BAB III Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Perjanjian (Akad) Dalam Mekanisme Investasi Melalui Obligasi Syariah

BAB III Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Perjanjian (Akad) Dalam Mekanisme Investasi Melalui Obligasi Syariah

A.

Para Pihak Dalam Obligasi Syariah Dalam penerbitan obligasi syariah, akan melibatkan beberapa pihak yang

saling terkait satu dengan yang lainnya. Pihak-pihak tersebut adalah118: 1. Obligor. Obligor adalah pihak yang bertanggungjawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk/obligasi syariah jatuh tempo. Dalam hal sovereign sukuk, obligor-nya adalah pemerintah.119 Obligor dalam obligasi syariah disebut emiten (mudharib). Obligasi syariah ini selain bisa diterbitkan oleh Pemerintah, juga bisa diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Swasta. Namun tidak semua perusahaan baik itu milik negara atau perusahaan swasta dapat menerbitkan (menjadi emiten) obligasi syariah. Perusahaan-perusahaan yang hanya dapat memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu saja yang bisa menerbitkan obligasi syariah. Persyaratan-persyaratan tersebut sebagai berikut120: 1. Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No: 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tersebut menjelaskan

118

Agus P. Laksono, "Sukuk: Alternatif Instrumen Investasi dan Pembiayaan", Walking Paper, Disampaikan dalam Talk-Show “Sukuk for the Better Future of Shari’a Economic System” yang diselenggarakan oleh Forum Studi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Patra Jasa Office, (Jakarta, 14 Februari 2007). 119 "Mengenal Sukuk, Instrumen Investasi dan Pembiayaan Berbasis Syariah", www.dmo.or.id, diakses 30 November 2010. 120 http://ern.pendis.kemenag.go.id.

68

Universitas Sumatera Utara

bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam diantaranya adalah: a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional. c. Usaha memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram. d. Usaha memproduksi, mendistruibusi, dan atau menyediakan barangbarang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat. 2. Peringkat investment grade: a. Memiliki fundamental usaha yang kuat. b. Memiliki fundamental keuangan yang kuat. c. Memiliki citra yang baik bagi publik. 3. Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta Islamic Indeks (JII). 2. Investor. Investor adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing. Investor yang dimaksud disini bisa Islamik investor ataupun investor konvensioanal (non-muslim).121 Investor/pemegang sukuk dalam obligasi syariah disebut shahibul mal.

121

Op. Cit., “Mengenal Sukuk, ...

69


Produk syariah dapat diminati dan digunakan oleh siapapun, sesuai falsafah syariah yang seharusnya memberi manfaat (maslahat) kepada seluruh semesta alam. Investor konvensional tetap bisa berpartisipasi dalam obligasi syariah jika dipertimbangkan bisa memberi keuntungan yang kompetitif, sesuai profit dan resikonya, dan juga tingkat likuiditas obligasi syariah tersebut dipasar modal.122 Halim Abdul, memberikan defenisi untuk setiap tipe investor sebagai berikut:123 a. Investor yang suka terhadap risiko (risk seeker) Merupakan investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi dengan risiko yang lebih besar. Investor dengan karakter tersebut lebih cenderung bersikap agresif dan spekulatif dalam mangambil keputusan investasi. b. Investor yang netral terhadap risiko (risk neutrality) Merupakan tipikal investor yang meminta kenaikan tingkat pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Investor dengan karakter tersebut lebih cenderung bersikap hati – hati (prudent) dan fleksibel dalam mengambil keputusan investasi. c. Investor yang tidak suka terhadap risiko (risk averter) Merupakan tipikal investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan risiko 122

Op. Cit., http://em... Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hal. 12 -13.

123

70


yang berbeda, maka ia lebih cenderung mengambil investasi dengan risiko yang lebih kecil. 3. Special Purpose Vehicle (SPV). Special Purpose Vehicle (SPV) adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk. Special Purpose Vehicle (SPV) berfungsi124: (i)

sebagai penerbit sukuk,

(ii)

menjadi counterpart pemerintah atau corporate dalam transaksi pengalihan aset,

(iii)

bertindak sebagai wali amanat (truste) untuk mewakili kepentingan investor.

Keberadaan SPV ini sangat penting karena menentukan status kehalalan sukuk. Namun yang menjadi permasalahannya adalah sulitnya pembentukan SPV dan menentukan statusnya.125 Wali amanat merupakan suatu lembaga atau pihak yang bertindak untuk mewakili kepentingan pemegang obligasi (masyarakat pemodal), dengan membuat suatu perjanjian dengan emiten, yang dibuat sebelum penerbitan obligasi (sebelum penawaran obligasi dilaksanakan).126 Jadi, tugas wali amanat adalah mewakili dan melindungi kepentingan pemodal, berarti wali amanat berada pada posisi pemodal. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tugas wali amanat adalah sebagai berikut127: 124

125

Op. Cit., http:em... http://mujahidtampan.multiply.com/journal/item/43/Sukuk_Harapan_Perekonomian_In

donesia 126

Maria Imelda Aritonang, Pelaksanaan Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Penerbitan Obligasi di Pasar Modal, hal. 47 127 Ibid.

71


a. Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten apakah secara operasional perusahaan (emiten) mempunyai kesanggupan menghasilkan dan membayar obligasi beserta bunganya. b. Menilai kekayaan emiten yang akan dijadikan jaminan wali amanat harus mengetahui dengan pasti apakah kekayaan emiten yang menjadi jaminan setara atau memadai disbanding nilai obligasi yang diterbitkan. c. Melakukan pengawasan terhadap kekayaan emiten. Apabila harta yang menjadi jaminan tadi dialihkan pemanfaatannya atau pemilikannya haruslah sepengetahuan wali amanat. d. Mamantau dan mengikuti perkembangan secara terus menerus terhadap perkembangan perusahaan emiten dan memberikan nasihat serta masukan kepada emiten. e. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pembayaran bunga dan pinjaman pokok obligasi yang menjadi hak pemodal, tepat pada waktunya. Wali amanat yang bertugas mewakili kepentingan pemegang obligasi (masyarakat pemodal) berdasarkan kepercayaan, diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara independent dan netral.128 4. Dewan Syariah Adanya semacam Dewan syariah yang bertugas memberikan pengarahan tertentu kepada manajer investasi , agar senantiasa sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Kedudukan dewan syariah berfungsi sebagai Shariah Compliance Officer (SCO), yaitu petugas di suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat 128

Ibid.

72


sertifikat dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai prinsip – prinsip syariah di pasar modal. Pengaturan mengenai Dewan Syariah ini dapat dilihat pada UndangUndang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 32, yang menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DSN) wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliku Unit Usaha Syariah (UUS). Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan atas Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah ini bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prisip syariah. Selain para pihak yang terkait seperti diatas, ada beberapa pihak yang terkait lainnya dalam pelaksanaan obligasi syariah/sukuk ini, yaitu: 1. Appraiser. Appraiser adalah perusahaan yang melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan yang akan melakukan emisi, untuk memperoleh nilai yang dipandang wajar.129 2. Custody/Kustodian. Custody menyelenggarakan kegiatan penitipan, bertanggung jawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dan pemegang rekening. Kustodian bisa berupa

129

Suad Husnan, Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 11-12.

