BAB III PENGATURAN UPAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 13 TAHUN Besar Upah yang Harus Diterima oleh Pekerja

BAB III PENGATURAN UPAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 13 TAHUN 2003

A. Upah menurut Hukum Islam 1.

Besar Upah yang Harus Diterima oleh Pekerja Dalam Islam, besaran upah ditetapkan oleh kesepakatan antara

pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak. 39 Tingkat upah minimum dalam Islam harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja yaitu pangan, sandang, dan papan. Sadeq (1989) menjelaskan bahwa ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan upah, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer adalah kebutuhan dasar, beban kerja dan kondisi pekerjaan. Faktor sekunder adalah memperlakukan pekerja sebagai saudara. 40 Pada dewasa ini yang menonjol adalah faktor primer, sedangkan faktor sekunder tidak dijumpai. Hal ini menjadikan pengusaha dan pekerja berada pada

39

Hadi Muttaqin Hasyim, Penggajian dalam Islam, (http://muttaqinhasyim.wordpress.com/2009/06/16/penggajian-dalam-islam/, diakses 15 Agustus 2010). 40 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, op. cit. hlm. 68.

Universitas Sumatera Utara

dua pihak yang saling berlawanan, sehingga timbulah hubungan konflik di antara keduanya. Perhitungan besaran upah menurut Islam, yaitu sebagai berikut: 41 a. Prinsip adil dan layak dalam penentuan besaran upah. b. Manajemen perusahaan secara terbuka dan jujur serta memahami kondisi internal dan situasi eksternal kebutuhan karyawan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan. c. Manajemen perusahaan perlu melakukan perhitungan maksimisasi besaran gaji yang sebanding dengan besaran nishab zakat. d. Manajemen perusahaan perlu melakukan revisi perhitungan besaran gaji baik di

saat

perusahaan

menghasilkan

laba

maupun

kerugian,

dan

mengkomunikasikannya kepada buruh/ pekerja. Islam sangat menginginkan upah pekerja diberikan secara adil. Karena itulah Islam menetapkan pilihan untuk membatalkan akad (perjanjian) apabila jelas bahwa seorang pekerja ditipu dalam hal upahnya. Demikianlah hal-hal yang dihargai agar pekerja tidak sampai mengalami perlakuan zalim atau tindakan sewenang-wenang dalam bentuk apapun. Layak berhubungan dengan besaran upah yang diterima oleh pekerja. Kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). 42

41 42

Ibid, hlm. 83. Ibid, hlm. 37


Manajemen perusahaan perlu melakukan konsep upah minimum dengan konsep “nishab zakat” sebagai upah minimum. Artinya, jika nishab zakat disesuaikan dengan harga 85 gram emas dalam setahun, maka dalam sebulan batas upah minimum adalah 85/12 = 7,083 gram emas. Jika harga rata-rata satu gram emas sebesar Rp 198.000,00 maka upah minimum untuk satu bulan adalah 7,083 x Rp 198.000,00 = Rp 1.408.100,00. Dengan asumsi kondisi harga emas stabil. 43 Dalam Islam, upah yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam akad dapat direvisi oleh manajemen perusahaan, baik pada saat mengalami laba ataupun rugi. Namun, revisi tersebut haruslah terlebih dahulu dibicarakan dengan pekerja. Islam juga menetapkan konsep upah tertinggi dalam membayar para pekerja. Artinya, pekerja tidak boleh meminta bayaran atas pekerjaannya di luar batas kemampuan perusahaan untuk membayarnya. 44 Jika terjadi maka hal ini juga melanggar konsep keadilan dalam pengupahan atau penggajian. Jangan sampai karena mengharapkan bayaran yang tinggi akhirnya menzhalimi perusahaan. Meminta bayaran yang tinggi kepada perusahaan yang tidak mampu membayaranya juga merupakan suatu kezaliman. 45 Qardhawi menyatakan, “tidak boleh juga bagi pekerja untuk menuntut upah di atas haknya dan di atas kemampuan pengguna jasanya (perusahaan)

