BAB III HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

BAB III HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Prakatek Bidang pelaksanaan kerja praktek yang penulis laksanakan adalah mengenai tinjauan atas prosedur dana pilpres pasangan calon Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof.Dr. Boediono di Provinsi Bangka Belitung. Sebagaimana telah disebutkan sebelumya bahwa penulis melaksanakan kerja praktek di Kantor Akuntan Publik Drs. Tanzil Djunaidi dan Eddy, penulis ditempatkan pada bagian audit, penulis terlebih dahulu mendapat pengarahan dan penjelasan mengenai tata tertib serta mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan di bagian audit. 3.1.1 Prosedur 3.1.1.1 Pengertian Prosedur Prosedur adalah urutan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Menurut Azhar Susanto dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen, menjelaskan bahwa : “Prosedur adalah rangkaian aktifitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama”. (2007:198)

Bab III Hasil Pelaksaan Kerja Praktek

2

Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi, mendefinisikan prosedur adalah sebagai berikut : “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang”. (2005:5) Sedangkan prosedur menurut Yogianto mengutip dari Richard F. Neuschel, didefinisikan sebagai berikut: “Prosedur adalah urut-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (what) yang harus dikerjakan, siapa (who) yang mengerjakan, kapan (when) dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya”. (2006:4) 3.1.2 Dana 3.1.2.1 Pengertian Dana Dana adalah harta yang dikelompokan di dalam perusahan secara fisik terpisah yang disajikan di dalam akun baik di dalam harta lancar maupun harta lainnya yang mempunyai kegunaan secara khusus dan terbatas. Menurut Syahrul dan Muhammad Afdi Nizar

mengutip dari buku

Kamus Akuntansi mendefinisikan dana adalah sebagai berikut : “Dana adalah harta yang digunakan untuk pembayaran kewajiban secara sistematis yang terakumilasi di dalam perkiraan kas dan bank”. (2005:5)


3

3.1.3Auditing 3.1.3.1 Pengertian Auditing Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, berserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut Konrath mendefinisikan audit adalah sebagai berikut : “Audit adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan –kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan” (2007:2)

Sedangkan menurut Mulyadi, mendefinisikan auditing adalah sebagai berikut: “Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan dengan criteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.” (2005:4)


4

Dari definisi tersebut, terdapat beberapa karakteristik dalam pengertian auditing yaitu: 1. Informasi yang dapat diukur dan kriteria yang telah ditetapkan 2. Entitas Ekonomi (Economy Entity) 3. Aktivitas

mengumpulkan

dan

mengevaluasi

bahan

bukti

proses

pemeriksaan. 4. Independensi dan kompetisi auditor pelaksana 5. Pelaporan audit 3.1.3.2 Tujuan Audit Audit dikembangkan dan dilaksanakan karena audit memberi banyak manfaat bagi dunia bisnis. Pelaksaanaan audit mempunyai tujuan yang berbeda, beberapa tujuan audit menurut adalah :

3.1.4

1.

Penilaian Pengendalian ( Appraisal of Control )

2.

Membantu Manajemen ( Assistance to Manajement )

3.

Penilaian Kinerja ( Appraisal of Performance )

Prosedur Audit Prosedur audit adalah langkah-langkah yang harus di jalankan auditor

dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Prosedur audit dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti (audit evidence) yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan.