73


Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaiaan, Perusahaan Efek, dan Bank Umum yang telah memperoleh persetujuaan Bapepam.130 3. Shariah Advisor Penerbitan sukuk (obligasi syariah) harus terlebih dahulu mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah (syariah compliance endorsement) untuk meyakinkan investor bahwa sukuk (obligasi syariah) telah distruktur sesuai syariah. Pernyataan syariah compliance tersebut bisa diperoleh dari individu yang diakui secara luas pengetahuannya di bidang syariah atau institusi yang khusus membidangi masalah syariah. Untuk penerbitan sukuk (obligasi syariah) di dalam negeri, syariah compliance endorsement dapat dimintakan kepada Dewan Syariah Nasional - MUI. Untuk penerbitan sukuk (obligasi syariah) internasional, diperlukan en-dorsement dari ahli/lembaga syariah yang diakui komunitas syariah internasional, misalnya IIFM.131 4. Arranger atau manajer investasi. Manajer investasi merupakan pihak yang mengelola dana yang dititipkan investor untuk diinvestasikan di pasar modal.132 B.

Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Obligasi Syariah Pihak yang dapat menjadi obligor (mudharib) dan investor (shabib al-mal)

wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum

130

Ibid. Op. Cit. ”Mengenal sukuk, ..... 132 Eduardus Tandelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2001), hal. 34 131

74


baik menurut syariah Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. 133

1. Hak dan kewajiban shahib mudharib/emiten adalah134: a.

menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam Mudharabah;

b.

mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan Mudharabah tanpa campur tangan shahib al-mal.

c.

mengelola modal yang telah diterima dari shahib al-mal sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku;

d.

menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran mudharib atas Mudharabah; dan

e.

menyatakan secara tertulis bahwa mudharib telah menerima modal dari shahib al-mal dan berjanji untuk mengelola modal tersebut sesuai dengan kesepakatan (pernyataan qabul). Pemerintah ditunjuk oleh undang-undang No. 19 tahun 2008 Tentang

Surat Berharga Syariah Negara sebagai pihak yang berhak mendirikan perusahaan penerbit SBSN/sukuk. 135 2. Hak dan kewajiban shahib al-mal/investor adalah136: a. menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam Mudharabah; b. meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila mudharib melakukan pelanggaran atas akad Mudharabah. Jaminan 133

Abdul Manan, Op. Cit., hal. 85-86 Ibid. 135 UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 13 Ayat (1) 136 Op. Cit., hal. 85-86 134

75


tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan jaminan pribadi (personal guarantee); c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh mudharib; d. menyediakan seluruh modal yang disepakati; e. menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran mudharib atas Mudharabah; dan f. menyatakan secara tertulis bahwa shahib al-mal menyerahkan modal kepada mudharib untuk dikelola oleh Mudharib sesuai dengan kesepakatan (pernyataan ijab). C.

Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Obligasi Syariah Investasi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah hanya

dapat diberikan kepada perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Kegiatan perdagangan dan usaha yang sesuai dengan Syariah Islam adalah kegiatan yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang haram (misalnya makanan haram, perjudian, maksiat) dan menghindari cara perdagangan dan usaha yang dilarang (termasuk riba, gharar, maysir). Karena itu tidak semua perusahaan dapat memenuhi kualifikasi sebagai emiten Syariah, sehingga diperlukan fatwa ulama untuk memastikan pemenuhan kualifikasi tersebut.137

137

http://kontekstualita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83:analisi s-perkembangan-investasi-syariah-pada-pasar-modal-indonesia&catid=39:kontekstualita-volume24-nomor-1-juni-2009&Itemid=56

76


Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang, dimana di dalamnya harus berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah beruapa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dengan kata lain, obligasi bukan merupakan utang berbunga melainkan lebih merupakan penyertaan dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Obligasi sejenis ini lazim dinamakan muqaradhah bond, dimana muqaradhah merupakn nama lain dari mudharabah.138 Dimana mudharabah tersebut menggunakan akad mudharabah yaitu akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal/investor) dengan pengelola (mudharib/emiten). Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten kepada pemegang obligasi syariah mudharabah harus jelas sumbernya dan bersih dari unsur non halal. Nisbah keuntungan dalam obligasi mudharabah ditentukan sesuai kesepakatn sebelum emisi (penerbitan) obligasi syariah midharabah. Jadi yang dijelaskan kepada investor adalah sumber penghasilan, nisbah bagi hasil, sementara besaran nilai imbang hasil tidak boleh disebutkan dimuka. Oleh kerena itu, obligasi syariah mudharabah akan memberikan hasil (return) yang berfluktasi mengikuti pendapatan yang menjadi dasar nibah bagi hasil.139 Maka pengelolaan obligasi syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah yang secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik dari produk yang menjadi obyek, dari cara perolehannya, serta dari cara penggunaannya. Sehingga ketentuan umum 138 139

Abdul Manan, Op. Cit., hal. 126 Ibid.

77


mengenai pengelolaan obligasi syariah yang dilsakukan oleh emiten harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagai berikut140: 1) Halal Produk dan jasa. Emiten dilarang mempunyai obyek usaha yang haram seperti makanan-minuman yang tergolong haram, hal-hal yang berkaitan dengan maksiat dan pornografi, narkoba, begitu juga yang lebih banyak mudharat dibanding dengan manfaatnya misalnya senjata dan rokok. Bahkan Emiten yang bergerak pada dunia hiburan serta perusahaan jasa hospitality yang memudahkan terjadinya maksiat juga umumnya dihindari oleh Investor. Setelah menerbitkan efek Syariah dan selama efek Syariah tersebut masih efektif, Emiten dilarang melakukan penggabungan, peleburan atau pengambil alihan usaha yang mengakibatkan produk dan jasa Emiten tidak lagi memenuhi ketentuan halal. 2) Halal Cara Perolehan terhindar dari riba. Emiten harus mendapat penghasilan usaha dari usaha ekonomi secara ridho sama ridho serta tidak bertindak zholim dan tidak boleh diperlakukan zholim. Riba adalah salah satu hal yang dilarang oleh Syariah, karena bunga bank adalah salah satu bentuk riba, maka bank umum konvensional tidak bisa menjadi Emiten. Tetapi mengingat kondisi riil dari kegiatan usaha di Indonesia, maka perusahaan non lembaga keuangan yang memiliki pendapatan bunga dalam prosentase yang marjinal terhadap pendapatan usaha masih dapat menjadi Emiten. 3) Halal Cara Perolehan (prinsip keterbukaan). Emiten harus menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang baik, memenuhi prinsip keterbukaan. Dalam 140