43

Ibid, hlm. 79. Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, op. cit. hlm. 81. 45 Ibid, hlm. 82. 44


melalui tekanan dengan cara aksi mogok kerja, rekayasa organisasi buruh, atau cara-cara lainnya”. 46 Konsep ini menekankan hal yang sangat penting pada kondisi sekarang ini. Pengusaha diminta untuk mencukupi kebutuhan karyawannya, tetapi di pihak lain, pekerja diminta untuk tidak meminta bayaran yang tinggi hingga pengusaha tidak mampu membayarnya. Dalam hal ini, Islam telah meletakkan dasar-dasar untuk melindungi hakhak para pengusaha dan pekerja. Apabila pengusaha menyadari sepenuhnya tentang kewajiban mereka kepada para pekerja maka kemungkinan besar mereka akan membayar pekerja mereka dengan upah yang cukup untuk menutupi kebutuhan pokok. Hal ini terjadi jika mereka betul-betul beriman dan mengharap ridha Allah swt dalam pengabdiannya kepada kemanusiaan. Perbedaan mengenai besarnya upah juga ada diatur dalam Islam. Berikut firman Allah swt mengenai perbedaan upah pekerja. “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.” (AlAhqaf: 19). “…Dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.” (Yaasin: 54).

46

Ibid, hlm. loc. cit.


“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.” (An-Najm: 39). Ayat-ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya. Maududi menjelaskan bahwa kebijakan upah diperbolehkan untuk pekerjaan yang berbeda 47. Islam menghargai keahlian dan pengalaman.

2.

Kewajiban Membayar Upah Pengusaha berkewajiban membayar upah kepada buruh yang telah

selesai melaksanakan pekerjaannya. Entah itu secara harian, mingguan, bulanan, ataupun lainnya. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah, jangan ditunda-tunda. Rasulullah bersabda: “Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani). 48 Memperlambat pembayaran upah dapat menyebabkan penderitaan besar bagi para pekerja. Dalam Islam, keterlambatan pembayaran upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang, kecuali keterlambatan tersebut ada diatur dalam akad (perjanjian). Begitu juga dengan penangguhan pembayaran upah oleh pengusaha,

47 48

Ibid, hlm. 35 Ibid. hal. 33


harus terlebih dahulu diatur dalam akad. Jika tidak diatur maka pengusaha wajib membayar upah pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. 49 Sebenarnya menurut Islam, majikan tidak boleh mengingkari waktu pembayaran upah yang telah disepakati. Jika ditunda, hal itu menjadi hutang majikan kepada pekerja sebesar jumlah upah yang ditunda tersebut. Setelah pekerja melunasi pekerjaan dengan persyaratan pekerjaan itu, majikan haruslah menepati janjinya. 50 Firman Allah swt: “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (AsySyu’ara: 183). Surat di atas merupakan jaminan bahwa upah kerjanya akan dibayar sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama. Tidak saja upah pekerja itu harus dibayar secara adil, tetapi pelaksanaan pembayarannya juga tidak boleh ditunda, harus sesuai dengan kelaziman pembayaran upah yang berlaku atau sesuai dengan akad yang ada. 51 Islam pun juga mengatur mengenai upah kerja lembur. Nabi Muhammad saw bersabda:

49

Hadi Muttaqin Hasyim, “Penggajian Dalam Islam”, http://www.muttaqinhasyim. wordpress.com, 15 Agustus 2010. 50 Hadi Muttaqin Hasyim, “Penggajian Dalam Islam”, http://www.muttaqinhasyim. wordpress.com, 15 Agustus 2010., 51 Direktorat Jenderal Agama RI, Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 180.


“Janganlah kamu membebani mereka (para pekerja) di luar batas kemampuan mereka, maka jika harus demikian maka bantulah mereka.” (HR. Muslim). 52 Dari hadist ini dapat diketahui bahwa Rasulullah saw memerintahkan bagi pengusaha yang menyuruh para pekerjanya untuk bekerja melebihi waktu yang seharusnya agar diberikan upah tambahan atau upah lembur. Islam menyatakan bahwa pembayaran upah dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat lain yang dekat dengannya. Para pekerja tidak boleh dipersulit dan tidak boleh diharuskan pergi ke tempat yang jauh dari tempat kerjanya. 53

3.

