BAB II SUATU TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. dan sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah

28

BAB II SUATU TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA A. Pengertian Korupsi Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana dan sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang atau korupsi juga diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau uang perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Pengertian masyarakat umum terhadap kata “korupsi” adalah berkenaan dengan “keuangan Negara” yang dimiliki secara tidak sah (haram).13 Pengertian 13

Laden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya, Sinar Grafika, Jakarta

Universitas Sumatera Utara

29

korupsi berdasarkan UU No. 3 tahun 1971, yang lebih luas, yang jika disimpulkan terdiri dari perbuatan seseorang yang merugikan keuangan Negara dan yang membuat aparat pemerintahan tidak “efektif, efisien, bersih dan berwibawa”.14 Jika hal ini dipahami maka dapat diketahui bahwa tujuan UU Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi adalah :

1. Mencegah kerugian keuangan Negara. 2. Mencapai aparat pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan 21 15 berwibawa.

Hal-hal yang dimuat dalam UU No. 3 Tahun 1971 terkait dengan salah satu dari dua hal di atas saling erat hubungnnya. Keuangan Negara tidak lepas dari “aparat pemerintah”, karena yang mengelola “keuangan negara” adalah aparat pemerintah. Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.33 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikatakan korupsi adalah :

14 15

Ibid Ibid


30



Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara.



Setiap orang lain atau dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Menyinggung masalah korupsi berarti pula masalah pelanggaran dengan

kejahtan jabatan, latar belkangnya, faktor-faktor penyebabnya sampai pada penanggulangannya. Jika membicarakan korupsi maka yang pertama-tama adalah tindakan yang dilakukan oleh para pejabat atau orang yang memiliki kewenangan dan jabatan, dimana kewenangan atau jabatannya tersebut disalah gunakan dengan maksud untuk menguntungkan dan menambah kekayaan diri sendiri, orang lain maupun korporasi.

Salah satu penyebab atau faktor sampai terjadinya korupsi karena rumitnya suatu birokrasi, sehingga menumbuh suburkan korupsi, dan pada akhirnya yang dapat dilakukan untuk menanggulanginya adalah dengan mengajukan orang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi tersebut ke pengadilan, dan diharapkan hakim dapat menjatuhkan tindak pidana korupsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat memenuhi rasa keadailan dalam masyarakat.


31

Korupsi erat kaitannya dengan perbuatan yang ingin memperkaya diri sendiri, yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya dan sudah tentu perbuatan ini dapat dilakukan dengan berbagai/bermacam-macam cara, misalnya: menjual, membeli, menandatangani kontrak, memindahkan rekening dalam bank. Korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahn, dan menjadi hambatan paling utama bagi pembangunan. Ada orang mengatakan korupsi merupakan “seni hidup”, dan menjadi salah satu aspek kebudayaan kita. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korupt yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elite yang berkuasa dan sangat dihormati dan juga menduduki status sosial yang tinggi.

Praktek korupsi yang ada sukar sekali bahkan hampir tidak mungkin di berantas. Sebab, amat sulit memberikan pembuktian-pembuktiannya, lagi pula sulit mengejarnya dengan dasar-dasar hukum. Namun akses perbuatan korupsi sangat merugikan negara dan bangsa. Hingga saat ini korupsi merupakan bahaya talent,baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh bagian-bagian masyarakat.


