BAB III. Pengaturan Tentang Kecelakaan Lalu Lintas. raya dapat menimbulkan kerugian materil, bahkan ada yang sampai dengan

BAB III Pengaturan Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

Bahwa peraturan hukum yang mengatur kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimbulkan kerugian materil, bahkan ada yang sampai dengan meninggal dunia disamping luka berat dan ringan dan/atau cacat seumur hidup. Pengaturan tentang kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam tiga (3) bagian yaitu: A. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab ini terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I, memuat tentang ‘Ketentuan ketentuan umum”(Algemene leerstukken), artinya : ketentuan-ketentuan untuk semua “tindak pidana” (perbuatan yang pembuatnya dapat dikenakan hukuman pidana, baik yang disebut dalam Buku II dan Buku III, maupun yang disebut dalam undang-undang lain. Buku II, ini menyebutkan tindakan-tindakan pidana yang dinamakan “misdrijven” atau “kejahatan”. Buku III, ini menyebutkan tindakan-tindakan pidana yang dinamakan “overtredingen” atau “pelanggaran’. Disamping ini ada ajaran-ajaran atau teori-teori dalam ilmu pengetahuan hukum, yang tidak termuat dalam suatu undang-undang, seperti misalnya mengenai “kesengajaan” atau “opzet” dan hal “kurang berhati-hati” atau “culpa”,

Universitas Sumatera Utara

yang diisyratkan dalam berberbagai peraturan hukum pidana, termasuk pasalpasal dari Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri. 46 Adakalanya suatu akibat tindak pidana adalah begitu berat merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia, sehingga diraskan tidak adil, terutama oleh ahli waris korban, bahwa sipelaku yang dengan kurang berhati-hati menyebabkan orang lain meninggal, tidak diapa-apakan. Dalam praktek tampak, apabila seorang pengemudi kendaraan bermotor menabrak orang yang mengakibatkan korbannya meninggal, banyak orang mengetahui kecelakaan tersebut maka banyak orang mengeroyok sipelaku, sehingga babak belur, maka timbul adanya beberapa “culpa delicten”, yaitu tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang berhati-hati, tetapi dalam kenyataannya hukuman yang dijatuhkan kepada sipelaku tidak seberat seperti hukuman terhadap “doleuze delicten’, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan. Dalam pasal 359 KUHP, yang berbunyi; “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selamalamanya satu tahun”. 47 Adapun unsur-unsur dari Pasal 459 ini adalah: 1.

adanya kesalahan atau kelalaian. Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu

dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam

46

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco JakartaBandung, 1979, hal.3 47 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Politeie, Bogor, 1991, hal.148


kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Kesengajaan ada 3 bentuk yaitu; 1.

sengaja sebagai maksud (opzet als oogemerk)

2.

segaja sebagai kepastian (opzet bij zekerheids)

3.

sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids) berbuat salah karena kelalaian disebabkan karena tidak menggunakan

kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan itu seharusnya ia gunakan, kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan /bertindak kurang terarah dan tidak mendukga secara nyata akibat fatal dari tindakan yang dilakukan. 2.

menyebabkan matinya orang lain yang harus dipengaruhi oleh 3 syarat;

1. adanya wujud dari perbuatan. 2. adanya akibat berupa matinya orang lain 3. adanya hubungan klausula antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain. Matinya orang dalam pasal ini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang berhati-hati atau lalainya terdakwa (culpa), maka pelaku tidak dikenakan pasal tentang pembunuhan (pasal 338 atau 340 KUHP). Pasal ini menjelaskan bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian sipembuat dengan tidak menyebutkan perbuatan sipembuat tetapi kesalahannya. Selanjutnya dalam pasal 360, dinyatakan bahwa : (1)

Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukum penjara selama-lamnya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamnya satu tahun


(2)

Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaanya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4500,(K.U.H.P. Pasal 90,194,334,361,L.N.1960 No.1.). 48

Adapun unsur-unsur dari Pasal 36 KUHP adalah; 1. adanya kesalahn Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Kesengajaan ada 3 bentuk yaitu; 1.

sengaja sebagai maksud (opzet als oogemerk)

2.

segaja sebagai kepastian (opzet bij zekerheids)

3.

sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids)

2. menyebabkan orang lain terluka terlukanya orang lain dapat berupa luka ringan dan luka berat. Luka berat dapat dilihat sebagaiman diatur dalam Pasal 90 KUHP; 1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut. 2. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pancarian 3. kehilangan salah satu panca indar

