BAB II TINJAUAN PUSTAKA. (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual basis of accounting). Basis

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Basis Akuntansi Akrual Modul diklat kemenkeu 2014 menyatakan bahwa basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang berperan menentukan saat kapan pengaruh atas transaksi maupun kejadian harus diakui untuk tujuan penyusunan laporan keuangan. Pada umumnya, diketahui dua basis akuntansi, yaitu basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual basis of accounting). Basis akrual menghendaki pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan beban perusahaan pada suatu periode. Dengan demikian, suatu perusahaan akan mencatat pendapatannya berdasarkan seluruh pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan, terlepas apakah hak itu telah sudah dalam bentuk kas atau tidak, sebalikya juga untuka kun beban. Dengan demikian terlihat bahwa metode pencatatan basis akrual lebih memberikan gambaran yang tepat mengenai kondisi keuangan perusahaan. Penerapan akuntansi maupun basis akuntansi pada pemerintahan sebelum dilakukan reformasi pengelolaan keuangan negara, telah menerapkan sistem pencatatan single entry. Halim (2004) pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, yang mengakibatkan bertambahnya kas akan dicatat di sisi penerimaan dan yang mengakibatkan berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Dengan sistem pencatatan ini, berarti pemerintah tidak memiliki catatan tentang piutang dan utang, dan yang paling penting

Universitas Sumatera Utara

catatan tentang aset tetap yang dimiliki dan kekayaan bersih. Tendensinya pemerintah tidak pernah menampilkan neraca sebagai bentuk laporan keuangan yang menggambarkan posisis keuangan pemerintah. Modul akuntansi berbasis akrual departemen keuangan tahun 2014 kelebihan dan kekurangan basis akuntansi baik basis kas, kas menuju akrual dan akrual penuh disajikan berikut: Tabel.2.2 Kekurangan dan Kelebihan Basis Akuntansi Basis Akuntansi Kas

Kelebihan

Kekurangan

a. sederhana b. mudah dipahami dilaksanakan

a. Rentan manipulasi arus kas dan

c. pelaksanaan audit relatif mudah

b. Sikap cenderungan belanja sampai anggaran habis c. Tidak ada pengendalian aset non kas melalui sistem akuntansi

d. pengendalian belanja lebih muda d. Aset terabaikan (tidak ekonomis, efisien, efektif) e. Pembengkakan utang dan risiko kebangkrutan tidak terdeteksi. f. Cukup hanya memberikan gambaran parsial tentang keuangan negara g. Tidak mengakomodir hubungan antara analisis ekonomis dengan output organisasi h. Tidak menggambarkan beban keuangan yang sebenarnya yaitu beban penyusutan aset tetap, amortisasi dan deplasi i. Laporan dalam bentuk neraca tidak ada, sehingga tidak diketahui posisi dan risiko keuangan (blind spot accounting).


Kas

Menuju a. menyediakan laporan keuangan a. Belum memperlihatkan kinerja Akrual sesuai UU pemerintah secara keseluruhan. Lebih fokus pada sumber dayab. Kementerian/Lembaga dapat Financial mengimplementasikan relatif cukup baik. b. beban keuangan yang sesungguhnya tidak digambarkan, c. Telah menyediakan informasi karenabeban yang diakrualkan akrual meskipun secara (beban penyusutan, beban periodik. penyisihan piutang tak tertagih, beban yang terutang lainnya) tidak diinformasikan dalam LRA maupun laporanlainnya. c.

Kurang memberikan jejak atas perubahan nilai ekuitas pemerintah, karena setiap transaksi terkait aset dan kewajiban akan langsung membebani ekuitas.

d.

Hanya memberikan gambaran parsial bukan menyeluruh tentang keuangan negara (UU 17 Tahun 2003)

e.

Informasi akrual hanya dapat disajikan secara periodik yaitu pada saat pelaporan (semester dan tahunan). Namun sewaktu-waktu jika dibutuhkan posisi hak dan kewajiban maka akan diperlukan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem (by system)

f.

Integrasi dengan Sistim Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sangat sulit dilakukan. SPAN menggunakan Commercial Off The Shelf (COTS) yaitu Oracle Finance yang menyediakan sistem berdasarkan pilihan hanya basis kas atau basis akrual, tidak untuk Modified Accrual sehingga bila menggunakan Kas Menuju Akrual tetap menggunakan aplikasi yang dikembangkan sendiri seperti yang ada saat ini.


Akrual

a. Laporan Keuangan sudah lebih baik dengan tujuan pengambilan keputusan ( memenuhi azas semakin baik informasi,maka semakin baik keputusan). b. Pengalokasian sumber daya lebih dapat diketahui akurasinya c. Penilaian kinerja yang lebih akurat dalam satu tahun pelaporan. Tendensinya penilaian kesehatan keuangan sangat berhubungan pada kinerja. d. Pelaporan nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang lebih baik; e. indikator penilaian biaya suatu program/kegiatan akan lebih baik; f. Sesuai Reformasi Manajemen Keuangan pemerintah sesuai UU; g. Sesuai dengan international best practices. (prinsip prakik akuntansi internasional. h. Mengakumulasi kewajiban pembayaran dana pensiun (prediksi jumlah besaran dana pada masa mendatang) i. sinkronisasi belanja modal dengan akuntansi penyusutan; j. deteksi risiko default hutang yang akan jatuh tempo bersanksi denda; k. alternatif perundingan dan penjadwalan utang yang mungkin tak mampu dibayar di masa depan yang masih jauh,


tanpa tergesa-gesa; l. Permintaan hair cut apabila posisi keuangan terlihat tidak tertolong lagi daripada melanjutkan operasi organisasi. m. Lebih logis di mata negara/lembaga donor untuk pertangungjawaban pinjaman luar negeri n. gambaran keuangan lebih menyeluruh dari sekedar gambaran kas karena sudah dapat membandingak pendapatan dan biaya operasi; o. Mengubah perilaku keuangan para penggunanya menjadi lebih transparan dan akuntabel serta lebih bertanggunjawab.

Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh International Federation of accounting Keuangan

Public Sector Committee (2002) 2014,

dalam modul Kementrian

menyatakan bahwa pelaporan keuangan berbasis akrual

bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah sehubungan dengan biaya jasa pelayanan, efisiensi dan pencapaian sasara. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan organisasi pemerintah dan pergerakannya. Seperti bagaimana pemerintah mendanai kegiatan maupun operasinalnya sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran agar dapat mengukur kapasitas pemerintah sesungguhnya. Akuntansi yang berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik sumber daya tersebut.


Dengan paradigma mengunakan basis akrual maka dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistim keuangan entitas publik, pengendalian fiskal, manajemen aset yang handal dan akuntabel, pengungkapan informasi yang lebih lengkap, sehingga membantu pengguna dalam pengembilan keputusan serta peningkatan akuntabilitas pengangaran, pelaksanaan dan pertanggunjawaban. Konsep akrual basis didasarkan pada dua pilar yaitu: 1. Pengakuan pendapatan : Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam konsep basis akrual, kapan kas / setara kas benar-benar diterima bukan yang utama. Oleh karena itu, dalam basis akrual akan muncul estimasi piutang tak tertagih, karena penghasilan sudah diakui meskipun kas belum diterima. 2. Pengakuan beban: Beban diakui pada saat kewajiban membayar telah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka momen ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun beban tersebut belum dibayar. Lebih rinci transaksi akrual pendapatan dan belanja diatas sebagai berikut: a. pendapatan yang masih harus diterima; merupakan pendapatan yang sampai dengan periode pelaporan belum diterima oleh karena adanya tunggakan pungutan (pajak, retribusi) maupun pendapatan serta transaksi lainnya yang


menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan . akan disajikan sebagai piutang. b. pendapatan diterima dimuka; merupakan

pendapatan yang diterima dan

sudah disetor ke rekening kas umum negara/daerah, namun wajib setor (penerima manfaat)

belum menikmati barang/jasa/fasilitas pemerintah

(pemberi manfaat). Bisa juga dalam bentuk pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak ke rekening kas umum negara/daerah yang sesuai hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih setor atas pajak/bukan pajak. disajikan sebagai kewajiaban jangka pendek. c. belanja yang masih harus dibayar; yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen yang dilakukan oleh organisasi pemerintah (penerima manfaat), namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/ pelunasan/ realisasi atas hak/ perjanjian/komitmen tersebut terhadap pemberi manfaat. Disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. d. belanja dibayar dimuka; merupakan pengeluaran yang telah dibayarkan dari rekening kas umum negara/daerah dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/ fasilitas dari pihak ketiga belum diterima organisasi pemerintah. Pada neraca disajikan sebagai piutang. Lebih lanjut, study no. 14 of IFAC- Public Sector Committee (2003) benefits of accrual Accountin, pragraph 1.19 finacial report prepared on an accrual basis allow user to : assess the acconttability for all resources the entity controls and deployment of those resources; assess the performance, financial


position and cash flows of the entity; and make decisions about providing resources to, or doing busines with, the entity. Pernyataan ini mensyaratkan bahwa Laporan keuangan yang disajikan dengan basis akrual dapat mambantu pengguna laporan untuk: menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas dan pengambilan keputusan mengenai penyediaann sumber daya atau melakukan bisnis dengan suatu entitas . 4Berdasarkan uraian teoritis diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi

berbasis akrual mempunyai berbagai keunggulan dibandingkan dengan basis akuntansi Kas maupun basis akuntansi Kas Menuju Akrual, dan hal ini sejalan dengan perkembangan praktik akuntansi yang sehat secara internasional (international best practices.) 2.1.2 Laporan keuangan Berbasis akrual Ditegaskan dalam Kerangka Konseptual Lampiran I PP No.71 Tahun 2010, laporan keuangan yang disusun oleh entitas untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan besrta seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas tersebut selama satu periode pelaporan. Unsur komonen laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari a. Laporan untuk Pelaksanaan Anggaran, meliputi

Laporan Realisasi Anggaran dan

Laporan Perubahan SAL, b. Laporan Finansial, meliputi Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Degan menyusun laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan financial lengkap dengan komponenya maka entitas pemerintah tersebut telah menerapakan basis akuntansi akrual dimana prinsip-


prinsip akuntansi yang menentukan saat pengaruh atas transaksi maupun kejadian harus diakui guna penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan akrual mengakui pendapatan pada saat hak telah diperoleh (earned) atau berpindah kepemilikan dan beban (belanja) diakui ketika kewajiban timbul atau sumber daya digunakan. Pengakuan aset dilakukan pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal, dan kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima atau pada saat kewajiban (utang) timbul. Pendapatan didasarkan pencatatan basis kas yaitu semua penerimaan dalam bentuk tunai atau kas yang dicatat organisasi pemerintah. Jumlah pendapatan yang dilaporkan adalah sama dengan total uang yang diterima kas perusahaan suatu periode. LKPD

disusun bertujuan

menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan sumber daya yang digunakan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan hendaknya dapat memberikan penyajian pengguna (stakeholders), serta

yang terbuka, jujur dan menyeluruh kepada dalam lingkup manajemen pemda dapat

memudahkan fungsi yang dibangun dalam perencanaan, pengelolaan dan pertangungjawaban serta pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. Basis akuntansi yang terapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Akrual basis untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi meskipun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUD) atau oleh


entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan pengurangan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari (RKUD)

atau entitas pelaporan. Demikan mengenai

pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Lebih lanjut PP. No 71 tentang kerangka konseptual paragraf 64 menjelaskan bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan atas dasar basis kas (cash basis), maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun atas dasar basis kas, menunjukkan bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah. Demikian halnya , bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual (accrual basis), maka laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca menunjukkan bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, dengan kata lain pada saat kejadian atau kondisi

lingkungan

berpengaruh

pada

keuangan

pemerintah,

tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Komponen laporan keuangan antara basis kas menuju akrual dengan akrual penuh disajikan berikut : Tabel 2.1 Komponen Pokok akuntansi PP 24 2005 dan PP 71 2010 Karakteristik

PP 24 Tahun 2005

PP 71 Tahun 2010


Komponen 1. Pokok Laporan 2. Keuanga 3. n 4.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. Laporan realisasi Anggaran (LRA)

