BAB III PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN. akan masuk ke kas negara, komponen utama penerimaan dalam APBN

BAB III PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN

A. Pengertian Pajak Pusat Pajak pusat atau Pajak Negara adalah semua jenis pajak yang lembaga pemungutnya adalah pemerintah pusat sehingga nanti dana pajak yang ditarik akan masuk ke kas negara, komponen utama penerimaan dalam APBN. Aturan yang membuat hal ini ialah DPR yang berupa Undang-Undang, oleh Presiden yang berupa Peraturan Pemerintah, oleh Menteri Keuangan yang berupa Keputusan menteri keuangan (KMK), dan oleh Direktur Jendral Pajak berupa Keputusan Dirjen Pajak. B. Gambaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan 1. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan a.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 31/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.

b.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 49/PJ/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Direktur Jenderal Pajak.

Universitas Sumatera Utara

2. Subjek Pajak PBB Sektor Perkebunan Subjek pajak PBB Perkebunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/ataumemperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Perkebunan.Maka, yang menjadi subjek Pajak tersebut adalah orang pribadi atau badan.

3. Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 31 / PJ / 2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Pasal 2, Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan adalah bumidan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk

kegiatan

usaha

perkebunan.Kegiatan

usaha

perkebunan

sebagaimana dimaksud diatas meliputi: a. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); dan b. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintergrasi dengan usaha pengolahan hasil perkubunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Ada juga areal yang dikenakan PBB sektor perkebunan, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 31 / PJ / 2014 Tentang

Universitas Sumatera Utara

Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Pasal 3, berupa : a.

Areal Produktif, yaitu areal yang sudah ditanami, meliputi Areal tanaman belum menghasilkan dan Areal tanaman menghasilkan.

b.

Areal Belum Produktif meliputi areal yang belum diolah, dan/atau yang sudah diolah tetapi belum ditanami, dan Pembibitan;

c.

Areal Emplasemen, yaitu areal yang digunakan untuk berdirinya bangunan dan sarana pelengkap lainnya dalam perkebunan.

d.

Areal Tidak Produktif, atau tidak dapat dimanfaatkan seperti rawa, cadas, dan jurang, dan/atau jalan yang meliputi jalan utama yang terletak di dalam dan/atau di luar areal perkebunan, jalan produksi yang berfungsi untuk pengumpulan hasil, dan jalan control yang berfungsi untuk pengawasan areal perkebunan.

4.

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).NJOP yang dimaksud merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP Bangunan. NJOP bumi yang dimaksud ialah hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi yang merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP

Universitas Sumatera Utara

bumi. Sedangkan NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi, yang merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan.

C. Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Atas Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 253/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, adalah sebagai berikut : 1.

Pengajuan Keberatan Keberatan diajukan dengan menyampaikan Surat Keberatan yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.

satu Surat Keberatan untuk satu SPPT atau SKP PBB;

b.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c.

ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan melalui KPP;

d.

dilampiri dengan SPPT atau SKP PBB asli yang diajukam keberatan;

e.

dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dan disertai dengan alas an pengajuan keberatan;

Universitas Sumatera Utara

f.

diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya dengan disertai bukti pendukung;

g.

ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal Surat Keberatan tersebut harus di lampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh WP tidak

memenuhi persyaratan, WP dapat melakukan perbaikan atas surat Keberatan tersebut dan menyampaikan nya kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan. Untuk mendukung alasan pengajuan keberatan, Surat Keberatan dapat di lampiri dengan : a.

fotokopi identitas WP dan fotokopi identitas kuasa WP dalam hal dikuasakan;

b.

fotokopi izin pemanfaatan atas bumi atau kepemilikan hak atas bumi;

c.

Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau

d.

Fotokopi bukti pendukung lainnya.

Universitas Sumatera Utara

Dalam hal tersebut terdapat penerbitan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan dan Wajib Pajak belum mengajukan atas SPPT atau SKP PBB. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB dalam jangk waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB hasil pembetulan secara jabatan. Dan surat keberatan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dapat di lakukan secara langsung, maupun melalui pos atau jasa pengiriman. Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan keberatan. Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan diberitahu kan secara tertulis kepada WP melalui penyampaian surat pemberitahuan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran II. Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan PBB pada direktur jenderal melalui kepala KPP.Pemberian keterangan oleh direktur jenderal pajak atas permintaan Wajib Pajak idak menambah jangka waktu pengaduan keberatan harus dipatuhi oleh WP.

