BAB II SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR MENDAPATKAN IZIN MASUK SEBAGAI IMIGRAN DI INDONESIA

BAB II SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR MENDAPATKAN IZIN MASUK SEBAGAI IMIGRAN DI INDONESIA

A. Imigran dan Imigran Illegal Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan terletak dijalur perlintasan laut internasional menghubungkan dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Indonesia serta di apit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Hal yang nyata bahwa Indonesia dengan kondisi geografisnya yang demikian merupakan jalan silang bagi jalur perlintasan pelayaran dan perdagangan Internasional. Di samping letak geografis yang sangat menguntungkan dalam hal musim jika negara lain mengenal empat musim sedangkan negara Indonesia hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, hal ini berpengaruh besar terhadap kesuburan alamnya. 62 Kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang mempunyai nilai ekonomi serta keindahan panoramanya menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang, tidak mengherankan apabila Indonesia merupakan salahsatu titik sentral perhatian negara-negara lain baik bidang politik maupun bidang lain seperti sosial, ekonomi dan keamanan. Jalur ekonomi terutama menjadikan Indonesia tempat persinggahan kapal-kapal asing baik hanya sekedar melewati jalur

62

Joko Susilo, Potensi Indonesia, Harian Radar Jambi, Edisi 23 Juni 2009

Universitas Sumatera Utara

perdagangan Intemasional maupun sekedar ingin mengambil hasil kekayaan alamnya. 63 Kenyataan ini semakin lebih mudah bagi orang asing untuk datang ke Indonesia dengan diberikannya berbagai kemudahan prosedur terutama dengan adanya opendoor policy yaitu politik pintu terbuka yang dilaksanakan oleh Pemerintah Hindia Belanda yaitu membuka pintu selebar-lebarnya kepada orang asing untuk masuk ke Indonesia, sehingga berbondong-bondonglah orang asing masuk ke Indonesia dengan berbagai macam tujuan, ada yang numpang hidup, sekolah, bekerja, wisata bahkan tidak sedikit yang tinggal menetap. Akibat banyak orang asing dari berbagai Ras yang diwariskan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang tinggal di Indonesia diantaranya adalah bangsa China, India, Arab dan lain sebagainya. Semakin lama orang asing tersebut berdiam di Indonesia akan membawa pengaruh terhadap bidang politik, budaya, ekonomi, dan keamanan. Hal inilah yang perlu dipikirkan secara serius sehingga tidak sampai menimbulkan dampak yang negatif. Setelah Indonesia Merdeka, Indonesia tidak menerapkan kebijaksanaan yang dulu yaitu kebijaksanaan "opendoor policy" yang dianggap sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijaksanaan baru yaitu selective policy bahwa masuknya orang asing hanya dimungkinkan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat bagi pembangunan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. 63

Ibid


Dibukanya perusahaan-perusahaan besar baik dengan modal asing maupun gabungan dengan modal domestik membuka lapangan kerja baru baik untuk bangsa Indonesia sendiri juga bagi tenaga kerja asing (TKA) terutama tenaga ahli yang turut masuk ke Indonesia. Tetapi di lain pihak hal ini menimbulkan kerawanan terutama di bidang ketahanan nasional. Kedatangan orang asing tersebut sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat sebagai warga negara asing yang akan mengunjungi suatu negara lain baik sebagai diplomat, pedagang maupun turis. 64 Kenyataan bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga transportasi memudahkan orang untuk melakukan perjalanan dari suatu negara ke negara lain. Keadaan ini harus dipandang sebagai hal yang wajar tanpa menghilangkan kewaspadaan karena tanpa disadari pasti akan membawa dampak permasalahan terutama pada lalu lintas antar negara. Dapat dipastikan tidak semua orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan manfaat seperti yang diharapkan dalam kebijaksanaan pemerintah Negara Indonesia. Dengan demikian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehakiman yang berubah menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengatur lalu lintas orang asing antar negara dan mengawasi

