BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.
Audit Internal
2.1.1
Definisi Audit Internal Audit internal timbul sebagai suatu cara atau teknik guna mengatasi resiko
yang meningkat akibat semakin pesatnya laju perkembangan dunia usaha. Dimana, pesatnya perkembangan tersebut terjadi karena adanya perubahan secara dinamis dan tidak dapat diprediksi sehubungan dengan era globalisasi, sehingga sumber informasi yang sifatnya tradisional dan informal sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan para manajer yang bertanggungjawab atas hal-hal yang tidak teramati secara langsung. Menurut Arens (2008: 4) definisi audit internal adalah sebagai berikut: “adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antar informasi itu dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”. Definisi audit internal menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah: “suatu aktivitas yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi aktifitas-aktifitas organisasi sebagai pemberi bantuan bagi manajemen”. Menurut Agoes (2012: 4) definisi dari audit internal adalah sebagai berikut: “Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah
11
12
disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”. Pernyataan berikut menjelaskan bahwa audit internal adalah sebuah penilaian sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah: 1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan. 2. Risiko yang dihadapi oleh perusahaan telah diidentifikasikan dan diminialisi. 3. Peraturan ekternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti. 4. Criteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi. 5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis. 6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Definisi di atas mengatakan bahwa audit internal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi. Dimana, kegiatan ini dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah (Value added) dalam rangka meningkatkan kualitas dan aktifitas operasional organisasi tersebut. Audit internal juga mencakup kegiatan pemberian konsultasi kepada pihak manajemen sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. Konsultasi ini diberikan sesuai dengan hasil temuan dan analisis yang dilakukan atas berbagai aktifitas operasional secara independen dan objektif dalam bentuk hasil temuan dan rekomendasi atau saran yang ditunjukan untuk keperluan organisasi.
13
Audit internal dilakukan oleh seorang yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan yang disebut dengan auditor internal. Keberadaan profesi auditor internal didalam suatu organisasi membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan ketat agar dapat melakukan evaluasi dan peningkatan efektivitas terhadap manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola. Audit internal memiliki perbedaan dengan audit ekternal dalam melakukan pekerjaannya. Adapun perbedaan tersebut disajikan dalam table sebagai berikut:
NO 1
2
3
4
Tabel 2.1 Perbedaan Audit Internal dan Audit Ekternal Audit Internal NO Audit Ekternal Dilakukan oleh auditor internal 1 Dilakukan oleh auditor ekternal yang merupakan orang dalam (akuntan publik) yang merupakan dari perusahaan orang luar dari perusahaan Pihak luar perusahan 2 Auditor ekternal adalah pihak yang menganggap auditor internal independen tidak independen (inappearance) Tujuan pemeriksaannya adalah 3 Tujuan pemeriksaannya adalah untuk membantu manajemen untuk memberikan pendapat (opini) dalam melaksanakan tanggung mengenai kewajaran laporan jawabnya dengan memberikan keuangan yang telah disusun oleh analisa, penilaian, saran, dan manajemen perusahaan (klien) komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Laporan audit internal tidak 4 Laporan auditor ekternal berisi berisi opini mengenai kewajaran opini mengenai kewajaan laporan laporan keuangan, tetapi berupa keuangan, selain itu juga berupa temuan audit mengenai bentuk management letter yang berisi penyimpangan, kecurangan, pemberitahuan kepada pihak kelemahan struktur pengendalian manajemen klien mengenai intern, beserta rekomendasi kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern beserta saran perbaikannya
14
5
6
7
8
9
Pemeriksaan berpedoman kepada Internal Auditing Standars Auditors, atau pada norma pemeriksaan internal yang ditentukan BPKP untuk pengawasan internal di lingkungan BUMN/BUMD Pemeriksaan internal dilakukan lebih rinci dan memakan waktu sepanjang tahun karena audit internal mempunyai waktu yang lebih banyak diperusahaan Penanggung jawab pemeriksaan intern tidak harus seorang registered accountant
5
Pemeriksaan berpedoman kepada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia(IAI)
6
Pemeriksaan ekternal dilakukan secara acak (sampling), mengingat terbatasnya waktu dan audit fee
7
Tidak memerlukan representation letter
client
8
Audit internal tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material maupun yang tidak material Sumber : Hery (2010)
9
Pemeriksaan ekternal dipimpin oleh (penaggung jawabnya) adalah seorang akuntan publik yang terdaftar dan mempunyai nomor register Sebelum menyerahkan laporannya, audit ekternal terlebih dahulu harus meminta client representation letter Audit ekternal hanya tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material, yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan
Audit internal dan ekternal harus sama-sama independen dalam menjalankan aktivitas jasanya, namun audit internal tetap merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi perusahaan yang dimana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus menerus. Audit internal dikarakan independen apabila audit internal dapat menjalankan pekerjaannya secara bebas dan objektif.
15
2.1.2
Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal Tujuan audit internal yang dikemukakan oleh The Institute of Internal
Auditors (IIA) adalah sebagai berikut: “it helps an organization accomplish it objective by bringing a systematic, disciplined approach to evaluated and improved the effectiveness of risk management, control, and governance proses”. pernyataan tersebut menjelaskan bahwa audit internal membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan yang disiplin dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektivan manajemen risiko, pemgendalian, pengaturan proses serta pengelolaan organisasi. Sedangkan menurut Hery (2010) tujuan dari audit internal adalah audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara evektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa. Pada dasarnya tujuan dari audit internal adalah membantu manajemen di dalam suatu organisasi untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara sistematis dan efektiv dengan cara memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, konsulatasi dan informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksanya.
