BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WARALABA. Sebagai dampak era globalisasi yang melanda di berbagai bidang,

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WARALABA

A. Pengertian Waralaba Franchise berasal dari bahasa Latin, yaitu francorum rex yang artinya “bebas dari ikatan”, yang mengacu pada kebebasan untuk memiliki hak usaha. Sedangkan pengertian franchise berasal dari bahasa Perancis abad pertengahan diambil dari kata “fran” (bebas) atau “francher” (membebaskan), yang secara umum diartikan sebagai pemberian hak istimewa.22 Sebagai dampak era globalisasi yang melanda di berbagai bidang, terutama dalam bidang perdagangan dan jasa, franchise masuk ke dalam tatanan hukum masyarakat Indonesia, istilah franchise selanjutnya menjadi istilah yang akrab dengan masyarakat bisnis Indonesia dan menarik perhatian banyak pihak untuk mendalaminya. Kemudian istilah franchise diistilahkan sebagai waralaba yang diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM). Waralaba berasal dari kata "wara" (lebih atau istimewa) dan "laba" (untung) sehingga waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa.23 Pengertian waralaba (franchise) menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, menyebutkan bahwa : Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Henry Campbell Black, dalam Black's Law Dictionary sebagaimana yang 22 23

Adrian Sutendi, Op.Cit, hal. 6 Ibid. hal. 7

29

Universitas Sumatera Utara

dikutip oleh Juajir Sumardi, memberikan beberapa pengertian mengenai franchise, sebagai berikut :24 1. Franchise is a special privilege to do certain things conferred by government on individual v corporation, and which does not belong citizens generally of common right; e.g, right granted to offer cable television service. 2. Franchise is a privilige or sold, such as to use a name or to sell product or service. The right given by a manufacturer or supplier to a retailer to use his products and name on terms and conditions mutually agreed upon. 3. Franchise is a lincense from owner of a trade mark or trade name permitting another to sell a product or service under that name or mark. Dalam terjemahan bebasnya dapat diartikan sebagai : 1.

2.

3.

Waralaba adalah hak khusus yang istimewa untuk melakukan sesuatu yang diberikan oleh Pemerintah terhadap individu atau perusahaan, yang bukan merupakan hak warga negara pada umumnya; misalnya hak untuk menawarkan layanan televisi kabel. Waralaba adalah hak istimewa atau menjual, seperti untuk menggunakan nama atau menjual barang atau jasa. Hak tersebut diberikan oleh pabrikan atau pemasok barang kepada pengecer untuk menggunakan barang dan nama berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama. Waralaba adalah pemberian lisensi dari pemilik merck dagang atau nama dagang yang mengizinkan pihak lain untuk menjual barang atau jasa dibawah nama dan merek tersebut.

Dari beberapa pengertian di atas, Black melihat waralaba sebagai : Suatu preferen atau suatu keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap individu atau perusahaan untuk melakukan sesuatu yang belum merupakan hak dari setiap warga negara. Di samping itu, waralaba juga merupakan keistimewaan dengan pemberian hak untuk menjual barang atau jasa dengan menggunakan nama pabrikan atau supplier kepada pengecer untuk menggunakan namanya sesuai lisensi dari pemilik merek dagang atau nama dagang yang diperbolehkan kepada pihak lain untuk menjual suatu produk atau pelayanaan berdasarkan merek atau nama dagang tersebut.25 Suharnoko mengemukakan bahwa waralaba pada dasarnya adalah “sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen”. Pemberi waralaba dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada 24 25

Juajir Sumardi, Op.cit. hal. 13. Ibid. hal. 14.


Penerima Waralaba untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa di bawah nama dan identitas Pemberi Waralaba dalam wilayah tertentu.26 Salim HS memberikan definisi waralaba yaitu: Suatu kontrak yang dibuat antara franchisor dan franchisee, dengan ketentuan pihak franchisor memberikan lisensi kepada franchisee untuk menggunakan merek barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dan pembayaran sejumlah royalti tertentu kepada franchisor.27 Menurut Gunawan Widjaja, Waralaba merupakan salah satu bentuk pemberian lisensi, hanya saja agak berbeda dengan pengertian lisensi pada umumnya, waralaba menekankan pada kewajiban untuk mempergunakan sistem, metode, tata cara. prosedur, metode pemasaran dan penjualan maupun hal-hal lain yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba secara eksklusif, serta tidak boleh dilanggar maupun diabaikan oleh penerima lisensi. Hal ini mengakibatkan bahwa waralaba cenderung bersifat eksklusif.28 Jadi, dalam hal ini Penerima Waralaba tidak dapat menggabungkan usaha miliknya dengan usaha milik Pemberi Waralaba. Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Perjanjian lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagaian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Lisensi tidak hanya menyangkut mengenai Merek tetapi juga mencakup hak-hak intelektual lainnya seperti paten, hak cipta, desain industri dan sebagainya. Menurut Adrian Sutendi, 26

Suharnoko, Hukum Perjanjian, Jakarta: Kencana, 2004. hal 83. Salim HS. Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Jakarta: PT. Sinar Grafika.2008. hal. 163. ( Selanjutnya disebut Salim HS II) 28 Gunawan Widjaja, Waralaba. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persadn, 2003. hal 12. 27


Perjanjian lisensi biasa tidak sama dengan perjanjian waralaba. Pada perjanjian lisensi biasa hanya meliputi satu bidang kegiatan saja, misalnya pemberian izin lisensi bagi penggunaan merek tertentu ataupun lisensi pembuatan satu/beberapa jenis barang tertentu sedangkan pada perjanjian waralaba, pemberian lisensi melibatkan berbagai macam hak milik intelektual, seperti nama perniagaan, merek, model, desain.”29 Waralaba dapat berkembang dengan pesat karena metode pemasaran dan juga merupakan sarana pengembangan usaha ini, digunakan oleh berbagai jenis bidang usaha, mulai restoran, bisnis retail, salon, hotel, dealer mobil, dan sebagainya. Waralaba juga mulai berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia, baik waralaba asing yang dijalankan oleh pengusaha Indonesia sebagai Penerima Waralaba, maupun waralaba yang dikembangkan oleh pengusaha Indonesia, yang sering disebut sebagai waralaba lokal, di antaranya Es Teller 77, Salon Rudy Hadisuwarno.

