikiran Musso komunisme Musso secara umum tertuju pada komintern. Menurut Ricklsefs Musso adalah seorang penganut Stanlinis dalam menekankan bahwa hanya ada satu partai kelas buruh. hal ini membuktikan bahwa Musso merupakan seorang dogmatis dari komunisme dan komintern. Seperti dalam pidatonya kertika baru datang dari Moskow 1948, Musso memuji-muji Rusia (Gie, 1997:215). Gambaran lain mengenai pemikiran Musso adalah ketika ia kembali ke Indonesia pada tahun 1935, ia ditugaskan untuk membawa garis komunisme baru yang menentang fasisme (Gie, 1997:23). Selain itu dengan melihat pola pergerakan Musso tidak membumi maksudnya adalah Musso kurang memahami masyarakat Indonesia. Ini makin menegaskan bahwa Musso merupakan seorang dogmatis Marxis. D. Pemikiran Aidit Tentang Komunisme 1. Sejarah Kehidupan Aidit Dipa Nusantara Aidit, atau D.N. Aidit lahir pada 30 Juli 1923 di kampung Pagarlarang Tanjung Pandang pulau Belitung. Nama kecil Aidit adalah Ahmad Aidit. Aidit merupakan anak tertua dari tujuh bersaudara. Ayah Aidit adalah Abdulah Aidit merupakan seorang pejabat dalam dinas kehutanan dan kemudian menjadi seorang anggota parlemen dari Masyumi pada tahun 1951 (Edman, 2005:60). Selain itu

Abdullah Aidit seorang pemimpin gerakan pemuda di

Belitung dalam melawan kekuasaan kolonial Belanda dan setelah merdeka pernah

99

menjadi anggota DPR (Sementara) mewakili rakyat Belitung. Abdullah Aidit juga pernah mendirikan sebuah perkumpulan keagamaan Nurul Islam yang berorientasi kepada Muhammadiyah. Aidit mendapatkan pengaruh Marxisme dari Mr. Jusuf. Aidit sangat menghormati Mr. Jusuf sebagai gurunya dan sebagai seorang komunisme yang baik. Aidit sering berdiskusi dengan Wikana dalam persoalanpersoalan politik maupun hal lainnya. Aidit berhasil menyelesaikan sekolah tingkat HIS dan sekolah dagang Manengah Pertama (SDMP) di kempung halamannya. Aidit kemudian dikirim ke Jawa setelah menyelesaikan pendidikannya di HIS dan ditemani oleh pamannya A. Rachman pada tahun 1936. Pada tahun 1939 Aidit menjadi seorang pemimpin dalam Persatuan Timur Muda (PTM). Ditahun yang sama Aidit bergabung dengan Barisan Muda Gerindo dan setahun setelahnya Aidit menjadi salah seorang pemimpinnya bersama-sama dengan Wikana, Ismail Widjaja dan A.M Hanafi. Pada usia tujuh belas tahun Ahmad Aidit merubah namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Pada masa pendudukan Jepang Aidit menjadi Ketua Gerakan Indonesia Merdeka bersama Lukman dan Sidik Kertapati dalam kepengurusan. Selanjutnya Aidit mendirikan barisan buruh Indonesia bersama dengan grup Menteng 31. Aidit dan Lukman melalui gerakan-gerakan pemuda/buruh di Jakarta ikut aktif memimpin pengisian kemerdekaan Indonesia bersama-sama gerakan pemuda lainnya. Aidit ikut berperan dalam melawan pemerintahan Jepang. Pada tahun 1942 Aidit terpilih untuk menduduki posisi wakil ketua dalam Persatuan Buruh

100

Angkutan dan kemudian menjadi pemimpin dalam sekolah Politik generasi Baru sampai dengan tahun 1943. Pada tahun yang sama pada saat ia baru masuk kedalam keanggotaan PKI, Aidit mendirikan Gerakan Indonesia Merdeka (Gerinbom), sebuah organisasi anti fasis yang bergerak di bawah tanah. Organisasi ini ditumpas oleh pemerintahan Jepang pada tahun 1942-1943. pada tahun 1944 Aidit bergabung dengan Angkatan Muda (AM) dan kemudian dengan Asrama Angkatan Baru Indonesia (AABI), sebuah sekolah pendidikan politik yang didirikan oleh departemen propaganda dalam pemerintahan militer Jepang. Disini Aidit mendapatkan kuliah dari para tokoh penting dalam pergerakan nasional, seperti Soekarno, Hatta dan Amir Sjarifudin. Aidit kemudian bergabung ke dalam barisan Pelopor (BP) yang merupakan organ para aktivis yang tergabung dalam Hokokai. Barisan Pemuda kemudian berganti nama menajadi barisan Pelopor Istimewa (BPI). BPI merupakan pasukan pengawal Soekarno. Kedeakatan dengan Soekarno ini memberikan pengaruh besar terhadap sikap nasionalis Aidit (Edman, 2005:63). Aidit berperan serta dalam perumusan kemerdekaan Indonesia. Pada awal 1945 Aidit menjadi seorang aktivis dalam Pemuda Angkatan Baru (PAB), sebuah organisasi yang separuh ilegal yang bertujuan untuk membuka jalan bagi dilakukannya proklamasi kemerdekaan (Edman, 2005:64). Pada akhir September 1945, Aidit bersama Lukman dan Sidik Kertapati ditangkap oleh Kempentai Jepang karena ikut mengorganisasian rapat umum Ikada 19 September 1945. Mereka dimasukan ke penjara Jatinegara. Seminggu kemudian, mereka berhasil melarikan diri dengan bantuan kepala penjara. Pada bulan November Aidit

