BAB IV HUKUM DAN SISTEM PE WARISAN ADAT
Hukum waris adat ialah aturan-aturan hukum yang, mengenai cara bagaimana dari abad-kebad penerasan dan peralihan dari haita kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi-kegenerasi. Sifat-sifat hukum waris adat a. Hukum waris adat tidak dapat digadaikan atau diperalihkan ke lain orang supaya tidak melanggar hak ketetanggan (Naasting Recht) dalam kerakunan kekerabatan b. Hukum waris adat tidak mengenal azas-azas "Legitime Portie" atau bagian mutlak c. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagi, dibagi boleh asalkan ada masyarakat dari keluarga dulu
Beberapa Istitah Hukum Adat Waris : 1. Warisan ialah menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi yang belum dibagi
1
2. Peninggalan ialah harta warisan yang belum bisa dibagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup
Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
1
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
3. Pusaka : - Harta pusaka tinggi - Harta pusaka rendah Harta Pusaka Tinggi ialah harta peninggalan dari zaman leluhur yang sifatnya tidak dapat dibagi dan tidak pantas dibagi-bagi. Harta Pusaka Rendah ialah harta peninggalan demi beberapa generasi di atas ajalnya. Misal harta kakek, nenek 4. Harta perkawinan ialah harta yang diperoleh selama seseorang menjalani perkawinan 5. Harta pemberian ialah harta yang diberi seseorang ke suami-istri yang melangsungkan perkawinan 6. Pewaris ialah orang yang mewariskan 7. Waris ialah orang yang menerima hak waris 8. Pewarisan ialah tehnik penerusan harta warisan ke ahli warisnya
Azas-Azas Hukum Waris Adat Pada prinsipnya, azas hukum waris adat adalah azas kerukunan dan azas kesamaan hukum dalam pewarisan, tetapi juga terdapat azas-azas yang bersifat umum sebagai berikut : a. Azas Ketuhanan dan pengendalian diri b. Azas Kesamaan hak dan kebersamaan hak
Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
2
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
c. Azas Kerukunan dan Kekeluargaan d. Azas Musyawarah dan Mufakat e. Azas Keadilan dan Parimirma
Secara Teoritis Sistem Keturunan Dibedakan Menjadi Tiga (3) Yaitu : 1. Sistem Patrilinial ialah suatu keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol 2. Sistem Matrilinial ialah suatu keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan perempuan lebih menonjol 3. Sistem Parental suatu keturunan yang ditarik dari kedua-duanya
Sistem Pewarisan 1. Sistem pewarisan individual ialah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai/menjual sesuai dengan porsinya sendiri Faktor-faktor yang menyebabkan sistem pewarisan individual Faktor Kebaikannya : a. Tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan dari harta bersama b. Dengan cara kepemilikan secara pribadi, maka waris dapat bebas menguasai dan menjual baginya
Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
3
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
Faktor kelemahan: a. Dengan pecahnya harta warisan dapat merenggangkan tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi b. Sistem individual dalam pewarisan dapat menjurus kearah nafsu yang bersifat individual
2. Sistem Pewarisan Kolektif Dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari penulis kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi (jadi merupakan satu kesatuan), harta tersebut digunakan bersama-sama Kebaikan Sistem Kolektif Dapat memfungsikan harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga bersama Kelemahan sistem kolektif Menumbuhkan cara berpikir yang selalu sempit, kurang memikirkan dengan orang luar. 3. Sistem Pewarisan Mayoret Merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan harta yang tidak terbagibagi itu ke anak yang "tertua"
Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
4
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
Kelemahan dan kebaikan pewarisan Mayoret, itu terletak pada "Kepemimpinan anaktertua"
4. Sistem Pewarisan Islam Dimana sistem pewarisan dari pewaris ke ahli waris di lakukan setelah pewaris wafat, dan harta warisan harus netto
5. Sistem Pewarisan Barat -
Sebagaimana diatur di B.W pada prinsipnya setelah pewaris meninggal dunia selekas mungkin harta warisan itu dibagi
-
Sendi-sendi hukum waris barat menurut Wirjino Projodikoro terdapat pada pasal 1066 KUHPdt yang menyatakan sebagai berikut: 1. Pembagian harta benda selalu dapat tuntut meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu 2. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda dapat ditangguhkan selama waktu tertentu 3. Perjanjian ini hanya dapat berlaku selama 5 tahun
Mengenai hutang si pewaris, menurut hukum barat ahli waris dapat menentukan/memilih 3 sikap sebagai berikut yaitu : 1. Sikap menerima secara keseluruhan, berarti waris dapat menerima warisan termasuk hutang pewaris
Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
5
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
2. Sikap menerima dengan syarat earis menerima harta warisan dan hutang-hutang pewaris
akan
dibayar
berdasarkan barang-barang
warisan yang
diterima 3. Sikap menolak waris menolak harta warisan Dengan sikap-sikap tersebut diatas berarti hukum waris berat bersifat "individual murni" dimana hubungan antara pewaris dan ahli waris tidak didasarkan pada "azas kekeluargaan"
Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
6
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
