BAB II PENGATURAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BAB II PENGATURAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

A. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. 14 Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.15 Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 antara lain :

14

M.P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 89 15

http://padjakdaerah.blogspot.co.id/2012/08/pengertian-pajak-daerah-dan-retribusi.html (diakses tanggal 7 Januari 2015).

19 Universitas Sumatera Utara

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintaha daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 2. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 3. Jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 4. Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip kemersial karena pada dasarnay dapat pula disediakn oleh sektor swasta. 5. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengemndalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, pengguanaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasiliatas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah bagi bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah. Termasuk golongan dan jenis retribusi daerah adalah:

Universitas Sumatera Utara

1. Jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang 2. Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan

dalam

peraturan

pemerintah

sesuai

dengan

kewenangan

otonominya.16 Retribusi dapat digolongkan atas tiga golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.17 a. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum antara lain; Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak

Kartu

Penduduk dan Akte Catatan Sipil dan lain-lain. b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha antara lain; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan dan lain-lain.

16

Elmi, B. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. (Jakarta:UI-Press, 2002),

hal 87 17

Suparman Zen Kemu, Analisis Usulan Pembentukan Perda Mengenai Retribusi Perijinan Pembuangan Limbah Cair Sebagai Langkah Pencegahan Polusi Limbah Cair di Daerah, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.9 No.4, hal. 96, Desember 2005.


c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Gangguan; dan Retribusi Izin Trayek. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi ada tiga yaitu: : a.

Jasa umum Dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil/dan atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma (Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.18

18

Ahmad Yani. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 63.


Terdapat penambahan 4 (empat) jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan,dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum adalah : 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan Objek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu,

balai pengobatan, dan

rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran (Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Objek Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi : a. Pengambilan/pengumpulan

sampah

dari

sumbernya

ke

lokasi

pembuangan sementara b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah (Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil meliputi KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu


identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Objek Retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan

mayat,

dan

sewa

tempat

pemakaman

atau

pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Objek Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 115 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009). 5. Retribusi Pelayanan Pasar Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air


sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Objek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat (Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Objek Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakusyang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 10. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair (Pasal 121 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang


Objek Retribusi Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 12. Retribusi Pelayanan Pendidikan Objek

Retribusi

Pelayanan

Pendidikan

adalah

pelayanan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah (Pasal 123 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Objek

Retribusi

Pengendalian

Menara

Telekomunikasi

adalah

pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum (Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi : 1. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;dan/atau 2. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana


keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.19. Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008

Jenis

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut (Pasal 128 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 129 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 3) Retribusi Tempat Pelelangan Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan (Pasal 130 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

19

Ibid


4) Retribusi Terminal Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 131 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 132 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Objek

Retribusi

Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa

adalah

pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 133 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 8) Retribusi Rumah Potong Hewan Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 134 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 9) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Objek

Retribusi

Pelayanan

Kepelabuhan

adalah

pelayanan

jasa

kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang


disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 135 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Objek Retribusi Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 136 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 11) Retribusi Penyeberangan di Air Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 137 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 12) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah (Pasal 138 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

B. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Seperti yang diketahui kegiatan pemerintah semakin meningkatkan baik dalam masyarakat kapitalis maupun sosial. Sebagai konsekwensinya, maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan dari pengeluaran pemerintah yang tidak sedikt jumlahnya sesuai dengan semakin luasnya kegiatan itu dapat dipenuhi, maka pemerintah memerlukan penerimaan.


Pembangunan

daerah

dan

penyelenggaraan

pemerintah

daerah

membutuhkan dana, dana tersebut dapat digali dari potensi daerah tersebut atau dapat pula berasal dari luar daerah. Untuk peranan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dengan pendapatan asli daerah harus ditingkatkan dan disempurnakan serta diupayakan agar pemerintah daerah mempunyai sumber dana untuk menyelenggarakan tugasnya. Sehingga pelayanan pemerintah daerah sejalan dengan usaha-usaha pembangunan nasional dan dalam penyelenggaan perencanaan anggaran belanja dan belanja daerah prinsip anggaranberimbang dan dinamis dijalankan. Anggaran

berimbang yang

dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran penerimaan daerah dan semakin berkurangnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya endiri dengan sebaik-bsiknya maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan dan diwajibkan untuk menggali sumber-sumber tersebut. Sumber-sumber pendapatan tersebut diatur dalm undang-undang No.33 Tahun 2004 Bab V pasal 6, antara lain : 1. Hasil pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum publik. 2. Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, atau usaha atau milik daerah yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah.


