BAB II TINJAUAN PUSTAKA. pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: a. Keandalan pelaporan keuangan

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengendalian Intern 1. Pengertian Pengendalian Intern SA Seksi 319 Paragraf 06 mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dilakukan manajemen dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: a. Keandalan pelaporan keuangan b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku c. Efektivitas dan efisiensi operasi 2. Keterbatasan Pengendalian Intern Suatu Entitas Mulyadi (2002a: 181) menyebutkan bahwa pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern: a. Kesalahan dalam pertimbangan. Manajer dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis dikarenakan tidak

memadainya informasi,

keterbatasan waktu atau tekanan lain. b. Gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi


digilib.uns.ac.id

karena personel keliru

memahami perintah atau

membuat

kesalahan karena kelalaian tidak adanya perhatian, atau kelelahan. c. Kolusi. Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan dapat mengakibatkan rusaknya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas. d. Pengabaian oleh Manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. e. Biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. 3. Unsur Pengendalian Intern Mulyadi

(2002a:

183-195)

menyebutkan

lima

unsur

pokok

pengendalian intern, yaitu: a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) Lingkungan

pengendalian

menciptakan

suasana

pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel

organisasi

tentang

pengendalian.

Lingkungan

pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian


digilib.uns.ac.id

intern, yang membentuk disiplin dan struktur. Faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas adalah sebagai berikut: 1)

Nilai integritas dan etika

2)

Komitmen terhadap kompetensi

3)

Dewan komisaris dan komite audit

4)

Filosofi dan gaya operasi manajemen

5)

Struktur organisasi

6)

Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

7)

Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

b. Penaksiran Resiko Penaksiran resiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran risiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan dan desain dan implementasi aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi risiko tersebut pada tingkat minimum, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat. Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang timbul dari perubahan keadaan seperti: 1) Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal. 2) Perubahan standar akuntansi. 3) Hukum dan peraturan baru.


digilib.uns.ac.id

4) Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi. 5) Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan personel yang terlibat di dalam fungsi tersebut. c. Informasi dan Komunikasi Sistem

akuntansi

diciptakan

untuk

mengidentifikasi,

merakit, menggolongkan, menganalisis mencatat, dan melaporkan transaksi

pada

suatu

pertanggungjawaban

entitas,

kekayaan

dan

serta utang

menyelenggarakan entitas

tersebut.

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat

dalam pelaporan

keuangan tentang

bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. d. Aktivitas Pengendalian Aktivitas Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan terdiri ke dalam empat kelompok, yaitu Pengendalian pengolahan informasi, pemisahan fungsi yang memadai, pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan, review atas kinerja.


digilib.uns.ac.id

e. Pemantauan Pemantauan

adalah

proses

penilaian

kualitas

kinerja

pengendalian intern sepanjang waktu. Penilaian dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sesuai dengan yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan. 4. Perlunya Auditor memahami Pengendalian Intern Mulyadi (1992) menyatakan bahwa akuntan mempelajari dan menilai pengendalian intern dengan tujuan untuk: a. Menentukan apakah pemeriksaan akuntan mungkin dilaksanakan b. Menentukan luasnya pemeriksaan yang akan dilaksanakan c. Memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian intern kepada manajemen Menurut Mulyadi (2002a: 195-196) auditor perlu memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern kliennya untuk perencanaan auditnya. Jika dari hasil pemahaman dan pengujian efektivitas pengendalian intern ternyata pengendalian intern dalam perusahaan klien sangat lemah atau sama sekali tidak ada, auditor tidaklah mungkin memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan klien.


