BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. 4.1 Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyebar Video

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyebar Video Porno. Beredarnya kasus video porno saat ini tentu menghebohkan seluruh masyarakat Indonesia. Tak hanya di lingkup nasional, bahkan gosip ini sudah “Go Internasional” lewat salah satu situs jejaring sosial, dimana kasus ini menjadi ”hot news” dalam situs itu. Yang lebih unik, gaung piala dunia di Afrika Selatan juga sempat terusik, akibat wartawan-wartawan internasional yang berkumpul disana begitu semangat membicarakan gossip ini. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia lebih khusus lagi masyarakat Gorontalo merasa malu atas beredarnya video porno yang menggemparkan tersebut, di mana kasus ini juga sudah merambah masyarakat dunia. Kasus video porno ini menunjukkan degradasi moral sosok public figure yang menjadi pujaan di masyarakat. Sebenarnya kasus ini bukanlah kasus baru di Indonesia, di mana beberapa tahun lalu masyarakat Gorontalo digemparkan dengan munculnya kasus Video Porno dikalangan siswa. Lalu bagaimana pandangan hukum terhadap kasus ini. Berikut pandangan pakar hukum pidana, Dr Elfina L. Sahetapy SH LLM18. “Sebenarnya jika sepasang lakilaki dan perempuan melakukan ”intercourse” itu adalah masuk ranah 18

Elfina L. Shetapy. Pengertian pelaku : http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2241942, Di Akses Pada Tanggal, 28/11/2012

29 Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

privacy. Kalau dilarang tidak, karena tidak ada undang-undang yang mengatur hal tersebut,” demikian wanita ramah ini menerangkan. “Kecuali dalam KUHP, dimana mengatur hubungan perselingkuhan dari pasangan yang sudah menikah. Kalau belum menikah, tidak ada aturannya, hanya mengandalkan norma dalam masyarakat,” lanjut Elfina. Peran media pun cukup penting dalam penyebaran video porno ini. Seperti yang terjadi saat ini, dimana media perlu untuk mencantumkan kata “mirip”. Karena jika tidak mencantumkan kata mirip, tentu media itu yang akan terkena sanksi, karena hal itu dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik. Belum ada keputusan dari kepolisian tentang kasus ini. “Meskipun sudah ada pakar yang menegaskan 99% bahwa itu mereka!” demikian Elfina menegaskan. Undang-undang yang digunakan dalam kasus ini adalah undang-undang anti pornografi dan Undang-Undang ITE. Saat ini polisi sedang gencar mencari hard disk yang diduga hilang dimana didalamnya terdapat data penting yang menyangkut video porno dari pemilik hard disk tersebut sehingga mengakibatkan menyebarnya video itu. Jika sudah ditemukan dan diuji keasliannya oleh kepolisian itu benar-benar mereka, maka kedua pasangan tersebut dapat dinaikkan statusnya sebagai tersangka. “Namun jika pelaku penyebar tertangkap dan tidak terbukti, maka mereka hanyalah korban dari keisengan orang. Seseorang yang menjadi korban tersebut berhak untuk mencari dan mendapatkan perlindungan hukum serta proteksi dari pihak berwajib. Namun disamping polisi mengejar para pengedar, polisi juga segera