5

Tahap/Langkah Prosedur Yang Disepakati (AUP) Secara garis besarnya AUP terdiri dari : 1. Prosedur yang disepakti atas Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye: • Lakukan pengujian keakurasian matematis • Periksa ketepatan waktu penyampaian laporan awal ( 1 minggu sebelum pelaksanaan kampanye rapat terbuka) • Periksa kesesuaian pembukaan rekening khusus dengan ketentuan KPU • Cocokkan saldo awal dengan bukti stor rekening khusus • Telusuri keberadaan transaksi sumbangan awal ke bukti pendukung • Lakukan konfirmasi atas besar dan jenis sumbangan awal ke pemberi sumbangan (konfirmasi positif) • Periksa dokumen untuk menentukan apakah nilai sumbangan noncash – saldo awal telah dicatat dengan harga pasar yang wajar 2. Prosedur yang disepakti atas Penerimaan Sumbangan : • Melakukan keakurasian matematis • Hitung kembali jumlah sumbangan masing-masing pihak (cash and non cash) untuk menentukan bahwa jumlahnya tidak melebihi batasan yang ditentukan • Telusuri asal sumbangan untuk meyakini bahwa sumbangan tersebut bukan berasal dari pihak-pihak yang dilarang • Cocokkan nama penyumbang dengan bukti identitasnya


6

• Telusuri keberadaan transaksi sumbangan ke bukti pendukung • Lakukan konfirmasi positif tentang besar dan jenis sumbangan ke pemberi sumbangan • Periksa dokumen untuk menentukan apakah nilai sumbangan non cash telah dicatat sesuai dengan harga pasar yang wajar. 3.

Prosedur yang disepakati atas Pengeluaran : • Lakukan keakurasian matematis • Telusuri keberadaan transaksi pengeluaran ke bukti pendukung • Periksa dokumen untuk menentukan bahwa nilai pengeluaran telah dicatat sesuai dengan harga pasar yang wajar. Jika terdapat potongan pembelian yang nilainya significant harus diperlakukan sebagai penerimaan sumbangan • Periksa dokumen untuk menentukan tidak ada pengeluaran yang tidak diperbolahkan

4.

Prosedur yang disepakati atas Saldo Akhir dan Penutupan rekening Khusus : • Cocokkan saldo akhir Laporan Dana Kampanye dengan saldo penutupan Rekening Khusus • Untuk saldo akhir Non Cash, telusuri bukti kepemilikan dan inspeksi keberadaan fisik atas barang modal tersebut (jika perlu) • Minta representasi tertulis dari tim sukses pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.


7

3.1.5 Lingkup dan Tanggung Jawab Prosedur yang Disepakati Akuntan Publik yang melakukan perikatan dengan prosedur yang disepakati bertanggung jawab melakukan semua prosedur yang telah disepakati, kecuali ia tidak dapat melakukannya karena adanya pembatasan ruang lingkup. Dalam hal Akuntan Publik tidak dapat melakukan prosedur karena pembatasan ruang lingkup, Akuntan Publik harus mencoba untuk memperoleh persetujuan dari pemakai tertentu untuk memodifikasi prosedur yang disepakati. Jika prosedur tersebut tidak diperoleh, Akuntan Publik harus menjelaskan adanya pembatasan atas pelaksanaan prosedur pada laporannya atau menarik diri dari perikatan. Prosedur yang disepakati yang terkait dengan audit dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti diuraikan dalam laporan akuntan independen, telah disusun berdasarkan ketentuan dalam UU No.42 Tahun 2008 dan peraturan KPU No.50 Tahun 2009 dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati atas unsur, akun, atau pos suatu laporan keuangan (Pernyataan Standar Auditing No.51) (selanjutnya disebut “SA Seksi 622”) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati dan disetujui oleh KPU. Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, KAP ini tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye maupun efektifitas pengendalian internal atas pelaporan penerimaan pengeluaran dana kampanye pemilu. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati yang dilampirkan dalam laporan ini


8

berada pada Komisi Pemilihan Umum (sebagai pihak yang memberikan penugasan), dan bukan pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau Institut Akuntan Publik Indonesia. tanggung jawab KAP hanya sebatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Tanggung jawab KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/kota adalah mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait serta menyampaikan kepada KAP yang ditunjuk. Secara garis besar, lingkup perikatan ini adalah sebagai berikut : a) Menerima LPPDK beserta laporan pendukung terkait sesuai dengan tingkatanya (nasional, provinsi, atau kabupaten/kota) dari pasangan calon dan tim kampanye terkait yang disampaikan melalui KPU, KPU provinsi, atau

KPU

Kabupaten/Kota.

