BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN. Obyek penelitian merupakan wilayah atau daerah penelitian itu dilakukan,

44

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian Obyek penelitian merupakan wilayah atau daerah penelitian itu dilakukan, dalam hal ini penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya pada objek penelitian ini akan diuraikan gambaran umum, tugas, fungsi dan tanggung jawab para pejabat dan pegawai serta visi dan misi, strategi dan kebijakan Dinas di Kabupaten Sumedang. 3.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Sumedang Gambaran umum mengenai profil dan kondisi Pemerintahan Kabupaten Sumedang serta segenap fasilitas dan prasarana yang terkait dengan keadaan Kabupaten Sumedang akan dikemukakan pada paragraf berikut. 1. Sejarah Kabupaten Sumedang Pada mulanya Kabupaten Sumedang adalah sebuah kerajaan di bawah kekuasaan Raja Galuh. Didirikan oleh Prabu Geusan Ulun Aji Putih atas perintah Prabu Suryadewata sebelum Keraton Galuh dipindahkan ke Pakuan Pajajaran, Bogor. Seiring dengan perubahan zaman dan kepemimpinan, nama Sumedang mengalami beberapa perubahan, yang pertama yaitu Kerajaan Tembong Agung (Tembong artinya nampak dan Agung artinya luhur) dipimpin oleh Prabu Guru Aji Putih pada abad ke-12. Kemudian pada masa zaman Prabu Tajimalela, diganti menjadi Himbar Buana, yang berarti menerangi alam, dan kemudian diganti lagi menjadi Sumedang Larang (Sumedang berasal dari Insun Medal/Insun Medangan

http://digilib.mercubuana.ac.id/

yang berarti aku dilahirkan, dan larang berarti sesuatu yang tidak ada tandingnya). Sumedang Larang mengalami masa kejayaan pada waktu dipimpin oleh Pangeran Angka Wijaya dan Prabu Geusan Ulun sekitar tahun 1578, dan dikenal luas hingga ke pelosok Jawa Barat dengan daerah kekuasaan meliputi wilayah Selatan sampai dengan Samudera Hindia, wilayah Utara sampai Laut Jawa, wilayah Barat sampai dengan Cisadane, dan wilayah Timur sampai dengan Kali Pamali. Sumedang mempunyai ciri khas sebagai kota kuno khas di Pulau Jawa, yaitu terdapat Alun-alun sebagai pusat yang dikelilingi Mesjid Agung, rumah penjara, dan kantor pemerintahan. Di tengah alun-alun terdapat bangunan yang bernama Lingga, tugu peringatan yang dibangun pada tahun 1922. Dibuat oleh Pangeran Siching dari Negeri Belanda dan dipersembahkan untuk Pangeran Aria Suriaatmadja atas jasa-jasanya dalam mengembangkan Kabupaten Sumedang. Lingga diresmikan pada tanggal 22 Juli1922 oleh Gubernur Jenderal Mr. D. Folk Sampai saat ini Lingga dijadikan lambang daerah Kabupaten Sumedang dan tanggal 22 April diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Sumedang. Landasan Historis Kota Sumedang berawal dari kebesaran sejarah kerajaan Prabu Tajimalela sejak abad (±1500) sampai dengan Aria Soeria Atmaja tahun 1882-1919. Berikut ini fakta sejarah dari Sumedang: a. Sejarah Sumedang secara monemental antara lain ditunjukan oleh kebesaran Prabu Tajimalela sejak abad (±1500), yaitu seorang raja yang merangkap seorang resi (Rohaniwan/Pra Islam).Terkenal karena pemahamannnya terhadap filasofis kenegaraan dan menjadi guru bagi para Puragabaya atau pembesar kerajaan Padjadjaran. Prabu Tajimalela adalah pelertak dasar lahirnya