16
Masih menurut Hery (2010), bahwa untuk mencapai keseluruhan tujuan tersebut, maka auditor internal harus melakukan beberapa aktivitas (ruang lingkup audit internal) yaitu sebagai berikut: 1. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya. 2. Memeriksa sampai sejauhmana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. 3. Memeriksa sampai sejauhmana aktiva perusahaan dipertanggung jawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian. 4. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan. 5. Menilai prestasi kerja para pejabat/pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan. Adapun aktivitas dari audit internal yang disebutkan di atas digolongkan kedalam dua macam, diataranya: a. Financial Auditing Kegiatan ini antara lain mencakup pengecekan atas kecermatan dan kebenaran segala data keuangan, mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan dan menjaga kekayaan perusahaan.
17
b. Operational Auditing Kegiatan pemeriksaan ini lebih ditujukan pada operasional untuk dapat memberikan rekomendasi yang berupa perbaikan dalan cara kerja, sistem pengendalian dan sebagainya. Ruang lingkup audit internal tersebut haruslah dilaksanakan dengan sebaikbaiknya guna membantu pihak manajemen dalam mengawasi dan mengevaluasi berjalannya roda suatu organisasi.
2.1.3
Fungsi Audit Internal Fungsi audit internal yang dikemukakan Kurniawan (2012) adalah
memberikan berbagai macam jasa kepada organisasi termasuk audit kinerja dan audit operasional yang akan dapat membantu manajemen senior dan dewan komisaris di dalam memantau kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para personil di dalam organisasi sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian yang independen mengenai seberapa baik kinerja organisasi. Sedangkan fungsi audit internal menurut Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) adalah sebagai berikut: “fungsi audit internal dapat terdiri dari satu atau lebih individu yang melaksanakan aktivitas audit internal dalam suatu entitas. Mereka secara teratur memberikan informasi tentang berfungsinya pengendalian, memfokuskan sebagian besar perhatian mereka pada evaluasi terhadap desain kekuatan dan kelemahan pada rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian intern”.
18
secara umum fungsi audit internal adalah untuk memberikan penilaian terhadap keefektifan suatu pengendalian di dalam organisasi. Fungsi audit internal bukan hanya terpaku kepada pencarian ketepatan dan kebenaran atas catatan-catatan akuntansi saja, melainkan harus juga melakukan suatu penelitian dari berbagai operasional yang terjadi di perusahan.
2.1.4
Kode Etik Audit Internal Definisi dari etika itu sendiri menurut Arens (2008) adalah etika secara garis
besar dapat diartikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Bagi profesi audit internal, kode etik merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas professional terutama yang menyangkut manahemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola. Menurut Institute of Internal Auditors (IIA) yang dikutip oleh Zarkasyi (2008) bahwa ada dua komponen penting dalam kode etik audit internal, diantaranya yaitu: 1. Prinsip-prinsip yang relevan dengan profesi maupun praktik audit internal. 2. Rule of conduct yang mengatur norma perilaku yang diharapkan dari auditor internal. Adapun prinsip-prinsip kode etik yang harus dijaga oleh audit internal, yaitu:
19
a. Integritas Integritas dari auditor internal menimbulkan kepercayaan dan memberikan basis untuk mempercayai keputusan. b. Objektif Auditor internal membuat penilaian yang berimbang atas hal-hal yang relevan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam pengambilan keputusan. c. Confidential Auditor internal harus menghargai nilai-nilai dan pemikiran atas informasi yang mereka terima dan tidak menyebarkan tanpa izin kecuali ada kewajiban professional. d. Kompetensi Auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan jasa audit internal.
2.1.4
Standar Profesional Audit Internal Menurut Hery (2010) standar professional audit internal terbagi atas lima
macam diantaranya yaitu: Independensi, Kemampuan professional, Lingkup pekerjaan, Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, Manajemen bagian audit internal . Adapun penjelasan dari kelima standar professional audit internal tersebut adalah:
20
1. Independensi a. Mandiri Audit internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Audit internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian audit internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral). Hal ini hanya dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif dari para audit internal. Status organisasi audit internal harus dapat memberikan keleluasaan bagi audit internal dalam menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan secara maksimal. b. Dukungan moral manajemen senior dan dewan Audit internal harus memperoleh dukungan moral secara penuh dari segenap jajaran manajemen senior dan dewan (dewan direksi dan komite audit) agar dapat menyelesaikan pekerjaan secara bebas dari berbagai campur
tangan
bertanggungjawab
pihak
lain.
Pimpinan
untuk
mewujudkan
audit
internal
kemandirian
harus
pemeriksaan.
Koordinasi yang teratur antar pimpinan audit internal dengan dewan direksi dan komite audit akan membantu terjaminnya kemandirian dan juga merupakan sarana bagi semua pihak untuk dapat saling memberikan informasi demi kepentingan organisasi secara keseluruhan. Kehadiran pimpinan audit internal dalam rapat dewan juga akan melengkapi pertukaran informasi berkaitan dengan rencana dan kegiatan audit internal.
21
Pimpinan audit internal harus bertemu langsung dengan dewan secara periodik, paling tidak setiap tiga bulan sekali. 2. Kemampuan Profesional a. Pengetahuan dan kemampuan Kemampuan professional wajib dimiliki oleh audit internal. Dalam setiap pemeriksaan, pimpinan audit internal haruslah menugaskan orang-orang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistic, pemrosesan data elektronik, perpajakan, dan hukum yang memang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. b. Pengawasan Pimpinan audit internal bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh para stafnya. Pengawasan yang dilakukan sifatnya berkelanjutan, yang dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan penyimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Pengawasan yang dimaksud mencakup:
Memberikan intruksi kepada para staf audit internal pada awal pemeriksaan dan menyetujui program-program pemeriksaan.