32

Berbicara korupsi lebih dalam ada baiknya mengetahui apakah korupsi itu sebenarnya, bagaimana defenisinya dan perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang bisa dikategorikan/dimasukan korupsi? Menurut Kartini Kartono, beliau memberikan defenisinya tentang Korupsi: “Bahwa yang dikatakan korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan Negara. Jadi korupsi merupakan gejala: salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi: salah urus terhadapa sumber-sumber kekayaan Negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.16 Delict korupsi menurut undang-undang Hukum Pidana/KUHP adalah kejahatan atau kesalahan, ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa dikenal tindak dan sanksi hukum.17 Yang mana terdapat dalam beberapa pasal yaitu :  KUHP 419 berbunyi : Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun pegawai negeri : 1. Yang menerima hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya ia menjalankan atau mengalpakan sesuatu dalam jabatannya, berlawanan dengan kewajibannya. 2. Yang menerima hadiah, sedang ia tahu, bahwa hadiah itu diberikan kepadanya berhubung ia telah menjalankan atau mengalpakan suatu perbuatan dalam jabatannya berlawanan dengan kewajibannya.  KUHP 420 16 17

Kartini Kartono Ibid hal.88


33

Ayat 1 berbunyi: Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun: a. Hakim yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu bahwa hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi keputusan perkara yang harus diputuskannya. b. Barang siapa yang menurut peraturan undang-undang ditunjuk menjadi pembicaraan atau penasehat untuk menghadiri sidang pengadilan, ataupun jaksa, yang menerima hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi pertimbangan atau pendapatnya tentang perkara yang harus diputuskan oleh pengadilan itu. Ayat 2 berbunyi : “jika hadiah atau perjanjian itu diterima dengan diketahui bahwa hadiah atau perjanjian itu diberikannya kepadanya supaya dijatuhkan hukuman dalam perkara pidana, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

 KUHP

423

berbunyi:

“Pegawai-pegawai

negeri

dengan

maksud

menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum memaksa seseorang dengan salah memakai kekuasaannya, untuk memberikan barang sesuatu, membayar, menerima bayaran dengan dipotong sebagian, atau mengerjakan sendiri sesuatu, dihukum denagn hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.


34

Korupsi bisa dimasukan ke dalam kategori perbuatan kejahatan. Maka praktek-praktek yang dapat dimasukan dalam perbuatan korupt antara lain : Penggelapan, penyogokan, penyuapan, kecerobohan administrasi dengan intense mncuri kekayaan Negara, pemerasan, penggunaan kekuatan hukum dan/atau kekuatan bersenjata untuk imbalan dan upah materiil, barter kekuasaan politik dengan sejumlah uang, penekanan kontrak-kontrak oleh kawan “sepermainan” untuk mendapatkan komisi besar bagi diri sendiri dan kelompok dalam penjualan “pengampunan pada oknum-oknumyang melakukan tindak pidana agar tidak dituntut oleh yanmg berwajib dengan imbalan suap, eksploitasi dan pemerasan formal oleh pegawai dan pejabat resmi dan lain-lain. Korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma sampai, abad pertengahan dan sekarang. Para pendeta di zamn, Mesir memeras rakyatnya dengan alasan keharusan menyajikan kurban kepada para dewa. Jenderal-jenderal pada zaman kerajaan Romawi memeras daerah jajahannya untuk memperkaya diri. Pada abad pertengahan bnayak bangsawan korup di istanaistana para raja di Eropa. Bahkan sekarang pun di Amerika Serikat yang begitu makmur dan modern masih banyak berjangkit praktek-praktek korupsi. Perkembangan pembangunan

dengan

demokrasi pembukaan

dan

semakin

sumber-sumber

majunya alam

usaha-usaha

baru,

semakin

berkembang ikut berkembang pula praktek-praktek korupsi dan tidak manipulasi. Dengan bertambahnya kekayaan dan keuangan Negara, semakin kuat pula dorongan individu terutama dikalangan pegawai negeri untuk melakukan korupsi dan usaha-usaha penggelapan.