kedatangan,

keberadaan

serta

kegiatan

orang

asing

sampai

meninggalkan wilayah Republik Indonesia, hal ini ditunjukan untuk menjaga 64

Ibid


kelancaran dan pelaksanaan pengamanan pembangunan. Suatu kenyataan di Indonesia, bahwa masih banyak terdapat penyalahgunaan ijin kunjungan. 65 Dalam menghadapi lalu lintas orang asing setiap negara dimanapun letaknya, demi menjaga keutuhan dan keamanannya, mengadakan pengawasan terhadap orang asing dengan mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur keluar masuknya orang asing ke negara tersebut atau yang mengatur orang asing yang hendaknya bertempat tinggal di negara tersebut. Imigrasi dalam pengertiannya adalah menyangkut segala hal ihwal lalulintas orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan yang dilakukan kepada orang-orang tersebut baik yang bersifat administratif maupun pro justitia terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja, sistem pengawasan dan pelaksanaan prosedur keimigrasian tersebut haruslah mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan yang berimbang, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Atas dasar itulah, setiap WNA yang berada di Indonesia diberikan izin sesuai dengan tujuannya berada di wilayah Indonesia,

apakah

itu

untuk

wisata,

belajar

atau

urusan

diplomatik.

Dalam konteks globalisasi, keimigrasian memiliki paradigma yang bersifat multidimensinal, yang melingkupi ruang :

65

Sulistiyana, keimigrasian dan fenomenanya, www.yahoo.com diakses tanggal 24 April

2010


a. Politik Menyangkut hubungan Indonesia dengan dunia internasional, untuk melindungi kepentingan dan kedaulatan NKRI. b. Kependudukan Menyangkut pembatasan dan pengawasan izin tinggal baik sementara maupun tetap yang diberikan kepada orang asing dan pengaturan sistem kependudukan yang menyangkut unsur ketahanan nasional c. Keamanan Menyangkut pengawasan terhadap aktivitas orang asing di wilayah NKRI yang berkaitan dengan ancaman-ancaman yang bisa emngganggu stablitas nasional. d. Ekonomi Menyangkut pemberian izin tinggal kepada orang asing haruslah memperhatikan kepentingan perekonomian nasional, termasuk di dalamnya perlindungan dan pemberian kesempatan kepada WNI dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Terkait dengan dokumen perjalanan (Paspor) menurut Undang-Undang No 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya meliputi kebangsaan, jatidiri dan berlaku untuk perjalanan negara, dan pemegang dokumen perjalanan tersebut mendapatkan perlindungan dari negara selama berada di Luar Negeri dan memegang dokumen perjalanan tersebut. Dalam istilah orang umum, dokumen perjalanan yang dimaksud adalah paspor.


Indonesia memiliki beberapa jenis paspor yang berbeda jenis, sesuai dengan kegunaan dan tujuannya, yaitu : 66 a. paspor diplomatik, atau disebut paspor hitam, yang diterbitkan oleh Deplu dan dipergunakan untuk keperluan diplomatik. Biasanya dipergunakan oleh para diplomat.

Pemegang

paspor

ini

memiliki

kekebalan

hukum

tertentu.

b. paspor dinas, atau disebut paspor biru, yang diterbitkan oleh Deplu dan diperlukan untuk keperluan Dinas c. paspor biasa, atau disebut paspor hijau, yang diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi, yang dipergunakan oleh orang umum apabila hendak bepergian keluar negeri. d. paspor haji, atau disebut paspor coklat, yang diterbitkan oleh Depag, yang hanya berlaku selama musim haji pada tahun itu dan hanya berlaku di kota Jeddah dan Mekkah. Terkadang seringkali timbul permasalahan keimigrasian karena pemegang paspor haji ini keluar dari wilayah Jeddah dan Mekkah tanpa berbekal paspor hijau. Dan sebenarnya paspor haji ini masih menjadi polemik dalam keberadaannya, karena dunia internasional tidak mengakui adanya paspor haji, yang ada hanyalah sebatas ID Pass atau surat jalan untuk ibadah haji. Sekarang sudah menggunakan paspor hijau untuk ibadah haji. Pengertian daripada keimigrasian mengandung atau terdapat beberapa arti. Perpindahan makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, dari suatu tempat ketempat lain. Perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lain, telah

66

Ibid


berlangsung lama, hal ini dari waktu kewaktu masa yang lalu, dapat kita pelajari melalui penelusuran sejarah peradaban umat manusia.67 Perpindahan manusia tersebut, dapat disebabkan beberapa alasan atau faktor, antara lain : untuk memperbaiki dan meninggalkan taraf kehidupan ekonomi yang lebih sejahtera. Dalam perkembangan, migrasi manusia tersebut, dapat berupa masuk atau keluar dari wilayah suatu negara. Perpindahan orang dari suatu tempat dan masuk ke wilayah suatu negara disebut imigrasi, sedangkan sebaliknya emigrasi merupakan perpindahan orang dari dalam suatu negara ke luar menuju ke negara lain. Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin migratio yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah emigratio yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah immigratio dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk kedalam negara lain. Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah kenegara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi. 68