Penerimaan

laporan-laporan

tersebut

didokumentasikan dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK. b) Menerapkan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. Akses terhadap bukti pendukung atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait diberikan langsung oleh TKN, TKP, atau TKK kepada KAP, tanpa perlu melalui KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. c) Memperoleh surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait yang menegaskan tanggung jawab Pasangan Calon dan tim kampanye tersebut atas penyusunan, penyajian, dan pelaporan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.


9

d) Melaporkan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. 3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek Teknis pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis adalah dengan cara mengumpulkan data-data di bagian audit, sebelumnya penulis diberikan kesempatan oleh pembimbing perusahaan untuk melakukan kerja praktek terlebih dahulu kemudian menentukan apa saja yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyusunan laporan kerja praktek, setelah itu pihak perusahaan memberikan datadata yang dibutuhkan oleh penulis untuk penyusunan laporan kerja praktek. Adapun teknik pelaksanaan kegiatan penulis dalam melakukan kerja praktek di Kantor Akuntan Publik Drs. Tanzil Djunaidi dan Eddy adalah sebagai berikut: 1. Melakukan observasi mengenai keadaan atau kondisi tempat kerja praktek. 2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan Agreed Upon Prosedur (AUP) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan KPU. 3. Menerima laporan dana kampanye dari KPU (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) di kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal pinang. 4. Memeriksa kelengkapan dana kampanye yang diterima dari KPU atas pasangan calon Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono dengan mengisi daftar tanda terima. 5. Jika pada tahap 4 data masih kurang, maka kami menyurati Tim Sukses pasangan calon Presiden Drs. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof.


10

Dr. Boediono dan kami mengambil data yang kurang tersebut ke Tim Sukses daerah tingkat II yang bersangkutan. 6. Setelah data lengkap kami lakukan audit prosedur atas Agreed Upon Prosedur (AUP) sesuai dengan yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan cara: A. Prosedur yang disepakti atas Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye: • Lakukan pengujian keakurasian matematis • Periksa ketepatan waktu penyampayain laporan awal ( 1 minggu sebelum pelaksanaan kampanye rapat terbuka) • Periksa kesesuaian pembukaan rekening khusus dengan ketentuan KPU • Cocokkan saldo awal dengan bukti stor rekening khusus • Telusuri keberadaan transaksi sumbangan awal ke bukti pendukung • Lakukan konfirmasi atas besar dan jenis sumbangan awal ke pemberi sumbangan (konfirmasi positif) • Periksa dokumen untuk menentukan apakah nilai sumbangan noncash – saldo awal telah dicatat dengan harga pasar yang wajar B.

Prosedur yang disepakti atas Penerimaan Sumbangan : • Melakukan keakurasian matematis • Hitung kembal jumlah sumbangan masing-masing pihak (cash dan non cash) untuk menentukan bahwa jumlahnya tidak melebihi batasan yang ditentukan


11

• Telusuri asal sumbangan untuk meyakini bahwa sumbangan tersebut bukan berasal dari pihak-pihak yang dilarang • Cocokkan nama penyumbang dengan bukti identitasnya • Telusuri keberadaan transaksi sumbangan ke bukti pendukung • Lakukan konfirmasi positif tentang besar dan jenis sumbangan ke pemberi sumbangan • Periksa dokumen untuk menentukan apakah nilai sumbangan non cash telah dicatat sesuai dengan harga pasar yang wajar. C.