35

Pemberian hak-hak monopoli dan macam-macam privilege oleh para pengusaha baik yang ada dipusat maupun didaerah-daerah, biasanya diperlicin dengan

jalan

penyuapan

atau

sogokan,

bertambahnya

proyek-proyek

pembangunan Negara yang meliputi milyaran rupiah, menimbulkan relasi-relasi yang akrab antara pemerintah dan kaum business melalui kontrak-kontrak yang berakseskan tindak koruptif. Kontak-kontak ini hampir selalu diberikan kepada mereka yang sanggup memberikan komisi yang lebih tinggi, atau diberikan kepada kalangan sendiri. Hal ini menyuburkan sistem sogok dan penyuapan. Korupsi memang berlangsung pada semua lapisan masyarakat. Namun pada masyarakat yang tengah melaksanakan modernisasi, korupsi ini paling banyak terjadi. Biasanya, korupsi itu berbareng dengan pembangunan industri, perkembangan sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru dan bersamaan pula dengan tampilnya kelas-kelas baru yang banyak mengajukan tuntutan-tuntutan baru kepada pihak pemerintah. Korupsi merupakan salah satu kriterium dari tidak adanya institusional politik yang efektif, dan dari kurang berfungsinya sistem kontrol dan yudikatif. Banyak pegawai negeri dan pejabat Negara korupsi yang mengakibatkan tidak mempunyai pertalian lagi dengan rakyat yang harus diberi pelayanan sosial. Sebab mereka justru mengaitkan peranan kelembagaan dengan tuntutan-tuntutan eksternal yaitu pihak-pihak yang bersedia menyuap dan memberikan hadiahhadiah.


36

Penelitian membuktikan, bahwa fase-fase yang paling intensif dalam aktivitas modernisasi, korupsi paling subur berkembangnya. Sebabnya adalah: 1. Modernisasi menimbulkan perubahan-perubahan nilai yang paling mendasar di masyarakat, khususnya dalam hal norma-norma, harapan, prestasi dan ambisi materiil. Standard-standard kriteria baru mengenai baik-buruk, mendorong orang mengutuk dan meninggalkan beberapa pola tingakah laku tradisional dan tata susila tertentu, lalu mengoper pola-pola korupt. Konflik-konflik antara norma-norma nasional tradisional itu membuka kesempatan bagi individu-ibdividu untuk bertindak sendirisendiri, dengan cara masing-masing, bertindak seenak sendiri dan demi kepentingan sendiri jadi bertindak korupsi. 2. Modernisasi itu juga membuahkan korupsi, karena modernisasi selalu menghasilkan sumber-sumber kekayaan baru dan metode baru untuk memperkaya diri sendiri. 3. Modernisasi juga memungkinkan perluasan otoritas dan kekuasaan pemerintah, serta melipat gandakan aktivitas-aktivitas pembangunan dan pengaturan, yang semuanya memberikan celah-celah kemungkinan bagi tindak korupsi serta penindasan, penekenan terhadap pihak yang lemah dan bodoh. 4. Pergeseran nilai-nilai dan norma-norma etis dalam periode tradisional dan modernisasi dengan perubahan-perubahan maha cepat jelas memunculkan bentuk-bentuk mentalitas baru, yaitu mentalitas kebut-kebutan, nyerempetnyerempet bahaya, menempuh jalan pintasan, melanggar peraturan dan


37

hak orang lain. Pendeknya mengkondisionir munculnya mentalitas korupsi. 5. Dinegara-negara berkembang termasuk Indonesia, modernisasi pada umunya tidak atau belum ditunjang oleh pengembangan lembaga-lembaga politik, bahkan dibarengi dengan melemahnya instistusi-institusi politik. Lemahnya lemabaga-lembaga politik ini disebabkan oleh karena mudahnya lembaga tersebut dibeli oleh kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Dengan kata lain, lembaga politik tadi di sebut korupsi. Setiap masyarakat yang mengalami proses modernisasi dan perubahanperubahan yang cepat, selalu muncul kelompok-kelompok sosial baru yang ingin berpartisipasi