Pembayaran Upah bagi Pekerja yang Tidak Bekerja Menurut

Ahmat

Tabakoglu,

dalam

Islam

pekerja

harus

tetap

mendapatkan upah meskipun pekerja tidak bekerja yang disebabkan oleh kesalahan perusahaan. Misalnya tidak ada bahan baku, tidak ada listrik, dan lainlain. 54

B. Upah Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 1.

Besar Upah yang Harus Diterima oleh Pekerja

52

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, op.cit. hlm. 93. Baqir Sharief Qorashi, op. cit. 251. 54 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, op.cit. hlm. 88. 53


Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/ buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Upah merupakan sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri si pekerja maupun keluarganya serta cerminan kepuasan kerja. Sementara bagi pengusaha melihat upah sebagai bagian dari biaya produksi, sehingga harus dioptimalkan penggunaannya dalam meningkatkan produktivitas dan etos kerja. Pihak-pihak yang dapat menentukan upah adalah sebagai berikut: 55 a. Buruh/ pekerja dan pengusaha, keduanya bersepakat dalam menentukan upah. b. Serikat buruh. Ini dikarenakan mereka berkompeten dalam menentukan upah buruh/ pekerja bersama pengusaha, dengan syarat kaum buruh/ pekerja memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukannya. c. Negara, namun disyaratkan dalam intervensinya Negara tidak menghilangkan hak-hak buruh/ pekerja maupun hak-hak pengusaha. Apabila upah telah ditentukan, maka buruh memiliki kemerdekaan penuh untuk menerima atau menolak tanpa adanya unsur paksaan. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila

55

Baqier Sharief Qorashi, op. cit. hlm. 250.


pengaturan tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 56 Upah minimum menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Sedikit berbeda dengan ajaran Islam yang memiliki prinsip adil dan layak dalam menentukan besaran upah. Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha. 57 Upah minimum dapat terdiri dari: 1.

Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/ kota;

2.

Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/ kota. Di

dalam

Undang-undang

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan tidak ada diatur mengenai konsep upah tertinggi, hanya ada diatur mengenai upah pekerja yang tidak boleh lebih rendah dari upah minimum. Namun, ada diatur mengenai perbedaan besaran upah. Pada Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa:

56

Pasal 91 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 57

Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan 2003,Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.

119.


“Pengusaha menyusun struktur dan skala

upah dengan

memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi”. Penyusunan struktur dan skala upah dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah sehingga terdapat kepastian upah tiap pekerja serta untuk mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan. Lebih lanjut mengenai pengaturan tentang struktur dan skala upah dapat dilihat pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.49/MEN/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.

2.

Kewajiban Membayar Upah Dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pengusaha yang terlambat membayar upah pekerja yang diakibatkan oleh kesengajaan atau kelalaian pengusaha, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja. Dan yang mengatur pengenaan denda tersebut adalah pemerintah (Pasal 95 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Pedoman pengenaan denda diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yaitu: 1. Mulai hari keempat samapi hari kedelapan terhitung dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan;


2. Setelah lewat hari kedelapan, maka menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk satu bulan dan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya diterima buruh; 3. Jika melebihi satu bulan dan upah masih belum dibayar, maka selain denda pengusaha juga wajib membayar bunga yang ditetapkan oleh bunga bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Pasal 90 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: “Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.” Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Bila penangguhan tersebut berakhir, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu, tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan. Mengenai tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-


231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, yaitu: 1.

Permohonan penangguhan diajukan oleh pengusaha kepada gubernur melalui instansi yang membidangi ketenagakerjaan provinsi, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.

2.

Permohonan penangguhan didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh yang tercatat.

3.

Permohonan penangguhan harus disertai dengan: a. Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh atau pekerja/ buruh perusahaan yang bersangkutan; b. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/ laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir; c. Salinan akta pendirian perusahaan; d. Data upah menurut jabatan pekerja/ buruh; e. Jumlah pekerja/ buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/ buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum; f. Perkembangan produksi dan pemasaran produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang.


4.

Laporan keuangan untuk perusahaan berbadan hukum harus sudah diaudit oleh akuntan publik.

5.

Berdasarkan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum oleh pengusaha, apabila diperlukan gubernur dapat meminta akuntan publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan.

6.

Berdasarkan permohonan tersebut, gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan provinsi.