B. Perjanjian Franchise sebagai Perjanjian Innominat Waralaba (Frasnchise) didasarkan pada suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian waralaba dimana perjanjian ini melibatkan dua pihak atau lebih yaitu pihak Pemberi Waralaba sebagai pemberi hak dan pihak Penerima Waralaba sebagai penerima hak waralaba. Perjanjian Waralaba adalah pemberian hak oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba untuk menggunakan kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis di bidang perdangangan/jasa berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan termasuk identitas perusahaan (logo, merek dan desain perusahaan, penggunaan rencana pemasaran serta pemberian bantuan yang luas, waktu/saat/jam operasional. pakaian dan penampilan karyawan) sehingga kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis dagang/jasa milik Penerima Waralaba sama dengan kekhasan usaha atau bisnis

29

Adrian Sutendi. Op.Cit. hal. 93.


dagang/jasa milik Pemberi Waralaba.30 Perjanjian waralaba merupakan landasan legal yang berlaku sebagai undang-undang dalam mengoperasionalkan hubungan yang telah disepakati oleh Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, serta merupakan landasan untuk menjaga kepentingan Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba.31 Dengan demikian, sangat penting mengatur isi perjanjian yang mengatur kepentingan kedua belah pihak agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam Pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lalu”. Dari isi pasal tersebut, disebutkan adanya perjanjian yang mempunyai nama khusus (nominaat) dan perjanjian yang tidak dikenal dengan nama khusuc (innominaat). Perjanjian nominaat adalah suatu perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam pakai, tukar menukar. Sedangkan, Perjanjian innominaat ialah perjanjian yang tidak terdapat di dalam KUH Perdata namun berkembang di tengah masyarakat, seperti leasing, kontrak karya, joint venture, beli sewa, waralaba dan lain-lain. Perjanjian innominaat ini berlaku terhadap peraturan yang bersifat khusus, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan apabila dalam undang-undang khusus tidak diatur maka kita mengacu kepada KUH Perdata sebagai peraturan yang bersifat umum. Waralaba sebagai suatu perjanjian innominaat diatur dalam PP No. 42 Tahun 30 31

Rooseno Hardjowidigdo. Op.Cit, hal 5. Peni Rinda Listyawati. Op.Cit, hal. 188.


2007 tentang Waralaba. Walaupun perjanjian waralaba tidak diatur secara khusus di dalam KUH Perdata, tetapi harus tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam KUH Perdata. Perjanjian waralaba dapat diterima di dalam hukum karena di dalam KUH Perdata terdapat suatu asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut juga harus memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata yang berisi mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Singkatnya, hukum perjanjian yang memakai sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan berkontrak memberikan

kebebasan

yang

seluas-luasnya

kepada

masyarakat

untuk

mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undangundang, ketertiban umum dan kesusilaan.

C. Bentuk-bentuk Waralaba Menurut Juajir Sumardi, bentuk-bentuk waralaba terbagi dua, yaitu :32 1. Franchise sebagai Format Bisnis Waralaba sebagai format bisnis maksudnya adalah seorang Penerima Waralaba memperoleh hak untuk memasarkan dan menjual produk atau pelayanan dalam suatu wilayah atau lokasi yang spesifik dengan menggunakan standar operasional dan pemasaran yang dari Pemberi Waralaba. Martin Marldelsohn memberi pengertian mengenai franchise format bisnis yaitu :

32

Juajir Sumardi, Op.Cit, hal 22


Pemberian sebuah lisensi oleh seseorang (franchisor) kepada pihak lain (franchisee), lisensi tersebut memberi hak kepada franchisee untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang/nama dagang franhisor, dan untuk menggunakan merek dagang/nama dagang franchisor, dan untuk menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seorang yang sebelumnya belum terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankanya dengan bantuan yang terus menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam bentuk ini terdapat tiga jenis format bisnis franchise, yaitu : a. Franchise pekerjaan Dalam bentuk ini Penerima Waralaba yang menjalankan usaha waralaba pekerjaan sebenarnya membeli dukungan untuk usahanya sendiri. Misalnya, bisnis penjualan jasa penyetelan mobil dengan merek waralaba tertentu. Bentuk waralaba ini cenderung paling murah, umumnya membutuhkan modal yang kecil karena tidak menggunakan tempat dan perlengkapan yang berlebihan. b. Franchise Usaha Waralaba usaha merupakan bidang waralaba yang berkembang pesat, bentuknya berupa toko eceran yang menyediakan barang atau jasa. Biaya yang dibutuhkan lebih besar dari waralaba pekerjaan karena dibutuhkan tempat usaha dan peralatan khusus. c. Franchise Investasi Ciri utama yang membedakan jenis waralaba ini dari waralaba pekerjaan dan waralaba usaha adalah besarnya usaha, khususnya besarnya investasi yang dibutuhkan. Waralaba investasi adalah perusahaan yang sudah mapan, dan investasi awal yang dibutuhkan cukup besar. Misalnya, usaha hotel, maka dipilih cara kegiatan waralaba yang memungkinkan mereka memperoleh bimbingan dan dukungan.


2. Franchise Distibusi Produk Dalam bentuk ini seorang Penerima Waralaba memperoleh lisensi ekslusif untuk memasarkan produk dari suatu perusahaan tunggal dalam lokasi yang spesifik. Dalam bentuk ini, Pemberi Waralaba dapat juga memberikan waralaba wilayah, dimana Penerima Waralaba wilayah atau sub-pemilik waralaba membeli hak untuk mengoperasikan atau menjual waralaba di wilayah geografis tertentu. Sub-pemilik waralaba itu bertanggungjawab atas beberapa atau seluruh pemasaran waralaba, melatih dan membantu Pemberi Waralaba baru, dan melakukan pengendalian mutu, dukungan operasi, serta program penagihan royalti. Franchise wilayah memberi kesempatan kepada pemegang franchise induk untuk mengembangkan rantai lebih cepat daripada biasa. Keahlian manajemen dan risiko finansialnya dibagi bersama oleh pemegang franchise induk dan sub-pemegangnya. Pemegang indukpun menarik manfaat dari penambahan dalam royalti dan penjualan produk. Hampir setiap pengaturan sub-franchise adalah untuk dalam komitmen yang dibuat oleh setiap pihak. Namun, ciri bersama dari persetujuan yang dibuat adalah petnbagian bersama dari penghasilan franchise. Biaya franchise, royalti, sumbangan pengiklanan, dan biaya transfer franchise dibayar oleli pemegang franchise (franchisee) tunggal kepada subpemegang franchise, dan sebagian dari itu dibayarkan kepada pemegang franchise induk (franchisee induk).33

D. Subyek dan Obyek Perjanjian Waralaba Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, menurut Achmad Ichsan : Manusia adalah pengertian biologis ialah gejala dalam alam, gejala biologika, yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya. Sedangkan “orang” adalah pengertian yuridis ialah gejala dalam hidup bermasyarakat. Dalam hukum yang menjadi pusat perhatian adalah orang 33

Douglas J. Queen, Pedoman Membeli dan Menjalankan Franhise, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.1991. hal.7.


atau persoon34 Hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini, manusia di anggap atau diakui sebagai manusia pribadi, artinya diakui sebagai orang atau person. Karena itu setiap manusia diakui sebagai subyek hukum (recht persoon lijkheid) yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya seseorang dinyatakan sebagai subyek hukum ketika dilahirkan, dan berakhir ketika meninggal dunia. Namun hal ini tidak mutlak, sebab ada perkecualian seperti yang diatur dan ditetapkan dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Anak-anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah telah ada. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, seseorang memiliki kewenangan untuk bertindak, dan tentu kewenangan bertindak tersebut harus menurut hukum, dengan kata lain manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Namun demikian kewenangan itu dibatasi oleh beberapa faktor dan keadaan tertentu, sehingga seseorang dapat dinyatakan wenang untuk melakukan tindakan hukum apabila dia itu dewasa dan sehat jiwanya serta tidak berada dalam pengampuan (curandus). Sedangkan pengertian dari obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para subyek hukum. Dalam bahasa hukum, obyek hukum dapat juga di sebut hak atau benda yang dapat dikuasai dan/ atau dimiliki subyek

