1
2
BAB III PROFIL INSTUSI MITRA 1. Sejarah Kementerian PANRB Pertama kali nomenklatur kementerian yang menangani aparatur negara adalah Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur negara melalui keputusan presiden nomor 19 tahun 1968 , dan pertama kali menpan muncul pada kabinet pembangunan I . Menpan Dijabat Oleh H.Harsono Tjokroaminoto dari tahun 1968 sampai dengan 1971 , kemudian dilanjutkan oleh Emil Salim sampai berakhirnya kabinet Pembangunan I Tahun 1973. Dengan Pembentukan menpan , maka tim pembantu presiden untuk penertiban aparatur dan Administrasi Pemerintah atau disebut Tim PAAP yang diketuai oleh Dr. Awaludin Djamin kembali kejajaran Polri menjabat Deputi Kapolri . Dalam Kabinet Pembangunan II yang berlangsung dari tahun 1973 sebutan Menpan Berubah menjadi Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara sesuai Keppres Nomor 9 Tahun 1973 yang dijabat oleh Prof.Dr.J.B.Sumarlin yang sekaligus menjabat Wakil Ketua Bappenas . Pada periode ini langkah PAN mencakup bidang Kelembagaan , Kepegawaian , Ketatatalaksanaan dan Pengawasan .
3
Memasuki era pelita IV sebutanMenpan disesuaikan dengan dinamika ;perkembangan kebutuhan penyempurnaan program program perkembangan
kebutuhan
penyempurnaan
program
program
pembangunan di bidang aparatur negara yaitu menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara/Wakil ketua bappenas yang dijabat oleh Prof.Dr.Saleh Afiff Sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 45/M Tahun 1983 Kabinet Pembangunan V yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 64/M Tahun 1988 . Ir. Sarworno Kusumaatmadja diberi mandat oleh Presiden Soeharto menjadi Menpan . pada masa kabinet pembangunan V ditetapkan 8 Program Pemacu PAN Antara lain Waskat , analisis jabatan , jabatan fungsional , peningkatan mutu kepemimpinan aparatur , penyerdehanaan prosedur kepegawaian , penyerdahanaan tata laksana pelayanan umum , perencanaan sistem informasi administrasi pemerintahan dan penitikberatan otonomi daerah Tingkat II . Dalam Kabinet Pembangunan VI yang berlangsung dari tahun 1993 sampai 1998 Menpan dijabat oleh T.B Silalahi dengan membuat kebijakan antara lain : Sistem pembinaan karier PNS , kebijakan pertumbuhan nol PNS (Zero Growth ) , Perampingan Organisasi , Penerapan 5 hari kerja di instansi Pemerintah ,Peningkatan Pelayanan Umum, dan proyek Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II .
4
Memasuki Kabinet Pemabngunan VII Menpan berubah lagi menjadi
Menteri
Koordinator
pengawasan
pembangunan
dan
Pendayagunaan Apratur Negara yang dijabat oleh Dr.Ir.Hartanto. Dalam masa pemerintahan Gus Dur sebagai Presiden kembali lagi menjadi Menpan yang dijabat oleh Fredy Numberi dari tanggal 29 Oktober 1999 hingga tanggal 29 Agustus 2000 yang kemudian dilanjutkan oleh Prof.DR.Ryaas Rasyid yang akhirnya mengundurkan diri setelah menjabat 5 bulan dan jabatan menpan dirangkap oleh Marsilam Simanjuntak .Pada Tanggal 7 Pebruari 2001 Menpan dijabat oleh Drs. Anwar Suprijadi ,Msc berdasarkan Keppres Nomor 177/M Tahun 2001 tanggal 12 Juni 2001 . Dengan pergantian kepemimpinan negara dari Gus Dur ke Megawati jabatan Menpan beralih ke Drs.H.M.Feisal Tamin yang diangkat berdasarkan Keppres Nomor 228/M Thaun2001 tanggal 9 Agustus 2001 Tonggak sejarah terpilihnya Presiden langsung oleh rakyat yaitu DR.Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Drs.H.M.Jusuf Kalla Sebagai Presiden membentuk Kabinet Indonesia bersatu , disini salah satu putera terbaik bangsa Indonesia DR. Taufiq Effendi,MBA diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Menpan Pada Kabinet Indonesia Bersatu II Menteri PAN ditambah nama menjadi Kemeneterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi . dan Menteri dipercayakan kepada Letjjen .TNI (Purn.) EE. Mangindaan .Selanjutnya pada resuffle Kabinet ke satu Menteri PAN RB
5
ditunjuk Ir.H.Azwar Abubakar , MM. Yang merupakan Menpan yang ke16 . dan sekarang kemenpan RB adalah Yuddy Chrisnandi .
