BAB III TINJAUAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP HEWAN DAN TUMBUHAN

BAB III

TINJAUAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP HEWAN DAN TUMBUHAN

A. Sistem Pengawasan Terhadap Hewan dan Tumbuhan Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Karantina hewan dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dari tersebarnya hama dari penyakit hewan, hama dari penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Menurut

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina

Hewan, Ikan dan Tumbuhan disebutkan bahwa

karantina hewan, ikan, dan

tumbuhan bertujuan : 1. Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. 2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia 3. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia 4. Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya.

Universitas Sumatera Utara

B. Sertifikasi Terhadap Tumbuhan dan Hewan Proses sertifikasi Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan adalah bertujuan untuk tidak terjadi penolakan produk Indonesia di luar negeri yang tidak memenuhi standar sertifikasi di negara tujuan ekspor. Sebab tanpa kelengkapan sertifikasi produk mereka tidak akan bisa diterima. Dasar hukum diberlakukan sertifikasi bagi setiap produk yang dinilai bisa mengganggu tanaman pangan adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan menyebutkan setiap media pembawa hama dari penyakit hewan karantina, hama dari penyakit ikan karantina atau organisme penggangu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib : a.

Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lain.

b. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan. c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan menyebutkan setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib : (1) Dilengkapi sertifikasi kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lain. (2) Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan (3) Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan menyebutkan setiap media pembawa hama dan penyakit


hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib : (1) Dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dari hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain. (2) Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan. (3) Dilaporkan dari diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi media pembawa hama dari penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Tumbuhan dan Hewan. Tanah air Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa berbagai jenis sumberdaya alam hayati berupa anekaragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya. Dengan meningkatnya lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan antar negara dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik dalam rangka perdagangan, pertukaran, maupun penyebarannya semakin membuka peluang bagi kemungkinan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang berbahaya atau menular yang dapat merusak sumberdaya alam hayati. Untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan ke wilayah negara Republik Indonesia mencegah tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan mencegah keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia, di perlukan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem yang maju dan tangguh. Perlindungan hokum terhadap tumbuhan dan hewan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Indonesia berlaku peraturan-peraturan antara lain :


1. Ordonansi

tentang

Peninjauan

Kembali

Ketentuan-ketentuan

tentang

Pengawasan Pemerintah dalam Bidang Kehewanan dan Polisi Kehewanan (Herziening van de Bepalingen Omtrent het Veeartsenijkundig Staatstoezicht en de Veeartsenijkundige Politie, Staatsblad 1912 No. 432) 2. Ordonansi tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan tentang Pengawasan Pemerintah dalam Bidang Kehewanan dan Polisi Kehewanan di Hindia Belanda

(Wijziging

en

Aanvulling

van

het

Reglement

op

het

Veeartsenijkundige Staatstoezicht en de Veeartsenikundige Politie in Nederlandsch-Indie, Staatsblad 1913 No. 598) 3. Ordonansi tentang Perubahan dan Penambahan Lebih Lanjut Peraturan mengenai Pengawasan Pemerintah dalam Bidang Kehewanan dan Polisi Kehewanan di Hindia Belanda (Nadere Aanvulling en. Wijziging van het Reglement op het Veeartsenijkundige Staatstoezicht en de Veeartse nijkundige Politie in Nederlandsch-Indie, Staatsblad 1917 No. 9) 4. Ordonansi tentang Perubahan dan Penambahan Lebih Lanjut Peraturan mengenai Pengawasan Pemerintah dalam Bidang Kehewanan dan Polisi Kehewanan di Hindia Belanda (Nedere,Aanvulling en Wijziging van het Reglement

op

het

Veearstsenijkundige

Staatstoezicht

en

de

Veearstsenijkundige Politie in Nederlandsch-Indie, Staatsblad 1923 No. 289) 5. Ordonansi tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan mengenai Campur Tangan Pemerintah dalam Bidang Kehewanan dan Polisi Kehewanan di Hindia Belanda (Wijziging en Aanvulling van het Reglement op de Veeartsenijkundige overheidsbemoienis en de Veeartsenijkundige Politie in Nederlandsch Indie, Staatsblad 1936 No. 205) 6. Ordonansi tentang Larangan Pengeluaran Buah Pisang, Tumbuhan Pisang, Umbi Pisang dan Bagian-bagiannya dari Sulawesi dan Daerah-Daerah Kekuasaannya, Manado (Ver bod op de Uitvoer van Pisang Vruchten, Planten, Knol len of Delen daarvan uit Celebes en onderhorigheden, Manado, Staatsblad 1921 No. 532) 7. Ordonansi tentang Peraturan Guna Mencegah Pemasukan Bubuk Buah Kopi ke Pulau-Pulau Sulawesi dan Daerah-Daerah Kekuasaamya, Manado, Amboina, Bali dan Lombok Timor dan Daerah-Daerah Kekuasaannya


(Maatregelen ter Voorkoming van den Invoer van den Koffiebessenboeboek op de Eilanden, Behorende tot Celebes en Ondehorigheden, Manado, Amboina, Bali en, Lombok, Timor en Onderhorigheden, Staatsblad 1924 No. 439) 8. Ordonansi tentang Peraturan Guna Mencegah Penyebaran Hama Belalang yang Terdapat di Kepulauan Sangihe dan Talaud (Maatregelen ter Voorkoming van de Verspreiding van de op Sangihe en Talaudeilanden voorkomende Sabelsprinkhaanplaag.Staatsblad 1924 No. 571) 9. Ordonansi tentang Peraturan Guna Mencegah Penyebaran Lebih Lanjut Ulat Umbi