dalam

bidang

politik,

namun

mereka

tidak

mampu

mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai dan prosedur politik yang ada. Mereka justru ingin memuaskan ambisi-ambisi dan kepentingan pribadi. Disamping itu lembaga-lembaga politik sering dijadikan alat pemuas ambisi pribadi, dan tidak jarang dimanipulir oleh tokoh-tokoh politik baru. Lembaga-lembaga tadi tidak mampu mempertahankan otonomi, kewibawaan dan identitasnya tidak mampu bertahan terhadap pengaruh oknum-oknum politik dengan ideologi serta interest pribadi yang ekstrem. Korupsi itu merupakan produk daripada meluasnya partisipasi politik dikalangan masyarakat luas, berkat meningkatnya taraf pendidikan dan sistem informasi, namun mereka tidak terisolir dalam lembaga-lenbaga politik yang ada. Dengan kata lain apabila proses mobilitas vertikal keatas dalam mesin politik dan birokrasi tidak mungkin berlangsung, maka akan terjadi banyak korupsi, sedang


38

cara-cara inkonvensional serta inkonstitusional untuk usaha mobilitas vertikal, akan lebih merajalela. Korupsi

juga

banyak

berlangsung

di

dalam

masyarakat

yang

mengutamakan egoisme atau pementingan diri sendiri yaitu kepentingan diri sendiri yaitu kepentingan individual, keluarga clan, kelompok, klik dan suku sendiri. Pada umumnya peristiwa yang demikian disebabkan oleh tidak adanya partai-partai politik yang efektif. Jika kaum intelek dilarang dan dihalang-halangi untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Maka pengurangan jumlah korupsi dalam situasi demikian ini hanya bisa berlangsung dengan jalan reorganisasi dan restrukturlisasi kekuatan-kekuatan sosial yang baru muncul dalam sistem politik tadi. B. Tindak Pidana Korupsi Sejalan dengan KUHP maka subjek hukum pidana adalah orang atau person, namun dalam perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang sedang membangun, subjek hukum ini diperluas juga badan hukumnya. Terutama dalam keadaan membangun, pelaku delik lebih banyak terdiri dari badan hukum dalam arti “naturlijk person”, namun diberi status dan berfungsi sebagai orang dan oleh karena itu, ia dapat juga bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan olehnya. Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Penberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:18

18

Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta,2005 Hal.40


39

1. Korupsi adalah sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 2. Pegawai negeri adalah meliputi : a. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang tentang kepegawaian. b. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kitab Undangundang hukum pidana. c. Orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, atau d. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah. e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari Negara atau masyarakat. 3. Setiap orang atau perseorangan atau korporasi. Tetapi

berdasarkan

Undang-undang

No.20

Tahun

2001

tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah berubah yang mana telah diperjelas rumusannya tetpi subtansinya tetap.19 Untuk melihat dampak merugukan akibat dari korupsi dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikemukakan, ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perubahn korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang 19

Ibid, Hal 71.


40

pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Dengan penjelasan yang ada pada undang-undang tindak pidana korupsi dan dikaitkan banyaknya perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan merugikan keuangan perekonomian Negara serta pelaksanaan pembangunan nasional yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Tindak pidana korupsi adanya suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang bersangkutan yang merugikan perekonomian Negara. Dalam kenyataan banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan Negara. Telah disinggung sistem kepegawaian yang tidak sehat, yang menyangkut fungsi para pegawai sebagai “the man behind gun” yang kurang wajar. Akibat dari pola nepotisme terjadilah banyak kepincangan dan peristiwa ‘overbelast’, kebanyakan jumlah pegawai. Adaministarsi Negara tidak efisien, dan budget untuk gaji pegawai tidak memadai lagi.20 Dengan begitu administarsi jadi semerawut dan menjadi sumber kongkanglikong, banyak terjadi penggelapan yang merupakan tindak pidana korupsi. Departemen-departemen berjumlah cukup besar dengan bermacam-macam jawatan, board, institute, lembaga-lembaga, komisi-komisi, team-team dan dinasdinas dibawahnya oleh karena tidak ada koordinasi. 20