101

tertangkap oleh tentara Inggris dan ditahan di penjara Glodok. Mereka diserahkan kepad tenatra Belanda yang mebuang mereka ke pulau Onrust selama tujuh bulan (Gie, 1997:58). Setelah lepas dari Penjara Onrust, Aidit pada pertengahan 1946 datang ke Solo. Disana mereka bertemu dengan Nyoto dari PKI Besuki. Lukman ditemui lagi setelah lepas dari penjara. Aidit menghabiskan sebgain besar waktunya pada periode 1946-1948 dengan berkutat dalam berbagai aktivitas organisasi partainya. Pada kongres keempat yang diselenggarakan di Solo terpilih menjadi Committe Central (CC) atau pengurus pusat dan ia terpilih menjadi ketua Fraksi Komunisme dan menjadi anggota sidang KNIP. Pada bulan September 1948 ia terpilih menajdi politbiro partai setelah bekerja sebagai sekretaris dalam dewan eksekutif Front Demokrasi Rakyat (FDR). Pada saat terjadi Peristiwa Madiun 1948 Aidit melarikan diri ke Singapura. Aidit diangkat sebagai pemimimpin PKI pada tahun 1951. Pengambilalihan kepemimpinan dalam PKI yang dilakukan oleh kelompok Aidit memunculkan berbagai perubahan besar dalam sejarah perjalanan partai. Pada tahun 1951-1965 Aidit menjadi ketua CC PKI.. Ketika kembali ke Indonesia pada awal 1950-an. Situasi Indonesia sudah sejak jauh berbeda. Sukarno membuka pemahaman rekonsiliasi terhadap seluruh komponen yang ada dalam

kehidupan

bernegara

dari

kelompok

ideologi

manapun,

untuk

mempertahankan bersama keutuhan dan kemerdekaan dari neo-kolonialisme dan imperialisme (Nekolim). Anjuran Sukarno tersebut, membuka ruang bagi tokohtokoh PKI muda untuk membangun kembali organisasinya. PKI yang sempat

102

dibangun oleh tokoh tua, Alimin dan Pono. Kemudian berhasil direbut oleh tokoh yang lebih muda: Aidit, Nyono, Waluyo dan lain lain. Jabatan tertinggi dalam kepartaian yaitu Sekretaris Djendral dipegang oleh D.N Aidit. Dibawah pimpinan D.N Aidit, PKI mulai menggalakkan kembali membangun kinerja organisasinya. PKI menjelaskan kepada komponen bangsa lainnya bahwa partainya adalah partai kader yang mengedepankan Indonesia yang bermartabat. Aidit rajin membangun organisasinya secara sistematis, dengan masa garapannya meliputi masa tani dan buruh terutama yang berasal dari status sosial menengah-kebawah. Secara khusus Aidit menyebut partainya sebagai partai ploretariat, partainya rakyat banyak. Untuk membela partainya terhadap peristiwa madiun 1948. Aidit kemudian menulis pembelaan partainya lewat tulisan Menggugat peristiwa Madiun, sebuah tulisan yang isinya menyebutkan bahwa saat itu PKI adalah pihak yang diprovokasi oleh Hatta dan menjadi korban. Meskipun ia seorang Marxis dan anggota Komunisme Internasional (Komintern), Aidit mengikuti paham Marhaenisme Soekarno dan membiarkan partainya berkembang tanpa menunjukkan keinginan untuk merebut kekuasaan. Sebagai dukungannya terhadap Soekarno, ia berhasil menjadi menjadi Sekjen PKI hingga Ketua. Di bawah kepemimpinannya PKI menjadi partai komunisme ketiga terbesar di dunia, setelah Uni Soviet dan RRT. Ia mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat, seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia (BTI), dan Lekra. Dibawah pimpinan Aidit PKI mengalami kemajuan pesat. Pada tahun 1952, setahun setelah Aidit mengambil laih pimpinan partai, PKI hanya memiliki

103

anggota kurang dari 8.000 orang. Pada tahun 1964 PKI mengklaim memiliki tiga juta anggota (Sulistyo, 2000:31). Dalam kampanye Pemilu 1955, Aidit dan PKI berhasil memperoleh banyak pengikut dan dukungan karena program-program mereka untuk rakyat kecil di Indonesia. Dalam dasawarsa berikutnya, PKI menjadi pennyeimbang dari unsur-unsur konservatif di antara partai-partai politik Islam dan militer. Pada tahun 1965, PKI menjadi partai politik terbesar di Indonesia dan menjadi semakin berani dalam memperlihatkan kecenderungannya terhadap kekuasaan. Pada tanggal 30 September 1965, terjadilah tragedi nasional yang dimulai di Jakarta dengan diculik dan dibunuhnya enam orang jenderal dan seorang kapten. Peristiwa ini lebih dikenal sebagai Peristiwa G-30-S/PKI. Pada tanggal 30 September satu batalyon pengawal istana yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, satu batalyon dari Divisi Deponegoro, satu batalyon dari Divisi Brawijaya dan orang-orang sipil dari pemuda rakyat PKI meninggalkan pangkalan udara Halim. Mereka pergi untuk menculik Nasution, Ahmad Yani, Parman dan empat jenderal senior angkatan darat lainnya dari rumah-rumah mereka di Jakarta (Ricklefs, 2005:427). Pihak

militer

melakukan

tindakan

refresif

dalam

menumpas

pemberontakan ini. Aidit sendiri melarikan diri ke Yogyakarta (Ricklefs, 2005:429). Kemudian tertangkap di Solo pada tanggal 22 November 1965 (Pusponegoro & Notosusanto, 1993:401) lalu dibawa oleh sebuah batalyon Kostrad ke Boyolali dan ditembak mati.