7.

Persetujuan penangguhan ditetapkan oleh gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

8.

Penangguhan diberikan dalam bentuk: a. Membayar upah minimum sesuai dengan upah minimum yang lama; atau b. Membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum yang lama, tetapi lebih rendah dari upah minimum baru; atau c. Menaikkan upah minimum secara bertahap.

9.

Setelah berakhirnya izin penangguhan, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan upah minimum yang baru.

10. Penolakan atau persetujuan atas permohonan penangguhan yang diajukan oleh pengusaha diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan penangguhan secara lengkap oleh gubernur.


Dalam jangka waktu berakhhir dan belum ada keputusan dari gubernur, maka terhadap permohonan penangguhan yang telah memnuhi persyaratan dianggap telah disetujui. 11. Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, pengusaha tetap membayar upah sebesar upah yang biasa diterima pekerja/ buruh. 12. Apabila permohonan ditolak gubernur, pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja minimal sama dengan upah minimum yang berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya ketentuan upah minimum yang baru. Selain itu, pengusaha juga berkewajiban membayar upah lembur kepada pekerja. yang telah bekerja melebihi ketentuan waktu kerja yang telah disepakati atas permintaan pengusaha. Upah kerja lembur adalah salah satu dari kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja yang tercantum dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk pengaturan lebih lanjut, upah kerja lembur diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-102/MEN/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. Di dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-102/MEN/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur disebutkan bahwa, waktu kerja lembur adalah: “waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1


(satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.”

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur (Pasal 4 ayat (1) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-102/MEN/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur). Upah yang merupakan hak pekerja harus dibayar di tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, jika tidak diatur maka pembayaran upah dilakukan di tempat pekerja biasa bekerja atau di kantor perusahaan. 58

3.

Pembayaran Upah bagi Pekerja yang Tidak Bekerja Pada keadaan tertentu, pengusaha tetap berkewajiban membayar upah

pekerja meskipun pekerja tidak melakukan pekerjaannya. Hal ini berlaku bagi: 59 a.

Pekerja/ buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; Upah yang dibayarkan kepada pekerja yang sakit adalah sebagai berikut. 1.

untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus persen) dari upah;

58

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah 59 Hardijan Rusli, op.cit. hlm. 117.


2.

untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah;

3.

untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh persen) dari upah;

4.

untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima persen) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

b.

Pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan (dengan ketentuan harus memberitahukan kepada pengusaha);

c.

Pekerja/ buruh tidak masuk kerja karena pekerja/ buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; Upah yang dibayarkan adalah sebagai berikut. 1.

Pekerja menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;

2.

Menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

3.

Mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

4.

Membaptiskan anaknya, dibayar selama 2 (dua) hari;

5.

Isteri melahirkan atau keguguran, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

6.

Suami/ isteri, orang tua/ mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar selama 2 (dua) hari;


7.

Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia dibayar selama 1 (satu) hari.

d.

Pekerja/ buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap Negara;

e.

Pekerja/ buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

f.

Pekerja/ buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

g.

Pekerja/ buruh melaksanakan hak istirahat (tidak termasuk pada hari libur resmi);

h.

Pekerja/ buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/ serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan

i.

Pekerja/ buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Kewajiban pembayaran upah bagi pekerja yang tidak melakukan

pekerjaannya seperti yang tersebut di atas diatur dalam Pasal 93 ayat (2), (3), dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal pengusaha tidak membayar upah kepada pekerja yang tidak bekerja bukan karena kesalahannya atau karena 9 (sembilan) hal tersebut di atas maka dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran tidak membayar upah pekerja tersebut, berupa sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling


lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 60

60

Pasal 186 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan


BAB IV KONSEP PEKERJA PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

A. Konsekuensi Pekerja Perempuan dalam Kehidupan Rumah Tangga Perempuan adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan bertanggung jawab atas suami dan anak yang dipimpinnya. Perempuan adalah perempuan karir dalam rumah tangganya yang mengatur dan mengelola segala urusan rumah tangga. 61 Dalam Islam, suami bertanggung jawab atas nafkah istrinya. Menafkahi merupakan bagian dari kewajiban seorang suami dan salah satu hak istri atas suami. Wajib bagi suami untuk menafkahi istrinya dengan memberinya makanan, minuman, dan pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang dapat mencukupi kehidupannya dengan kebiasaan manusia di sekitarnya tanpa melampaui batas atau kurang dari sewajarnya. Jika nafkah diwajibkan kepada laki-laki, maka ini tidak menghalangi seorang perempuan untuk bekerja menghasilkan uang, dengan syarat dia tidak berbuat zalim kepada suami dan anaknya. Seorang pekerja perempuan harus dapat menyesuaikan antara kerja dan kewajiban rumah tangganya. Kerja tidak boleh mengalahkan kewajibannya melaksanakan urusan rumah, kebutuhan-kebutuhan keluarga, merawat suami dan anaknya.

61

Asyraf Muhammad Dawabah, op. cit. hlm. 105.


Alasan kenapa perempuan bekerja sudah pernah diterangkan dalam bab sebelumnya. Namun bagaimana konsekuensinya dalam kehidupan rumah tangga jika perempuan bekerja? Kecenderungan untuk bekerja di luar rumah jelas akan membawa konsekuensi sekaligus berbagai implikasi sosial, antara lain meningkatnya kanakalan remaja akibat kurangnya perhatian orang tua, makin longgarnya nilainilai ikatan perkawinan/ keluarga dan lain-lain. Hal-hal ini lebih sering diasosiasikan sebagai akibat dari semakin banyaknya ibu rumah tangga bekerja di luar rumah, terutama di perkotaan. Permasalahan akan menjadi semakin rumit, bila ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah dalam jangka waktu yang relatif lama (baik di kota lain atau di luar negeri). Dengan kata lain ibu rumah tangga harus tinggal di kota lain dan berpisah dengan keluarganya dalam kurun waktu lama. Yang berarti itensitas pertemuan dengan keluarga menjadi jauh berkurang dan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga. 62

B. Pekerja Perempuan Menurut Hukum Islam 1.

Hak-hak Pekerja Perempuan

62

Ratna P. Tjaja, “Wanita Bekerja dan Implikasi Sosial”, http://docs.google.com/

konsekuensipekerja Perempuandalamkehidupanrumahtangga, 2 September 2010.


Islam menetapkan hak-hak yang menjamin kehidupan yang baik dan mulia bagi pekerja perempuan. Berikut hak-hak pekerja perempuan menurut Islam. 63 1.

Perjanjian kerja yang jelas secara lisan maupun tulisan, transparan, dan berkeadilan tentang jenis pekerjaan, ketentuan upah dan jaminan-jaminan sosial lainnya;

2.

Persamaan

martabat

pekerjaan

terhadap

pekerja

perempuan,

tidak

merendahkan martabat pekerja perempuan; 3.

Pekerja perempuan tidak diperbolehkan bekerja yang tidak sesuai dan diluar batas kemampuan. Harus diberikan pekerjaan yang layak dan cocok bagi pekerja perempuan;

4.

Biaya pengobatan yang layak apabila terjadi kecelakaan kerja;

5.

Mempunyai waktu bekerja dan waktu luang untuk diri sendiri serta keluarga (hak untuk istirahat dan cuti);

6.

Upah yang layak dan tepat waktu dalam pembayaran;

7.

Berhak dalam berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapatnya. Serikat buruh bertujuan membantu pekerja perempuan dalam mencari keadilan dan mensosialisasi pekerjaan sesuai kesepakatan bersama;

63

Fadlyrahman, “Buruh dalam Islam”, http://fadlyrahman.wordpress.com/2009/11/09/buruh-dalam-islam/, Minggu, 15 Agustus 2010.


Hak untuk istirahat bagi pekerja perempuan memang sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan ada waktu-waktu tertentu dimana Ia mempunyai tuntutan reproduksi yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Kita tidak boleh memaksa mereka untuk tidak punya anak, tidak menyusui, tidak haid dan semisalnya, karena semua itu fitrah mereka. Kita juga tidak boleh menolak buruh perempuan karena alasan-alasan tidak produktif, karena produktivitas perempuan tidak semata-mata diukur dan sisi jam kerja. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa’ ayat 32: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (AnNisa’: 32)

Selain itu, Islam juga mengatur hak untuk mendapatkan kesempatan ibadah, sebab ibadah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Tidak boleh pihak manapun atas nama apapun mengurangi atau menghapuskan hak ibadah orang lain. Karena Islam dengan ajaran-ajarannya sangat menjunjung tinggi hak beragama dan berkeyakinan. 64

2.

