42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
III.1. Program Rencana Penelitian Program rencana penelitian ini disusun seperti tampak pada gambar berikut:
Undang-Undang No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Keputusan LPJK No. 71/KPTS/LPJK/D/VIII /2001 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi
Kewajiban Sertifikasi Bagi Tenaga Ahli Konstruksi
Gambaran Umum Penerapan Kewajiban Sertifikasi Bagi Tenaga Ahli
Fenomena yang berkembang sejak diwajibkanya tenaga ahli memiliki sertifikat keahlian
Dampak yang dirasakan oleh setiap pihak yang berhubungan dengan kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi
Diskusi Mengenai Kewajiban Sertifikasi Bagi Tenaga Ahli Konstruksi di Indonesia
Gambar III.1. Program rencana penelitian evaluasi kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia Dasar hukum dari penelitian ini adalah Undang-undang no. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang mewajibkan tenaga ahli konstruksi memiliki Sertifikat Keahlian dan untuk pelaksanaannya diatur pada Peraturan Presiden no.28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi dan Keputusan LPJK No. 71/KPTS/LPJK/D/VIII/2001 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi.
Berdasarkan landasan hukum tersebut, kemudian dibuat gambaran umum mengenai penerapan kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di
43
Indonesia, fenomena yang berkembang semenjak dikeluarkannya Undang-undang Jasa Konstruksi tahun 1999 mengenai kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia, dan dampak yang dirasakan oleh setiap pihak yang berhubungan dengan kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia. Informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan hal tersebut nantinya akan dikumpulkan lebih lanjut dengan menggunakan metode wawancara dan kuesioner pada sampel-sampel yang terlebih dahulu ditentukan.
III.1.1. Gambaran umum mengenai penerapan kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai sejauh mana penerapan kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu: 1. Gambaran umum mengenai sejak kapan tenaga ahli konstruksi di Indonesia memiliki Sertifikat Keahlian 2. Gambaran umum mengenai sejak kapan perusahaan konstruksi di Indonesia memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian 3. Gambaran umum mengenai siapa saja sampai saat ini yang baru diwajibkan memiliki Sertifikat Keahlian konstruksi pada pekerjaan jasa konstruksi 4. Gambaran umum mengenai siapa saja sampai saat ini yang baru diwajibkan memiliki Sertifikat Keahlian konstruksi pada suatu perusahaan pelaksana jasa konstruksi.
III.1.2. Fenomena yang berkembang semenjak dikeluarkannya Undangundang jasa konstruksi tahun 1999 mengenai kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran fenomena yang berkembang sejak diwajibkannya tenaga ahli konstruksi memiliki sertifkat keahlian, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu: 1. Pemahaman masyarakat jasa konstruksi mengenai hal yang berhubungan dengan sertifikasi tenaga ahli konstruksi di Indonesia.
44
2. Bagaimana cara tenaga ahli konstruksi untuk dapat memiliki Sertifikat Keahlian. 3. Bagaimana cara penyedia jasa konstruksi untuk memiliki tenaga ahli konstruksi bersertifikat keahlian 4. Pendapat masyarakat jasa konstruksi terhadap proses sertifikasi tenaga ahli yang sedang berlangsung pada saat ini di Indonesia 5. Upah tenaga ahli konstruksi yang memiliki Sertifikat Keahlian 6. Sejauh mana pengaruh kepemilikan tenaga ahli konstruksi bersertifikat keahlian oleh kontraktor terhadap penentuan pemenang tender 7. Sejauh mana pengaruh kepemilikan tenaga ahli konstruksi bersertifikat keahlian oleh kontraktor terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan 8. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pengguna jasa terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli bersertifikat keahlian
III.1.3. Dampak yang dirasakan oleh setiap pihak yang berhubungan dengan kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia. Untuk dapat mengetahui dampak positif yang terjadi dengan diwajibkannya tenaga ahli konstruksi memiliki sertifkat keahlian, ada beberapa indikator dampak positif yang harus diketahui terlebih dahulu, yaitu: 1. Dampak terhadap pengguna jasa konstruksi a. Terwujudnya
perlindungan
bagi
masyarakat
pengguna
jasa
atas