48

Ibid


4. mendapat cacat berat 5. menderita sakit lumpuh 6. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih 7. gugur atau matinya seorang perempuan

B. Menurut UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Liantas dan Angkutan Jalan Bentuk-bentuk kecelakaan lalu lintas di jalan raya di dalam Undangundang No.14 Tahun 1992, secara tegas tidak diatur, namun tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas secara tegas telah diatur pada bagian keempat dari Undangundang dimaksud. Undang-undang ini mengatur tentang asas dan tujuan lalu lintas, pembinaan, Prasarana, terminal, kendaraan, pengemudi, asuransi, angkutan dan ketentuan pidana. Pasal 27, mengatakan bahwa : “Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat pertiwa kecelakaan lalu lintas wajib menghentikan kendaraan, menolong orang yang menjadi korban kecelakaan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”. 49 Ketentuan

ini mengandung pengertian bahwa kewajiban pengemudi

untuk menolong korban kecelakaan yang memerlukan perawatan harus diutamakan. Disisi lain undang-undang ini memberikan kelonggaran atau dispensasi bagi pengemudi kendaraan yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan 49

Lihat Pasal 27 Undang-Undang No.14 Tahun 1992,Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan


raya, yaitu apabila pengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan memaksa artinya suatu keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau jiwa pengemudi apabila menghentikan kendaraan untuk menolong sikorban, namun keadaannya tetap diwajibkan untuk segera melaporkan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut atau segera melaporkan dirinya kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Lebih lanjut undang-undang ini mengatur secara tegas tentang tanggungjawab pengemudi dan/atau pemilik kendaraan bermotor terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mereka, seperti : 1.

Apabila korban meninggal dunia, maka pengemudi dan/atau pemilik kendaraan bermotor wajib memberikan bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman;

2.

Apabila korban cidera, maka pengemudi dan/atau pemilik kendaraan bermotor wajib memberikan biaya pengobatan; Namun ada pengecualian diberikan undang-undang, yaitu pengemudi

dan/atau pemilik kendaraan bermotor tidak wajib memberikan biaya kepada korban dan/atau ahli waris korban, apabila peristiwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi karena adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan, disebabkan prilaku korban sendiri atau pihak ketiga, maupun disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan. 50

50

Ibid, Pasal 29


Pengertian keadaan memaksa dalam hal in adalah peristiwa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi untuk menelakkan kejadian kecelakaan lalu lintas.

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63). Peraturan Pemerintah ini tidak jauh beda dengan undang-undang No.14 Tahun 1992. Peraturan Pemerintah ini selain mengatur secara tegas mengenai lalu lintas di jalan raya, juga mengatur berbagai hal yang bertujuan untuk menghindari akan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, seperti manejemen dan rekayasa lalu lintas, serta tata cara berlalu lintas. Rekayasa

lalu

lintas

dimaksud

meliputi

kegiatan

perencanan,

pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Perencanaan lalu lintas meliputi kegiatan : 1.

Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;

2.

Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;

3.

Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;

4.

Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya; 51

Sedangkan pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. Pengawasan lalu lintas meliputi : 1. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanan kebijakan lalu lintas di bidang pengaturan lalu lintas;

51

Selanjutnya Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Tentang Prasarana dan lalu lintas


2. Tindakan korektif terhadap pelaksanan kebijakan lalu lintas di bidang pengaturan lalu lintas; Pengendalian lalu lintas meliputi : 1. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanan kebijakan lalu lintas dalam bidang pengaturan lalu lintas; 2. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanan kebijakan lalu lintas dalam bidang pengaturan lalu lintas. Dalam rangka mewujudkan kegiatan-kegiatan sebagaiman diutarakan diatas tadi, dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi : 1. Perencanan, pembangunan dan pemeliharan jalan; 2. Perencanan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman jalan; 52 Selain diatur mengenai kegiatan-kegitan yang harus dilakukan dalam kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, juga telah diatur secara terperinci mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan atau dipatuhi oleh setiap pengemudi/pengendara kendaraan bermotor dijalan raya antara lain, menyangkut penggunaan jalur jalan, gerakan lalu lintas kendaraan bermotor, kendaraan berhenti dan parkir, kecepatan maksimum dan/atau minimum kendaraan bermotor.

