BAB III JUAL BELI ORGAN TUBUH ANAK DI INDONESIA DAN SANKSI PIDANA JUAL BELI ORGAN TUBUH ANAK DALAM PASAL 85 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
A. Jual Beli Organ Tubuh Anak di Indonesia 1. Definisi dan Bentuk-Bentuk Jual Beli Organ Tubuh Anak di Indonesia Salah satu keajaiban dalam dunia kedokteran adalah dimungkinkannya transplantasi organ, baik ginjal, kornea mata, jantung, liver (hati), sumsum tulang dan jaringan kulit. Namun kebutuhan donor ginjal tetap yang paling tinggi, sayangnnya jumlah orang yang bersedia mendonoprkan ginjal atau organ tubuh lainnya masih sangat minim. Sindikat perdagangan organ tubuh di Indonesia patut dicurigai, Sekretaris Jendral Komisi Nasional Arist Merdeka Sirait mengungkapkan, sebanyak 25 kasus dari 87 kasus penculikan yang dilaporkan ke Komnas Anak bermotif perdagangan anak, bahkan dua kasus diantarannya bernuansa perdagangan organ tubuh.1 Perdagangan anak dibawah umur harus lebih diwaspadai, sebab saat ini banyak sejumlah negara memanfaatkan organ tubuh anak bagi kepentingan kesehatan. Diungkapkan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat Agung
1Htpp://www.kompas.com/kompas-cetak/0709/29fokus/3881081.htm,
Melawan Teror Penculikan Anak,29 September 2007
45
Sri
Hartaati,
46
Nursalim, kendati belum terdengar kasus jual beli organ tubuh anak di bawah umur adannya informasi temuan organ tubuh anak yang berasal dari Indonesia di luar negeri, bahkan di Singapura dan Cina terdapat toko khusus yang menjual organ tubuh anak dibawah umur, dengan anggapan mengkonsumsi organ tubuh anak dapat menguatkan stamina.2 Lembaga bantuan hukum (LBH) kesehatan mensinyalir adannya praktik jual beli bayi untuk dimanfaatkan organ tubuhnnya, bayi tersebut dijual dengan harga tiga juta hingga lima juta rupiah, kemudian oleh si pembeli bayi tersebut di asuh hingga berusia tujuh tahun, ada dugaan setelah remaja anak tersebut di bunuh dan organnya di jual hingga ratusan juta rupiah.3 Hal senada diakui oleh dr. Djaja S Atmaja Staf Pengajar Bagian Forensik
Fakultas
Kedokteran
Universitas
Indonesia,
menceritakan
pengalamannya saat bertugas di Kalimantan Barat pada tahun 1990, menyaksikan adannya ratusan bayi yang dijual ke Malasia untuk diambil organnya. Menurutnnya organ bayi yang ditransplantasikan jauh lebih baik dari organ dewasa, serta organ bayi mampu melakukan penolakan yang minim.4
2
http//www.pikiranrakyat.htm.Organ ku Berharga, http://www.gloria.org/arsip/b4532.html.Organ ku Berharga, Ruth Indria, 11 Januari 2009 4 http://www.gloria.org/arsip/b4532.html. Organku Berharga, Ruth Indria, 11 Januari 2009 3
47
Sindikat perdagangan organ tubuh manusia patut dicurigai dalam kasus pembunuhan terhadap anak laki-laki yang jasadnya ditemukan di tepi Jalan Raya Bekasi, Kelurahan Jati Negara, Jakarta Timur. Kasus serupa, yakni pembunuhan terhadap anak laki-laki disertai pemotongan tubuh korban, pernah terjadi April 2007 di Jalan Raya Bekasi. Pembunuhnya pun belum tertangkap. Warga sekitar pasar klender menemukan jasad anak laki-laki, yang di bungkus dengan sarung dan di masukkan ke kantong plastik hitam, dibuang di depan rumah warga di pinggir Jalan Raya Bekasi, Kilometer 17, tidak jauh dari pasar Klender, senin pagi. Kondisi jasad korban mengenaskan, perutnnya terbuka dan tubuh anak itu dilipat kebelakang. Sejumlah organ tubuh bagian dalam korban lenyap. Korban pembunuhan itu ternnyata menjadi korban kekerasan seksual, hasil otopsi pihak Rumah Sakit Cipto Magunkusumo, Jakarta, menunjukkan korban pernah disodomi dalam kurun waktu satu tahun ini. Perlakuan sama juga di alami Yusup Maulana (8), korban disertai mutilasi. Ada kemungkinan pembunuh mengambil organ tubuh bagian dalam korban untuk diperdagangkan. Pembunuh bias juga bagian dari sindikat perdagangan organ tubuh manusia yang sasaranya adalah anak-anak.5
5
htpp://ypha.ypha.or.id
48
Data jurnal kesehatan The Lancet menyebutkan, harga ginjal di pasaran mencapai U$ 15.000, sepotong hati manusia di hargai U$ 130.000, sama dengan harga sebuah jantung, sedangkan harga paru-paru bias mencapai U$ 150.000.6 Data lembaga cegah kriminal (LCKI) mengungkapkan kejahatan terhadap anak meningkat menjadi nomor tiga di dunia.7 2. Motif Jual Beli Organ Tubuh Anak Berdasarkan tindakan penculikan dan perdagangan anak dengan tujuan memperjualbelikan yang terjadi di Tanah Air, motif pelaku dalam melakukan transaksi jual beli organ tubuh relative beragam. Secara garis besar motif yang melatarbelakangi adalah:8 a. Penjualan bayi yang secara langsung dari orang tuanya, khususnya ibu hamil dari keluarga miskin. Sang ibu hamil atau suaminya diberikan tawaran biaya persalinan gratis dan jaminan hidup selama mengandung janinnya. b. Penjualan bayi dengan modus yang lebih canggih dan terkesan absah, yakni seakan-akan menerapkan prosedur adopsi anak. Namun secara de
6
Htpp://www2.kompas.com/kompas-cetak/0709/29fokus/3881081.htm, Sri Hartatik, Melawan
Teror Penculikan Anak 7
htpp://organkuberharga.blogspot.com/2009/01/keuntungan-fantastis-modus penjualan.html. Maxima Media, Modus Penjualan Organ Tubuh Makin Marak, November 2001. 8 http://hadcliping.blogspot.com/2006/07buram-nasip-anal-danbayi.html.Muhammad Hadi, Buram Nasib Anak dan Bayi, 24 Juli 2006.