Kartini Kartono. OP.Cit, Hal.110


41

Sebagai suatu kejahatan, korupsi mesti diganjal dengan hukuman pidana berupa penjara, kurungan, denda, hukuman administrasi dan hukuman tambahan lainnya. Dari segi ini, hukuman kepada pelaku kejahatan tindak pidana korupsi tidak berbeda dengan hukuman bagi pelaku kejahatan biasa/konvensional. Akan tetapi, khusus untuk kejahatan bagi para pelaku tindak pidana korupsi diperlukan keberanian dalam pengungkapan kasusnya artinya, faktor penggerak terjadinya korupsi tersebut mesti dimusnahkan terlebih dahulu untuk mencegah terulangnya kejahatan yang sama, baik oleh pelaku yang sama atau pun pelaku yang lain lagi. Ada beberapa demikian yuridis agar suatu sanksi terhadap pelaku kejahatan dapat berjalan dengan efektif dan mempunyai efek mencegah terjadi lagi kejahatan. Misalnya pendapat sebagai berikut:21 1. Pelaku kejahatan dipermukaan di depan umum Hukuman ini sangat efektif, karena bagaimanapun, seorang koruptur tidak mau dipermalukan di depan umum, karena itu pihak eksekutif tersebut harus diusahakan untuk dibawa kedepan pengadilan, dimana sidang-sidang akan terbuka untuk umum dan disorot oleh pers. 2. Eksekutifnya dikucilkan Pejabat yang dinyatakan bersalah sebaiknya dikucilkan dari bisnis yang bersangkutan. Jika dia merupakan eksekutif dari suatu lembaga Negara ataupun 21 Munir Fuady, Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, bandung,2004. Hal.185.


42

perbankan, dia mesti dilarang jadi eksekutif dari lembaga Negara atau perbankan. Dengan perkataan lain. Dia diamsusikan dalam daftar orang tercela.

C. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah besar yang selalu menjadi keprihatinan masyarakat. Tidak hanya menjadi keprihatinan dunia internasional. Dalam Resolusi tentang “Corruption in government”

yang

diterima kongres PBB ke 8 mengenai “The Prevention of Crime Treatment of Offenders” di Havana (Cuba0 Tahun1990, antara lain dinyatakan, bahwa:22 a. Korupsi dikalangan pejabat public “corrupt activities of public official” : -

Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semau jenis program pemerintah “can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes”.

-

Dapat menganggu/menghambat pembangunan “hinder development” dan

-

Menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat “victimize individual and groups”.

22 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 198, Hal. 69.


43

b. Ada keterkaitan erat antar korupsi dengan berbagi bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi, dan penyucian uang haram “money laundering”. Mengingat berbagai pertimbangan lainnya, Resolusi tersebut menghimbau kepada Negara-negara anggota PBB untuk menetapkan strategi anti korupsi sebagai prioritas utama di dalam perencanaan pembangunan sosial ekonomi, dalam pertimbangan resolusi itu antara lain ditegaskan, bahwa korupsi merupakan masalah serius karena.23 -

Dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat

-

Merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas

-

Membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

Memperhatikan pernyataan kongres PBB di atas, maka upaya atau kebijakan penanggulangan korupsi seyogianya merupakan bagian dari startegi kebijakan pembangunan sosial ekonomi dan kebijakan pembangunan nasional.24 Bertolak dari pendekatan integral yang demikian, maka masalah korupsi bukan semata-mata masalah hukum dan kebijakan penegakan hukum. Upaya penanggulangan korupsi lewat kebijakan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana telah cukup lama dilakukan, namun tetap saja korupsi itu ada dan sulit diberantas. Hal ini disebabkan, masalah korupsi ini berakaitan erat dengan berbagai kompleksitas masalah lainnya, antara lain masalah mental/moral, masalah kebutuhan ekonomi dan struktur sistem budaya politik, masalah peluang 23 24