67

Ibid, Hal 134 Muhammad Iman Santoso, Perspektif Imigrasi, Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, (Jakarta :UI Press, 2004), hlm.14. 68


Definisi imigrasi menurut Oxford Dictionary of Law adalah “Immigration is the act of entering a country other than one’s native country with the intention of living there permanently”. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa perpindahan itu selalu mempunyai arti yang pasti, yakni untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di tempat yang baru. Oleh karena itu, bagi orang asing yang datang ke suatu negara untuk tujuan wisata, bisnis, membawa misi kesenian atau misi olah raga, tugas dari negaranya, atau hal-hal yang sejenis lainnya tidak dapat dikatakan sebagai immigrant. Sebuah Konferensi Internasional yang dilaksanakan di Roma pada tahun 1924 tentang migrasi dan imigrasi, memberikan definisi tentang imigrasi sebagai berikut : “Emmigration and Immigration is human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence”. Dari kalimat tersebut, pengertian emigrasi dan imigrasi adalah gerak pindah manusia memasuki suatu negara dengan niat untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di negara tersebut. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah RI dan pengawasan orang asing di wilayah negara RI. Dari perumusan ketentuan pasal 1 ayat (1) tersebut diatas, bahwa keimigrasian memuat 2 (dua) hal pokok yakni: a. Lalu lintas orang, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang meliputi:


1)

Mengatur setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing;

2)

Memberikan legalitas keberadaan orang asing;

3)

Memberikan legalitas keberadaan orang asing;

4)

Mengratur setiap orang yang keluar wilayah Indonesia, baik warga Negara Indonesia maupun orang asing.

b. Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia, berupa pengwasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilyah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni: 1.) Orang asing menaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah keimigrasian maupun kenegaraan. 2.) Orang asing menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan tindakan hukum, berupa: a) Tindakan hukum pidana berupa penyidikan keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian integrated criminal justice system, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) dan atau; b) Tindakan hukum administrasi negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya


deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negar kesatuan Republik Indonesia. 69 Dari berbagai uraian mengenai pengertian umum keimigrasian diatas, maka dapat dinyatakan bahwa pada hakekatnya keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian pelayanan dan penegakan hukum, serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya orang dari dan ke dalam wilayah suatu negara, serta pengawasan atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di negara tersebut. 70 1. Imigran ialah orang yang melakukan kegiatan Imigrasi (kata benda), yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain 2. Illegal Migran ialah

Migrasi yang terjadi diluar prosedur & aturan negara

yang ada. Atau juga perpindahan manusia lewat batas negara yang menyalahi aturan imigrasi yang berlaku. 71 Ilegal : ile·gal /ilégal/ a tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah: orang asing itu masuk ke Indonesia secara – (kata sifat) 72 Berdasarkan arti kata tersebut diatas, maka: a. Imigran ilegal adalah subyek yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain secara tidak sah atau tidak menurut hukum;

69

Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra, SH, Msc, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian, PT.Adi Kencana Aji, Jakarta 2004, hlm.3. 70 Muhammad Iman Santoso, Perspektif Imigrasi, Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2004, hlm. 21. 71 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION Ronnie Bala National Program Officer Email address : [email protected] hal. 8 72 http://kbbi.web.id, http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php


b. Perpindahan yang dimaksud adalah terkait dengan proses masuk/keluar wilayah suatu negara Di Indonesia, proses tersebut menjadi tidak sah atau tidak menurut hukum apabila melanggar ketentuan-ketentuan terkait dengan proses masuk/keluar dalam UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian (pasal-pasal dlm Bab II, Pasal 24, 39, 44, 48, 53, dan 54 a & b) Pengertian Imigran gelap adalah Migrasi yang terjadi di luar prosedur & aturan negara yang ada atau juga perpindahan manusia lewat batas negara yang menyalahi aturan imigrasi yang berlaku. 73 Ada 4 situasi orang disebut imigran gelap: a. Imigran yang masuk secara klandestin (sembunyi), dengan dokumen palsu; b. Menetap lebih dari waktu yang diijinkan (over-stay); c. Korban jaringan people smuggling; d. Sengaja melecehkan sistem suaka internasional.