Perlindungan bagi Pekerja Perempuan

64

Aida Milasari, “Hak-hak Pekerja”, http://www.rahima.or.id/index.php:opini-edisi28-hak-hak-pekerja/15 Agustus 2010.


Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Islam melarang perempuan untuk bekerja pada pekerjaan yang dasarnya haram, pekerjaan yang halal tapi dituntut untuk melanggar aturan Islam (seperti tidak dibolehkan memakai jilbab), dan jenis pekerjaan yang sifatnya pribadi. Selain itu dilarang pula bagi perempuan untuk melakukan pekerjaan– pekerjaan yang membutuhkan kerja otot, seperti melakukan penggalian, pengeboran, pembangunan, industri besi, kayu, dan sejenisnya yang menuntut jerih payah luar biasa dan memberatkan perempuan. Pelarangan perempuan untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan di atas adalah dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari pekerjaan yang hanya akan merugikan dirinya sendiri. Islam juga melarang perempuan bekerja pada malam hari untuk melindunginya dari fitnah. Hal ini dikecualikan untuk pekerjaan yang mengandung nilai manfaat secara sosial dan bersifat darurat, seperti dokter, perawat, bidan dan sebagainya, terjamin keamanannya baik secara fisik ataupun mental, tidak merusak aqidah maupun akhlak. 65

C. Pekerja Perempuan menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

65

Taufik, “Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam”, http://www.dakwahkampusmalang.com/index.php/Jadwa/wanita-bekerja-dalam-pandanganislam.html, 29 April 2010.


1.

Hak-hak Pekerja Perempuan Hak-hak pekerja perempuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut. 1.

Hak untuk mendapatkan makanan dan minuman bergizi serta keamanan selama di tempat kerja dan angkutan antarjemput bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari (Pasal 76 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

2.

Hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan cuti (Pasal 79 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

3.

Hak untuk beribadah (Pasal 80 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

4.

Hak untuk tidak bekerja pada hari pertama dan kedua dalam masa haid karena merasakan sakit dengan memberitahukan kepada pengusaha (Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

5.

Berhak memeperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan, dan memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan bagi pekerja perempuan yang mengalami keguguran atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan (Pasal 82 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);


6.

Berhak diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya yang masih menyusu jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja (Pasal 83 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Ketentuan hukum lain yang mengatur mengenai hak-hak pekerja

perempuan dapat kita jumpai dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa: “Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.” Kemudian ayat (4) dari Pasal 38 tersebut menyatakan: “Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.” Pasal 49 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan: Ayat (1):

wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2):

wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat


mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

2.

Perlindungan bagi Pekerja Perempuan Perlindungan terhadap pekerja wanita dalam Undang-undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 76, yaitu sebagai berikut.66 1.

Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00. Tanggung jawab atas pelanggaran ini dibebankan kepada pengusaha dengan sanksi berupa pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 187 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Pada Pasal 3 Konvensi ILO mengenai Kerja Malam bagi Perempuan

yang Bekerja di Sektor Industri disebutkan bahwa: “Kaum perempuan berapapun usianya tidak boleh dipekerjakan pada malam hari pada usaha industri publik atau swasta apapun, atau pada cabang-cabangnya, kecuali di dalam usaha di mana

66

Hardijan Rusli, op.cit. hlm. 107.


hanya anggota-anggota dari keluarga yang sama yang di pekerjakan.” Cukup jelas bahwa maksud dari pasal di atas adalah untuk melarang pekerja perempuan yang bekerja di sektor industri bekerja pada waktu malam. Namun hal ini tidak berlaku dalam hal force major, yaitu ketika di dalam usaha terjadi interupsi pekerjaan yang mungkin terduga sebelumnya dan yang tidak bersifat pengulangan dan dalam hal di mana pekerjaan berhubungan dengan bahan mentah atau bahan-bahan yang harus dikerjakan yang cepat rusak apabila kerja malam dimaksud memang perlu untuk menjaga agar bahan-bahan tersebut tidak terbuang. 67 Usaha industri dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi ILO mengenai Kerja Malam bagi Perempuan yang Bekerja di Sektor Industri ini meliputi: a.