52

Lihat Pasal 4 ayat (2)Perturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Tentang Prasarana dan lalu linta


Keseluruhan kegiatan-kegiatn yang penulis ketengahkan diatas, adalah merupakan suatu kebijakan yang sangat positif untuk dapat diwujudkan, dalam rangka pemenuhan tertib lalu lintas di jalan raya, sehingga kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat terhindar. Lebih lanjut penulis kemukakan bahwa masalah kecelakaan lalu lintas di jalan raya memang lebih jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 93, yang menyatakan ; “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.” Korban dimaksud dapat berupa korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan, termasuk cacat tetap, yaitu bila sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya.

D. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Peraturan pemerintah ini berbedah dengan peraturan yang diatas karena pada peraturan ini hanya menekankan pada pemeriksaan kendaraan bermotor saja, meliputi pemriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan, wewenang pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan. Sedangkan mengenai manjemen dan rekayasa lalu lintas dan prasarana jalan idak ada diatur pemeriksaan kendaraan ini bukan hanya ditujukan pada kendaraan aja tetapi juga pemeriksaan kepada pengguna kendaraan bermotor. Sesuai dengan Pasal 3 yang menyatakan : “Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 2 huruf a, meliputi


pemeriksaan persyaratan administrasi pengemudi dan kendaraan, yang terdiri dari pemeriksaan : 1. Surat izin mengemudi; 2. Surat tanda nomor kendaraan bermotor; 3. Surat tanda coba kendaran bermotor; 4. Tanda coba kendaraan bermotor;53 Pasal ini menerangkan bahwa setiap pengemudi dalam mengendarai kendaraan wajib dan harus memiliki surat-surat baik surat izin mengemudi (SIM) dan surat tanda nomor kendaraan bernomor (STNK). Apabila pengemudi tidak membawa surat-surat baik surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan, maka pengemudi tersebut akan ditilang sesuai dengan penjelasan Pasal 211 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Pasal 211 UU No.8 Tahun 1981 sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan, adapun bentuk pelanggaran yang diatur dalam penjelasan Pasal 211 adalah; 1. mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan. 2. mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa. 3. membiarkan atau memperkenakan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM. 4. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain. 5. membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang syah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. 6. pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang yang ada di permukaan jalan. 53

Lihat Perturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, Pasal 3


7. pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang. 8. pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan. 54

54

Andi Hamzah, KUHP &KUHAP, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2004


BAB IV Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Kesalahan selalu bertalian dengan pembuat tindak pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuata tidak pidana, karena sebenarnya dapat berbuat lain. Dicelanya subjek hukum manusia karena melakukan tindak pidana, hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal. Dengan kata lain, untuk adanya kesalahan pada diri pembuat diperlukan syarat, yang keadaan batin yang normal. Moeljatno mengatakan,”hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan yang telah dianggap baik dalam masyarakat ” 55 Oleh karena itu hanya orang yang keaadaan batinnya normal memenuhi persayratan untuk dinilai, apakah dapat dicela atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. 56 Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya menyesuaikan dengan yang

55

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidan, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 160. 9Selanjuntnya disebut Buku II) 56 Roeslan Saleh, op cit, hal 80.


ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk tidak dipertanggungjawabkan. Mengingat asas ‘tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan’. Dengan demikian, keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.

A. Penjatuhan Pidana Kepada Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mulai berlaku tanggal 3 Januari 1998 atau satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkan undang-undang tersebut. Pengadilan anak dibentuk sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, dan seimbang. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelengaraan pengdilan bagi anak dilakukan secara khusus. Meskipun demikian, hukum acara yang berlaku (KUHAP) diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.


Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak dilakukan secara khusus. Berdasarkan Pasal 15 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diketahui bahwa Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan hai ini Peradilan anak merupakan Peradilan khusus, merupakan spesialisasi dan difensiasinya di bawah Pengadilan umum. Peradilan anak diatur berdasarkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tantang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa; 57 1. Batas umur anak nakal yang dapat dijatuhkan ke sidang anak adalah sekurangkurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 2. Aparat penegak hukum yang berperan dalam proses persidangan anak yaitu Penyidik adalah Penyidik anak, Penuntut Umum adalah Penuntu Umum Anak , dan Hakim adalah Hakim Anak. (vide Pasal 1 butir 5,6, dan 7) 3. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasehat Hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga ataupun pakaian dinas.(vide Pasal 6) 4. Untu melindungi kepentingan anak pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup, kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan dalam sidang terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas dan pemeriksaan perkara ditempat kejadian perkara.( vide Pasal 8 ayat(1) dan (2).