73

Fachry Prayogi, Fenomena Imigran Gelap di Indonesia, http://wwww. Hukumonline.com. diakses tanggal 17 Juni 2010


B. Syarat–Syarat dan Prosedur Mendapatkan Izin Masuk Sebagai Imigran Di Indonesia 1. Prosedur Mendapatkan Izin Masuk Sebagai Imigran Di Indonesia Diamanatkan dalam Undang-undang no.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian bahwa pengawasan orang asing dilakukan pada saat kedatangan / keberangkatan dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia Pengawasan orang asing dilaksanakan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) / Pelabuhan darat, laut dan udara

di Indonesia, pengawasan orang asing

meliputi pengawasan administrasi yaitu melakukan pemeriksaan penumpang dan awak kapal warga negara asing yang masuk ke Indonesia: a. pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pelabuhan di Indonesia dilakukan dengan cara: 1. Memeriksa surat perjalanan / paspor yang bersangkutan dengan mencocokkan data / identitas yang terdapat pada dokumen yang dimilikinya 2. Memeriksa pengisian kartu E/D card dan mencocokkan dengan data yang ada pada paspor yang bersangkutan 3. Memeriksa daftar pencegahan / penangkalan 4. Memeriksa visa bagi yang menggunakan visa 5. Memeriksa Return Ticket 6. Jika masuk dalam daftar penangkalan maka yang bersangkutan ditolak masuk dan di deportasi


b. Pengawasan orang asing pada saat keluar Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) melalui Pelabuhan darat, laut dan udara

di

Indonesia: 1.Memeriksakan surat perjalanan / paspor yang bersangkutan dengan mencocokkan data / identitas yang terdapat pada dokumen yang dimiliki oleh pemegangnya. 2. Memeriksa daftar pencegahan 3. Memeriksa pengisian kartu E/ D card dan mencocokkan dengan data paspor yang dimilikinya 4. Memeriksa perizinan keimigrasian yang dimilikinya antara lain : 1).Diperiksa izin keimigrasiannya ( Izin Singgah, Izin Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, Izin Tinggal Diplomatik / ( Dinas ) 2). Diperiksa izin masuk kembali bagi pemegang ITAS / ITAP yang akan mengaakhiri izin tinggal nya di Indonesia. 3). Diperiksa izin berangkat bagi pemegang paspor diplomatik / dinas bagi yang akan mengakhiri tugasnya di Indonesia. 4). Memeriksa bukti pelunasan biaya beban bagi orang asing yang berada di Indonesia melebihi jangka waktu izin keimigrasian yang diberikan. 5. Dalam hal nama yang bersangkutan terdapat pada daftar pencegahan, imigrasi memberitahukan kepada yang bersangkutan dan diminta menghubungi Pejabat yang berwenang mengeluarkan Keputusan pencegahan.


Dalam pengawasan terhadap warga negara asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia dilakukan dengan cara pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan, untuk pengawasan lapangan belum dilakukan secara maksimal mengingat terbatasnya sumber daya manusia. 74 Adapun syarat-syarat dan prosedur untuk mendapatkan izin masuk Imigran di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Izin Singgah atau Kunjungan wisata a. Ketentuan Izin Singgah atau Kunjungan wisata 1.) Setiap orang asing yang kehilangan dokumen Imigrasi berupa Izin Singgah atau Izin Kunjungan, wajib segera melaporkan perihal kehilangannya ke Kantor Polisi yang terdekat, untuk memperoleh surat keterangan kehilangan dokumen. 2.) Setiap orang asing yang tidak dapat lagi menunjukkan dokumen Imigrasi berupa Izin Singgah atau Izin Kunjungan karena rusak, wajib segera mengajukan permohonan penggantian kepada Kantor Imigrasi yang terdekat untuk mendapatkan duplikat Izin Singgah atau Izin Kunjungan sebagai pengganti yang rusak. 3.) Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat yang ditunjuknya akan melakukan pemeriksaan dan telaahan keimigrasian untuk memperoleh bukti-bukti

74

Djarot Sutrisno, Profil dan Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan, (Medan : Kantor Imigrasi Belawan, 2007) hal 8-9.


tentang kemungkinan adanya unsur-unsur kesengajaan atau ketidak sengajaan dalam hal kehilangan atau kerusakannya. b. Persyaratan 1.) Permohonan duplikat Izin Singgah atau Izin Kunjungan diajukan oleh orang asing yang bersangkutan atau sponsornya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang melakukan pemeriksaan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut: a. Paspor atau dokumen perjalanan yang baru yang sah dan berlaku. b. Bukti-bukti tentang Izin Singgah atau Izin Kunjungan yang sah dan

berlaku, berdasarkan adanya bukti copy saat masuknya ke Indonesia, Kartu Embarkasi / Deembarkasi (E/D Card), potongan Boarding Pass dan atau bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan masuk dan beradanya orang asing yang bersangkutan di Indonesia. c. Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat

adanya unsur kesengajaan. d. Surat Keterangan kehilangan dari Kantor Polisi bagi yang kehilangan.