45 http://digilib.mercubuana.ac.id/

Sumedang. Kata Sumedang berawal dari ucapannya yang terkenal yaitu: “Insun Medal Insun Madangan” yang artinya “Aku Lahir Untuk Memberi Penerangan”. b. Kebesaran dan keagungan Pajajaran (Prabu Siliwangi) yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat, pasca “Pajajaran Burak” pada tahun 1579, dilanjutkan oleh kerajaan Sumedang Larang di bawah kepemimpinan Prabu Geusan Ulun (1882-1919). Peralihan kekuasaan tersebut ditandai dengan penyerahan sebuah mahkota mas (Binokasih) dari Raja Pajajaran kepada Prabu Geusan Ulun oleh Kandaga Lante. Peralihan kekuasaan serta hijrahnya para pembesar kerajaan Pajajaran (Kandaga Lante) dimaksud, dalam kenyataannya tentu diikuti pula dengan beralihnya berbagai nilai-nilai tradisi dan budaya Pajajaran ke Sumedang Larang. c. Sejak zaman pengaruh Mataram (1614) dan sejak bangsa Belanda menginjakkan kaki di bumi Indonesia (1619), para Bupati Sumedang, antara lain Pangeran Kornel (1791-1828) dan Pangeran Aria Soeria Atmadja (18821919), selalu dipandang sebagai Bupati yang dituakan di Priangan (Jawa Barat). Bupati Sumedang dikenal sebagai “Bupati Wedana” atau Wali Pemerintahan di Priangan. d. Sejarah membuktikan, baik pada era Prabu Geusan Ulun maupun Pangeran Kornel, secara geo politik Sumedang menjadi pemersatu Pasundan. Pengaruh Sumedang Larang mencakup hampir seluruh Jawa Barat yang terbentang dari Cisadane sampai dengan Cipamali.


Melihat sejarah Kabupaten Sumedang yang memiliki nilai-nilai luhur merupakan peluang bagi pemerintah Sumedang dari sudut filosofis sebagai modal sosial untuk meningkatkan pembangunan. Kondisi demikian merupakan suatu modal berbentuk budaya yang baru-baru ini dikokohkan dalam motto Sumedang puseur budaya Sunda adalah: “DINA BUDAYA URANG NAPAK, TINA BUDAYA URANG NGAPAK”. Maknanya adalah menjadikan budaya Sunda yang

relevan

sebagai

pondasi

dan

spirit

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Sumedang, menuju terwujudnya Visi Daerah “Sumedang Sejahtera, Agamis dan Demokratis atau Sumedang SEHATI” Wujud budaya yang akan dikembangkan sesuai dengan moto tersebut, meliputi 3 (tiga) wujud, yaitu: a. Wujud Ideal (Nilai budaya), yaitu: Keluhuran budaya Sumedang akan dikembangkan antara lain melalui identifikasi, analisis dan dokumentasi potensi dan nilai-nilai budaya Sunda di Kabupaten Sumedang; penyusunan Grand Design Sumedang Puseur Budaya Sunda; diseminasi nilai-nilai Ki Sunda yang relevan di berbagai lapisan masyarakat; serta konsolidasi Masyarakat Adat Keprabuan Sumedang Larang. b. Wujud Sistem (Perilaku berbudaya). Keluhuran budaya Sumedang akan dikembangkan antara lain melalui penyusunan dan pelaksanaan Standar Operational dan Prosedur (SOP) pelayanan publik berbasis budaya Sunda; pengembangan muatan lokal (Mulok) Sumedang Puseur Budaya Sunda untuk jenjang pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah; penanggulangan


kemiskinan melalui pendekatan budaya; pengembangan Desa Siaga berbasis budaya; serta pengembangan tata kelola lalu lintas berwawasan budaya. c. Wujud

Fisik

(Karya

Budaya).