104

2. Aidit dan Komunisme di Indonesia Aidit merupakan salah satu kader produk lokal. Secara garis besar pemikiran komunisme Aidit berbeda dengan dasar ideologi Marxisme. Pada bulan Januari 1951 Aidit mulai memimpin PKI, bersama Lukman, Nyoto dan Soedisman. Aidit menekankan bahwa Marxisme adalah suatu pedoman untuk bertindak, bukannya dogma yang kaku. Kepemimpinannya membawa suatu pragmatisme baru bagi PKI yang memungkinkan partai ini segera menajdi salah satu partai politik terbesar, pada mulanya basis PKI terutama adalah kaum buruh perkotaan dan perusahaan pertanian yang diorganisasikan melalui federasi Serikat SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), yang sepenuhnya dikendalikan oleh PKI. Kemudian partai ini melebarkan sayap kesektor-sektor kemasyarakatan lainnya, termasuk kaum tani yang menjadikannya kehilangan banyak sifat proletariat. Pada masa Aidit PKI berhasil meraih anggota yang begitu besar yaitu pada tahun 1964 PKI memiliki anggota sekitar tiga juta orang (Sulistyo, 2000:31). Menurut Hermawan Sulistyo hal ini dikarena PKI pada masa Aidit melancarkan strategi yang radikal dan agresif sehingga menarik lebih banyak pengikut dan simpatisan dalam waktu singkat. Kedua PKI mengubah taktiknya dari perjuangan bersenjata menjadi front kesatuan (Sulistyo, 2000:32). Aidit berpendapat bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang bersifat semi kolonial dan semi feodal seperti ditulis Aidit Atas dasar persetudjuan KMB pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan apa jang dinamakan ”penjerahan kedaulatan” oleh Netherland kepada Indonesia. Persetudjuan KMB ini, sebagaimana djuga persetudjuan Linggardjati dan Renville adalah persetudjuan kolonial, tidak dibikin dalam

105

perundingan atas dasar kedudukan jang sama. Ini kelihatan dari isi persetudjuan KMB jang hina itu. Dengan diterimanja persetudjuan KMB oleh pemerintah Indonesia kaum imprealis Belanda berhasil mempertahankan pengawasanja atas Indonesia. Indonesia mendjadi anggota dari apa jang dinamakan Uni Indonesia-Belanda dibawah naungan Ratu Belanda (Aidit, 1953:27). Dalam memandang pemerintah Aidit bersifat pragmatis dengan tetap berpedoman pada Marxisme-Leninisme dengan disesuikan dengan kondisi yang ada. Dalam menentukan sikap politikja PKI senantiasa berpedoman pada Marxisme-Leninisme dan berdasarkan perimbangan kekuatan sosial jang ada. PKI wadjib senantiasa memperhitungkan keadaan sosial jang tidak stabil di Indonesia. Berdasarkan inilah PKI bisa mempujai tiga matjam sikap terhadap pemerintah-pemerintah sebelum demokrasi rakjat. Pertama, djika pemerintah itu sangat reaksioner seperti pemerintahHatta, Natsir dan Sukiman, PKI memobilisasi seluruh rakjat untuk mendjatuhkan pemerintah reaksioner itu dan untuk mendirikan pemerintahan jang madju atau agak madju. Kedua, djika pemerintah itu agak madju seperti pemerintah Wilopo dalam waktu-waktu ketika ia dibentuk, PKI bisa memberikan sokongannja sampai batas-batas jang tertentu, walaupun PKI sendiri tidak ikut didalamja. Ketiga, djika pemerintah itu adalah front persatuan, artija pemerintah jang terdiri dari elemen-elemen demokratis termasuk partai komunisme, seperti pemerintahan-peremrintahan Republik Indonesia selama Revolusi Rakjat 1945-1948, dengan sendirinja PKI memberikan sokongganja (Aidit, 1953:46).

Namun konsep-konsep Marxime oleh Aidit di Indonesiakan dengan konsep tiga sebab kesengsaraan rakyat. Pertama, para impralis, terutama imprealism Amerika, merupakan musuh utama rakyat progresif di seluruh dunia. Kedua, di desa-desa terdapat tujuh setan, yaitu: (1) setan tuan tanah yang menolak melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang pokok agraria (UUPA) dan undang-undang bagi hasil (UUBH); (2) Setan Pejabat yang membela kepentingan setan tuan tanah; (3) setan tengkulak yang memeras para petani; (4) kapitalis birokrat yang menyalahgunakan kekuasaanya untuk memeprkaya diri dengan cara

106

mengeksploitasi petani; (5) bandit desa yang menjadi antek dan kaki tangan tuan tanah; (6) rentenir; (7) penghisap darah rakyat yang menjebak petani menjadi pengutang sumur hidup. Ketiga, dikota-kota ada tiga setan kota, sipil dan militer, yaitu: (1) kaum kapitalis birokrat; (2) para penggelap (3) pejabat korup (Sulistyo, 2000:39-40). Orientasi perjuangan Aidit lebih pada perbaikan kehiduapn kelas buruh dalam jangka pendek. Jadi, dia menyatakan bahwa kaum komunis dapat berkerja sama dengan kaum borjuis kecil-kecilan dan kaum borjuis nasional melawan kelas borjuis komprador dan kelas feodal. Akan tetapi partai politik yang didukung oleh borjuis pribumi adalah partai Masyumi yang para pemimpinnya bersikap anti komunisme. Oleh karena itu PKI menganggap bahwa Masyumi merupakan borjuis komprador. PNI yang lebih bersifat birokratis daripada borjuis ternyata lebih dapat menerima rayuan PKI dan oleh karenanya PNI diidentifikasikan oleh Aidit sebgai partai kaum borjuis nasional. Ketika Nahdatul Ulama memisahkan diri dari Masyumi maka Aidit merasa lega untuk memandang NU sebagai partai borjuis, yang dalam bebrapa hal memang demikian adanya. Strategi Aidit dalam mencari sekutu di aliran-aliran politik lainnya mengandung arti bahwa sebenarnya PKI menyesuaikan diri dengan srtuktur sosial yang didalamnnya kesetiaan budaya, agama, dan ploitik bersifat vertikal datau komunal daripada horizontal seperti pada masyarakat yang sadar kelas. Dengan menyesuaikan diri dengan cara ini, maka pada dasarnya PKI menghalangi setiap usaha merangsang suatu kesadaran yang lebih besar yang akan mengabaikan kesetiaan komunal dan partai yang ada.