2). Tidak termasuk dalam daftar Cegah - Tangkal. 3). Membayar biaya Imigrasi sesuai dengan ketentuan. 2. Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap a. Ketentuan Izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap 75

75

Dirjen Imigrasi, Syarat dan ketentuan izin bagi imigran, (Jakarta, 2009) hal 21


1) Setiap orang asing yang kehilangan dokumen Imigrasi berupa Kartu

Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggat Tetap wajib segera melaporkan ke Kantor Polisi terdekat untak memperoleh surat keterangan kehilangan dokumen. 2) Setiap orang asing yang tidak dapat lagi menunjukkan dokumen

Imigrasi berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap karena hilang atau rusak, wajib segera melaporkan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan, untuk mendapatkan duplikat Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap sebagai penggantinya. 3) Kepala

Kantor Imigrasi atau pejabat yang ditunjuknya akan

melakukan pemeriksaan pada orang asing yang bersangkutan serta arsip Kantor Imigrasi atas namanya dan membuat telaahan keimigrasian untuk memperoleh bukti-bukti tentang kemungkinan adanya unsur-unsur kesengajaan atau ketidak sengajaan dalam kehilangan atau kerusakannya. 4) Pemberian duplikat Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin

Tinggal Tetap dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau pejabat yang ditunjuknya.


b. Persyaratan 1) Permohonan duplikat Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin

Tinggal Tetap diajukan oleh orang asing yang bersangkutan atau sponsornya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang melakukan pemeriksaan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan memenuhi persyaratan sebagal berikut: a.

Paspor atau dokumen perjalanan yang sah dan berlaku.

b.

Bukti tentang kepemilikan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang sah dan berlaku berdasarkan adanya bukti catatan

pada

paspor

atau

dokumen

perjalanan,

Buku

Pendaftaran Orang Asing dan bukti lainnya yang dimiliki berkenaan dengan beradanya orang asing yang bersangkutan di Indonesia. c.

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat adanya unsur kesengajaan.

d.

Surat Keterangan kehilangan dari Kantor Polisi bagi yang kehilangan.

e.

Surat keterangan jaminan dari sponsor.

2) Tidak termasuk dalam daftar Cegah-Tangkal. 3) Membayar biaya Imigrasi sesuai dengan ketentuan.

c. Setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Keimigrasian, adapun Izin yang dimaksud adalah Izin Singgah, Izin Kunjungan,


Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Terbatas. Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal untuk jangka waktu yang terbatas.dalam rangka pengawasan orang asing yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi orang asing dalam hal ini Polri bersama Imigrasi, pengawasan orang asing tidak hanya saat mereka masuk tetapi selama mereka berada di Wilayah Indonesia termasuk kegiataannya.

C. Ketentuan Keimigrasian yang Berlaku di Indonesia Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan migran/imigran gelap di Indonesia adalah : a. UU No.73 Tahun 1958 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); b. UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) c. UU No. 9 Tahun 1992 UU Keimigrasian d. UU No. 23 Tahun 2002 UU PA (Perlindungan Anak) e. UU No. 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang f. UU No.13 Tahun 2006 UU PSK (Perlindungan Saksi Korban) g. UU No. 39 Tahun 2004 UU PPTKILN (Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri)


h. UU No. 21 Tahun 2007 UU PTPPO (Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang) i. PP No. 30 Th 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan; j. PP No. 31 Th 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian; k. PP No. 32 Th 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian; l. PP No. 36 Th 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia; m. KEP

BERSAMA

MENAKERTRANS

DENGAN

NO.

KEP.103/MEN/II/2007. NO.POL: B/306/II/2007. Tentang Penegakan hukum Dalam Rangka Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri Bila dikaitkan dengan negara kesatuan Republik Indonesia, secara operasional peran keimigrasian di Indonesia dapat diterjemahkan ke dalam konsep Tri Fungsi Imigrasi. 76 Konsep ini menyatakan bahwa sistem keimigrasian baik ditinjau dari sisi budaya hukum keimigrasian, materi hukum keimigrasian, lembaga keimigrasian organisasi, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian, dalam operasionalnya selalu mengandung fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum dan fungsi pengamanan. 76

Direktorat Jenderal Imigrasi, Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005, hlm. 57.


