BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori 2.1.1. Pengawasan Keuangan Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan (Kadarman 2001) Pengawasan merupakan rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan yang dilakukan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ditempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui Pre-audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui post-audit dengan
pemeriksaan terhadap
pelaksanaan ditempatkan (inspeksi).
Universitas Sumatera Utara
Pengawasan merupakan tahap
integral dengan keseluruh tahap pada
penyusunan dan pelaporan PKAPB. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dimulai pada saat proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggunganjawaban APBD. Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk : (1) menjaga agar anggaran yang disusun benarbenar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang digariskan, dan (3) menjaga agar pelaksanaan APBD
benar-benar dapat
dipertanggungjawabkan. 2.1.2. Pengetahuan Anggaran Kapabilitas dan kemampuan pimpinan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai kegiatan. Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman, 1960). Pengertian anggaran (budget) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun (Mulyadi, 2001). Penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya (Supriyono, 2002). Laba atau keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan ditentukan pada saat penganggaran. Setelah kegiatan dalam anggaran
Universitas Sumatera Utara
diimplementasikan, hasilnya akan dibandingkan dengan anggarannya sehingga dapat diketahui penyimpangan yang timbul. Penyimpangan yang timbul tersebut dianalisis lebih lanjut untuk kemudian digunakan sebagai umpan balik di kegiatan yang akan datang. Pengetahuan pimpinan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan pimpinan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan pimpinan tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan. Penganggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang (Supriyono, 2002) Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program. Dimana anggaran disusun oleh pimpinan untuk jangka waktu satu tahun, yang nantinya akan menuju kepada kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya yang ditentukan. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran, apabila pengetahuan tentang anggaran baik maka diharapkan pimpinan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. 2.1.3. Pengalaman Kerja Pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan (Manulang, 1984). Pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami
Universitas Sumatera Utara
tugas–tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik. Seseorang yang mempunyai pengalaman kerja yang lebih banyak dibidang keuangan diharapkan mempunyai lebih banyak pengetahuan tentang keuangan. Dari uraian tentang pengalaman kerja diatas dapat disimpulkan, bahwa pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. Dalam penelitian ini pengalaman kerja yang dimaksud adalah pengalaman kerja dibidang keuangan. 2.1.4. Latar Belakang Pendidikan Latar belakang pendidikan adalah latar belakang pendidikan yang ditekuni responden, variabel ini bersifat dummy. Dalam penelitian ini latar belakang yang dimaksud adalah akuntansi atau tidak berlatarbelakang akuntansi. 2.1.5. Gaya Kepemimpinan Gaya
kepemimpinan
adalah
cara
atau
teknik
seseorang
dalam
menjalankan suatu kepemimpinan, berusaha mempengaruhi perilaku orang-orang yang dikelolanya. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk memberikan wawasan sehingga orang lain ingin mencapainya. Pemimpin yang baik memberikan pengalaman, ketrampilan, dan sikap pribadinya untuk membangkitkan semangat dan tim kerja. Pemimpin yang efektif mampu memberikan pengarahan terhadap usaha semua anggotanya dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka (Trisnawati, 2005). Kepimpinan adalah kemampuan dalam mengatur, memberi pengaruh serta memperoleh komitmen dari sebuah tim terhadap sasaran kerjanya.