107

Salah satu penyesuaian yang dilakukan oleh Aidit adalah dengan mengikuti Pemilihan Umum pada masa Demokrasi Parlementer. Hal ini dilakukan sebagai upaya menyesuikan perjuangan politik, terutama dalam kaitannya dengan masih berlangsungnya perjuangan dalam meraih hegemoni di dalam koridor kekuasaan politik di Indonesia. Seperti ditulis oleh Aidit bahwa PKI pada masa Demokrasi Parlementer ambil bagian membangunkan semangat rakyat untuk aktif dan sungguh-sungguh menghadapi pemilihan umum yang akan datang (Aidit, 1954:20). Selanjutnya Aidit menjelaskan bahwa pemilu bukan Melalui pemilihan umum ini kami tidak bertudjuan untuk mentciptakan sebuah revolusi baru, namun kami hanya berdjuang demi kebebasankebebasan berdomkrasi jang lebih luas lagi, demi terwujudnya sebuah pemerintahan jang demokratis yang tidak bertindak sewenang-wenang terhadap gerakan rakyat, sebagian demi menciptakan sebuah situasi yang menjanjikan pembangunan gerakan rakjat tersebut dalam mempertahankan kemerdekaan nasional, perdamaian, demokrasi dan kehidupan yang lebih baik...pemilihan umum tersebut tidak akan mengambil peranan revolusi (Aidit, 1955:211). Strategi Aidit bersifat defensif, karena PKI secara luas tidak dipercaya oleh banyak pihak dikalangan elite politik dan militer. Tujuan utamanya adalah melindungi partai dari pihak yang mengharapkan kehancurannya, apapun penyesuaian-penyesuain teoritis atau aliansi-aliansi politik yang mungkin di tuntutuntuk itu. Aidit sangat berhasil mempertahankan PKI selama hampir lima belas tahun, tetapi usaha ini membawa partai ini ke jalan yang aneh. Akhirnya, apa yang dipertaruhkan lebih merupakan masa depan PKI sebagai suatu organisasi daripada masa depan kelas butuh atau komunisme sebagai ideologi politik. Bagaimanapun juga sebagain besar lawan-lawan partai ini memandangnya sebagai sikap ideologi yang ekslusif dan ancaman. Menurut keyakinan mereka

108

diakibatkan oleh sikap komunisme terhadap agama dan dominsi elite militer dan politik yang masih mapan. Aidit berfikir untuk mempertahankan partai maka harus berkolaisi, ketika PNI memutuskan untuk keluar dari koalisi (Ricklefs, 2005:397). Aidit memutuskan untuk mencari dukungan Sukarno. Partai menjadi semakin besar namun mengorbankan suatu yang fundamental yaitu sifat militannya. Ideologi bagi Aidit tidak relevan untuk masyarakat pada masa itu yang melarat. Maka untuk lebih membumikan Marxis-Leninis maka Aidit memutuskan untuk bekerja bersama rakyat. Seperti ditulis Edman, Aidit menekankan bahwa sebenarnya rakyat tidak menginginkan perbaikan-perbaikan dalam banyak hal dalam kehidupan mereka. Mereka menginginkan tahu, mereka menginginkan jamu mereka menginginkan kecap, mereka menginginkan tempe dan sebagainnya (Leclerc dikurip dalam Edman, 2005:77). Disini dapat dipilih adanya suatu pendangkalan nilai ideologi dan Aidit lebih mementingkan aspek praktis dan berfikir jangka pendek. Aidit berpandangan perlunya mengorganisasikan sebuah front nasional bersatu yang akan digunakan mencapai tujuan PKI secara lebih efektif. Aidit menilai

bahwa untuk

dapat

memperjuangkan

komunisme partai

harus

dipertahakan, oleh sebab itu Aidit melakukan berbagai cara untuk tetap bertahan salah satunya adalah dengan berkoalisi dan berperlemen. Dengan alasan untuk dapat mempertahankan partai dari kehancuran maka PKI harus menyesuikan diri dengan kondisi yang ada. Meskipun sangat diperlukan pada tingkat praktikal, akan tetapi dengan pendekatan ini penerapan secara konsisten ideologi Marxisme

109

dan Leninis terpaksa juga tidak dapat dilakukan, yang pada akhirnya memaksa PKI untuk berkompromi dengan situasi. Bagi Aidit keharusan untuk melakukan kompromi bukan suatu masalah yang serius, ia bahkan lebih melihatnaya sebagai hanya sebuah penyesuaian ideologi Marxisme Leninisme dengan situasi Indonesia, seperti dikatakn oleh Aidit dalam Edman bahwa menerapkan prinsip-prinsip Marxisme-Leninisme dalam keadaan yang nyata di negara atau dengan kata lain melakukan Indonesianisasi terhadap Marxisme-Leninisme dan dengan berpijak pada landasan tersebut akan ditentukan secara kreatif bentuk kebijakan dan taktik perjuangan dan bentuk organisai partai (Aidit dikutip dalam Edman, 2005:102). Politik kompromi ini tercermin juga dalam pemilu tahun 1955, diamana NU memperoleh suara yang sama dengan PKI, namun Aidit dapat mentolelir karena dalam pidatopidato tokoh NU menunjukkan sebuah sikap toleransi. Menurut Aidit kerjasama dengan partai-partai yang berideiologi Islam dan Nasionalis, seperti dikatakan Aidit Adalah keliru djika kaum komunisme nmenolak kerdjasama dengan semua partai dan semua pemimpinnja Nasionalis dan Islam. Sebalikjalah jang benar kita harus tidak henti-hentija mentjari kontak-kontak untuk mengadakan kerdjasama jang erat berdasarkan suatu program kongkrit jang tertentu (Aidit, 1954:29)

Pada

masa

Demokrasi

terpimpim

(1960-1965)

PKI

di

bawah

kepemimpinan Aidit masih menjalankan politik kompromi. Kegagalan PKI untuk menjadikan diri sebagai partai kuat dan untuk mengatasi lawan politiknya, memaksa PKI untuk kembali berkompromi. Pada demokrasi terpimpin PKI berkoalisi dengan Presiden Soekarno.