mungkin melakukan upaya-upaya agar video porno ini tidak menyebar semakin luas. Kasus ini adalah sebuah tekanan yang sangat berat bagi para publik figur, apalagi beberapa ormas mulai mendatangi tempat tinggal dan beberapa tempat bisnis mereka. Sampai saat ini, kasus ini masih samarsamar dikarenakan pelaku maupun saksi yang bermain dalam video tersebut belum mau mengakuinya. Masyarakat terus menunggu jika ada statement baru yang resmi dari kepolisian,” tutur Elfina. Jika kasus ini sudah menetapkan seseorang itu sebagai tersangka, sudah pasti sang pelaku pria adalah tersangka utama. Lalu, bagaimana dengan wanita? Sekali lagi, jika memang terbukti pasangan tersebut dari pria adalah wanita itu, berdasarkan undang-undang anti pornografi, maka hukuman yang dikenakan adalah maksimal 10 tahun. Unsur yang dapat dibuktikan adalah dimana mereka dengan sengaja mempertontonkan tubuh mereka sebagai model. Kelemahan dari Undang-Undang Antipornografi ini adalah tidak adanya sanksi pidana minimum pada beberapa pasalnya, sehingga hakim harus mengacu pada KUHP di mana minimum dari pidana penjara adalah satu hari, terang Elfina. Sanksi apa yang bakal diperoleh pelaku yang memproduksi video porno itu, jika memang terbukti dia yang memproduksi? Berdasarkan undang-undang anti pornografi, sanksi pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun yang harus diterapkan. Para pelaku segera minta maaf pada masyarakat dan seiring dengan waktu, mereka harus dapat membuktikan perubahan sikap dan perilaku mereka agar tidak ditiru oleh para penggemarnya.


Sesungguhnya, fenomena penyebaran video porno bukanlah hal baru di tanah air terutama di Gorontalo. Sejak beberapa tahun silam, penyebaran video porno baik yang sengaja direkam pelaku maupun yang direkam secara sembunyi-sembunyi oleh pihak lain, dimana merebak di Indonesia dan lebih khusus lagi di Gorontalo. Saat ini fenomena video porno kembali hangat dibicarakan. Pasalnya, pemeran dalam video porno merupakan figur publik. Bagaimana sebetulnya hukum pidana menyikapi hal tersebut. Sehingga Paling tidak Analisis Hukum Pidana tersebut, ada tiga undang-undang yang dapat digunakan untuk menjerat hal-hal yang berbau pelanggaran terhadap kesusilaan seperti yang tergambar dalam video tersebut, antara lain : 1. Ketentuan dalam pasal 282 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara eksplisit menyatakan, "Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar, atau benda yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambar, atau benda tersebut,

memasukkannya

ke

dalam

negeri,

meneruskannya,

mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah."


Konstruksi pasal 282 ayat 1 KUHP adalah delik penyebaran. Artinya, tulisan, gambar, atau benda yang muatannya melanggar kesusilaan disiarkan di muka umum. Konsekuensi selanjutnya, tulisan, gambar, atau benda tersebut diketahui orang banyak. Berdasar pasal itu, orang yang dapat dijerat dengan pasal 282 ayat 1 KUHP adalah mereka yang mengedarkan atau menyebarluaskan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan; 2. Ketentuan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Dalam undang-undang tersebut, tidak ada definisi soal melanggar kesusilaan. Karena itu, pengertian melanggar kesusilaan harus merujuk kepada KUHP, yang sebenarnya dalam KUHP sendiri tidak ada definisi yang pasti tentang pelanggaran terhadap kesusilaan. Tegasnya, substansi pasal 27 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya sama dengan pasal-pasal kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Berarti menurut hemat penulis bahwa keberadaan undang-undang ITE tersebut ada hubungannya dengan KUHP akan tetapi ada penerapan sanksi yang lebih mengedepankan efek jeranya terutama di undang-undang ITE. Perbedaannya terletak pada alat yang digunakan untuk menyebarluaskan


tulisan, gambar, atau benda yang muatannya melanggar kesusilaan, yakni sarana elektronik. Pelaku yang dapat dijerat dengan pasal tersebut adalah mereka yang mengedarkan atau menyebarluaskan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan. 3. Ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Secara eksplisit, pasal tersebut menyatakan, " Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a) persanggamaan, termasuk persanggamaan yang menyimpang; b) kekerasan seksual; c) masturbasi atau onani; d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e) alat kelamin; f) pornografi anak." Atas dasar konstruksi pasal yang demikian, ada beberapa catatan. Antara lain : 1. ada definisi perihal pornografi sebagaimana yang tertuang dalam huruf a sampai f. Hal tersebut berbeda dengan perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 282 ayat 1 KUHP dan pasal 27 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik tanpa definisi yang tegas; 2. adresat dalam pengertian siapa saja yang dapat dijerat dengan pasal itu sangat luas. Bukan hanya mereka yang menyebarluaskan, tetapi juga yang