Neraca

2. Laporan Perubahan Saldo

Laporan Arus Kas (CaLAK)

3. Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Catatan atas Laporan Keuangan (K) 4. Neraca 5. Laporan Operasional (LO) 6. Laporan Arus Kas (LAK) 7. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 8. Catatan (CaLK)

H

atas

Laporan

Keuangan

1. Laporan finansial Hubungan antar kompon en laporan

LO

LPE

Neraca

Laporan pelaksanaan anggaran; LRA

Basis Akuntansi 1. Neraca 2. LRA

Laporan Perubahan SAL

Kas

1. Neraca

Akrual

Kas

2. LRA

Kas

3. Laporan Operasional

Kas

Sumber PP 24 tahun 2005 dan PP 71 Tahun 2010

Sesuai dengan uraian diatas diketahui perbedaan mendasar dari komponen laporan keuangan antara PP 24 tahun 2005 dengan PP no 71 tahun 2010 terletak pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LSAL) dan Laporan Operasional (LO). 2.1.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sistim akuntansi adalah rancangan formulir, catatan, dan laporan yang yang terintegrasi untuk menyediaakan informasi keuangan yang dibutuhkan


oleh manajemen agar memudahkan pengelolaan perusahaan. Unsurnya meliputi formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan. Pemendagri 13 Tahun 2006 pasal 232, bahwa sistim akuntansi keuangan daerah merupakan integrasi prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan penyajian laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat secara manual maupun aplikasi komputer. Pasal 233 menegaskan sistim akuntansi keuangan daerah sekurang-kurangnya terdiri dari a. prosedur akuntansi penerimaan kas, b. prosedur akuntansi pengeluaran kas, c. prosedur akuntansi aset tetap atau barang milik daerah dan d. prosedur akuntansi selain kas. PP 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 11 bahwa Sistim akuntansi pemerintah dinilai lebih relevan dalam imlementasi akuntansi basis akrual , didefenisikan sebagai rangkaian sestematik dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain dalam mewujudkan fungsi akuntansi mulai analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungn organisasi pemerintah. Dimaksudkan proses penyusunan laporan keuangan dengan sistim akuntansi yang

memadai.

Ketentuan ini menghendaki entitas pemerintah pusat dan entitas pemerintah di daerah harus membuat sistim akuntansi pada entitas yang di kelolanya masingmasing. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 membagi sistim akuntansi terdiri atas a. sistim akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD ) meliputi tehnik pencatatan,

pengakuan

dan

pengungkapan

atas

pendapatan

-Laporan

Operasional (LO), beban, pendapatan –Laporan Realisasi Anggaran (LRA), belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian, dan


koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah, b. sistim akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi tehnik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan -Laporan Operasional (LO), beban, pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA), belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian, dan koreksi, penyajian laporan keuangan SKPD. Penegasan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 bahwa untuk penerapan basis akuntansi akrual,

Pemerintah Daerah terlebih dahulu membuat dan

menetapkan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun, kemudian Sistim Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Bagan Akun Standar (BAS). Pemerintah daerah akan membuat aturan dan kebijakan tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), yang merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi melalui peraturan kepala daerah baik peraturan Gubernur, Bupati maupun walikota yang mengacu pada pedoman Umum Sistim Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum ini diatur oleh menteri dalam negari (mendagri) setelah berkoordinasi dengan menteri keuangan.

Laporan keuangan konsolidasi adalah perwujudan laporan keuangan gabungan oleh laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan SKPD menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, dalam hal ini adalah laporan keuangan


pemda sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan konsolidasian disusun oleh PPKD yang dalam hal ini bertindak mewakili pemda sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi dibuat dikarenakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang (Home Office – Branch Office). PPKD berperan sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD berperan sebagai kantor cabang. Dapat diilustrasikan dengan skema berikut. PPKD

Laporang Kuangan Konsolidasian

(Kantor Pusat Sebagai Konsolidator)

SKPD

PKD

Sebagai entitas

(dalam Fungsi Entitas

akuntansi Sumber: Modul Akutansi Akrual Depkeu 2014 Akuntansi)

Gbr. 2.1 Bagan Konsolidasi Laporan Kuangan PEMDA. Bagan ini menjelaskan satuan kerja

pengelola keuangan daerah

(SKPKD) menyusun laporan keuangan konsolidasi

sebagai konsolidator,

menyusun laporan keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai entitas akuntansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun laporan keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggabungkan/mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh SKPD dengan PPKD. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas 2 tahap utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja (worksheet) konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan.


2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia Hasibuan (2000) mengemukakan bahwa sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi. Nawawi (2003) mendefenisikan mikro,

SDM arti

secara sederhana adalah manusia atau pegawai yang bekerja atau

menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja. Dapat dimaknai bahwa sumber daya manusia (SDM) adalah semua orang yang terlibat yang bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hendakya memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas dan bidang pekerjaannya (Spencer1993). Lebih lanjut dinyatakan kompetensi terdiri dari 5 tipe karakteristik, yaitu motif (kemauan konsisten merupakan sebab dari tindakan), faktor bawaan (karakter dan respon yang konsisten), konsep maupun gambaran diri, pengetahuan (informasi dalam bidang tertentu),

dan

keterampilan

(kemampuan

untuk

melaksanakan

tugas).

Berdasarkan teori ini, kompetensi terletak pada bagian dalam setiap manusia dan selamanya ada pada kepribadian seseorang sehingga dapat memprediksikan tingkah laku secara luas pada semua situasi dan lini pekerjaan. Uraian diatas menegaskan bahwa kompetensi mengacu pada pengetahuan, perilaku, dan kemampuan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pasal 3, menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki pegawai negeri sipil (PNS), dalam wujud pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.