22
Melihat apakah program pemeriksaan yang telah disetujui dilaksanakan, kecuali bila terdapat penyimpangan yang dibenarkan atau disalahkan.
Menentukan apakah kertas kerja pemeriksaan telah cukup untuk mendukung temuan pemeriksaan, kesimpulan-kesimpulan, dan laporan hasil pemeriksaan.
Meyakinkan apakah laporan pemeriksaan tersebut akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, dan tepat waktu.
Menentukan apakah tujuan pemeriksaan telah dicapai.
c. Kecakapan berkomunikasi Audit internal harus memiliki kemampuan berkomunikasi untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif. Audit internal dituntut untuk dapat memahami hubungan antara manusia dan mengembangkan hubungan yang baik dengan audit. Audit internal juga harus memiliki kecakapan dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga audit internal dapat dengan jelas dan efektif menyampaikan berbagai hal, seperti tujuan pemeriksaan, evaluasi, kesimpulan, dan juga dalam hal memberikan rekomendasi. d. Pendidikan berkelanjutan Audit internal harus meningkatkan kemampuan tekniknya melalui pendidikan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk
23
meningkatkan keahliannya. Audit internal harus berusaha memperoleh informasi mengenai kemajuan dan perkembangan baru dalam standar, prosedur, dan teknik audit. e. Mewaspadai kemungkinan terjadinya pelanggaran Audit internal harus dapat bekerja secara teliti dalam melaksanakan pemeriksaan. Audit internal harus mewaspadai berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan, kelalaian, ketidakefektifan, pemborosan, dan konflik kepentingan. f. Merekomendasikan perbaikan Audit internal harus dapat mengidentifikasi pengendalian intern yang lemah dan merekomendasikan perbaikan terhadap pengendalian intern yang lemah untuk menciptakan kesesuaian dengan berbagai prosedur dan praktek yang sehat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 3. Lingkup Pekerjaan a. Pengujian dan evaluasi Lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi. Tujuan peninjauan terhadap kecukupan dan keefektifan suatu sistem pengendalian internal ini adalah untuk menentukan apakah sistem yang telah ditetapkan dapat memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efisien,
24
ekonomis, serta untuk memastikan apakah sistem tersebut telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan. b. Keandalan Informasi Auditor internal harus mengkaji sistem informasi tersebut, dan menetukan apakah berbagai catatan, laporan financial dan laporan operasional perusahaan mengandung informasi yang akurat, dapat dibuktikan kebenarannya, tepat waktu, lengkap, dan berguna. c. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan sistem yang dibuat dengan tujuan memastikan pemenuhan berbagai persyaratan, seperti kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan. Audit internal bertanggungjawab untuk menentukan apakah sistem tersebut telah cukup efektif dan apakah berbagai kegiatan yang diperiksa telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. d. Perlindungan aktiva Audit internal harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untuk melindungi aktiva perusahaan terhadap berbagai jenis kerugian, seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian, dan kegiatan yang illegal. Pada saat memverifikasi keberadaan suatu aktiva, audit internal harus menggunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat. e. Penggunaan sumber daya
25
Audit internal harus dapat memastikan keekonomisan dan keefesianan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Audit internal bertanggungjawab untuk:
Telah menetapkan suatu standar operasional untuk mengukur keekonomisan dan efesiensi
Standar operasional tersebut telat dipahami dan dipenuhi
Berbagai
penyimpangan
dari
standar
operasional
telah
diidentifikasi, dianalisis, dan diberitahukan kepada berbagai pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan tindakan perbaikan.
Tindakan perbaikan telah dilakukan.
f. Pencapaian tujuan Audit internal harus dapat memberikan kepastian bahwa semua pemeriksaan yang dilakukan sudah mengarah kepada pencapaian tujaun dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan a. Perencanaan kegiatan pemeriksaan Audit internal harus terlebih dahulu melakukan perencanaan pemeriksaan dengan meliputi:
Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan
Memperoleh informasi dasar tentang objek yang akan diperiksaa
26
Penentuan tenaga yang akan diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan
Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu
Melakukan survey secara tepat untuk lebih mengenali bidang atau area yang akan diperiksa
Penetapan program pemeriksaan
Menentukan
bagaimana,
kapan,
dan
kepada
siapa
hasil
pemeriksaan disampaikan
Memperoleh persetujuan atas rencana kerja pemeriksaan
b. Rapat manajemen Audit internal harus melakukan rapat dengan manajemen yang bertanggung jawab terhadap bidang yang akan diperiksa. Hal-hal yang didiskusikan antara lain mancakup berbagai tujuan dan lingkup kerja pemeriksaan yang direncanakan, waktu pelaksanaan pemeriksaan, staf audit yang akan ditugaskan, hal-hal yang menjadi perhatian audit internal. c. Pengujian dan pengevaluasian Audit internal harus melakukan pengujian dan pengevaluasian terhadap semua informasi yang ada guna memastikan ketepatan dari informasi tersebut yang nantinya akan digunakan untuk pemeriksaan. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan. Informasi yang
27
dikumpulkan haruslah kompeten, mencukupi, relevan, dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi. d. Pelaporan hasil pemeriksaan Audit internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Laporan yang dibuat haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu.