membuat, memperbanyak, menyiarkan, atau memperjualbelikan. Soal video porno yang kini ramai dibicarakan karena para pemain dalam adalah publik figur, ada beberapa hal yang penting untuk dikemukakan adalah: a. Pasal 282 ayat 1 KUHP maupun pasal 27 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat digunakan untuk menjerat mereka, terlebih jika video porno itu dimaksudkan untuk koleksi pribadi. Kecuali, ada bukti yang kuat bahwa pengedar video porno tersebut adalah mereka; b. Harus ada ketegasan bahwa mereka benar-benar pelaku dalam video itu. Hal tersebut penting untuk menentukan status mereka. Jika diakui secara tegas bahwa pelaku dalam video porno tersebut adalah mereka yang dapat dijerat dengan pasal 4 UU Pornografi. Syaratnya, rekaman tersebut dibuat setelah 2008. Alasan bahwa rekaman itu dibuat untuk koleksi pribadi tidaklah dapat digunakan untuk lolos dari jeratan pasal 4 UU Pornografi. Sebab, pasal tersebut secara tegas melarang membuat hal-hal yang bersifat pornografi dengan alasan apa pun; c. Apabila video itu direkam sebelum 26 November 2008 (UU Pornografi disahkan), mereka tidak dapat dijerat dengan ketentuan tersebut. Sebab, asas legalitas dalam hukum pidana tidak menghendaki penuntutan atas perbuatan yang belum diatur secara tegas dalam suatu undang-undang sebagai perbuatan pidana saat perbuatan itu dilakukan. Jika demikian, mereka bertiga tidak dapat dijadikan tersangka. Mereka akan dianggap sebagai korban kejahatan. Penjahat dalam peredaran video porno adalah orang yang kali pertama menyebarluaskan video tersebut;


d. Dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, jika tidak ada ketegasan bahwa mereka adalah pelaku dalam video porno tersebut, tampaknya polisi harus bekerja ekstrakeras. Selain harus menemukan siapa yang menyebarluaskan video itu, polisi dituntut untuk mencari pelaku yang mukanya amat mirip dengan tiga artis tersebut. Jika demikian, tiga artis tersebut cenderung menjadi korban kejahatan dengan motivasi pencemaran nama baik oleh si pelaku. Artinya, ada sindikat yang sengaja mencari orang-orang yang sangat mirip dengan tiga artis tersebut, kemudian gambar mereka saat bersanggama diambil dan disebarluaskan. Mulai pencarian

orang,

kemudian

pengambilan

gambar,

sampai

penyebarluasan video adalah satu rangkaian perbuatan yang dapat dijerat dengan tiga UU tersebut; e. Ada yang berpendapat bahwa pelaku dalam video porno itu dapat dijerat dengan delik perzinaan, yang juga merupakan salah satu pasal dalam KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Secara teoretis, definisi perzinaan dalam pasal 284 KUHP dapat dikenakan kepada lelaki beristri atau perempuan bersuami yang berhubungan kelamin dengan perempuan atau lelaki lain tanpa ikatan perkawinan yang sah. Artinya, pasal tersebut dapat dijeratkan kepada orang yang mirip dengan publik figure selama dia terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain saat melakukan apa yang tergambar dalam video tersebut bersama perempuan. Demikian pula orang yang mirip dengan publik figur, dapat dikenai pasal perzinaan. Akan tetapi, yang perlu diketahui, perzinaan adalah satu-satunya delik