Universitas Sumatera Utara
Selain itu pemimpin yang baik harus dapat menyelaraskan kebutuhan kelompok di mana untuk mengembangkan nilai-nilai dan sesuatu yang menarik perhatian organisasi. Peranan pemimpin atau kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan ada tiga bentuk yaitu peranan yang bersifat interpersonal, peranan yang bersifat informasional, dan peranan pengambilan keputusan (Siagian, 2002). Yang dimaksud dengan peranan yang bersifat interpersonal dalam organisasi adalah bahwa seorang pemimpin dalam perusahaan atau organisasi merupakan simbol akan keberadaan organisasi, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk memotivasi dan memberikan arahan kepada bawahan, dan seorang pemimpin mempunyai peranan sebagai penghubung. Peranan yang bersifat informasi mengandung arti bahwa seorang pemimpin dalam organisasi mempunyai peran sebagai pemberi, penerima dan penganalisa informasi. Sedangkan peran pemimpin dalam pengambilan keputusan mempunyai arti bahwa pemimpin mempunyai peran sebagai penentu kebijakan yang akan diambil berupa strategi-strategi bisnis yang mampu untuk mengembangkan inovasi, mengambil peluang atau kesempatan dan bernegosiasi dan menjalankan usaha dengan konsisten. Setiap pemimpin mempunyai gaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Gaya kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut berusaha mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat (Thoha, 2007). Sedangkan menurut (Winardi, 2000), gaya kepemimpinan adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami suksesnya kepemimpinan, dalam hubungannya di mana pusat perhatian ditujukan pada yang dilakukan oleh pemimpin.
Universitas Sumatera Utara
2.1.5.1. Kepemimpinan Teori kepemimpinan menurut Winardi (2000) adalah sebagai berikut : 1.
Teori otokratis Kepemimpinan menurut teori ini didasarkan atas perintah, pemaksaan dan tindakan yang agak arbiter dalam hubungan pimpinan dengan pihak bawahan.
2.
Teori psikologis Pendekatan ini kepada kepemimpinan menyatakan bahwa
fungsi seorang
pemimpina adalah mengembangkan system motivasi terbaik. 3.
Teori sosiologis Pihak lain menganggap bahwa kepemimpinan terdiri dari usaha-usaha yang melancarkan aktivitas para pemimpin dan yang berusaha untuk menyelesaikan setiap konflik organisatoris antara pengikut.
4.
Teori suportif Pihak pemimpin beranggapan bahwa para pengikutnya ingin berusaha sebaikbaiknya dan dapat memimpin dengan sebaik-baiknya melalui tindakan membantu mereka.
5.
Teori “Laissez Faire” Pemimpin memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada bawahan dalam hal menentukan aktivitas mereka.
6.
Teori perilaku pribadi Kepemimpinan dapat pula dipelajari berdasarkan kualitas pribadi ataupun polapola kelakuan para pemimpin. Pemimpin tidak berkelakuan sama ataupun melakukan tindakan identik dalam situasi yang dihadapinya.
Universitas Sumatera Utara
7.
Teori sifat Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain : a. Intelegensi b. Inisiatif c. Energi atau rangsangan d. Kedewasaan emosional e. Persuasif f. Skill communicative g. Kepercayaan kepada diri sendiri h. Perspektif i.
8.
Kreativitas dan partisipasi social.
Teori situasi Pada teori ini dianggap bahwa kepemimpinan terdiri dari tiga macam elemen yakni : pemimpin, pengikut, situasi. Situasi dianggap elemen yang paling penting karena memiliki banyak variable.
2.1.5.2. Tipe Gaya Kepemimpinan Gaya kepemimpinan menurut Hopwood (1976), ada beberapa tipe gaya kepemimpinan yang dapat dijadikan indikator yang dapat mengukur gaya manajemen, yaitu : 1. Gaya partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan yang menempatkan pimpinan selalu berada di tengah-tengah para bawahan sehingga ia terlihat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi.
Universitas Sumatera Utara
2. Gaya pengasuh, yaitu gaya kepemimpinan yang bersifat kebapakan. Pemimpin dengan gaya seperti ini bertindak sebagai seorang bapak yang selalu melindungi bawahannya dalam batas-batas yang wajar. 3. Gaya otoriter, yaitu gaya kepemimpinan yang menempatkan kekuasaan ditangan satu orang. 4. Gaya birokrasi, yaitu gaya kepemimpinan yang menempatkan peraturan organisasi sebagai orientasi dalam pelaksanaan tugas. 5. Gaya yang berorientasi pada tugas, yaitu gaya kepemimpinan yang memandang bahwa pelaksanaan tugas adalah yang paling utama dalam suatu organisai. Pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan seperti ini akan berupaya untuk bekerja sesuai target dan tepat waktu, meskipun dalam kondisi sulit. 2.2. Review Peneliti Terdahulu Erlina (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pimpinan tentang anggaran, jenjang pendidikan dan latar belakang pendidikan terhadap pengawasan keuangan daerah, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dan jenjang pendidikan tidak mempunyai hubungan dengan pengawasan keuangan, tetapi pengetahuan tentang anggaran signifikan mempengaruhi pengawasan anggaran. Interaksi antara pengetahuan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran akan mempengaruhi pengawasan keuangan. Interaksi antara pengetahuan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran dan pengawasan keuangan akan tidak mempengaruhi kinerja anggota dewan.
