BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Mahsun (2006) mengatakan bahwa kinerja (performance) adalah

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Kinerja

2.1.1

Pengertian Kinerja Kinerja adalah suatu perbuatan, prestasi dan suatu pameran umum

keterampilan, serta pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang. Kinerja menetapkan standard-standard tertinggi seseorang, standard yang melampaui apa yang diminta atau apa yang diharapkan orang lain pada dirinya (John Whitemore, 1997). Mahsun (2006) mengatakan bahwa kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Gibson,dkk : 1996). Kinerja mempunyai makna luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan tersebut, apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan

Universitas Sumatera Utara

kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (Wibowo, 2013). Pada dasarnya kinerja menekankan pada apa yang dihasilkan (output) dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan. Kinerja merupakan proses mengolah input menjadi output (Moeheriono, 2012). Menurut Moeheriono (2012) kinerja mengandung dua komponen, yaitu : 1.

Kompetensi yaitu individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan tingkat kinerjanya.

2.

Produktivitas kompetensi, yaitu tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai outcome. Robbins (2006), kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau

ability (A), motivasi atau motivasion (M) dan kesempatan atau opportunity (O), yaitu kinerja = f (A x M x O). Artinya : kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan. Kemampuan, motivasi, dan kesempatan adalah faktor yang menentukan kinerja. Kesempatan adalah tingkat kinerja yang tinggi yang sebagian merupakan fungsi dari tiadanya rintangan-rintangan yang menghambat. Meskipun seorang individu mungkin bersedia dan mampu, bisa saja ada rintangan yang menjadi penghambat. Jadi sehubungan dengan itu, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Menurut Mangkunegara (2005) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.


2.1.2

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup

banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah : 1.

Faktor personal/individual meliputi : pengetahuan keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.

2.

Faktor kepemimpinan, meliputi : kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.

3.

Faktor tim, meliputi : kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan satu tim.

4.

Faktor sistem, meliputi : sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.

5.

Faktor kontekstual (situasional), meliputi : tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Menurut Gibson (1996), ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi

kinerja yaitu : variabel individu, variabel organisasi dan variabel psikologis. Ketiga kelompok variabel tersebut memengaruhi kelompok kerja yang secara tidak langsung memengaruhi kinerja individu.

1.

Variabel Individu Variabel individu dikelompokkan atas sub varibel kemampuan dan

keterampilan, latar belakang dan demografis.


2.

Variabel Psikologis Variabel psikologis dikelompokkan atas sub variabel persepsi, sikap,

kepribadian, belajar, dan motivasi. Variabel persepsi, sikap, dan kepribadian ini merupakan hal yang kompleks dan sulit untuk diukur. 3.

Variabel Organisasi Variabel organisasi dikelompokkan atas sub variabel sumber daya,

kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan. 2.1.3

Penilaian Kinerja Penilaian kinerja adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

manajemen atau penyedia penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja dengan uraian atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu (Sastrohadiwiryo, 2003). Dalam mengembangkan organisasi, penilaian kerja menjadi suatu hal yang penting. Melalui penilaian kinerja maka pimpinan dapat melihat pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan sebagai tolok ukur atau masih ada kekurangan.

Soedjono (2005) menyebutkan ada enam kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pegawai secara indvidu yaitu: 1.

Kualitas hasil pekerjaan yang dikerjakan individu.

2.

Kuantitas pekerjaan yang merupakan jumlah yang dihasilkan atau jumlah aktivitas yang dapat diselesaikan individu.


3.

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.

4.

Efektivitas pemanfaatan secara maksimal sumber daya yang ada pada organisasi untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi kerugian.

5.

Kemandirian dalam melaksanakan pekerjaan.

6.

Komitmen

kerja

yaitu

komitmen

kerja

antara

pegawai

dengan

organisasinya dan tanggung jawab pegawai terhadap organisasi.

