BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Deskripsi Objek Penelitian Lokasi Penelitian dilaksanakan di BNNP Gorontalo yang terletak hampir berdekatan dengan kompleks pertokoan dan juga di depan gereja tepatnya di Jln. 23 Januari No.186 Kec, Kota Selatan Kota Gorontalo. Pada tahun 2009 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPRI) dan Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan undang-undang tentang Narkotika dan pada tahun 2010 setelah terbitnya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Badan Narkotika Provinsi Gorontalo (BNP) berubah menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (BNNP Gorontalo). Sejak itulah Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (BNNP Gorontalo) berdiri sendiri dengan istilah lain vertikal langsung ke pusat dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI). Letak BNNP Gorontalo sangat kondusif dan strategis terletak di pinggir jalan raya menuju pusat kota dengan mudah dijangkau melalui kendaraan, baik roda empat maupun roda dua.
16
3.1.1 Sejarah BNNP Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat lintas Negara (transnational crimer), kejahatan terorganisir (organized crimer), dan kejahatan serius (serious crimer) yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial ekonomi, dan keamanan mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa (lost generation) di masa depan. Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) pada tahun 2008 angka prevalensi (penyalaguna narkoba) nasional adalah 1,99% dari penduduk (3,6 juta orang) dan pada tahun 2015 akan mengalami kenaikan menjadi 2,8% (5,1 juta orang). Hal tersebut menjadi salah satu penyebab Indonesia tidak lagi menjadi Negara transit tetapi sudah menjadi pasar narkoba yang besar, apalagi dengan harga yang tinggi (“great market, great price”) sehingga Indonesiasemakin rawan menjadi surge bagi para sindikat narkoba. Pada tingkat dunia, perputaran atau perkiraan global nilai uang dalam peredaran gelap narkoba menduduki rangking pertama, sebesar US% 399 MILYAR, 80% dari jumlah keseluruhan uang yang beredar. Di Indonesia, pada tahun 2010 perkiraan kerugian akonomi yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba lebih dari Rp 41, 2 triliun yang terdiri dari komponen biaya private dan biaya social. Secara global
17
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan mempengaruhi segenap sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu wujud nyata komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia untuk bersatu menciptakan “Negara Bebas Narkoba”. Berdasarkan fakta dan kenyataan tersebut di atas maka pemerintah provinsi gorontalo membentuk salah satu badan yang menangani tentang narkotika yaitu Badan Narkotika Provinsi Gorontalo yang di singkat BNP dengan peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor: 01 tahun 2009 tanggal 18 mei 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat pelaksanaan harian Badan Narkotika Provinsi Gorontalo dan sebelum terbentuknya peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang Badan Narkotika Provinsi tersebut pada tanggal 28 juli 2003 Gubernur Gorontalo sudah mengeluarkan keputusan tentang pembentukan Badan Narkotika Provinsi Gorontalo tahun 2003 tapi kedudukanya masih melekat pada badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2009 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPRI) dan Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan undang-undang tentang Narkotika dan pada tahun 2010 setelah terbitnya undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Badan Narkotika Provinsi Gorontalo (BNP) berubah menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (BNNP Gorontalo). Sejak itulah Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (BNNP Gorontalo) berdiri sendiri dengan istilah lain vertikal langsung ke pusat dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI).
18
3.1.2 Strutur Organisasi BNNP Gorontalo BNNP Gorontalo memiliki Visi dan Misi, sehingga arah dan tujuan penyelanggaraan program dan kegiatannya jelas. Visi merupakan cara pandang ke depan, kemana BNNP Gorontalo akan di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan. Untuk itu mencapai tujuan dari pada organisasi ini maka, salah satu visi dan misi BNNP Gorontalo adalah sebagai berikut: Visi: ”Terwujudnya masyarakat indonesia bebas narkoba dan peredaran gelap narkoba tahun 2015” Misi: ”Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara komprensif dan sinergis”. Adapun Struktur Organisasi dan kelengkapan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dipimpin oleh badan yang membawahi sebagai berikut: 1) Bagian tatausaha membawahi : a. Kasubag Perencanaan b. Kasubag logistik c. Kasubag administrasi 2) Bidang Pencegahan membawahi : a. Kepala seksi diseminasi informasi b. Kepala seksi advokasi 3) Bidang Pemberdayaan masyarakat membawahi : a. Kepala seksi peran serta b. Kepala seksi pemberdayaan
19
4) Bidang pemberantasan membawahi : a. Kepala seksi intelijen b. Kepala seksi penyidikan c. Kepala seksi pengawasan tahanan
1.1.3. Keadaan personalia Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo No
Nama
Jabatan
1.
Drs. H. Hamdan Dumbi
Kepala BNNP
2.
Alfred A.M Saleh, SKM, M.PH
Kabag Tata Usaha
3.
Abdul Madjid Tanta, A.Ma, Ak
Kabag Perencanaan
4.
Minarni Daud, S.Sos
Kabag Administrasi
5.
Drs. Hasan Sibuea
Kabid Pencegahan
6.
Plt. Dra. Maria Jeane Tanzil, A.PT
7.
AKBP Mahsar Torada, SE, SH, MH
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kepala Bidang Pemberantasan
8.
Plt. Budi Kurniawan Kiyai, SH
Kepala Seksi Desiminasi
9.
Olis Eraku, SE
Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat
10.
AKP Damri Dahlan
Kepala Seksi Intelijen
11.
Yuningsih Dangkua, SH
Kepala Seksi Advokasi
12.
Dra. Maria Jeane Tanzil, A.PT
13.
Suyono Puluhuluwa, SE
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kepala Seksi Penyidikan Penindakan Dan Pengejaran
20
Struktur Organisasi
KEPALA BNNP
Drs. H. HAMDAN DUMBI
KABAG TU ALFRED A.M. SALEH, SKM,M.PH
KSBG PERENCANAAN ABDUL MADJID TANTA, A.Ma.Ak
2 Drs.3HASAN SIBUEA KABID PENCEGAHAN
KEPALA SEKSI DESIMINASI INFORMASI
KSBG LOGISTIK
KSBG ADMINISTRASI
MINARNI DAUD,S.Sos
KEPALA BID.PEMB. MASYARAKAT
KEPALA BID. PEMBERANTASAN
Plt. Dra. MARIA JEANE TANZIL, A.PT
AKBP MAHSAR TORADA, SE,SH,MH
KEPALA SEKSI PERAN SERTA MASY.
KEPALA SEKSI INTELIJEN
OLIS ERAKU, SE
AKP DAMRI DAHLAN
Plt. BUDI KURNIAWAN KIYAI, SH
KEPALA SEKSI ADVOKASI YUNINGSIH DANGKUA,SH
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEPALA SEKSI PENYIDIKAN, PENINDAKAN DAN PENGEJARAN SUYONO PULUHULUWA, SE
Dra. MARIA JEANE TANZIL, A.PT KEPALA SEKSI PENGAWASAN TAHANAN BARANG BUKTI DAN ASET
Sumber data : BNNP Gorontalo tahun 2013
21
3.1.4 Deskripsi Tugas dan Fungsi BNN 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jabatan ini memimpin pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi, mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN (Penyalahgunaan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Perederan Gelap Narkoba) dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi a. Uraian Tugas 1) Menyusun konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi. 2) Menyusun konsep kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi. 3) Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi. b. Tanggung Jawab 1) Menjamin kesesuaian rencana, program, dan kegiatan Badan Narkotika Nasional provinsi sesuai dengan Rencana Stratejik Badan Narkotika Nasional. 2) Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik BNN 3) Menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
22
2. Kepala Bagian Tata Usaha Jabatan ini memimpin pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi. a. Uraian Tugas 1) Menyiapkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi di Bagian Tata Usaha 2) Menyiapan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi 3) Menyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan. b. Tanggung Jawab 1) Menjamin kesesuaian rencana, program, dan kegiatan Bagian Tata Usaha sesuai dengan Rencana Stratejik Badan Narkotika Nasional Provinsi. 2) Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan Bagian tata usaha sesuai dengan Rencana Stratejik BNNP 3) Menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
3. Kepala Sub Bagian Administrasi Jabatan ini melaksanakan pengumpulan bahan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumen dan hubungan masyarakat a. Uraian Tugas 1) Mengumpulkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bagian TU di subbagian administrasi.
23
2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumen dan hubungan masyarakat 3) Mengumpulkan
bahan
urusan
kepegawaian,
keuangan,
kearsipan,
dokumen dan hubungan masyarakat b. Tanggung Jawab Jabatan ini bertanggung jawab untuk menjamin terselenggara dan terkelolanya pengumpulan bahan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumen dan hubungan masyarakat guna menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi BNNK/Kota.
4. Kepala Sub Bagian Logistik Jabatan ini melaksanakan pengumpulan bahan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP a. Uraian Tugas 1) Mengumpulkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bagian TU di subbagian Logistik. 2) Mengumpulkan
bahan
konsep
kebijakan
urusan
tata
persuratan,
pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP 3) mengumpulkan bahan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP
24
b. Tanggung Jawab Jabatan ini bertanggung jawab untuk menjamin terselenggara dan terkelolanya pengumpulan bahan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP.
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Jabatan ini melaksanakan pengumpulan bahan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan a. Uraian Tugas 1) Mengumpulkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bagian TU di subbagian perencanaan. 2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan penyusunan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan 3) Mengumpulkan bahan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan b. Tanggung Jawab Jabatan ini bertanggung jawab untuk menjamin terselenggara dan terkelolanya pengumpulan bahan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi BNNK/Kota.
25
6. Kepala Bidang Pemberantasan Jabatan ini memimpin pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi. a. Uraian Tugas 1) Menyiapkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi di Bidang Pemberantasan 2) Menyiapan bahan kebijakan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi. 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. b. Tanggung Jawab 1) Menjamin kesesuaian rencana, program, dan kegiatan P4GN Bidang Pemberantasan di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. 2) Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan P4GN Bidang Pemberantasan di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik Bidang Pemberantasan BNN 3) Menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
7. Kepala Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, Dan Aset Jabatan ini merupakan jabatan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah Provinsi
26
a. Uraian Tugas 1) Melakukan pengumpulan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bidang Pemberantasan di Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset 2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan pelaksanaan Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset 3) Melakukan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset b. Tanggung Jawab Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset.
8. Kepala Seksi Intelijen Jabatan ini merupakan jabatan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota a. Uraian Tugas 1) Melakukan pengumpulan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bidang Pemberantasan di Seksi intelijen 2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
27
3) Melakukan pengumpulan bahan penyiapan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota b. Tanggung Jawab Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
9. Kepala Seksi Penyidikan, Penindakan, Dan Pengejaran Jabatan ini merupakan jabatan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan
terorganisasi
penyalahgunaan
dan
peredaran
gelap
narkotika,
psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. a. Uraian Tugas 1) Melakukan pengumpulan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bidang Pemberantasan di Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran 2) Mengumpulkan
bahan
konsep
kebijakan
pelaksanaan
penyidikan,
penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau
28
dan alkohol daalkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis
kegiatan
interdiksi
kepada
Badan
Narkotika
Nasional
Kabupaten/Kota. 3) Melakukan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol daalkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis
kegiatan
interdiksi
kepada
Badan
Narkotika
Nasional
Kabupaten/Kota b. Tanggung Jawab Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
10. Kepala Bidang Pencegahan Jabatan
ini
memimpin
pelaksanaan
kebijakan
teknis
P4GN
(Penyalahgunaan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Perederan Gelap Narkoba) di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi
29
a. Uraian Tugas 1) Menyiapkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi di Bidang Pencegahan 2) Menyiapan bahan kebijakan P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi. 3) Menyiapan bahan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis desiminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. b. Tanggung Jawab 1) Menjamin kesesuaian rencana, program, dan kegiatan P4GN Bidang Pencegahan di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik Bidang pencegahan Badan Narkotika Nasional. 2) Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan P4GN Bidang pencegahan di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik Bidang Pencegahan BNN 3) Menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
11. Kepala Seksi Advokasi Melakukan pengumpulan bahan penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota :
30
a. Uraian Tugas 1) Mengumpulkan
bahan
konsep
Rencana
Kerja
Tahunan
Bidang
Pencegahan di Seksi Advokasi. 2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan Advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota 3) Mengumpulkan bahan Advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota b. Tanggung Jawab Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan
teknis
advokasi
kepada
Badan
Narkotika
Nasional
Kabupaten/Kota.
12. Kepala Seksi Diseminasi Informasi Melakukan pengumpulan bahan penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis desiminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota a. Uraian Tugas 1) Mengumpulkan
bahan
konsep
Rencana
Kerja
Tahunan
Bidang
Pencegahan di Seksi Diseminasi informasi.
31
2) Mengumpulkan bahan konsep penyiapan diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis
diseminasi
informasi
kepada
Badan
Narkotika
Nasional
Kabupaten/Kota 3) Mengumpulkan bahan penyiapan diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis diseminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota b. Tanggung Jawab Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
13. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Jabatan ini memimpin pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi. a. Uraian Tugas 1) Menyiapkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2) Menyiapan bahan kebijakan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi. 3) Menyiapan bahan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan
32
bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. b. Tanggung Jawab 1) Menjamin kesesuaian rencana, program, dan kegiatan P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional. 2) Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN 3) Menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
14. Kepala Seksi Pemberdayaan Alternatif Melakukan pengumpulan bahan penyiapan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. a. Uraian Tugas 1) Mengumpulkan
bahan
konsep
Rencana
Kerja
Tahunan
Bidang
Pemberdayaan masyarakat di Seksi pemberdayaan Alternatif. 2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan
teknis
advokasi
kepada
Badan
Narkotika
Nasional
Kabupaten/Kota.
33
3) Mengumpulkan bahan bahan penyiapan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan
teknis
advokasi
kepada
Badan
Narkotika
Nasional
Kabupaten/Kota b. Tanggung Jawab Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
15. Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Melakukan pengumpulan bahan penyiapan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota a. Uraian Tugas 1) Mengumpulkan
bahan
konsep
Rencana
Kerja
Tahunan
Bidang
Pemberdayaan masyarakat di SeksiPeran Serta Masyarakat. 2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
34
3) Mengumpulkan bahan penyiapan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota b. Uraian Tugas Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
3.1.5 Tugas Dan Fungsi Pokok Adapun Tugas pokok dari masing-masing bidang dalam BNNP Gorontalo adalah sebagai berikut : 1. Bidang pencegahan a. Upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dam mahasiswa memiki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. b. Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 2. Perberdayaan Masyarakat a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin.
35
b. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi dan heroin. c. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja. d. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyakat yang belum terkena narkoba, penyalahgunaan narkoba, dan pelaku peredaran gelap narkoba. 3. Bidang pemberantasan a. Upaya pengawasan yang ketat terhadap inpor, produksi, distribusi penggunaan (end user), ekspor, dan re-ekspor dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangkah yang melakukan penyimpangan. b. Upaya pengungkapan pabrikan gelap narkoba dan/atau laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang terlinbat. c. Upaya pangungkapan tindak pidana pencucian uangyang berkaitan dengan tindak pidana narkotika secara tegas dan keras sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.2 Deskripsi Hasil Penelitian Sehubungan dengan penelitian “Penataan Arsip pada” Bagian Tata Usaha di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini maka penelitian dapat merumuskan beberapa hal prosedur-prosedur penataan arsip : Surat masuk dicatat pada buku agenda surat masuk, lalu dicatat dilembar disposisi dan diberikan pada pimpinan untuk di tanda tangani. (HD 2 Juli 2013)
36
Penataan surat masuk harus melalui penerimaan, pencatatan, pengiriman, pemeliharaan, penyusutan dan pemindahaan. (AS 2 Juli 2013) Dapat disimpulkan surat masuk pada kantor BNNP Provinsi Gorontalo surat masuk diterima oleh pegawai lalu dicatat buku besar surat masuk kemudian dicatat dilembar disposisi lalu diberikan kepada sespri dan diberikan kepada pimpinan untuk dimintai tanda tangan. Surat keluar diawali dengan pembuatan konsep surat, setelah itu surat diberi nomor sekaligus dicatat pada buku agenda surat keluar kemudian surat diserahkan pada pimpinan untuk dimintai tanda tangan atau pengesahan dan diberi cap.Selanjutnya dibuat dua rangkap,lembar asli dikirim pada intansi yang dituju dan lembar kedua untuk diarsip sesuai masalah surat, (HD 2 Juli 2013) Menurut pendapat saya, sama yang dikemukakan pendapat dari bapak kantor BNNP Provinsi Gorontalo (AS 2 Juli 2013) Jadi dapat disimpulkan surat keluar pembuatan net konsep, pengetikan konsep, penggandaan surat,pengesahan surat keluar, pemberian nomor dan cap dinas, pengecekan kelengkapan surat, pencatatan dalam buku agenda surat keluar. Sistem penyimpanan yang digunakan yaitu sistem penyimpanan sesuai dengan abjad (HD 2 Juli 2013) Sistem penyimpanan surat berdasarkan sistem abjad atau yang disebut dengan alfabetis. Sistem ini agar untuk menjamin keselamatan surat atau arsip yang dibutuhkan, dapatkan ditemukan secara cepat dapat tepat. (AS 2 Juli 2013)
37
Dapat disimpulkan sistem penyimpanan dikantor ini sesuai dengan abjad dan tahun surat. Kendala dalam penataan arsip yang belum propesional, dan masih kurangnya fasilitas penyimpanan berbagai arsip. (HD 2 juli 2013) Kurangnya pengetahuan dari pegawai menyangkut tentang masalah arsipyang kurangnya pasilitas yang belum memadai. (AS 2 Juli 2013) Jadi dapat disimpulkan kendala pada penataan arsip bagian tata usaha belum maksimal kurangnya fasilitas dan pegawai yang kurang mahir dalam bidang kearsipan. Perlu adanya penambahan pegawai yang mempunyai keahlian khusus pada bidang kearsipan, menyediakan ruangan khusus dan melengkapi fasilitas penyimpanan arsip, mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan mengenai kearsipan. (HD 2 Juli 2013) Menurut pendapat saya, sama yang dikemukakan pendapat dari bapak Kepala kantor BNNP Provinsi Gorontalo, (AS 2 Juli 2013) Jadi dapat disimpulkan upaya yang harus dilakukan adalah menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai, dan menyediakan pegawai yang khusus dalam bidang kearsipan, agar arsip dikantor tersebut dapat tertata dengan baik dan mudah didapatkan.
38
3.3 Pembahasan 3.3.1 Sistem Penataan Arsip Di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Sistem penataan arsip Di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo masih sederhana meskipun telah menerapkan alur penataan arsip yang baik namun seringkali arsip masih ada yang tercecer. Proses pengarsipannya diawali dengan pemeriksaan, misalnya untuk surat masuk, surat diterima dibagian tata usaha dan kepegawaian, dibagian ini surat dibaca
kemudian dikelompokkan sesuai jenis surat. Selanjutnya petugas
melakukan pencatatan dalam buku agenda atau di lembar disposisi. Setelah itu pimpinan mendisposisikan ke bagian-bagian tertentu untuk menyelesaikan masalah dalam surat tersebut. Setelah surat ditindak lanjuti, maka dilanjutkan dengan langkah terakhir yakni menyimpan atau mengarsip surat sesuai sistem abjad yang digunakan pada kantor ini. Sedangkan untuk surat keluar seperti halnya surat masuk, makan pengelolahan surat keluar dilakukan oleh bagian tata usaha dengan melalui ketiga kegiatan pada surat masuk yakni pemeriksaan, mengindeks dan menyortir, artinya dikonsep oleh bagian pengelolahan surat menurut kepentingannya. Lalu diagenda dan diberi nomor, diparaf oleh bagian masing-masing staf bagian atau sekretaris, kemudian diteruskan pimpinan untuk ditanda tangani, selanjutnya dikembalikan lagi ke bidang-bidang atau kasie-kasie untuk dikirimkan kepada instansi yang dituju. Hal ini dikarenakan oleh adanya hal-hal yang tanpa-tanpa disadari bisa mempengaruhi aktivitas tersebut sebagian pusat ingatan tentang kegiatan-kegiatan
39
yang telah berlangsung dan tempat untuk mencari berbagai keterangan yang diperlukan bagi tindakan atau putusan yang akan datang dalam suatu instansi, maka arsip harus diatur dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, (menurut pendapat saya).
3.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penataan Arsip Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam penataan arsip yang peneliti temui dilapangan yaitu: 1. Fakto r SDM Sumber daya manusia yang propesional merupakan salah satu hambatan dalam kegiatan kearsipan khususnya di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo telah memiliki tenaga arsip, akan tetapi pegawai yang berhubungan dengan displin ilmu pengetahuan tentang kearsipan belum dimiliki, sehingga dalam penataan arsip masing menggunakan sistem manual dan menggunakan kebiasaan dari dari yang sebelumnya. Sesuai hasil penelitian dilapangan bahwa kendala utama di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo adalah tenaga kerja dibidang kearsipan belum terlalu mahir dalam masalah pengarsipan. Pengetahuan tentang kearsipan hanya dilakukan berdasarkan pengalaman yang telah dialami selama menjalankan tugas sebagai staf. Selain itu petugas dibidang tersebut belum pernah mengikuti pelatihan tentang kearsipan, karena faktor anggaran yang terbatas dan juga kantornya yang masih baru dan belum lama berdiri.
40
2. Peralatan atau Fasilitas Masalah peralatan atau fasilitas juga merupakan faktor penunjang kegiatan kearsipan, karena pada dasarnya fasilitas ini berperan penting dalam penataan arsip. Berdasarkan hasil penelitian peneliti bahwa kondisi atau keadaan fasilitas penyimpanan arsip di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo masih sangat terbatas. Hal ini terlihat pada penempatan folder-folder arsip yang kurang tertata rapi. Disamping itu lemari arsip kurang memadai sehingga banyak folder arsip yang tidak beraturan. Fasilitas lain adalah fasilitas elektronik berupa komputer, fasilitas ini juga terbatas danya mempunyai 3 buah komputer saja. Sehingga dalam pencarian data-data tentang operasional kantor masih lambat karena komputer tidak bisa digunakan sebab data tersimpan terlalu banyak. Dengan demikian peneliti berkesimpulan bahwa hal tersebut diakibatkan karena adanya kekurangan fasilitas juga termasuk ruangan penyimpanan arsip yang kurang memadai dan kurangnya pegawai yang kurang mahir dalam ilmu kearsipan.
3.3.3
Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Masalah Penataan Arsip Di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pegawai Kasubag tata
usaha pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, pihak kantor telah menyupayakan beberapa hal untuk mengatasi masalah tersebut di atas antara lain:
41
1. Perbaikan sistem kearsipan khususnya tenaga kerja dibidang
kearsipan
khususnya di kantor itu. Upaya yang dilakukan adalah dengan menempatakan tenaga kerja yang benar-benar mampu dalam bidang kearsipan meskipun belum memenuhi syarat-syarat sebagai petugas kearsipan. Selain itu pegawai diharapkan agar mengikuti pelatihan dan bimbingan khusus tentang masalah pengarsipan. 2. Penyedian fasilitas mengenai masalah peralatan dan fasilitas, pihak kantor telah mengupayakan untuk menambah peralatan dan fasilitas kantor seperti lemari tempat penyimpanan arsip dan komputer yang tadinya hanya 3 buah telah diusahakan ditambah agar proses pencarian data-data yang diperlukan dapat berjalan dengan baik sesuai waktu yang ditentukan.
3.3.4
Prosedur Kearsipan Pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Aktifitas kearsipan merupakan yang sifatnya rutin yang sering dilakukan
oleh kantor Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, baik arsip yang sifatnya masuk dan arsip yang keluar. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan aktifitas kearsipan kantor ini menggunakan beberapa tahap yang perlu dijalankan dalam prosedur kearsipan yaitu: 3.3.4.1 Penerimaan Surat yang masuk di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo terlebih dahulu diberikan kepada petugas atau yang disebut dengan arsiparis yang
42
berwewenang menerima surat yang dikumpulkan setelah itu dihitung jumlah yang masuk, kemudian diteliti ketepatan alamat yang mengirim lalu digolongkan surat tersebut sesuai dengan jenisnya. 3.3.4.2 Pencatatan Setelah surat yang masuk tersebut dipisahkan atau digolongkan dengan jenisnya lalu diadakan pencatatan atau sering disebut dengan mengangendakan surat. Sebelum diagenda terlebih dahulu dilampirkan lembar disposisi dimana pada umumnya buku agenda tersebut juga dipakai sebgai alat bantu untukmencari arsip di file. Sete;ah itu diberikan kepada pimpinan untuk dibaca dan di ACC dan selanjutnya diteruskan ke sub-sub bagian yang berhak menyelesaikan masalah yang tertuang dalam surat. 3.3.4.3 Pengiriman Surat yang masuk pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo diberi balasan surat. Balasan tersebut merupakan surat keluar yang dikeluarkan oleh kantor camat tersebut. Sama halnya dengan surat masuk, surat keluar juga harus dicatat pada buku agenda. 3.3.4.4 Penyimpanan Pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, penyimpanan surat berdasarkan sistim abjad atau yang disebut dengan sitem alfabetis. Sistem penyimpanan ini agar untuk menjamin keselamatan surat atau arsip yang dibutuhkan, dapat ditemukan secara cepat dan tepat.
43
3.3.4.5 Pemeliharaan Untuk pemeliharaan arsip pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo penataannya dengan cara disusun dan diikat sehingga dapat terlihat rapi, walaupun hanya berda pada lantai atau diatas lemari. 3.3.4.6 Penyusutan dan Pemindahan Salah satu kegiatan dalm prosedur kearsipan adalah menyingkirkan atau penyusutan yang dapat berupa pemindahan arsip dari tempat arsip aktif ke tempat arsip pasif dan pemusnahan arsip pasif yang benar-benar sudah tidak memiliki guna abdi sama sekali. Tetapi pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo memlakukan penyusutan arsip karena arsip-arsip yang ada masih digunankan dan belum kadaluarsa, karena kantor ini belum lama berdiri jadi arsiparsipnya masih baru.
3.3.5
Kendala-Kendala Yang Ditemukan Dalam Penataan Arsip Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Secara umum, dapat diuraikan bahwa dalam setiap melakukan pekerjaan
tak luput dari berbagai persoalan yang muncul dari teknis maupun non teknis pekerjaan. Persoalan ini terkadang memberikan pengaruh yang cukup berarti dalam penyelrnggaran kegiatan kantor yang berkelanjutan. Sejalan dengan pemikiran diatas, pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo khususnya pekerjaan dibidang tata usaha pada bagian kearsipan, masih banyak kendala yang dihadapi. Dimana pemahaman mereka (staf) tentang kearsipan hanya sebatas penyimpanan dan penemuan kembali
44
dokumen yang disimpan. Salah satu faktor yang mendasar adalah “Basic” pendidikan yang tidak spesifik dalam hal kearsipan. Oleh karena itu peneliti menilai bahwa pegawai yang ada pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo belum didukung oleh pegawai yang memiliki keahlian dibidang kearsipan dan pengetahuan kearsipan hanya di dasarkan pada pengalaman yang dimiliki. Atas dasar tersebut, bentu-bentuk masalah atau pengahambat yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggara kearsipan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo maka peneliti dapat mengklasifasikan sebagai berikut: a. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan hal yang baru yang meneliti setiap aktifitas perkantoran pada khususnya, tak terkecuali di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Seorang pegawai untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berikut persyaratan untuk petugas pada bagian tata usaha penataan arsip yaitu: 1. Memiliki pengetahuan umum terutama menyangkut masalah surat menyurat dan arsip. 2. Memiliki pengetahuan tentang seluk beluk instansinya organisasi beserta tugas-tugasnya dan pejabat-pejabatnya. 3. Memiliki pengetahuan tentang tata kearsipan. 4. Memiliki ketrampilan untuk melaksanakan tekhnik tata kearsipan yang sedang dijalankan.
45
5. Berkepribadian yakni memiliki ketentuan, kesabaran, ketelitian, kerapian, kecekatan, kecerdasan, kejujuran, serta loyal dan dapat menyimpan rahasia organisasi. Pegawai yang mengelolah kearsipan Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo hanya memiliki pengetahuan yang berdasarkkan pengalaman yang dimiliki tentang bagaimana melakukan penyimpanan arsip saja. Atas dasar tersebut peneliti berkesimpulan bahwa pada penyelenggaraan kearsipan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo kemampuan SDM-Nya masih minim dan belum didukung dengan kemampuan teknis dibidang tata usaha. b. Kurangnya fasilitas penyimpanan arsip yang memadai Menurut Martono (1990:30) “fasilitas diartikan sebagai kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam suatu usaha kerja sama berdasarkan hasil penelitian di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo bahwa penyimpanan arsip masih kurang. Hal ini terlihat pada setiap dokumen yang ataupun keluar masih belum tetata dengan baik sehingga pada saat petugas mencari dan memilah dokumen-dokumen yang ada diarsipkan ataupun yang masih digunakan kembali untuk kepentingan kantor seperti dokumen penting, dokumen pribadi, undangan dll pegawai mengalami kesulitan.
46
3.3.6
Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Penataan
Arsip
Kantor
Badan
Narkotika
Nasional
Provinsi
Gorontalo. Dalam setiap masalah yang muncul maka selalu ada upaya untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu beberapa masalah yang muncul pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo sehubungan dengan penataan arsip tertentu mempunyai upayaupaya yang dilakukan oleh pimpinan yang bertindak sebagai pengambil kebijakan agar terhindar dari masalah. Dalam kehidupan sepanjang masa, pimpinan senantiasa menjadi pusat perhatian. Hal ini dapat kita pahami karena merupakan faktor yang menentukan lancar tidaknya suatu instansi tertentu. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kearsipan, pengelola haruslah orang-orang yang kreatif, mempunyai ketrampilan dan pengetahuan serta mendalam agar tujuan benar-benar tercapai. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dimana dalam upaya untuk meningkatkan kreatifitas penataan arsip diperlukan antara lain suatu pembinaan atau
bimbingan
dan
penyuluhan
dapat
lebih
menambah
pengetahuan,
keterampilan, serta dapat menambah wawasan dalam hal pengembangan ilmu tersebut, sehingga dengan demikian pekerjaan tentang kearsipan dapat dengan mudah dikerjakan sesuai petunjuk dan aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya penjelasan tentang upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kreatifitas penataan arsip akan menjelaskan bagi kita dalam hal bahwa penataan arsip merupakan hal yang sangat penting dan perlu untuk selalu
47
diperhatikan dan di tata secara baik oleh orang-orang yang ahli dan terampil dalam bidang-bidang kearsipan.
48