34

Achmad Ichsan, Hukum Perdata IA, Pembimbing Masa, Jakarta, Cet. 1996, hal 68.


hukum. Misalnya, A meminjamkan buku kepada B. di sini yang menjadi obyek hukum dalam hubungan hukum antara A dan B adalah buku. Buku menjadi obyek hukum dari hak yang dimiliki A.35 Dalam hal perjanjian waralaba, maka subyek hukumnya adalah pemberi waralaba dan penerima waralaba. Pengertian dari Pemberi waralaba dan penerima waralaba diatur dalam Pasal PP No. 42 Tahun 2007 Pasal 3 dan 4, yang berbunyi : Pasal 3 : “Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.” Pasal 4 : Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba. Sedangkan penerima waralaba menurut Kepmendag No. 12/MDAG/Per/3/2006 Pasal 4 dan 5 dibagi menjadi dua yakni : Pasal 4 : ”Penerima Waralaba Utama (Master Franchisee) adalah Penerima Waralaba yang melaksanakan hak membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan yang diperoleh dari Pemberi Waralaba dan berbentuk Perusahaan Nasional.” Pasal 5 : ”Penerima Waralaba Lanjutan adalah badan usaha atau perorangan yang menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba melalui Penerima Waralaba Utama. Obyek perjanjian waralaba atau klausula-klausula perjanjian waralaba sendiri menurut PP No. 42 tahun 2007 Pasal 5 yakni : Perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit : a. b. c. d. e.

nama dan alamat para pihak; jenis Hak Kekayaan Intelektual; kegiatan usaha; hak dan kewajiban para pihak; bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;

35

Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Bandung, P.T Refika Aditama, 2001, hal.33.


f. g. h. i. j. k.

wilayah usaha; jangka waktu perjanjian; tata cara pembayaran imbalan; kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris; penyelesaian sengketa; dan tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

E. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) PP Nomor 42 Tahun 2007 tidak mengatur lebih detail mengenai bagaimana proses pendaftaran waralaba, sehingga dalam Pasal 13 PP Nomor 42 Tahun 2007 memberikan penjelasan bahwa ”Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Waralaba diatur dengan Peraturan Menteri.” Sampai saat ini peraturan menteri terbaru sebagai peraturan pelaksana dari PP Nomor 42 Tahun 2007 belum dibuat sehingga merujuk pada Ketentuan Penutup dalam Pasal 21 PP Nomor 42 Tahun 2007, maka saat ini peraturan pelaksanan yang berlaku dari PP ini adalah Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/Per/3/2006. Adapun Pasal 21 PP Nomor 42 Tahun 2007 sebagai dasar hukum pemberlakuan Kepmendag Nomor 12/M-DAG/Per/3/2006 tersebut berbunyi : Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, semua peraturan perundangundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Proses selanjutnya dalam pendaftaran waralaba lebih lanjut mengenai pendaftaran waralaba berdasarkan Kepmendag Nomor 12/M-DAG/Per/3/2006 adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berlakunya Perjanjian Waralaba Penerima Waralaba harus mendaftarkan permohonan untuk


memperoleh Surat Tanda Perolehan Usaha Waralaba ke instansi yang berwenang dengan lampiran yang sesuai dengan Pasal 12 Kepmendag No. 12/MDAG/Per/3/2006 yakni : 1) Daftar Isian Permohonan STPUW yang telah diisi dan ditandatangani oleh Penerima Waralaba atau kuasanya di atas kertas bermeterai cukup, diserahkan kepada pejabat penerbit STPUW dengan dilampirkan: a. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pengurus perusahaan; b. Copy Izin Usaha Departemen/Instansi teknis; c. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. Copy Perjanjian Waralaba; e. Copy Keterangan tertulis (Prospektus usaha) Pemberi Waralaba; f. Copy Surat Keterangan Legalitas Usaha Pemberi Waralaba. 2) Copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampirkan dokumen asli dan akan dikembalikan kepada pemohon STPUW setelah selesai pemeriksaan mengenai keabsahannya. Adapun instansi yang berwenang dalam proses pengurusan permohonan dan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPUW) berdasarkan Kepmendag No. 12/M-DAG/Per/3/2006 Pasal 10 yakni : 1) Menteri memiliki kewenangan pengaturan kegiatan usaha Waralaba. 2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan STPUW kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, bagi Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Luar Negeri. 3) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan STPUW kepada Gubernur DKI/Bupati/Walikota bagi Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam dan Luar Negeri. 4) Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan STPUW kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan bagi Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam dan Luar Negeri. 5) Khusus Propinsi DKI Jakarta, Gubernur melimpahkan kewenangan penerbitan STPUW kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab dibidang perdagangan bagi Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam dan Luar Negeri. Lebih jelasnya mengenai Kewenangan Penerbitan STPUW berdasarkan


Kepmendag No. 12/M-DAG/Per/3/2006 Pasal 10 diatas, akan digambarkan sebagai berikut : 1. Bagi Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Luar Negeri : Menteri Perdagangan  Dirjen Perdagangan Dalam Negeri 2. Bagi Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam dan Luar Negeri khusus untuk pengajuan permohonan di DKI Jakarta: Menteri Perdagangan  Gubernur DKI  Kadin Perdagangan 3.

Bagi Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam dan Luar Negeri khusus untuk pengajuan di luar DKI Jakarta : Menteri Perdagangan  Bupati / Walikota  Kadin Perdagangan Setelah Permohonan STPUW yang telah diisi dan ditandatangani oleh

Penerima Waralaba atau kuasanya di atas kertas bermeterai cukup, diserahkan kepada pejabat penerbit STPUW maka paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Daftar Isian Permohonan STPUW secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit STPUW menerbitkan STPUW dengan menggunakan formulir STPUW Model B (lihat di lampiran). Apabila Daftar Isian Permintaan STPUW dinilai belum lengkap dan benar, paling lambat 5 (lima) hari kerja, pejabat penerbit STPUW membuat surat penolakan disertai alasan-alasan. Bagi pemohon yang ditolak dapat mengajukan permohonan STPUW kembali. Jangka waktu Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba berlaku sampai jangka waktu lima


tahun, seperti diatur dalam Pasal 12 ayat (5), (6), dan (7) PP Nomor 42 Tahun 2007 yakni : 5) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 6) Dalam hal perjanjian Waralaba belum berakhir, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 7) Proses permohonan dan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba tidak dikenakan biaya. Jadi berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perorangan maupun badan usaha bisa mewaralabakan bisnisnya asalkan bisnis tersebut mempunyai ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, dan sebagainya berdasarkan pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007. Untuk mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) seorang penerima waralaba harus melalui prosedur yakni : penyajian prosopektus penawaran waralaba dari pemberi waralaba yang telah didaftarkan pada instansi terkait, pembuatan perjanjian waralaba dan paling lambat lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berlakunya Perjanjian Waralaba Penerima Waralaba harus mendaftarkan permohonan untuk memperoleh Surat Tanda Perolehan Usaha Waralaba. Jika tidak ada ada kendala berarti maka dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Daftar Isian Permohonan STPUW secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit STPUW menerbitkan STPUW.


BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM FRANCHISE ATAS WANPRESTASI FRANCHISOR (RUDI HADI SUWARNO)

A. Prosedur Perjanjian Waralaba antara Franchise dan Franchisor Pada dasarnya waralaba merupakan salah satu bentuk pemberian lisensi, hanya saja agak berbeda dengan pengertian lisensi pada umumnya, waralaba menekankan pada kewajiban untuk menggunakan system, metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran dan penjualan maupun hal-hal lain yang ditentukan oleh pemberi waralaba secara eksklusif, serta tidak boleh

dilanggar maupun

diabaikan oleh penerima lisensi. Hal ini mengakibatkan bahwa

waralaba

cenderung bersifat eksklusif. Seorang atau suatu pihak yang menerima waralaba tidaklah dimungkinkan untuk melakukan kegiatan lain yang sejenis atau yang berada dalam suatu lingkungan yang mungkin menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha waralaba yang diperoleh olehnya dari pemberi waralaba. Pada dasarnya suatu waralaba adalah suatu bentuk perjanjian, yang isinya memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak Penerima Waralaba, yang terwujud dalam bentuk :36 1. Hak untuk melakukan penjualan atas produk berupa barang dan atau jasa dengan mempergunakan nama dagang atau merek dagang tertentu; 2. Hak untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan atau berdasarkan pada suatu format bisnis yang telah ditentukan oleh Pemberi Waralaba.

36

Gunawawan Widjaja, Op.Cit., Hal. 47

43


Dengan ini berarti sebagai suatu perjanjian, waralaba juga tunduk pada ketentuan umum yang berlaku bagi sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.37 Dalam PP Nomor 42 pengaturan perjanjian khususnya mengenai waralaba hanya sebatas tentang cara pembuatan perjanjian, pendaftaran perjanjian,

dan sanksi administratif dari

instansi yang berwenang saja. Untuk pengaturan tentang bagaimana jika terjadi wanprestasi diantara para pihak yang membuat perjanjian, dalam PP tersebut tidak mengaturnya. Sebagai suatu perjanjian, Pasal 1320 KUH Perdata tetap mengikat sebagai syarat dasar dari sahnya perjanjian untuk waralaba yakni adanya38 : 1) Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri ( Toestaming ) 2) Kecakapan untuk mengadakan perikatan ( Bekwaamheid ) 3) Mengenai suatu obyek tertentu ( Een Bepaal Onderwerp ) 4) Mengenai kausa yang diperbolehkan ( Geoorloofde Oorzaak ) Secara khusus mengenai syarat lainnya mengenai sahnya perjanjian waralaba diatur dalam Pasal 4 PP No. 42 Tahun 2007, yakni: 1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. 2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Atas dasar pasal tersebut, maka syarat suatu perjanjian waralaba jika tidak ditulis dalam bahasa Indonesia maka perjanjian tersebut harus diterjemahkan 37 38

Ibid. M. Yahya Harahap, Op.Cit., hal. 32.


dalam bahasa Indonesia. Dalam hal timbulnya perjanjian antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba baru terjadi jika telah ada kesepakatan berdasarkan prospektus yang ditawarkan untuk kemudian dilakukan pembuatan perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan Munir Fuady bahwa sebuah kesepakatan bisa terjadi pada

saat

pihak

pemberi

tawaran

tersebut

mengirimkan

akseptasinya

(penawarannya) dan pihak penerima segera melakukan offer (tawaran) sampai pada saat kedua belah pihak saling menyetujui akan penawaran tersebut yang kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis.39 Setelah tahapan negosiasi dan pembuatan suatu dokumen perjanjian, maka tahapan berikutnya adalah pelaksanaan dan sekaligus pengawasan dari perjanjian. Pelaksanaan dan pengawasan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Tata cara pelaksanaan perjanjian (performance) serta akibat-akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian harus secara cermat dipikirkan pada saat akan dibuatnya sebuah perjanjian, agar pada saat pelaksanaannya tidak mengalami suatu permasalahan yang mengganggu. Pelaksanaan perjanjian selain membutuhkaan adanya itikad baik juga perlu dikelola secara tepat agar tidak menimbulkan masalah. Dalam pelaksanaan perjanjian mungkin saja akan menghadapi hal-hal yang menghambat bahkan menyebabkan tidak terpenuhinya perjanjian tersebut.40 Demikian pula dalam perjanjian waralaba, sangat dimungkinkan dalam pelaksanaannya juga akan terjadi kegagalan atau hal-hal yang dapat menghambat

39

Munir Fuady 2, Op.Cit, hal. 12. Muhammad Djumana, Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 94. 40


serta mengakibatkan tidak terpenuhinya perjanjian. Seperti halnya contoh kasus yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya mengenai pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Rudi Hadisuwarno terhadap My Salon dimana pihak Rudy menaikkan fee franchise sampai dua kali lipat secara sepihak dimana hal tersebut tidak disebutkan sebelumnya dalam perjanjian. Hal seperti contoh tersebut bisa saja terjadi karena pihak pemberi waralaba yang dalam hal ini secara ekonomi memang berada pada posisi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan pihak penerima waralaba, karenanya tidak menutup kemungkinan dengan situasi dan kondisi yang seperti tersebut akan berdampak dan berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian waralaba dimana pihak pemberi waralaba akan mendominasi pihak penerima waralaba untuk memaksakan kehendaknya.

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya tidak dapat timbul dengan sendirinya. Hubungan ini tercipta karena adanya tindakan hukum yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga adanya satu pihak yang diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak lain itu dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.41 Pada perjanjian yang bersifat perdata, melekat prinsip pemaksaan yang apabila debitur tidak memenuhi prestasi maka kreditur berhak memaksakan pemenuhan prestasi tersebut. Kreditur diberi hak gugat atau hak aksi untuk

41

H. R Daeng Naja, Op.Cit, hal. 178.


memperoleh hak materil atas prestasi dengan menggunakan upaya hukum menurut hukum acara. Dan pada waktu yang bersamaan pula, masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi dan tanggung jawab untuk melaksanakan prestasi kepada masing-masing pihak secara sempurna.42 Hak dan Kewajiban masing-masing pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada Penerima Waralaba, adalah sebagai berikut:43 Kewajiban Pemberi Waralaba Pemberi Waralaba berkewajiban untuk: 1. Memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan HaKI, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek Waralaba, dalam rangka pelaksanaan waralaba yang diberikan tersebut; 2. Memberikan bantuan pada Penerima Waralaba pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada Penerima Waralaba.

Hak Pemberi Waralaba Pemberi Waralaba memiliki hak untuk: 1. Melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan waralaba; 2. Memperoleh laporan-laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha Penerima Waralaba;

42 43

Ibid, hal. 17. Gunawan Widjaja, Op. Cit, hal. 82.