57

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, PT Refika Aditama, 2008, hal

76


5. Ketentuan pidan yang adapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana antara lain sebagai berikut: a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (vide Pasal 26 ayat 2) b. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidan penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh)tahun.(vide Pasal 26 ayat (2)). c. Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dijatuhi pidana berupa ”menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan,pembinaan, dan latihan kerja”. (vide Pasal 26 ayat (3) Jo. Pasal 24 ayat (1) huruf b. d. Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, melakukan tindak pidana yang tidaka diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dijatuhi salah satu tindakan.(vide Pasal 26 ayat (4) Jo.Pasal 24). e. Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari makasimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (vide Pasal 27). f. Apabila pidana denda tidak dapt dibayara maka diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 hati kerja dan lama latihan kerja tidak lebih 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari. (vide Pasal 28 ayat (2)). g. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim apabila pidan penjara yang dijatuhkan paling lama 2(dua) tahun.(vide Pasal 29 ayat (1)).


B. Pertanggungjawaban Pidana anak dalam perkara kecelakaan lalu lintas

Pertangungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah

melakukan

tindak

pidana.

Kapan

seseorang

dikatakan

dapat

bertanggungjawab? Seseorang dapat bertanggungjawab apabila seseorang itu mampu membedakan perbuatan, mampu menentukan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan bukan hanya menentukan dapat dipertanggungjawabkannya sipembuat, tetapi juga dapt

dipidananya

pembuat.

Kesalahan

yang

menentukan

dapat

dipertanggungjawabkannya sipembuat merupakan cara pandang kesalahan yang dilakukan sipembuat. Sedangkan kesalahan yang menentukan dapat dipidananya sipembuat merupakan cara pandang yang bersifat kedepan dalam hal ini masa depan sipembuat.58 Kesalahan harus dapat dikaitkan baik fungsi preventif maupun fungsi

represif

hukum pidana.

Fungsi

preventif

merujuk

pada

dapat

dipertanggungjawabkannya pembuat. Dalam hal ini merumuskannya kesalahan pembuat (sifat melawan hukum) dalam hukum pidana. Sedangkan dapat dipidananya sipembuat tertuju pada fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini kesalahan pembuat menjadi dasar dan ukuran untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap pembuat tindakan pidana. Berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang pengertian anak, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggungjawabkan kenakalan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat

58

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Fajar Interpratama Offset. Jakarta.hal126


kesesuaian antar kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial anak menjadi perhatian. Dalam hal ini dipertimbangkan berbagai komponen seperti moral dan keadaan psikologi dan ketajaman pikiran anak dalam menentukan pertanggungjawaban nya atas kenakalan yang diperbuatnya. Kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan hilangnya jiwa orang lain atau luka-luka ini termasuk tindakan pidana dalam katagori pelanggaran yang dapat diselesaikan secara pidana ( diselesaikan oleh negara ) dan dapat ju ga diselesaikan secara damai. Dibawah ini dapat diperlihatkan bagan kecelakaan sebagai berikut:

Pengendara `A

B

Anak

Pejalan kaki

ditabrak

luka

B

B mati

Pidana

perdata

Sumber: wawancara dengan Kanit Laka Bagan diatas dapat diterangkan bahwa A pengendara, B pejalan kaki. Dalam bagan menerangkan bahwa A pengendara menabrak pejalan kaki sehingga menyebabkan luka-luka baik luka ringan dan luka berat ataupun hilangnya jiwa si B. Dalam kenyataan seperti ini maka timbul suatu perbuatan yaitu perbuatan pidana berupa hilangnya nyawa orang lain dan luka-luka, serta perbuatan perdata kerugian yang diderita korban. 59

59

Wawancara dengan Kanit Laka IPTU Suhermadi di Kepolisian Resort Labuhan Batu pada tanggal 14 April sampai 16 April 2009.