Keluhuran

budaya

Sumedang

akan

dikembangkan antara lain melalui rencana pembangunan pusat pemerintahan berbasis budaya; pembangunan Kampung Sunda; revitalisasi Museum Pangeran Geusan Ulun; renovasi gapura masuk kota Sumedang dan depan Gedung

Negara;

pengembangan

pengembangan

kerjasama

poros

destinasi

wisata

berbasis

Sumedang–Jogjakarta;

budaya;

pengembangan

budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek); serta optimalisasi dan pengembangan even seni dan budaya. Penilaian wujud tersebut merupakan tatanan dari perencanaan dan implementasinya yang tidak bisa terpisahkan, satu dengan yang lainnya saling terkait erat dan sinergis. Implementasi dari kebijakan pemerintah sudah barang tentu sangat tergantung dari infrastruktur yang dimiliki Pemerintahan Sumedang. Di samping memiliki Daerah yang potensial, Pemerintah Kabupaten Sumedang mengimplementasikan pemerintahannya kedalam lambang Pemerintahan yang tergambar pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3.1. Lambang Kabupaten Sumedang 48 http://digilib.mercubuana.ac.id/

Keterangangambar: a. Urnamen ukuran memiliki arti, kebudayaan Padjadjaran. b. Lingga pilar yang berati, Simbol Kerajaan. c. Warna Kuning, hitam, putih dan biru memiliki arti, 4 unsur kehidupan. d. Tulisan Insun medal yang berarti, Insun sama dengan Manusia, medal yang berati lahir. Lambang tersebut merupakan manisfestasi dari motto kehidupan nilai-nilai budaya masyarakat kabupaten Sumedang. Gambar tersebut memiliki makna yaitu Sumedang merupakan kota kebudayaan ketiga kota tertua kerajaan Padjadjaran. Kabupaten Sumedang merupakan daerah yang memiliki berbagai potensi potensial yang dapat dikembangkan. Dalam kontek kekinian, potensi Kabupaten Sumedang memiliki bukan hanya nama kebesaran sejarah, melainkan juga keunikan kesenian tradisional, lokasi wisata potensial yang berbasis budaya, keragaman dan kekhasan makanan, keramahtamahan penduduknya, adat istiadat yang luhur, tata kelola pemerintah yang berbasis budaya serta sebagai daerah alternatif dan penyangga utama jenuhnya perkembangan industri krestif di Kota Bandung dengan berbagai rencana pembangunan mega proyek jalan tol Cisundawu, waduk Jatigede, area Metropolitan dan Bandara udara Kertajati yang diharapkan akan memberikan dampak posisitf bagi ekslarasi penyelenggaraan pembangunan di berbagai bidang yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumedang khususnya dan Jawa Barat umumnya.


2. Visi dan Misi Kabupaten Sumedang a. Visi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki dan berbagai masukan dari berbagai pihak, maka visi pembangunan Kabupaten Sumedang

Tahun

2005-2025

adalah:

”KABUPATEN

SUMEDANG

SEJAHTERA, AGAMIS, DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025”. Visi tersebut dapat diringkas menjadi ”SUMEDANG SEHATI”, yang diartikan sebagai kabupaten yang makin kokoh dan berdaya juang tinggi dalam membangun daerahnya dengan dilandasi orientasi masyarakat berupa: 1) Perilaku yang berpegang pada prinsip sauyunan, sareundeuk saigel, sabobot sapihanean. Maknanya adalah dalam lingkungan kehidupan pemerintahan dan bermasyarakat,

senantiasa

mengedepankan

kepuasan

dalam

layanan

pemerintahan dan pembangunan diberbagai bidang melalui pola kemitraan, permusyawarahan, transparansi, saling percaya serta senantiasa proporsional dalam

mendistribusikan

hak

dan

kewajiban

diantara

stakeholders

pemerintahan guna mewujudkan kemajuan pembangunan daerah yang dikehendaki masyarakat daerah. 2) Masyarakat yang telah mengedepankan nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam mengelola permasalahan dan kebutuhan masyarakat daerah. 3) Masyarakat yang makin kokoh dalam mewujudkan tanggungjawab untuk meredistribusikan kemakmuran daerah, antara kelompok ekonomi lemah (kaum dhuafa) atau miskin secara materi namun potensial untuk menopang


