BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) a. Pengertian Badan Usaha Milik Negara Pengertian Badan Usaha Milik Negara dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
b. Tujuan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 2, tujuan Badan Usaha Milik Negara adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, Mengejar keuntungan, Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, Turut aktif memberikan
7
bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.
c. Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 terdiri dari dua jenis yaitu : 1) Badan Usaha Perseroan (Persero) Yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. 2) Badan Usaha Umum (Perum) Yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum yang berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan
sekaligus
mengejar
keuntungan
berdasarkan
prinsip
pengelolaan perusahaan.
2. Evaluasi a. Pengertian Evaluasi Pengertian evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada
8
orang yang lebih tinggi atau kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya”. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1978 : 45) “Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya”. Sedangkan menurut Yusuf (2000 : 3) “Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan”. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian evaluasi adalah suatu usaha penilaian dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya yang ditujukan kepada orang yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya sehingga dapat diketahui dengan pasti pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana strategi untuk menjadi acuan perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk : 1) Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan. 2) Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok yang dituju. 3) Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi.
9
b. Jenis-Jenis Evaluasi Secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan tahapnya, yaitu : 1) Evaluasi Tahap Perencanaan Yaitu evaluasi yang digunakan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya. 2) Evaluasi Tahap Pelaksanaan Yaitu evaluasi yang digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan konsep antara evaluasi dengan monitoring. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan
tersebut.
Sedangkan
monitoring
bertujuan
melihat
pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan. 3) Evaluasi Tahap Pasca Pelaksanaan Yaitu dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah
10
dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai (Suharto 2006 : 12).
c. Fungsi Evaluasi Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu : 1) Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuantujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai. 2) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan (Wahab 2002 : 51). 3) Evaluasi memberi sumbangan klarifikasi dan kritik terhadap nilainilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana
11
keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.
d. Proses Evaluasi Suatu proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktik tidak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidakjelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi. Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugastugas evaluasi, antara lain : 1) Suatu tugas atau tanggung jawab, maka pemberi tugas atau yang menerima tugas harus jelas. 2) Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari. 3) Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif baik secara program maupun teknik. 4) Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat
12
serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program. 5) Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitannya dengan program. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.
3. Prosedur a. Pengertian Prosedur Pengertian prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1989 cetakan ke-2 “Prosedur adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menyerahkan tenaga orang lain”. Sedangkan menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnell dalam buku karangan A. S. Moenir tahun 1983 halaman 110 “Prosedur adalah rencana yang menuju pada metode penyelesaian kegiatan yang akan datang”. Menurut Louis A. Allen yang terdapat dalam buku karangan A. S. Moenir tahun 1983 halaman 110 “Prosedur adalah suatu metode yang dinormalisasikan untuk melakukan pekerjaan yang telah terperinci”. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian prosedur adalah suatu pedoman
13
untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah direncanakan atau dirinci sebelumnya. Biasanya suatu prosedur meliputi tata cara bagaimana masingmasing tugas harus dapat terselesaikan secara tepat waktu sesuai rencana yang diterapkan. Melalui prosedur, pekerjaan dapat dengan mudah diarahkan dan diawasi. Faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu prosedur : 1) Urutan langkahnya sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami. 2) Urutan langkahnya berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai.
b. Manfaat Prosedur Manfaat-manfaat yang didapat dalam suatu prosedur yaitu : 1) Untuk memudahkan dalam menentukan langkah-langkah yang akan digunakan dalam kegiatan operasional suatu perusahaan. 2) Untuk mengurangi biaya pengeluaran dalam hal pembiayaan kegiatan operasional perusahaan. 3) Untuk meminimalisir jam waktu kerja. 4) Untuk memperjelas proses suatu pekerjaan dalam perusahaan. 5) Untuk
mengurangi
tingkat
terjadinya
penyimpangan
yang
dilakukan. 6) Untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan rencana yang dibuat.