2.1.5 Teknologi Sistim Informasi Manajemen Daerah (teknologi SIMDA) Mulyadi (2008) menyatakan bahwa suatu sistim pada dasarnya sekelompok unsur yang erat kaitanya satu terhadap lainnya, berfungsi bersamasama untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih lanjut disampaikan, Informasi merupakan data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat (Bodnar dan Hopwood, 1996). Suatu sistem diidentifikasi (Jogiyanto, 2001) memiliki karakteristik yaitu: a. Komponen sistem; terdiri dari komponen-komponen dan saling berinteraksi dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem yang mempunyai sifat menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. b. Batas sistem; merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. c. Lingkungan luar sistem; Lingkungan luar dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. d. Penghubung sistem; penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. e. Masukan dan keluaran sistem; masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem, sedangkan keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. f. Pengolah sistem; Pengolah sistem mengelola masukan menjadi keluaran. g. Sasaran sistem; Suatu sistem akan dikatakan berhasil jika mengenai sasaran.


Pemerintah

perlu

mengoptimalisasikan

pemanfaatan

kemajuan

teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Terdapat dalam PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ditegaskan bahwa guna menindaklanjuti terlaksananya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah maupun Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan dan mendorong kemampuan pengelola keuangan daerah, serta menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang merupakan bagian dari pengendalian internal suatu instansi pemerintahan maupun swasta meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi dan prosedur yang biasa digunakan untuk pemecahan masalah suatu instansi. Pemerintah

melalui BPKP telah melahirkan sistim manajemen

keuangan daerah yang biasa disebut dengan teknologi informasi

SIMDA.

Aplikasi teknologi SIMDA yang telah diluncurkan oleh BPKP

meliputi

Aplikasi teknologi informasi SIMDA Keuangan, teknologi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), teknologi SIMDA Gaji, teknologi SIMDA Pendapatan, Display SPP sampai SP2D dan Rekonsiliasi Bank. Aplikasi tersebut telah dirancang untuk membantu orang atau pengawai mulai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggunjawaban dan akuntansi dan pelaporan secara terintegrasi.


Dengang sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pimpinan SKPD dapat memonitor kemajuan

suatu program dan kegiatan telah

dilaksanakan, seberapa besar penyerapan dana atas program kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat dinilai bagaimana program kegiatan yang dilakukan suda memenuhi unsur ekonomis, efisien dan efektif. dengan menerapkan sistim informasi yang terpadu maka entitas publik akan memperoleh manfaat untuk meningkatkan produk dan jasa,

peningkatkan efisiensi dan proses kerja

manajemen (Jogiyanto, 2001). Teoritis ini mengisyaratkan bahwa teknologi informasi akan diminta untuk memfasilitasi dan mendukung pengenalan akuntansi akrual di sektor publik. tendensinnya, kualitas tinggi yang ada dalam sistem informasi organisasi harus dipertimbangkan sebagai prasyarat penting dari keberhasilan pelaksanaan inisiatif atau trobosan baru. Total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan jumlah yang luar biasa. Dari sisi akuntansi kondisi ini menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga mengisyaratkan kuantitas yang semakin besar serta kualitas yang semakin rumit dan begitu kompleks. Peningkatan volume maupun frekuensi transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002). 2.1.6 Komitmen Organisasi Dijelaskan Robbins (2002 ), komitmen organisasi ialah sebagai keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi dan tujuan organisasi, serta berniat untuk memelihara keanggotanya dalam organisasi tersebut.


Sedangkan Steers dan Porter dalam Supriyono (2006) berpendapat bahwa komitmen organisasi merupakan kondisi dimana karyawan sangat tertarik akan kebijakan, tujuan, nilai-nilai, dan sasaran organisasi. komitmen organisasi menggambarkan kondisi seberapa jauh seseorang mendedikasikan dan melibatkan dirinya pada organisasi serta keinginan untuk tetap tinggal di organisasi tersebut. Lebih lanjut dikatakan

bahwa komitmen organisasi

merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mededikasikan keterlibatan dirinya pada bagian organisasi, yang dapat ditandai dengan empat hal, antara lain ; a.Kepercayaan karyawan terhadap organisasi, b. Partisipasi karyawan dalam aktivitas kerja, c. Loyalitas terhadap organisasi, dan d. Adanya Perasaan menjadi bagian dari organisasi. Dalam hal penerapan akuntansi basis akrul yang pasti komitmen organisasi bukan hanya terletak pada tataran staf pengawai atau PNS yang diserahkan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan sistim dan porsedur kebijakan akuntansi yang ditetapkan, akan tetapi dari harus dilihat juga dari sisi managemen atau stochk holder lainya, yaitu pimpinan puncak yang mengambil keputusan dan kebijakan anggaran guna keberhasilan penerapan akuntansi basis akrual. Bupati, dan seluruh pimpinan SKPD yang memiliki kebijakan yang serius baik melalui aturan maupun kebijakan anggaran yang tersedia. Karena kebijakan yang demikian akan mendorong tersedianya sarana pendukung yang memadai antara lain penempatan PNS sesuai dengan latar belakang pendidikan, diklat yang cukup dan teknologi yang memadai.


Sopiah (2008) menyebutkan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi yaitu (1) faktor personal

(usia, jenis kelamin, tingkat

pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian) entitas publik (2) karaktetristik pekerjaan ( lingkup jabatan, tantangan dalam pekerjaan, konflik peran dalam pekerjaan, tingkat kesulitan dalam pekerjaan) (3) karakteristik struktur, misalnya besar/kecilnya organisasi, bentuk organisasi (sentralisasi atau desentralisasi ) kehadiran serikat pekerja maupun tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi terhadap karyawan

(4) pengalaman kerja sangat berpengaruh

terhadap tingkat komitmen karyawan pada organisasi. Karyawan yang belum bekerja dan karyawan yang sudah puluhan tahun bekerja dalam organisasi tentu memiliki tingkat komitmen yang berlainan. 2.1.7 Pelatihan Staf Akuntansi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelatihan berasal dari kata “latih” yang berarti proses, kegiatan untuk membiasakan atau memperoleh suatu kecakapan. Dengan demikian pelatihan,

adalah setiap tindakan untuk

memperbaiki kinerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawab pegawai, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan pegawai (Gomes,2003). Sementara diklat teknis yaitu memberikan ketrampilan atau penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok lingkup kerja. Diklat teknis menghendaki pencapaian persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS (https://lms.bpkp.go.id/?page_id=4623.) Menurut Krumwiede (1998) pelatihan yang memadai memiliki efek yang berpengaruh positif terhadap kesuksesan adopsi sistem akuntansi, dimana


