BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1.1.Good Governance 1.1.1. Karakteristik Good Governace
Konsep Good Governance bukanlah hal baru, keberadaannya bersamaan dengan peradaban manusia, bahkan pada zaman pemerintahan Cina Kuno (202 SM-219M) konsep pemerintahan yang baik merupakan salah satu doktrin Confusius yang kemudian menjadi konstitusi Chow. Istilah governance berasal dari bahasa Yunani “kybernan” dan kybernetes” yang artinya mengendalikan atau mengendarai sesuatu. Konsep good governance pada awalnya merupakan istilah ilmu politik yang diperkenalkan dalam mengambarkan suatu masyarakat yang demokratis. Istilah ini mulai
populer ketika badan-badan internasional
dalam
bidang moneter
mempersyaratkan adanya suatu pemerintahan yang baik (good governance) untuk dapatnya lembaga-lembaga moneter tersebut memberikan kepada negara pemberi bantuan. Lembaga internasional yang mengawali mempopulerkan istilah governance adalah Bank Dunia melalui publikasinya yang diterbitkan pada tahun 1991 berjudul Governance Development, berikutnya diikuti oleh Asian Development Bank (ADB) yang sejak tahun 1995 telah memiliki policy paper bertajuk Governance Sound Development Management. ADB mengartikulasikan empat elemen essensial dari good governance, yaitu : accountability, participation, predictability dan transparency. UNDP kemudian membuat definisi yang lebih ekspansif governance meliputi : pemerintah, sektor swasta, dan civil society dan interaksi antara ketiganya. Paul Streeten dalam tulisannya yang berjudul “Good Governance : Hystori And Development of The Concept” menyatakan persyaratan Good Governance sebagai salah satu
kriteria dalam menggulirkan bantuannya oleh lembaga-lembaga internasional tersebut muncul sejak berakhirnya perang dingin dimana terjadi perubahan kekuatan konstelasi politik dunia, yang berpengaruh juga terhadap kebijakan pemberian bantuan kepada negara-negara penerima, yang dahulunya bantuan diarahkan pada permasalahan-permasalahan fundamental kemanusiaan seperti kemiskinan, keterbelakangan pendidikan meluas kepada isu-isu yang berkembang pada saat itu antara lain isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, demokrasi dan Good Governance.
United Nation Development Program (UNDP) sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengajukan prinsip-prinsip good governance sebagai berikut ; 1. Partisipasi (Participation) : masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukan bagi masyarakat. 2. Aturan hukum (Rule of law) kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. 3. Transparasi (Transparency) transparasi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. 4. Daya tangkap (responsiveness) aparat pemerintah harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi atau kondisi dalam mengkomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. 5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation) perumusan kebijakan pembangunan baik di pusat maupun darah dilakukan melalui mekanisme demokratis, tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Keputusan-keputusan yang diambil antara eksekutif
dan legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama. 6. Berkeadilan (Equlity) semua warga negara, baiklaki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. 7. Efektifitas dan efisien (Efektiveness and efisiency) proses-proses dan lembagalembaga
sebaikmungkin
berupaya
mencapai
hasil
yang
optimal
dengan
memanfaatkan dana dan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. 8. Akuntabilitas (Accountability) instansi pemerintah dan para aparatnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukannya. 9. Visi Strategis (Strategi Vision) semua kegiatan pemerintah diberbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas disertai strategi implementasi yang tepat sasaran.1 Sementara itu terdapat juga pandangan lain yang menyebut Good Governance memiliki 10 prinsip yang mirip UNDP yaitu : 1. Partsipasi : Warga memiliki hak dan mempergunakan untuk menyanpaikan pendapat, bersuara lantang atau tidak dalam proses perumusan kebijakan publik. 2. Penegakan Hukum : Hukum diperlakukan tanpa kecuali, HAM dilindungi, dan memperhatikian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparasi : Penyediaan informasi tentang pemrintah bagi publik dan dijaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
1
Lembaga Adminstrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000, Akuntabilitas Dan Good Governce”Jakarta,
4. Kesetaraan : Adanya peluang dan kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk beraktifitas/berusaha. 5. Daya Tanggap : Pekanya para pengelola instansi publik terhadap aspirasi masyarakat. 6. Wawasan : Kedepan pengelola masyarakat hendaknya dimulai dengan visi, misi, dan strategi yang jelas. 7. Akuntabilitas : Laporan para penentu kebijakan kapada masyarakat. 8. Pengwasan Publik : Terlibatnya warga dalam mengontrol kegiatan pemerintah, termasuk partemen 9. Efektifitas dan efisien : Terselenggaranya kegiatan publik dengan sumberdaya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Indikatornya adalah pelayanan yang mudah, cepat, murah, dan tepat waktu. 10. Profesionalitas : Tingginya kemempuan dan moral para pegawai pemrintah, termasyk parlemen2 1.1.2. Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di dalam praktek penyelenggaraan daerah di Indonesia, asas-asas yang harus ditaati oleh penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada bagian Kedua Pasal 58 yang menyatakan
bahwa
penyelenggaraan
pemerintahan
berpedoman
pada
Asas
Umum
Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas : a. Asas Kepastian Hukum
2
Agus Dwiyanto. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan kebijakan UGM, Yogyakarta h.79
Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dam keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. b. Asas Tertib Penyelengara Negara Asas Tertib Penyelenggara Negara, yang dimaksud dengan asas ini adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Asas ini mencangkup banyak hal terdapat dalam asas pemerinatahan yang baik, sebab asas ini memiliki suatu hubungan atau kaitan dengan asas yang lain sebab apabila semua asas itu dijalankan, maka asas ini tentunya terlaksana sebab akan tercipta suatu pemrintah yang teratur dalam menjalakan wewenangnya dengan mengikuti peraturannyang telah dibuatnya dan dapat menjaga suatu keadaan yang seimbang anatar unsur-unsur yang ada dalam suatu Negara serta dapat mengendalikan semua aspek-aspek yang vital dalam kehidupan bernegara (misal: ekonomi, politik, agama). Asas ini lebih mengacu pada visi yang ingin diharapkan dapat dicapai dalam rangka mencapai tujuan dari Negara Indonesia. c. Asas Kepentingan Umum Asas Kepentingan yang seperti tertulis dalam penjelasan dan artinya secara umum, asas ini dimaksud agar pemerintah senantiasa mendahulukan kepentingan umum dalam melakukan kegiatannya. Dalam asas ini terlihat jelas bahwa seluruh asas yang berkaitan dengan asas yang perihal prosedur atau proses pengmabilan keputusan yang apabila dilanggar secara otomatis membuat keputusan yang bersangkutan menjadi batal demi hukum yang mana telah dijabarkan sebelumnya.
d. Asas Keterbukaan Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Tampak dengan jelas asas non-diskriminatif tercakup dalam asas ini dan asas tidak sewenangwenang dan asas pelarangan penyalahgunaan kekuasaan juga tercakup didalamnya sebab penyelenggaraan pemerintah yang transparan adalah salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenangan pemerintah dalam bertindak. e. Asas Proporsionalitas Asas proposionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
f. Asas Profesionalitas Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian dengan berdasar pada kode etik menurut UU yang berlaku. g. Asas Akuntabilitas Asas Akuntabilitas adalah asas yang menekankan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h. Asas Efisiensi dan Efektifitas Asas Efisiensi dan Efektifitas asas dimana proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. 1.2.Pelayanan Publik 1.2.1. Pengaturan Pelayanan Publik Menurut Widodo Joko Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan.3 Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 18A, khususnya ayat (2) menunjukan bahwa secara konstitusional, maka pelayanan umum merupakan hak setiap orang sebagai anggota masyarakat, dan karenanya pengaturannya di dalam UUD 1945, maka hak tersebut merupakan hak yang dapat digolongkan kedalam jenis hak asasi, oleh karena itu pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik tersebut 4. Dalam hubungannya dengan pelayanan publik, sebagai realisasi keinginan ketentuan pasal 18B, khususnya ayat (2) tersebut, pada tahun 2009 telah dibentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan UndangUndang ini tidak hanya sebagai realisasi atas ketentuan Pasal 18B semata, tetapi juga telah memberikan rambu-rambu atau acuan penyelenggaraan pelayanan publik, dengan mengingat bahwa, bagian penjelasan UUD 1945 sudah tidak berlaku 5 . Menurut Juniaro Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, “perubahan pasal 18 UUD 1945 ini dimaksud untuk lebih memperjelas pembagian daerah NKRI yang meliputi daerah provinsi, dan dalam daerah provinsi terdapat
3
Kridawati Sadhan.2010, Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, CV. Citrab Malang, Malang, h.131. Husin Thamrin, 2013 Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Aswaja Pressindo,Yogyakarta, h.20. 5 Ibid. 4
daerah kebupaten dan kota. Ketentuan pasal 18 ayat 1 ini mempunyai keterkaitan erat dengan ketentuan pasal 25A mengenai NKRI”6 Pelayanan publik merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah, namun sebaliknya menjadi hak bagi masyarakat untuk memperoleh dan menyelenggarakan pelayanan publik yang baik, maka setidak-tidaknya pelayanan publik tersebut harus memiliki standar yang harus disyaratkan agar supaya memenuhi harapan masyarakat. Standar pelayanan dimaksud meliputi : 1. Prosedur pelayanan (prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan ) 2. Waktu penyelesaian (waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan) 3. Biaya pelayanan (biaya atau tariff pelayanan termasuk perincian yang ditetapkan dalam dalam proses pemeberian pelayanan ) 4. Produk pelayanan (hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ) 5. Sarana dan prasarana (penyedian sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyeleggara pelayanan publik) 6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan (kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan keahlian keterampilan sikap dan perilaku yang dibutuhkan )7. 1.2.2. Asas-Asas Pelayanan Publik Pedoman pelaksanaan norma-norma pelayana publik tersebut dapat didasarkan pada asasasas yang relevan digunakan dalam rangka pelayana publik, sekaligus sebagai upaya pembatasan dan uji keabsahan pelayanan publik, disamping tentunya mendasar pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
6
Juriaro Ridwan &Achmad Sodik Sudrajat, 2009, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, h.113. 7 W.Friedman, The state and The Rule of Law in A Mixed Economy, Steven & Son, London, 1971, hal 3.