2.2

Motivasi Kerja

2.2.1 Pengertian Motivasi Kerja Menurut Ilyas (1999) yang mengutip pendapat Stoner bahwa motivasi adalah hal yang menyebabkan dan mendukung perilaku seseorang. Sementara George menyatakan motivasi adalah keinginan yang terdapat pada seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan beberapa tindakan. Dalam kehidupan organisasi yang menjadi sasaran utama pemberian motivasi oleh para pimpinan adalah peningkatan prestasi kerja para bawahan yang bersangkutan dalam mencapai tujuan dan berbagai sasaran organisasi. Prestasi kerja tidak dapat ditingkatkan hanya dengan pemberian motivasi saja karena merupakan perkalian antara kemampuan dengan motivasi. Motivasi dapat bersumber dari dalam diri seseorang yang dikenal dengan istilah motivasi internal/intrinsik dan juga dapat berasal dari luar diri seseorang yang dikenal dengan motivasi eksternal/ekstrinsik. 2.2.2

Teori-teori Motivasi Menurut Hasibuan (2004) motivasi kerja merupakan daya penggerak yang

menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama dan bekerja efektif dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Sementara itu


Siagian (2002) mendefenisikan motivasi kerja sebagai daya dorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi mencapai tujuannya dengan pengertian bahwa tercapainya tujuan organisasi berarti tercapai pula tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan. Menurut Hezberg (dalam Munandar 2011) motivasi kerja pada seseorang pekerja dapat menimbulkan kepuasan kerja. Faktor-faktor yang menimbulkan motivasi kerja terbagi dua yaitu : a. Faktor intrinsik yang terdiri dari : 1. Tanggung jawab (responsibility), besar kecilnya tanggung jawab yang dirasakan diberikan kepada seorang tenaga kerja untuk menjalankan fungsi jabatan yang ditugaskan kepadanya sesuai dengan kemampuan dan pengarahan yang diterima. 2. Kemajuan (advancement), besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja dapat maju dalam pekerjaannya seperti naik pangkat. 3. Pekerjaan itu sendiri (the work it self,) besar keilnya tantangan yang dirasakan tenaga kerja dari pekerjaannya. Aspek ini meliputi pelaksanaan kerja yang aktual dapat dilihat dari rutinitas jumlah pekerjaan dan sifat pekerjaan. 4. Pencapaian (achievement), besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja mencapai prestasi kerja yang optimal. Aspek ini meliputi keberhasilan atau kegagalan yang dinilai secara spesifik misalnya pelaksanaan kerja penyelesaian masalah dan usaha untuk mempertahankan keberhasilan.


5. Pengakuan (recognition), besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada tenaga kerja atas hasil kerja. Aspek ini meliputi segala tindakan peringatan, pujian atau teguran yang dapat bersumber dari penyelia, manajemen sebagai suatu kekuatan interpersonal rekan kerja dan masyarakat umum. b. Faktor ekstrinsik yang terdiri dari : 1. administrasi dan kebijakan perusahaan, derajat kesesuaian yang dirasakan tenaga kerja dari semua kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam perusahaan. Aspek ini meliputi keadekuatan organisasi dan manajemen organisasi dan manajemen perusahaan peraturan dan administrasi perusahaan. 2. Penyeliaan (supervisi), derajat keajaran penyelia yang dirasakan diterima oleh karyaan dari atasannya. Aspek ini meliputi keadilan atasan dalam memperlakukan karyaan ketika atasan memberikan pengarahan dan bimbingan kepada keryaan. 3. Insentif, derajat kewajaran dari insentif yang diterima sebagai imbalan perilaku kerja karyawan. 4. Hubungan antar pribadi, derajat kesesuaian yang dirasakan dalam berinteraksi dengan tenaga kerja lain. Aspek ini meliputi interaksi antara karyaan dengan penyelia baahan dan rekan kerjanya. 5. Kondisi kerja, derajat kesesuaian kondisi kerja dengan proses pelaksanaan tugas pekerjaannya. Aspek ini meliputi kondisi fisik tempat karyawan bekerja, termasuk fasilitas dan ciri-ciri ruangan.


Apabila faktor intrinsik itu ada maka dapat memberikan motivasi yang kuat dan kepuasan dalam diri seseorang, namun tidak menyebabkan ketidakpuasan bila tidak ada faktor tersebut. Sedangkan faktor ekstrinsik, bila kurang atau tidak diberikan maka akan menyebabkan ketidakpuasan pada tenaga kerja tetapi dapat menyebabkan tidak ada ketidakpuasan jika faktor tersebut ada. Gomes (2013) membagi faktor-faktor motivasi kerja dalam dua bagian yaitu : a. Faktor individual yang mencakup kebutuhan-kebutuhan (needs), tujuantujuan (goals), sikap-sikap (attitudes), dan kemampuan-kemampuan (abilities). b. Faktor organisasional meliputi gaji (pay), keamanan pekerjaan (job security), sesama pekerja (co-workes), pengawasan (supervision), pujian (praise), dan pekerjaan itu sendiri (the work it self). Berdasarkan yang dikemukakan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penggerak dari motivasi kerja pada diri seseorang terdiri atas faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau disebut faktor intrinsik dan faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau disebut juga faktor ekstrinsik. 2.2.3