Audit
pemeriksaannya
internal kepada
juga
harus
pimpinan
langsung dan
melaporkan
karyawan
lain
hasil apabila
membutuhkan. e. Tindak lanjut pemeriksaan Audit internal harus secara terus menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan apakah suatu tindakan perbaikan telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan. Tindak lanjut audit internal didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan kerepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan yang dilaporkan. 5. Manajemen Bagian Audit Internal a. Struktur organisasi audit internal Dalam rangka menetapkan organisasi audit internal, maka diperlukan dukungan surat keputusan direksi tentang struktur organisasi dan uraian tugas audit internal. Sebaiknya kepala audit internal bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi suatu organisasi, kedudukan ini diharapkan dapat menjamin adanya implementasi dalam pemeriksaan.
28
Struktur organisasi audit internal hendaknya merupakan fungsi staf, dengan demikian audit internal memperoleh akses yang lebih besar terhadap semua unsur yang lainnya dalam sistem pengendalian manajemen dan lebih luas dalam melaksanakan tugasnya. b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab Audit internal harus dapat mengetahui posisinya yang telah dutetapkan dan sampai dimana tingkat independensinya dapat menjamin objektivitas tugasnya. Perincian wewenang dan tanggung jawab internal audit hendaknya dibuat secara seksama dan mencakup semua wewenang yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya serta tidak mencantumkan tanggung jawab yang tidak akan dipikulnya. c. Buku pedoman pemeriksaan Buku pedoman pemeriksaan menjelaskan apa yang perlu dilakukan oleh internal audit. Buku tersebut harus memuat tentang perlunya kepatuhan pada standar pemeriksaan dan perlu adanya kontinuitas, stabilitas, dan koordinasi di antara karyawan atau unit-unit dalam audit internal. Pedoman yang dibuat harus membuat tahap-tahap kegiatan audit internal, mulai dari perencanaan sampai dengan penentuan tindak lanjut. d. Pengendalian tugas pemeriksaan Pemeriksaan
yang
dilaksanakan
dan
dikendalikan
dengan
baik
kemungkinan lebih besar untuk mencapai sasaran dan tujuan audit internal oleh karena itu setiap audit internal harus direncanakan dengan baik. Agar
29
setiap audit internal dilaksanakan dan diselesaikan secara efisien dan efektif perlu adanya peningkatan pengendalian tugas internal audit, yang meliputi antara lain:
Perencanaan audit internal
Pelaksaan audit internal
Penerbitan laporan hasil internal audit
Pelaporan hasil pemeriksaan
Pemantauan tindak lanjut
Penataan kertas kerja
2.2.
Pengendalian Internal
2.2.1
Pengertian Pengendalian Internal Institut Akuntan Publik Indonesi dalam Standar Profesional Akuntan Publik
(2011: 319.2) mendefinisikan pengendalian intern sebagai : “suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”. Adapun pengendalian internal yang dikutip dari Tugiman (2006) adalah sebagai berikut: “pengendalian internal yang baik berarti: 1. Kegiatan organisasi efektif dan efisien
30
2. Laporan keuangan atau informasi dari organisasi dapat dipercaya 3. Manajemen dalam organisasi patut terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” Definisi pengendalian internal menurut Mulyadi (2002: 180) adalah: “suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain yang di desain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) efektivtas dan efesiensi operasi.” 2.2.1
Tujuan Pengendalian Internal
Tujuan pengendalian internal, menurut Boyton et al (2006) adalah: 1. Keandalan pelaporan keuangan Adanya informasi mengenai keuangan dan informasi untuk manajemen yang bebas dan dapat dipercaya, lengkap dan tepat waktu, termasuk penyiapan laporan keuangan yang handal serta mencegah penggelapan infomasi kepada publik. Secara lebih rinci tujuan ini berhubungan dengan : a) Penyiapan pelaporan yang tepat waktu, bebas dan dapat dipercaya (reliable),
dan
sesuai
dengan
kebutuhan
untuk
pengambilan
keputusan. b) Laporan tahunan, laporan keuangan lainnya, dan penjelasan keuangan maupun laporan kepada pemilik saham, pengawas dan regulator dari pihak yang lainnya, yang semuanya harus bebas dan dapat dipercaya serta tepat waktu.
31
2. Efektivitas dan efisiensi operasi Adanya aktifitas yang efisien dan efektif dalam hubungannya dengan misi dasar dan kegiatan usaha organisasi, termasuk standar kinerja dan pengamanan sumber daya. Secara rinci ini berhubungan dengan: a) Efektivitas dan efesiensi dari kinerja sebuah perusahaan dalam menggunakan asset dan sumber daya lain. b) Memastikan bahwa semua pegawai telah bekerja memenuhi sasaran dan tujuan dengan efesien dan disertai integritas tinggi, tanpa biaya yang tidak diinginkan atau berlebihan. 3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku Tujuan ini untuk memastikan bahwa kegiatan usaha perusahaan patuh kepada hukum, peraturan, rekomendasi dari regulator, kebijakan dan prosedur intern perusahaan.
2.2.3
Keterbatasan Pengendalian Internal Menurut Tugiman (2006) beberapa keterbatsan pengendalian internal dapat
disebabkan antara lain: 1. Banyaknya pembelian yang ditetapkan memiliki tujuan yang tidak jelas. 2. Pengendalian lebih diartikan sebagai tujuan akhir yang harus dicapai dan bukan sebagai alat atau sarana pencapaian tujuan organisasi.