Op. Cit., http://kontekstualita.com

78


penawaran perdana, Emiten harus menyatakan dengan jelas pada kegiatan usaha spesifik yang mana hasil emisi akan digunakan. Kemudian Emiten harus memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan, baik dalam bentuk prospektus ataupun bentuk lainnya- mengenai fakta material termasuk peluang hasil dan kemungkinan risiko yang ada, sehingga Investor dapat mengadakan analisis dan menentukan apakah peluang hasil sesuai dengan harapannya dan kemungkinan risiko masih dalam batas kemampuannya untuk mengatasi. 4) Halal Cara Pemakaian (Manajemen Usaha). Emiten harus mempunyai manajemen yang berperilaku Islami, menghormati hak azazi manusia, menjaga lingkungan hidup, melaksanakan good corporate governance, serta tidak spekulatif dan memegang teguh prinsip kehati-hatian. Emiten dilarang melakukan tindakan yang mengganggu mekanisme pasar dalam memasarkan produknya, baik gangguan dalam penawaran (ikhtikar) maupun dalam permintaan (najasy). Emiten juga harus mencegah adanya benturan antara kepentingan Emiten dengan kepentingan pribadi pengurus dan pemegang saham mayoritas. Emiten juga dilarang mengambil risiko yang berlebihan, termasuk risiko mengambil pembiayaan eksternal terhadap modal maupun rasio piutang terhadap pendapatan, yang berlebihan dibandingkan dengan kelayakan pada industri. 5) Halal Cara Pemakaian (Hubungan dengan Investor). Emiten harus mempunyai pembukuan yang jelas dan sebaiknya terpisah mengenai kegiatan usaha yang dibiayai, sehingga dapat dinyatakan dengan transparan dan adil

79


dari manfaat atau hasil usaha yang diperoleh pada kegiatan usaha yang dibiayai. Emiten juga tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang dapat mengganggu mekanisme pembentukan harga dari efek yang diterbitkannya, baik dari segi penawaran maupun permintaan. Juga dilarang membuat gangguan pada pengambilan keputusan para pemegang efek dalam rapat umum pemegang efek. D.

Bentuk Pelaksanaan Perjanjian (Akad) Dalam Mekanisme Investasi Melalui Obligasi Syariah Sukuk dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk syariah

sebagai kontrak atau sub kontrak utama. Yang paling penting adalah shirakah, ijarah, salam dan istisna’. Menurut aturan dasar syariah, investasi sukuk harus distruktur, pada satu sisi berdasarkan prinsip mudharabah. Pada sisi lain, bisnis dapat dilaksanakan melalui bentuk/instrumen partisipatory (keikutsertaan) atau fixed return. Jadi, tingkat return pada sukuk akan berupa variable atau quasi-fixed (pada kasus dalam bentuk fixed return). Sukuk pada kategori kedua dapat dibuat sukuk dengan fixed return melalui provisi berupa jaminan pihak ketiga.141 Sukuk yang akan dikeluarkan pemerintah disebut dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat juga disebut Sukuk Negara.

Sukuk ini

merupakan surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN

141

http://suherilbs.wordpress.com/2007/12/30/dampak-pengembangan-sukuk-terhadapperkembangan-perbankan-syariah-di-indonesia-2/

80


ini adalah merupakan perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN ini ( special purpose vehicle/SPV).142 SBSN atau sukuk negara ini adalah merupakan suatu instrumen utang piutang tanpa riba sebagaimana dalam obligasi, dimana sukuk ini diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam aplikasinya SBSN ini merupakan alternatif pembiayaan APBN melalui penerbitan SBSN.143 Ditinjau dari segi jenis akadnya, obligasi syariah terbagi pada obligasi syariah mudharabah, ijarah, musyarakah, murabahah, salam, istishna. Di samping itu, ada juga obligasi syariah mudharabah konversi. Sedangkan ditinjau dari institusi yang menerbitkan obligasi syariah, maka obligasi syariah terbagi dua, yaitu obligasi korporasi (perusahaan) dan obligasi negara (SBSN).144 Berbagai jenis struktur sukuk yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan endorsement dari The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Institutions (AAOIFI) dan diadopsi dalam UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, antara lain145: 1) Sukuk Ijarah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sukuk Ijarah dibedakan menjadi 142

Ibid. Ibid. 144 Andri Soemitra, Op. Cit.,, hal. 143 145 Op. Cit., hal. 143 143

81


Ijarah Al Muntahiya Bittamliek (Sale and Lease Back) dan Ijarah Headlease and Sublease. 2) Sukuk Mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Mudharabah dimana satu pihak menyediakan modal (rab almal) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal. 3) Sukuk Musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Musyarakah dimana dua pihak atau lebih berkerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. 4) Sukuk Istishna’, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Istisna dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi

barang/proyek

ditentukan

terlebih

dahulu

berdasarkan

kesepakatan. Disamping jenis sukuk di atas, ada juga jenis Obligasi Syariah Mudharabah Konversi (Convertible Mudharabah Bond), yaitu obligasi syariah yang diterbitkan oleh emiten berdasarkan prinsip Mudharabah dalam rangka

82


menambah kebutuhan modal kerja dengan opsi, investor dapat mengkonversi obligasi menjadi saham emiten pada saat jatuh tempo (maturity)146. a) Sukuk Korporasi Sedangkan sukuk korporasi merupakan jenis obligasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memenuhi prinsip syariah. Emiten yang melakukan penawaran umum Sukuk menurut aturan Bapepam dan Lembaga Keuangan wajib147: 1.

Mengikuti ketentuan-ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran serta ketentuan tentang penawaran umum yang terkait lainnya.

2.

Menyampaikan kepada Bapepam dan LK hasil pemeringkatan dan perjanjian perwaliamanatan sukuk serta akad syariah yang terkait dengan penerbitan sukuk dimaksud.

3.

Menyampaikan kepada Bapepam dan LK pernyataan bahwa kegiatan usaha yang mendasari penerbitan sukuk tidak bertentangan dengan ketentuan, dan menjamin bahwa selama periode sukuk kegiatan usaha yang mendasari penerbitan sukuk tidak akan bertentangan dengan ketentuan.

4.

Menyampaikan pernyataan dari wali amanat sukuk bahwa wali amanat sukuk mempunyai penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan perwaliamanatan yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

146 147

Ibid, hal 144 Ibid., hal. 144-146

83


5.