14
4. Pembayaran a. Pengertian Pembayaran Pengertian pembayaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005 : 117) “Pembayaran adalah proses, cara dan perbuatan membayar”. Sedangkan menurut Hoetomo Umar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005 : 89) “Pembayaran adalah perbuatan membayarkan atau membayar”. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembayaran adalah proses, cara dan perbuatan membayar. b. Jenis-Jenis Pembayaran Pembayaran yang biasa dilakukan dalam kalangan masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu : 1) Pembayaran Tunai atau yang biasa disebut dengan cash adalah pembayaran atas barang atau jasa secara tunai, dimana pihak pembeli menyerahkan uang baik uang logam maupun uang kertas sebagai bukti pembayaran sebesar harga barang yang dibeli dengan surat pesanan lunas. 2) Pembayaran Non Tunai adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara bayar dimuka yaitu pembayaran sebelum barang diterima atau sesudah barang diterima, dan bisa dilakukan pula dengan cara COD (Cash On Delivery) yaitu pembayaran yang dilakukan pada waktu barang diserahkan pada pembeli. COD biasa dilakukan pada
15
pembelian online seperti yang saat ini marak dilakukan pada kalangan remaja. Pembayaran non tunai dapat berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debet maupun uang elektronik.
5. Pensiun a. Pengertian Pensiun Pengertian pensiun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005 : 850) “Pensiun adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai, sedangkan uang pensiun adalah uang tunjangan yang diterima tiap bulan oleh karyawan sesudah ia berhenti bekerja atau oleh istri (suami) atau anak-anaknya yang belum dewasa kalau ia meninggal dunia”. Sedangkan pengertian pensiun menurut Kolonel Susilo Martoyo, SE (1999 : 182) “Pensiunan pegawai adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena suatu sebab tertentu, dengan ganti rugi yang dilakukan berkali-kali sebagai jaminan hari tua”. Menurut Hoetomo Umar Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005 : 380) “Pensiun adalah uang sara, sudah tidak bekerja lagi dan mendapat uang sara atau uang pensiun”. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pensiun adalah uang tunjangan yang diberikan kepada para
16
pensiunan
setiap
bulannya
sebagai
jaminan
hari
tua
atas
pengabdiannya selama bekerja.
b. Manfaat Pensiun Manfaat pensiun dapat dibedakan menjadi 4 (empat) golongan yaitu : 1) Pensiun Normal Usia pensiun normal adalah usia paling rendah di mana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu mendapat persetujuan dari pemberi kerja, dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Usia pensiun normal biasanya ditentukan dalam suatu peraturan dana pensiun. Namun, seringkali karyawan mengajukan pensiun bukan pada rata-rata usia pensiun. Usia pensiun karyawan Indonesia pada umumnya yakni 55 tahun. (http://www.yangbaru.info/2683/pengertian-pensiun.html) 2) Pensiun Ditunda Pensiun ini terjadi ketika karyawan yang mengajukan pensiun belum memenuhi syarat sebagai karyawan yang berhak pensiun. Hal ini dikarenakan faktor usia yang belum cukup memenuhi persyaratan pensiun. 3) Pensiun Dipercepat Pensiun
ini
terjadi
ketika
suatu
perusahaan
mengizinkan
karyawannya untuk pensiun lebih awal sebelum usia pensiun.
17
Dengan alasan ini terkadang karyawan mengajukan permohonan pensiunnya untuk lebih dipercepat. Karyawan diperbolehkan pensiun dini apabila telah memenuhi syarat pensiun dan telah bekerja selama 10-15 tahun. 4) Pensiun Cacat Pensiun ini terjadi apabila karyawan mengalami kecelakaan kerja yang tidak terduga dan mengakibatkan cacat secara fisik sehingga karyawan tersebut tidak mampu bekerja lagi.
6. Dana Pensiun a. Pengertian Dana Pensiun Pengertian dana pensiun menurut UU Nomor 11 Tahun 1992 “Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya”. Sedangkan menurut Y. Sri Susilo dkk (2000 : 190) “Dana pensiun adalah suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang sudah pensiun”. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dana pensiun adalah lembaga hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi karyawan terutama yang sudah pensiun.