32
3. Pengendalian intern diterapkan secara berlebih tanpa memperhatikan cost dan benefit. Pengendalian setiap entitas memilki keterbatasan bawaan. Oleh karena itu, pengendalian internal hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak, kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian interal: 1. Kesalahan dalam pertimbangan 2. Gangguan 3. Kolusi 4. Pengabaian oleh manajemen 5. Biaya lawan manfaat
2.2.4
Komponen Pengendalian Internal Menurut Agoes (2012) Pengendalian internal terdiri atas lima komponen yang
saling terkait berikut ini: 1. Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian menetapkan coral suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan
33
dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendlian mencakup hal-hal: a. Intergritas dan nilai etika b. Komitmen terhadap kompetensi c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit d. Struktur organisasi e. Pemberian wewenang dan tanggung jawab f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 2. Penaksiran Risiko Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ektern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini: a. Perubahan dalam lingkungan operasi b. Personel baru c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki d. Teknoligi baru e. Lini produk, produk, atau aktivitas baru f. Restrukturisasi korporasi g. Operasi luar negeri h. Standar akuntansi baru
34
3. Aktivitas Pengendalian Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menaggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas, sudah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini: a. Review terhadap kinerja b. Pengolahan informasi c. Pengendalian phisik d. Pemisahan tugas 4. Informasi Komunikasi Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi asset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal.
35
Komunikasi
mencakup
penyediaan
suatu
pemahaman
tentang
peran
tanggungjawab individual berkaitan dengan pengendalian itern terhadap pelaporan keuangan. 5. Pemantauan Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan pihak luar seperti keluhan Customers dan komentar dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan.
2.3.
Good Corporate Governance
2.3.1
Pengertian Good Corporate governance Konsep Good Corporate Governance (GCG) yang kini muncul adalah
sebagai jawaban atas pengelolaan perusahaan atau organisasi, baik organisasi sektor publik maupun sektor swasta yang tidak sehat. Meskipun GCG bukan suatu konsep baru, tetapi masih saja ada yang keliru dalam menafsirkan GCG, karena mereka menafsirkan GCG sesuai dengan kepentingannya.
36
Kata “governance” berasal dari bahasa Prancis “gubernance” yang berarti pengendalian. Pengertian governance menurut Kasim yang dikutip oleh Tunggal dan tunggal (2002): “Governance adalah proses pengelolaan bidang kehidupan (social, ekonomi, politik, dan sebagainya) dalam suatu negara serta penggunaan sumber daya (alam, keuangan, manusia) dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, efesiensi, transparansi, dan akuntabilitas.” Adapun
pengertian
Good
Corporate
Governance
(GCG)
menurut
Organization for Economic Co-operation and Development (OEDC) yang dikutip oleh Tunggal dan Tunggal (2002) adalah: “Corporate governance is the system by wich business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as, the board managers, shareholders and other stakeholder, and spell put the rule and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectivies are set, and the means of attaining those objectivies and monitoring performance.” OECD mendefiniskan corporate governance sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja. Corporate governance yang baik dapat memberikan insentif yang baik bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan dan pemegang saham serta harus memfasilitasi pemonitoran yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang lebih efesien.
37
Menurut keputusan Menteri BUMN Kep-117/M-MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengertian corporate governance berdasarkan keputusan ini dinyatakan sebagai berikut: “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.” Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, penerapan GCG merupakan kewajiban bagi BUMN. BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan menjalankan GCG sebagai landasan operasionalnya. Penerapan GCG pada BUMN dilaksanakan berdasarkan keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. Secara umum pengertian Good Corporate Governance sebagai berikut: 1. Efektivitas yang bersumber dari budaya perushaan, etiak nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi perusahaan yang bertujuan untuk mendukung, mendorong pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan risiko secara efektif dan efisien, pertanggungjawaban perushaan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. 2. Seperangkat prinsip, kebijakan dan sistem manajemen perusahaan yang diterapka bagi terwujudnya operasional perushaan yang efisien dan profitable dalam menjalankan organisasi dan bisnis perusahaan.
38
3. Seperangkat peraturan dan atau apapun sistem yang mengarahkan kepada pengendalian perusahaan bagi penciptaan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan dan bagi perusahaan itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa corporate governance adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, kreditor, dan masyarakat sekitar. Good Corporate Governance berusaha menjaga keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Tantangan dalam corporate governance adalah mencari cara untuk memaksimumkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa.
2.3.2
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Prinsip-prinsip Internasional mengenai corporate governance mulai muncul
dan berkembang baru-baru ini. Prinsip-prinsip corporate governance yang dikembangkan oleh Organization for Economic Co-oporation and Development (OECD) bermaksud untuk membantu anggota dan non-anggota dalam usaha untuk menilai dan memperbaiki kerangka kerja illegal, institusional dan pengaturan untuk corporate governance di Negara mereka, dan memberikan petunjuk dan usulan untuk pasar modal, investor, korporasi, dan pihak lain yang mempunyai peranan dalam proses mengembangkan GCG. Prinsip GCG tersebut meiputi:
39
a. Transparansi (Transparancy) Transparansi menurut Tunggal dan Tunggal (2002) yaitu: “pengungkapan informasi kinerja perusahaan, baik ketepatan waktu maupun akurasinya (keterbukaan dalam proses, Decision making, Control, Fairness, Quality, Standardization, Efisiency time and cost).” Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Dengan transparansi, pihak-pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan-keputusan tertentu dibuat serta bagaimana suatu perusahaan dikelola. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa masalah strategic harus dipublikasikan, sehingga akan mengurangi keunggulan bersaing perusahaan. Menurut Tunggal dan Tunggal (2002) dalam hal ini kerangka kerja corporate governance harus memastikan bahwa pengukuran yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal material berkaitan dengan perusahaan mencakup situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. 1. Pengungkapan mencakup, akan tetapi tidak terbatas pada informasi yang material: a) Hasil keuangan dan operasi perusahaan b) Tujuan perusahaan c) Kepemilikan saham pertama dan hak-hak pemberian suara. d) Anggota dewan komisaris dan eksekutif kunci, dan renumerasi
40
e) Faktor-faktor resiko material yang dapat diperkirakan f) Isu material yang berkaitan dengan pekerjaaan dan stakeholders yang lain. g) Struktur dan kebijakan tata kelola. 2. Informasi harus disiapkan, diaudit, dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi, pengungkapan keuangan dan non-keuangan, dan audit yang bermutu tinggi. 3. Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor independen agar memberikan keyakinan ekternal dan objektif atas cara laporan keuangan disusun dan disajikan. 4. Saluran penyebaran informasi harus memberikan akses yang wajar, tepat waktu dan efisien biaya terhadap informasi yang relevan untuk pemakai. Inti dari prinsip keterbukaan dan transparasi adalah bahwa kerangka corporate governance harus menjamin adanya perlengkapan yang tepat waktu dan untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan dan kinerja perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi.