digilib.uns.ac.id

Masalah utama yang timbul karena sangat lemahnya pengendalian intern adalah adanya kemungkinan tidak dicatatnya jumlah-jumlah material seperti misalnya hasil penjualan, utang yang ditarik klien dan pemilikan kekayaan. Oleh karena itu, jika pengendalian intern dalam perusahaan sangat jelek, auditor harus menolak untuk melaksanakan audit atau menolak untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. 5. Unsur-unsur Pokok Sistem Pengendalian Intern Mulyadi (1992) menyatakan bahwa ada 4 unsur pokok yang harus ada di dalam sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi, yaitu: a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. b. Sistem

wewenang

dan

prosedur

pencatatan

yang

cukup

memberikan perlindungan terhadap kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya. c. Praktek yang sehat yang dijalankan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap-tiap bagian organisasi. d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. B. Pengujian Pengendalian Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan atau operasi pengendalian intern. Dalam hubungannya dengan desain pengendalian intern, pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor berkaitan dengan apakah


digilib.uns.ac.id

kebijakan dan prosedur telah di desain memadai untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam asersi tertentu laporan keuangan. Mulyadi (2002a: 229) Menurut Mulyadi dan Puradiredja (1998: 7) menyebutkan perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi siklus pembelian adalah sebagai berikut:


digilib.uns.ac.id

Gambar II.1 Model Perancangan Program Audit untuk Pengujian Pengendalian

(1) Pemahaman sistem informasi akuntansi ntuk pelaksanaan transaksi pembelian dan pengeluaran kas

(2) Penentuan kemungkinan salah saji dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi pembelian dan pengeluaran kas

(3) Penentuan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah salah saji dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi pembelian dan pengeluaran kas

(4) Penentuan prosedur audit untuk mendeteksi efektivitas pengendalian

(5) Penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi pembelian dan pengeluaran kas


digilib.uns.ac.id

Berikut penjelasan dari gambar diatas: 1. Pemahaman sistem informasi akuntansi untuk pelaksanaan transaksi. Dalam

belajar

mengajar

perancangan

program

pengujian

pengendalian, sistem informasi akuntansi memberikan gambaran entitas melaksanakan transaksi bisnis dan cara mengolah entitas informasi yang dihasilkan dari transaksi bisnis yang dilaksanakan. 2. Penentuan kemungkinan salah saji dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi. Setiap tahap yang didesain dalam pelaksanaan transaksi bisnis, selalu di dalamnya terdapat resiko bawaan terjadinya salah saji material. Auditor perlu memahami kemungkinan terjadinya salah saji potensial yang terdapat dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi bisnis entitas. 3. Penentuan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah salah saji dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi. Auditor

perlu

memiliki

pengetahuan

tentang

aktivitas

pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah setiap salah saji potensial yang terdapat dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi bisnis. Aktivitas pengendalian tersebut terdiri dari: a. Pengendalian pengolahan informasi, yang mencakup: 1) Otorisasi semestinya terhadap transaksi 2) Dokumen dan catatan 3) Pengecekan independen


digilib.uns.ac.id

b. Pemisahan tugas c. Pengendalian fisik d. Review terhadap kinerja Pada tahap ini auditor membuat daftar aktivitas pengendalian yang seharusnya ada dalam sistem informasi akuntansi yang diperiksa, agar sistem tersebut mencapai tujuan keandalan pelaporan keuangan. 4. Penentuan

prosedur

audit

untuk

mendeteksi efektivitas

aktivitas

pengendalian. Untuk setiap aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah salah saji potensial, auditor menentukan prosedur audit untuk pengujian pengendalian yang diperlukan. 5. Penyusunan Program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi. Dari daftar prosedur audit pengujian pengendalian yang dihasilkan dari langkah keempat, auditor kemudian mengelompokkan kembali prosedur untuk pengujian pengendalian menurut asersi yang dituju yaitu keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, penilaian atau alokasi. Berdasarkan program audit untuk pengujian pengendalian diatas, berikut adalah contoh tabel salah saji potensial, aktivitas Pengendalian yang diperlukan, dan Prosedur Audit yang dapat digunakan oleh auditor terhadap transaksi pembelian.