18
b. Dana Pensiun Pos (Dapenpos) Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero), Pendiri Dana Pensiun Pos Indonesia Nomor : KD 53/Dirut/1204 tanggal 6 Desember 2004 tentang Peraturan Dana Pensiun Indonesia pada pasal 12 ayat (7) menyatakan bahwa salah satu tugas dan kewajiban Pengurus adalah Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dapenpos yang didalamnya juga memuat mengenai Rencana Investasi Tahunan. Rencana Kerja dan Anggaran Dapenpos tahun 2007 disusun dengan tetap berpedoman pada Sasaran Pokok Dapenpos yaitu Mempercepat pencapaian rasio kecukupan dana lebih dari 100% serta memperhatikan visi dan misi Dapenpos maupun Arahan Investasi Dana Pensiun Pos Indonesia yang tercantum dalam Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dapenpos Nomor : KD 40/Dirut/0606. Berikut Visi dan Misi serta Sasaran Pokok Dapenpos : VISI Menjadikan Dapenpos sebagai pengelola Program Pensiun Manfaat Pasti yang profesional yang mampu memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi Peserta, Pendiri, Karyawan dan Mitra Kerja. MISI 1) Mengelola pembayaran manfaat pensiun berkala tepat waktu, tepat jumlah dan tepat penerima.
19
2) Mengelola dana yang berasal dari Peserta dan Pendiri dengan pertumbuhan yang dinamis dalam upaya memperbaiki penghasilan Peserta dan meringankan kewajiban Pendiri. 3) Turut serta membangun semangat kerja dan ikatan yang lestari diantara para Peserta. SASARAN POKOK Pengelolaan Dana Pensiun Pos Indonesia berorientasi pada sasaran pokok, yaitu : 1) Mempercepat pencapaian dana terpenuhi dengan Rasio Kecukupan Dana 100% atau lebih. 2) Penyempurnaan pengelolaan Dana Pensiun Pos Indonesia.
c. Jenis-Jenis Dana Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 di Indonesia terdapat tiga jenis dana pensiun yaitu : 1) Dana Pensiun Pemberi Kerja Dana pensiun yang dibentuk oleh seseorang atau suatu badan untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian maupun seluruh karyawan sebagai peserta, sehingga menjadi kewajiban bagi pemberi kerja. 2) Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan Dana pensiun yang dibentuk oleh pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja pula.
20
3) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan asuransi jiwa atau perbankan untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti baik bagi karyawan pemerintah maupun karyawan mandiri atau swasta.
d. Fungsi Dana Pensiun Fungsi dengan adanya program dana pensiun adalah sebagai berikut : 1) Tabungan Sebagai himpunan iuran antara para peserta dan pemberi kerja yang merupakan tabungan atas nama peserta itu sendiri. 2) Pensiun Seluruh himpunan iuran antara para peserta dan pemberi kerja yang hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun kepada para peserta. 3) Asuransi Bagi peserta yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan bagi para peserta yang meninggal dunia sebelum masa pensiun maka akan digantikan dengan pemberian uang bersama yang biasa disebut dengan asuransi.
21
e. Tujuan Dana Pensiun Tujuan penyelenggaraan program dana pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Bagi Pemberi Kerja Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan rasa aman kepada para karyawannya di masa mendatang agar tetap memiliki penghasilan ketika sudah tidak bekerja lagi. Hal ini akan membuat para karyawan memiliki motivasi ketika mereka masih bekerja sehingga akan menguntungkan perusahaan untuk memiliki sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas. 2) Bagi Penyelenggara Dana Pensiun Membantu dan melaksanakan program pemerintah. Mengayomi dan memberikan jaminan kepada para karyawan. Untuk memperoleh keuntungan atau fee. 3) Bagi Karyawan Tentu saja hal ini membuat para karyawan merasa aman dengan adanya jaminan uang pensiun ketika mereka sudah tidak produktif lagi untuk bekerja. Meskipun kompensasi ini baru bisa dirasakan ketika mencapai usia pensiun.