3. Melakasankan inspeksi pada daerah kerja Penerima Waralaba guna memastikan bahwa waralaba yang diberikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya; 4. Sampai batas tertentu mewajibkan Penerima Waralaba dalam hal-hal tertentu, untuk membeli barang modal dan/atau barang-barang tertentu lainnya dari Pemberi Waralaba; 5. Mewajibkan Penerima Waralaba untuk menjaga kerahasiaan HaKI, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba; 6. Mewajibkan agar Penerima Waralaba tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan HaKI, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjuatan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek waralaba; 7. Menerima pembayaran royalty dalam bentuk, jenis dan jumlah yang dianggap hak olehnya; 8. Meminta dilakukannya pendaftaran atas waralaba yang diberikan kepada Penerima Waralaba; 9. Atas pengakhiran waralaba, meminta kepada Penerima Waralaba untuk mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh Penerima Waralaba selama masa pelaksanaan waralaba;


10. Atas

pengakhiran

waralaba,

melarang

Penerima

Waralaba

untuk

memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh Penerima Waralaba selama masa pelaksanan waralaba; 11. Atas pengakhiran waralaba, melarang Penerima Waralaba untuk tetap melakukan kegiatan yang sejenis, serupa ataupun yang secara langsung maupun

tidak

langsung

dapat

menimbulkan

persaingan

dengan

mempergunakan HaKI, penemuan, atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek waralaba; 12. Pemberian waralaba, kecuali yang bersifat eksklusif tidak menghapuskan hak Pemberi

Waralaba

untuk

tetap

memanfaatkan,

menggunakan

atau

melaksanakan Hak atas kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek waralaba.

Kewajiban Penerima Waralaba Kewajiban Penerima Waralaba adalah: 1. Melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepadanya guna melaksanakan HaKI, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik yang menjadi obyek waralaba; 2. Memberikan

keleluasaan

bagi

Pemberi

Waralaba

untuk

melakukan

pengawasan maupun inspeksi berkala maupun secara tiba-tiba, guna


memastikan bahwa Penerima Waralaba telah melaksanakan waralaba yang diberikan dengan baik; 3. Memberikan laporan-laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus dari Pemberi Waralaba; 4. Sampai batas tertentu membeli barang modal tertentu ataupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan waralaba dari Pemberi Waralaba; 5. Menjaga kerahasiaan atas HaKI, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik yang menjadi obyek waralaba, baik selama maupun setelah berakhirnya masa pemberian waralaba; 6. Melaporkan segala HaKI, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik yang menjadi obyek waralaba yang ditemukan dalam praktek; 7. Tidak memanfaatkan HaKI, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik yang menjadi obyek waralaba selain dengan tujuan untuk melaksanakan waralaba yang diberikan; 8. Melakukan pendaftaran Waralaba; 9. Tidak melakukan kegiatan sejenis, serupa ataupun secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan HaKI, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik yang menjadi obyek waralaba.


10. Melakukan pembayaran royalty dalam bentuk, jenis dan jumlah yang telah disepakati secara bersama; 11. Atas pengakhiran waralaba, tidak memanfatkan lebih lanjut data, informasi maupun keterangan yang diperoleh oleh Penerima Waralaba selama masa pelaksanaan waralaba; 12. Atas pengakhiran waralaba, tidak memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh oleh Penerima Waralaba selama masa pelakanaan waralaba; 13. Atas pegakhiran waralaba, tidak lagi melakukan kegiatan yang sejenis, serupa ataupun secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan HaKI, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik yang menjadi obyek waralaba.

Hak Penerima Waralaba Penerima Waralaba berhak untuk: 1. Memperolch segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek waralaba, yang diperlukan olehnya dalam melaksanaan waralaba yang diberikan tersebut;


2. Memberikan bantuan dari Pemberi Waralaba atas segala macam pemanfaatan dan atau penggunaan HaKI, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek waralaba. Dalam perjanjian waralaba antara dengan Rudy Hadisuwarno dengan Rudy Hadi Suwarno Salon Medan dimuat berdasarkan Pasal 4 PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yaitu: 1. Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. 2. Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam suatu penjanjian waralaba, terdapat hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Hak dan kewajiban antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba ini merupakan suatu hubungan yang timbal balik. Artinya, hak bagi Pemberi Waralaba merupakan kewajiban bagi Penerima Waralaba dan begitu pula sebaliknya, apa yang menjadi hak Penerima Waralaba merupakan kewajiban bagi Pemberi Waralaba.44 Hak dan Kewajiban itu antara lain : Kewajiban Pemilik Waralaba Rudy Hadi Suwarno: 1. Menyediakan nama perusahaan/merek; 2. Menyediakan logo, desain dan fasilitas yang dapat segera dikenal konsumen; 44

Wawancara dengan Bapak Richard Telambanua bagian Administrasi Manager, 11 Februari 2010.


3. Memberikan pelatihan manajemen yang profesional untuk setiap staf unit independen; 4. Memberikan bantuan secara berkelanjutan sesuai dengan petunjuk yang tertera dalam kontrak kerjasama; 5. Membangun komunitas usaha bersama agar saling mendukung; 6. Menyediakan kebutuhan produk/jasa dan kebutuhan operational.

Kewajiban pemegang hak waralaba (Penerima Waralaba): 1. Mengontrak paket usaha dengan jalan melakukan investasi keuangan dalam membantu pengoperasian usaha; 2. Membayar franchisee fee dalam persentase dan penghasilan kotor kepada Rudy Hadi Suwarno (Pemberi Waralaba); 3. Memelihara hubungan usaha yang berkelanjutan dengan Rudy Hadi Suwarno 4. Memelihara kinerja mutu tertentu; 5. Memelihara/menjaga paket peralatan yang dibeli dari Pemberi Waralaba Rudy Hadi Suwarno Kewajiban Pemberi Waralaba diatur pula di dalam PP No. 42 Tahun 2007 yang dalam Pasal 7 berisi mengenai ketentuan bahwa “Pemberi Waralaba harus memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba pada saat melakukan penawaran”. Di dalam Pasal 4 Permendag No. 31 Tahun 2008, diberikan tenggang waktu paling singkat selama 2 (dua) minggu sebelum penandatangan perjanjian waralaba. Prospektus Penawaran Waralaba ini berupa keterangan tertulis yang paling


sedikit memuat:45 1. Data identitas Pemberi Waralaba; 2. Legalitas usaha waralaba; 3. Sejarah kegiatan usaha, yaitu uraian yang mencakup mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha dan pengembangan usaha; 4. Struktur Organisasi Pemberi Waralaba, yaitu dimulai dari Komisaris, Pemegang Saham dan Direksi sampai ke tingkat Operasional termasuk dengan Pewaralaba/Penerima Waralabanya; 5. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu laporan keuangan atau neraca keuangan Perusahaan Pemberi Waralaba 2 (dua) berturut-turut dihitung sejak permohonan Prospektus Penawaran Waralaba; 6. Jumlah tempat usaha, yaitu outlet/gerai usaha waralaba sesuai dengan Kabupaten/Kota domisili untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri dan sesuai dengan negara domisili ouilet/gerai untuk Pemberi Waralaba Luar Negeri; 7. Daftar Penerima Waralaba, yaitu daftar nama dan alamat perusahaan dan/atau perseorangan sebagai Penerima Waralaba dan perusahaan yang membuat prospektus penawaran baik yang berdomisili di Indonesia maupun di Luar Negeri; 8. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, yaitu hak yang dimiliki baik oleh Pemberi waralaba maupun Penerima Waralaba.