Bentuk-Bentuk Motivasi Kerja Pada umumnya bentuk motivasi kerja yang sering dianut perusahaan

meliputi empat unsur utama (Sastrohadiwiryo, 2003), yaitu : a. Kompensasi bentuk uang Salah satu bentuk yang paling sering diberikan kepada tenaga kerja adalah kompensasi yang sering diberikan berbentuk uang. Pemberian kompensasi dalam bentuk uang sebagai motivasi kerja para pegawai memiliki dua


pengaruh perilaku yaitu keanggotaan dan tenaga kerja yang pendapatannya tidak lebih dari standar kehidupan yang layak. b. Pengarahan dan pengendalian Pengarahan yaitu menentukan apa yang harus mereka kerjakan atau tidak mereka kerjakan, sedangkan pengendalian yaitu menentukan bahwa tenaga kerja harus mengerjakan hal-hal yang telah diinstruksikan. c. Penetapan pola kerja yang efektif Pada umumnya reaksi dari kebosanan kerja akan menghambat produktivitas kerja untuk menanggapinya digunakan beberapa teknik : 1. Memperkaya pekerjaan yaitu penyesuaian tuntutan pekerjaan dengan kemampuan tenaga kerja. 2. Manajemen partisipatif yaitu penggunaan berbagai cara untuk melibatkan

pekerjaan

dalam

mengambil

keputusan

yang

mempengaruhi pekerjaan mereka. 3. Mengalihkan perhatian para pekerja dari pekerjaan yang membosankan kepada instrumen (alat), aktu luang untuk istirahat dan sarana lain yang lebih fantastis. d. Kebajikan Kebajikan dapat didefenisikan sebagai suatu tindakan yang diambil sengaja oleh manajemen untuk mempengaruhi sikap atau perasaan para tenaga kerja.

2.3

Program Keluarga Berencana

2.3.1

Definisi Keluarga Berencana


Keluarga Berencana menurut WHO (World Health Organization) adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami isteri untuk : (1) mengindari kelahiran yang tidak diinginkan, (2) mendapatkan kelahiran yang diinginkan, (3) mengatur interval diantara kelahiran, (4) mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami dan istri, (5) menetukan jumlah anak dalam keluarga (Hartanto, 2004). Keluarga Berencana adalah sebagai proses penetapan jumlah dan jarak anak yang diinginkan dalam keluarga seseorang dan pemilihan cara yang tepat untuk mencapai keinginan tersebut (Mc Kenzie dalam meutia 2015). 2.3.2 Tujuan Keluarga Berencana Tujuan Keluarga Berencana adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Sedangkan dalam era otonomi daerah saat ini pelaksanaan program Keluarga Berencana nasional bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas memiliki visi, sejahtera, maju, bertanggung

jawab,

bertakwa

dan

mempunyai

anak

ideal,

dengan

demikiandiharapkan : a. Terkendalinya tingkat kelahiran dan pertambahan penduduk. b. Meningkatnya Jumlah peserta KB atas dasar kesadaran, sukarela dengan dasar pertimbangan moral dan agama. c. Berkembangnya usaha-usaha yang membantu peningkatan kesejahteraan ibu dan anak,serta kematian ibu pada masa kehamilan dan persalinan. 2.3.3 Sasaran Program Keluarga Berencana


Sasaran pembangunan KKB nasional tahun 2015-2019 yaitu : 1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman yang komperehensif tentang kependudukan, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, serta pembangunan keluarga dari PUS, WUS, remaja dan calon pengantin yang diikuti dengan perilaku untuk menjadi aksepstor KB. 2.

Menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP)

3.

Menurunkan Total Fertility Rate (TFR) dan unmeet-need, serta meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi (CPR).

4.

Menurunkan kesenjangan TFR, CPR, unmeet need antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi

5.

Meningkatnya pemahaman yang komperehensif pada remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.