kemajuan kelompok ekonomi kuat (kaum agnia) yang terus menunjukkan kesetiakawanan sosio-ekonominya untuk mengarahkan kaum ekonomi lemah menjadi produktif. 4) Meningkatnya pelayanan publik. Kabupaten Sumedang yang sejahtera ditandai dengan kondisi kehidupan masyarakat sumedang yang memenuhi standar kelayakan dalam pemenuhan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan dan bermatapencaharian layak serta jaminan keamanan dengan senantiasa mempertimbangkan kelestarian daya dukung lingkunganyang berkelanjutan. b. Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumedang 2005-2025 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut: 1) Misi Pertama, Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berpendidikan, Berbudaya dan Berpola Hidup Sehat, adalah membangun masyarakat sumedang yang berbudaya mulia dan mandiri yang memiliki akses terhadap pendidikan formal yang berkualitas, dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan mendorong kesetaraan gender, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi berdaya saing, mengutamakan pola hidup sehat sejahtera secara jasmani, rohani dan sosial, sehingga berada dalam kondisi stabil yang mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang dilandasi kearifan lokal, kesalehan sosial dengan mencerminkan pola perilaku silih asah, silihasih, silih asuh,


akhirnya tercipta keluarga yang dapat menjadi tempat persemaian nilai budaya, pendidikan dan kesehatan. 2) Misi Kedua, Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Tangguh dan Berkelanjutan yang Berbasis pada Agribisnis, Pariwisata dan Industri, adalah

mengembangkan

dan

memperkuat

keterkaitan

antar

sektor

perekonomian daerah yang berdaya saing secara regional dan internasional, dengan berbasis pada upaya mengembangkan keunggulan komparatif, kompetitif, dan kooperatif dalam mendayagunakan potensi sosio-ekonomi lokal terutama dalam agribisnis, pariwisata dan industri yang mengindahkan kearifan budaya lokal dan kesinambungan lingkungan hidup. Perkembangan ekonomi daerah didukung oleh kerjasama antara domain kepemerintahan dalam penyediaan infrastruktur yang memadai, pemeliharaan pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya serta antara kawasan perkotaan dan perdesaan, penciptaan dan pendayagunaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdayasaing serta perlindungan regulasi pemerintahan terhadap pelaku sosioekonomi daerah guna mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif. 3) Misi Ketiga, Mewujudkan Masyarakat Daerah yang Berakhlak Mulia, yang Berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang Makin Toleran Sesuai dengan Falsafah Pancasila, adalah meningkatnya jatidiri dan karakter masyarakat yang makin beriman dalam keragaman keyakinan beragama dan beribadat yang dijamin kelangsungannya


oleh

pemerintah,

memperkuat

kemitraan

dan

tanggungjawab

dalam

pembangunan pendidikan keagamaan dan sarana prasarana keagamaan di daerah, menguatnya kesalehan sosial masyarakat dan aparatur pemerintah serta memperkokoh silaturahmi antar umat beragama dan intern umat beragama

untuk

menguatkan

pengamalan

agama

dalam

kehidupan

berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4) Misi Keempat, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, adalah mewujudkan penyelenggaraan akuntabilitas pemerintahan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas pembantuan yang proporsional, meningkatkan aksesibilitas, transparansi, pengawasan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah, meningkatkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang makin efisien dan efektif dan peningkatan pelayanan prima pada setiap unit kerja di lingkungan pemerintah daerah, meningkatkan profesionalisme aparatur dan efisiensi birokrasi dalam kerangka reformasi birokrasi yang makin mantap, mewujudkan kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif, menyelenggarakan otonomi desa yang makin efektif, serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang lebih baik. 5) Misi