45

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan RI. Nomor 31/M-DAG/PER/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba, 21 Agustus 2008


a. Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba, dan selanjutnya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba. b. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas yang diberikan Pemberi Waralaba. Pasal 8 PP No. 42 Tahun 2007 juga menyatakan bahwa “Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional, manajemen pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan”. Pelatihan ini dimaksudkan untuk mendidik dan melatih Penerima Waralaba tentang tata cara bagaimana mengelola bisnis waralaba. Pelatihan ini seragam

dengan

Penerima

Waralaba

lainnya

tersebut

sehingga

dapat

mempertahankan citra yang berkualitas dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Menurut Pasal 11 PP No. 42 Tahun 2007 menyatakan adanya kewajiban dari pihak Penenima Waralaba untuk melakukan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba ini memuat paling sedikit: 1. Nama dan alamat para pihak, yaitu nama dan alamat yang jelas perusahaan atau penanggungjawab perusahaan yang mengadakan perjanjian; 2. Jenis HaKI, seperti merek dan logo perusahaan, desain outlet, sistem pemasaran atau racikan bumbu yang diwaralabakan;


3. Kegiatan Usaha, misalnya kegiatan usaha restoran, apotek, atau bengkel; 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak, berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak misalnya Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba berhak menggunakan HaKI atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba; 5. Bantuan, Fasilitas, Bimbingan Operasional, Pelatihan dan Pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba, seperti bantuan fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan komputer; 6. Wilayah Usaha, berkaitan dengan batas usaha yang diberikan kepada Penerima Waralaba, 7. Jangka Waktu Perjanjian, yaitu batasan waktu mulai dari berakhirnya perjanjian, misalnya perjanjian berlaku waku 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani; 8. Tata Cara Pembayaran Imbalan, yaitu tata cara/ketentuan, waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan fee atau royalty apabila disepakati dalam perjanjian yang menjadi tanggung jawab Penerima Waralaba; 9. Kepemilikan, Perubahan Kepemilikan dan Hak AhIi Waris, yaitu nama dan alamat jelas pemilik usaha apabila perseorangan, serta nama dan alamat Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi apabila berupa badan usaha; 10. Penyelesaian Sengketa, yaitu penetapan lokasi penyelesain sengketa, seperti Pengadilan Negeri atau Arbitrase dengan memperhatikan hukum Indonesia, dan


11. Tata Cara Perpanjangan, Pengakhiran dan Pemutusan Perjanjian, seperti perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang disepakati bersama ataupun pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak telah berakhir. Pemberi Waralaba sebagai pemberi hak waralaba mengkehendaki berbagai persyaratan, ketentuan ataupun aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian. Dalam kenyataannya, terlihat bahwa Penerima Waralaba terikat dengan kontrak yang telah dibuat oleh Pemberi Waralaba sehingga, tampak bahwa posisi Pemberi Waralaba adalah posisi yang lebih dominan dibanding dengan posisi Penerima Waralaba yang hanya mengikuti aturan dari pihak Pemberi Waralaba.

C. Berakhirnya Perjanjian Waralaba Antara Franchise dan Franchisor Masa berlakunya perjanjian waralaba adalah menurut jangka waktu yang diperjanjikan di dalam perjanjian waralaba. Pembelian suatu hak waralaba tidak berarti bahwa Penerima Waralaba dapat mempergunakan hak atas merek dagang tersebut secara terus menerus. Selain ada batasan waktu yang diberikan di dalam perjanjian waralaba tersebut yang berkisar antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun, terdapat pula kemungkinan adanya perpanjangan perjanjian. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang disepakati bersama.


Perpanjangan perjanjian waralaba dirasa lebih aman bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba karena menyangkut modal yang telah di investasikan oleh pihak Penerima Waralaba serta kemungkinan keuntungan yang lebih besar bagi Pemberi Waralaba atas hubungan bisnis waralaba ini.46 Untuk memperpanjang perjanjian waralaba pada Salon Rudy Hadi Suwarno Medan. Rudy Hadi Suwarno memberikan perpanjangan perjanjian waralaba berlaku untuk setiap unit salon dan dapat diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya untuk salon-salon yang baru, tapi tidak ada lagi perpanjangan untuk salon yang telah diperpanjang untuk masa 10 (sepuluh) tahun. Dan, perjanjian waralaba ini langsung ditandatangani oleh (Pemberi Waralaba). Dalam hal perpanjangan perjanjian waralaba, Penerima Warataba perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu:47 1.

Ketaatan pada kontrak. Pemberi Waralaba enggan memperbaharui perjanjian apabila Penerima Waralaba pernah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian sebelumnya ataupun yang melakukan wanprestasi pada saat pembaharuan;

2.

Perpanjangan jangka waktu sewa tempat usaha untuk disesuaikan dengan jangka waktu pembaharuan;

3.

Kewajiban memperbaiki tempat usaha sesuai dengan standar yang beraku;

4.

Pembayaran uang perpanjangan yang berupa jumlah uang yang dihitung agar cukup untuk menutup biaya administrasi dan jasa hukum yang timbul akibat adanya perpanjangan;

46 47

Juajir Sumardi, Op.Cit. hal. 57. Rooseno Harjowidigdo, Op.Cit. hal.l9.


5.

Pelepasan klaim sebelumnya. Hal yang bersifat kontroversial bagi perpanjangan adalah adanya persyaratan bahwa Penerima Waralaba melepaskan tuntutan atas klaim lain sebagai koridisi untuk perpanjangan. Selain adanya jangka waktu yang telah ditentukan. Adakalanya, suatu

perjanjian waralaba dapat dilakukan pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Pemberi Waralaba. Pemberi Waralaba berhak mengakhiri perjanjian dengan suatu alasan, yaitu telah adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh Pemberi Waralaba. Pemberi Waralaba melaksanakan haknya untuk mcngakhiri perjanjian melalui pemberitahuan kepada Penerima Waralaba dalam keadaan dan dengan cara:48 a. Kecuali untuk kegagalan Penerima Waralaba untuk membayar uang yang berhutang kepada Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba dapat mengakhiri perjanjian setelah ada pemberitahuan sebelumnya kepada Penerima Waralaba yang memuat keterangan mengenai pelanggaran yang dilakukan. Jika ditetapkan, hak Pemberi Waralaba untuk mengakhiri itu akan berakhir, dengan ketentuan apabila sifat dari pelanggaran itu Penerima Waralaba tidak dapat memperbaikinya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan itu. Penerima Waralaba diberi tambahan waktu yang dianggap perlu atau cukup untuk memperbaiki pelanggaran itu, dengan ketentuan bahwa Penerima Waralaba setelah menerima pemberitahuan dari Pemberi Waralaba akan segera mengambil langkah memperbaiki pelanggaran dan melakukan usaha sebaikbaiknya untuk melakukan hal itu;

48

Ibid, hal. 25.