keselamatan kerja dan mutu pekerjaan keinsinyuran karena hanya insinyur yang profesional yang boleh menangani pekerjaan-pekerjaan keinsinyuran. b. Terbentuknya jalur pertanggung-jawaban perdata atas hasil karya produk dan jasa keinsinyuran. c. Keyakinan untuk mendapatkan jasa pelaksana proyek konstruksi yang Profesional sehingga terciptanya suatu hubungan profesional antara pengguna dan penyedia jasa. d. Tersedianya sumber informasi yang terinci, terklasifikasi dan mutakhir terhadap kompetensi tenaga ahli yang dimiliki oleh kontraktor bagi
45
pengguna jasa yang hendak melakukan memilih kontraktor yang akan digunakan. 2. Dampak terhadap penyedia jasa konstruksi a. Memenuhi persyaratan tender proyek-proyek konstruksi b. Tersedianya sumber informasi yang terinci, terklasifikasi dan mutakhir bagi kontraktor yang hendak melakukan rekrutmen tenaga ahli konstruksi. c. Terciptanya iklim keprofesionalan dalam perusahaan kontraktor, yang akan mendorong tenaga ahli bersertifikat keahlian untuk semakin menekuni dan meningkatkan keahliannya. d. Tersedianya instrumen untuk mengatur jenjang karier dan skala imbalan kerja yang lebih pasti, adil dan memadai sesuai dengan klasifikasi yang berdasarkan kualifikasi, sehingga lebih meningkatkan kesetiaan seseorang pada profesi, yang akan meningkatkan keprofesionalan orang tersebut. e. Meningkatkan kinerja perusahaan kontraktor akibat peningkatan motivasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Dampak terhadap tenaga ahli konstruksi a. Adanya pengakuan yang resmi dan berlaku secara nasional terhadap kompetensi dan profesionalisme keinsinyuran dari seseorang yang menyandang sertifikasi keahlian konstruksi. b. Tersedianya kesempatan peningkatan kompetensi dan profesionalisme itu melalui pembinaan keprofesian yang berkelanjutan. c. Terciptanya jalur profesi sebagai jalur jenjang karier, di samping jalur struktural dan manajemen, sehingga lebih meningkatkan kesetiaan seseorang pada profesi, yang akan meningkatkan keprofesionalan orang tersebut. d. Terdapatnya pembangunan
kemudahan
untuk
turut-serta
dalam
proyek-proyek
konstruksi bila persyaratan keprofesionalan kelak telah
diberlakukan Pemerintah. e. Terbukanya akses ke pasaran tenaga kerja keinsinyuran karena data-data pribadi dan kualifikasinya tercantum dalam data-base yang on-line.
46
f. Terbukanya akses langsung ke pasaran tenaga kerja keinsinyuran di luar negeri karena diakuinya sertifikasi keahlian konstruksi di luar negeri. g. Meningkatkan pendapatan dan nilai jual tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian.
4. Dampak terhadap asosiasi profesi a. Meningkatkan pendapatan asosiasi profesi b. Meningkatnya kesejahteraan anggota yang memiliki Sertifikat Keahlian
5. Dampak terhadap asosiasi perusahaan a. Meningkatnya
kesejahteraan
anggota
yang
memiliki
tenaga
ahli
bersertifikat keahlian.
III.2. Perencanaan Survei Sebelum melakukan survei, terlebih dahulu ditentukan tujuan dari survei tersebut, dan siapa saja responden yang akan dimintai pendapatnya, dan jumlah responden tersebut.
III.2.1. Tujuan Survei Survei ini dirancang untuk memperoleh opini dari para responden mengenai gambaran umum, fenomena yang berkembang dan dampak yang terjadi akibat penerapan kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Kota Bandung. Gambaran mengenai fenomena yang berkembang dan dampak yang terjadi ini diharapkan dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti sehingga dapat mengurangi atau mengeliminasi permasalahan dan dampak negatif yang dihadapi oleh pelaku jasa konstruksi di Kota Bandung dalam penerapan kewajiban sertifikasi tenaga ahli konstruksi.
Penelitian ini dikembangkan dalam bentuk wawancara dan kuesioner sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang dibuat dalam bentuk pertanyaanpertanyaan, wawancara dan kuesioner memiliki keuntungan diantaranya mudah
47
dilaksanakan , dan waktu yang diperlukan dalam pengumpulan data relatif lebih singkat (bila dilakukan dengan wawancara).
III.2.2. Responden Responden dalam penelitian ini adalah para pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan kepemilikan Sertifikat Keahlian (SKA) yang berada di kota Bandung, antara lain: 1. Pengguna jasa (Pemerintah dan Swasta). 2. Kontraktor berkualifikasi menengah dan besar. 3. Tenaga ahli yang telah memiliki Sertifikat Keahlian. 4. Tenaga ahli yang belum memiliki Sertifikat Keahlian. 5. Asosiasi Profesi. 6. Asosiasi Perusahaan.