Mengungkapkan informasi dalam prospektus yang sekurang-kurangnya meliputi: a. Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan sukuk tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, dan emiten menjamin bahwa selama periode sukuk kegiatan usaha yang mendasari penerbitan sukuk tidak akan bertentangan dengan ketentuan syariah. b. Wali amanat sukuk mempunyai penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan perwaliamanatan yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. c. Jenis akad syariah dan skema transaksi yang digunakan dalam penerbitan sukuk. d. Ringkasan akad syariah atau perjanjian berdasarkan syariah yang dilakukan oleh para pihak. e. Sumber pendapatan yang menjadi dasar perhitungan pembayaran bagi hasil, margin, atau fee. f. Besaran nisbah pembayaran bagi hasil, margin, atau fee. g. Rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran bagi hasil, margin, atau fee. h. Kesanggupan emiten untuk mengungkapkan kepada masyarakat hasil pemeringkatan sukuk setiap tahun sampai dengan berakhirnya sukuk. Di samping itu, perjanjian perwaliamanatan penerbitan sukuk wajib

sekurang-kurangnya memuat148: 148

Ibid., hal 146

84


1. Uraian tentang akad syariah yang mendasari diterbitkannya sukuk. 2. Penggunaan dana hasil penerbitan sukuk sesuai dengan karakteristik akad syariah. 3. Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran imbal hasil sesuai dengan karakteristik akad syariah. 4. Besaran nisbah pembayaran bagi hasil, margin, atau fee. 5. Rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran bagi hasil, margin, atau fee. 6. Kewajiban wali amanat untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam rangka memastikan kepatuhan emiten terhadap prinsip-prinsip syariah di pasar modal. 7. Tindakan yang harus dilakukan dalam hal emiten akan mengubah jenis akad syariah, isi akad syariah, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan sukuk. 8. Perbuatan jenis akad syariah, isi akad syariah, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan sukuk wajib terlebih dahulu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUP Sukuk). 9. Mekanisme pemenuhan hak pemegang sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan yang dimaksud. 10. Ketentuan yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya. 11. Mekanisme penanganan dalam hal terjadi gagal memenuhi kewajiban.

85


Dalam hal terjadi perubahan jenis akad syariah, isi akad syariah, kegiatan usaha dan/atau tertentu yang mendasari penerbitan sukuk sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, maka sukuk tersebut menjadi batal demi hukum (fasakh) dan emiten wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemegang sukuk.149 Emiten dan wali amanat wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian perwaliamanatan. Emiten wajib menggunakan dana hasil penawaran umum sukuk untuk membiayai kegiatan atau investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Sukuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder apabila telah terpenuhi hal-hal sebagai berikut150: 1.

Seluruh dana hasil penawaran umum sukuk telah diterima oleh emiten.

2.

Dana yang diterima sudah mulai digunakan sesuai dengan tujuan penerbitan sukuk.

b) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), atau dapat disebut sukuk negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan nerdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah, maupun dalam valuta asing.151 SBSN memiliki karekteristik:

149

Ibid., hal. 147 Ibid. 151 Ibid. 150

86


1. Sebagai bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (beneficial title), pendapatan berupa imbalan (kupon), margin, dan bagi hasil, sesuai jenis akad yang digunakan. 2. Terbebasnya dari unsur riba, gharar, dan masyir. 3. Penerbitannya melalui wali amanat berupa special purpose vehicle (SPV). 4. Memerlukan underlying asset (sejumlah tertentu aset yang akan menjadi objek perjanjian (underlying asset). Aset yang menjadi objek perjanjian harus memiliki nilai ekonomis, dapat berupa aset berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun. Fungsi underlying asset tersebut adalah152 : a. untuk menghindari riba, b. sebagai prasyarat untuk dapat diperdagangkannya sukuk dipasar sekunder, dan c. akan menentukan jenis struktur sukuk. Dalam sukuk Ijarah AlMuntahiya Bittamlik atau Ijarah Sale and Lease Back, penjualan aset tidak disertai penyerahan fisik aset tetapi yang dialihkan adalah hak manfaat (beneficial title) sedangkan kepemilikan aset (legal title) tetap pada obligor. 5. Penggunaan proceeds harus sesuai prinsip syariah. Sukuk Negara diterbitkan dengan tujuan: 1.

Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran Negara.

2.

Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah.

152

Ibid., hal. 148

87


3.

Menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah.

4.

Diversifikasi basis investor.

5.

Mengembangkan alternatif instrumen investasi.

6.

Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara.

7.

Memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem keuangan konvensional.

Jenis Sukuk Investasi AAOIFI dalam Sharia Standard 2003-2004 membagi sukuk investasi (investment sukuk) menjadi beberapa macam153: a.

Sertifikat pemilikan dalam aset yang disewakan Adalah sertifikat dengan nilai yang sama, yang diterbitkan baik oleh pemilik dari aset yang disewakan atau aset nyata yang dijanjikan akan disewakan, atau oleh lembaga perantara keuangan yang bertindak atas nama pemilik dengan tujuan menjual aset itu dan memperoleh kembali nilainya melalui pembelian/pemilikan karena pemegang sertifikat menjadi pemilik.

b.

Sertifikat pemilikan manfaat (usufruct). Sertifikat pemilikan manfaat ini juga dapat dibagi menjadi empat macam: 1) Sertifikat pemilikan manfaat dari aset yang tersedia Sertifikat ini terdiri dari dua macam : a) Sertifikat yang nilainya sama, yang diterbitkan oleh pemilik aset yang ada, baik oleh dirinya sendiri atau lembaga perantara, dengan tujuan menyewakan aset itu dan menerima pembayaran

153

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17663/3/ChapterII.pdf

88


sewa dari pendapatan karena pemilikan sertifikat (subscription), karena manfaat aset itu berpindah kepada pemilikan dari pemegang sertifikat. b) Sertifikat yang nilainya sama, yang diterbitkan oleh pemilik aset yang ada, baik oleh dirinya sendiri atau lembaga perantara, dengan tujuan menyewakan kembali manfaat itu dan menerima sewa dari pendapatan yang disebabkan pemilikan sertifikat itu (subscription) karena pemegang sertifikat menjadi pemilik manfaat aset itu. 154 2) Sertifikat pemilikan manfaat dari aset yang ditentukan dan akan dimiliki Sertifikat yang sama nilai, diterbitkan dengan tujuan menyewakan aset nyata (tangible) di masa datang dan untuk memperoleh sewa dari pendapatan yang disebabkan pemilikan sertifikat (subscription), karena manfaat dari aset yang ditentukan di masa datang itu beralih menjadi pemilikan pemegang sertifikat. 3) Sertifikat pemilikan jasa pihak tertentu Sertifikat yang sama nilai, yang diterbitkan untuk tujuan penyediaan jasa melalui penyedia tertentu (seperti manfaat pendidikan pada suatu investasi) dan memperoleh pembayaran jasa (service charge) karena pemegang setifikat menjadi pemilik dari jasa-jasa ini. 4) Sertifikat pemilikan jasa yang ditentukan di masa depan

154

Ibid.

89


Adalah sertifikat yang sama nilai, yang diterbitkan untuk tujuan penyedia jasa di masa depan melalui penyedia tertentu (seperti manfaat pendidikan pada suatu investasitas, tanpa memberi nama dari lembaga pendidikan itu) dan memperoleh imbalan (fee) dalam bentuk pendapatan karena kepemilikan (subscription) karena pemegang sertifikat menjadi pemilik jasa. c.

Sertifikat Salam Adalah sertifikat yang sama nilai yang diterbitkan untuk tujuan memobilisasi modal salam sehingga barang-barang yang akan dikirim, berdasarkan transaksi Salam, akan menjadi milik dari pemegang sertifikat.

d.

Sukuk (sertifikat) Istisna’ Adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna dimana para pihak yang menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu. Sertifikat ini memiliki nilai yang sama dan diterbitkan dengan tujuan memobilisasi dana yang akan digunakan untuk memproduksi barang-barang yang kemudian akan dimiliki oleh pemilik sertifikat.

e.