Kentang

(Maatregelen

cm

verdere

Verspreiding

van

de

Aardappelenknollenrups tegen te gaan, Staatsblad 1925 No. 114) 10. Ordonansi tentang Ikhtisar dan Perbaikan Peraturan-peraturan tentang Pemasukan Bahan Tumbuhan Hidup Guna Mencegah Penularan Penyakit dan Hama Tumbuhan Budidaya di Hindia Belanda (Samenvatting en Herziening van de Regelen op de Invoer van Levend Plantenmateriaal, strekkende tot het Tegengaan van de Overbrenging van Ziekten en Plagen op Cultuurgewassen in Nederlandsch-Indie, Staatsblad 1926 No. 427) Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan disebutkan bahwa Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan bertujuan : 1. Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia 2. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia 3. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia 4. Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya


Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan disebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan tentang karantina hewan, ikan, dari tumbuhan meliputi : 1. Persyaratan karantina. 2. Tindakan karantina 3. Kawasan karantina 4. Jenis hama dari penyakit, organisme pengganggu dari media pembawa. 5. Tempat pemasukan dari pengeluaran.

E. Penegakan Hukum dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Karantina Tumbuhan dan Hewan. Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandanganpandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandanganpandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi, oleh karena itu nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk-bentuk kaidahkaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan,


larangan atau kebolehan. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik. Menurut Wayne Lafavre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. 25 Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya 25

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Bina Cipta, Bandung, 2004, hal.17


mencakup law enforcement akan tetapi juga peace maintenance. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut : 1. Peranan yang ideal (ideal role). 2. Peranan yang seharusnya (expected role) 3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role) 4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role). Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktorfaktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain : 1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari UndangUndang disebabkan karena : a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang c. Ketidakjelasan

arti

kata-kata

di

dalam

Undang-Undang

yang

mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. 2. Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum


4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Penegakan hukum dalam dalam pelanggaran karantina tumbuhan dan hewan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan mengatur tentang sanksi pidana yaitu : a. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah). b. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah). c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah pelanggaran.


BAB IV PENGAWASAN DAN KARANTINA TERHADAP TUMBUHAN DAN HEWAN PADA BALAI BESAR KARANTINA TUMBUHAN DAN HEWAN BELAWAN

A. Peranan

Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan

Belawan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Tumbuhan dan Hewan. Tahun 1930 pelaksanaan kegiatan operasional karantina di pelabuhanpelabuhan diawasi secara sentral oleh Direktur Balai Penyelidikan Penyakit Tanaman dan Budidaya, serta ditetapkan seorang pegawai Balai yang kemudian diberi pangkat sebagai Plantenziektenkundigeambtenaar (pegawai ahli penyakit tanaman). Pada tahun 1939 Dinas karantina tumbuh-tumbuhan (Planttenquarantine Diest) menjadi salah satu dari 3 seksi dari Balai Penyelidikan Penyakit Tanaman (Instituut voor Plantenziekten). Kemudian pada tahun 1957 dengan Keptusan Menteri Pertanian, dinas tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Bagian. Pada tahun 1961 BPHT diganti namanya menjadi LPHT (Lembaga Penelitian Hama dan Penyakit Tanaman) yang merupakan salah satu dari 28 lembaga penelitian dibawah Jawatan Penelitian Pertanian. Tahun 1966 dalam reorganisasi dinas karantina tumbuhan tidak lagi ditampung dalam organisasi Lembaga Pusat Penelitian Pertanian (LP3) yang merupakan penjelmaan LPHT. Kemudian Karantina menjadi salah satu Bagian di dalam Biro Hubungan Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian. Pada tahun 1969, status organisasi karantina tumbuhan diubah kembali dengan ditetapkannya Direktorat Karntina Tumbuh-tumbuhan yang secara operasional berada dibawah Menteri Pertanian dan secara administratif dibawah Sekretariat Jenderal. Dengan status Direktorat tersebut, status organisasi karantina tumbuhan meningkat dari eselon III menjadi eselon II. Pada tahun 1974,


organisasi karantina diintegrasikan dalam wadah Pusat Karantina Pertanian dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 1980 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 453 dan No. 861 tahun 1980, organisasi Pusat Karantina Pertanian (yang notabene baru diisi karatina tumbuhan ex Direktorat Karantina Tumbuhan), mempunyai rentang kendali manajemen yang luas. Pusat Karantina Pertanian pada masa itu terdiri dari 5 Balai (eselon III), 14 Stasiun (eselon IV), 38 Pos (eselon V)dan 105 Wilayah Kerja (non structural) yang tersebar diseluruh Indonesia. Salah satunya Balai Karantina Pertanian Medan dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau dan Bengkulu. Khusus di propinsi Sumut baru dioperasionalkan di 2 pelabuhan yaitu; pelabuhan laut Belawan (Stasiun Karantina Pertanian Belawan) dan Bandara Polonia (Pos Karantina Pertanian Polonia). Pada

tahun

1994

dengan

keluarnya

SK

Mentan

No.800/Kpts/OT.210/12/94 Balai Karantina Pertanian Medan dan Stasiun Karantina Pertanian Belawan dilebur menjadi satu dan berubah nama menjadi Balai Karantina Tumbuhan Belawan dengan eselon III.a Kemudian pada tahun 2003 keluar SK.Mentan No.618 / Kpts / OT.140 / 12 / 2003 yang merubah status Balai Karantina Tumbuhan Belawan menjadi Balai Besar Karantina Tumbuhan Belawan dengan Eseleon II.b ada 1, Eselon III,b ada 3 dan Eselon IV, ada 7. Dengan demikian dasar Hukum Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan dibentuk berdasarkan SK. Mentan No.618/Kpts/OT.140/ 12/2003 tanggal 22 Desember 2003. Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan sebagai unit pelaksana teknis di bidang perkarantinaan tumbuhan dan hewan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian. Tugas pokok Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan adalah melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan tumbuhan di Pelabuhan Belawan dan tempat-tempat pemasukan/pengeluaran lainnya wilayah kerjanya