Adapun penjelasan mengenai peran instansi Imigrasi dalam suatu rangkaian yang komprehensif dapat diterjemahkan dalam konsep Tri Fungsi Imigrasi yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: a. Fungsi

Pelayanan

Masyarakat,

dimana

Imigrasi

berfungsi

sebagai

penyelenggara pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek ini, Imigrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima baik kepada WNI maupun WNA. Adapun pelayanan terhadap WNI meliputi: Pemberian Paspor RI/SPLP dan pemberian cap tanda bertolak/masuk. Sedangkan pelayanan bagi WNA meliputi pemberian Dokumen Keimigrasian yang berupa KITAS / KITAP / DAHSUSKIM, perpanjangan izin tinggal, perpanjangan Dokumen Keimigrasian, pemberian izin bertolak dan izin masuk kembali, pemberian tanda bertolak dan tanda masuk. b. Fungsi Penegakan Hukum, dimana Imigrasi berperan sebagai aparat pelaksana penegakan aturan hukum keimigrasian kepada semua orang yang berada di wilayah RI baik WNI maupun WNA. Penegakan hukum terhadap WNI ditujukan kepada permasalahan: pemalsuan identitas, pertanggung jawaban sponsor, kepemilikan paspor ganda, dan keterlibatan terhadap pelanggaran aturan hukum keimigrasian. Sedangkan bagi WNA, penegakan hukum ditegakan pada permasalahan: pemalsuan identitas WNA, pendaftaran orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, illegal entry dan illegal stay, pemantauan / razia dan kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan. Namun


secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk / bertolak / izin keimigrasian dan tindakan keimigrasian. c. Fungsi Petugas Keamanan, dimana Imigrasi berperan sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena Imigrasi adalah instansi pertama dan terakhir yang bertugas menyaring kedatangan dan keberangkatan orang untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia. Khusus untuk WNA, Imigrasi juga bertugas untuk mengawasi keberadaan serta kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia. Namun dalam melaksanakan tugas tersebut, perlu dingat bahwa di era globalisasi seperti sekarang ini, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional, kemudian berkembang menjadi bersifat internasional, terutama dibidang ekonomi (untuk peningkatan kesejahteraan). Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah perlu menata kembali peraturan

perundang-undangan,

baik

dibidang

ekonomi,

industri,

perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan dibidang lalu lintas orang dan barang yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Perubahan tersebut diperlukan guna meningkatkan intensitas hubungan RI dengan negara dunia internasional yang mempunyai dampak yang sangat besar pada pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian serta menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan. Fungsi Fasilitator Pembangunan Ekonomi, dimana imigrasi terkait dengan pelaksanaan politik perekonomian suatu

negara.

Dimana

kerangka

pertumbuhan

dan

perkembangan


perekonomian ditandai dengan peningkatan arus investasi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, mengalirkan teknologi baru dan meningkatkan arus manusia ke kawasan tersebut. Dalam hal ini, Imigrasi berperan sebagai pemberi fasilitas bagi WNA yang hendak masuk ke Indonesia

yang

perekonomian

sekiranya

Indonesia,

sangat

seperti

bermanfaat

para

investor

bagi asing

pembangunan yang

hendak

menanamkan modalnya di Indonesia. Fasilitas yang dimaksud tersebut dapat berupa kemudahan izin keimigrasian, maupun kemudahan untuk mendapatkan kewarganegaraan RI. 77 Di dalam perkembangan Trifungsi Imigrasi dapat dikatakan mengalami suatu pergeseran bahwa pengertian fungsi keamanan dan penegakan hukum merupakan satu bagian yang tak terpisahkan karena penerapan penegakan hukum di bidang keimigrasian berarti identik dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif atau sebaliknya. Sedangkan fungsi baru 78 yaitu sebagai fasilitator pembangunan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan fungsi keimigrasian lainnya. Hal ini terlihat ketika jasa keimigrasian telah menjadi bagian dari infrastruktur perekonomian.

77 78

Ibid Muhammad Iman Santoso, Perspektif Imigrasi, Dalam Pembangunan …, Op. Cit., hlm. 24.


BAB II SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR MENDAPATKAN IZIN MASUK SEBAGAI IMIGRAN DI INDONESIA

Recommend Documents