Bab IV Analisis Kebijakan Penggunaan Internet di ITB
Pada bab ini akan dikaji tentang kebijakan penggunaan internet di Institut Teknologi Bandung (ITB). Kebijakan inilah yang mengatur perilaku penguna layanan internet yang disediakan oleh perguruan tinggi ini. Penulis menggunakan framework yang telah dipaparkan pada bab 3 untuk diaplikasikan penggunaannya di ITB. Framework tersebut akan dijadikan landasan telaah dalam menelusuri kebijakan penggunaan internet sehingga diharapkan kajian ini dapat menjadi masukan bagi pihak manajerial pengelola kebijakan tersebut.
IV. 1 Kebijakan Penggunaan Internet di ITB Di ITB terdapat beberapa bagian (kelompok) kebijakan yang terkait penggunaan internet. Di antaranya adalah kebijakan yang terkait dengan layanan DNS, layanan HTTP dan FTP, layanan Shell, serta layanan SMTP dan Webmail. Isi dari kebijakan-kebijakan tersebut selengkapnya disajikan pada Lampiran A. Dimana kebijakan-kebijakan tersebut dibuat berdasarkan kelompok penggunaan secara teknis, yaitu dikelompokkan berdasarkan layanan yang disediakan (layanan DNS, HTTP, Shell, serta SMTP dan Webmail). Kebijakan penggunaan internet ITB ditampilkan dalam bentuk teks dalam sebuah halaman web. Penulis tidak menemukan kebijakan yang didokumentasikan dalam bentuk dokumen hard copy yang bisa di-download masyarakat umum seperti yang penulis jumpai di Cornell University, Curtin University of Technology, maupun MIT. Sehingga informasi yang bisa didapat dari kebijakan di ITB ini tergolong sangat terbatas.
IV. 2 Framework Kebijakan Internet ITB Secara umum, ITB belum mengakomodir framework dalam mengeluarkan kebijakan penggunaan internet. Oleh karena itu penulis merasa perlu
57
memperkenalkan suatu framework kepada ITB agar dalam mengeluarkan kebijakan dapat memiliki suatu arahan atau pola dalam memetakan kebijakankebijakan tersebut, misalnya dalam hal penentuan wewenang. Karena kebijakan penggunaan internet ITB yang ada mengacu pada empat hal (yaitu layanan DNS, HTTP, Shell, serta SMTP dan Webmail), sehingga perlu ditransformasikan kebijakan tersebut ke dalam framework yang baru. Oleh karena itu, jika mengacu pada
framework yang diperkenalkan pada bab 3, maka
kebijakan penggunaan internet di ITB dapat berbentuk:
Gambar IV.1 Framework kebijakan penggunaan internet di ITB Dari 4 (empat) domain (Etika dan Moral, Hukum, Konvensi, Nilai,) beserta tinjauannya di ITB dapat diuraikan sebagai berikut: IV. 2. 1 Etika dan Moral
Etika dan moral dalam penggunaan internet terkait dengan tingkah laku seorang pengguna untuk mencapai apa yang terbaik bagi masyarakat. Seperti larangan mengakses situs atau berbagi informasi yang berbau pornografi, menyarankan halhal negatif via internet, menyebarkan spam, dan sebagainya.