Perbuatan pidana berupa hilangnya jiwa orang lain dapat diselesaikan dipengadilan, namun sebelum proses pemeriksaan dilakukan pihak Kepolisian terlebih dahulu mempertemukan kedua belah pihak yang terkait untuk melakukan perdamaian. Hal ini dilakukan semata-mata bukan membela pihak pelaku pelanggaran tersebut namun melihat bagaimana perkembangan fisik, mental dan sosisal serta masa depan sianak apabila diselesaikan secara pidana. 60 Apabila jalur perdamaian yang dilakukan pihak kepolisian tidak menemukan titik temu antara kedua belah pihak, maka sesuai dengan ketentuan pidana maka pemeriksaan untuk pelimpahan berkas untuk dilimpakan kepengadilan dilakukan. Dipengadilan Hakim anak tidak menjatuhkan pidana semata-mata sebagai imbalan atas perbuatan anak. Hakim melihat masa depan anak atau mempertimbangkan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. 61 Seorang anak yang belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Hukuman percobaan lebih banyak manfaatnya dari pada hukuman bentuk lain, sambil diberikan peringatan keras bahwa orangtua/wali/orangtua asuh akan mempertanggungjawabkan tingkah lakunya. Penanganan yang salah dalam proses pengendalian anak, dapat menimbulkan pertumbuhan mentalitas atau kejiwan anak negatif dan berbahaya bagi penciptaan generasi muda untuk masa mendatang. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap peristiwa kecelakaan lalu lintas selalu menimbulkan akibat yang dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun 60 61

Ibid Wawancara dengan Dedi Hakim Pengadilan Negeri Labuhan Batu, 15 April 2009


orang lain. Akibat yang timbul dari peristiwa kecelakaan lalu lintas mengandung suatu pelanggaran dimana dapat diselesaikan secara perdata yaitu dengan adanya suatu perdamaian dan ganti rugi atas kerugian yang timbul dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. 62 Dipihak orang tua pelaku dalam hal ini 5 orang responden. orang tua anak pelaku, menyatakan timbulnya kecelakaan ini ( pidana menyebabkan luka atau hilangnya nyawa orang lain) bukan karena kesengajaan (opzet). Pada dasarnya anak

tersebut

tidak

meninginkan

adanya

kecelakaan

tersebut

bahkan

menghindarinya. Oleh karena itu tidak berakar dari sifat jahat yang datang dari dalam diri anak. 63 Disisi lain 5 orang responden yaitu orang tua korban kecelakaan mereka menyatakan bahwa penyebab dari kecelakaan itu terletak pada kesalahan dari anak pelaku yang tidak berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor. 64 Lain lagi pengakuan dari pelaku (anak) yaitu 5 orang anak, menyatakan 3 (tiga) diantaranya menyatakan bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut adalah karena ketidak mampuan mereka dalam menguasai kendaraan ditambah dengan kondisi jalan. Sedangkan 2 (dua) orang anak menyatakan bahwa penyebab kecelakaan tersebut dijatuhkan kepada kesalahan sikorban (pejalan kaki) yang tidak hati-hati. Disisi lain 5 korban kecelakaan lalu lintas menyatakan bahwa semua penyebab

62

Wawancara dengan Kanit Laka IPTU Suhermadi di Kepolisian Resort Labuhanu Batu pada tanggal 14 April sampai 16 April 2009. 63 Wawan cara dengan 5 responden. Orang tua dari anak pelaku, tanggal 15 Mei sampai 18 Mei 2009 64 Wawan cara dengan 5 responden. Orang tua dari anak korban, tanggal 15 Mei sampai 18 Mei 2009


kecelakaan lalu lintas tersebut adalah salah pelaku. Yang tidak kehati-hatian, ugalugalan. Pasal 99 KUHP disebut bahwa kerugian ini berarti”biaya yang dikeluarkan”. Pengertian ini termasuk diantaranya biaya pengobatan yang diderita oleh korban dan biaya perbaikan kendaraan yang rusak. Pasal 1 butir 22 KUHP jelas menyebutkan bahwa kerugian yang diganti hanya imbalan sejumlah uang sebagai hak seseorang yang dapat di tuntutnya akibat dari keadaan tertentu (secara otentik membatasi hanya hinggah “imbalan sejumlah uang”saja). Perlu dipahami bahwa masalah ganti kerugian disini adalah meliputi kerugian yang diderita masing-masing atau sekaligus oleh kelompok atau perorangan sehingga terdapat alternatif penyelesaiannya melalui Pasal 98 ayat (1) KUHAP atau menurut ketentuan penyelenggaraan perkara perdata. Adapun ganti kerugian yang menjadi pertanggung jawaban lainnya langsung mengenai ganti rugi dalam perkara pidana dikaitkan dengan kesalahan pelaku Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak , dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.t 65 Dengan dicapainya suatu perdamaian, dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas, perdamaian tidak bersifat putusan yang diambil atas pertanggungjawaban hakim,

melainkan bersifat

persetujuan antara kedua belah pihak atas

pertanggungan mereka sendiri.