Universitas Sumatera Utara

2.

Pencabutan Surat Keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan surat keberatan sebelum tanggal diterimanya SPUH oleh Wajib Pajak. Permohonan pencabutan surat keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.

Diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia dan mencantumkan alasan pencabutan ;

b.

Ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan melalui KPP; dan

c.

Ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau dalam hal yang ditanda tangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Surat jawaban atas permohonan pencabutan surat keberatan dapat

berupa persetujuan atau penolakan permohonan pencabutan surat keberatan.

3.

Penyelesaian Keberatan Proses penyelesaian keberatan dilakukan melalui penelitian keberatan. Dalam proses penyelesaian keberatan direktur jenderal pajak berwenang untuk:

Universitas Sumatera Utara

a.

Meminta, mencatat atau meminjam data dan informasi dalam bentuk Hard copy dan atau Soft Copy pad WP terkait dengan materi yang diajukan keberatan melalui penyampaian surat meminta, mencatat atau meminjam data dan informasi;

b.

Meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang diajukan keberatan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Objek Pajak atau Wajib Pajak.

c.

Melaksanakan peninjauan dilokasi objek pajak, tenpat kedudukan Wajib Pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu, yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan atau penghimpunan data, keterangan, dan atau bukti, mengenai objek pajak yang diajukan keberatan;

d.

Melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain di dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan informasi yang objektif untuk dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan. Sebelum surat keputusan keberatan diterbitkan wajib pajak dapat

menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan atau memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan. Sebelum menerbitakan surat keputusan keberatan, Direktur Jenderal Pajak meminta wajib pajak untuk hadir guna

Universitas Sumatera Utara

memberikan keterangan dan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan wajib pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) yang dilampiri dengan Daftar hasil penelitian keberatan dan formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan dan dibuat dengan pemberian keterangan dari wajib pajak dan atau pemberian penjelasan oleh direktur jenderal pajak. Daftar hasil penelitian keberatan tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima. Keputusan atas jeberatan tersebut diterbitkan berdasarkan laporan penelitian keberatan.dan keputusan tersebut dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB tentang yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan. Apabila jangka waktu yang dimaksud telah terlampaui dan keputusan atas keberatan belum diterbitkan maka keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak di anggap di terima dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir.

Universitas Sumatera Utara

Surat keputusan tersebut disampaikan kepada WP secara langsung dengan bukti tanda terima atau melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat. Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dan atau PBB terhutang dalam SPPT atau SKP PBB, KPP menerbitkan kembali SPPT atau SKP PBB berdasarkan surat keputusan keberatan tanpa mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Universitas Sumatera Utara

BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI A. Faktor Penyebab Wajib Pajak Mengajukan Keberatan Atas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Adapun faktor yang menyebab kan Wajib Pajak mengajukan keberatan yaitu : a.

Wajib Pajak merasa keberatan terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) nya yang di sangka terlalu tinggi. Beberapa Wajib Pajak masih belum paham terhadap terbentuknya NJOP yang pasti akan berubah nilai nya yang dikarenakan NJOP pasti berbeda setiap tahun tanam nya, jadi bisa saja NJOP Wajib Pajak yang bersangkutan akan naik; dan

b.

Komposisi

areal

yang

bisa

mempengaruhi

untuk

terjadinya

pembentukan NJOP. Karena Objek pajak tersebut pasti mengalami perubahan komposisi areal,dan bisa secara otomatis meningkatkan nilai tersebut dari 2 (dua) hingga 3 (tiga) bahkan sampai 10 (sepuluh) kelas, yang artinya jarak kenaikan kelas yang terlalu tinggi ini yang membuat wajib pajak mengajukan keberatan. Dua faktor diatas yang sering membuat kesalah pahaman antara Wajib Pajak dan Fiskus, beberapa Wajib Pajak tidak paham akan pembentukan

Universitas Sumatera Utara

Nilai Jual Objek Pajak dan Wajib Pajak lalu mengajukan keberatan karena dirasa pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut terlalu tinggi atau meningkat dari tahun sebelum nya.