58
Di ITB, kontrol untuk hal semacam ini dilakukan dengan pemblokiran situs melalui proxy yang digunakan. Sehingga pengguna tidak bisa mengakses situssitus yang termasuk kategori terlarang, misalnya yang berbau pornografi. Sedangkan kaitannya dengan penggunaan email, di ITB telah ada larangan untuk melakukan spamming, email berantai, atau pengiriman email secara terus menerus dengan tidak bertanggung jawab lainnya. IV. 2. 2 Hukum
Terkait dengan hukum di negara ini, ITB memberikan kebijakan larangan seperti larangan melakukan carding (pembobolan kartu kredit), pencurian data, merusak halaman web orang lain, dan sebagainya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sayangnya kebijakan tersebut tidak djumpai secara eksplisit pada halaman web yang memuat kebijakan penggunan internet. Penerapan kebijakan terkait dengan hal ini belum maksimal, karena belum ada kontrol jika seorang pengguna melakukan suatu kejahatan internet seperti di atas. Saat ini yang dilakukan hanya berupa tindakan represif jika seorang pengguna ketahuan melakukannya, dengan memberikan hukuman yang terkait dengan status kemahasiswaan seperti skorsing, dan sebagainya. IV. 2. 3 Konvensi
Kebijakan terkait dengan konvensi yang ada di ITB sebagian ada dikarenakan permasalahan sumber daya. Misalnya adanya aturan kuota download maksimum, yaitu sebesar 100 Mega Byte perhari. Universitas sudah menerapkan konsekuensi / sanksi yang didapat jika pengguna melanggar aturan ini, yaitu adanya pengurangan masa aktif layanan internet yang secara otomatis diberitahukan via email kepada pelanggar. Kebijakan lain terkait konvensi adalah adanya penggunaan account internet yang diaktifkan jika membayar sejumlah biaya yang bisa digunakan untuk satuan 30 hari. Jika pengguna belum membayar, maka ia hanya bisa menggunakan fasilitas intranet saja.
59
IV. 2. 4 Nilai Nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan ITB yang terkait akademik memberikan saran akses penggunaan internet hanya untuk membuka situs yang terkait dengan pendidikan dan penelitian. Diperbolehkan membuka situs yang berhubungan dengan hiburan atau informasi lain seperlunya saja. Terkait dengan keamanan, misalnya terdapat larangan melakukan kegiatan ilegal terhadap jaringan milik ITB atau lainnya. Sedangkan terkait dengan privasi belum ada kebijakan ITB yang menyebutkan tentang hal ini. Penerapan dari kebijakan privasi terkait akademik hanya sebatas saran saja, belum ada kontrol yang mengatur hukuman (sanksi) atau konsekuensi lain jika seorang pengguna mengakses situs hiburan secara berlebihan. Sedangkan terkait keamanan, ITB menerapkan sanksi yang akan diterima pelanggar mulai dari pembekuan account hingga penyerahan ke pihak universitas (rektorat) untuk dievaluasi status kemahasiswaannya. Untuk keperluan analisis kebijakan ini, kebijakan-kebijakan penggunaan internet di ITB akan disederhanakan tanpa mengurangi esensinya. Hal ini dilakukan agar pemetaan kebijakan ke dalam framework lebih sederhana. (Ringkasan tersebut selengkapnya disajikan dalam Lampiran A). Kebijakan penggunaan internet di ITB pada awalnya dibuat berdasarkan alasan teknis, seperti karena keterbatasan sumber daya atau adanya pelanggaran perilaku oleh pengguna. Hal ini menyebabkan pemetaan isi kebijakan ke dalam domain framework lebih sulit dilakukan. Beberapa kebijakan dapat dikategorikan ke lebih dari satu domain. Misalnya kebijakan tentang “Larangan melakukan pemalsuan email header” dapat dikategorikan ke domain “hukum” atau “etika dan moral”. Untuk mengatasi permasalahan seperti itu penulis menggunakan asumsi untuk memilih domain yang lebih dominan. Setelah dilakukan pemetaan seperti yang dilakukan pada 20 universitas yang berbeda, penulis juga memetakan nilai-nilai dan bobot pada ITB. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan penggunaan internet diterapkan di
60
ITB. Terutama bagaimana keadaannya jika dibandingkan dengan institusi lain. Hasilnya ditunjukkan pada Lampiran B. Ternyata hasil perhitungan jumlah poin yang didapat menunjukkan nilai 90 (Sembilan puluh). Jika dibandingkan dengan 20 universitas yang lain, nilai tersebut menunjukkan angka yang baik. Jumlah poin tinggi tersebut yang didapat bukanlah menunjukkan nilai terbaik atau membandingkan mana yang lebih unggul, hanya sebagai catatan bahwa universitas tersebut menerapkan kebijakan penggunaan internet yang rata-rata digunakan di perguruan tinggi secara umum. Pemetaan di atas dilakukan sebagai langkah dalam mengenalkan framework kebijakan internet secara umum ke dalam kebijakan penggunaan internet di ITB. Selanjutnya dapat dilakukan pengembangan untuk membuat framework tersebut lebih kokoh. Salah satunya dengan mengadakan studi analitik untuk mendukung bagian kebijakan yang mengundang pertanyaan bagi pembacanya. Misalnya kebijakan yang menyarankan kuota download 100 MB per hari, agar tidak menimbulkan pertanyaan pengguna dari mana angka tersebut berasal.