41
b. Kemandirian (Independency) Menurut Tunggal dan Tunggal (2002) kemandirian adalah sebagai keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Dalam hal ini, ditekankan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, komisaris, direksi, dan manajer atau pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengelola kegiatan perusahaan terbebas dari tekanan atau pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. c. Akuntabilitas (Accountability) Menurut Tunggal dan Tunggal (2002), akuntabilitas merupakan penciptaan
sistem
pengawasan
yang
efektif
berdasarkan
keseimbangan
pembagian kekuasaan antara Board of Commissioners, Board of Directors, Shareholders, dan auditor. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perseroan. Inti dari prinsip akuntabilitas dewan komisaris (Board of Commisioners) adalah bahwa kerangka corporate governance harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga menurut kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya.
42
Beberapa karakteristik accountability adalah: 1) Anggota dewan harus bertindak didasari informasi yang lengkap 2) Bila keputusan dewan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda di antara pemegang saham, maka harus memuaskan keluhan pemegang saham 3) Dewan harus menjamin ketaatan atas hukum yang diterapkan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham. 4) Dewan harus memenuhi beberapa fungsi: a. Melakukan review atas strategi perusahaan, pelaksaan rencana utama, kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana bisnis pemantauan kinerja perusahaan dan mengawasi harta utama, pembelanjaan dan akuisisi. b. Menyeleksi, memberikan penghargaan, memantau hingga bila dibutuhkan mengawasi succession planning. c. Melakukan review atas gaji eksekutif dan memastikan proses pencalonan anggota dewan terbuka. d. Memantau dan mengelola konflik kepentingan dari manajemen dewan dan pemegang saham termasuk penyalahgunaan harta dan penyalahgunaan hubungan transaksi dengan berbagai pihak. 5) Memastikan integritas dari sistem pelaporan akuntansi dan financial perusahaan, melakukan audit yang independen dan sistem pengendalian
43
yang tepat berada di tempatnya. Disisi lain sistem pemantauan resiko, pengendalian keuangan harus taat pada hukum. 6) Mengawasi proses transparansi dan komunikasi. 7) Dewan harus mampu menggunakan pertimbangan yang objektif. d. Pertanggungjawaban (Responsibilty) Menurut Tunggal dan Tunggal (2002) pertanggungjawaban perusahaan sebagai bagian masyarakat kepada stakeholders dan lingkungan dimana perusahaan berada. Board of Directors atau dewan komisaris merupakan faktor sentral dalam corporate governance karena hukum perseroan menempatkan tanggung jawab legal atas urusan suatu perusahaan dan bertanggung jawab untuk menetapkan sasaran korporat, mengembangkan kebijakan yang luas, dan memilih personel tingkat atas untuk melaksanakan sasaran dan kebijakan tersebut. Board of Directors juga menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan kepentingan pemegang saham dilindungi. e. Kewajaran (Fairness) Menurut Tunggal dan Tunggal (2002) dalam hal ini adanya suatu perlindungan kepentingan minority shareholders dari penipuan, kecurangan, perdagangan, dan penyalahgunaan oleh orang dalam. Fairness adalah kesetaraan perlakuakn dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Dalam hal ini, ditekankan agar pihak-pihak
yang
berkepentingan
terhadap
perusahaan
terlindungi
dari
kecurangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang dalam.
44
2.3.3
Manfaat dan Tujuan Penerapan Good Corporate Governance Menurut Hery (2010) manfaat yang dapat diperolah perusahaan yang
menerapkan Good Corporate Governance yaitu sebagai berikut: 1. Good Corporate Governance secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan kearah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional. 2. Good Corpoprate Governance dapat membantu perusahan dan perekonomian nasional dalam hal menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor domestik maupun internasional. 3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum dan peraturan. 4. Membantu manajemen dan corporate board dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan. 5. Mengurangi korupsi. Menurut Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117 Tahun. 2002 pada bab II menyatakan bahwa tujuan dari penerapan Good Corporate Governance pada BUMN adalah:
45
1. Memaksimalkan nilai BUMN; 2. Mendorong pengelolaan BUMN; 3. Mendorong agar keputusan yang dibuat dilandasi: nilai moral tinggi, kepatuhan terhadap perundang-undangan, kesadaran akan tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders dan lingkungan sekitar; 4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; 5. Meningkatkan iklim investasi nasional; 6. Mengsukseskan program privatisasi.