aduan yang bersifat absolut. Artinya, yang mengadukan telah terjadi perzinaan adalah istri dari suami atau suami dari istri yang berhubungan kelamin dengan orang lain tanpa ikatan perkawinan yang sah. Tegasnya, jika tanpa pengaduan dari istri atau suami, tindak pidana perzinaan tidak mungkin diproses secara hukum. Selain itu, pasal perzinaan tidak dapat dikenakan kepada laki-laki yang tidak tunduk pada pasal 27 KUH Perdata. Peredaran video porno ini berdasarkan penelitian penulis di mana penjelasan dari pihak penyidik bahwa pihak korban yang merasa dirugikan oleh pelaku yang menyebarluaskan video porno tersebut merasa harga dirinya sudah dilanggar sehingganya korban melapor dan oleh penyebar video tersebut harus dijerat dengan undang-undang ITE dengan tetap memperhatikan KUHP yang pada dasarnya sama dalam hal isi dari pasal akan tetapi yang membedakan adalah terletak pada alat yang digunakan untuk menyebarluaskan. Hal lain yang penting untuk diulas terkait dengan penelitian penulis pada saat memintakan penjelasan/berwawancara langsung dengan bapak Heri Rusyaman selaku kanit reskrim penyidik polres limboto terhadap peredaran video porno tersebut adalah pembuktian. Kita tidak bisa hanya mengandalkan alat bukti saksi. Selain adegan tersebut direkam dalam ruang tertutup sehingga sulit dilihat pihak lain, para saksi dalam peristiwa itu berpotensi sebagai penjahat, paling tidak adalah korban kejahatan. Dalam konteks tersebut, diperlukan alat bukti lain, seperti keterangan ahli maupun material evidence lain. Perlu diketahui pula, jika


kasus peredaran video porno diselesaikan dengan menggunakan KUHP, alat buktinya sangat terbatas. Artinya, alat bukti yang dapat digunakan hanyalah alat bukti sebagaimana yang terdapat dalam pasal 184 KUHAP, yakni keterangan saksi, surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Padahal, penyebaran menggunakan sarana elektronik19. Karena itu, pengungkapan kasus peredaran video porno sebaiknya menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain modus operandi yang memanfaatkan dunia maya, berdasar Undang-Undang itu alat bukti yang dapat digunakan sangat luas, termasuk dokumen elektronik berupa gambar maupun tulisan. Keterangan ahli pun tetap dibutuhkan untuk memverifikasi dua hal : 1. Memastikan video tersebut bukan rekaan; 2. Kedua, memastikan waktu pembuatan video itu. Selanjutnya, dengan menggunakan material evidence, dapat ditelusuri asal peredaran video tersebut. Proses hukum pidana terhadap peredaran Video Porno di Kabupaten Gorontalo, setelah melakukan wawancara dengan Heri Rusyaman selaku kanit reskrim penyidik polres limboto (Selasa, 30 Oktober 2012, Pukul 10.00 Wita) beserta Restu Belopangan sebagai staf reskrim polres limboto tersebut penulis tidak mendapatkan data berupa kasus peredaran video porno tersebut, akan tetapi hanya mendapatkan suatu informasi sebagai penerapan hukum kasus peredaran video porno 19

Heri Rusyaman selaku kanit reskrim polres limboto, Wawancara pada tanggal 15 desember 2012.


apabila terjadi di wilayah polres limboto sebagai kajian akademisi. Menurut bapak Heri Rusyaman berserta stafnya bahwa selama ini juga pihak aparat hukum di polres limboto belum pernah mendapatkan laporan peredaran video porno yang diakibatkan karena perkembangan terhadap ITE di Gorontalo lebih khusus lagi di Kabupaten Gorontalo karena masih sedikit masyarakat tahu maupun memahami ITE tersebut. Berarti menurut penulis bahwa keberadaan kasus peredaran Video Porno di Kabupaten Gorontalo terutama pihak polres limboto belum pernah menyidik kasus tersebut yang berdasarkan Koordinasi, maupun laporan masyarakat dan Pihak masyarakat yang merasa dirugikan selama 5 tahun terakhir.