65

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1851, PT.Pradnya Paramita Jakarta.


Dari perdamaian tersebut dibuat sebuah akte diman kedua belah pihak diwajibkan memenuhi persetujuannya. Akte perdamaian ini mempunyai kekuatan seperti putusan hakim dan dijalankan pula seperti putusan hakim. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dengan ongkosnya sangat ringan, selain dari pada itu permusuhan diantara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Oleh karena itu perdamaian bersifat “mau sama mau” dan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak maka terhadap putusan perdamaian itu menurut ketentuan ayat 3 Pasal 130 H.I.R yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi. Proses selesai sama sekali dan seandainya suatu waktu diajukan kembali persoalan yang sama oleh slah satu pihak tersebut dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya, maka gugatan terakhir ini dinyatakan ‘nebis in idem’ dan karenanya tidak dapat diterima.

Berikut ini data rekapitulasi laka lantas yang terjadi sepanjang tahun 20052008 yang terjadi di Kepolisian Resort Labuhan Batu; Tabel I Rekapitulasi Laka Lantas Tahun 2006 Polres Resort Labuhan Batu Jlh Laka No

Bulan

Korban MD

LB

LR

Masih

Jumalah

dalam

Selrah

Lidik 1

Januari

6

6

5

11

6


2

Februari

8

8

8

4

8

3

Maret

4

5

6

6

4

4

April

4

7

2

3

4

5

Mei

2

2

-

-

2

6

Juni

2

3

1

4

2

7

Juli

3

2

1

2

3

8

Agustus

6

5

7

5

9

September

2

2

1

-

10

Oktober

14

15

16

23

11

November

20

22

4

13

20

12

Desember

21

27

11

17

21

90

104

62

88

Jumlah

1

5 2

1

2

14

90

Sumber: Satlantas Polres Labuhan batu, data primer 2006 Keterangan tabel : Jlh Laka :

Jumlah kecelakaan lalu lintas

MD

:

Meninggal Dunia

LR

:

Luka Ringan

LB

:

Luka Berat

SELRA :

Selesai Perkara

Jumlah kecelakaan 2006 berjumlah 90 kasus, hal ini menimbulkan kerugian yg besar baik materi maupun non materi. Sesuai dengan data yang diperoleh bahwa kecelakaan yang terjadi didominasi oleh kendaraan mobil umum dan mobil pribadi. Kecelakaan yang terjadi pada tahun 2006 jika dilihat dari tabel maka, yang paling banyak terjadi peristiwa kecelakan yaitu pada bulan Desember.


Dimana pada bulan ini banyak orang-orang liburan dan pulang kampung (Mudik) untuk merayakan hari Natal dan Tahun baru di kampung masing-masing sehingga banyak kendaraan yang berlalu lalang yang saling mendahului agar cepat sampai, begitu juga dengan kendaraan umum banyak yang kebut-kebutan dengan angkutan umum lain untuk mengangkut penumpang. Pada tahun 2006 ini jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak berjumlah 13 kasus. Sementara terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan itu sendiri lebih banyak menimbulkan meninggal dunia (MD). Tabel II Rekapitulasi Laka Lantas Tahun 2007 Polres Resort Labuhan Batu Jlh Laka No