Ibid. Hal.70 Ibid. Hal.70


44

yamg ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum. Memberantas korupsi yang sudah berurat berakar dalam sendi-sendi masyarakat kita, diperlukan adanya partisipasi segenap lapisan masyarakat. Tanpa partisipasi dari rakyat dan dukungan mereka, segala usaha, undang-undang dan komisi-komisi akan terbentur pada kegagalan. Beberapa saran dikemukakan antara lain adalah : 1. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tangung jawab guna melakukan partisipasi politik dan control sosial, dan tidak bersikap apatis acuh tak acuh. kontrol sosial baru bisa efektif, apabila bisa dilaksanakan oleh dewan-dewan perwakilan yang benar-benar representive dan otonomi, pada taraf desa sampai pada taraf pusat/nasional. 2. Menanamkan aspirasi nasional positif. Yaitu mengutamakan kepentingan nasional, kejujuran serta pengabdian pada bangsa dan Negara, melalui sistem pendidikan formal, dan non formal dan pendidikan agama. 3. Para pemimpin dan pejabat memberikan tauladan baik, dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggung jawab susila. 4. Adanya sanksi dan kekuatan menindak, memberantas dan menghukum tindak pidana korupsi. Tanpa kekauatan riil dan berani bertindak tegas semua undang-undang, team, komisi dan operasi menjadi mubazir, menjadi “penakut burung” belaka.


45

5. Reorganisasi dan rasionalisasi dan organisasi pemerintahan, melalui penyerdehanaan

jumlah

departemen

beserta

jawatan-jawatan

sebawahannya. Adanya koordinasi antar departemen yang lebih baik, disertai sistem kontrol yang teratur terhadap administarsi pemerintah, baik dipusat maupun didaerah.

6. Adanya sistem penerimaan pegawai berdasarkan prinsip “achievenment” atau keterampilan teknis dan bukan berdasarkan norma “ascription”, sehingga

memberikan

kekuasaan

bagi

berkembangya

neportisme.

Hendaknya dilakukan pemecatan terhadap pegawai yang melakukan korupsi, dan bukan hanya melakukan pemindahan atau mempromosikan mereka ketempat lain. 7. Adanya kebutuhan pada pegawai-pegawai non politik, demi kelancaran administrasi pemerintah. Ditunjang oleh gaji yang memadai bagi para pegawai dan adanya jaminan masa tua, sehingga berkuranglah kecenderungan untuk melakukan korupsi. 8. Menciptakan aparatur yang jujur. Kompleksitas hierakhi administrasi harus disertai displin kerja yang tinggi. Sedangkan jabatan dan kekuatan didistribusikan melalui norma-norma teknis. 9. Sistem budget dikelola oleh pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien. Menyelenggarakan sistem pemungutan bea cukai yang efektif dan survise yang ketat, baik dipusat maupun didaerah.


46

10. Heregistrasi atau pencatatan ulang kekayaan perseorangan yang menyolok, dengan pengenaan pajak yang tinggi. Kekayaan yang statusnya tidak jelas dan diduga menjadi hasil korupsi. Ringkasnya, tindak korupsi itu merupakan tindak pidana yang sangat merugikan bangsa dan Negara, dan menjadi hambatan utama dalam pembangunan. Walupun demikian korupsi juga mempunyai fungsi yang positif yaitu : 1. Mencegah meluasnya ketidak puasan karena adanya distribusi kekuasaan dan kekayaan yang tidak merata. 2. Sekaligus juga menjadi pengaman bagi munculnya revolusi sosial, khususnya mencegah keresahan dan revolusi di daerah urban. Salah satu tugas Negara adalah menghadapi bahaya-bahaya subversi dan ancaman dari luar dengan sarana angkatan bersenjata. Maka tugas lainnya yang teramat penting ialah mampu menyusun task force/kekuatan riil untuk menanggapi bahaya dari dalam ialah korupt. D. Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pengungkapan tindak pidana korupsi harus diakui memang ruwet, maka penangananya memerlukan konsentrasi dan kecermatan disamping pemahaman yang benar-benar terhadap undang-undang No. 20 Tahun 2001. Syarat-syarat pada dakwaan tindak pidana korupsi adalah perumusan perbuatan waktu dan tempat yang dilakukan. Selain itu juga identitas terdakwa untuk dapat merumuskan surat dakwaan.