4.2 Faktor-faktor yang menghambat Aparat Penegak Hukum dalam mengatasi beredarnya Video Porno. Masalah pornografi yang semakin menjadi-jadi telah menyita perhatian berbagai pihak untuk mencari alternatif penanggulangannya. Pemerintah Pusat maupun lebih khusus lagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan kebijaksanaan umum yaitu melibatkan semua komponen masyarakat untuk melawan dan menanggulangi pornografi, mendorong masyarakat untuk menempuh jalur hukum bagi media yang menyebarkan atau menampilkan pornografi, membuat aturan tentang kepantasan sebagai barometer pornografi, serta mengajukan RUU anti pornografi dan anti pornoaksi sebagai acuan tertinggi dan di Daerah membuatkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur peredaran Video Porno. Sementara itu aparat keamanan juga harus berupaya dengan melaksanakan deteksi dini, preventif dan represif. Upaya deteksi dini terhadap jaringan atau sindikat produsen, penyalur/pengedar pornografi termasuk mendeteksi pemilik situs pornografi serta mendeteksi produser, sutradara dan fotografer pornografi. Begitu pula dengan upaya preventif dengan melakukan penyuluhan keseluruh lapisan masyarakat, pembinaan terhadap remaja, pemuda dan mahasiswa dalam suatu kegiatan yang positif, penyuluhan kepada pengusaha kaset untuk tidak mengambil jalan pintas guna mengeruk keuntungan dengan memperdagangkan kaset porno serta penyuluhan kepada kalangan artis, foto model, fotografer dan


wartawan agar tidak menampilkan masalah ini. Upaya preventif adalah melakukan pencegahan terhadap masuk-nya film/CD porno dari luar negeri. Upaya represif adalah melakukan penindakan dan memproses secara hukum terhadap pengedar VCD porno, Pemimpin redaksi media cetak yang menampilkan pose pornografi dan juga menindak pelaku lain termasuk artis serta memberlakukan sanksi hukum secara efektif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pers sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PCTS. Untuk menanggulangi pornografi, Menag Prof. DR. H. Said Agil Husin Al Munawar, MA20 menegaskan bahwa diperlukan adanya law enforcement secara tegas bagi yang mengembangkan pornografi. Upaya pencegahan harus dilakukan secara lintas sektoral melalui lembaga dan instansi terkait. Hal ini menurutnya perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya degradasi moral yang secara radikal merupakan sebuah proses pembusukan akhlak dalam kehidupan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini juga ikut angkat bicara dengan mengajukan somasi pada beberapa stasiun televisi yang dinilai sering menayangkan adegan porno. MUI juga mengancam akan memperkarakan stasiun televisi yang tetap menayangkan adegan porno. Somasi tersebut harus didukung sepenuhnya oleh aparat keamanan dengan memanggil dan meminta keterangan penanggung jawab acara. apabila dalam tayangan televisi itu ternyata melanggar hukum yang berlaku, maka Menteri Agama, Pornografi Dalam Budaya Indonesia http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_

20


terhadap penanggung jawab acara harus diambil tindakan tegas. Dengan demikian bahwa sekian banyak penayangan/pemuatan gambar, visual, program dan berita porno di media massa, ada beberapa acara yang mendapat kecaman keras dan MUI diantaranya Dansa yo Dansa (TVRI), Majalah X (SCTV), Life and Love (Metro TV), Joged (RCTI) dan musikmusik dengan penyanyi latar yang menampilkan gerakan/tarian erotik dan membuka aurat. Pakar pendidikan Arief Rachman21 mencoba menengahi masalah itu. Ia mengatakan bahwa maraknya pornografi tidak saja menjadi masalah pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Kabupaten Gorontalo serta masyarakat. Dunia pendidikan juga perlu intens melakukan