110

Dalam usahanya mencapai tujuan komunisme maka PKI mengusulkan adanya land reform atau revolusi agraria. Land reform ini bertujuan untuk menghapuskan dua buah sistem hukum yang berbeda yang berlaku di Indonesia yakni sistem hukum adat dan sistem hukum barat. Dibawah undang-undang agraria yang berlaku tersebut praktik-praktik hukum barat akan ditinggalkan sepenuhnya dan hanya sistem hukum dan hanya sistem adat yang akan diterapkan (Edman, 2005:150) Mortimer mengemukakan bahwa dalam upaya pengenalan undang-undang pokok agraria kembali PKI memainkan kegemaranya, yakni politik konsensus atau lebih tepatnya politik penyelamatan diri. Permasalahan yang harus dihadapi oleh PKI dalam menjalankan land reform adalah kepemilikan tanah secara perorangan sebagai suatu hal yang penting dalam berlanjutnya pemberlakuan isntrumen-instrumen tradisional dalam hal kepemilikan tanah. Dengan kata lain kepermilikan tanah berkaitan dengan unsur tradional masyarakat. Unsur tradisonal sulit dihilangkan dalam masyarakat. Situasi ini memaksa dilakukannya interpretasi yang berbeda. Menurut Aidit untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan feodalisme, untuk menuju kepada penghapusan feodalisme maka salah satu caranya adalah dengan land reform. Seperti digambarkan oleh Aidit bahwa sebagian besar dari para buruh tani, dengan berdasarkan berbagai pengalaman mereka setelah kemenangan revolusi agraria, akan sampai pada kesimpulan bahwa menggabungkan tanah sempit dan segala perlengkapan yang mereka miliki ke dalam sebuah pertanian kolektif besar yang lebih luas yang mencakup wilayah yang luas dan mendapatkan bantuan dari nengara dalam bentuk traktor-traktor, mesin-mesin permanen dan

111

alat-alat pertanian lainya. Dengan kata lain, para buruh tani kita akan mengikuti pola pertanian kolektif tersebutyang merupakan jalan menuju pembangunan masyarakat sosialis. Berbagai pengalaman para petani, yang didukung oleh kepemimpinan dan berbagai pelatihan yang dilakukan oleh partai akan menyadari akan hal tersebut sehingga mereka secara sukarela akan meninggalkan prinsipprinsip kepemilikan tanah secara perseorangan (Aidit, 1959:116). Selain kepada buruh dan petani Aidit juga menaruh perhatian pada nelayan. Menurut Aidit, buruh nelayan dan nelayan miskin bekerjasama dengan para nelayan menengah adalah kekuatan-kekuatan penggerak revolusi dan oleh karena itu juga harus dibangkitkan, diorganisasikan dan dimobilisasi ke dalam aksi-aksi untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik dan kebebasan-kebebasan berdemokrasi, dan dalam perjuangan untuk menyelesaikan kemerdekaan nasional. Selain dengan cara pendekatan dan pemberian pengarahan kepada petani, PKI juga berusaha dalam parlemen. Pada akhir tahun 1957 dan 1958 PKI berhasil meloloskan undang-undang yang didalamnya mencakup banyak tuntutan yang telah menjadi tuntutan PKI selama ini (Edman, 2005:1946). Undang-undang yang pertama adalah undang-undang tentang pembagian hasil panen yang merupakan versi kedua dari sebuah undang-undang yang diajukan ke pada parlemen oleh PKI dan para anggotanya yang duduk di parlemen. Versi pertama undang-undang ini menuntut adanya pembatasan biasaya sewa tanah sampai dengan 10% atau setinggi-tingginya 30% dari nilai seluruh hasil panenan dan yang memberikan bentuk perlindungan keamanan lainnya bagi para penyewa dan para petani penyewa yang membayar sewanya dengan hasil panenan namun undang-undang

112

ini gagal diloloskan. Undang-undag ini kemudian direvisi dan pembagian hasil panena minimun dengan perbandingan 50:50 dan berbagai kesepakatan lainnya yang menguntungkan para penyewa tanah, versi kedua ini kemudian diterima sebagai undang-undang. Namun, Usaha land reform yang dilakukan PKI tidak berjalan dengan lancar. Petani yang menjadi terpecah belah dan hanya mementingkan tanah mereka. Hal ini dikarenakan PKI melupak aspek yang penting dalam gerakan Marxis, yaitu pandangan militan dikalangan petani terhadap upaya pencapaian tujuan-tujuan mereka. Aidit dalam usahanya merebut kekuasaan tidak pernah menggunakan kekerasan bersenjata. Seperti diugkapkan oleh Mortimer meskipun orang-orang komunisme telah memikirkan jalan menuju ke puncak, penggunaan kekerasan massa sebagai bagian dari rencana mereka tak pernah lagi dilakukan sejak tahun 1951. (Mortimer, 1972:64). Semua dilakukan dengan cara damai dengan cara berkompromi dengan pihak lain. Seperti pada penyelesaian konflik land reform, pertikaian dengan Masyumi, berkoalisi dengan Soekarno, semua dilakukan dengan kompromi. Bahkan dengan melanggar dasar dari ideologi Marxis -Leninis sendiri. Namun hal itu bagi Aidit tidak terlau dianggap serius, karena menurut Aidit rakyat tidak butuh ideologi Marxis-Leninis yang rakyat butuhkan adalah sebuah realitas. Namun disini Aidit mengambil sebuah langkah besar dengan mengorbankan segi radikal dari gerakan komunisme demi hal yang praksis. Sehingga hal ini menimbulkan partai merubah orientasi partai, partai hanya berfikir untuk menyelesaikan persolah buruh dan tani dengan instan. Pada intinya