dan pemberian dukungan teknis kepada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan di wilayah Sumatera Sedangkan fungsi Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan adalah : 1. Pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan dan hewan (pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan) terhadap tumbuhan, hasil tumbuhan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan lainnya di wilayah kerjanya 2. Pemantauan daerah sebar organisme pengganggu (hama, pnyakit dan gulma) tumbuhan dan hewan 3. Membuatan koleksi organisme pengganggu tumbuhan dan hewan 4. Pengelolaan

data,

informasi

dan

dokumentasi

kegiatan

operasional

perkarantinaan tumbuhan dan hewan 5. Pemberian pelayanan teknis kegiatan perkarantinaan tumbuhan dan hewan 6. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan-perundangan perkarantinaan tumbuhan di wilayah kerjanya dan koordinasi penyelenggaraan fungsi PPNS pada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan 7. Pemberian dukungan teknis pelaksanaan kegiatan operasional kepada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan dan hewan 8. Pemberian dukungan teknis pelaksanaan kegiatan administratif kepada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan dan hewan 9. Pelaksanaan urusan tata-usaha dan rumah tangga Balai Besar Karantina Tumbuhan dan hewan. Adapun persyaratan karantina dan hewan diatur dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan yang menyebutkan Setiap media pembawa hama dari penyakit hewan karantina, hama dari penyakit ikan karantina atau organisme penggangu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib : 1. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lain 2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan


3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina. Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan yang menyebutkan Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib : 1. Dilengkapi sertifikasi kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lain 2. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan 3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan yang menyebutkan : 1. Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib : a. Dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dari hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain. b. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan. c. Dilaporkan dari diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina 2. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi media pembawa hama dari penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan. Pengawasan terhadap hewan dan tumbuhan di Balai Besar Karantina Tumbuhan Dan Hewan Belawan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (Hama dan Penyakit Tumbuhan) dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain di dalam negeri atau keluar nya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.


Tujuan pengawasan terhadap hewan dan tumbuhan di balai besar karantina tumbuhan dan hewan Belawan adalah : 1. Mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia 2. Mencegah tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia 3. Mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah

negara

menghendakinya.

Republik

Indonesia

apabila

negara

tujuan

26

Untuk lebih jelasnya, maka akan penulis kemukakan tentang mekanisme pengawasan terhadap karantina : 1. Prosedur Pengawasan Karantina Tumbuhan Setiap Pemilik yang memanfaatkan jasa atau sarana pemerintah dalam melaksanakan tindakan Karantina Tumbuhan, dikenakan pungutan jasa Karantina Tumbuhan sesuai ketentuan Pasal 72 PP. No. 14 Tahun 2002 . Pungutan Jasa Karantina Tumbuhan terdiri dari biaya penggunaan sarana pada instalasi karantina milik Pemerintah dan biaya jasa pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan oleh Petugas Karantina Tumbuhan. Besaran Jasa Karantina tumbuhan yang dikenakan kepada pemilik diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Pertanian. a. Persyaratan Karantina Impor : Setiap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP-OPTK) yang dimasukkan ke dalam wilayah negara RI wajib : (1) Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary Certificate) dari Negara asal dan Negara Transit, dilengkapi dengan Surat Ijin dari Menteri Pertanian/Menteri Kehutanan (Khusus untuk pemasukan benih tumbuhan dan tanaman hidup)

26

Hasil Wawancara Dengan Hafni Zahara Kabag Pengawasan Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan Tanggal 17 Desember 2010


(2) Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan (3) Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan


b. Persyaratan Karantina Ekspor Setiap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP-OPTK) yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah negara RI, apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan wajib : (1) Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary Certificate) dari tempat pengeluaran. (2) Dilengkapi ijin pengeluaran dari Menteri Pertanian dan atau Sertifikat CITES untuk MP-OPTK tertentu. (3) Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina (4) Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan. c. Persyaratan Karantina Domestik Masuk Setiap MP-OPTK yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara RI, wajib : (1) dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari areal asal bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya (2) Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan (3) Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk tindak Karantina Tumbuhan Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran dan keabsyahan isi dokumen serta untuk mendeteksi organisme pengganggu tumbuhan karantina. Pemeriksaan dapat dilakukan secara visual ataupun laboratories Pengasingan dan Pengamatan bertujuan untuk mendeteksi lebih lanjut organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana dan kondisi khusus Perlakuan merupakan tindakan membebaskan media pembawa, orang, alat angkut, perlatan dan pembungkus dari infestasi organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dilakukan dengan cara fisik atau kimiawi. Perlakuan diberikan apa bila setelah dilakukan pemeriksaan atau selama pengamatan dalam pengasingan


ternyata media pembawa tersebut tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina Penahanan dilakukan apabila setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina ternyata persyaratan karantina untuk pemasukannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia belum seluruhnya dipenuhi. Terhadap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukan ke dalam atau dimasukan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan penolakan apabila ternyata setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu tapkan pemerintah, atau busuk, atau rusak, atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya. Selain itu, penolakan juga dapat dilakukan terhadap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (MP-OPTK) yang akan diekspor apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ternyata bahwa MP-OPTK tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan di Negara tujuan atau tertular OPTK. Pemusnahan dilakukan terhadap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukan ke dalam atau dimasukan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia apabila. Untuk komoditas impor, terhadap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan pembebasan dengan penerbitan Sertifikat Pelepasan apabila: 1. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina 2. Setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan ternyata bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina. setelah dilakukan perlakuan ternyata dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan karantina 3. Setelah dilakukan penahanan ternyata seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dapat dipenuhi