IV. 3 Analisis Teknis Kebijakan Internet ITB Beberapa kebijakan yang dikeluarkan ITB membutuhkan suatu dukungan analitik agar dalam pelaksanaannya tidak dianggap asal-asalan dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Analisis yang akan menjadi telaah dalam tesis ini akan mengambil beberapa bagian, yaitu terhadap kebijakan yang membutuhkan dukungan analitik. Seperti halnya kapasitas download yang diperkenankan, ataupun larangan penggunaan download accelerator. IV. 3. 1
Kebijakan Menyarankan Melakukan Browsing Secara Efektif
Pengguna disarankan untuk melakukan browsing secara efektif. Browsing secara efektif ini dapat diartikan secara luas. Misalnya dengan hanya membuka halaman web yang diperlukan saja, dalam hal ini adalah dengan membuka situs yang
61
terkait dengan studi pengguna atau kepentingan administrasi pendidikan, download tanpa accelerator, dan sebagainya. Penggunaan Download Accelerator dapat mengganggu penggunaan jaringan. Hal ini disebabkan karena ia bekerja dengan cara memanfaatkan salah satu fitur di protokol HTTP. Fitur itu adalah pelayanan permintaan terhadap bagian tertentu dari suatu file yang dapat memakan bandwidth (Adnane, 2009). Hal lain yang harus dicatat adalah bahwa penggunaan download accelerator dapat menurunkan performa web explorer karena satu request yang diberikan akan berdampingan dengan banyak request dari download accelerator tadi. IV. 3. 2
Kebijakan Adanya Kuota Download
Penulis telah melakukan pengamatan terhadap trafik jaringan ITB selama 3 bulan, yaitu mulai dari tanggal 1 Januari 2009 hingga 31 Maret 2009. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata download dari penguna adalah 36.89 Mega Byte. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan adanya kuota download pada jaringan ITB dapat dikatakan efektif dalam mengatur penggunanya. Kendatipun demikian, tetap saja ada pengguna yang melakukan pelanggaran terhadap kuota download tersebut. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena memang kebutuhan setiap pengguna berbeda-beda. Walaupun konten yang diakses oleh mereka tidak sepenuhnya mendukung nilai-nilai akademik. Menurut pengamatan, jumlah pelanggar tersebut hanya sekitar 100 dari 8000 pengguna atau sekitar 1 sampai 2% saja. Hal tersebut sebenarnya tidak menjadi permasalahan, sebab pinalti langsung diberlakukan yaitu dengan adanya pengurangan jumlah hari pakai penggunaan internet. Hal tersebut sebagian besar diketahui pelanggar karena konsekuensi tersebut diberitahukan via email. Untuk membatasi jumlah pelanggar agar tidak terlalu banyak, ITB memberikan kebijakan lapis kedua yaitu dengan adanya batasan kuota download maksimal sebesar 5 Giga Byte dalam kurun waktu 3 hari berturut-turut. Dengan harapan, pengguna yang melakukan download melebihi kapasitas yang diijinkan tidak mengganggu pengguna lain karena aktivitasnya.
62