Sertifikat Murabahah Adalah sertifikat yang sama nilai yang diterbitkan untuk tujuan membiayai pembelian barang-barang melalui Murabahah sehingga pemegang sertifikat menjadi pemilik komoditas Murabahah.

f.

Sertifikat Musyarakah

90


Adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal dengan tujuan menggunakan dana yang dimobilisasi untuk melaksanakan sebuah proyek baru, mengembangkan proyek yang sedang berlangsung atau membiayai aktifitas bisnis berdasarkan sebuah akad kemitraan sehingga pemegang sertifikat menjadi pemilik proyek atau aset dari aktivitas itu sesuai dengan partisipasi mereka masing-masing, dengan sertifikat Musyarakah yang dikelola berdasarkan partisipasi atau Mudharabah, atau sebuah perwakilan investasi. i. Sertifikat Partisipasi Adalah sertifikat yang mewakili proyek atau aktifitas yang dikelola berdasarkan Musyarakah dengan menunjuk salah satu mitra atau pihak lain untuk mengelola operasinya. ii. Sukuk Mudarabah Adalah sertifikat yang mewakili proyek atau aktivitas yang dikelola berdasarkan Mudharabah dengan menunjuk salah satu mitra atau pihak lain sebagai Mudharib untuk pengelolaan operasinya. iii. Sertifikat Wakil Investasi (Investment Agency) Adalah sertifikat yang mewakili proyek atau aktifitas yang dikelola berdasarkan perwakilan investasi (investment agency) dengan menunjuk wakil untuk mengelola operasinya atas nama pemegang sertifikat. g.

Sertifikat Muzaraah

91


Adalah sertifikat sama nilai yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan dana yang dimobilisasi melalui pembelian (sertifikat) untuk pembiayaan sebuah proyek berdasarkan Muzaraah sehingga pemegang sertifikat berhak memiliki sebagian hasil pertanian menurut syarat dari perjanjian. h.

Sertifikat Musaqat Adalah sertifikat sama nilai yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan dana yang dimobilisasi melalui pembelian (sertifikat) untuk pengairan (irigasi) pepohonan yang menghasilkan buah, membelanjakannya untuk keperluan tersebut dan pemeliharaannya berdasarkan akad Musaqat sehingga pemegang sertifikat berhak memiliki sebagian hasil perkebunan itu berdasarkan perjanjian.

i.

Sertifikat Mugharatsah Adalah sertifikat yang sama nilai yang diterbitkan berdasarkan akad Mugharatsah untuk tujuan menggunakan dana itu dalam penanaman pohon dan melaksanakan kerja serta biaya yang diperlukan untuk penanaman tersebut sehingga pemegang sertifikatnya memiliki sebagian dalam tanah dan tumbuhannya.

92


BAB IV Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Obligasi Syariah

A. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Obligasi Syariah Pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan efek dalam bentuk instrumen keuangan jangka panjang baik dalam bentuk modal (equity) dan utang, atau dalam pengertian lain pasar modal adalah juga wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana tersebut. Pasar modal merupakan tempat orang membeli atau menjual surat efek yang baru dikeluarkan.155 Berdasarkan UUPM, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Arti pentingnya pasar modal sebagai instrumen keuangan terutama yang berkaitan dengan efek. Efek ditujukan untuk kepentingan para investor. UUPM sebagai instrument berisikan tentang norma-norma hukum yang mengatur tentang kegiatan pasar modal agar terlindunginya para investor. Salah satu pengaturan tentang perlindungan terhadap investor adalah terlindunginya investor dari praktek-praktek curang pada transaksi-transaksi efek dipasar modal, misalnya terjadi insider traiding dan pelanggaran atas kewajiban keterbukaan dipasar modal. Pada umumnya pelaku insider trading adalah golongan yang memiliki akses kepada institusi pasar itu sendiri sehingga apabila dalam melakukan pembelian dan penjualan maka pelaku mendasarkan perbuatannya kepada adanya 155

A. Abdurrahman, Loc.Cit hal. 169

93


informasi material tentang perusahaan yang belum diinformasikan kepada publik.156 Hal ini dilihat dari indikator terjadinya insider trading yang biasanya tercium ketika pelaku telah melakukan penjualan atas saham yang dibelinya dengan menggunakaqn informasi orang dalam.157 Bahaya insider trading dapat menimbulkan ketidakadilan bagi investor dan menyebabkan mekanisme pasar menjadi tidak fair. Jika terjadinya mekanisme pasar yang tidak fair akan mengakibatkan investor hilang kepercayaan terhadap emiten, hilangnya kepercayaan akan menyulitkann emiten untuk berkembang atau menambah permodalan selanjutnya. Bahkan kemungkinan pihak pelaku insider trading melakukan perbuatan yang merugikan emiten agar harga berfluktuasi sehingga menguntungkan pelaku insider trading, padahal keuntungan tersebut dapat 156

Lihat, Bismar Nasution, Zulkarnain Sitompul, Asril Sitompul, Insider Trading Kejahatan di Pasar Modal, (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), hlm. 3 bahwa jika salah seorang diantara komisaris, direktur, pejabat atau pegawai suatu perusahaan publik 9mereka ini disebut “orang dalam”) menjual saham perusahaan yang dimilikinya, apakah anda juga akan ikut menjual saham perusahaan tersebut yang anda pegang? Tentunya anda harus hati-hati dalam hal ini, sebab orang dalam perusahaan mungkin saja menjual sahamnya dengan berbagai pertimbangan yang kemungkinan besar berbeda dengan kepentingan anda. Namun, jika orang dalam perusahaan meelakukan pembelian saham perusahaan tersebut, terutama dalam jumlah besar, maka biasanya hanya ada satu alas an yaitu mereka mengharapkan atau memperkirakan atau mengetahui bahwa harga saham perusahaan itu akan naik dan bahwa mereka akan dapat menjualnya dalam waktu dekat untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, terserah pertimbangan anda apakah anda akan ikut membeli saham perusahaan tersebut atau tidak. Orang dalam yang membeli saham perusahaan dan kemudian menjualnya ketika harganya naik, merupakan suatu peristiwa yang biasa yang membuatnya menjadi tidak biasa adalah apabila dalam melakukan pembelian dan penjualan tersebut, orang dalam itu mendasarkan perbuatannya kepada adanya informasi material tentang perusahaan yang belum diinformasikan kepada publik, misalnya tentang rencana perusahaan untuk melakukan merger atau rencana mengakuisisi perusahaan lain yang akan membuat nilai perusahaan itu menjadi naik. Apabila hal ini terjadi bukan saja perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang tidak biasa, bahkan perbuatan itu akan mengakibatkan orang dalam tersebut dapat dikenakan tuduhan melakukan kejahatan pasar modal yang dinamakan insider trading atau perdagangan orang dalam. Insider Trading atau perdagangan orang dalam merupakan suatu hal yang telah lama menjadi topik pembahasan dikalangan pasar modal diseluruh dunia. 157 Lihat, penjelasan Pasal 95 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menegaskan bahwa yang dimaksud dengan orang dalam adalah (a). komisaris, direktur, atau pegawai emiten, (b). pemegang saham utama emitem, (c). orang-perorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi atau, (d). pihak yang dalam waktu enam bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c.