Universitas Sumatera Utara
Winarna dan Murni (2007) meneliti tentang personal background, political background dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD Medan dalam pengawasan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan. Personal background dan political background secara umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Werimon (2007) meneliti tentang pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan partisipasi masyarakat, kebijakan publik tidak berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan. Sopanah dan Wahyudi (2007) meneliti tentang pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan. Akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan. Selanjutnya Wardayani (2010) meneliti pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan komitmen professional sebagai variabel moderasi. Hasilnya menunjukkan secara simultan dan parsial
meneliti
pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan
Universitas Sumatera Utara
transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan. Komitmen professional tidak memperkuat hubungan pengetahuan tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan. Tabel 2.1. Review Peneliti Terdahulu Peneliti Erlina (2008)
Topik
Variabel
Hasil Penelitian
Pengaruh Pengetahuan Tentang Angggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dan Kinerja Dewan; Peranan Partisipasi Masyarakat di Sumatera Utara
Variabel Independen : - Pengetahuan Dewan tentang anggaran, jenjang pendidikan dan latar belakang pendidikan
- Menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dan jenjang pendidikan tidak mempunyai hubungan dengan Pengawasan anggaran, tetapi pengetahuan tentang anggaran signifikan mempengaruhi pengawasan anggaran yang dilakukan anggota dewan. - Interaksi antara pengetahuan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran akan mempengaruhi pengawasan anggaran yang dilakukan oleh anggota dewan. - Latar belakang pendidikan dan jenjang pendidikan tidak mempunyai hubungan dengan pengawasan anggaran, tetapi pengetahuan tentang anggaran signifikan mempengaruhi kinerja anggota dewan. - Interaksi antara pengetahuan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran dan pengawasan anggaran akan tidak mempengaruhi kinerja anggota dewan.
Variabel Dependen : - Pengawasan Keuangan Daerah Variabel Moderating : - Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik
Jaka Winarna dan Sri Murni (2007)
Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan
Variabel Independen - Personal background, political background, dan pengetahuan dewan tentang anggaran Variabel Dependen - Peran DPRD dalam pengawasan keuangan
Pengetahuan Dewan tentang anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Personal background dan political background secara umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
Simson Werimon, Imam Ghozali, dan Mohamad Nazir (2007)
Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparans Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
Variabel Independen - Pengetahuan tentang Anggaran Psrtisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Variabel Dependen - Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
- Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) - Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negative signifikan terhadap pengawasan APBD. - Pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan public tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD. - Pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD
Universitas Sumatera Utara
Tabel 2.1. Sopanah dan Isa Wahyudi (2007)
Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
Wardayani (2010)
Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kinerja DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah dengan Komitmen Profesional sebagai Variabel Moderasi
Lanjutan Variabel Independen - Pengetahuan Dewan tentang anggaran, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat Variabel Dependen - Pengawasan keuangan daerah
Variabel Independen - Pengetahuan Dewan tentang anggaran Variabel Dependen - Pengawasan keuangan daerah Variabel Moderating - Komitmen Profesional
- Pengetahuan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut sampel dewan maupun masyarakat. - Interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut sampel dewan maupun sample masyarakat. Hubungan yang ditunjukkan adalah negatif artinya semakin tinggi akuntabilitas maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan semakin menurun. - Interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD menurut dewan, sedang menurut masyarakat tidak signifikan. - Interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh - Secara simultan dan parsial pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah - Komitmen professional tidak mampu memperkuat hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, dan komitmen professional bukan merupakan variable moderasi.
Universitas Sumatera Utara