pemahaman

tentang

bagaimana

untuk

merancang,

menerapkan

dan

menggunakan sistem menjadi meningkat. Sementara itu Ouda (2008), menyatakan bahwa fakta karyawan yang tidak memiliki cukup informasi mengenai arah reformasi maupun yang tidak diberdayakan untuk berkontribusi pada prosesnyam menjadi satu alasan kegagalan reformasi akuntansi sektor publik. Penjelasan ini memaknai bahwa pengenalan sistem akuntansi baru di sektor publik sangat membutuhkan strategi pelatihan secara keseluruhan, sehinga dapat mengklarifikasi kesalah pahaman yang potensial, dalam rangka menyampaikan pemahaman umum dan prinsip-prinsip utama reformasi akuntansi serta dapat meyakinkan potensi manfaat dari sistem baru. Pelatihan maupun pendampingan sistem yang dimaksud merupakan sebuah proses, cara atau perbuatan melatih seseorang di dalam melaksanakan sesuatu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pelatihan/pendampingan penyusun laporan keuangan SKPD dan Konsolidator laporan keuangan Pemda.

2.1.8 Pengendalian Intern Akuntansi Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yakni; efisiensi maupun efektivitas operasi, kehandalan pelaporan keuangan dan ketaatan pada peraturan yang berlaku (Standar Profesional Akuntan Publik, SA Seksi 319). Menurut Mulyadi (2008) Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.


Bastian (2006) pengendalian akuntansi adalah bagian dari sistem pengendalian internal terdiri atas struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang terkordinasi terutama untuk menjaga ekuitas organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan dokumen akuntansi.

Apabila pengendalian akuntansi

lemah kemungkinan terdeteksinya kecurangan proses akuntansi dan keakuratan data transaksi tidak kompeten. Mulyadi (2008), Menguraikan 2 jenis pengendalian intern menurut tujuannya yaitu: 1. Pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) Pengendalian intern akuntansi

adalah merupakan bagian dari pengendalian

intern yang berkaitan dengan tujuan menjaga ekuitas organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan dokumen akuntansi. Pengendalian intern akuntansi secara nyata akan menjamin keamanan ekuitas para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. 2. Pengendalian intern administratif (internal administrative control). Pengendalian intern administratif terdiri atas struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang terkordinasi untuk mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen. Uraian diatas mengisyaratkan

bahwa Pengendalian internal akuntansi

(internal acounting control) adalah rancangan organisasi dalam bentuk sistim dan prosedur yang dipergunakan untuk menjaga aset, menyajikan informasi yang akurat dan andal, dorongan untuk memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan.


Secara umum struktur pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan tingkat jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan tertentu organisasi. Pengendalian internal melaksanakan tiga fungsi penting (Romney, 2004): 1. Pengendalian untuk pencegahan (preventive control) yaitu dengan mencegah timbulnya suatu masalah sebelum masalah tersebut muncul. Pengendalian ini dilaksanakan dengan mempekerjakan personil akuntansi yan berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai dan secar efektif mengontrol akses fisik atas aset, pembatasan fasilitas dan informasi adalah pengendalian pencegahan yang efektif. 2. Pengendalian untuk pemeriksaan (detective control) diperuntukkan untuk mengungkap permasalahan apabila masalah tersebut muncul (pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi antar bank dan neraca perusahaan setiap bulan) 3. Pengendalian korektif (corrective control) yaitu memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan,

mencakup prosedur yang

dilaksanakan untuk mengidentifikasi sebab timbulnya masalah dan memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan dan mengubah sistem agar masalah di masa mendatang dapat diminimalisir atau dihilangkan (pemeliharaan backup copies atas transaksi dan file dan mengikuti prosedur untuk memperbaiki kesalahan mengentri data, seperti juga kesalahan dalam menyerahkan kembali transaksi untuk proses lebih lanjut) Penelitian

Committee

Of

Sponsoring

Organization

(COSO)

mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses penerapan oleh dewan


komisaris, pihak manajemen maupun bawahannya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai agr mempertimbangkan 4 (empat ) pokok: 1. Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi; 2.

Keandalan pelaporan keuangan;

3. Sesuai dengan hukum, 4.

Peraturan yang berlaku. Keempat pokok tersebut selaras dengan karakteristik yang dikehendaki

oleh prinsipa pelaporan keuangan pemerintah. Lebih lanjut COSO mengemukakan terdapat 5 (lima) komponen kebijakan serta prosedur yang yang dirancang untuk diimplementasikan agar memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian intern akan dapat tercapai yaitu: 1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment). Terdiri atas tindakan, kebijakan serta prosedur yang dapat menggambarkan a.Integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. Kebijakan dan praktik SDM ;d. adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab; e. Filosofi manajemen dan sifat operasi;f. Dewan direksi dan partisipasi dewan audit; g. Struktur organisasi, pemberian dan pemisahan fungsi wewenang dan tanggung jawabdan kebijakan sumber daya manusia seperti pelatihan dan kompensasi) 2. Penilaian Risiko Manajemen (Management Risk Assessment) Manajemen organisasi harus mampu mendeteksi, menilai,

mewaspadai dan

mengelola risiko yang bakal timbul, organisasi juga harus menetapkan tujuan yang terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan dan aktivitas-aktivitas lainnya sehingga organisasi beroperasi secara harmonis sesuai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dekteksi dini risiko dan pengelolaan yang baik akan risiko tersebut menjadikan fundasi organisasi yang lebih kuat.


Perusahaan juga harus menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko terkait. (penggunaan Key Performance Indicator (KPI), survey kepuasan customer, dan Balance Score Card (BSC)) 3. Sistem Komunikasi dan Informasi Akuntansi (Accounting Information and Communication System). Komunikasi

informasi tentang tindakan pengendalian intern memberikan

substansi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan untuk memanajemen operasinya. Akurasi dan ketepatan informasi dibutuhkan guna mengambil suatu keputusan. Selain itu, dengan sistem informasi

dan komunikasi

dimungkinkan karyawan perusahaan

mendapatkan dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, memanajemen, dan mengontro operasinya. (staff meeting bulanan, news letter dari perusahaan, dan process for escalation of issues) 4. Aktivitas Pengendalian (Controll Activities) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur untuk membantu meyakinkan bahwa instruksi manajemen telah dijalankan. Kebijakan dan prosedur tersebut membantu meyakinkan bahwa kebijakan yang diperlukan telah dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dapat dikatakan bahwa aktifitas pengendalian agar nyata mendukung pelaporan keuangan yang memadai harus dimulai dengan rancangan sistim pengendalian yang memadai, pembubuhan nomor pada dokumen dan catatan transaksi, penegasan pemisahan tugas dan fungsi akuntansi, fungsi otorisasi yang memadai atas trasaksi dan adanya pemeriksaan dan rekonsiliasi yang independen atas kinerja dan jumlah catatan.


Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, ekonomis, efisien, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, dalam fungsinya Presiden sebagai Kepala Pemerintah an mengatur serta menyelenggarakan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Untuk melaksanakan hal tersebut pada tahun 2008 telah terbit PP No. 60 tentang Sistem Pengedalian Intern Pemerintah. Ketentuan ini mengisyaratkan agar

lembaga pemerintah melaksanakan SPIP dengan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara melekat berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan ekuitas negara, dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian pengendalian intern tersebut, terdapat beberapa konsep dasar yakni: 1. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, 2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang (teknologi bukan segalanya)3. Pengendalian intern diharapkan

hanya dapat

memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang memberikan pendapat mutlak (benar atau salah). 4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tiga tujuan yang saling terkait yaitu keandalan pelaporan keuangan


(kualitatif) , kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efiensi operasi. 2.1.9 Penerapan Basis Akuntansi Akrual Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa untuk penerapan basis akuntansi akrual maka Pemda terlebih dahulu membuat dan menetapkan Kebijakan akuntansi yang terdiri dari kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Entitas pemerintah yang menerapkan SAP,

akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam

operasional

entitas

pemerintah.

Dengan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

diharapkan penyusunan laporan keuangan berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemda. Laporan keuangan yang tersaji harus dapat memberikan gambaran yang utuh atas

posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah dan sekaligus bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait anggaran biaya untuk jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dari uraian teoritis diatas entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada pemerintah daerah harus menerapkan dan mempraktekkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dengan membuat dan menetapkan kebijakan akuntasi pemerintah daerah meliputi a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan b. kebijakan akuntansi akun. Kemudian sistim akuntansi pemerintah daerah (SAPD) yang telah menyusunan laporan keuangan dengan menyajikan sekurang-kurangya a.


Laporan realisasi anggaran (LRA), b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LSAL), c. Neraca, d. Laporan Operasional (LO), e. Laporan arus kas (LAK). Kemudian bagan akun standar yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu Reviu penelitian terdahulu adalah merupakan tinjauan atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dan masih relevan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Penelitian-penelitian sebelumya mengenai penerapan akuntansi basis akrual pada pemerintah daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, oleh karena itu penelitian ini juga mengacu pada beberapa penelitan tersebut sebagai bahan referensi. Beberapa hasil penelitan yang dijadiakan referensi antara lain: 1. Iin Jumriati (2013) meneliti Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pelaporan keuangan daerah pemerintah kota dan kabupaten di DIY. Penelitian ini menjadikan variabel independen adalah manfaat akuntansi akrual, kesulitan akuntansi akrual, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Variabel dedependennya adalah penerapan akuntansi akrual. Peneliti

menyimpulkan bahwa secara simultan

menunjukkan manfaat akuntansi akrual, kesulitan akuntansi akrual, dan SDM berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Sedangkan manfaat akuntansi akrual dan SDM tidak berpengaruh signifikan, namun kesulitan akuntansi akrual berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi berbasis akrual. 2. Halen, (2013) mengambil judul penelitian pengaruh tingkat pemahaman, pelatihan dan pendampingan aparatur pemerintah daerah terhadap penerapan


akrual basis dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten jember (studi kasus pada dinas Kab. Jember). Yang menjadi variabel independen adalah tingkat pemahaman, pelatihan

dan

pendampingan , sementara variabel

denpennya adalah penerapan akrual basis. Penelitian ini menjujukkan hasil bahwa secara parsial akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien regresi untuk variabel akuntansi berbasis akrual bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara akuntansi berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya

secara

parsial

disimpulkan

bahwa

sistem

pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang ditunjukkan dengan Koefisien regresi untuk variabel bebas sistem pengendalian intern bernilai positif. Secara bersama-sama, akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dari hasil koefisien korelasi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan jika dijalankan secara bersamaan. 3.

Arif, et al. (2013), dengan judul analisis kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso). Dengan variabel independen adalah

perspektif SDM, sarana prasarana, dan sistem

informasi, serta

komitmen dari pejabat publik. Variabel dependen adalah kesiapan penerapan akuntansi

akrual.

Hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa

Pemerintah

Kabupaten Bondowoso pada prinsipnya mempunyai komitmen untuk


menerapkan SAP akrual yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2010. Untuk sarana dan prasarana serta sistem informasi telah dilakukan beberapa persiapan untuk mendukung pelaksanaan SAP. Variabel SDM, Pemkab Bondowoso pada tahun 2014 akan melaksanakan transfer knowledge dalam rangka persiapan SAP Akrual. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah telah selesasi akan tapi

Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah (SAPD) sedang

kerjakan. Pemda Bondowoso merencanakan penyusunan perangkat lunak untuk media pilot project pelaksanaan SAP akrual secara simultan. Pemkab Bondowoso dapat dikategorikan cukup siapuntuk melaksanakan SAP akrual. 4. Kusuma, M.I (2013) mengambil judul Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi tingkat penerapan Akuntansi akrual pada pemerintah. Penelitian ini mengambil variabel independen yaitu pelatihan staf keuangan, tingkat pendidikan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman, latar belakang pendidikan pimpinan dan ukuran satuan kerja. Yang diteliti sebagai variabel dependen adalah

penerapan

pkuntansi akrual. Penelitian ini membuktikan bahwa tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah masih sangat rendah. Secara khusus tingkat penerapanakuntansi akrual dipengaruhi secara signifikan oleh pelatihan staf keuangan. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman, latar belakangpendidikan pimpinan maupun ukuran satuan kerja terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. 5. Kusuma, R.I (2013) dengan judul

analisis kesiapan pemerintah dalam

menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Kasus pada


Pemerintah Kabupaten Jember). Penelitian ini mengemukakan variabel Independen adalah Komitmen, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Sistem Informasi. Sementara variabel dependenya adalah Penerapan Akuntansi Akrual. Hasil penelitian menunjukkan Kesiapan Pemda Kabupaten Jember yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dilihat dari parameter integritas adalah kategori siap. Kesiapan SDM, kesiapan sistem informasi dan sarana prasarana adalahkategori cukup siap. 6. Adventana,G.A