Kelima, Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis

dalam

Kesetaraan Gender Berlandaskan Hukum dan Hak Asasi Manusia, adalah mewujudkan penyelenggaraan kelembagaan demokrasi daerah, baik pada suprastruktur maupun infrastruktur politik serta meningkatkan budaya hukum dan HAM, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam


penyusunan kebijakan, mewujudkan kemitraan dengan media dalam bentuk penyampaian kepentingan masyarakat daerah serta meningkatkan penegakan hukum secara adil, dalam kesetaraan gender dan menghormati hak asasi manusia. c. Visi Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Berdasarkan gambaran umum, isu-isu strategis dan kondisi yang dihadapi Kabupaten Sumedang saat ini serta memperhatikan Visi Jangka Panjang Daerah, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut: “PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEBAGAI AKSELERASI PENCAPAIAN VISI SUMEDANG 2005-2025.” Adapun penjelasan Visi Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sumedang 2009-2013 adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan adalah suatu kondisi peningkatan kualitas berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik baik secara administratif maupun non-administratif yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bagi seluruh warga masyarakat sumedang yang lebih memuaskan, berkeadilan, murah, terjangkau dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 2) Kesejahteraan Masyarakat adalah terwujudnya suatu kondisi kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kehidupan yang layak bagi masyarakat, serta


pemenuhan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur daerah dalam mendorong aktivitas perekonomian daerah dalam rangka pembangunan berkelanjutan. d. Misi Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskanlah 4 (empat) misi yang memuat tujuan dan sasaran strategi pembangunan dalam periode kepemimpinan Kepala Daerah terpilih, sebagai berikut: 1) Mewujudkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat yang berakhlak mulia, beretika, bermoral baik yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2) Mewujudkan kualitas menejemen pemerintahan daerah yang semakin baik. 3) Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh yang bertumpu pada potensi sumberdaya daerah secara berkelanjutan. 4) Mewujudkan tata kelola lingkungan dan manajemen bencana yang semakin baik. 3. Program Prioritas Kabupaten Sumedang Program-program prioritas Kabupaten Sumedang dalam KUMKM disajikan pada poin-poin berikut ini: a. Bidang KUMKM, prioritas pembangunan meliputi: 1) Penguatan usaha perekonomian mikro, kecil dan menengah di daerah. 2) Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang berkualitas disertai perbaikan dalam distribusi pendapatan antar wilayah. 3) Penguatan dalam fasilitasi kelembagaan-kelembagaan keuangan yang menopang aktivitas usaha mikro dan kecil serta akses pelaku usaha terhadapnya.


4) Meningkatnya partisipasi dan kemitraan dunia usaha serta masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur daerah yang memadai. 4. Kondisi Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang terletak antara 6º44’-70º83’ Lintang Selatan dan 107º21’-108º21’ Bujur Timur, dengan Luas Wilayah 155.871,98 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dengan 272 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Buahdua dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Cisarua. Kabupaten Sumedang memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut: a. Sebelah Utara

: Kabupaten Indramayu

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Garut c. Sebelah Barat

: Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang

d. Sebelah Timur

: Kabupaten Majalengka

Secara visualisasi wilayah administratif dapat dilihat dalam peta wilayah Kabupaten Sumedang sebagaimana gambar di bawah ini.


Sumber: Profil Daerah Kabupaten Sumedang 2010. Gambar 3.2. Peta Administratif Kabupaten Sumedang

5. Kondisi Tenaga Kerja, Kesehatan dan Pendidikan Kabupaten Sumedang Berkaitan dengan perkembangan situasi dan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang sampai akhir tahun 2009 masih menunjukan keadaan yang kondusif, walaupun di pihak lain masih dihadapkan pada keterbatasan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja yang cukup banyak. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan jumlah pencari kerja, lowongan kerja yang ditempatkan dan sisa pekerja di Kabupaten Sumedang.


Tabel 3.1. Perkembangan Jumlah Pencari Kerja, Lowongan Kerja yang Ditempatkan dan Sisa Pekerja

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Sumedang 2010.

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Sumedang 2010. Gambar 3.3.


BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN. Obyek penelitian merupakan wilayah atau daerah penelitian itu dilakukan,

Recommend Documents