Prosedur yang disepakati atas Pengeluaran : • Lakukan keakurasian matematis • Telusuri keberadaan transaksi pengeluaran ke bukti pendukung • Periksa dokumen untuk menentukan bahwa nilai pengeluaran telah dicatat sesuai dengan harga pasar yang wajar. Jika terdapat potongan pembelian yang nilainya significant harus diperlakukan sebagai penerimaan sumbangan • Periksa dokumen untuk menentukan tidak ada pengeluaran yang tidak diperbolahkan

D.

Prosedur yang disepakati atas Saldo Akhir dan Penutupan rekening Khusus : • Cocokkan saldo akhir laporan dana kampanye dengan saldo penutupan Rekening Khusus • Untuk saldo akhir Non Cash, telusuri bukti kepemilikan dan inspeksi keberadaan fisik atas barang modal tersebut (jika perlu)


12

• Minta representasi tertulis dari tim sukses pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. 7. Mengirim konfirmasi positif kepada Tim Sukses pasangan calon Presiden Drs. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono secara sampling sebanyak 10 responden (penyumbang). 8. Kantor akuntan publik wajib mendapatkan surat pernyataan Client Representation Leter (CRL). 9. Menginput data transaksi kedalam formulir/komputer untuk masingmasing daerah tingkat II di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tingkat I. 10. Memperbanyak dan menjilid laporan audit dana kampanye tersebut. Yang sebelumnya opini audit telah disiapkan terlebih dahulu oleh partner Kantor Akuntan Publik Drs. Tanzil Djunaidi dan Eddy. 11. Mengantar dan menyerahkan laporan audit tersebut ke KPU Provinsi dan menerima tanda terima atas laporan yang ditanda tangani oleh petugas KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3.3

Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1

Prosedur Yang Disepakati Terhadap Laporan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono Dan Prof. Dr. Boediono di Provinsi Bangka Belitung Pemilu 2009


13

A. Umum 1. Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait, seperti yang tercantum dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK. Contoh Tanda Terima Penyerahan LPPDK disajikan dalam Lampiran A pedoman ini. Temuan/Hasil dari Prosedur: Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) Ada, namun tidak disertai laporan pendukung. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) yang ada untuk periode 2 Juni 2009 sampai dengan 18 Juli 2009. 2. Tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait terhadap periode pencatatan dan pelaporan yang dicakup oleh LPPDK beserta laporan pendukung terkait, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Bagian III dari pedoman ini. Temuan/Hasil dari Prosedur: Periode pelaporan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun Tim Kampanye Daerah (TIMKAMDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasangan calon No 2 Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono tidak melaksanakan pencatatan. B. RKDK 1. Tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dalam pembukaan RKDK di bank yang mengacu pada peraturan yang berlaku dengan melakukan prosedur di bawah ini:


14

a. Cocokkan tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu RKDK dibentuk paling lambat tujuh hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU (05 Juni 2009) Temuan/Hasil dari Prosedur: Tim Kampanye Daerah (TIMKAMDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

tidak

(RKDK),karena

membuka Tim

Rekening

Kampanye

Khusus

Daerah

Dana

(TIMKAMDA)

Kampanye Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung tidak menerima dana tunai sesuai dengan petunjuk yang diterima dari Tim Kampanye Nasional (TIMKAMNAS) pasangan Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono. b. Tentukan kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran dengan nama Pasangan Calon dan/atau tim kampanye terkait. Temuan/Hasil dari Prosedur: Karena butir B.1.a tidak terpenuhi maka tidak ada rekening koran untuk nama pasangan calon Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono. 2. Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu dengan cara memilih minimum 20 transaksi yang tercantum dalam RKDK secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan: a. Transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye.