2.3.4
Unsur-Unsur Good Corporate Governance Menurut Kurniawan (2012), unsur-unsur dalam Good Corporate Governance
terdiri atas: “1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2. Dewan Komisaris 3. Dewan Direksi” Adapun penjelasan dari ketiga unsur-unsur Good Corporate Governance tersebut adalah: 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat umum pemegang saham adalah organ di dalam organisasi yang memfasilitasi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkenaan dengan investasinya di dalam organisai. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus memiliki orientasi jangka panjang terhadap organisai.
46
RUPS tidak dapat mencampuri pelaksanaan tugas dan fungsi dewan direksi maupun dewan komisaris. Pelaksanaan RUPS merupakan tanggung jawab dewan direksi. 2. Dewan Komisaris Dewan komisaris adalah organ di dalam organisai yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada dewan direksi serta memastikan organisasi telah melaksanakan tata kelola organisasi dengan baik, termasuk di dalamnya adalah implementasi sistem manajemen risiko serta proses-proses pengendalian yang menjadi komponen dari sistem tata kelola organisasi yang baik. 3. Dewan Direksi Dewan direksi adalah organ di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi. Setiap anggota dewan direksi menjalankan tugasnya dan membuat keputusan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, dewan direksi merupakan bagian dari manajemen yang akan bertugas mengurus organisasi.
2.3.5
Struktur Tata Kelola Organisasi Struktur tata kelola organisasi adalah krangka yang diciptakan dalam
organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip Good Corporate Governance sehingga prinsip tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada pihak-pihak ang dirugikan oleh perilaku ataupun tindakan pihak lain di dalam organisasi. Dalam hal
47
ini penciptaan dan penerapan struktur tata kelola yang berpedoman pada prinsipprinsip tata kelola organisasi akan dapat menciptakan pengendalian yang diperlukan dan dengan demikian akan dapat mencegah terjadinya berbagai permasalahan yang dapat terjadi terutama yang ditimbulkan oleh berbagai perilaku menyimpang terutama yang dilakukan oleh manajemen selaku agen.
2.4.
Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh pisahk lain yang dapat
dipakai sebagai masukan serta pengkajian yang terkait dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa orang. Untuk memperjelas perbedaan dan persamaannya dengan penelitian sekarang. Maka dapat disajikan dalam table sebagai berikut:
No 1
Tabel 2.2 Penelitian dan Referensi Terdahulu Nama Peneliti Judul Variabel yang dan Tahun Penelitian Diteliti Viki Dzaky Peran Audit X= Audit Internal Cahaya Putra Internal Dalam (2014) Upaya Y= Good Mewujudkan Corporate Good Corporate Governance Governance
Hasil Penelitian Berdasarkan hasil uji t (parsial), diperoleh nilai signifikan peran audit internal. Dari hasil tersebut terlihat bawa > yaitu 3,028>2,037, maka disimpulkan bahwa ditolak dan diterima artinya secara parsial peran audit internal
48
2
Lilir Sundayani (2013)
Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance
3
Resa Dewitasari (2009)
Pengaruh Audit Intern dan Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Good Corporate Governance
4
Bunga Mauliddya (2012)
Pengaruh pengendalian internal dalam meningkatkan Good Corporate Governance
berpengaruh secara signifikan terhadap Good Corporate Governance. X= Audit Internal Dari hasil pengujian dapat Y= Good diketahui bahwa Corporate pengaruh Audit Governance Internal terhadap penerapan Good Corporate Governance pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah 44%. Nilai ini termasuk kuat sedangkan sisanya sebesar 56% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dinalisis X1=Audit Intern Audit Intern (X1) dan Pengendalian X2=Pengendalian Intrn (X2) secara Intern simultan berpengaruh dan Y=Good signifikan terhadap Corporate penerapan Good Governance Corporate Governance (Y) X=Pengendalian Hasil penelitain Internal menunjukkan bahwa Y=Good pengendalian Corporate internal Governance berpengaruh terhadap peningkatan Good Corporate Governance,
49
5
Dewa Ayu Made Meirizka Fitrianti (2011)
Pengaruh pengendalian internal terhadap efektivitas implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance
X=Pengendalian Internal Y=Good Corporate Governance
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Bandung dapat disimpulkan bahwa variabel X terbukti berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 0,901.
Sumber : Data diolah
2.5.
Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Secara umum, audit internal adalah aktivitas penjaminan yang independen dan
objektif serta jasa konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah (value added) dan meningkatkan prestasi organisasi. Audit internal akan membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan terjadwal untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian dan pengelolaan organisasi. Menurut Arens (2008: 4) definisi audit internal adalah sebagai berikut: “adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antar informasi itu dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”. Selain itu pada Standar Kinerja No. 2110 dalam International Standards For The Professional of Internal Auditing (Standards) dan dikutip oleh Kurniawan (2012) menyatakan bahwa:
50
“Kegiatan audit internal adalah untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi agar proses tersebut mampu untuk mencapai tujuan”. Tujuan tersebut diantaranya : (1) Mendorong implementasi etika dan nilainilai yang layak didalam organisasi, (2) Memastikan adanya manajemen kinerja organisasional yang efektif dan akuntabel, (3) Memastikan adanya proses komunikasi risiko dan pengendalian kepada unti-unit yang tepat di dalam organisasi, (4) Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, serta mengkomunikasikan informasi diantara pimpinan, dewan pengawasan, auditor internal dan eksternal serta manajemen. Tujuan tersebut haruslah dapat dicapai oleh audit internal dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance untuk memastikan bahwa manajemen telah mengembangkan nilai-nilai etika di dalam organisasi yang mencukupi, efektifitas dan akuntabilitas di dalam pengelolaan kinerja organisasi telah tercapai, adanya komunikasi yang baik mengenai risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi serta terlaksananya koordinasi kegiatan dan aliran komunikasi yang efektif. Menurut Tunggal dan tunggal (2002), definisi dari Good Corporate Governance adalah sebagai berikut: “Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya (seperti pemasok, pelanggan, komunitas, pemerintah, dan lain-lain)”.