digilib.uns.ac.id

Tabel II.1 Salah Saji Potensial Aktivitas Pengendalian yang Diperlukan dan Prosedur Audit untuk Pengujian Pengendalian terhadap Transaksi Pembelian

Tahap Transaksi

Salah Saji Potensial

Aktivitas Pengendalian yang Diperlukan

Pengujian Pengendalian yang Dapat Dilaksanakan

Permintaan pembelian barang dan jasa

Barang dapat diminta untuk tujuan atau kuantitas yang tidak semestinya

Otorisasi umum dan khusus Minta untuk setiap barang yang keterangan akan dibeli tentang prosedur otorisasi permintaan pembelian

Pembuatan surat order pembelian

Pembelian dapat terjadi dengan tujuan yang tidak semestinya

Setiap order pembelian harus didasarkan pada surat permintaan pembelian yang telah diotorisasi

Periksa dokumen surat permintaan pembelian yang melampiri setiap surat order pembelian

Penerimaan barang

Barang yang diterima kemungkinan tidak dipesan sebelumnya.

Setiap penerimaan barang harus terdapat surat order pembelian yang telah diotorisasi.

Lakukan pemeriksaan terhadap laporan penerimaan barang dengan surat order pembelian yang bersangkutan


Perusahaan kemungkinan menerima barang rusak,kuantitasnya salah, salah jenisnya, salah barang.

digilib.uns.ac.id

Fungsi penerimaan barang menghitung,menginpeksi,dan membandingkan barang yang diterima dengan surat order pembelian.

Lakukan pengamatan pelaksanaan prosedur oleh fungsi penerimaan barang

Penyimpanan Fungsi gudang barang dapat memungkiri telah menyimpan barang yang dibeli.

Setiap kali terjadi penyerahan barang dari fungsi penerimaan ke fungsi gudang harus didokumentasikan dalam “tanda terima barang”

Periksa “tanda terima barang”

Pembuatan bukti kas keluar

Bukti kas keluar dapat dibuat untuk barang yang tidak dipesan atau tidak diterima atau dapat salah pembuatannya.

Untuk setiap bukti kas keluar harus sesuai dengan surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok yang bersangkutan.

Periksa bukti pendukung yang bersangkutan dengan bukti kas keluar

Pencatatan utang

Bukti kas keluar dapat tidak dicatat

Setiap pencatatan harus dilandasi dokumen sumber bukti kas keluar dan dokumen pendukung yang lengkap

Lakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung

Pengecekan secara independen posting ke dalam buku pembantu utang usaha,sediaan, aktiva tetap dengan akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar.

Review bukti adanya pengecekan independen

Bukti kas keluar dicatat dalam akun yang salah

Pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut tercetak,surat order

Lakukan pengamatan


digilib.uns.ac.id

pembelian,laporan penerimaan barang,dan bukti kas keluar secara periodik.

Panduan akun dan review pemberian kode akun

Review kinerja secara periodik oleh manajemen terhadap laporan yang berisi perbandingan aktiva,utang, dan biaya sesungguhnya dengan jumlah yang dianggarkan

terhadap prosedur pelaksanaan kembali

Lakukan pengamatan terhadap prosedur; pelaksanaan kembali

Minta keterangan dari manajemen hasil review atas kinerja; lakukan inspeksi terhadap laporan.


digilib.uns.ac.id

C. Unsur Pengendalian Intern Transaksi Pembelian Menurut Mulyadi (2001: 311-318) sistem akuntansi pembelian dirancang untuk mencapai tujuan pokok pengendalian intern akuntansi berikut ini: 1. Menjaga kekayaan (persediaan) 2. Menjaga kewajiban perusahaan (utang dagang atau bukti kas keluar yang akan dibayar) 3. Menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi (utang dan persediaan) Untuk merancang unsur-unsur pengendalian intern akuntansi, diterapkan sistem akuntansi pembelian sebagai berikut: 1. Organisasi Perancangan

organisasi

didasarkan

pada

unsur

pokok

sistem

pengendalian intern berikut ini: a. Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan Pemisahan kedua fungsi ini untuk menciptakan pengecekan intern dalam pelaksanaan transaksi pembelian. Pemisahan kedua fungsi ini akan mengurangi risiko diterimanya barang yang tidak dipesan oleh perusahaan. b.

Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi Dalam

sistem

akuntansi

pembelian,

fungsi

akuntansi

melaksanakan pencatatan utang dan persediaan barang harus terpisah dari fungsi pembelian. Pemisahan fungsi dimkasudkan


digilib.uns.ac.id

untuk menjaga kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. c. Fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang Fungsi

penerimaan

merupakan

fungsi

operasi

yang

bertanggung jawab atas penerimaan atau penolakan barang yang diterima oleh pemasok. Fungsi penyimpanan merupakan fungsi yang bertanggungjawab atas penyimpanan barang yang telah dinyatakan diterima oleh fungsi penerimaan. d. Transaksi harus dilaksanakan oleh satu orang atau lebih dari satu fungsi. Setiap transaksi harus dilaksanakan dengan melibatkan lebih dari satu karyawan atau lebih dari satu fungsi. Dengan penggunaan unsur sistem pengendalian tersebut, setiap pelaksanaan transaksi akan selalu tercipta internal check yang mengakibatkan pekerjaan karyawan atau fungsi dicek ketelitian dan keandalannya oleh karyawan dan fungsi lain. 2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan Setiap transaksi keuangan terjadi melalaui sistem otorisasai tertentu. Otorisasi terjadinya transaksi dilakukan dengan pembubuhan tandatangan oleh manajer yang memiliki wewenang untuk itu, pada dokumen sumber dan dokumen pendukung. Setiap transaksi dicatat dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu. Dengan demikian karena setiap transaksi terjadi dengan otorisasi dari yang


digilib.uns.ac.id

berwenang dan dicatat melalui prosedur pencatatan tertentu, maka kekayaan perusahaan akan terjamin dan data akuntansi yang dicatat terjamin ketelitian dan keandalanya. Berikut adalah berbagai transaksi sistem otorisasi dan prosedur pencatatan: a. Surat permintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang untuk barang yang disimpan dalam gudang, atau kepala fungsi pemakai barang untuk barang yang langsung pakai. Transaksi pembelian didahului dengan diterimanya surat permintaan pembelian oleh fungsi pembelian dari fungsi gudang atau dari fungsi pemakai barang. Fungsi gudang atau pemakai barang mengisi formulir surat permintaan pembelian sebagai dasar bagi fungsi pembelian untuk melakukan pengadaan barang yang dibutuhkan perusahaaan. b. Surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Surat order pembelian merupakan awal transaksi pengadaan barang, dengan surat order pembelian inilah perusahaan memulai proses pengadaan barang yang akan berakibat barang yang akan dibeli dan timbulnya kewajiban perusahaan kepada pihak luar. Oleh karena itu, setiap surat order pembelian harus diotorisasi oleh pejabat

yang

berwenang

untuk

mengurangi

kemungkinan


digilib.uns.ac.id

diterimanya barang yang tidak sesuai dan timbulnya kewajiban yang tidak dibutuhkan di perusahaaan. c. Laporan Penerimaan

barang diotorisasi oleh fungsi fungsi

penerimaan. Sebagai bukti telah diterimanya barang dari pemasok, fungsi penerimaan membubuhkan tanda tangan otorisasi pada laporan penerimaan

barang.

Dokumen

ini

dikirimkan

oleh

fungsi

penerimaan ke fungsi akuntansi sebagai bukti telah dilaksanakannya pemeriksaan terhadap barang yang diterima dari pemasok. Dengan demikan fungsi akuntansi dapat mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian dan bertambahnya barang. d. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi. Untuk mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian, fungsi akuntansi mengisi dan menandatangani bukti kas keluar yang merupakan dokumen sumber untuk pencatatan tambahan persediaan barang dan timbulnya kewajiban akibat transaksi pembelian. e. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Catatan akuntansi harus diisi informasi yang berasal dari dokumen sumber yang sahih (valid). Kesahihan dokumen sumber


digilib.uns.ac.id

dibuktikan dengan dilampirkannya dokumen pendukung yang lengkap, yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Dalam sistem akuntansi pembelian, pencatatan mutasi utang dan persediaan harus didasarkan pada dokumen sumber dan dokumen pendukung. f. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang. Setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang berwenang untuk mengubah catatan akuntansi tersebut, setiap melakukan pengubahan catatan akuntansi karyawan harus membubuhkan tanda tangan dan tanggal pada dokumen sumber agar pada setiap perubahan data catatan akuntansi akan dipertanggungjawabkan. 3. Praktik yang sehat a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak. Untuk menciptakan praktik yang sehat formulir penting harus bernomor urut tercetak dan penggunaan nomor urut nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh manajer yang memiliki wewenang untuk menggunakan formulir tersebut. b. Pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok. Pemasok dipilih tidak berdasarkan hubungan istimewa dan pribadi diantara fungsi pembelian dengan pemasok, namun


digilib.uns.ac.id

berdasarkan perbandingan penawaran harga bersaing yang diterima dari pemasok. c. Barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan jika fungsi ini telah menerima tembusan surat order pmbelian dari fungsi pembelian. Tidak ada barang yang diterima oleh fungsi penerimaan tanpa didahului dengan dikeluarkannya order pembelian dari fungsi pembelian. d. Fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan menginspeksi barang tersebut dan membandingkannya dengan tembusan surat order pembelian. Agar perusahaan dapat memperoleh barang yang dibeli sesuai yang dipesan, fungsi penerimaan harus melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung

dan

menginspeksi

barang

tersebut

serta

membandingkannya dengan tembusan surat order pembelian. e. Terdapat pengecekan harga, syarat pembelian dan ketelitian perkalian dalam faktur dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses untuk dibayar. Pengecekan terhadap ketelitian faktur dari pemasok dilakukan dalam setiap pembuatan bukti kas keluar. Dokumen yang terjamin


digilib.uns.ac.id

ketelitian dan keandalannya digunakan sebagai dasar pencatatan mutasi uang dan persediaaan serta pengeluaran kas f. Pembayaran faktur dilakukan sesuai syarat pembayaran guna mencegah hilangnya kesempatan untuk memperoleh potongan tunai Bukti kas keluar diarsip menurut tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu potongan, agar perusahaan dapat melakukan pengiriman cek untuk memperoleh kesempatan potongan tunai. g. Bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnnya dicap lunas oleh fungsi pengeluaran kas setelah cek dikirimkan kepada pemasok. Bukti kas keluar digunakan untuk memberikan otorisasi fungsi keuangan guna mengisi cek dan mengirimkannya ke pemasok. Bukti kas keluar ini dibuat oleh fungsi akuntansi berdasarkan dokumen pendukungnya, seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok . D. Program

Audit

Pengujian

Pengendalian

terhadap

transaksi

Pembelian Setelah auditor

menentukan

salah saji potensial, aktivitas

pengendalian yang dilakukan, dan prosedur pengujian pengendalian berdasarkan tahap transaksi, auditor mengelompokkan prosedur pengujian pengendalian tersebut ke dalam tiga asersi, yaitu: Mulyadi (2002b: 131 134) 1. Berdasarkan Asersi Keberadaan dan Keterjadian a. Lakukan pengamatan terhadap pemisahan fungsi.


b. Lakukan pemeriksaan terhadap

digilib.uns.ac.id

prosedur otorisasi terhadap

persetujuan dan permintaan pembelian. c. Mengambil sampel transaksi pembelian dari register bukti kas keluar dan lakukan verifikasi terhadap tanggal, nama pemasok, dan jumlah moneter dan nonmoneter. 2. Bedasarkan Asersi Kelengkapan a.