15

Temuan/Hasil dari Prosedur: Tidak ada transaksi dalam bentuk uang, penerimaan harga berupa logistik dari Tim Kampanye Nasional (TIMKAMNAS). b. Seluruh periode yang tercakup dalam RKDK, serta menelusuri transaksi tersebut ke LDK Penerimaan dan LDK Penggunaan untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut. Catatan: Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu yang tercantum dalam RKDK kurang dari 20 transaksi, maka pengujian kelengkapan pencatatan dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. Temuan/Hasil dari Prosedur: Karena tidak ada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan penerimaan hanya berupa logistik dari Tim Kampanye Nasiaonal (TIMKAMNAS), maka pada Laporan Dana Kampanye (LDK) hanya berupa penerimaan logistik dan pada Laporan Dana Kampanye (LDK) penggunaan hanya mencatat penyerahan bahan kampanye kepada umum. C.LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II 1. Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II dengan cara melakukan perhitungan kembali.


16

Temuan/Hasil dari Prosedur: Transaksi telah dihitung secara akurat. 2. Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana antara nilai yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II, dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainya yang relevan untuk menyimpulkan alas an terjadinya perbedaan tersebut. Temuan/Hasil dari Prosedur: Jumlah penerimaan Laporan Dana Kampanye (LDK) Awal, Laporan Dana Kampanye (LDK) penerimaan I, Laporan Dana Kampanye (LDK) II telah sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilu (LPPDK). 3. Tentukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (uang, barang, jasa, atau bentuk lainya) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan sumbangan, sajikan dalam bentuk daftar yang mencakup nama pemberi dana dan identitas terkait, serta jumlah dana yang diberikan.


17

Temuan/Hasil dari Prosedur: Jumlah penerimaan Tim Kampanye Daerah (TIMKAMDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah sesuai dengan peraturan (tidak melebihi batasan maksimum penerimaan sumbangan) yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku Catatan: a. Mengingat batasan atas nilai sumbangan berlaku untuk jumlah sumbangan secara akumulatif (dan bukan berdasarkan transaksi) untuk setiap pemberi dana, maka LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II wajib direkapitulasi oleh Pasangan Calon atau tim kampanye terkait berdasarkan nama pemberi dana. b. Khusus untuk LDK Penerimaan tingkat nasional, selain dilihat dari tingkat pusat, pengujian batasan sumbangan juga dilihat secara nasional. Untuk itu nama pemberi dana dalam LDK Penerimaan tingkat nasional teah direkapitulasi (telah dikonsolidasi/digabung dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, samapai dengan pusat). 4. Periksa transaksi penerimaan untuk melihat ada tidaknya transaksi penerimaan yang dilarang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran dari ketentuan tersebut, tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait terhadap ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU dengan cara memeriksa bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak


18

(SSPNBP) yaitu paling lambat 14 hari setelah berakhirnya masa kampanye (18 Juli 2009). Temuan/Hasil dari Prosedur: Tidak ada transaksi penerimaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilarang oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku. 5. Tentukan ketaatan pencatatan transaksi penerimaan dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan: i.

Seluruh periode yang tercakup dalam LDK Penerimaan

ii.

Klasifikasi penerimaan

iii.

Sebaran geografis pemberi dana, dan jika relevan

iv.

Pemberian dana dari pusat ke provinsi/kabupaten atau dari provinsi ke kabuaten.

Temuan/Hasil dari Prosedur: Pencatatan transaksi penerimaan awal, I dan II telah sesuai dengan ketentuan dan penafsiran yang berlaku. Catatan: Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LDK Penerimaan kurang dari 30 transaksi, maka pengujian dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. Khusus untuk LDK Penerimaan


19

pada tingkat kabupaten/kota, pemilihan transaksi tersebut diatas bukan 30 transaksi, melainkan cukup hanya 20 transaksi saja. 6. Atas sampel yang dipilih pada paragraph sebelumnya, lakukan prosedur di bawah ini: a. Bandingkan nama, no. identitas dan alamat pemberi dana yang tercantum dalam LDK Penerimaan dengan foto kopi identitas penyumbang tersebut. Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP. Identitas kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP. Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP berlaku untuk nilai sumbangan sebesar Rp.20 juta atau lebih. Temuan/Hasil dari Prosedur: Karena Tim Kampanye Daerah (TIMKAMDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menerima sumbangan dari individu atau badan usaha selain dari logistic yang diterima Tim Kampanye Nasional (TIMKAMNAS) pasangan calon No 2 Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono, maka kami tidak dapat melakukan sampling atas audit prosedur yang ditetapkan. b. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya untuk memastikan: i. Keberadaan transaksi ii. Klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana iii. Keakurasian pengukuran dan penilaian.