94


digolongkan sebagai unjust enrichment (memperkaya diri secara tidak sah dengan memiliki apa yang bukan haknya). Selanjutnya pelaksanaan prinsip keterbukaan mempunyai peranan penting dalam kegiatan pasar modal khusunya bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi disebabkan melalui keterbukaan akan terbentuk suatu penilaian (judgment) terhadap investasi,

158

yang dapat

menentukan pilihan secara optimal terhadap portofolio investor. Makin jelas informasi perusahaan, maka keinginan investor untuk melakukan investasi akan makin tinggi. Selanjutnya ketiadaan atau kekurangan serta ketertutupan informasi akan menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Akibatnya akan menimbulkan ketidakpercayaan investor dalam melakukan investasi melalui pasar modal. Kewajiban ini sesuai ddengan ketentuan Pasal 1 butir 25 Undang-undang nomor 8 Tahun 1995 (UUPM) disebutkan, bahwa prinsip keterbukaan adalah “pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, perusahaan public, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.” Berkenaan dengan batasan fakta materil dalam keterbukaan yang diwajibkan telah ditentukan dalam Pasal 1 butir 7 UUPM yang menyebutkan, bahwa “informasi atau fakta materil adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga 158

D. Brian Hufford, Dettering Fraund vs. Avoiding the “Strike Suit” : Rreaching An Appropriate Balance, Brooklyn Law Review, (Vol. 61, 1995), hal. 593-594.

95


efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.” Sistem keterbukaan wajib tersebut, juga penting dipahami sebagai ketentuan umum anti-fraund dari hukum pasar modal, yang menyatakan “tell the truth and don’t leave out anything important.”159pemahaman tersebut penting, oleh karena kegagalan untuk mengungkapkan (to disclose) fakta material dianggap sebagai penipuan.160 Berdasarkan teori sistem keterbukaan wajib tersebut dapat ditentukan premis, bahwa ketentuan keterbukaan harus membuat suatu kewajiban yang umum untuk melakukan keterbukaan secara menyeluruh dari seluruh informasi, sehingga kepada suatu bangunan kewajiban keterbukaan untuk menyampaikan informasi yang khusus. Pelaksanaan keawajiban keterbukaan yang umum dan khusus tersebut, diharapkan prinsip keterbukaan sebagai bagiann sistem hukum pasar modal dapat memberikan predictability kepada pemegang saham atau pelaku ekonomi. Selanjutnya, apabila dirinci tujuan prinsip keterbukaan oleh Emiten atau perusahaan public kepada investor, maka rinciannya adalah menciptakan mekanisme pasar efisien. Pasar efisien sering didefinisikan sebagai pasar dimana harga saham dipengaruhi semua informasi yang tersedia secara langsung. Menurut John C. Coffe, Jr, bahwa pasar yang efisien tersebut berkaitan dengan sistem keterbukaan wajib, oleh karena pada dasarnya sistem keterbukaan wajib 159

Robert H. Rosenblum, “An Issuer’s Duty Under Rule 10b-5 To Correct and Update Materially Misleading Statements, Chatolic University Law Review, (Vol. 40, 1992), hlm. 289 dalam Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal, http//bismarnasty.wordpress.com, diakses tanggal 4 November 2010. 160 SEC v. capital Gains Bureau, 375 U.S., 200, 1963 dalam Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal, Ibid.

96


berusaha menyediakan informasi teknis (technical information) bagi analis saham dan profesional pasar, dimana secara dalil yang wajar mereka merupakan daya penggerak yang pada dasarnya mempertahankan pasar efisien.161 Untuk memahami esensi keterbukaan wajib dalam rangka menciptakan pasar efisien tersebut, akan lebih dipahami dengan memperhatikan apa yang telah diamati oleh Brad M. Barber, Paul A. Griffin dan Baruch Lev. Mereka mengatakan, bahwa dalam suatu pasar efisien seluruh informasi public yang disampaikan secara cepat dan penuh dicerrminkan kepada harga saham. Perlindungan terhadap investor, khususnya investor biasa (unsophisticated investors) dari penipuan disebabkan tujuan prinsip keterbukaan tersebut dilakukan dengan cara menyamakan akses terhadap informasi diantara para pelaku pasar. Cara penyamaan akses tersebut diantara investor akan dapat menjaga kepercayaan investor dan dapat mencegah terjadinya penipuan. Cara penyamaan akses terhadap informasi tersebut adalah suatu yang dibutuhkan investor.162 Apabila hukum yang mewajibkan prinsip keterbukaan ditegakkan secara fair dan mengandung unsur creditability serta accountability, maka kejahatan dalam bentuk misstatement atau misrepresentation dan omission yang mengakibatkan pernyataan menyesatkan (misleading statement) akan dapat diatasi. Sesab dengan prinsip keterbukaan itu membuat kegiatan yang dilakukan manajemen sangat mudah dideteksi.163 Dengan demikian unsophisticated investors yang pada umumnya kurang dapat mengakses informasi dibandingkan dengan investor 161

John C. Coffe, Jr, Market Failure and the Economic Case for A Mandatory Disclosure System, Virginia Law Review, (Vol. 70, 1984), hal. 747. 162 Nicholas I. Georgakopoulus, Why Should Disclosure Rules Subsidize Informed Traders, International Review Law and Economic, (Vol.16, 1996), hal.297 163 Ibid,hal. 297

97


potensil yang professional dapat terlindungi dari eksploitasi. Karena terdapat pendapat, bahwa “investor yang tidak mengetahui informasi adalah termasuk sebagai investor tereksploitasi.” Dalam perkataan lain, “barang siapa yang mengetahui sedikit informasi memperroleh suatu deal yang merugikan.” Dipihak lain, eksploitasi akan membuat rasa ketakutan dan ketakutan eksploitasi ini akan merusak kepercayaan. Meskipun investor tersebut terbukti mengalami kerugian ataupun tidak dirugikan. Investor yang tereksploitasi dari informasi ini sangat dirugikan, dibandingkan dengan investor lain yang memiliki informasi, yang katena informasi tersebut berada dalam posisis yang diuntungkan (informational advantages). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa fungsi keterbukaan tersebut dapat melindungi investor dari ketakutann eksploitasi. Dalam mencapai tujuan prinsip keterbukaan untuk perlindungan investor tersebut hanya dapat diharapkan terpenuhi adalah sepanjang informasi yang disampaikan kepada investor mengandung kelengkapan data keuangan emiten dan informasi lainnya yang mengandung fakta materiel.dengan penyampaian informasi yang demikian kepada investor akan dapat menghindari investor dari bentuk-bentuk penipuan (fraund) atau manipulasi (deceit) serta ha-hal lainnya yang berbentuk perbuatan-perbuatan curang (fraundulent acts), seperti melalui misrepresentation atau omission yang pada akhirnya mengakibatkan pernyataan menyesatkan. Tujuan keterbukaan yang kedua tersebut mendasari pengaturan ketentuan keterbukaan supaya dilakukan secara akurat dan penuh dalam melakukan keterbukaan tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan keterbukaan yang diatur dalam hukum pasar modal, agar tidak menimbulkan