Untuk

komoditas

ekspor,

terhadap

media

pembawa

organisme

pengganggu tumbuhan karantina yang akan dikeluarkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia ATAU dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan mempersyaratkan dilakukan pembebasan dengan penerbitan Sertifikat Kesehatan apabila: 1. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina. 2. Setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan ternyata bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina 3. Memenuhi persyaratan negara tujuan. Adapun prosedur tindakan karantina tumbuhan impor yaitu pemilik komoditas (media pembawa) atau kuasanya meyampaikan laporan pemasukan komoditas (tumbuhan, hasil tumbuhan atau media pembawa lainnya) dengan mengisi formulir KT-11 kepada petugas karantina tumbuhan melalui counter yang tersedia dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : 1. Phytosanitary Certificate, dalam lembar asli, dari instansi Karantina Tumbuhan Negara Asal dan Negara Transit; 2. Surat Izin Pemasukan dari Menteri Pertanian dalam lembar asli (khusus untuk pemasukan benih dan tanaman hidup). Untuk keperluan silang data Petugas Karantina Tumbuhan membutuhkan Bill of Lading (B/L), Invoice, Packing list, Cargo Manifest, Delivery Order (DO), Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau dokumen lain yang diperlukan seperti Surat Keterangan Bahan Baku Pakan Impor dari Menperindag, Surat Pendaftaran Barang dari Menperindag, dan/atau Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan dari Badan POM Republik Indonesia Untuk komoditas yang berupa bibit tanaman, laporan pemasukan disampaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum media pembawa tiba di tempat pemasukan, sedangkan untuk media pembawa lainnya pelaporan dapat disampaikan saat tibanya media pembawa. Khusus untuk buah-buahan dan sayuran buah segar, importir wajib memberitahuan rencana pemasukan buah-buahan dansayuran buah segar ke wilayah negara RI kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq Kepala Balai


Besar Karantina Tumbuhan Belawan sebelum buah dan sayuran buah segar tersebut dimuat ke atas alat angkut di negara asal. Petugas counter membukukan laporan pemasukan ke dalam buku agenda serta dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsyahan dokumen persyaratan oleh Petugas Karantina Tumbuhan. Jika dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap maka terhadap komoditas tersebut dilakukan penahan dan kepada pemilik komoditas atau kuasanya akan diberikan Surat Penahanan (KT-24). Selama komoditas berada dalam penahanan, pemilik komoditas atau kuasanya harus melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan. Apabila dokumen persyaratan tersebut tidak dapat dilengkapi dalam waktu 14 hari, maka terhadap media pembawa tersebut akan dilakukan penolakan dan kepada pemilik komoditas atau kuasanya akan diberikan Surat Penolakan (KT-26). Apabila setelah 14 hari sejak diterimanya Surat Penolakan komoditas tersebut tidak dikirim kembali ke luar negeri (direekspor), maka terhadap komoditas tersebut dilakukan pemusnahan dan kepada pemilik atau kuasanya akan diberikan Surat Perintah Pemusnahan (KT-28). Apabila semua dokumen persyaratan dapat dilengkapi, maka terhadap komoditas tersebut dilakukan peme riksaan fisik / kesehatan. Untuk itu, kepada pemilik komoditas atau kuasanya akan diberikan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan Fisik / Kesehatan / Pengasingan dan Pengamatan (KT-16). Atau di berikan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar. Tempat Pemasukan/Pengeluaran (KT-19), jika pemeriksaan dilakukan di luar pabean atau diberikan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Tumbuhan Terhadap Media Pembawa di atas Alat Angkut (KT-34) apabila pemeriksaan dilakukan diatas alat angkut. Sedangkan Prosedur Tindakan Karantina Tumbuhan Domestik Keluar maka pemilik komoditas (media pembawa) atau kuasanya meyampaikan laporan pemasukan komoditas (tumbuhan, hasil tumbuhan atau media pembawa lainnya) dengan mengisi formulir KT-11 kepada petugas karantina tumbuhan melalui counter yang tersedia dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :


1. Surat Izin Pengeluaran dari Menteri Pertanian / Kehutanan dalam lembar asli (khusus untuk pengeluaran bibit tanaman tembakau, agave, abaca, kopi, kelapa sawit, kakao, tebu, karet, teh, kina, rauwolfia, cover crops, cengkeh, pala, lada, kelapa, raflesia, anggrek alam, beberapa spesies tanaman hutan). 2. Sertifikat CITES dalam lembar copy yang dilegalisir oleh Departemen Kehutanan untuk jenis tumbuhan yang dilindungi. 3. Untuk keperluan silang data Petugas Karantina Tumbuhan juga membutuhkan dokumen lainnya seperti surat PEB (pemberitahuan ekspor barang), SI (hipping Intruction, dan / atau Bill of Lading. Laporan pengeluaran komoditas disampaikan paling lambat 1(satu ) hari sebelum komoditas tersebut dimuat ke dalam peti kemas (container ) atau, dalam hal muatan curah (break bulk), dikapalkan. Meskipun demikian, disarankan agar laporan pengeluaran tersebut disampaikan beberapa hari lebih lama lagi sebelum komoditas dimuat ke dalam peti kemas atau dikapalkan untuk mencegah terjadinya penundaan / pembatalan pemberangkatan apabila diperlukan tindakan perlakuan terhadap komoditas yang akan diekspor (tindakan fumigasi memerlukan waktu 2 x 24 jam) 4. Petugas counter membukukan laporan pengeluaran ke dalam buku agenda serta dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkap an, kebenaran dan keabsyahan dokumen persyaratan oleh Petugas Karantina Tumbuhan. Jika dokumen yang dipersyarat kan tidak lengkap maka pemilik komoditas atau kuasanya harus melengkapinya terlebih dahulu dan kepadanya akan diberikan Surat Pemberitahuan Untuk Melengkapi Dokumen Persyaratan Karantina Tumbuhan (KT-15). 5. Laporan pengeluaran media pembawa tersebut akan diproses lebih lanjut setelah dokumen persyaratan dilengkapi. Apabila dokumen persyaratan tidak dapat dilengkapi dalam waktu 14 hari, maka terhadap media pembawa tersebut akan dilakukan penolakan untuk diekspor dan kepada pemilik komoditas atau kuasanya akan diberikan Surat Penolakan (KT-26). Apabila semua dokumen persyaratan telah dilengkapi, maka terhadap komoditas yang akan diekspor dilakukan pemeriksaan fisik / kesehatan. Untuk itu, kepada pemilik komoditas atau kuasanya akan diberikan Surat Pemberitahuan


Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan Fisik / Kesehatan / Pengasingan dan Pengamatan ( KT-16). 6. Petugas Karantina Tumbuhan yang ditunjuk dengan di dampingi pemilik komoditas atau kuasanya, akan melakukan pemeriksaan terhadap komoditas yang akan diekspor. Untuk keperluan pemeriksaan tersebut, kepada Petugas Karantina Tumbuhan harus diberi kesempatan untuk melihat secara langsung seluruh partai komoditas yang akan diekspor Serta mengambil sampel (contoh) komoditas. Pemeriksaan atas dasar contoh semata - mata, di mana Petugas Karantina Tumbuhan tidak di beri kesempatan untuk melihat secara langsung se luruh partai komoditas yang akan diekspor, tidak diperbolehkan. Pemeriksaan fisik dapat dilakukan di tempat (pelabuhan) pengeluaran atau di luar tempat pengeluaran (di gudang/depo/lokasi yang ditunjuk sesuai dengan permohonan pemilik komoditas atau kuasanya). 7. Dalam hal pemeriksaan dan/ atau tindakan karan tina lainnya dilakukan di luar tempat

pemasukan,

tempat

tersebut

harus

dinilai

terlebih

dahulu

kelayakannya oleh Petugas Karantina Tumbuhan sebelum dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan. Semua fasilitas yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan di luar tempat pengeluaran, termasuk transportasi, akomodasi dan konsumsi bagi Petugas Karantina Tumbuhan, mejadi tanggungjawab pemilik komoditas atau kuasanya. Selanjutnya prosedur tindakan karantina tumbuhan domestik masuk maka pemilik komoditas (media pembawa) atau kuasanya menyampaikan laporan pemasukan kmoditas (tumbuhan, hasil tumbuhan atau media pembawa lainnya) dengan mengisi formulir KT-11 kepada petugas counter yang tersedia dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : 1. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-5) asli dari daerah asal. 2. Delivery Order (DO) Untuk komoditas yang berupa bibit tanaman, laporan pemasukan disampaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum media pembawa tiba ditempat pemasukan, sedangkan untuk media pembawa lainnya pelaporan dapat disampaikan saat tibanya media pembawa.


Petugas counter membukukan laporan pemasukan ke dalam buku agenda serta dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsyahan dokumen persyaratan oleh petugas karantina tumbuhan. Apabila komoditas dilengkapi dengan Sertifikat Keshatan Tumbuhan Antar Area dari daerah asal, maka terhadap komoditas tersebut akan dibebaskan. Jika komoditas tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area dari daerah asal, maka terhadap komoditas tersebut akan dilakukan pemeriksaan fisik/kesehatan dilapangan dan kepada pemiliknya akan diberikan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan Fisik/Kesehatan/ Pengasingan dan Pengamatan (KT-16). Petugas karantina tmbuhan yang ditunjuk dengan didampngi oleh pemilik komoditas atau kuasanya, akan melakukan pemeriksaan terhadap komoditas. Untuk keperluan pemeriksaan tersebut, kepada petugas karantina tumbuhan harus diberi kesempatan untuk melihat secara langsung seluruh partai komoditas serta mengambil sample (contoh) komoditas. Pemeriksaan atas dasar contoh sematamata, dimana petugas karantina tumbuhan tidak diberi kesempatan untuk melihat secara langsung seluruh partai komoditas tidak diperbolehkan. Apabila dalam pemeriksaan dilapangan diketemukan OPT/OPTK maka terhadap komoditas tersebut akan diberi perlakuan dan kpada pemiliknya akan diberikan Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan (KT-22). Jika dalam pemeriksaan komoditas tidak diketemukan OPT/OPTK atau dalam perlakuan komoditas dapat dibebaskan dari OPT/OPTK, maka terhadap komoditas tersebut dilakukan pembebasan dan kepada pemilik/kuasanya akan diberikan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan Antar Area (KT-2). Bendaharawan Penerima memungut biaya jasa karantina tumbuhan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan menyerahkan lembar asli Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan Antar Area (KT-2) kepada pemilik komoditas atau kuasanya. Adapun prosedur tindakan karantina tumbuhan domestik keluar, Pemilik komoditas (media pembawa) atau kuasanya menyampaikan laporan pengeluaran kmoditas (tumbuhan, hasil tumbuhan atau media pembawa lainnya) dengan