b. Terhadap setiap pelanggaran oleh Penerima Waralaba atas kewajibannya untuk membayar sejumlah uang kepada Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba dapat mengakhiri perjanjian sesudah ada pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran itu. Jika Penerima Waralaba memperbaiki pelanggaran itu di dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, hak Pemberi Waralaba untuk mengakhiri perjanjian tidak berlaku lagi; c. Penerima Waralaba gagal untuk membuka dan mengoperasikan tempat usaha selama jangka waktu tertentu berturut-turut, kecuali dalam hal yang diatur dalam Buku Petunjuk Operasional; d. Penerima Waralaba gagal membuka dan mengoperasikan tempat usaha selama jangka waktu tertentu, yang sesudah jangka waktu itu dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan fakta dan keadaan yang ada, Penerirna Waralaba tidak berniat untuk melanjutkan waralabanya, kecuali jika kegagalan itu disebabkan oleh kebakaran, banjir, gempa bumi atau sebab lain yang berada di luar kemampuan Penerima Waralaba; e. Jika Penerima Waralaba gagal untuk melaksanakan perjanjian nengenai kerahasiaan dan non-kompetisi; f. Jika Penerima Waralaba mengalami pailit atau irisovelsi (menurut hukum yang berlaku), mengakui ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat kewajiban harus dipenuhi; g. Jika tempat usaha Penerima Waralaba atau bangunan tempat usaha disita atau diambil alih oleh pemerintah, kreditur atau pemegang gadai, dengan ketentuan bahwa putusan akhir terhadap Penerima Waralaba tetap tidak dipenuhi dalam


jangka waktu yang telah ditetapkan, misalnya 30 hari, kecuali jika diajukan banding atau kasasi; h. Jika Penerima Waralaba melakukan tindakan gadai yang mengikat bangunan tempat usaha dilakukan atau peralatan di dalamnya; i. Jika yakin Penerima Waralaba melakukan penipuan, atau tindakan yang berkaitan dengan pengoperasian tempat usaha; j. Jika

Penerima

Waralaba

menjual,

mengalihkan,

mentransfer,

atau

menjaminkan seluruh atau sebagaian bisnis waralaba tanpa persetujuan tertulis Pemberi Waralaba; k. Jika

audit

atau

pemeriksaan

yang

dilakukan

Pemberi

Waralaba

memperlihatkan bahwa Penerima Waralaha secara sadar mengurangi pendapatan kotornya atau menunda atau tidak melaporkan hal itu; l. Jika Penerima Waralaba melanggar kewajiban yang sebelumnya telah diperingatkan oleh Pemberi Waralaba melalui surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, misalnya 12 (dua belas) bulan. Pengulangan tindakan itu menjadi alasan untuk mengakhiri perjanjian tanpa pemberitahuan atau kesempatan untuk memperbaiki; m. Jika Penerima Waralaba melakukan misrepresentasi yang berkaitan dengan perolehan tempat usaha, atau jika Penerima Waralaba terlibat dalam tindakan yang menimbulkan citra tidak baik atas operasi dan reputasi waralaba; n. Jika Penerima Waralaba, setelah menerima pemberitahuan dari Pemberi Waralaba atau badan pernerintah yang berwenang mengenai pelanggaran atas peraturan hukum, misalnya masalah lingkungan hidup, dan dalam jangka


waktu yang telah ditetapkan tidak mematuhi peraturan hukum yang berlaku itu; o. Jika Penerima Waralaba berulang kali tidak mematuhi satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian, baik itu diperbaiki atau tidak sesudah ada pemberitahuan. Menurut Rudy Hadi Suwarno (Pemberi Waralaba), suatu perjanjian waralaba dapat dibatalkan jika Penerima Waralaba tidak mengikuti aturan main dan standar yang ditentukan, atau melakukan pelanggaran berat terhadap kondisi dan persyaratan dalam perjanjian waralaba, yang tentu saja hal ini secara langsung dapat mempengaruhi kelangsungan operasional perusahaan tersebut. Menurut ketentuan Pasal 6 Permendag No. 31 Tahun 2008, dijelaskan bahwa apabila waralaba diputus secara sepihak oleh Pemberi Waralaba sebelum perjanjian berakhir, maka Pemberi Waralaba tidak dapat menempatkan Penerima Waralaba yang baru di dalam wilayah yang sama apabila belum tercapai kesepakatan dalam menyelesaikan perselisihan antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba yang lalu atau setidaknya paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba.

D. Upaya Hukum Akibat Pelanggaran Perjanjian Waralaba oleh Pemberi Waralaba Bagi Penerima waralaba yang dirugikan oleh pemberi waralaba dapat menyelesaikan sengketanya melalui beberapa pilihan yang disepakati oleh para pihak yaitu melalui :


1. Badan Peradilan (Pengadilan); 2. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Penjelasan : 1. Badan Peradilan a) Pengadilan Negeri Penanganan

sengketa

waralaba

di

lingkup

keperdataan,

maka

penyelesaiannya melalui pengadilan negeri jika yang disengketakan adalah mengenai masalah-masalah selain masalah HaKI. Jika yang disengketakan dalam lingkup masalah HaKI (Hak cipta, paten, merek, dll) maka penyelesaiannya di lingkup wilayah Pengadilan Niaga.49 Di lingkup peradilan ini upaya hukum yang ditempuh jika salah satu pihak menolak putusan dari pengadilan tingkat pertama (judex facti) maka bisa melakukan banding kemudian kasasi. b) Pengadilan Niaga Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang keberadaannya diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 15 ayat (1) dan penjelasannya yang berbunyi : Pasal 15 : “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang.” Penjelasan : Yang dimaksud dengan ”pengadilan khusus” dalam ketentuan ini, antara

49

www.legalitas.org, Pengadilon-pengadilan Khusus di Indonesia, 22 Juli 2008


lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara. Sengketa waralaba yang berhubungan dengan masalah HAKI misalnya masalah penyalahgunaan merek yang tidak semestinya maka penyelesaiannya melalui pengadilan Niaga. Upaya Hukum jika salah satu pihak tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama (judex facti) maka langkah selanjutnya adalah melakukan kasasi karena Pengadilan Niaga tidak mengenal Tingkat Banding.50 2. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Penyelesaian sengketa harus secara tegas dicantumkan dalam kontrak konstruksi dan sengketa yang dimaksud adalah sengketa perdata (bukan pidana). Misalnya, pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam kontrak adalah Arbitrase. Dalam hal ini pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa Pada umumnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui forum pengadilan, namun demikian, dengan mengingat akan sifat dari pemberian waralaba, penyelesaian perselisihan yang dilakukan melalui forum peradilan dikhawatirkan oleh pihak pemberi waralaba akan menjadi suatu forum ”buka-bukaan” bagi Penerima Waralaba yang tidak beriktikad baik. Untuk menghindari hal tersebut maka sebaiknya setiap sengketa yang berhubungan

50

Ibid.