(2010),

dengan

judul

Analisis

faktor-faktor

yang

mempengaruhi Pemerintah provinsi diy dalam implementasi Sap berbasis akrual menurut pp no. 71 tahun 2010. Mengemukakan variabel Independe adalah SDM, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, sedangkan menjadi variabel dependennya adalah

Kesiapan SAP Basis

Akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Variabel SDM dan komitmen organisasi secara parsial dinyatakan berpengaruh positif signifikan, tetapi teknologi informasi dan komunikasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Hasil penelitian ini juga mengemukakan bahwa variabel independen mampu mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual hanya sebesar 23,20%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 7. Ardiansyah, (2013) dengan mengemukakan judul

factors affecting the

affecting the readiness of pp no.71 tahun 2010 about government accounting


standards (case study on working units in kppn malang‟s working area). Variabel Independen penelitian ini adalah Kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasional dan komunikasi. Sementara varibel dependennya adalah

kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Hasil penelitian ini

dikemukakan adanya pengaruh variabel kuliatas sumber daya manusia dan komunikasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian ini tidak mampu membuktikan adanya pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Besar koefisien determinasi (R²) dalam penelitian ini adalah 0,317 (31,7%).

Angka ini

menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan komunikasi dapat menjelaskan variabel terikatnya yaitu kualitas laporan keuangan sebesar 31,7%, sedangkan sisanya sebesar 68,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. 8. Roviyantie,D (2012) dengan judul penelitian Faktor yang mempengaruhi penerapan

akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah

(Studi di

Pemerintah Kabupaten Temanggung), dengan variabel independen adalah kompentensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sementara variabel dependenya adalah kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menyatakan kompetensi SDM berpengaruh terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di setiap Dinas. Dimana jika SDM tidak memahami akuntansi pemerintahan dan keuangan daerah, maka terjadi kesulit an menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan baik. Secara parsial Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Ditegaskan bahwa semakin kompeten


SDM pembuat laporan keuangan, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan. Selanjutnya penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Ketika sejak awal Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diterapkan dengan baik, maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan. Dikemukakan bahwa variabel Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Daerah dipengaruhi oleh Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik. 9. Winidyaningrum, 2009, mengemukakan judul penelitian, Pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi (studi empiris di pemda subosukawonosraten). Dikemukakan bahwa variabel independen penelitian ini adalah SDM, Pemamfaatan Teknologi Informasi, sedangkan varibel dependen adalah keterandalan dan ketepat waktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan Pengendalian Intern Akuntansi sebagai variabel intervening: model pertama dengan path analysis ditunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan melalui pengendalian intern akuntansi. Sedangkan hasil penelitian dalam model kedua dengan uji regresi menunjukkan adanya pengaruh positif tidak


signifikan antara sumber daya manusia, akan tetapi pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 10. Muhamad, H. 2013, dengan judul pengaruh kualitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi sistem informasi manajemen keuangan daerah (simda) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pemerintah daerah kota Gorontalo). Dikemukakan adalah kualitas SDM dan

variabel independen

penerapan teknologi Informasi Manajemen

Keuangan Daerah (SIMDA), sedangkan variabel independen adalah Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian dikemukakan bahwa kualitas sumber daya manusia, dan penerapan teknologi sistem informasi manajemen keuangan daerah secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil estimasi diperoleh nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,644 atau 64,4% yang dapat membuktikan bahwa pengaruh kualitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi sistem informasi manajemen keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 64,4% dan sisanya sebesar 35,6% berasal dari variabel yang tidak diteliti seperti pengendalian internal dan lokasi pemerintahan yang terpadu. Tabel 2.3. Review Peneliti Terdahulu Peneliti dan

Variabel

Judul Penelitian Jumriati 1 ,2013,Faktor-faktor yang . mempengaruhi keberhasilan penerapan stadar akuntansi berbasis akrual pada pelaporan keuangan daerah

Alat

Hasil Penelitian

Analisis Variabel Independen: 1. Analisis linear Manfaat akuntansi berganda akrual, kesulitan akuntansi akrual,

2. Secara simultan manfaat akuntansi akrual, kesulitan akuntansi akrual, dan SDM berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Secara


pemerintah kota dan kabupaten di DIY

dan SDM

parsial manfaat akuntansi akrual dan SDM tidak berpengaruh signifikan, sedangkan kesulitan akuntansi akrual berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi berbasis akrual.

Variabel Dedependen: Penerapan Akrual

Halen,2 2013, Pengaruh . tingkat pemahaman, pelatihan dan pendampingan aparatur pemerintah daerah terhadap penerapan accrual basis dalampengelolaankeuangan daerah di kabupaten jember (studi kasus pada dinas Kab. Jember)

Akuntansi

Variabel Independen: Analisis Regresi Linear Berganda Tingkat Pemahaman, Pelatihan , Pendampingan

Varibel Dependen: penerapan accrual basis

Penelitian ini menjujukkan hasil bahwa secara parsial akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien regresi untuk variabel akuntansi berbasis akrual bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara akuntansi berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan. Selanjutnya secara parsial disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang ditunjukkan dengan Koefisien regresi untuk variabel bebas sistem pengendalian intern bernilai positif. Secara bersama-sama, akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dari hasil koefisien korelasi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan jika dijalankan secara


bersamaan.

Arif ,3 2013,Analisis kesiapan pemerintah . daerah dalam penerapan Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)

Variabel Independen:

analisis roadmap

perspektif SDM, sarana prasarana, dan sistem informasi, serta komitmen dari pejabat publik

1. Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada prinsipnya mempunyai komitmen untuk menerapkan SAP akrual yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2010. 2. Dalam hal sarana dan prasarana serta sistem informasi telah dilakukan beberapa persiapan untuk mendukung pelaksanaan SAP tersebut.