Negara Nomor 63/KEPMEN/PAN/17/2009. Asas-asas yang dapat digunakan untuk mendasari pelayanan publik baik di seluruh wilayah Indonesia maupun di daerah adalah : 1. Asas Transparasi Asas transparai penyelenggaraan pelayanan publik sesungguhnya merupakan masifestasi asas openbaaarheid dalam konsepsi hukum admistrasi di Belanda, asas ini dimaksud sebagai asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayana publik harus dilakukan secara dan besifat terbuka bagi masyarakat yang dimulai dari proses pengambilan keputusan tentang kebijakan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian, dan tentunya tidak ditinggalkan adanya keharusan bahwa pelayanan publik tersebut dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Transparasi (keterbukaan) pemerintah merupakan sesuatu hal yang substansial, sebab dengan transparasi tersebut masyrakat dapat mendapatkan lebih banyak pengertian tentang rencana-rencana kebiajkan yang dijalankan8 2. Asas Keadilan Keadilan merupakan sesuatu yang “maha” luas meliputi hukum, sosial, agama, dal lain sebagainya. Namum demikian terlepas dari itu, sesuatu hal yang pasti adalah prinsip keadilan menghendaki tujuan hukum bagi setiap negara hukum. Prinsip keaadilan menghendaki agar setiap tindakan institusi atau pejabat pemerintahan negara (daerah) senantisa memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran, prinsip keadilan menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang 9. Asas 8
PM. Hadjon, 1994, Penghantar Hukum Administrasi Indonesia Cet.I. Gajah Mada University. Yogyakarta, h.282. 9 Husin Thamrin, 2013,Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Aswaja Pressindo,Yogyakarta, h.41.
ini bermaksud dalam penyenggaraan pelayanan publik tidak menimbulkan diskriminasi pelayanan pada pasyarakat dan pemerintah sebagai aparatur penyelenggara tidak pada tempatnya membedakan bobot pelayanan berdasarkan klasifikasi-klasifikasi tertentu di dalam masyarakat10 3. Asas Good Governance Asas Good Governance mengakomodasikan dalam pelayanan publik baik dalam proses maupun hasil keputusan mencerminkan akuntabilitas, transparasi, menerima perbedaan control dan peran serta masyarakat, dan hukum harus ditegakkan secara nyata. 1.2.3. Sistem Pelayanan Publik Dalam sistem pelayanan publik instrument yuridis merupakan sarana kontrol terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah 11. Instrumen yuridis tersebut meliputi : 1. Konsep Hukum 2. Standarisasi Pelayanan 3. Akuntabilitas 1. Konsep hukum menunjukan bahwa tujuan dan sarana pelayanan publik merupakan unsur pokok ditetapkan oleh pemerintah dalam proses pelayan publik. Sarana yang dimaksud dalam konteks ini adalah instrumen peraturan perundang-undangan yang dalam bekerjanya diperlukan adanya sumber-sumber daya seperti dana, manusia, dan sebagainya guna tercapainya suatu tujuan dan hukum telah bermakna control sekaligus instrument pengawasan terhadap aktifitas dan fungsi pemerintah.
10 11
Ibid . Husin Thamrin, op. cit, h.55.
2. Standarisai Pelayanan merupakan ukuran dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemeberidan menerima layanan. Standar pelayanan meliputi : a. Prosedur pelayanan : Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. b. Waktu penyelesaian : Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan samapai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan c. Biaya pelayanan : Biaya/tarif termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan d. Produk pelayanan e. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan f. Sarana dan prasarana : Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik g. Kompetensi petugas pemberi pelayanan h. Kompetensi petugas pemberi pelayana harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan 3. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerapkan kinerja atas tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan suatu
organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Seoorang pejabat pemerintahan yang akuntabel adalah jika bertanggung jawab tidak hanya terhadap yang dilakukan, tetapi juga terhadap kinerja organisai secara keseluruhan. Dalam konteks pelayanan publik akuntabilitas berarti sebagai
kewajiban
seseorang
atau
badan
sebagai
pemegang
amanah
untuk
mempertanggung jawabkan pengelola dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yuridis. Dalam hal peningkatan Pelayanan Publik yang berbasis Good Governance sistem Pelayanan Publik yang diselenggararakan oleh Pemerintah Kota Denpasar dilakukan penyederhanaan perijinan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan yang terintegrasi oleh pelayanan satu pintu, mempersingkat waktu, menyerderhanakan persyaratan dan proses tanpa mengabaikan kelayakan serta transparasi biaya dan berbasis kepada teknologi informasi.