penanggulangan

dengan

pengawasan

ketat

untuk

menghindarkan siswa dan tindak asusila tersebut. “Sekolah harus mempunyai paket pendidikan yang holistic menyangkut logika, estetika dan etika.” Meskipun terdengar teoritis, porsi pendidikan etika dan spritual perlu memakai paradigma baru. Pendidikan etika dan spritual yang selama ini hanya sebatas pelengkap akademis

harus lebih diefektifkan

penyampaiannya. “Kuncinya, jangan jadikan agama sebagai pelengkap, tapi sebagai dasar dan bekal siswa,” jelasnya. Upaya menanamkan nilai agama dan moral kepada anak-anak harus dilakukan sejak dini. Pemantauan lingkungan pergaulan anak harus Pakar Pendidikan Pornografi Dalam Budaya Indonesia, http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_

21

di akses pada tanggal 28/11/2012


diintensifkan baik oleh keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat. Pengisian waktu luang anak melalui kegiatan ekstra kurikuler yang positif perlu dikembangkan oleh lembaga pendidikan agar anak-anak tidak terjerumus pada penyimpangan seksual akibat terpengaruh pornografi, pihak kepolisian harus bekerja lebih ekstra dalam menangani kasus tersebut karena penyebaran video haram tersebut sangat tidak baik untuk perkembangan sumber daya manusia (SDM) di daerah. Kendala atau faktor-faktor yang dihadapi di lapangan adalah : 1. Jumlah Aparat tidak sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah sehingga aparat tidak bisa memantau seluruh wilayah; 2. Tidak adanya koordinasi baik Pemerintah Daerah, masyarakat dll dalam melakukan pemberantasan pengedar Video Porno; 3. Tidak adanya suatu Tim Khusus untuk lebih pro aktif dalam hal persoalan peredaran Video Porno; 4. Aparat penegak Hukum melakukan suatu upaya pencegahan dan penindakan persoalan pidana atau terhadap peredaran Video Porno tersebut sifat menunggu aduan dari masyarakat atau siapa saja yang mengetahui terjadi hal-hal yang bisa melanggar hukum. 5. Kedepannya permasalahan peredaran video haram ini harus mendapatkan penanganan yang lebih serius untuk bisa menciptakan masyarakat terbebas dari peredaran video porno. Melihat kemajuan teknologi seperti sekarang ini, masyarakat semakin dimanjakan dengan teknologi, misalnya handpone (HP) akan


memudahkan setiap orang dimanapun mereka berada sudah bisa menikmati video tersebut," adapaun kondisi masyarakat yang terlalu sering

menikmati video

tersebut

pikirannya

akan

diracuni

dan

berkeinginan untuk mempraktekkan secara langsung. Kondisi ini akan sering mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal seperti pemerkosaan, atau tindak kekerasan lainnya. "Memang untuk menertibkan peredaran video haram tersebut tidak semudak membalikkan telapak tangan, akan tetapi selama kita ada niat untuk memberantasnya pasti bisa dengan cara bertahap,". Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : a. mudahnya menyebarkan film porno melalui internet dan handphone. "Kalau kita lihat belakangan atau akhir-akhir ini penyebaran film porno kebanyakan melalui handphone. b. Lebih mudah mengakses lewat internet. Saat ditanya siapa yang bertangung jawab akan hal ini, Heri Rusyaman selaku kanit reskrim limboto mengatakan, yang berperan penting adalah orangtua. "Kita sebagai anggota kepolisian hanya dapat melakukan penindakan preventif, dengan cara melakukan sosialisasi maupun imbauan," beliau menambahkan, " harus adanya upaya Preventif dengan melakukan pendekatan atau razia, terakhir represif dengan melakukan penindakan secara hukum." Diakuinya, saat ini telah terjadi pergeseran kebudayaan dan pergaulan di kalangan remaja. Belum lagi ditambah sikap apatis orangtua maupun masyarakat sekitar terhadap pergaulan anak-anak. "Kalau dulu kita jam 9 atau jam 10 malam sudah