Penelitian ini juga dilakukan di Kota Pekanbaru, tetapi hanya mengkaji secara umum fenomena yang berkembang dan dampak yang dirasakan kontraktor dan tenaga ahli akibat diwajibkannya tenaga ahli konstruksi memiliki Sertifikat Keahlian. . III.2.3. Penentuan Sampel Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Dr. Sugiyono, 2003). Apa yang dipelajari dari sampel tersebut seharusnya dapat diberlakukan untuk populasi. Dalam penelitian ini, dari sekian banyak cara penentuan sampel maka yang digunakan adalah cara Nonprobability Sampling yaitu sampling kuota. Cara ini adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Untuk Kota Bandung ditentukan kuotanya adalah sebagai berikut: 1. Pengguna jasa di kota Bandung (6 responden) a. 3 Pengguna jasa pemerintah b. 3 pengguna jasa swasta 2. Asosiasi Profesi di kota Bandung (4 responden) a. 2 Asosiasi profesi yang bergerak pada satu bidang keahlian
48
b. 2 Asosiasi profesi yang bergerak pada berbagai bidang keahlian 3. Asosiasi Perusahaan di kota Bandung (2 responden) a. 1 Asosiasi perusahaan yang bergerak pada satu bidang keahlian b. 1 Asosiasi perusahaan yang bergerak pada berbagai bidang keahlian 4. Perusahaan jasa pelaksana (40 responden) a. 5 Kontraktor dengan kualifikasi besar b. 35 Kontraktor dengan kualifikasi menengah 5. Tenaga ahli konstrusksi (90 responden) a. 50 Tenaga ahli yang telah memiliki Sertifikat Keahlian b. 40 Tenaga ahli yang belum memiliki Sertifikat Keahlian
Pada survei yang dilakukan di kota Pekanbaru, responden yang diambil hanya terdiri dari dua pihak, yaitu: 1. 4 penyedia jasa (2 menengah dan 2 besar) 2. 4 tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA)
Oleh karena sample yang digunakan adalah Nonprobability Sampling dengan menentukan jumlah sample dan karakteristik tertentu dari suatu sample tersebut, maka kesimpulan penelitian ini hanya menggambarkan kesan umum dari suatu survei.
III.2.4. Perancangan Kuesioner Perancangan kuesioner dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, perancangan kuesioner dengan tujuan survei awal, yaitu apakah responden mengerti tentang isi dan maksud dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, sehingga dapat dilakukan koreksi dan perbaikkan. Tahap ini dilakukan wawancara dengan pihak kontraktor dan tenaga ahli yang dimiliki oleh konraktor tersebut. Tahap kedua yaitu dengan masukan dan koreksi dari hasil tahap pertama diharapkan dapat disusun kuesioner ulang dengan format yang disempurnakan, dapat dimengerti
oleh responden
sehingga tujuan dari kuesioner ini untuk memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan
terpenuhi. Setelah dilakukan perbaikan, selanjutnya kuesioner
tersebut bisa disebar.
49
Secara umum format kuesioner hampir sama untuk semua pihak, yaitu Kuesioner terdiri dari dua bagian, yaitu data identitas responden dan data perusahaan, pertanyaan seputar permasalahan dan dampak dari diwajibkannya setiap orang perseorangan memiliki Sertifikat Keahlian untuk dapat bekerja di bidang jasa konstruksi. Semua
pertanyaan dalam kuesioner adalah pertanyaan tertutup,
artinya responden menjawab dengan memilih dari jawaban-jawaban yang telah disediakan pada setiap pertanyaan. Pada pertanyaan tersebut, responden hanya diminta untuk memberikan jawaban sesuai dengan petunjuknya selain itu juga responden diberi kesempatan untuk memberikan jawaban lainnya, jika responden menganggap ada dampak dari diwajibkannya setiap orang perseorangan memiliki Sertifikat Keahlian untuk dapat bekerja di bidang jasa konstruksi.
Bagian pertama kuesioner yaitu berisi data identitas responden dan data perusahaan, dengan maksud untuk mengetahui latar belakang perusahaan dari responden dan perusahaan. Hal ini mengingat latar belakang seseorang (jabatan, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain) dapat memberikan pengaruh dalam melakukan penilaian (judgement) ataupun dalam memberikan opininya pada saat pengisian kuesioner.
Bagian kedua kuesioner bertujuan untuk membuat gambaran umum, fenomena dan dampak yang terjadi akibat adanya kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia terhadap setiap pihak responden. Bagian kedua kuesioner terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan gambaran umum, fenomena dan dampak akibat kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi. Pertanyaan tersebut didikembangkan dari beberapa informasi yang diperlukan untuk penelitian ini yang terdapat pada sub bab sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mengenai pertanyaan-pertanyaan (kuesioner) yang diajukan kepada responden untuk menjawab informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran.
50
III.3. Pengolahan data survei Pengolahan data mengenai penerapan kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Metode statistik ini memberikan penyajian data yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca denngan menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena (Iqbal Hasan, 2001).