47

Penuntut umum harus benar-benar memahami kasus posisi agar dengan demikian, secara satu persatu dapat dipersatu dapat dirumuskan rentetan perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut diformulasikan pada pasal-pasal yang didakwakan atau unsur-unsur pasal yang didakwakan. Barulah kemudian diteliti alat-alat bukti yang sah yang mendukung pembuktian unsur tindak pidana korupsi tersebut. Menurut Laden Marpaung dalam Daniel Marshal yang menyatakan pada harian Berita Buana terbit pada hari Jumat 26 Juli 1991: “Kesulitan menjerat tersangka pelaku tindak pidana korupsi karena gagalnya Jaksa memberikan alat bukti yang bukti yang menyakinkan hakim, sering mengundang pendapat agar sitem pembuktian dalam perkara korupsi menggunakan sistem pembuktian yang terbalik.25 Seiring terjadinya, menurut opini umum, tersangka benar-benar melakukan perbuatan korupsi yang didakwakan karena melihat keadaan perekonomiannya yang jauh diatas penghasilan resminya. Tapi karena tali temali korupsi sering begiru ruwet disamping pintarnya terdakwa menghilangkan jejak, jaksa tidak berhasil menyakinkan hakim akan tuduhannya.26 Pengungkapan tindak pidana korupsi harus diakui memang ruwet, maka penangananya memerlukan konsentrasi dan kecermatan disamping pemahaman yang benar-benar terhadap UU No. 20 Tahun 2001. Syarat-syarat dakwaan dalam tindak pidana korupsi adalah perumusan perbuatan, waktu dan tempat perbuatan 25 26

Laden Marpaung.Op.Cit.,Hal. 162 Ibid


48

dilakukan, selain itu juga identitas terdakwa. Untuk merumuskan surat dakwaan, penuntut umum harus benar-benar memahmi kasus posis dengan demikian, secara satu persatu dapat dirumuskan rentetan perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa tadi diformulasikan kepada pasal yang didakwakan atau unsur-unsur yang didakwakan. Barulah kemudian diteliti alat-alat bukti yang sah yang mendukung pembuktian unsur tindak pidana korupsi tersebut. Untuk memudahkan terlampir contoh materi ringkas (Matrik) yang kemungkinannya dapat digunakan untuk factor membantu agar jelas kelihatan unsur mana yang lemah pembuktiannya. Penanganan tindak pidana korupsi selalu berasaskan “praduga tak bersalah” (presumption of innocence). Seiring oleh opini umum, sebagaimana yang ditulis oleh Daniel Marshall, bahwa karena keadaan Perekonomian seseorang jauh di atas penghasilan formal, masyarakat menilai yang bersangkutan koruptor. Hal yang demikian yang harus dicegah dan tidak boleh terjadi pada penanganan tindak pidana korupsi. Penanganan tindak pidana korupsi memerlukan pemahaman tentang perbuatan-perbuatan terdakwa, pemahaman ini htidak hanya mencakup perbuatan terdakwa tetapi juga terhadap peraturan-peraturan terkait dengan perbuatn terdakwa tersebut misalnya pengelolaan keuangan dan atau proyek, harus memahami Kep. Pres No. 14 A Tahun 1980 jo Kep. Pres. No. 18 Tahun 1981 dan Kep. Pres. No. 29 Tahun 1984. Demikian juga masalah manipulasi tanah Negara, perlu memahami PERMENDAGRI No. 5 Tahun 1973.


BAB II SUATU TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. dan sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah

Recommend Documents