20

Temuan/Hasil dari Prosedur: Kami tidak mendapatkan bukti pendukung karena kurangnya koordinasi, antara Tim Kampanye Daerah (TIMKAMDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tim Kampanye Daerah (TIMKAMDA) II dan Tim Kampanye Nasional (TIMKAMNAS). c. Berdasarkan

bukti

pendukung

yang

diperoleh

dan

diperiksa,

dokumentasikan hasil pengujian tersebut di atas dalam kertas kerja yang mencakup informasi sebagai berikut (namun tidak terbatas pada): i. Tanggal transaksi ii. No. referensi transaksi (jika ada) iii. Nama, No. identitas, alamat, NPWP, dan No. telepon pemberi dana, iv. Klasifikasi pemberi dana v. Bentuk dana vi. Jumlah dana Temuan/Hasil dari Prosedur: Kami tidak mendapatkan bukti pendukung karena kurangnya koordinasi, antara Tim Kampanye Daerah (TIMKAMDA) Provinsi Kapulauan Bangka Belitung, Tim Kampanye Daerah (TIMKAMDA) II dan Tim Kampanye Nasional (TIMKAMNAS). d.

Telusuri transaksi penerimaan tersebut ke RKDK untuk menentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dana kampanye dalam RKDK.


21

Temuan/Hasil dari Prosedur: Karena tidak adanya Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), maka transaksi tidak dicatat ke dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). e.

Kirim konfirmasi

positif untuk mengkonfirmasi

keberadaan

dan

keakurasian sumbangan. Konfirmasi harus dikirim secara lansung oleh KAP. Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. Temuan/Hasil dari Prosedur: Kami telah mengirim konfirmasi positif ke Tim Kampanye Nasional (TIMKAMNAS) di Jakarta. Konfirmasi hanya untuk penerimaan bantuan logistic (barang) saja. f.

Lakukan wawancara dengan pemberi dana melalui telepon untuk menentukan keberadaan dan mengetahui kondisi pemberi pemberi sumbangan, serta tanyakan dan dokumentasikan informasi di bawah ini dalam kertas kerja: i. Identitas pemberi dana ii. Kebenaran pemberi dana sebagai penyumbang dan besaran sumbangan iii. Jika pemberi dana ternyata tidak memberikan sumbangan, tanyakan jika pemberi dana mengetahui atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan identitasnya sebagai penyumbang. iv. Menanyakan sumber dana yang digunakan untuk memberikan sumbangan dan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh KAP untuk


22

memberikan informasi mengenai kewajaran atau kepatutan pemberi dana dalam pemberian sumbangan tersebut. v. Mendapatkan representasi secara lisan dari pemberi dana bahwa sumbangan yang diberikan bukan merupakan sumbangan yang dilarang menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku. Temuan/Hasil dari Prosedur: Karena Tim Kampanye Daerah (TIMKAMDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menerima sumbangan –sumbangan dalam bentuk apapun

selain

bantuan

logistic

dari

Tim

Kampanye

Nasional

(TIMKAMNAS) atas pasangan calon No 2 Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono tidak melakukan wawancara dengan pemberi dana. g.

Lakukan kunjungan terhadap pemberi dana sebesar 30 % ari jumlah sampel tersebut diatas dengan didampingi oleh perwakilan tim kampanye untuk

menentukan

keberadaan

dan

mengetahui

kondisi

pemberi

sumbangan , yang dipilih secara acak tetapi harus mewakili ketercakupan : (i) klasifikasi pemberi dana dan ( ii) sebaran geografis pemberi dana. Lakukan wawancara mengenai informasi yang disebutkan dalam paragraf di atas dan dokumentasikan hasil wawancara tersebut dalam kertas kerja.