mengisi formulir KT-11 kepada petugas counter yang tersedia dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : 1. Delivery Order (DO) 2. Surat keterangan lainnya Untuk komditas yang berupa bibit tanaman, laporan pengeluaran disampaikan selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum media pembawa dikapalkan, sedangkan untuk media pembawa lainnya pelaporan dapat disampaikan saat tibanya media pembawa. Petugas counter membukukan laporan pengeluaran ke dalam buku agenda serta dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsyahan dokumen persyaratan oleh petugas karantina tumbuhan. Jika komoditas tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratan maka terhadap pemilik komoditas atau kuasanya harus melengkapinya terlebih dahulu dan kepadanya akan diberikan Surat Pemberitahuan Untuk Melengkapi Dokumen Persyaratan Karantina Tumbuhan (KT-15). Apabila dalam waktu 14 hari pemilik komoditas tidak dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratan, maka terhadap komoditas tersebut akan dilakukan penolakan untuk dikeluarkan ke area tujuan dan kepada pemilik komoditas atau kuasanya akan diberikan Surat Penolakan (KT-26). Jika dokumen yang dipersyatkan dapat dilengkapi, maka terhadap komoditas tersebut akan dilakukan pemeriksaan fisik/kesehatan dilapangan dan kepada pemiliknya akan diberikan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan Fisik/Kesehatan/Pengasingan dan Pengamatan (KT-16). Petugas karantina tumbuhan yang ditunjuk dengan didampingi oleh pemilik komoditas atau kuasanya, akan melakukan pemeriksaan terhadap komoditas. Untuk keperluan pemeriksaan tersebut, kepada petugas karantina tumbuhan harus diberi kesempatan untuk melihat secara langsung seluruh partai komoditas serta mengambil sample (contoh) komoditas. Pemeriksaan atas dasar contoh semata-mata, dimana petugas karantina tumbuhan tidak diberi kesempatan untuk melihat secara langsung seluruh partai komoditas tidak diperbolehkan.


Apabila dalam pemeriksaan dilapangan diketemukan OPT/OPTK maka terhadap komoditas tersebut akan diberi perlakuan dan kepada pemiliknya akan diberikan Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan (KT-22). Jika dalam pelaksanaan perlakuan, komoditas tidak dapat dibebaskan dari OPT/OPTK maka terhadap komoditas tersebut akan dilakukan penolakan kepada pemilik komoditas akan diberikan Surat Penolakan (KT-26). Jika dalam pemeriksaan komoditas tidak diketemukan OPT/OPTK atau dalam perlakuan komoditas dapat dibebaskan dari OPT/OPTK, maka terhadap komoditas tersebut dilakukan pembebasan dan kepada pemilik/kuasanya akan diberikan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan Antar Area (KT-2). 2. Prosedur Pengawasan Karantina Hewan Persyaratan umum karantina hewan adalah sebagai berikut : a. Dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan/Sanitasi oleh pejabat yang berwenang dari negara asal/daerah asal. b. Melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan. c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina hewan di tempat pemasukan atau tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina. Adapun persyaratan teknis impor dan ekspor hewan dan produk hewan, selain persyaratan karantina yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.82/2000 sebagaimana tersebut diatas, diperlukan kewajiban tambahan berupa persyaratan teknis impor/ekspor hewan dan produk hewan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, sebagai berikut : a. Negara yang belum melakukan kerjasama bilateral perdagangan : (1) Negara pengekspor harus bebas dari penyakit hewan menular atau berbahaya tertentu yang tidak terdapat di negara pengimpor (2) Mendapatkan persetujuan impor/ekspor dari pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri dengan mempersyaratkan ketentuan-ketentuan teknis yang harus dilakukan terhadap komoditi impor di negara pengekspor sebelum dikapalkan/diangkut menuju negara pengimpor. (3) Perlakuan tindakan karantina di negara pengimpor bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan teknis yang dipersyaratkan tersebut benar telah dilakukan sesuai ketentuan internasional.


(4) Melengkapi komoditi tersebut dengan Surat Keterangan Kesehatan atau Sanitasi dan surat keterangan lainnya yang menerangkan bahwa komoditi tersebut bebas dari hama penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan dan lingkungan hidup, disamping menerangkan pemenuhan persyaratan ketentuan teknis seperti tersebut di atas. (5) Negara pengimpor berhak melakukan penelitian dan pengamatan secara epidimilogy terhadap situasi dan kondisi penyakit hewan menular dan berbahaya yang ada di negara pengekspor secara tidak langsung melalui data-data yang ada dan tersedia. (6) Pengangkutan komoditi impor tersebut harus langsung ke negara tujuan pengimpor tanpa melakukan transit di negara lain. (7) Negara pengimpor berhak melakukan tindakan-tindakan penolakan dan pencegahan masuknya penyakit hewan menular dan berbahaya, jika dijumpai hal yang mencurigakan, dilaporkan tidak benar atau ada kemungkinan bahwa komoditi tersebut dapat bertindak sebagai media pembawa hama penyakit hewan menular dan berbahaya.

b. Negara yang telah melakukan kerjasama bilateral perdagangan : (1) Negara pengekspor harus bebas dari penyakit hewan menular dan berbahaya tertentu yang dipersyaratkan negara pengimpor (2) Melakukan perjanjian kerjasama perdagangan dengan mempersyaratkan ketentuan-ketentuan teknis yang harus dilakukan terhadap komoditi impor tersebut di negara pengekspor sebelum dikapalkan/diangkut menuju negara pengimpor. (3) Mendapatkan persetujuan impor/ekspor dari pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri (Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan/ Direktur Jenderal