1. Tujuan Kementerian PANRB a. Mengembangkan Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah b. Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif c. Terwujudnya Pemerintah yang bersih , akuntabel dan berkinerja tinggi d. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas e. Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi
2. Tugas dan Fungsi Kementerian PANRB Menyelenggarakan Urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan
RB
dalam
pemerintah
untuk
membantu
Presiden
dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB: koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB b. Pengelolaan kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PANRB c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Kementerian PANRB
6
3. Visi dan Misi a. Visi Mewujudkan aparatur negara yang berkepribadian , bersih , dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi b. Misi „‟ penggerak utama reformasi birokrasi “ a. Mengembangkan
transparasi
dan
akuntabilitas
kinerja
pemerintah b. Membangun SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif c. Menciptakan pemerintah yang efektif dan efisien d. Meningkatkan kualitas pengelolaan Reformasi Birokrasi
A.
Logo
Luas dan kompleksnya cakupan tugas dan fungsi Kementerian PANRB; Logo harus dapat ditafsirkan sebagai pernyataan bahwa baik kebijakan maupun tindakan Kementerian PAN dan RB ke depan senantiasa berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni pemerintah. Oleh karena itu, logo didesain sedemikian rupa sehingga secara filosofis
7
mencerminkan
sifat-sifat
kebaharian
(visi
bahari,
etika
bahari,
kepemimpinan bahari, hukum bahari dan filsafat bahari) yang digambarkan sebagai roda kemudi kapal atau disebut kybernan (berasal dari kata kibernology), dimana Kementerian PAN dan RB sebagaipengemudinya
Makna dari setiap elemen di logo Kementerian PANRB adalah sebagai berikut: a. Bentuk oval Menyiratkan makna simbolik yang menggambarkan ketegaran dan keseimbangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam mengemban visi untuk menciptakan aparatur negara yang profesional , visioner , netral , tidak berpihak dan menghasilkan kinerja yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat . b. Roda Kemudi Kapal Menyiratkan makna simbolik yang menggambarkan peran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pengemudi dalam memimpin dan mengelola perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, agar tugas-tugas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8
c. 8 Jari-Jari Roda Kapal Menyiratkan makna simbolik yang menggambarkan :8 asas umum pemerintahan
yang
baik
,
yaitu
kepastian
hukum
,
keseimbangan,ketidakberpihakan,kecermatan,tidak melampaui dan tidak menyalahgunakan kewenangan ,keterbukaan , profesionalisme dan kepentingan umum d. 8 penjuru angin yang bermakna sebagai kewilaahan NKRI yang mengikat persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika . e. Buku(Himpunan Peraturan) Menyiratkan makna simbolik yang menggambarkan hasil kerja berupa produk produk kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan selanjutnya untuk dilaksanakan sebagai acuan oleh seluruh jajaran aparatur negara , baik di pusat maupun daerah . f. 7 Garis dalam buku (Himpunan Peraturan ) Menyiratkan makna simbolik 7 (tujuh) nilai dasar yang memberikan motivasi dalam bekerja, yaitu menjunjung tinggi kejujuran, bekerja dengan penuh tanggung jawab, berpola pikir visioner (jauh ke depan), menegakkan disiplin, mengutamakan kerjasama, bertindak adil dalam berperilaku, serta peduli terhadap sesama dan lingkungan. g. Lingkaran kecil yang bertuliskan “ Melayani Masyarakat” Menyiratkan makna simbolik yang menggambarkan kesungguhan dan komitmen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
9
Birokrasi dalam menekankan pentingnya fungsi pelayanan kepada masyarakat yang harus diemban oleh seluruh aparatur negara , baik di daerah maupun di pusat . h. Tulisan Melingkar”Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Merupakan nama nomenklatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi i. Tulisan “ Melayani Masyarakat” Menyiratkan makna simbolik yang menjelaskan bahwa fungsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Adalah mengkoordinasikan pembangunan dan pendayagunaan seluruh jajaran aparatur negara di semua lini dan semua aspek agar memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat .
B.
Struktur Organisasi
Susunan organisasi Kemenpan terdiri atas : a. Sekretariat Kementerian b. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi ,Akuntablitas Aparatur dan Pengawasan c. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana d. Deputi bidang SDM Aparatur e. Deputi Bidang Pelayanan Publik
10
Nilai dasar kepegawaian Kementerian PANRB a. Integritas b. Profesionalisme c. Akuntabilitas Sasaran Kementerian PANRB Periode 2015-2019 1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, dicapai dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di semua K/L/ provinsi/kabupaten/kota yang ditandai dengan diperolehnya nilai indeks RB yang “Baik”, yaitu dalam kategori nilai B ke atas. Selain itu, didukung pula dengan tingginya tingkat persepsi masyarakat terhadap program Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan oleh semua lembaga Pemerintah. Pemerintahan yang efisien juga harus dapat diwujudkan dalam struktur kelembagaan dan tata laksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Kualitas ketatalaksanaan lembaga pemerintahan perlu ditingkatkan dengan diterapkannya teknologi informasi
dan
komunikasi,
yang
akan
mengefisienkan
operasionalisasipemerintahan.
2.
Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif, tercapai dengan diwujudkannya sasaran SDM Aparatur yang kompeten ditandai dengan telah diterapkannya pengisian jabatan yang sesuai dengan
11
standar kompetensi yang diperlukan, serta diterapkannya pengembangan kompetensi bagi ASN minimal 12 hari kerja dalam 1 tahun. Demikian pula dalam hal kompetisi, dimana setiap lembaga pemerintah harus dapat menciptakan SDM Aparatur yang mampu menunjukkan kinerjanya melalui penerapan sistem penilaian kinerja yang baik dan mampu bersaing dalam mengisi posisi JPT yang lowong secaraterbuka.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, dicapai antara lain dengan tercapainya sasaran meningkatnya akuntabilitas
kinerja
yang
ditandai
dengan
indikator
kinerja
membaiknya nilai akuntabilitas kinerja instansi rata-rata secara nasional, dan meningkatnya penerapan sistem integritas oleh seluruh instansi pemerintah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya skor integritas secara nasional, besarnya persentase IP yang penerapan sistem integritasnya sudah Baik, serta besarnya persentase IP yang satu atau lebih unit kerja telah memperoleh predikatWBK/WBBM. 4. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas, dicapai antara lain dengan tercapainya sasaran peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan
publik
dan
peningkatan
kualitas
pelayanan
publik.
Pencapaian sasaran Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik ditandai dengan indikator semakin banyaknya IP yang inovasinya mendapatkan pengakuan secara internasional. Sedangkan sasaran
12
Meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator nilai indeks pelayanan publik secara nasional.
5. Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi, dicapai dengan pencapaian sasaran Terwujudnya Kementerian
PANRB
yang
efektif
dan
efisien,
Terwujudnya
Kementerian PANRB yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, serta sasaran Terwujudnya pelayanan publik Kementerian PANRB yang berkualitas. Pencapaian sasaran Kementerian PANRB yang efektif dan efisien diukur dengan indikator Nilai RB Baik, tingkat efektivitas organisasi, dan besarnya persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Sasaran Terwujudnya Kementerian PANRB yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi diukur dengan indikator diperolehnya predikat WTP dari opini BPK, dan nilai akuntabilitas kinerja kementerian yang Baik. Terhadap sasaran yang ketiga, Terwujudnya
pelayanan
publik
Kementerian
PANRB
yang
berkualitas,diukur dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.