23

Temuan/Hasil dari Prosedur: Karena Tim Kampanye Daerah (TIMKAMDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menerima sumbangan –sumbangan dalam bentuk apapun

selain

bantuan

logistiK

dari

Tim

Kampanye

Nasional

(TIMKAMNAS) atas pasangan calon No 2 Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono tidak melakukan wawancara dengan pemberi dana. h.

Bandingkan informasi yan didapatkan dari hasil penelusuran ke bukti pendukung, konfirmasi, wawancara melalui telepon, dan kunjungan tersebut diatas dengan informasi yang tercatat dalam LDK Penerimaan. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut. Temuan/Hasil dari Prosedur: Kami telah membandingkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilu (LPPDK) dengan Laporan Dana Kampanye (LDK), rekapitulasi penggunaan logistic yang kesemuanya telah sesuai, namun tidak didukung oleh bukti pendukung.


i.

24

Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas , tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima. Temuan/Hasil dari Prosedur: Sumbangan dalam bentuk barang telah dicatat dan telah kami telusuri ke harga pasar, secara wajar yang berlaku di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Penggunaan Dana Kampanye 1. Tentukan keakurasian matematis ( penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK penggunaan dengan cara melakukan perhitungan kembali. Temuan/Hasil dari Prosedur: Kami telah melakukan perhitungan kembali, dan transaksi telah di hitung serta di catat secara benar. 2. Bandingkan

jumlah

penggunaan

dana kampanye

menurut klasifikasi

penggunaan (operasi, modal, dan lainnya) dan bentuk penggunaan (kas dan bukan kas) antara nilai yang tercantum dalam LDK Penggunaan dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon atau tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.


25

Temuan/Hasil dari Prosedur: Jumlah penggunaan dana kampanye dalam Laporan Dana Kampanye (LDK) penggunaan telah telah sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilu (LPPDK) pasangan calon Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono di Tim Kampanye Daerah (TIMKAMDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Tentukan ketaatan pencatatan transaksi penggunaan dalam LDK Penggunaan dengan cara memilih minimum 20 transaksi yang tercantum LDK Penggunaan secara acak , tetapi harus mewakili ketercakupan : (i) seluruh periode yang tercakup dalam LDK Penggunaan dan (ii) klasifikasi penggunaan. Catatan : Jika jumlah keseluruhan transaksi penggunaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LDK Penggunaan kurang dari 20 transaksi , maka pengujian dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. Khusus untuk LDK Penggunaan pada tingkat kabupaten/kota , pemilihan transaksi tersebut di atas bukan 30 transaksi , melainkan cukup hanya 20 transaksi saja. Temuan/Hasil dari Prosedur: Pencatatan transaksi dalam Laporan Dana Kampanye (LDK) penggunaan telah sesuaii dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Yang dicatat ke dalam pos penyebaran bahan kampanye kepada umum.


26

4. Atas sampel yang dipilih pada paragraf sebelumnya, lakukan prosedur di bawah ini: a. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya untuk memastikan : (i) keberadaan transaksi, (ii) klasifikasi penggunaan dan bentuk dana, dan (iii) keakurasian pengukuran dan penilaian. Temuan/Hasil dari Prosedur: Transaksi atas penggunaan logistic kampanye telah sesuai dengan ketentuan, namun tidak di lampiri oleh bukti pendukung. b. Berdasarkan