6.

Menurunnya kelahiran pada perempuan usia remaja (15-19 tahun)

7.

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran orang tua , remaja dan/ atau anggota keluarga tentang fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga.

8.

Tersedianya landasan hukum yang kuat dan serasi antara kebijakan kependudukan dan KB dan sektor lainnya dan meningkatnya komitmen pemangku

kebijakan

terkait

dalam

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan kependudukan. 9. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan dan KB yang akurat, tepat waktu, terintegrasi, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 10. Menguatnya kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana (KKB).


Indikator Kinerja Sasaran Renstra BKKBN 2015-2019 : 1.

Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,19

2.

Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR)per WUS (15-49 tahun) 2,28

3.

Persentase pemakaian kontrasepsi (contraseptive prevalence rate/CPR) 66,0

4.

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) (%) 9,91.

5.

Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) 38 per 1000 kelahiran

6.

Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun) 6,6. (RPJMN 2015-2019)

2.3.4 Ruang Lingkup Program KB Berikut ini merupakan komponen ruang lingkup pelayanan KB yang dapat di berikan kepada masyarakat. 1.

Komunikasi informasi dan edukasi (KIE).

2.

Konseling.

3.

Pelayanan kontrasepsi.

4.

Pelayanan infertilitas.

5.

Pendidikan seksual.

6.

Konsultasi pra perkawinan dan konseling perkawinan.

7.

Konsultasi genetik.

8.

Tes keganasan.

9.

Adopsi.


Berbagai program dalam ruang lingkup program KB adalah sebagai berikut. 1.

Program keluarga berencana Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut. a. Peningkatan pelayanan keluarga miskin, askeskin. b. Pengembangan kebijakan dan strategi nasional KB rumah sakit serta fasilitas pelayanan kesehatan rawat inap. c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi. d. Jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga miskin dan pelayanan swasta. e. Peningkatan akses informasi dan pelayanan KB pria. f. Peningkatan advokasi dan pelayanan komunikasi informasi dan edukasi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

2.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut. a. Penyusunan buku dan materi KRR. b. Penyuluhan dan penyebaran inSformasi penyelenggaraan KRR melalui momen strategis. c. Pemantauan dan evaluasi. d. Pembinaan program melalui seminar dan pentaloka. e. Pengembangan modul dan sistem pembelajaran.

3.

Program peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut. a. Peningkatan kemitraan dalam pembinaan ketahanan keluarga.


b. Kegiatan komunikasi informasi dan edukasi serta program peningkatan kualitas lingkungan keluarga. c. Peningkatan kegiatan pemberdayaan ketahanan keluarga. d. Peningkatan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga. 4. Program penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut. a. Peningkatan pelembagaan dan jejaring KB dan KR. b. Peningkatan peran serta masyarakat dan pemberdayaan petugas lini lapangan. c. Perkuat jaringan kemitraan. d. Peningkatan keterpaduan melalui kegiatan melalui kegiatan pada berbagai momentum besar. e. Pemantapan mekanisme operasional

2.4

Pendokumentasian Pelayanan Keluarga Berencana

2.4.1 Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB Pencatatan dan Pelaporan pelayanan KB adalah suatu kegiatan mencatat dan melaporkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh klinik KB, BPS atau tempat lainnya. 1. Penggunanaan Kartu Catatan Pasien a. Kartu pendaftaran klinik KB Digunakan sebagai saranan untuk pendaftaran pertama bagi klinik KB baru pada saat didirikan dan pendaftaran ulang bagi semua klinik KB lama, dilakukan setiap akhir tahun anggaran (setiap bulan Maret). Kartu ini berisi kb yang bersangkutan.