49
jure, adopsi itu tidak sah atau palsu, baik itu pengangkatan domestik maupun adopsi antar negara. c. Menggunakan konsep ijon. Perempuan sengaja dipacari, dinikahi secara sah, dan akhirnya hamil. Namun tujuannya hanya untuk mengambil calon bayinya. d. Klinik atau bidan yang membantu perempuan melahirkan yang seakan dengan baik hati menampung dan memelihara bayi yang tidak dikehendaki kehadirannya. Bayi tersebut bisa jadi hasil hubungan gelap, perkosaan atau kehamilan tak diinginkan pekerja seks komersial. e. Menggunakan lembaga pengasuhan anak yang tidak memiliki izin yang sah untuk pengasuhan dan pengangkatan anak. f. Terkait pula dengan pencucian uang. Karena uang hasil kejahatan tersebut, diduga kuat masuk ke sistem perbankan, sehingga dapat dikualifikasi sebagai kejahatan money laundering. B. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Anak dalam Pasal 85 Undang-Undang RI. No.23 Tahun 2002 Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsipprinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi: non diskriminasi, kepentingan yang
50
terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap hak anak.9 Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinnya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kiekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnnya anak Indonesia yang berkualitas, erakhlak mulia, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU No.23 Tahun2003. Anak juga rentan terhadap tindakan eksploitasi dalam rangka pengambilan organ dan atau jaringan tubuh. Maka untuk menghindari hal tersebut telah diatur dalam Pasal 47 UU No. 23 Tahun 2002 yang berisi: (2) (3)
Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan: a. Pengambilan organ tubuh anak dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak; b. Jual beli organ dan atau jaringan tubuh anak; dan c. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizing orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.10
Sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 47 disebutkan dalam Pasal 85 yang berbunyi: (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan ataujaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 9
Pasal 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 47 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak
10
51
belas) tahun dan atau denda palin banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan penganbilan organ dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau peneliltian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizing orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah).11 Bentuk kejahatan tersebut belum terungkap namun diindikasikan telah terjadi di wilayah Indonesia, terutama pada wilayah yang rintan terhadap tindakan tersebut. Target operandi sindikat jaringan gelap perdagangan organ atau jaringan tubuh ialah anak korban gempa dan sunami Aceh, namun karena belum adannya cukup bukti yang kuat kasus tersebut tidak dapat ditindak lanjut.12 Aturan Tentang Larangan Jual Beli Organ Tubuh Manusia di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah antara lain: 1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak secara jelas menyatakan bahwa organ tubuh manusia dilarang untuk di perjualbelikan. Namun masalah jual beli organ tubuh manusia dapat di interpretasikan ke dalam unsur delik penganiayaan yang disebutkan dalam Pasal 351 KUHP:
11
Pasal 85 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak Disampaikan dalam sebuah seminar Depkominfo bekerjasama dengan bagian Humas Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Tanggal 9 Desember 2007. 12
52
(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamannya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamannya lima tahun (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnnya, dia dihukum penjara selama-lamannya tujuh tahun (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum Di dalam penjelasan Pasal 351 KUHP R. Soesilo menyebutkan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”.13 penganiayaan
Menurut
adalah
yurisprudensi,
sengaja
yang
menyebabkan
diartikan
perasaan
dengan
tidak
enak
(penderitaan), rasa sakit, atau luka. Dalam hal jual beli organ tubuh ini masuk dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. 2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jual beli organ tubuh manusia terkait dengan hukum perdata, masuk dalam pelanggaran Pasal 1320 BW tentang syarat sahnnya perjanjian. (1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (2). Kecakapan untuk membentuk suatu perikatan (3). Suatu pokok persoalan tertentu (4). Suatu sebab yang tidak terlarang Dalam Pasal 1320 disebutkan bahwa untuk mencapai suatu kesepakatan atau perjanjian, terdapat empat syarat, yaitu: pertama, sepakat mereka
yang
mengikatkan
dirinnya
yaitu
antara
penjual
dan
pembelimengenai harga dan barang yang menjadi objek transaksi jual beli. 13
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h.243
53
Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, para pihak yang melaksanakan perjanjian jual beli organ tubuh telah dinnyatakan cakap untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu, dalam transaksi yang dimaksud di atas adalah adannya barang yang dapat diperjual belikan. Keempat, suatu sebab yang halal, yang dimaksud adalah bahwa suatu sebab ynag dilakukan tidak dilarang oleh Undang-Undang. Organ tubuh manusia bukanlah objek yang halal untuk diperjual belikan, oleh sebab itu transaksi jual beli dengan obyek organ tubuh manusia tidak dapat dikatakan sah atau halal. Karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian. Apabila terdapat perjanjian antara kedua belah pihak, dan tidak memenuhi syarat sah perjanjian, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Selain itu dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum, Pasal 136514 BW, yang mengandung unsur-unsur berikut: a. Adannya suatu perbuatan Perbuatan yang melanggar hukum diawali dengan suatu perbuatan dari si pelaku.