Bulan

Korban MD

LB

LR

Masih

Jumalah

dalam

Selrah

Lidik 1

Januari

12

15

5

15

12

2

Februari

10

11

4

8

10

3

Maret

9

11

1

4

9

4

April

12

17

5

13

12

5

Mei

8

10

8

20

6

Juni

5

6

1

4

5

7

Juli

7

8

1

2

7

8

Agustus

33

14

31

31

2

33

9

September

20

13

12

15

1

18

1

7


10

Oktober

17

16

12

26

16

11

November

10

12

6

9

10

12

Desember

10

12

11

9

10

153

145

97

156

Jumlah

4

149

Sumber: Satlantas Polres Labuhan batu, data primer 2007 Pada tahun 2007 kecelakaan yang timbul berjumlah 153, pada tahun 2007 ini mengalami peningkatan sebesar 60% dari tahun 2007, pada tahun ini juga jumlah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak sebanyak 15 kasus. Sesuai dengan data yang diperoleh bahwa kecelakaan yang terjadi didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Kecelakaan lalu lintas pada tahun ini banyak terjadi pada bulan agustus, karena pada bulan ini adalah awal-awal memasuki bangku sekolah yang mana banyak anak-anak yang mengalami paerubahan fisik dan sifat. Dengan menggunakan speda motor mereka menganggap bahwa jalanan adalah milik mereka. Sementara terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan itu sendiri lebih banyak menimbulkan luka ringan (LR).

Tabel III Rekapitulasi Laka Lantas Tahun 2008 Polres Resort Labuhan Batu Jlh Laka No

Bulan

Korban MD

LB

LR

Masih

Jumalah

dalam

Selrah

Lidik 1

Januari

9

9

7

5

9


2

Februari

19

14

21

30

3

Maret

20

12

18

16

1

19

4

April

17

8

25

44

1

16

5

Mei

22

16

27

12

1

22

6

Juni

18

15

11

22

18

7

Juli

23

21

21

20

23

8

Agustus

23

12

29

21

23

9

September

19

9

16

11

19

10

Oktober

11

10

11

11

11

11

November

14

8

16

18

14

12

Desember

8

10

6

11

8

203

144

208

221

Jumlah

18

3

200

Sumber: Satlantas Polres Labuhan batu, data primer 2008 Pada tahun 2008 jumlah kecelakaan lalu lintas semakin meningkat dengan jumlah 203 perkara yang meningkat dari tahun 2007 sekitar 25 %. Pada tahun ini juga jumlah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak meningkat menjadi 26 kasus yang naik sebesar

Ini merupakan pekerjaan yang berat bagi pihak

kepolisian khususnya polisi lalu lintas daerah labuhan batu. Sesuai dengan data yang diperoleh bahwa kecelakaan yang terjadi didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Kecelakaan lalu lintas pada tahun ini banyak terjadi pada bulan juli dan agustus, karena pada bulan ini adalah masa libur anak sekolah dan awal-awal memasuki bangku sekolah yang mana banyak anak-anak yang mengalami


paerubahan fisik dan sifat. Dengan menggunakan sepeda motor mereka menganggap bahwa jalanan adalah milik mereka. Sementara terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan itu sendiri lebih banyak menimbulkan luka berat (LB) dan luka ringan (LR). Dari ketiga tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas semakin lama semakin bertambah. Terhadap perkara lalu lintas yang telah diselesaikan di pengadilan sifatnya berkelanjutan maksudnya bahwa perkara yang tidak dapat diselesaikan pada bulan ini akan dilanjutkan pada bulan berikutnya dan terhadap peristiwa ataupun perkara yang diselesaikan secara perdamaian sifatnya tidak berkelanjutan artinya penyelesaian cukup hanya sampai perdamaian saja. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pertanggungjawaban anak dalam perkara kecelakaan lalu lintas lebih banyak menuju pada penyelesaian perdata dari pada penyelesaian pidana. Hal ini terjadi karena aparat hukum dalam polisi memberi pengecualian terutama pada anak pelaku kecelakaan lalu lintas. Mengapa? Karena anak adalah aset negara yang harus dilindungi haknya, baik hak untuk berkembang, pendidikan, kebebasan dan lain-lain. 66 Polisi sebagai pihak penengah yang mempertemukan kedua belah pihak untuk mengambil suatu kesepakatan dalam penyelesaian perkara lalu lintas ini, apabila hal tersebut tidak ada titik temunya atau kesepakatan untuk berdamai maka polisi langsung melanjutkan pemeriksaan dan melimpahkan perkara kepengadilan. 67

66

Wawancara dengan Kanit Laka IPTU Suhermadi di Kepolisian Resort Labuhanu Batu pada tanggal 14 April sampai 16 April 2009. 67 Ibid


Pelanggaran lalu lintas sebenarnya tidak dapat diselesaikan secara perdata (perdamaian). Menurut keterangan beberapa anggota polisi lalu lintas Polrest Labuhan Batu hal ini tidak lepas dari pengaruh masihkuatnya adat-istiadat ketimuran di Indonesia, yang mengupayakan segala sesuatu persoalan diatasi secara damai. 68