b. Rekapitulasi kartu pendaftaran klinik KB Digunakan sebagai sarana untuk melaporkan data dan informasi tentang identitas, jumlah tenaga dan sarana klinik KB di wilayah kabupaten dan kotamadya. c. Kartu peserta KB Digunakan sebagai media pengenal dan bukti bagi setiap peserta KB, kartu ini merupakan sasaran untuk memudahkan mencari Kartu Status Peserta KB juga berguna bagi peserta KB untuk memperoleh pelayanan ulang disemua klinik KB. Kartu ini merupakan sumber informasi bagi peserta Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) atau sub PPKBD tentang kesertaan anggota binaannya dalam ber KB. d. Kartu status peserta KB Dibuat untuk setiap pengunjung baru, khususnya peserta KB lama pindahan dari klinik atau tempat pelayanan KB lain. Kartu ini berfungsi untuk mencatat identitas peserta pelayanan KB lain. Kartu ini berfungsi untuk mencatat identitas peserta KB, hasil pemeriksaan klinik KB, kunjungan ulang dan informed consent. e. Register Klinik KB Digunakan untuk mencatat hasil pelayanan kontrasepsi yang diberikan kepada peserta KB pada setiap hari pelayanan dan untuk memudahkan petugas klinik KB dalam membuat pelaporan bulanan klinik KB pada akhir bulan. f. Register alat kontrasepsi klinik KB


Digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran (mutasi) alat-alat kontrasepsi di klinik KB, dengan tujunan untuk memudahkan membuat laporan bulanan klinik KB tentang keadaan alat kontrasepsi setiap akhir bulan. g. Laporan bulanan klinik KB Digunakan sebagai sarana untuk melaporkan kegiatan dan hasil pelayanan kontrasepsi oleh klinik KB, dokter/bidan praktik swasta (DBS) serta tempat pelayanan lainnya. Laporan ini meliputi identitas klinik KB termasuk jumlah DBS dan tempat lainnya. Juga meliputi hasil pelayanan KB, peserta ganti cara, komplikasi, kegagalan, pencabutan implant, serta persediaan alat kontrasepsi yang ada di klinik KB setiap bulan. h. Rekapitulasi laporan bulanan klinik KB Digunakan sebagai sarana untuk melaporkan rekapitulasi kegiatan dan hasil-hasil kegiatan pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh klinik KB, dokter/bidan praktik swasta dan tempat pelayanan lainnya yang berbeda di wilayah kabupaten atau kotamadya. Laporan ini merupakan hasil rekapitulasi dari semua

laporan

bulanan

klinik

KB

yang

diterima

oleh

BKKBN

kabupaten/kotamadya yang bersangkutan. i. Buku bantu dokter/bidan praktik swasta dan tempat pelayanan lainnya. Digunakan sebagai sarana untuk mencatat hasil pelayanan peserta KB baru dan pencabutan implant oleh dokter/bidan praktik swasta dan tempat pelayanan lainnya. j. Laporan bulanan petugas penghubung hasil pelayanan kontrasepsi oleh dokter/bidan praktik swasta dan tempat pelayanan lain formulir


Digunakan sebagai sarana untuk mencatat dan melaporkan hasil pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh dokter/bidan praktik swasta dan tempat pelayanan lainnya. Laporan ini dibuat oleh petugas penghubung DBS dan tempat pelayanan lainnya setiap bulan dengan cara mengambil/mencatat data atau informasi dari buku bantu dokter/bidan praktik swasta.

2.5

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

2.5.1

Sejarah BKKBN Upaya keluarga berencana mula-mula timbul atas prakarsa kelompok

orang-orang yang menaruh perhatian pada masalah kesehatan ibu, yaitu pada awal abad XIX di Inggris yaitu Marie Stopes (1880-1950) yang menganjurkan pengaturan kehamilan di kalangan buruh. Di amerika serikat dikenal dengan Margareth Sanger (1883-1966) dengan program “birth control” nya merupakan pelopor KB modern. Pada tahun 1917 didirikan National Birth Control League dan pada November 1921 diadakan American National Birth Control Conference yang pertama. Pada tahun 1925 ia mengorganisir Konperensi Internasional di New York yang menghasilkan pembentukan International Federation of Birth Control League. Pada tahun 1948 Margareth Sanger turut aktif di dalam pembentukan International Committee on Planned Parenthood yang dalam konferensi di New Delhi pada tahun 1952 meresmikan berdirinya International Planned Parenthood Federation (IPPF). Federasi ini memilih Margareth Sanger dan Lady Rama Ran dari India sebagai pimpinannya. Sejak saat itu berdirilah perkumpulan-


perkumpulan keluarga berencana di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang merupakan cabang-cabang IPPF tersebut. Sejarah KB di Indonesia di mulai yaitu pada tanggal 16 Agustus 1967 di depan Sidang DPRGR, Presiden Soeharto pada pidatonya “Oleh karena itu kita harus menaruh perhatian secara serius mengenai usaha-usaha pembatasan kelahiran, dengan konsepsi keluarga berencana yang dapat dibenarkan oleh moral agama dan moral Pancasila”. Sebagai tindak lanjut dari Pidato Presiden tersebut, Menkesra membentuk Panitia Ad Hoc yang bertugas mempelajari kemungkinan program KB dijadikan Program Nasional. Selanjutnya pada tanggal 7 September 1968 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat, yang isinya antara lain: a.

Membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi yang ada

didalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana. b.

Mengusahakan segala terbentuknya suatu Badan atau Lembaga yang dapat

menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana, serta terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut Menkesra pada tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan Surat Keputusan No. 35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang Pembentukan Tim yang akan mengadakan persiapan bagi Pembentukan Lembaga Keluarga Berencana. Setelah melalui pertemuan-pertemuan Menkesra dengan beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam usaha KB, Maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) dengan Surat Keputusan No.


36/KPTS/Kesra/X/1968. Lembanga ini statusnya adalah sebagai Lembaga Semi Pemerintah. Pada tahun 1969 – 1974 mulai dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970 dan sebagai Kepala BKKBN adalah Haryono Suryono. Dua tahun kemudian, pada tahun 1972 keluar Keppres No. 33 Tahun 1972 sebagai penyempurnaan Organisasi dan tata kerja BKKBN yang ada. Status badan ini berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung dibawah Presiden. Kedudukan BKKBN dalam Keppres No. 38 Tahun 1978 adalah sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah mempersiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan yang mendukungnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan di lapangan. Pada tahun 1974 -1979 pembinaan dan pendekatan program yang semula berorientasi pada kesehatan ini mulai dipadukan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya, yang dikenal dengan Pendekatan Integratif (Beyond Family Planning). Dalam kaitan ini pada tahun 1973-1975 sudah mulai dirintis Pendidikan Kependudukan sebagai pilot project. Kemudian dilakukan pendekatan kemasyarakatan (partisipatif) yang didorong peranan dan tanggung jawab masyarakat melalui organisasi/institusi masyarakat dan pemuka masyarakat, yang bertujuan untuk membina dan mempertahankan peserta KB yang sudah ada serta meningkatkan jumlah peserta


KB baru. Pada masa periode ini juga dikembangkan strategi operasional yang baru yang disebut Panca Karya dan Catur Bhava Utama yang bertujuan mempertajam segmentasi sehingga diharapkan dapat mempercepat penurunan fertilitas. Pada periode ini muncul juga strategi baru yang memadukan KIE dan pelayanan kontrasepsi yang merupakan bentuk “Mass Campaign” yang dinamakan “Safari KB Senyum Terpadu”. Pada Tahun 1983-1988 muncul pendekatan baru antara lain melalui Pendekatan koordinasi aktif, penyelenggaraan KB oleh pemerintah dan masyarakat lebih disinkronkan pelaksanaannya melalui koordinasi aktif tersebut ditingkatkan menjadi koordinasi aktif dengan peran ganda, yaitu selain sebagai dinamisator juga sebagai fasilitator. Disamping itu, dikembangkan pula strategi pembagian wilayah guna mengimbangi laju kecepatan program. Pada periode ini secara resmi KB Mandiri mulai dicanangkan pada tanggal 28 Januari 1987 oleh Presiden Soeharto dalam acara penerimaan peserta KB Lestari di Taman Mini Indonesia Indah. Program KB Mandiri dipopulerkan dengan kampanye Lingkaran Biru (LIBI) yang bertujuan memperkenalkan tempat-tempat pelayanan dengan logo Lingkaran Biru KB. Pada tahun 1988-1993 gerakan KB terus berupaya meningkatkan kualitas petugas dan sumberdaya manusia dan pelayanan KB. Oleh karena itu, kemudian diluncurkan strategi baru yaitu Kampanye Lingkaran Emas (LIMAS). Jenis kontrasepsi yang ditawarkan pada LIBI masih sangat terbatas, maka untuk pelayanan KB LIMAS ini ditawarkan lebih banyak lagi jenis kontrasepsi, yaitu ada 16 jenis kontrepsi.