Periksa bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak dan pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut.

b. Pemeriksaan terhadap nomor urut bukti kas keluar yang dicatat dalam register bukti kas keluar. c.

Mengambil sampel bukti kas keluar yang disetujui dan lakukan pengusutan ke catatan akuntansi.

3. Berdasarkan Asersi Penilaian atau Alokasi a.

Pemeriksaan adanya bukti pengecekan independen terhadap pencantuman harga barang dalam bukti kas keluar dan keakuratan perhitungan dalam bukti kas keluar.

b.

Pemeriksaan persetujuan pembelian semestinya untuk setiap transaksi pembelian.

c.

Periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu dan jurnal untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak terjadi kekeliruan posting jumlah moneter atau akun.


digilib.uns.ac.id

E. Standar Auditing. (SA seksi 150) standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Standar Umum a.

Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

b.

Dalam

semua

hal

yang

berhubungan

dengan

perikatan,

independensi, sikap mental harus dipertahankan auditor. c.

Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan a.

Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

b.

Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

c.

Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.


digilib.uns.ac.id

3. Standar Pelaporan a.

Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

b.

Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidak

konsistenan

penerapan

prinsisp

akuntansi

dalam

penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. c.

Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

d.

Laporan auditor harus memuat suatu pernyataaan pendapat menegnai laporan keuangan secara keseluruhan atau sesuai asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat dieberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.


digilib.uns.ac.id

F. Management Letter (Surat Komentar Terhadap Pengendalian Intern) 1. Pengertian Management Letter Agoes (2013: 150-153) Management letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh Kantor Akuntan publik (KAP) ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya (diaudit) yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan (baik material maupun immaterial weaknesses) yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan saransaran perbaikan dari KAP. 2. Membuat Management letter yang baik Dalam membuat management letter, perlu diperhatikan beberapa hal penting agar dihasilkan suatu management letter yang baik dan efektif. a. Management letter harus tepat waktu (timely), sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengendalian internnya. b. Management letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. c. Komentar dan saran-saran dalam management letter tidak boleh merupakan sesuatu yang mengejutkan. d. Management letter harus ditulis dengan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan klien.


digilib.uns.ac.id

e. Kelemahan dan

saran yang diberikan dapat diurutkan

berdasarkan urutan pos laporan posisi keuangan (neraca) dan laba rugi (misalnya mulai dari kas, piutang, persediaan, dan seterusnya) atau

menurut

hal-hal yang paling penting

memerlukan perhatian khusus dari manajemen dan perlu penanganan secepat mungkin. f. Saran–saran yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik kantor akuntan

publik

untuk

membantu

pengembangan

usaha

perusahaan. g. Pada bagian akhir management letter tidak lupa untuk ucapkan terima kasih kepada manjemen dan seluruh staf perusahaan, atas segala bantuan dan kerja sama yang diberikan menejemen selama akuntan publik melaksanakan pemeriksaannya. 3. Manfaat Management Letter Management letter mempunyai banyak manfaat tidak hanya untuk klien tetapi juga untuk KAP dan staf (anggota tim pemeriksa) dari KAP, berikut manfaat management letter tersebut: a. Manfaat untuk klien, antara lain: 1) Dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaannya. 2) Dapat

mengambil

tindakan-tindakan

perbaikan

untuk

mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, berdasarkan saran-


digilib.uns.ac.id

saran yang diberikan dalam management letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. b. Manfaat untuk kantor akuntan publik, antara lain: 1) Menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik, karena disamping laporan pemeriksaan akuntan, juga memberikan management letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. 2) Jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntan publik tersebut. 3) Jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien (langganan) kantor akuntan public. c. Manfaat untuk staf kantor akuntan publik, antara lain: 1) Mendapat banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam/jenis perusahaan. 2) Mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat management letter yang baik.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: a. Keandalan pelaporan keuangan

Recommend Documents