Pertambangan,

pengerukan

dan

pekerjaan-pekerjaan

lain

untuk

mengambil mineral dari bumi; b.

Usaha-usaha di mana barang-barang diolah, diubah, dibersihkan, diperbaiki, dihias, diselesaikan, disiapkan untuk dijual, dipreteli atau dihancurkan, atau di man bahan-bahan dikerjakan, termasuk usaha-usaha yang berkaitan dengan pembangunan kapal atau pembangkitan, transformasi atau transmisi tenaga listrik atau tenaga penggerak lainnya;

67

Pasal 4 Konvensi ILO mengenai Kerja Malam bagi Perempuan yang Bekerja di Sektor Industri


c.

Usaha-usaha yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan atau rancang-bangun,

termasuk

pekerjaan

konstruksi,

perbaikan,

pemeliharaan, perombakan dan pembongkaran.

2.

Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya bila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Ketentuan ini berarti bahwa pengusaha boleh mempekerjakan wanita yang sedang tidak hamil antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00 dengan kewajiban: a. Memberikan makanan dan minuman bergizi; b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja; c. Menyediakan pengangkutan antar-jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Menurut Pasal 3 Konvensi ILO No. 183 Tahun 2000 tentang Revisi

Terhadap Konvensi tentang Perlindungan Maternitas: “Tiap-tiap Anggota setelah berkonsultasi dengan organisasi yang mewakili buruh dan pengusaha harus mengambil tindakantindakan yang perlu untuk menjamin bahwa perempuan mengandung atau sedang menyusui tidak diwajibkan melakukan pekerjaan yang oleh pejabat yang berwenang dinilai membahayakan kesehatan si ibu atau anaknya, atau telah dibuktikan bahwa hal itu membahayakan kesehatan si ibu atau anaknya.”


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Dari hasil pembahasan, kajian dan analisis yang dilakukan pada Bab I sampai dengan Bab IV, penulis merumuskan beberapa kesimpulan berdasarkan pertanyaan dalam perumusan masalah sebagai berikut: 1. Mengenai perbandingan upah dalam ajaran Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki banyak persamaan. Persamaan itu meliputi: a. Defenisi upah berdasarkan ajaran Islam maupun Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b. Bentuk upah pun sama menurut pandangan Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; c. Dan mengenai upah harus diatur dalam perjanjian kerja (dalam Islam disebut akad) baik berdasarkan ajaran Islam maupun Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; d. Menurut ajaran Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha wajib untuk membayar upah pekerja di tempat-tempat yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak


boleh terlambat. Dan upah tetap dibayarkan kepada pekerja yang tidak melaksanakan pekerjaannya yang dikarenakan alasan-alasan tertentu;

2. Mengenai persamaan pekerja perempuan dalam Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, meliputi: a.

Mengenai prinsip non-diskriminasi dalam bekerja;

b.

Mengenai hak-hak pekerja perempuan dan perlindungan bagi mereka.

Perbedaan pekerja perempuan menurut Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meliputi: a. Alasan-alasan perempuan boleh bekerja; b. Pekerjaan-pekerjaan yang dilarang untuk perempuan;

B. Saran 1. Menerapkan aturan-aturan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ataupun ajaran Islam mengenai upah dan pekerja dengan baik dan jujur baik oleh pihak pengusaha maupun pihak pekerja. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat pada pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti jika menerapkan prinsip adil dan layak dalam menetapkan upah pekerja, maka selain pekerja akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, semangat mereka untuk


bekerja pun pasti bertambah dan pihak pengusaha diuntungkan dengan proses produksi yang berjalan dengan baik. 2. Memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian upah dan perlindungan bagi pekerja perempuan. Agar peraturan-peraturan yang telah ada dapat berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan.


BAB III PENGATURAN UPAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 13 TAHUN Besar Upah yang Harus Diterima oleh Pekerja

Recommend Documents