Pada periode ini juga ditetapkannya UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan GarisGaris Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 khususnya sub sektor Keluarga Sejahtera dan Kependudukan, maka kebijaksanaan dan strategi gerakan KB nasional diadakan untuk mewujudkan keluarga Kecil yang sejahtera melalui penundaan usia perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Pada tahun 1993-1998 kegiatan diarahkan pada pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera, yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Kegiatan yang dikembangkan dalam pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada tiga gerakan, yaitu Gerakan Reproduksi Sejahtera (GRKS), Gerakan Ketahanan Keluarga Sejahtera (GKSS), dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera (GEKS). Pada tahun 2009, diterbitkan Undang Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN berubah dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sebagai

tindak lanjut dari UU 52/2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dimana BKKBN kemudian direstrukturisasi menjadi badan kependudukan, bukan lagi badan koordinasi hingga saat ini. 2.5.2 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Binjai


Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah kota. BKBPP mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan KB dan peningkatan peran perempuan, peningkatan peran masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugas tersebut BKBPP menyelenggarakan fungsi: 1.

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Organisasi BKBPP terdiri dari :

1.

Badan

2.

Sekretariat terdiri dari; sub bagian umum, sub bagian keuangan, sub bagian program.

3.

Bidang KB dan kesehatan reproduksi terdiri dari; sub bidang pelayanan KB dan partisipasi pria, sub bidang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan kesehatan reproduksi.

4.

Bidang keluarga sejahtera dan penggerakan masyarakat terdiri dari; sub bidang keluarga sejahtera, sub bidang penggerak masyarakat.


5.

Bidang data dan informasi, terdiri dari ; sub bidang pelaporan dan pengolahan data, sub bidang penyebarluasan informasi.

6.

Bidang PP dan perlindungan anak terdiri dari :nsub bidang pengkajian, pengembangan dan pengarusutamaan gender. Sub bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.

7.

Unit pelaksana teknis badan (UPTB)

8.

Kelompok jabatan fungsional. Tugas pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan (BKBPP) kota Binjai : 1.

BKBPP mempunyai tugas pokok yaitu membantu walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

2.

BKBPP mempunya fungsi yaitu: a.

Merumuskan kebijakan teknis pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

b.

Menyelenggarakan

perumusan

kebijaksanaan

sekretariat

dalam

pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dan pembekalan BKBPP. c.

Melaksanakan

koordinasi

dengan

instansi

terkait

dengan

pengendaliankeluarga berencana dan kesehatan reproduksi. d.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi terhadap bina-bina keluarga, Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan pemberdayaan ekonomi keluarga.


e.

Memantau serta mengevaluasi kegiatan pengumpulan pengolahan dan penganalisaan data dan informasi program keluarga berencana, keluarga sejahtera, kesehatan reproduksi, pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan.

f.

Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan

pelaksaan

kegiatan

dan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak sesuai ketentuan dan standar yang sudah ditetapkan. g.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.6

Petugas Lapangan Keluarga Berencana Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) atau disebut juga

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan keluarga berencana nasional (Kepmen No.120/M.PAN/9/2004). Sebagai petugas lapangan KB nasional, PLKB menyelenggarakan fungsi sebagai : 1.

Penyuluhan KB, yaitu kegiatan penyampaian informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

2.

Pelayanan KB, yaitu kegiatan pemberian fasilitas kepada keluarga dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas.


Sasaran utama program KB yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yakni suami istri yang berusia 15-49 tahun karena kemungkinan hamil dan memiliki anak. Oleh karena itu, PLKB harus mampu memberikan informasi yang jelas, sehingga mereka mengerti dan dapat merencanakan dan membentuk keluarga kecil sejahtera. 2.6.1 Tugas pokok dan Fungsi PLKB PLKB

mempunyai

fungsi

merencanakan,

mengorganisasikan,

mengembangkan, melaporkan dan mengevaluasi program KB Nasional dan program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan/kelurahan. Tugas PLKB: 1. Perencanaan PLKB dalam bidang perencanaan bertugas meliputi penguasaan potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data, analisa pemantauan masalah prioritas, penyusunan rencana kerja dan memfasilitasi penyusunan jadwal kegiatan tingkat RT, RW, dan Desa/Kelurahan. 2.

Pengorganisasian PLKB dalam bidang pengorganisasian meliputi memperluas pengetahuan

dan wawasan program, rekrutmen kader, mengembangkan kemampuan dan memerankan kader dan mitra kerja lainnya dalam program KB Nasional. Bila diwilayah kerja tidak ada kader, PLKB diharapkan dapat membentuk kader, memberikan

pelatihan/orientasi

untuk

meningkatkan

pengetahuan

dan

keterampilan kader, memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kader untuk berperan sampai dengan pengembangan kemitraan dan jaringan kerja dengan berbagai instansi yang ada.