113

komunisme Aidit adalah komunisme kompromi. Politik kompromi Aidit berakhir pada pemberontakan 1965. Pemikiran komunisme Aidit yang menempuh jalan damai dalam menuju puncak kekuasaannya, dimana dengan menempuh jalan itu PKI telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan banyak hal dalam teori-teori tradisional Marxisme dan Leninisme dan sangat bertentangan dengan pendekatan komunisme kaum Maois. PKI gagal menyelesaikan sejumlah persoalan oportunisme kanan dan adanya persekutuan dengan kaum borjuasi nasional menyebabkan Partai Komunisme Indonesia pada masa Aidit melenceng dari landasan fundamental Marxisme-Leninisme. Aidit lebih bergerak seperti gerakan revisionis dimana dalam usaha merebut kekuasaan negara melakukan parlemen daripada MarxismeLeninisme. E. Perbandingan Pemikiran Musso dan Aidit Perbedaan pemikiran Musso dan Aidit disebabkan oleh perbedaan pengalaman keduanya menegnai komunisme. Musso yang pernah hidup di Uni Soviet dan Chekoslovakia setelah pemberontakan 1926, banyak belajar dan mellihat bagaimana negara komunis di jalankan. Sedangkan Aidit merupakan produk lokal, yang tidak pernah hidup di negara komunis dalam waktu lama. Perbedaan ini pada akhirnya mempengaruhi cara pandang keduanya terhadap komunisme. Dimana Musso memandang penting paham komunis dipahami oleh para buruh, sedangkan Aidit memandang bahwa perbaikan kondisi ekonomi kaum buruh dan petani lebih penting daripada pemahaman terhadap komunisme.

114

Pemikiran komunisme Musso dan Aidit memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan pemikiran tersebut disebabkan oleh perbedaan latar belakang pemahaman komunisme. Musso belajar komunisme di Uni Soviet, sedangakan Aidit memahami komunisme di Indonesia. Perbedaan latar belakang komunisme ini menyebabkan perbedaan cara pandang dalam mempraktekan komunisme di Indonesia. Musso yang belajar di Uni Soviet begitu memahami teori Marxis namun tidak memahami kondisi di Indonesia. Sedangkan Aidit sebaliknya tidak terlalu memahami teori Marxis tetapi mengerti kondisi di Indonesia sehingga ia berusaha untuk meng-Indonesiakan teori komunisme. Kondisi politik, pertahan keamanan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat Indonesia yang berbeda turut mempengaruhi pola pikir Musso dan Aidit. Secara garis besar pemikiran Musso dan

Aidit dapat dibedakan dari

tataran teori dan praktek. Pada tataran teori Musso memandang penting pemahaman akan ideologi Marxis-Leninis (komunisme). Ideologi Marxis-Leninis merupakan sebuah ilmu yang tinggi dan harus dipelajari oleh kaum komunisme. Ideologi meneguhkan keyakinan, menajamkan kewaspadaan, membesarkan keberanian dan memudahkan pekerjaan partai. Menurut Musso partai Komunisme yang benar-benar berdasar pada pelajaran Marx, Engels, Lenin dan Stalin tidak mudah jatuh dalam kebingungan dan bagaimanapun juga sulitnya keadaan dan suasana politik Partai komunisme. Musso menganjurkan kepada setiap anggota komunisme untuk memabca dan mempelajari secara sistematis teori revolusioner dan diwajibkan mengadakan kursus-kursus dikalangan buruh dan kaum tani. Supaya buruh dan tani dapat mempraktekan teori komunisme. Teori yang tidak

115

dihubungkan dengan massa, tidak dapat merupakan kekuatan, akan tetapi sebaliknya teori yang direlisasikan merupakan kekuatan yang kuat (Musso, 1948:25). Sedangakan Aidit memandang bahwa sebenarnya rakyat tidak menginginkan teori-teori Marxis-Leninis. Sebaliknya mereka justru menginginkan perbaikan-perbaikan dalam benyak hal dalam kehidupan mereka. Menurut Aidit di Indonesia dan Asia Tenggara belum penting untuk membicarakan sistem Komunisme, yang penting bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara adalah kemerdekaan nasional dan perdamaian (Aidit dikutip dalam Edman2005:88). Perbedaan dalam tataran teori berdampak pada pelaksanaan komunisme di Indonesia. Musso memperlihatkan sebuah pandangan yang tegas mengenai pergerakan dan arah perjuangan komunisme. Musso berpandangan bahwa kemerdekaan dan perubahan sosial masyarakat Indonesia hanya dapat dilakukan dengan cara revolusi. Musso menganggap bahwa revolusi 1945 merupakan revolusi Demokratis borjuis. Musso mengatakan bahwa kaum komunisme tidak boleh melupakan bahwa kewajiban PKI dalam tingkatan penyelesaian Revolusi Nasional atau Revolusi Demokratis Borjuis Tipe Baru, sebagai tingkatan persediaan untuk revolusi selanjutnya, yaitu revolusi sosialis atau revolusi proletar (Musso, 1948:23). Artinya bahwa revolusi nasional Indonesia merupakan bagian dari revolusi proletar dunia yang dipimpin oleh Uni Soviet. Musso mengatakan bahwa revolusi akan gagal jika tidak dilakukan perubahan secara radikal. Selain itu Menurut Musso pemimpin dari revolusi adalah kelas buruh. Pendorong Revolusi Nasional sekarang ini ialah Rakjat progresif dan anti-imperialis