68

Wawancara dengan anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Labuhan Batu


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hal-hal yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, serta saran sebagai akhir dari penulisan skripsi ini ;

A. Kesimpulan

1. Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor dari dalam diri sipengemudi seperti mengantuk, menghayal, mengobrol,ugal-ugalan, serta belum terampil mengemudikan kendaraan maupun dari luar diri sipengemudi seperti faktor alam, jalan, kendaraan, pejalan kaki,dan penumpang. Dalam hal mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan raya yang menimbulkan korban yang harus dilakukan adalah dengan cara melakukan pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Yang mana pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan persuasif (secara langsung) dan non persuasif (tidak secara langsung). Melalui persuasif dapat dilakukan dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan terhadap anak hal ini dapat berupa penyuluhan kesekolah mulai dari Tingkat Kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA sederajat) dan Sekolah Menengah Atas (SMU sederajat) menjelaskan bagaiman cara disiplin berlalu lintas, mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta mnerangkan sanksisanksi yang diberikan apabila melanggar peraturan lalu lintas. Sedangkan melalu non persuasif (tidak langsung) dapat dilakukan dengan pemasangan


rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, perawatan rambu-rambu lalu lintas serta patroli-patroli. 2. Peraturan hukum mengenai perkara kecelakaan lalu lintas di jalan raya sudah cukup jelas mulai dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 14 Tahun 1992 serta Pereaturan Pemerintah No.42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas. Namun pada saat perkembangan zaman yang serba teknologi pemerintah didesak untuk membuat suatu peraturan lalu lintas khusus terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian pelaku pelanggaran lalu lintas pada saat ini banyak dilakukan oleh anak yang menyebabkan memakan korban baik luka ringan, luka berat bahkan meninggal dunia. 3. Polisi memegang peran yang sangat penting dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan luka ringan, luka berat dan bahkan meninggal dunia. Dalam hal ini pelaku dari kecelakaan lalu lintas adalah anak, sebagai seorang polisi dalam menyidik suatu kasus kecelakaan lalu lintas haruslah seimbang dengan penyidikan yang dilakukan oleh pelaku. Karena banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh polisi baik dari segi fisik, mental dan masa depan para pihak. Setiap kesalahan harus dapat dipertanggung jawabkan, mampu bertanggungjawab merupakan masalah dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dalam hal ini pelakunya adalah anak yang mana seorang anak belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sepenuhnya. Oleh


sebab itu polisi dalam melakukan dakwaan harus memikirkan bagaimana kondisi sianak apakah pantas dijatukan pidana? Apabila dijatuhi pidana maka masa depan dan kebebasan anak untuk berkembang akan terhenti. Untuk itu polisi harus berpihak kepada anak dalam arti polisi tidak dapat mengenyampingkan kepentingan (keadilan) bagi korban kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tersebut. Jalan yang dpat dilakukan oleh polisi adalah jalur perdata yaitu Perdamaian.

B. Saran 1. Sebagai aparat penegak hukum yang dalam skripsi ini dikhususkan pada satuan Polisi Lalu Lintas Polres Labuhan Batu agar lebih profesional dalam menangani lebih spesipik pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mana pelakunya adalah anak, karena anak merupakan aset bagi negara untuk itu perlu dilindungi agar dapat berkembang memiliki wawasan. 2. Pemerintah harus membentuk suatu peraturan undang-undang lalu lintas khusus terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Agar adanya perbedaan antar hukuman yang dilakukan orang dewasa dengan anak. 3. Penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan raya pihak pemerintah harus turut serta dalam penanggulangannya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1992 ‘Negara mempunyai hak atas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan raya yang pembinanya dilakukan oleh Pemerintah’. Untuk itu pemerintah turut serta dalam pengaturan berupa perencanaan dan perumusan teentang lalu lintas, pengendalian berupa pengendalian baik dibidang


pembangunan maupun operasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan lalu lintas di jalan raya. 4. Disamping itu juga masyarakat turut juga membantu, khususnya pada orang tua sebagai wali anak harus benar-benar memperhatikan keperluan dan kebutuhan anak bukan memberi apa yang dikatakan anak sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.


BAB III. Pengaturan Tentang Kecelakaan Lalu Lintas. raya dapat menimbulkan kerugian materil, bahkan ada yang sampai dengan

Recommend Documents