14
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.
54
b. Perbuatan tersebut melanggar hukum Unsur melawan hukum meliputi: (1) Perbuatan melanggar Undang-Undang yang berlaku. (2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum (3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum (4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geodezeden) (5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain c. Adannya kesalahan dari pihak pelaku Agar dapat dikenakan Pasal 1365 BW tentang perbuatan melanggar hukum, maka Undang-Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan tindakan pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Yang dimaksud dengan pelaku adalah kedua belah pihak,baik pembeli maupun penjual.
55
d. Adannya kerugian bagi korban Adannya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 BW dapat dipergunakan. e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian Hubungan kausal antar perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melanggar hukum. 3. Dalam Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Larangan menjadikan organ tubuh manusia sebagai objek jual beli, tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) yaitu: “Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta tranfusi darah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial”15 Dalam Undang-Undang Kesehatan, terdapat pula ketentuan pidana mengenai jual beli organtubuh manusia. Terdapat dalam Pasal 80 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau tranfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).”16
15 16
Pasal 33 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992, Kesehatan Pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992, Kesehatan
56
4. Dalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatonis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia Larangan untuk menjadikan organ tubuh manusia sebagai obyek jual beli jelas tersirat dalam BAB VIII tentang perbuatan yang Dilarang, Pasal 17 yang menyebutkan bahwa: “Dilarang memperjualbelikan alat dan atau jaringan tubuh manusia”17 Sedangkan larangan untuk penerimaan kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi diatur dalam Pasal 16. Diatur juga mengenai ketentuan pidana, yang tercantum dalam: Pasal 20 ayat (1): “Pelanggaran atas ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab VIII, diancam dengan pidana kurungan selama-lamannya 3 (tiga) bulan atau denda pidana kurungan selama-lamannya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginnya Rp. 7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah)”18 Pasal 20 ayat (2): “Disamping ancama pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dapat pula diambil tindakan administratif”19 5. Dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang
17
Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981, Bedah Mayat Klinis Bedah Mayat Anatonis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia 18 Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981, Bedah Mayat Klinis Bedah Mayat Anatonis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia 19 Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981, Bedah Mayat Klinis Bedah Mayat Anatonis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia
57
Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
kekerasan,
penculikan,
penyekapan,
pemalsuan,
penipuan,
penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.20 Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuankorban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun imateril.21 Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain, 20
Pasal I ayat I Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 21 Pasal I ayat 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
58
untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”22 Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksploitasi orang tersebut” menunjukan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formal yaitu adannya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinnya unsur- unsure perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Untuk menghindari terjdinnya penjualan organ dan atau jaringan tubuh manusia baik di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia maka diatur ketentuan sanksi pidananya dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 21 tahun 2007: Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2007 “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah)”.23 Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 “Setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia ke liar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di Orang. Orang.
22
Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
23
Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
59
luar Wilayah Nwgara Republik Indonesia di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 ( lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah)”.24 Peraturan
juga memberikan bentuk perlindungan anak terhadap
tindakan yang bertujuan mengeksploitasi anak untuk tujuan jual beli organ dan atau jaringan tubuh yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2007 “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjajikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk di eksploitasi di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah)”.25 Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah)”.26
24
Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
25
Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
26
Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang. Orang. Orang.
60
Serta pemberatan ancaman pidana pada Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya di tambah 1/3 (sepertiga)”.27 Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007 “Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6”.28 Bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan mengeksploitasi orang dalam rangka untuk diambil organ dan atau jaringan tubuh yang berbentuk korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain maka penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnnya. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 13 UU No. 21 Tahun 2007.
Orang. Orang.
27
Pasal 17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
28
Pasal 11 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