98


pernyataan yang menyesatkan bagi investor, seperti informasi yang salah. Karena menurut Fraund-on-the-Market-Theory informasi yang salah masuk ke pasar secara cepat akan merubah harga suatu saham, dengan prinsip keterbukaan akan mudah diperoleh informasi. Hal ini didasarkan pengamatan sebagaimana yang diuraikan Saul levinore yang menguraikan bahwa apabila informasi secara relative mudah untuk diperoleh para pelaku pasar modal maka informasi tersebut akan masuk kepasar dengan nilai keebenaran yang sangat akurat.164 Peraturan pelaksana prinsip keterbukaan yang membuat larangan pada masalah tersebut umumnya terdiri dari perbuatan mengeluarkan pernyataan fakta materiel yang salah (materially false statement) atau penyampaian pernyataan itu tidak lengkap (omission) dalam dokumen-dokumen penawaran umum.165 Peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam UUPM telah membuat ketentuan-ketentuan mengenai larangan terhadap pernyataan yang salah dan omission, baik pada propektus maupun pada pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan suatu penawaran umum.166ketentuan larangan tersebut juga secara tegas telah membuat ketentuan-ketentuan mengenai perbuatanperbuatan yang termasuk dalam kategori penipuan dan manipulasi pasar serta telah menetapkan sanksi berupa ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima belas miliar rupiah terhadap pelanggaran atas 164

Saul Levnore dalam Bismar Nasution, Ibid. Pasal 78 ayat 1 UUPM menyatakan, bahwa dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta materiel atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta materiel yang diperlukan agar prospectus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. 166 Pasal 79 ayat 1 UUPM menyatakan, bahwa seiap pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan suatu penawaran umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta materiel atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta materiel yang diperlukan agar keterangan dimuat didalam pengumuman tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. 165

99


perbuatan-perbuatan tersebut.167dengan demikian pemahaman penentuan standart fakta materiel tersebut sangat berkaitan dengan pembenaran seperlunya kewajiban prinsip keterbukaan untuk menjaga kepercayaan investor.168 Masuknya prinsip keterbukaan dalam kerangka pengelolaan perusahaan yang baik adalah suatu strategi yang tepat. Oleh karena menurut Pasal 1 butir 25 UUPM prinsip keterbukaan adalah “pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan public, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi materiel mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga efek tersebut.” Selanjutnya Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tentang keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada public menyatakan, “setiap perusahaan public atau emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa, informasi atau fakta materiel yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.” Namun terdapat suatu hal yang sangat penting untuk dipahami dalam definisi prinsip keterbukaan tersebut, yaitu pendekatan hukum mengenai standart fakta materiel (“materiel fact”-“materiality”). Sebab penentuan standar fakta materiel merupakan napas berjalannya undang-undang pasar modal yang mengatur prinsip 167

Pasal 90, 91, 92, 93 dan Pasal 104 UUPM Frank H. Eassterbrook dan Daniel R. Fischel, 1, The Economic Structure Of Corporate Law, (Cambridge, Massachussetts, London: Harvard University Press, 1996), hal. 296 dalam Bismar Nasutio, Loc.Cit 168

100


keterbukaan. Apabila penentuan standart fakta materiel tidak tegas atau cukup, maka jalannya kewajiban untuk mengungkapkan informasi (duty to disclose) akan terlamba.169

B. Peran Dewan Pengawas Syariah Pelaksanaan aktivitas syariah dapat menyimpang dari prinsip-prinsip syariah sebenarnya. Untuk itu diperlukan pengawas yang dapat mengawasi praktek-praktek yang ada dalam dunia nyata agar prinsip-prinsip tersebut benarbenar diterapkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memenuhi kebutuhan tersebut. DSN ini juga bertindak sebagai regulator dan mengeluarkan fatwa (aturan) yang harus menjadi pedoman bagi siapa saja yang akan melakukan aktivitas ekonomi syariah.170 Tugas Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas kegiatan usaha di pasar modal agar senantiasa sejalan dengan prinsip syariah adalah sebuah tugas yang sangat berat. Terlebih lagi apabila mengingat tidak adanya aturan hukum yang cukup jelas mengenai kewenangan pengawasan tersebut. Tugas Dewan Pengawas Syariah antara lain bertanggung jawab atas pelaksanaan fatwa DSN-MUI dan menyampaikan hasil laporan pengawasan di dalam pelaksanaan obligasi syariah.171 Tugasnya

yang

berat

tampaknya

akan

semakin

berat

dalam

pelaksanaannya, karena tidak diimbangi dengan pengaturan yang lebih rinci. Tidak ada aturan mengenai tata hubungan yang jelas antara Dewan Pengawas 169

Ibid

170

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17663/3/Chapter II.pdf

171

Adrian Sutedi, Op. Cit., hal. 130

101


Syariah, Komisaris, dan Direksi. Hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah pun tidak jelas status hukumnya. Tidak ada jaminan bahwa hasil pengawasannya dapat mengikat Direksi, karena hasil pengawasannya bersifat rekomendatif. Oleh karena itu, tampaknya akan jauh lebih baik, apabila Bapepam mengeluarkan aturan yang lebih rinci mengenai Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, berbagai fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional juga sebaiknya dicoba untuk diformalkan dalam peraturan yang berlaku di kalangan Pasar Modal.172 Hal ini disebabkan MUI bukanlah lembaga Negara yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat publik. Adapun di sisi lain, Bapepam adalah perangkat pemerintah di bidang pasar modal yang dapat menciptakan kebijakan hukum atau peraturan perundangundangan. Oleh karena itu, perlu diupayakan suatu pola hubungan antara Bapepam dan Dewan Syariah Nasional dimana Dewan Syariah Nasional sebagai perumus substansi atau materi pengaturan dan Bapepam sebagai lembaga yang akan memformalkan materi tersebut sesuai dengan tata peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Jika hal ini dimungkinkan, peran Dewan Pengawas Syariah tampaknya akan lebih optimal dalam penyelenggaraan pasar modal syariah. Sebagai perseroan terbatas kepentingan pasar modal syariah pada dasrnya sama dengan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas lainnya, yaitu menghasilkan keuntungan ekonomis. Nilai materialisme yang begitu kental dalam konsep keberadaan perseroan terbatas tersebut pada dasarnya untuk beberapa hal tidak sejalan dengan prinsip syariah. Sebagai sebuah paradigma 172

Ibid.