Perlindungan

Hutan

dan

Konservasi

Alam)

dengan

mempersyaratkan ketentuan-ketentuan teknis yang harus dilakukan terhadap

komoditi

impor

di

negara

pengekspor

sebelum

dikapalkan/diangkut menuju negara pengimpor. (4) Perlakuan tindakan karantina di negara pengekspor dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam


perjanjian

bilateral

tersebut

telah

dilakukan

sesuai

ketentuan

internasional. (5) Negara pengimpor berhak melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung terhadap situasi dan kondisi penyakit hewan menular dan berbahaya yang ada di negara pengekspor (approval and accreditation). (6) Melengkapi komoditi tersebut dengan Surat Keterangan Kesehatan atau Sanitasi dan surat keterangan lainnya yang menerangkan bahwa komoditi tersebut bebas dari hama dan penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan dan lingkungan hidup, disamping menerangkan pemenuhan persyaratan ketentuan teknis seperti tersebut di atas. (7) Pengangkutan komoditi impor tersebut harus langsung ke negara tujuan pengimpor tanpa transit di negara lain, kecuali telah disetujui oleh ke dua negara dalam perjanjian bilateral atau trilateral dengan ketentuan negara transit minimal mempunyai situasi dan kondisi penyakit hewan yang sama dengan negara pengimpor. (8) Negara pengimpor berhak melakukan tindakan-tindakan penolakan dan pencegahan masuknya penyakit hewan menular dan berbahaya, jika dijumpai hal yang mencurigakan, dilaporkan tidak benar atau ada kemungkinan bahwa komoditi tersebut dapat bertindak sebagai media pembawa hama penyakit hewan menular dan berbahaya. (9) Tindakan karantina diutamakan terhadap hewan yang tidak atau belum sempat dilaksanakan di negara pengekspor sesuai dengan persyaratan teknis yang telah disepakati

B. Hambatan-Hambatan Pengawasan Karantina Tumbuhan dan Hewan Dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan kiranya (menurut hasil penelitian penulis) masih terdapat berbagai macam hambatan yang ditemui oleh Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan yang dapat daiuraikan sebagai berikut :

1. Personil Tenaga personil belum mampu untuk mengungkapkan temuana-temuan yang menonjol akibat kurangnya penguasaan mengenai materi, terutama di bidang


teknis (pemeriksaan) mengingat tenaga personil yang mempunyai bidang keahlian pada satu hal sangat kurang, misalnya tenaga yang memahami masalah tumbuhan dan hewan dan sebagainya. Dari tenaga personil yang ada dirasakan sangat kurang sekali, mengingat banyaknya jumlah jenis tumbuhan dan hewan yang akan diawasi dan diproses. Jika dibandingkan dengan keadaan dan situasi serta luas wilayah kerja/bidang pengawasan Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan, maka idealnya aparat pengawasan yang harus ada di daerah Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan dapat disesuaikan. 2. Sarana Pendukung Operaisonal Dalam menjalankan tugasnya para pemeriksa pada Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan pada umumnya peralatanyang dipergunakan kurang didukung oleh teknologi yang canggih sehingga mengakibatkan pemeriksaan terhadap tumbuhan dan hewan yang membahayakan bagi kesehatan kurang dapat diperiksa dengan hasil yang maksimal. 3. Tindak Lanjut Hambatan yang dirasakan lainnya adalah saeringnya tindak lanjut hasil pemeriksaan kurang ditanggapi/tidak ditanggapi oleh pihak yang menjadi obyek yang diperiksa, sehingga aparat pengawasan Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan seolah-olah dianggap bekerja hanya untuk main-main dan menjadikan objek yang diperiksa meremehkan aparat pengawasan. 4. Mentalitas Aparat Yang Diperiksa Adanya objek yang diperiksa (khususnya tumbuhan dan hewan) dimana pemilik tumbuhan dan hewan atau suatu badan usaha belum menyadari betapa pentingnya arti pengawasan sehingga mereka merasa antipati apabila pihak Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan melakukan pemeriksaan dan mengakibatkan ditemuinya kesulitan-kesulitan yang seharusnya tidak terjadi dalam proses pemeriksaan. 5. Pengusaha Abaikan Sertifikasi Karantina Pelaku usaha di Sumatera Utara dinilai masih mengabaikan proses sertifikasi Balai Besar Karantina Tumbuhan Belawan, Medan. Penilaian itu didasarkan pada banyaknya kasus penolakan produk Indonesia melalui Pelabuhan


Belawan di luar negeri yang tidak memenuhi standar sertifikasi di negara tujuan ekspor. Pelaku usaha tidak serius melengkapi sertifikasi yang diminta negara tujuan. Tanpa kelengkapan itu produk mereka tidak akan bisa diterima. Pengusaha ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan mengabaikan sertifikasi. 27 Balai Besar Karantina Tumbuhan Belawan menyesalkan keengganan pengusaha melakukan melaporkan produknya kepada balai karantina. Tindakan pengusaha itu, kata dia, berdampaknya pada kelangsungan ekspor produk serupa di negara tertentu. “Padahal tujuan pemerintah memberlakukan sertifikasi pada setiap produk ekspor untuk melindungi kepentingan usaha. Jika tidak dilakukan, selain terjadi penolakan barang, kredibilitas balai karantina akan turun di mata dunia internasioal. 28 Dari catatan Kantor Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan sepanjang tahun 2009 terdapat enam kasus penolakan produk Indonesia. Kasus penolakan produk itu terjadi untuk pelapis lantai dari kayu pada Januari 2009 sebanyak enam kontainer dengan negara tujuan Guatemala. Pada Februari, produk biji cokelat sebanyak 58.000 kilogram (kg) dengan tujuan Singapura. Pada bulan yang sama, produk kayu karet 19.112 kg ditolak untuk negara tujuan China. Pada Oktober, 72.000 kg lidi sawit ditolak otoritas pelabuhan Pakistan, dan pada bulan yang sama Jepang menolak produk 7.775 batang bunga sansieviera. “Semua kasus penolakan produk itu karena tidak lengkap syarat sertifikasi yang diminta negara tujuan. 29 Kasus penolakan produk Indonesia di luar negeri bisa dipastikan lebih dari enam kasus selama 2007. Enam kasus yang ada dalam data BBKT adalah kasus yang sempat tersimpan dalam dokumen tertulis saja. Banyak pengusaha yang baru minta sertifikasi setelah barang berada di tempat tujuan. 30