116

seluruhnja terutama sekali kelas buruh sebagai pemimpinnya dan kaum tani sebagai sekutu kelas buruh (Musso, 1948:23). Musso tidak menyetujui langkah kaum reformis yang melakukan kerjasama dengan kaum imprealis. Menurut Musso kaum reformis ini hanya Mencari keuntungan dan bantuan dengan kerjasama, bukan dengan golongan antiimperialis melainkan dengan golongan imperialis. Kaum reformis menggunakan pertentangan-pertentangan di antara imperialisme Inggris dan Amerika dan di antaranya ada Belanda. Dasar daripada politik reformis ini diletakkan dalam Manifes Politik Pemerintah Republik November 1945. Kaum reformis menurut Musso menghadapi imperialisme Belanda tidak dengan perjuangan yang konsekuen revolusioner dan anti-imperialis, melainkan dengan politik reaksioner atau politik kompromis yang bersemboyan: "bukan kemenangan militer yang dimaksudkan, melainkan kemenangan politik". Jadi bukannya perjuangan dengan senjata yang diutamakan, melainkan perjuangan politik, sedangkan, imperialisme Belanda terus-menerus berusaha memperkuat tenaga militernya (Musso: 1948:11). Sedangkan Aidit memilih untuk melakukan kompromi terhadap kondisi Indonesia. Secara tidak langsung Aidit telah melakukan kerjasama dengan pihak imprealis, karena Indonesia pada masa demokrasi liberal bekerja sama dengan pihak Amerika dan Inggris. Pada masa demokrasi liberal Aidit memutuskan untuk berjuang di dalam parlemen. Hal ini menyebabkan PKI tidak dapat menerapkan ideologi Marxis-Leninis secara konsisten. Menurut Aidit keharusan untuk melakukan kompromi bukan merupakan sebuah hal yang serius ia memandang

117

bahwa hal tersebut merupakan proses proses penyesuaian ideologi Marxis-Leninis dengan kondisi Indonesia, seperti ditulis Aidit: ...menerapkan prinsip-prinsip Marxisme-Leninisme dalam keadaan njata di negara kita atau dengan kata lain melakukan proses Indonesianisasi terhadap Marxisme-Leninisme dan dengan berpijak pada landasan tersebut akan ditentukan secara kreatifuntuk kebijakan dan taktik perjuangan dan bentuk organisasi partai kita (Aidit, 1963:85-89) Pada masa demokrasi terpimpin PKI melakukan kompromi dengan ikut serta

dalam

pemerintahan

parlementer.

Meskipun

sistem

pemerintahan

parlementer ini adalah suatu sistem pemerintahan yang bersifat borjuis. Dalam hal ini Aidit menekankan bahwa PKI akan mempertahankan sistem demokrasi parlementer bukan hanya karena sistem politik tersebut lebih baik daripada sistem politik yang jelas-jelas diktatorial yang borjui, tetapi juga karena sistem ini berkaitan secara langsung dengan perjuangan massa rakyat demi kepentingan sehari-hari mereka dan demi sebagain tuntutan kaum buruh dan tani (Aidit, 1959:310). Namun PKI selama demokrasi parlementer tidak pernah masuk kedalam kaninet. PKI bergerak diluar kabinet dan menajdi oposisi. Kegiatan PKI hanyalah terbatas untuk mendukung atau mengkritik kabinet yang ada dalam pemerintahan. Pada masa demokrasi parlementer PKI mengikuti sebuah pemilihan umum. Dengan mengikuti pemilihan umum dan ikut serta dalam pemerintahan parlementer Aidit telah memasukan PKI kedalam gerakan kaum reformis. Hal ini berbeda dengan pandangan Musso bahwa perubahan harus dilakukan secara radikal. Pada masa demokrasi terpimpin PKI kembali melakukan kompromi. PKI mendekati Soekarno sebagai Presiden. PKI menggunakan kekuasaan aprlemen

118

untuk mewujudkan kesejahteraan kaum buruh dan tani, sebagai contoh Aidit mengusulkan diiadakanya land reform (reformasi agraria). Tujuan land reform di Indonesia adalah untuk menghapuskan dua buah sistem hukum yang berbeda yang berlaku di Indonesia, yakni sistem hukum adat dan sistem hukum barat. Dibawah undang-undang agraria yang baru, praktik-praktik hukum barat akan ditinggalkan seenuhnya dan hanya sistem hukum adat yang diterapkan. Perbedaan cara bergerak antara Musso dan Aidit mengakibatkan perbedaan garis komunisme. Musso menggunakan garis komunisme Uni Soviet dan patuh kepada Komintern (Komunisme Internasional). Sedangakan Aidit mengikuti gerak kaum reformis menggunakan cara politik dan negara untuk mencapai sosialisme. Walaupun Aidit masih menggunakan Marxis-Leninis sebagai pegangan partai. Musso berpendapat bahwa kaum komunisme Indonesia Dalam perjuangannya melawan imperialisme, PKI harus menghubungkan diri dengan gerakan-gerakan anti-imperialis di Asia, di Eropa dan di Amerika, terutama sekali dengan rakyat negeri Belanda yang progresif, yang sebagian besar dari mereka dipimpin oleh CPN. Tujuan PKI ialah mendirikan Republik Indonesia berdasarkan Demokrasi rakyat, yang meliputi seluruh daerah Indonesia dan yang bebas dari pengaruh imperialisme serta tentaranya. Dalam politiknya luar negerinya Musso memihak kepada Uni Soviet dan menganjurkan PKI untuk melakukan hubungan langsung antara Republik Indonesia dengan Soviet Uni dalam segala lapangan. Menurut Musso Uni Soviet adalah sekutu yang semestinya dari rakyat Indonesia yang melawan imperialisme oleh karena Uni Soviet memelopori perjuangan melawan blok imperialis yang