51
Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan huungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Selain itu, secara umum Good Corporate Governance merupakan salah satu elemen dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, komite audit, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Antara audit internal dan Good Corporate Governance memiliki hubungan yang sangat erat dimana audit internal sebagai orang dalam bagian perusahaan yang mengetahui bagaimana kinerja sehari-hari di perusahaan harus dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Begitu juga hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Dzaky (2014) dan Sundayani (2013). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dzaky yang dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung, hasilnya membuktikan bahwa audit internal berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan Good Corporate Governance. Hasil yang sama juga di tunjukan oleh Sundayani bahwa audit internal berpengaruh terhadap penerapan Good Corporate Governance pada PT Dirgantara Indoneisa. Hal ini menunjukan bahwa pada BUMN, perusahaan perlu meningkatkan pelaksanaan audit internalnya dalam rangka peningkatan penerapan Good Corporate Governance.
52
Berdasarkan kerangka teoritis di atas, maka penulis mengembangan hipotesis berikut ini:
Audit Internal
Good Corporate Governance
Gambar 2.1 Hubungan Auditor internal dan Good Corporate Governance
H1: Audit Internal berpengaruh terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance Begitu juga pengaruh hubungan pengendalian internal dengan Good Corporate Governance, Pengendalian internal menurut Mulyadi (2002) adalah: “Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain yang di disain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, (3) efektifitas dan efesiensi operasi. Membangun pengendalian internal yan kuat merupakan kewajiban bagi setiap organisasi yang ingin menerapkan Good Corporate Governance. Seperti halnya audit internal, Mardiasmo (2009) juga menguatkan bahwa Good Corporate Governance dapat diwujudkan melalui salah satunya pengendalian. Pengendalian (Control) dijelaskan Mardiasmo sebagai mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin dilaksanakannya seistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi tercapai.
53
Menurut Tunggal dan tunggal (2002), definisi dari Good Corporate Governance adalah sebagai berikut: “Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya (seperti pemasok, pelanggan, komunitas, pemerintah, dan lain-lain)”.
Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan huungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Selain itu, secara umum Good Corporate Governance merupakan salah satu elemen dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, komite audit, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Hubungan antara pengendalian internal dan Good Corporate Governance dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulidya (2012) dan Ayu (2011). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maulidya membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh secara kuat terhadap Good Coroporate Governance. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Ayu pada perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Bandung menunjukan adanya hubungan yang signifikan antara audit internal terhadap Good Corporate Governance.
54
Berdasarkan kerangka teoritis di atas, maka penulis mengembangan hipotesis berikut ini:
Pengendalian Internal
Good Corporate Governance
Gambar 2.2 Hubungan Pengendalian Internal dan Good Coroprate Goverance
H2: Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance Baik buruknya Corporate Governance sebuah perusahaan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengendalian internal. Dengan berfungsinya pengendalian internal dan audit internal serta terwujudnya trasparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran maka terwujudlah prinsip Good Corporate Governance yang semakin baik dalam suatu perusahaan. Dengan demikian bahwa keberadaan pengendalian internal dan audit internal sangat penting dalam menciptakan Good Corporate Governance. Menurut klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler (KPMG) (2003) menyatakan bahwa dalam mengembangan Good Corporate Governance perlu penegasan kembali tanggung jawab dewan direksi untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian organisasi. Dewan direksi dapat memanfaatkan fungsi audit internal dalam melakukan pengawasan untuk memastikan pengendalian internal telah memadai.
55
Peran audit internal yang efektif dapat membantu dan memudahkan dewan direksi dalam menjalankan tanggung jawabnya. Penciptaan fungsi audit internal dan membangun pengendalian internal memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Good Corporate Governance. Penelitian yang mendukung konseptual ini dilakukan oleh Dewitasari (2009). Dalam penelitiannya menunjukan bahwa audit intern dan pengendalian intern secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap penerapan Good Corporate Governance pada salah satu BUMN di Jakarta. Begitu juga penelitian yang dilakukan Saptapradipta (2014) menunjukan secara simultan audit internal dan pengendalian internal berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pelaksanaan Good Governance. Hal ini menjelaskan bahwa semakin efektif pelaksaan audit internal dan semakin kuat pengendalian internal yang dibangun maka akan semakin tinggi pula pelaksanaan Good Governance. Dengan demikian, secara kesluruhan menjelaskan perlunya fungsi audit internal dan pengendalian internal yang kuat secara beriringan menjadi kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari prinsip-prinsip good Corporate Governance. Kedua aspek tersebut penting dalam meningkatkan pelaksaan Good Corporate Governance dimana merupakan tuntutan dari masyarakat dan juga cerminan kinerja suatu organisasi.
56
Berdasarkan kerangka teoritis di atas, maka penulis mengembangan hipotesis berikut ini:
Audit Internal Good Corporate Governance Pengendalian Internal
Gambar 2.3 Paradigma Konseptual Penelitian H3: Audit Internal dan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance
