BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Islam Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Seperti firman Allah dalam QS. AlMaa’idah ayat 3 sebagai berikut: “ Pada hari ini telah Ku- sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat- Ku, dan telah Ku- ridhai Islam itu menjadi agama bagimu.” Dari firman Allah diatas dapat dilihat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik bersifat materiil maupun non materiil. Oleh sebab itu ekonomi yang merupakan salah satu aspek kehidupan, juga sudah diatur oleh Islam. Tentu saja Allah Swt telah menetapkan batasan-batasan tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. (Mustafa Edwin, 2010: 2). Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Tuhan semata dan sebagai khalifah- Nya di muka bumi, manusia diberi kebebasan untuk mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku serta dengan cara yang adil. Allah SWT telah menetapkan melalui sunnah- Nya bahwa jenis pekerjaan atau usaha apapun yang dijalankan berdasarkan prinsip
Al- Qur’an tidak akan pernah menjadikan seseorang kaya raya dalam jangka waktu yang singkat namun kesuksesan seseorang dalam berusaha akan terwujud jika dilalui dengan kerja keras, ketekunana dan kesabaran disertai dengan doa yang tidak ada hentinya. Oleh sebab itu, setiap aktivitas ekonomi yang dapat mendatangkan keuntungan dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah maka selayaknya orang tersebut dihukum. Sementara itu, manusia merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik, sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan didunia, yakni melaksanakan tugas kekhalifahan. Manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. (Adiwarman, 2004: 3). Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah menurunkan Al- Qur’an sebagai hidayah yang meliputi berbagai persoalan akidah, syariah, dan akhlak demi kebahagiaan hidup seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat. Seperti halnya Al- Qur’an, Muhammad SAW juga menempatkan ajaran berpikir dan mempergunakan akal sebagai ajaran yang jelas dan tegas, sehingga disebutkan dalam hadisnya bahwa Rasulullah SAW menyerahkan berbagai urusan duniawi yang bersifat detail dan teknis kepada akal manusia. Seperti di dalam firman Allah Swt : “ Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat- ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang- orang yang mempunyai pikiran.” (QS Shad 38:29)(Ibid: 6)
Sejalan dengan ajaran Islam tentang pemberdayaan akal pikiran dengan tetap berpegang teguh pada Al- Qur’an dan hadist nabi, konsep dan teori ekonomi dalam Islam pada hakikatnya merupakan respon para cendekiawan Muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu- waktu tertentu. Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah Saw dan khulafa al- Rasyidun merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan muslim dalam melahirkan teori- teori ekonominya. (Ibid: 10) Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Siddiqi (Adiwarman, 2004: 10) pemikiran ekonomi Islam dapat diuraikan dalam tiga fase, yaitu: 1. Fase Pertama Fase pertama merupakan fase abad awal sampai dengan abad ke- 5 Hijriyah atau abad ke- 11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasardasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fuqaha, diikuti oleh sufi dan kemudian oleh filsuf. Tujuan mereka tidak terbatas pada penggambaran dan penjelasan fenomena ini, namun demikian dengan mengacu pada Al- Qur’an dan hadist nabi, mereka mengeksplorasi konsep maslahah (utility) dan mafsadah (disutility) yang terkait dengan aktivitas ekonomi. Pemaparan ekonomi para fuqaha tersebut mayoritas bersifat normatif dengan wawasan positif ketika berbicara tentang perilaku yang adil, kebijakan yang baik, dan batasan- batasan yang diperbolehkan dalam kaitannya dengan permasalahan dunia.
Sedangkan kontribusi utama tasawuf terhadap pemikiran ekonomi adalah dalam mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, tidak rakus dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah Swt, dan secara tetap menolak penempatan tuntutan kekayaan dunia yang terlalu tinggi. Sementara itu, filsuf muslim dengan tetap berasaskan syariah dalam keseluruhan pemikirannya mengikuti para pendahulunya dari yunani, terutama Aristoteles (367-322 SM) yang fokus pembahasannya tertuju pada sa’adah ( kebahagiaan) dalam arti luas. Tokoh- tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase pertama ini antara lain diwakili oleh Zaid bin Ali (w. 80 H/ 738 M), Abu Hanifah (w. 150 H/ 767 M), Abu Yusuf (w. 182 H/ 789 M), Al- Syaibani (w. 189 H/ 804 M), Abu Ubaid bin Sallam (w. 224 H/ 383 H), Harits bin Asad AlMuhasibi (w. 243 H/ 858 M), Junaid Al- Baghdadi (w. 297/ 910 M), Ibnu Miskawaih (w. 421 H/1030 M), dan Al- Mawardi (w. 450 H/ 1058 M). 2. Fase Kedua Fase kedua yang dimulai pada abad ke- 11 sampai dengan abad ke- 15 Masehi dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan muslim dimasa ini mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonomi yang seharusnya berlandaskan AlQur’an dan hadist nabi. Pada saat yang bersamaan di sisi lain, mereka menghadapi realitas politik yang ditandai oleh:
•
Pertama, disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dan terbaginya kerajaan dalam beberapa kekuatan regional yang mayoritas didasarkan pada kekuatan ketimbang kehendak rakyat.
•
Kedua, merebaknya korupsi di kalangan para penguasa diiringi dengan
dekadensi
moral
di
kalangan
masyarakat
yang
mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin melebar antara si kaya dengan si miskin. Pada masa ini, wilayah kekuasaan islam yang terbentang dari Maroko dan Spanyol di Barat hingga India di Timur telah melahirkan berbagai pusat kegiatan intelektual. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi islam pada fase ini antara lain diwakili oleh Al- Ghazali (w. 505 H/ 1111 M), Ibnu Taimiyah (w. 728 H/ 1328 M), Al- Syatibi (w. 790 H/ 1388 M), Ibnu Khaldun (w. 808 H/ 1404 M), dan Al- Maqrizi (w. 845 H/ 1441 M). 3. Fase Ketiga Fase ketiga yang dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi merupakan fase tertutupnya pintu ijtihad yang mengakibatkan fase ini dikenal dengan fase stagnasi. Pada fase ini, para fuqaha hanya menulis catatan- catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan standar bagi masing- masing mazhab. Namun demikian, terdapat sebuah gerakan pembaharuan selama dua abad terakhir yang menyeru untuk kembali kepada Al- Qur’an dan hasdist nabi sebagai sumber pedoman hidup.
Tokoh- tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase ini antara lain diwakili oleh Shah Wali Allah (w. 1176 H/ 1762 M), Jamaluddin Al- Afghani (w. 1315 H/ 1897 M), Muhammad Abduh (w. 1320 H/ 1905 M), dan Muhammad Iqbal (w. 1357 H/ 1938 M). Sedangkan pada era tahun 1930-an merupakan masa kebangkitan kembali intelektualitas di dunia Islam. Kemerdekaan negara- negara muslim dari Kolonialisme Barat turut mendorong semangat para sarjana muslim dalam mengembangkan pemikirannya. (Azwar Karim, 2004: 10). Seperti yang di kutip dari laman religion population menerangkan bahwa populasi umat muslim didunia mengalami peningkatan angka kelahiran yang cukup tinggi. Islam merupakan agama dengan pertumbuhan yang paling cepat sehingga agama ini menjadi agama dengan pengikut terbanyak didunia. Populasi muslim pada tahun 2012 adalah 2,08 milyar yang mana sebagian lagi
adalah
populasi
agama
(www.religionpopulation.com).Jumlah
keristen penduduk
sekitar dunia
2,01
milyar.
(2013)
adalah
7.021.836.029. Sebaran menurut agama adalah: Islam 22.43%, Kristen Katolik 16.83%, Kristen Protestan 6.08%, Orthodok 4.03%, Anglikan 1.26%, Hindu 13.78%, Buddhist 7.13%, Sikh 0.36%, Jewish 0.21%, Baha’i 0.11%, Lainnya 11.17%, Non Agama 9.42%, dan Atheists 2.04%. (www.30days.net) . Sehingga semakin meningkatnya pertumbuhan ataupun populasi yang terjadi timbullah wadah- wadah atau sarana secara intensif dan terorganisir yang mempunyai tujuan untuk menyebarkan ajaran Islam.
Wadah- wadah tersebut berkembang menjadi sebuah organisasi yang menjunjung kesejahteraan umat Islam dalam hal ekonomi dan sosial.
2.2 Organisasi Organisasi merupakan bentuk perserikatan untuk mencapai tujuan bersama yang mana dalam proses penciptaan hubungan antara berbagai fungsi, personalia, dan faktor- faktor fisik, agar semua pekerjaan yang dilakukan harus saling berkaitan agar dapat bermanfaat serta terarah pada satu tujuan. Secara ringkas beberapa batasan organisasi yaitu: •
Dalam arti badan, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.
•
Dalam arti bagan, organisasi adalah gambaran skematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalamsuatu badan untuk mencapai suatu tujuan.
•
Dalam arti dinamis, organisasi adalah suatu proses penerapan dan pembagian pekerjaan, pembatasan tugas dan tanggung jawab, serta penetapan hubungan antara unsur- unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang bekerjasama secara efektif untuk mencapai tujuan.
Dalam pelaksanaannya, organisasi dibedakan menjadi organisasi formal dan informal. Organisasi Formal merupakan sistem tugas, hubungan wewenang, tanggung jawab dan pertanggung jawaban yang dirancang oleh manajemen agar pekerjaan dapat dilakukan. Sedangkan, Organisasi Informal adalah
jaringan hubungan pribadi dan sosial yang umunya tidak dilakukan atas dasar aturan formal. (M. Fuad, 2005: 103). Dari pengertian tersebut dalam dilihat bahwa organisasi merupakan hubungan beberapa orang yang memiliki acuan atau tujuan yang sama dalam mengemban visi maupun misi dari suatu badan usaha. Tidak hanya dengan hubungan yang erat, namun sistem yang berlaku juga mempengaruhi berjalannya suatu organisasi. 2.2.1 Organisasi Islam Organisasi Islam merupakan suatu sistem yang menghubungkan satu sama lainnya dalam suatu badan usaha dengan tujuan yang sama dengan berlandaskan Al- Qur’an, As- Sunnah, Ijma dan Qiyas. Jika berbicara mengenai Organisasi Islam, maka berkaitan dengan sistem yang dijalankan oleh suatu institusi atau wadah yang berkaitan dengan ekonomi ataupun sosial namun dengan ajaran dan nilai- nilai islam didalamnya. Jika berkaitan dengan organisasi maka berkaitan juga dengan sistem. Sistem didefenisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur tesebut juga saling memengaruhi, dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman semacam itu, maka kita bisa menyebutkan bahwa sistem ekonomi islam merupakan organisasi yang terdiri dari bagianbagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai- nilai islam. Nilai- nilai sistem
ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah Swt sebagai ajaran yang sempurna. (Mustafa Edwin, 2010: 12). Adapun tujuan-tujuan dari Organisasi Islam, yaitu: 1. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan. 2. Di bidang sosial, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai ke-Islaman dan kemanusiaan. 3. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati
hasil
pembangunan,
dengan
mengutamakan
berkembangnya ekonomi rakyat. 4. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Adapun beberapa Organisasi Islam di dunia yang mempunyai andil yang cukup besar terhadap perekonomian maupun kesejahteraan negara- negara anggotanya yaitu: 1. Organisasi Kerjasama Islam/ Organisation Islamic of Cooperation (OKI) OKI merupakan wujud tekad negara- negara Islam untuk melestarikan
nilai-
nilai
sosial
dan
ekonomi
islam
serta
mengukuhkan kembali komitmen negara- negara Muslim kepada Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa (Hermawati, 2005: 186). Tujuan utama OKI adalah mempromosikan solidaritas Islam di
antara negara anggotanya, mengonsolidasikan kerja sama di antara negara anggotanya dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan bidang kegiatan vital lainnya serta mengadakan konsultasi di antara negara- negara anggota dalam Organisasi Internasional, berusaha melenyapkan pemisah ras, diskriminasi, dan kolonialisme dalam segala bentuknya serta mendukung perdamaian dan keamanan internasional yang didirikan diatas keadilan. (Ibid) 2. Islamic Development Bank (IDB) Islamic Development Bank (IDB) adalah institusi keuangan Internasional yang bertujuan untuk mempromosikan perkembangan ekonomi dan sosial dari komunitas muslim, baik negara anggota maupun non anggota yang sejalan dengan syariah. Salah satu tujuan
yang penting
adalah
untuk
membantu
mendorong
perdagangan antar negara muslim. Islamic Development Bank (IDB) awalnya beranggotakan 22 negara Islam sebagai negara pendiri.
Bank
ini
menyediakan
bantuan
finansial
untuk
pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan Bank Islam di negaranya masing-masing dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini bank yang berpusat di Jeddah, Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 43 negara anggota.( Adiwarman A.Karim, 2006: 23).
Sedangkan Organisasi- organisasi Islam yang berada di Kota Medan yang paling menonjol adalah: 1. Muhammadiyah didirikan oleh pada tahun 1912 yang mana merupakan gerakan Islam modern dengan wawasan mordial dengan ciri khas kearifan lokal (local wisdom) khas Islam Indonesia.
Sejak
muhammadiyah
berdirinya diarahkan
hingga
dan
saat
difokuskan
ini,
gerakan
pada
bidang
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, meskipun lebih banyak diarahkan pada pendidikan namun pada bidang ekonomi juga cukup menjadi acuan Muhammadiyah. Organisasi
Islam
Muhammadiyah
dalam
meningkatkan
kesejahteraan anggotanya di bidang ekonomi, mereka membentuk koperasi – koperasi usaha seperti Koperasi Simpan Pinjam dari koperasi tersebut dapat diharapkan adanya peningkatan taraf hidup anggota-anggotanya. Seperti Koperasi Simpan Pinjam Surya Abadi Mandiri yang berada di kota Medan. Koperasi ini berdiri pada tahun 1999 dalam menjalankan programnya, Muhammadiyah memberikan pinjaman tanpa jasa yang mana anggota kurang mampu diberi keringanan dari segi pembayaran sehingga tidak dibebani namun organisasi ini sering mendapat hambatan dari segi permodalan karena dari segi pendanan koperasi tersebut lebih banyak mendapatkan modal dari anggotanya dibandingkan bantuan dari
pemerintah.
Pemerintah
memberikan
bantuan
kepada
organisasi tersebut tidak secara berulang melainkan hanya beberapa kali, sehingga koperasi tersebut dapat berdiri dan berjalan tidak dalam campur tangan pemerintah sepenuhnya melainkan dari anggotanya sendiri. 2. Al Jam’iyatul Washliyah merupakan Organisasi Islam yang lahir pada 30 November 1930 dan bertepatan 9 Rajab 1349 H di kota Medan, Sumatera Utara. Al Jam’iyatul Washliyah yang lebih dikenal dengan sebutan Al Washliyah lahir ketika bangsa Indonesia masih dalam penjajahan Hindia Belanda (Nederland Indie). Tujuan utama mendirikan Organisasi Al Washliyah adalah untuk mempersatukan umat yang terpecah belah dan berbeda pandangan Umat Islam dalam hal ibadah dan cabang dari agama (furu’iyah). Kondisi ini membuat umat Islam terbagi menjadi dua kelompok yang disebut dengan kaum tua dan kaum muda. Dengan terjadinya perselisihan di kalangan umat Islam di Sumatera Utara khususnya kota Medan, maka para pelajar yang menimba ilmu di Maktab Islamiyah Tapanuli Medan berupaya untuk mempersatukan kembali umat yang terpecah belah. Upaya untuk mempersatukan umat Islam terus dilakukan sehingga terbentuklah organisasi Al Jam’iyatul Washliyah yang artinya Perkumpulan yang menghubungkan. Dimaksudkan dapat menghubungkan manusia dengan Allah Swt dan menghubungkan manusia dengan manusia (sesama umat Islam). Kini jumlah anggota Al Washliyah
di Sumatera Utara sudah berjumlah ±2.000.000 orang yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Sedangkan untuk
daerah Kota Medan sebesar 30% dari jumlah tersebut yaitu ±600.000 orang. Selain bergerak di bidang dakwah dan
pendidikan, Al Washliyah juga bergerak di bidang ekonomi seperti yang dapat dilihat dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang mereka dirikan. Dengan memberikan pinjaman tanpa agunan sehingga
memberi
keringanan
kepada
orang-orang
yang
melakukan pinjaman dan mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi para peminjam. Badan Perkreditan Rakyat (BPR) diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pedagang kecil dalam mengembangkan usahanya dari segi permodalan. Seperti BPRS AlWashliyah yang berada di kota Medan. Pinjaman yang diberikan kepada anggota dari BPR tersebut yaitu seperti pinjaman tanpa agunan dan pembayarannya dapat di cicil oleh si peminjam. Diharapkan
dengan
adanya
program
tersebut
maka
para
anggotanya dapat meningkatkan produktifitas dan pendapatan mereka. 2.3 Pembangunan Manusia Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan- pilihan bagi manusia (a process of enlarging people’s choices). Defenifi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Defenisi ini lebih luas dari defenisi
pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusiawinya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonominya. Pembangunan manusia pada dasarnya mempunyai empat komponen utama yaitu produktifitas (productivity), pemerataan (equity), kesinambungan (sustainability), dan pemberdayaan (empowoment). Melalui peningkatan keempat komponen tersebut secara maksimal maka pembangunan manusia akan dapat berhasil dengan baik, yang dicirikan oleh peran manusia sebagai agen pembangunan yang efektif. Sehingga untuk mencapai hal itu maka penduduk suatu negara atau daerah paling tidak harus memiliki peluang berumur panjang dan sehat, memiliki tingkat pendidikan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif sehingga memiliki pendapatan yang cukup dan memiliki daya beli serta kemauan untuk melakukan konsumsi bagi pemenuhan kebutuhannya. ( Nur Feriyanto, 2014: 217)
2.4 Kemiskinan Kemiskinan identik dengan suatu masalah. Untuk memahami masalah kemiskinan, kita perlu memandang kemiskinan dari dua aspek, yakni kemiskinan sebagai suatu kondisi dan kemiskinan sebuagai suatu proses. Sebagai suatu kondisi, kemiskinan adalah suatu fakta dimana seseorang atau
sekelompok orang hidup dibawah atau lebih rendah dari kondisi hidup layak sebagai manusia disebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara sebagai suatu proses, kemiskinan merupakan proses menurunnya daya dukung terhadap hidup seseorang atau sekelompok orang sehingga pada gilirannya ia atau kelompok tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak pula mampu mencapai taraf kehidupan yang dianggap layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam konteks ini, ada kalanya faktor internal seperti pengetahuan, keterampilan, etos kerja dan/atau prinsip hidup seseorang atau sekelompok orang memiliki daya dukung yang cukup untuk menjadikannya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak masuk kedalam perangkap kemiskinan. Kondisi yang sebaliknya mungkin pula terjadi, dimana faktor internal seperti pengetahuan, keterampilan, etos kerja dan/atau prinsip hidup seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki daya dukung yang cukup untuk menjadikannya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga pada satu titik waktu masuk ke dalam perangkap kemiskinan. Demikian halnya dengan faktor eksternal, seperti keadaan dan kualitas alam, struktur sosial maupun kebijakan pemerintah ada kalanya memiliki daya dukung yang cukup untuk menjadikan seseorang atau sekelompok orang itu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak masuk ke dalam perangkap kemiskinan. Keadaan yang berbeda dapat pula terjadi, dimana faktor eksternal seperti keadaan dan kualitas alam, struktur sosial maupun kebijakan pemerintah
justru tidak memiliki daya dukung yang cukup untuk menjadikan seseorang atau sekelompok orang itu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga masuk ke dalam perangkap kemiskinan. (Matias Siagian, 2012:4 ) Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Worldfactbook, BPD dan Woldbank ditingkat dunia, penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan dengan pencapaian negara lainnya. Tercatat pada rentang tahun 2005- 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata- rata penurunan jumlah penduduk miskin pertahun sebesar 0,8 % jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain semisal Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1 % pertahun. Bahkan India mencatat hasil minus atau terjadi penambahan penduduk miskin. (www.tpn2k.go.id) Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki ratarata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Pada Maret 2014 garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar Rp 318.398,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp 338.234,- per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp 299.145,- per kapita per bulan. Dibanding September 2013, garis kemiskinan Sumatera Utara pada Maret 2014 naik 2,36 persen. Garis kemiskinan di perkotaan naik 2,33 persen dan garis kemiskinan di perdesaan naik 2,38 persen. Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, perkembangan garis kemiskinan ditunjukkan pada Tabel . (Badan Pusat Statistik, 2014: 4)
Tahun (1)
Perkotaan (2)
Pedesaan (3)
Kota + Desa (4)
Maret 2004
142 966
114 214
122 414
Juli 2005 175 152 117 578 143 095 Mei 2006 184 694 142 095 155 810 Maret 2007 205 379 154 827 178 132 Maret 2008 218 333 171 922 193 321 Maret 2009 234 712 189 306 210 241 Maret 2010 247 547 201 810 222 898 Maret 2011 271 713 222 226 246 560 September 2011 288 023 239 208 263 209 Maret 2012 286 649 238 368 262 102 September 2012 295 080 249 165 271 738 Maret 2013 307 352 263 061 284 853 September 2013 330 517 292 186 311 063 Maret 2014 338 243 299 145 318 398 Sumber: Diolah dari data survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas) Sedangkan jumlah dan persentase penduduk miskin di kota Medan pada tahun 2010 terdapat 212,30 jumlah penduduk miskin dan 10,05 persentase dari penduduk miskin tersebut. Pada tahun 2011 terdapat 204,19 jumlah penduduk miskin dan 9,63 persentase dari penduduk miskin. Dan pada tahun 2012 terdapat 198,03 jumlah penduduk miskin sedangkan persentasenya yaitu 9,33 (data dari Badan Pusat Statistik). Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa tingkat kemiskinan yang terjadi di kota Medan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang mana itu merupakan dampak yang baik bagi kota Medan.
2.5 Penelitian terdahulu Nur Rohima (1985) dalam penelitiannya yang berjudul “Sumbangan Organisasi Islam dalam Pertumbuhan Nasionalisme di Indonesia pada Abad
ke XX M”. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa peranan yang dilakukan oleh organisasi islam mempunyai andil yang besar dalam meningkatkan kemajuan pada abad ke- 70 tersebut. Zainal Abidin (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai Organisasi Islam Ekstra Parlementer di Indonesia Pasca Reformasi”. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa organisasi ini adalah keteguhannya dalam memegang prinsip dan semangat dalam memperjuangkan visi dan misi organisasi, yakni melanjutkan kembali kehidupan Islam, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh lapisan masyarakat dipenjuru dunia dengan mengajak kaum muslim untuk kembali hidup secara Islami dalam masyarakat Islam, di mana pergerakan dalam mewujudkan visi dan misi ini bergerak ditengah- tengah "Kepungan" sistem pemerintahan yang demokrasi. Lyana Apriyanti (2011) penelitiannya yang berjudul “Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang”.
Kemiskinan memiliki sifat plural sehingga kemiskinan
menunjukkan adanya sekelompok orang yang serba kekurangan sehingga kemiskinan sering dikaitkan dengan kesejahteraan, Kesejahteraan hidup tidak bisa terwujud jika seseorang tidak memiliki keterampilan.
2.6 Kerangka Konseptual Adapun kerangka pemikiran peneliti yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut
Organisasi Islam
Program organisasi di bidang sosial dan ekonomi
Pengentasan Kemiskinan
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual (dibuat oleh Peneliti)
2.8
Hipotesis Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam penelitian (Muhamad, 2008: 76). Adapun hipotesis sementara penelitian ini bahwa adanya peran dari Organisasi Islam dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Medan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap masyarakat ataupun anggota dari organisasi tersebut seperti misalnya dari segi sosial maupun ekonomi.