119

dipimpin oleh Amerika Serikat. Cukup jelas bagi kita bahwa Amerika Serikat membantu dan mempergunakan Belanda untuk menekan Republik kita yang demokratis. PKI harus menerangkan kepada rakyat banyak, bahwa pengakuan Uni Soviet membawa kebaikan semata-mata, sebab Uni Soviet sebagai negara kaum buruh tidak mungkin bersifat lain daripada anti-imperialis. Dengan demikian Uni Soviet tidak mempunyai kepentingan lain terhadap Indonesia kecuali membantu Indonesia

dalam

perjuangannya

yang

juga

bersifat

anti-imperialis

(Musso1948:16). Sedangakan Aidit lebih mendekati komunisme Cina. PKI pada masa Aidit melakukan gerakan long march yang identik dengan gerakan komunisme Mao Tse Tung, namun tidak berhasil memobilisasi massa. Persamaan antara Musso dan Aidit adalah mengenai pentingnya pembentukan Front Nasional untuk mencapai tujuan komunisme. Namuan terdapat perbedaan antara konsepsi Front Nasional yang dipikirkan Musso dan Aidit. Front Nasional yang dibentuk Musso merupakan gabungan dari semua anasir-anasir partai lain tanpa memandang ideologi, dan dipimpin oleh PKI. Sedangkan konsepsi Aidit adalah bahwa PKI melakukan koalisi dengan Partai lain untuk mempertahankan posisi politiknya. Menurut Musso Front Nasional harus disusun dari bawah yang disokong oleh

semua

Partai

dan

golongan

serta

orang-orang

yang

progresif

(Musso,1948:23). Aidit memandang Front Nasional merupakan konsep yang penting dalam perjuangan, walaupun pertentangan partai belum dapat diatasi. Kemudian Musso berpendapat bahwa bahwa Partai kelas buruh tidak dapat

120

menyelesaikan sendiri revolusi demokrasi burjuis ini dan oleh karena itu PKI harus bekerja bersama dengan partai-partai lain. Kaum Komunisme sudah semestinya berusaha mengadakan persatuan dengan anggota-anggota partai dan organisasi-organisasi lain. Satu-satunya persatuan semacam itu ialah Front Nasional. Dalam menyusun ini PKI harus mengambil inisiatif dan dalam Front Nasional itu PKI harus juga memainkan peranan penting. Ini tidak berarti, bahwa kaum Komunisme memaksa partai lain atau orang lain supaya mengikutinya, melainkan PKI harus meyakinkan dengan secara sabar kepada orang-orang yang tulus hati, bahwa satu-satunya jalan untuk mendapat kemenangan ialah membentuk Front Nasional yang disokong oleh semua rakyat yang progresif dan anti-imperialis. Tiap-tiap Komunisme harus yakin benar-benar, bahwa dengan tidak adanya Front Nasional kemenangan tidak akan datang. Front Nasional harus disusun dari bawah, semua anggota partaipartai yang sudah menyetujui Front Nasional seharusnya memasukinya, secara individual. Selain daripada itu diberi juga kesempatan kepada beribu orang yang tidak berpartai dan yang progresif turut serta dalam Front Nasional. Komitekomite Front Nasional, baik di daerah maupun di pusat, harus dipilih secara demokratis dari bawah. Front Nasional semacam ini, sekali berdiri, tidak akan mudah hancur, bahkan tidak terlalu bergantung lagi kepada kehendak pemimpinpemimpin partai. Front Nasional semacam itu memungkinkan juga pengurangan perselisihan politik dan juga memperkecil adanya oposisi sampai pada batas minimum (Musso, 1948:23). Sedangkan menurut Aidit dalam perjuangan membentuk sebuah Front Nasional, PKI harus dapat memepertahankan

121

independensinya baik secara politis ideologis maupun organisatoris (Aidit, 1959:175). Selanjutnya menurut Aidit sebelumnya masyarakat disatukan terlebih dahulu berdasarkan kelas-kelas yang ada. Menurut Aidit Front Nasional harus berlandaskan pada persatuan kaum buruh dan kaum Tani. Tanpa penyatuan kaum buruh dan kaum petani menurut Aidit Front Nasional tidak akan berhasil. Djika persatuan kuat dan kebidjakan benar-benar dituntun oleh partai komunis kemudian djaminan yang pasti akan kekuatan Front Nasional yang bersatu akan segera dilakukan. Dengan cara yang sama kekuatan Front Nasional yang bersatu tersebut dapat dipastikan akan dapat memantapkan persatuan antara kaum buruh dan kaum tani dan hal ini juga berarti memeperkuat dan meningkatkan kemampuan Partai Komunis. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Radical Concentratie, PPPKI, GAPI, Konsentrasi Nasional dan timbul karena fron-fron tersebut tidak berlandaskan pada penyatuan yang kuat antara kaum buruh dan kaum petani (Aidit, 1959:54)

Pemikiran komunisme Musso dan Aidit memiliki tujuan yang sama yaitu mensejahterakan rakyat. Namun jalan yang diambil oleh Musso dan Aidit berbeda. Musso mengambil jalan radikal menentang pemerintah. Sedangkan Aidit mengambil jalan berpolitik dan berkompromi dengan pemerintah. PKI pada masa Aidit mengikuti Pemilihan umum dan ikut serta dalam pemerintahan parlemnter.