Variabel Dependen:

3. untuk SDM, Pemkab Bondowoso pada tahun 2014 akanmelaksanakan transfer knowledge dalam rangka persiapan tersebut.

Kesiapan Penerapan Aakuntansi Akrual

4. Sudah menyelesaikan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan sedang mengerjakan Sistem Akuntasi Pemerintah 5. Daerah (SAPD), serta merencanakan penyusunan perangkat lunak untuk media pilot project pelaksanaan SAP akrual secara simultan. Pemkab Bondowoso dapat dikategorikan cukup siapuntuk melaksanakan SAP akrual. Kusuma, 4 2013, Analisis faktor- Variabel Independen: faktor yang . Pelatihan staf keuangan, tingkat Mempengaruhi tingkat pendidikan staf keuangan, penerapan kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, Akuntansi akrual pada pengalaman, latar belakang pemerintah pendidikan pimpinan dan ukuran satuan kerja.

Variabel Dependen:

Analisis Regresi Linear Berganda

Bahwa tingkat penerapan akuntansiakrual pada pemerintah masih sangat rendah. Secara khusus tingkat penerapanakuntansi akrual dipengaruhi secara signifikan oleh pelatihan staf keuangan.Namun, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan staf,kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman, latar belakangpendidikan pimpinan dan ukuran satuan kerja terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.

Penerapan Akuntansi Akrual Kusuma,2013, 5 Analisis Variabel Independen: kesiapan pemerintah dalam Komitmen, Sumber Daya menerapkan standar Manusia, Infrastruktur Sistem Akuntansi pemerintah berbasis

uji instrumen Kesiapan Pemda Kabupaten Jember yang data dan diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem analisis informasi dapat disimpulkan bahwa deskripstif Pemda Kabupaten Jember dilihat


akrual

Informasi.

kualitatif

(Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember) Variabel Dependen:

dari parameter integritas adalah kategori siap dan untuk kesiapan SDM, kesiapan sistem informasi dan sarana prasarana adalahkategori cukup siap.

Penerapan Akuntansi Akrual

Adventana,2010, 6 faktor-faktor . mempengaruhi

Analisis Variabel Independe: yang SDM, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi dan Pemerintah provinsi diy dalam Komunikasi implementasi


Sap berbasis akrual menurut pp Dependen: no. 71 tahun 2010 Kesiapan SAP Basis Akrual

Hasil penelitian bahwa:

menunjukkan

1. SDM , komitmen organisasi,teknologi informasi dan komunikasi secara simultan berpengaruh positif terhadapkesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Variabel SDM dan komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif signifikan, tetapi teknologi informasi dankomunikasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAPberbasis akrual. Hasil penelitian ini juga mengemukakan bahwa variabelindependen mampu mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual hanya sebesar 23,20%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidakdimasukkan dalam penelitian ini.

Ardiansyah, 7 2013, factors Variabel Independen: affecting . the affecting the Kualitas sumber daya manusia, readiness of komitmen organisasional dan pp no.71 tahun 2010 about komunikasi. government accounting standards (case study on working units in Varibel Dependen: kppn malang‟s working area) kesiapan penerapan berbasis akrual

SAP


Adanya pengaruh variabel kuliatas sumber daya manusia dan komunikasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Penelitian ini tidak mampu menemukan bukti adanya pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Besar koefisien determinasi (R²) dalam penelitian ini adalah 0,317 (31,7%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan komunikasi dapat menjelaskan variabel terikatnya yaitu kualitas laporan keuangan sebesar 31,7%, sedangkan sisanya sebesar 68,3% dijelaskan oleh


variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Roviyantie,2012, 8 Faktor yang Variabel Independen: . mempengaruhi penerapan Kompentensi SDM, Penerapan akuntansi berbasis akrual di Sistem Akuntansi Keuangan pemerintah daerah Daerah

Regresi linear berganda

Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di setiap Dinas. Karena jika SDM tidak memahami akuntansi pemerintahan dan keuangan daerah, maka sangat sulit Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diterapkan dengan baik. Secara parsial Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Artinya bahwa semakin kompeten SDM pembuat laporan keuangan, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Ketika sejak awal Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diterapkan dengan baik, maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan. Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini menunjukan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Daerah dipengaruhi oleh Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik.

Regresi linear berganda dan Path Analys

Hasil penelitian dalam model pertama dengan path analysis menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara sumber daya manusia dan pemanfaatan

teknologi

informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan melalui pengendalian intern akuntansi. Sedangkan hasil penelitian dalam model kedua dengan uji regresi menunjukkan adanya pengaruh positif tidak signifikan antara sumber daya manusia, sedangkan

(Studi di Pemerintah Kabupaten Temanggung) Varibel Dependen: Kualitas Daerah

Laporan

Keuangan

Winidyaningrum, 9 2009, Variabel Independen: Pengaruh .sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi SDM,Pemamfaatan Teknologi informasi terhadap Informasi keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan Variabel Intervening: keuangan pemerintah daerah variabel intervening

dengan Pengendalian Intern Akuntansi

pengendalian intern akuntansi

Varibel Dependen:


(studi empiris di subosukawonosraten)

pemda Keter andalan dan ketepat waktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan ketepatwaktuan keuangan.

Muhamad, 1 H. 2014, pengaruh 0 kualitas sumber daya manusia . dan penerapan teknologi sistem informasi manajemen keuangan daerah (simda) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pemerintah daerah kota Gorontalo)

Variabel Independen: Kualitas SDM dan Penerapan Teknologi Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).

Varibel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan

Regresi linear berganda

terhadap pelaporan

Kualitas sumber daya manusia, dan penerapan teknologi sistem informasi manajemen keuangan daerah secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil estimasi diperoleh nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,644 atau 64,4% yang dapat membuktikan bahwa pengaruh kualitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi sistem informasi manajemen keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 64,4% dan sisanya sebesar 35,6% berasal dari variabel yang tidak diteliti.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual basis of accounting). Basis

Recommend Documents