B. Upaya Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 49/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Direktur Jenderal Pajak, yang bermaksud untuk memberikan petunjuk pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB, dan tindak lanjut Surat Keputusan Keberatan PBB bagi KPP dan unit Kantor DJP. Surat Edaran ini bertujuan untuk mendorong tertib administrasi penyelesaian keberatan PBB, sehingga keberatan PBB dapat diselesaikan dengan optimal sesuai batas waktu penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam surat edaran ini, yang dimaksud dengan : a.

Kantor Pelayangan Pajak (KPP) yang mengadministrasikan PBB adalah KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB yang diajukan keberatan.

Universitas Sumatera Utara

b.

Unit pelaksana penelitian keberata adalah unit kantor direktorat Jenderal Pajak yang berwenang untuk menerbitkan keputusan atas keberatan PBB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

c.

Surat Keberatan PBB adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak mengenai keberatan atas SPPT atau SKP PBB. Adapun hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan

penyelesaian keberatan PBB ini adalah : a.

Dalam hal wajib pajak diwakili atau menunjuk kuasa, Tim peneliti keberatan

menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. b.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat jangka waktu yang tidak dapat dipenuhi, unit kerja yang bersangkutan agar memberikan penjelasan atau keterangan.

c.

Apabila terdapat perubahan dalam pengaturan organisasi dan tata kerja instansi vertical DJP, maka nomenklatur jabatan dan unit kerja yang dimaksud adalah jabatan dan unit kerja.

d.

Surat keberatan PBB yang diajukan sebelum berlakunya Surat Edaran ini dan belum diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, diselesaikan dengan Prosedur yang berlaku pada surat keberatan PBB diajukan.

e.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2009 tentang petunjuk Pelaksanaan

Universitas Sumatera Utara

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesain Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE113/PJ/2009 tentang Penegasan Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dan dinyatan tidak berlaku. f.

Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan para Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait atas pelaksanaan Surat Edaran ini serta melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaannya.

g.

Surat edaran ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

C. Data Wajib Pajak yang Mengajukan Keberatan Data jumlah Pengajuan Keberatan atas Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor Perkebunan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Pada Tahun 2013 – 2015 tidak banyak, hanya ada satu wajib pajak yang mengajukan keberatan yang terjadi di tahun 2013. Dan jawaban dari pengajuan keberatan tersebut di tolak, karena Wajib Pajak tidak dapat memberikan data pendukung atas apa yang wajib pajak tersebut ajukan. Perhitungan NJOP dari fungsional PBB sendiri sudah benar, tetapi pemahaman WP atas ketetapan tersebut yang salah sehingga Pengajuan Keberatan tidak dikabulkan.

Sedikit nya data pengajuan

Universitas Sumatera Utara

keberatan ini karena tidak terlalu banyak areal perkebunan di Wilayah Sumatera Utara I, dan seperti nya Wajib Pajak juga sudah patuh akan hal ini dan menerima atas NJOP nya, jadi sangat sedikit kasus pengajuan Keberatan pada Kanwil DJP Sumatera Utara I.

Universitas Sumatera Utara

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya,

maka padabab

ini penulis

memberikan kesimpulan

sehubungan dengan apa yang telah diuraikan yaitu sebagai berikut : 1.

Kurang Paham nya Wajib Pajak dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga Wajib Pajak meminta pengurangan atas hal diatas dengan mengajukan Keberatan.

2.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu 12 bulan sejak diterimanya surat pengajuan keberatan harus memberikan keputusan atas surat pengajuan yang diajukan oleh Wajib Pajak, baik itu menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terhutang.

B. Saran Adapun beberapa saran yang penulis dapat kemukakan dalam penulisan Tugas akhir ini, yaitu sebagai berikut : 1.

Agar lebih banyak memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada Wajib Pajak PBB Sektor Perkebunan tentang bagaimana terbentuknya Nilai Jual Objek Pajak, dan cara menghitung ketetapan Pajak Bumi

Universitas Sumatera Utara

dan Bangun, serta Fiskus harus lebih banyak membantu Wajib Pajak dalam menghitung pajak tersebut. 2.

Wajib Pajak harus menyertakan dokumen atau data yang lengkap berkaitan dengan pengajuan keberatan yang akan diajukan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, untuk lebih mempermudah pihak yang berkaitan menangani berkas masuk dan untuk menimbang keberatan yang diajukan diterima atau ditolak.

Universitas Sumatera Utara