27

Hasil Wawancara Dengan Hafni Zahara Kabag Tumbuhan dan Hewan Belawan Tanggal 17 Desember 2010 28 Hasil Wawancara Dengan Hafni Zahara Kabag Tumbuhan dan Hewan Belawan Tanggal 17 Desember 2010 29 Hasil Wawancara Dengan Hafni Zahara Kabag Tumbuhan dan Hewan Belawan Tanggal 17 Desember 2010 30 Hasil Wawancara Dengan Hafni Zahara Kabag Tumbuhan dan Hewan Belawan Tanggal 17 Desember 2010

Pengawasan Balai Besar Karantina Pengawasan Balai Besar Karantina Pengawasan Balai Besar Karantina Pengawasan Balai Besar Karantina


Para pengusaha, berupaya melobi pejabat balai karantina agar diterbitkan surat sertifikasi tanpa ada pemeriksaan langsung. Permintaan itu, kata dia, kerap dilakukan dengan cara menyuap atau memberi sesuatu agar urusan lancar. Hafni mengatakan BBKT tidak bisa memenuhi karena barang sudah ada di negara tujuan. “Kasus seperti ini banyak terjadi. Mereka diam-diam membawa barang ke luar negeri tanpa melapor terlebih dahulu. 31 Dasar hukum diberlakukan sertifikasi bagi setiap produk yang dinilai bisa mengganggu tanaman pangan adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan. Para pengusaha yang mengabaikan ketentuan itu, bisa dikenai sanksi pidana selama-lamanya tiga tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 100 juta sampai Rp 150 juta. Sanksi itu diberlakukan jika ada upaya sengaja dari pelaku .

C. Upaya-Upaya

Dalam

Mengatasi

Hambatan-Hambatan

Dalam

Pengawasan Karantina Tumbuhan dan Hewan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas ada beberapa langkah yang telah diambil oleh Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan yang diuraikan sebagai berikut : 1.

Mengadakan kursus-kursus yang menyangkut bidang pengawasan dan pemeriksaan serta keilmuan yang menyangkut teknik dan manageamen audit yang dilakukan oleh Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan.

2.

Mengadakan penataran-penataran di lingkungan Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan sendiri

3.

Mengikutsertakan beberapa aparat pemeriksa untuk mengikuti pendidikan dan latihan di bidang penjajakan karier.

4.

Melakukan penambahan anggaran Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan.

5.

Pemeriksaan dilakukan lebih teliti dan akurat untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran dan keabsahan isi dokumen serta untuk mendeteksi organisme pengganggu tumbuhan karantina.

31

Hasil Wawancara Dengan Hafni Zahara Kabag Pengawasan Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan Tanggal 17 Desember 2010


6.

Memberikan sanksi yang tegas kepada Pelaku usaha yang tidak serius melengkapi sertifikasi yang diminta negara tujuan yang disebabkan pengusaha ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan mengabaikan sertifikasi.

7.

Menolak dengan tegas terhadap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukan ke dalam atau dimasukan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia apabila ternyata setelah dilakukan pemeriksaan tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan dan hewan karantina atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya. Demikian beberapa hambatan dan upaya-upaya yang telah dan akan

dilakukan oleh Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat pengawasan karantina tumbuhan dan hewan.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan 1. Sistem dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan terhadap tumbuhan dan hewan yang masuk dan atau keluar melalui pelabuhan Belawan adalah sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (Hama dan Penyakit Tumbuhan) dan hewan dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain di dalam negeri atau keluar nya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 2. Hambatan yang dihadapi Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan Belawan dalam pelaksanaan pengawasan dan karantina terhadap tumbuhan dan hewan yang masuk dan atau keluar melalui pelabuhan Belawan kota Medan disebabkan pelaku usaha masih mengabaikan proses sertifikasi Balai Besar Karantina Tumbuhan Belawan. Pelaku usaha tidak serius melengkapi sertifikasi yang diminta negara tujuan. Tanpa kelengkapan itu produk mereka tidak akan bisa diterima. Pengusaha ingin mengambil keuntungan sebesarbesarnya dengan mengabaikan sertifikasi B. Saran 1. Agar proses pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pengawasan dan karantina terhadap tumbuhan dan hewan yang masuk dan atau keluar melalui pelabuhan Belawan hendaknya tersedia aparat dan sarana serta prasarana yang mendukung lancarnya proses pengawasan dimaksud. 2. Agar hasil dari proses pengawasan dimaksud dapat direalisasikan hendaknya perlu dipikirkan tindak lanjut dari proses pengawasan dan juga agar tekanan – tekanan yang ditujukan kepada pihak yang diberi wewenang memeriksa dikurangi, sehingga pada akhiarnya paroses pengawasan dimaksud lambat laun dapat diperlonggar seiring dengan makin terciptanya aparatura negara yang bersih dan berwibawa.


BAB III TINJAUAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP HEWAN DAN TUMBUHAN

Recommend Documents