dengan perjanjian pemberian waralaba diselesaikan dalam kerangka pranata alternatif penyelesaian sengketa, termasuk di dalamnya pranata arbitrase.51 Pranata penyelesaian sengketa alternatif, termasuk di dalamnya pranata arbitrase di Indonesia saat ini telah diatur dalam suatu peraturan perundangundangan tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, objek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini adalah sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase (dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) dapat dilakukan hanya untuk sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Tidak ada suatu penjelasan resmi mengenai maksud ketentuan Pasal 5

ayat

(1)

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut, namun jika dilihat pada Pasal 66 huruf (b) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, di mana pada Penjelasan Pasal 66 huruf (b) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang: perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman modal; industri; Hak Kekayaan Intelektual. Ini berarti bahwa makna perdagangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), seharusnya juga memiliki makna yang luas. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2), yang

51

Gunawan Widjaja, Op.cit., hal. 103


memberikan perumusan negatif, di mana dikatakan bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Dengan adanya ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 66 huruf (b) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut, maka sengketa yang berhubungan dengan pemberian waralaba, baik yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual pada waralaba dapat diselesaikan melalui pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa termasuk Arbitrase. Jadi berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemberi Waralaba kerap melakukan pelanggaran atas isi perjanjian waralaba dikarekanakan kedudukan yang superior dari si Pemberi Waralaba. Semakin terkenal sebuah brand dari waralaba, maka semakin kecil bargaining power (kekuatan bernegosiasi) dari penerima waralaba. Untuk melindungi penerima waralaba, maka penerima waralaba dapat menuntut adanya ganti kerugian berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh KUH Perdata. Untuk penyelesaian sengketanya sendiri bisa dilakukan menggunakan cara di dalam pengadilan (pengadilan negeri atau niaga) maupun di luar pengadilan menggunakan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang dalam prosesnya lebih mudah dibandingkan lewat jalur pengadilan.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Waralaba merupakan sistem bisnis yang berbeda dengan sistem bisnis lainnya. Karena, usaha waralaba meliputi seluruh bisnis, merek dagang, Hak Milik Intelektual, Goodwill, maupun rahasia dagang dari suatu waralaba. Selain itu, waralaba mempunyai beberapa karakteristik tersendiri antara lain berupa: unsur dasar, produk bisnis unik yang belum beredar di pasaran, adanya fee dan royalti atas penggunaan nama dagang dan sistem bisnis yang diberikan, adanya pelatihan manajemen dan keterampilan khusus untuk mengetahui bagaimana cara mengelola bisnis waralaba, adanya bantuan pendanaan Penerima Waralaba dari pihak Pemberi Waralaba, pembelian produk langsung dari Pemberi Waralaba, bantuan promosi dan periklanan dari Pemberi Waralaba, daerah pemasaran yang eksklusif yang artinya tidak diberikan untuk 2 (dua) Penerima Waralaba dalam lokasi yang sama, adanya pengendalian dan penyeragaman mutu baik dari segi produk dan pelayanan, mengandung unsur merek dan sistern bisnis. Karakteristik dari perjanjian waralaba adalah berkenaan dengan perjanjian-perjanjian lainnya yang juga diatur didalam perjanjian waralaba yang menjadikan perjanjian waralaba menjadi suatu perjanjian yang sui generis dan dianggap sebagai suatu praktek

67 Universitas Sumatera Utara

monopoli. Namun, dalam UU Antimonopoli tersebut mengecualikan perjanjian lisensi dan perjanjian waralaba. 2. Perjanjian yang dibuat para pihak yakni Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban merupakan suatu hubungan timbal balik antara Penerima Waralaba dan Pemberi Waralaba yang artinya hak bagi Pemberi Waralaba merupakan kewajiban bagi pihak Penerima Waralaba dan begitu pula sebaliknya hak bagi Penerima Waralaba merupakan kewajiban bagi Pemberi Waralaba. Kewajiban Pemberi Waralaba salah satunya adalah menyediakan nama perusahaan/merek, logo, desain dan fasilitas yang dapat segera dikenal konsumen sekaligus memberikan pelatihan manajemen dan memberikan bantuan secara berkelanjutan sesuai dengan petunjuk yang tertera dalam kontrak kerjasama. Sementara itu, kewajiban dari Penerima Waralaba antara lain, yaitu: menjaga kerahasiaan atas Hak atas Kekayaan Intelektual yaitu penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi, melakukan pendaftaran waralaba, membayar franchisee fee dalam persentase dan penghasilan kotor kepada Pemberi Waralaba, memberi laporan secara berkala atau permintaan khusus dari Pemberi Waralaba, dan termasuk pula memelihara kinerja mutu tertentu memelihara atau menjaga paket peralatan yang dibeli dari Pemberi Waralaba. 3. Pelaksanaan perjanjian dengan baik merupakan tujuan dari kerjasama bisnis waralaba. Namun, seiring dengan pelaksanaan perjanjian itu bukan tidak


mungkin terjadi suatu perselisihan yang pada akhirnya mengakibatkan perjanjian itu tidak terlaksana dengan baik. Karena pada dasarnya, tidak seorang atau satu pihak pun yang menginginkan adanya suatu sengketa atau perselisihan tersebut. Dalam hal terjadinya suatu sengketa, pihak Pemberi Waralaba telah menetapkan suatu penyelesaian perselisihan yang tertuang di dalam suatu kontrak, yang biasanya dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat terlebih dahulu kemudian apabila penyelesaian tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka diserahkan kepada lembaga Peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri. 4. Berakhirnya suatu perjanjian waralaba adalah berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Penerima Waralaba yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran kontrak. Selain itu, berakhirnya peranjian waralaba dikarenakan telah habis masa perjanjian yang telah diperjanjikan dan setelah itu dapat diperpanjang selama 10 tahun dan setelah itu tidak ada lagi perpanjangan. B. Saran Sehubungan dengan kesimpulan yang penulis uraikan, selanjutnya penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna dalam perkembangan waralaba di Indonesia: 1. Hendaknya sebelum seorang pihak memutuskan untuk melakukan usaha waralaba, calon Penerima Waralaba tersebut sebaiknya menyelidiki terlebih dahulu bisnis yang akan digelutinya, dan telah benar-benar mengerti akan bisnis tersebut.


2. Apabila seseorang pihak (calon Penerima Waralaba) telah memutuskan untuk melakukan usaha waralaba, sebaiknya sebelum pihak tersebut mengerti terlebih dahulu mengenal isi perjanjian, misalnya mengenai hak dan kewajiban para pihak. Maka dari itu, diperlukan seorang ahli hukum untuk menterjemahkan isi dari perjanjian yang akan disepakati. Adapun mengenai hak dan kewajiban ini, sebaiknya diadakan dengan memperhatikan asas keseimbangan antara para pihak agar kepentingan kedua belah pihak dapat terlindungi dengan baik. 3. Waralaba di Indonesia telah ada sejak tahun 1970-an dan telah berkembang pesat dan telah banyak menggeluti berbagai bidang bisnis di tengah masyarakat. Tetapi, peraturan mengenai Waralaba atau Franchise sampai saat ini masih hanya sebatas Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan Menteri Perdagangan. Maka dari itu, Pemerintah diharapkan segera menyusun Undang-Undang tentang Waralaba.


BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WARALABA. Sebagai dampak era globalisasi yang melanda di berbagai bidang,

Recommend Documents