harus ada di rumah. Kalau sekarang jam 11, 12 malam masih ada remaja yang nongkrong, bahkan remaja putri. Dulu kalau tidak pulang jam 9, saya sudah dicambuk bapak saya. Dulu disiplinya ketat," ungkapnya. Lebih lanjut Heri Rusyaman mengatakan, peran orangtua masing-masing diperlukan untuk mengatasi pergaulan bebas di kalangan remaja sehingga tidak menimbulkan tindak asusila. "Kalau peran kita melakukan tindakan preventif, yakni melakukan razia di tempat-tempat yang diduga peredaran film porno, baik di penyewaan VCD, counter-counter HP dan sekolahan maupun tempat-tempat yang rawan tindakan asusila," ungkapnya. "Kita juga mendukung kebijakan pemda apabila membuat peraturan daerah tentang penyebaran asusila ini. Salah satunya dengan pembatasan situs tertentu yang dilakukan depkominfo," imbuhnya. Sebagai pembanding oleh penulis terhadap keberadaan kasus peredaran video porno tersebut biasanya oleh pemberitaan media terhadap video porno hampir menenggelamkan berita penahanan Sosno duadji, kasus century dan kemenangan Anggodo atas kasus Bibit-Candra karena kasus video porno tersebut oleh masyarakat dirasakan sebagai berita yang hot sehingga kasus pelanggaran hukum yang sifatnya pidana umum seperti berita kasus yang disebutkan diatas. Tentunya memang tidak dapat di sangkal bahwa masyarakat lebih banyak mencari berita – berita yang sensasional tersebut ketimbang berita-berita lain. Alasannya karena selain adegan tersebut di perankan oleh Public figure juga karena beberapa media menjadikan informasi tersebut sebagai video yang menimbulkan


rasa penasaran. Hal ini hampir sama dengan film kiamat 2012 yang membuat masyarakat sangat penasaran menikmati film tersebut karena di haramkan oleh MUI. Jangankan orang dewasa, anak di bawah umurpun bertanya- tanya tentang video panas tersebut dan sangat mungkin mereka untuk menontonnya. Sebagaimana di ketahui bahwa peredaran video porno tersebut beredar melalui internet, yang sangat mudah di akses oleh siapapun dan dimanapun. Kemudahan ini memungkinkan video tersebut beredar dengan cepat karena dapat di kirim dari satu alat telekomunikasi canggih seperti HP (hand phone) dan laptop melalui jaringan nirkabel. Dan juga di sadari bahwa alat tersebut hampir di miliki oleh setiap orang khusunya HP. Teknologi informasi seperti internet memang melahirkan dua efek yang berbeda. Hal tersebut semuanya di awali dari manfaat dari adanya keterbukaan. Mulai dari keterbukaan informasi, pengetahuan, komunikasi, sampai pada keterbukaan yang sifatnya pribadi. Keterbukaan yang seperti inilah yang sangat tidak diharapkan dinikmati oleh pengguna dunia maya. Selain karena sifatnya pribadi yang memalukan juga karena hal tersebut dapat mengancam moral bangsa kedepan. Dapat di bayangkan bahwa ketika video tersebut di biarkan beredar di tengah masyarakat tanpa proteksi maka yang terjadi adalah banyaknya ketimpangan-ketimpangan sosial yang berbau skandal seks terjadi di masyarakat. Sebagai gambaran bahwa beberapa kasus pelecehan seksual