102


spiritualis, prinsip-prinsip syariah bertujuan untuk membantu manusia tidak hanya memperoleh kebaikan di dunia, tetapi yang terpenting adalah untuk memperoleh kebaikan di akhirat.173 Fungsi Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas memiliki kesamaan dengan fungsi Komisaris. Bedanya, kepentingan Komisaris dalam melakukan fungsinya adalah memastikan pasar modal selalu menghasilkan keuntungan ekonomis. Akan tetapi, kepentingan Dewan Pengawas Syariah semata-mata hanya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dalam praktik kegiatan di pasar modal. Oleh karena itu, kedudukan Dewan Pengawas Syariah dan Komisaris sebenarnya punya potensi besar melahirkan konflik, sebab Dewan Pengawas Syariah harus berpihak pada kemurnian ajaran Islam walaupun itu bisa membuat perusahaan kehilangan keuntungan.174 Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang khas yang dimiliki oleh pasar modal syariah. Tugasnya sangat berat yaitu sebagai pengawas kegiatan usaha pasar modal agar senantiasa sejalan dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan tugas tersebut adalah sangat penting untuk membekali Dewan Pengawas Syariah dengan wewenang yang cukup dan membuat aturan yang rinci mengenai kedudukannya. Hal tersebut akan membuat prinsip good corporate governance lebih mudah diterapkan dalam Dewan Pengawas Syariah.175 Pada kenyataannya, pengaturan Dewan Pengawas Syariah yang ada sekarang sangat minim. Hal ini terlihat sekali apabila pengaturan untuk Dewan Pengawas Syariah dibandingkan dengan pengaturan untuk RUPS, Komisaris, dan 173

Ibid., hal. 131 Ibid. 175 Ibid., hal 132 174

103


Direksi. Tanpa ada pengaturan yang cukup rinci, Dewan Pengawas Syariah tampaknya tidak dapat optimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Bahkan bukan tidak mungkin, Dewan Pengawas Syariah menjadi lembaga stempel saja. Artinya, Dewan Pengawas Syariah menjadi lembaga yang membuat seolah-olah semua produk pasar modal telah sesuai syariah, padahal pada kenyatannya tidak. Ini sangat berbahaya karena mereka adalah otoritas yang menentukan kesesuaian penerapan huum Islam dalam operasional para pelaku usaha di pasar modal. Untuk mencegah hal tersebut aturan mengenai Dewan Pengawas Syariah tidak hanya perlu, melainkan sangat mendesak sifatnya.176 Pada akhirnya kunci optimalisasi Dewan Pengawas Syariah ada pada kebijakan Bapepam. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dan tata cara kerjanya dalam penyelenggaraan pasar modal syariah harus diatur dalam peraturan yang berlaku di Bapepam. Segala fatwa yang dibuat Dewan Syariah Nasional yang menjadi acuan kerja Dewan Pengawas Syariah sebisa mungkin juga harus diperjuangkan untuk diadopsi dalam peraturan Bapepam, dengan demikian fatwa tersebut akan memiliki daya laku dan daya ikat yang lebih kuat. Semoga hal ini dapat mendorong optimalisasi Dewan Pengawas Syariah dalam penyelenggaran pasar modal syariah.177

176 177

Ibid. Ibid., hal. 133

104


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1.

Kesimpulan Dari uraian pada bab - bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut: a. Pada dasarnya pengaturan mengenai obligasi ini dalam hukum positif, baik yang konvensional maupun yang berdasarkan prinsip syariah adalah sama yaitu diatur dalam Undang–Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan–peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan peraturan–peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek selaku Self Regulatory Organization (SRO). Perbedaannya antara obligasi konvensional dengan obligasi syariah terletak pada pengaturan terhadap obligasi syariah oleh Dewan Syariah Nasional dalam bentuk fatwa, serta pengaturan mengenai akad – akad dalam penerbitan efek syariah. Pengaturan terkait dengan obligasi syariah ini di atur dalam dalam Fatwa DSN-MUI antara lain Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah Mudharabah, Fatwa DSN-MUI No. 40/DSNMUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Fatwa DSN-MUI No. 41/DSNMUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah dan Fatwa DSN-MUI No. 59/DSN-MUI/V/2007 Tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi.

105


b. Berbagai jenis struktur sukuk yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan

endorsement

dari

The

Accounting

and

Auditing

Organisation for Islamic Institutions (AAOIFI) dan diadopsi dalam UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, antara lain: 1) Sukuk Ijarah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sukuk Ijarah dibedakan menjadi Ijarah Al Muntahiya Bittamliek (Sale and Lease Back) dan Ijarah Headlease and Sublease. 2) Sukuk Mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Mudharabah dimana satu pihak menyediakan modal (rab al-mal) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib),

keuntungan

dari

kerjasama

tersebut

akan

dibagi

berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal. 3) Sukuk Musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Musyarakah dimana dua pihak atau lebih berkerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan

106


usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. 4) Sukuk Istishna’, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Istisna dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. c. Perlindungan terhadap investor, khususnya investor biasa (unsophisticated investors) dari penipuan disebabkan tujuan prinsip keterbukaan tersebut dilakukan dengan cara menyamakan akses terhadap informasi diantara para pelaku pasar. Cara penyamaan akses tersebut diantara investor akan dapat menjaga kepercayaan investor dan dapat mencegah terjadinya penipuan. Cara penyamaan akses terhadap informasi tersebut adalah suatu yang dibutuhkan investor.178 Apabila hukum yang mewajibkan prinsip keterbukaan ditegakkan secara fair dan mengandung unsur creditability serta accountability, maka kejahatan dalam bentuk misstatement atau misrepresentation

dan

omission

yang

mengakibatkan

pernyataan

menyesatkan (misleading statement) akan dapat diatasi. Sesab dengan prinsip keterbukaan itu membuat kegiatan yang dilakukan manajemen sangat mudah dideteksi.179 Dengan demikian unsophisticated investors yang pada umumnya kurang dapat mengakses informasi dibandingkan

178

Nicholas I. Georgakopoulus, Why Should Disclosure Rules Subsidize Informed Traders, International Review Law and Economic, (Vol.16, 1996), hal.297 179 Ibid,hal. 297

107


dengan investor potensil yang professional dapat terlindungi dari eksploitasi.

2.

Saran Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelum, maka dapat di rumuskan

saran-saran sebagai berikut : a. Pemerintah harus mengupayakan sesegera mungkin merealisasi Undang – Undang tentang Pasar Moda Syariah yang dibuat secara efektif dan efisien serta terperinci, termasuk didalamnya pelaksanaan opersional obligasi syariah, sehingga adanya jaminan kepastian hukum mengenai masalah perlindungan investor dalam melakukan investasi melalui obligasi syariah b. Pengelolaan obligasi syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah yang secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik dari produk yang menjadi obyek, dari cara perolehannya, serta dari cara penggunaannya c. Sebelum investor melakukan investasi pada suatu obligasi syariah sebaiknya investor tersebut memahami tingkat return pada sebagian besar sukuk secara pasti disetujui di awal bahkan tanpa provisi tertentu untuk jaminan puhak ketiga. Dan di samping tiu, investor sendiri juga perlu mendidik diri sendiri agar dapat berinvestasi dengan benar dan bijak.

108


BAB III Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Perjanjian (Akad) Dalam Mekanisme Investasi Melalui Obligasi Syariah

Recommend Documents