3.

Pelaksanaan dan Pengelola Program PLKB sebagai pelaksana dan pengelola memiliki tugas melakukan

berbagai kegiatan mulai dari penyiapan IMP dan mitra kerja lainnya dalam melaksanakan program, memfasilitasi peran IMP dan mitra lainnya penyiapan dukungan untuk terselenggaranya program KB Nasional di kecamatan/kelurahan serta advokasi KIE/Konselimg maupun pemberian pelayanan program KB (KBKR dan Program KS-PK. 4.

Pengembangan Tugas PLKB melaksanakan pengembangan kemampuan teknis IMP dan

mitra lainnya dalam penyelenggaraan program KB Nasional di Desa/Kelurahan. 5.

Evaluasi dan Pelaporan Tugas PLKB dalam evaluasi dan pelaporan program KB Nasional sesuai

dengan sistem pelaporan yang telah ditentukan secara berkala. 2.6.2

Penjenjangan Jabatan PLKB Jenjang jabatan fungsional PLKB terdiri dari PLKB terampil dan PLKB

ahli. PLKB terampil adalah PLKB yang mempunyai latar belakang pendidikan minimal SLTA atau D I. pangkat serendah-rendahnya adalah pengatur muda (II/a) ditambah dengan kualifikasi pendidikan (bidang studi) disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Jenjang jabatan PLKB terampil dari yang terendah sampai dengan tertinggi adalah (a)PLKB pelaksana Pemula, (b)PLKB Pelaksana (c) PLKB Pelaksana Lanjutan, (d)PLKB Penyelia.


PLKB ahli adalah PLKB yang berpendidikan minimal sarjana (SI), pangkat/golongan (III/a) dengan kualifikasi pendidikan (bidang studi) sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Jenjang jabatan PLKB ahli dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah (a) PLKB Pertama, (b)PLKB Muda, (c) PLKB Madya. 2.6.3

Kinerja PLKB Kinerja PLKB adalah hasil kerja dan tingkat keberhasilan PLKB dalam

menjalankan tugas selakupetugas lapangan KB dalam melakukan penyuluhan dan pelayanan KB Nasional. Kinerja PLKB dapat dilihat dari kemampuan kerja PLKB yang tampak dalam situasi dan kondisi kerja sehari-hari. Menurut Badan Kepegawaian Negara (2005), kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilihat dari aspek kuantitas kerja, kualitas kerja, ketepatan waktu, penggunaan tenaga sesuai dengan kemampuan, kemandirian, dan komitmen kerja. Dalam konteks penilaian kinerja PLKB diukur melalui indikator sepuluh langkah kerja PLKB yaitu, pendekatan tokoh formal, pendekatan tokoh informal, pendataan dan pemetaan, pembetukan kesepakatan, pemantapan kesepakatan, komunikasi, edukasi, dan informasi (KIE) pada masyarakat, pembentukan grup plopor, pelayanan KB, pembinaan peserta, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.


2.7

Landasan Teori Faktor Intrinsik

1. Tanggung Jawab 2. Prestasi 3. pengakuan 4. Kenaikan Pangkat 5. Pekerjaan itu Sendiri 6. Kemungkinan untuk tumbuh

Motivasi Kerja Faktor Ekstrinsik (Higiene Factor)

1. 2. 3. 4. 5.

Kompensasi Kondisi Kerja Kebijaksanaan Supervisi Hubungan dengan atasan 6. Hubungan dengan rekan kerja 7. Kestabilan kerja 8. Kehidupan Pribadi

Gambar 2.1 : Teori motivasi menurut Hezberg


2.8

Kerangka Konsep

Variabel Independen

Variabel Dependen

Motivasi Kerja

Intrinsik 1. 2. 3. 4.

Tanggung Jawab Prestasi Pengakuan Pekerjaan itu Sendiri

Kinerja Petugas Lapangan KB

ekstrinsik 1. Kondisi kerja 2. Insentif 3. Hubungan antar pribadi

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Mahsun (2006) mengatakan bahwa kinerja (performance) adalah

Recommend Documents