22
f. Jenis-Jenis Program Dana Pensiun Ada dua jenis program dana pensiun di Indonesia adalah sebagai berikut : 1) Program Pensiun Iuran Pasti Yaitu program yang dana pensiunnya berasal dari iuran para karyawan dan perusahaan. Iuran tersebut dilakukan dan ditanggung bersama oleh para karyawan dengan perusahaan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 2) Program Pensiun Manfaat Pasti Yaitu program dana pensiun yang diterima oleh para peserta yang berasal dari iuran potongan gaji ketika karyawan masih bekerja. Penerimaan dana pensiun ini diberikan ketika karyawan memasuki masa pensiun.
g. Asas-Asas Dana Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 terdapat beberapa asas-asas adalah sebagai berikut : 1) Asas Penyelenggaraan Dalam Sistem Pendanaan Pada asas ini penyelenggaraan program dana pensiun yang dikelola harus terpisah dengan kekayaan sendiri demi terpenuhinya pembayaran hak pensiun para karyawan.
23
2) Asas Keterpisahan Kekayaan Dana Pensiun Dari Kekayaan Badan Hukum Pendirinya Pada asas ini badan hukum yang dikelola harus berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga kekayaan dana pensiun yang berasal dari iuran dapat terlindungi dari terjadinya penyimpangan yang disengaja maupun tidak disengaja dilakukan. 3) Asas Penundaan Manfaat Dana yang terhimpun digunakan untuk melakukan pembayaran kepada para peserta yang telah memasuki masa pensiun. Berlaku pula asas penundaan manfaat maksudnya yaitu pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan ketika setelah para peserta pensiun, pembayarannya hanya dapat dilakukan secara bertahap. 4) Asas Pembinaan dan Pengawasan Pada asas ini penggunaan dana pensiun harus dihindarkan dari halhal yang menyimpang yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya dana untuk memenuhi hak para peserta pensiun. Dalam proses dan pelayanannya perlu diarahkan dan diawasi terhadap investasi dana pensiun. 5) Asas Kebebasan Untuk Membentuk atau Tidak Membentuk Dana Pensiun Pada asas ini keputusan membentuk dana pensiun adalah kewajiban pemberi kerjanya yang menanggung konsekuensi dana
24
pensiun sehingga kemampuan keuangan pemberi kerja menentukan besarnya pemberian dana pensiun.
7. Pegawai Negeri Sipil (PNS) a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian) Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang bekerja : 1) Pada Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND), Sekretariat Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, Instansi TNI dan Kepolisian. 2) Pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. 3) Pada Daerah Otonom dan Organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik lainnya. 4) Menyelenggarakan tugas negara lainnya, seperti hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan lain sebagainya.
25
5) Gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
b. Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari dua yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah berikut penjelasannya : 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, instansi vertikal di Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan atau yang bekerja menyelenggarakan tugas Negara lainnya. 2) Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri yang bekerja di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada instansi Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diperbantukan di luar instansi induk, dan gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
26
8. PT. POS INDONESIA (Persero) a. Pengertian Pos Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Pos adalah sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peranan penting dan
strategis
dalam
mendukung
pelaksanaan
pembangunan,
mendukung persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung
kegiatan
ekonomi
serta
meningkatkan
hubungan
antarbangsa. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut Pos adalah layanan komunikasi tertulis atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan dan
layanan
keagenan pos untuk kepentingan umum.
b. Penyelenggaraan Pos Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Penyelenggaraan Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos. Penyelenggaraan pos yang dimaksud adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos. Sedangkan dalam pasal 2 Undang-Undang
Pos
diselenggarakan
berdasarkan
asas-asas
diantaranya : Asas Kemanfaatan, Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas Persatuan, Asas Kebangsaan, Asas Kesejahteraan, Asas Keamanan dan Keselamatan, Asas Kerahasiaan, Asas Perlindungan, Asas Kemandirian dan Asas Kemitraan.
27