bukti

pendukung

yang

diperoleh

dan

diperiksa,

dokumentasikan hasil pengujian tersebut di atas dalam kertas kerja yang mencakup informasi sebagai berikut (namun tidak terbatas pada) : (i) tanggal transaksi, (ii) No. referensi transaksi (jika ada), (iii) keterangan transaksi atau aktivitas, (iv) bantuk dana, (v) klasifikasi penggunaan, dan (vi) jumlah penggunaan. Temuan/Hasil dari Prosedur: Karena tidak adanya bukti pendukung yang diperoleh untuk diperiksa, maka kami tidak bisa mendokumentasikan hasil pengujian tersebut. Menurut tanggal transaksi, no referensi transaksi, keterangan transaksi atau aktivitas, bantuk dana, klasifikasi penggunaan dan jumlah penggunaan. c. Telusuri transaksi penggunaan tersebut ke RKDK untuk menentukan kelengkapan pencatatan transaksi penggunaan dana kampanye dalam RKDK.


27

Temuan/Hasil dari Prosedur: Karena tidak adanya Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), maka transaksi tidak dicatat ke dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). d. Bandingkan informasi yang didapatkan dari hasil prosedur diatas dengan informasi yang tercatat dalam LDK Penggunaan. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon ad tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut. Temuan/Hasil dari Prosedur: Tidak ada transaksi melalui Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sehingga tidak bisa di bandingkan antara Laporan Dana Kampanye (LDK) penggunaan dengan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). e. Untuk penggunaan dalam bentuk bukan kas , tentukan kesesuaian pencatatan nilai penggunaan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika penggunaan terjadi. Temuan/Hasil dari Prosedur: Nilai penggunaan dalam bentuk non cas telah dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


28

E. Saldo Akhir Dana Kampanye 1. Untuk saldo akhir dana kampanye berupa kas, cocokkan saldo tersebut antara informasi yang tercantum dalam LPPDK dengan informasi yang tercantum dalam RKDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima , serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut. Temuan/Hasil dari Prosedur: Karena tidak menggunakan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), maka tidak dapat di bandingkan antara Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilu (LPPDK) dengan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). 2. Untuk saldo akhir dana kampanye dalam bentuk bukan kas, lakukanprosedur di bawah ini : a. Untuk barang modal, telusuri bukti kepemilikannya dan lakukan inspeksi atas keberadaan fisiknya. b. Untuk saldo akhir dalam bentuk bukan kas selain barang modal, lakukan inspeksi atas keberadaan fisiknya (jika dipandang perlu).


29

Temuan/Hasil dari Prosedur: Hasil temuan tidak ada saldo akhir dana kampanye dalam bentuk bukan kas. Karena jumlah logistic yang diterima telah di bagikan habis sampai dengan tanggal 18 Juli 2009. F.

Surat Representasi Pasangan dan Tim Kampanye Terkait

1. Dapatkan Surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait sehubungan dengan LPPDK beserta laporan pendukungterkait. Surat representasi tersebut berbeda dengan Surat Pernyataan Tanggung Jwab atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dan Kampanye. Contoh surat representasi tersebut disajikan sebagai Lampiran B dari Pedoman ini . Temuan/Hasil dari Prosedur: Surat representasi dari Tim Kampanye Daerah (TIMKAMDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas pasangan calon Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono yang di tanda tangani oleh Ketua dan Bendahara telah kami dapati. 2. Sesuai dengan standar profesi yang berlaku, penolakan penyerahan surat representasi oleh Pasangan Calon dan tim kampanye terkait kepada KAP dipandang merupakan pembatasan terhadap pelaksanaan perikatan prosedur yang disepakati, dan oleh karena itu, KAP dapat melakukan salah datu dari tindakan-tindakan sebagai berikut: (i) mengungkapkan hal tersebut dalam laporannya, atau (ii) mengundurkan diri dari perikatan.


30

Temuan/Hasil dari Prosedur: Surat representasi dari Tim Kampanye Daerah (TIMKAMDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas pasangan calon Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono yang di tanda tangani oleh Ketua dan Bendahara telah kami dapati.

BAB III HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

Recommend Documents