maupun pemerkosaan di negeri ini banyak di latarbelakangi oleh tontonan pelaku terhadap video porno. Oleh sebab itu proteksi dini terhadap video tersebut harus segera di lakukan baik itu dilakukan oleh penegak hukum, pakar IT, orang tua, pendidik maupun masyarakat secara umum. Bukan hanya dengan menghukum pelakunya tetapi juga menegakkan sistem regulasi yang ada sehingga kedepan tidak akan ada lagi video seperti itu muncul di tengah masyarakat. Kalau melihat sistem perundang-undangan yang ada tentang pornografi , maka hal tersebut sudah cukup untuk memproteksi secara kelembagaan. Cuma yang menjadi pertanyaan seperti biasa bahwa bagaimana aturan tersebut di tegakkan. Dalam KUHP misalnya tentang kesusilaan l pasal 282 KUHP disebutkan: “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum,

membuat

tulisan,

gambaran

atau

benda tersebut,

memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terangterangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”


Begitu juga dalam UU pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008) yang baru., Pasal 29 UU Pornografi menyebutkan, setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan dipidana paling sedikit enam bulan dan maksimal 12 tahun. Walaupun dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 di mana orang yang membuat video porno untuk koleksi pribadi tidak dapat dijerat pidana. Akan tetapi hal tersebut dapat dianggap sebagai sebuah kelalaian dan kealpaan pelaku sehingga menyentuh kepentingan umum. Hal yang mendesak sekarang terkait dengan video tersebut adalah mengambil peran sesuai dengan fungsi sosial masing-masing : a). bagi pemerintah dapat bekerjasama dengan insan media melakukan sosialisasi terhadap aturan tersebut. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa bukan hanya pelaku yang dapat di kenakan sanksi tetapi juga orang

yang

mengedarkan

hal

tersebut.

Diharapkan

dengan

pengetahuan masyarakat, peredarannya akan jauh lebih berkurang; b). proteksi dilakukan oleh orangtua. Pengawasan orangtua terhadap anak-anaknya dapat dilakukan dengan melihat langsung lingkungan anak, tempat bermain anak serta memeriksa alat komunikasi seperti HP dengan pendekatan yang lebih persuasive; c). proteksi juga dapat dilakukan oleh pendidik. Bagi tenaga pendidikan yang bersentuhan setengah hari dengan anak-anak usia sekolah. Dapat memberikan pembelajaran tentang bahaya video tersebut di tonton maupun dengan proteksi yang lain seperti di beritakan media bahwa


beberapa sekolah telah melakukan razia Hp terhadap siswanya. Walaupun hal tersebut di nilai kurang efektif tetapi perlu mendapat apresiasi karena merupakan langkah awal dalam meminimalisir peredaran video tersebut; d). Peran juga harus dilakukan oleh pakar teknologi informasi (IT) di negeri ini. Dengan menutup akses untuk mendapatkan video tersebut maupun video yang sejenis beredar di internet maka diharapkan masyarakat akan susah mendapatkan lewat jaringan tersebut. e). peran penegak hukum dalam menegakkan aturan terkait prilaku menyimpan tersebut. Menghukum pelaku atas jasanya melakoni hal tersebut baik itu tidak disengaja dengan menghukum kealpaannya atau kelalaian dalam menyimpan video tersebut, apatahlagi di sengaja. Begitupula dengan pengedar maupun yang membantu mengedarkan, haruslah diusut tuntas. Sehingga menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Semoga dengan adanya beberapa proteksi tersebut dapat menjaga bangsa ini dari kemerosotan moral yang semakin hari semakin menjadi. Kita berharap bukan hanya video tersebut yang harus di proteksi tetapi beberapa video lain yang sejenis harus segera di minimalisir keberadaannya di tengah masyarakat. Semoga juga artis-artis yang diduga melakukan hal tersebut dapat memberi klarifikasi kalau memang bukan dirinya dan dapat meminta maaf kepada masyarakat jika memang mereka pelakunya


sehingga ada pertanggunjawaban dengan baik sanksi moral maupun sanksi hukum.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. 4.1 Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyebar Video

Recommend Documents