3. Hasil perusahaan daerah adalah bagian laba dari perusahaan daerah untuk membiayai pembangunan. 4. Lain-lain usaha daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber lain dari pajak lainnya. Sumber-sumber pendapatan tersebut yang diterima dari pengelolaan keuangan merupakan kontribusi dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber tersebut dikelola

dengan

baik

untuk peningkatan

kesejahtraan

masyarakat

dan

pembangunan daerah. Kontribusi dalam bentuk retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah berbeda dengan daerah lainnya tergantung dari potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Hakikat keberadaan berbagai perda tersebut di atas merupakan tindak lanjut pelaksanaan yuridis sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karenanya konsekuensi logis, tatkala peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau materi muatannya melampaui yang didelegasikan kewenangan untuk mengatur, maka peraturan perundang-undangan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Logika pemikiran yang demikian di dasarkan pada asas lex superioriori derogat legi inferiori. Sehubungan dengan terjadinya dinamika peraturan kebijakan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah, tentu diperlukan upaya yang serius bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyesuaian terhadap


berbagai macam pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kategori jenisnya guna menghindari adanya tumpang tindih yang berakibat dapat dibatalkannya perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan yang memuat tentang retribusi daerah adalah Undang-undang No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, direvisi menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, dalam peraturan-peraturan ini diatur hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan retribusi daerah. Seperti jenis-jenis retribusi daerah, tata cara dan sarana pemungutan retribusi, perhitungan besarnya retribusi terutang dan beberapa ketentuan lainnya.

C. Dasar

Hukum

Retrubusi

Pengganti

Biaya

Cetak

Dokumen

Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Serdang Bedagai Acuan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Serdang Bedagai adalah berbagai aturan dan ketentuan formal yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Surat Edaran Nomor: 153/ DISDUKCAPIL/2008 bulan April tahun 2008. Hal ini tidak sesuai dengan peryataan salah seorang staf kecamatan. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan, terutama untuk KTP dan KK, kami harus berpedoman kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang


Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang mana disebutkan dalam Perda tersebut tidak ada penekanan denda seperti yang tercantum pada Surat Edaran tersebut. Ketidaksesuaian acuan pelayanan tersebutmeliputi penerapan denda, biaya pelayanan, prosedur pelayanan, sikap petugas sebanyak dan waktu pelayanan. Hal ini tidak dapat dimaklumi, karena dilihat lebih jauh mengenai acuan pelayanan yang digunakan tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat dan tidak pernah ditempelkan di papan informasi bagaimana tata cara pengurusan, lamanya waktu penyelesaian dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pembuatan KTP dan KK. Masyarakat pengguna jasa hanya tahu dari petugas dan masyarakat yang telah pernah berurusan di Kantor Kecamatan. Informasi yang didapat tersebut sangat berbeda dengan aturan yang telah ditetapkan, terutama sekali mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pembuatan KTP dan KK. Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Dari fakta atau temuan di atas terlihat bahwa aparat menggunakan standar atau aturan secara tidak konsisten dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu berpegang teguh pada aturan-aturan yang menguntungkan dan mengabaikan aturan-aturan yang kurang menguntungkan. Hal ini menggambarkan bahwa kencenderungan aparat tersebut sangatlah merugikan kepentingan masyarakat pengguna jasa. Kenyataan ini menunjukkan rendahnya tingkat akuntabilitas aparat dalam pemberian pelayanan publik, karena hanya pada


memakai aturan-aturan yang menguntungkan saja tanpa memperhatikan kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa. Prosedur pelayanan tersebut bisa memakan waktu yang lebih lama lagi (bisa memakan waktu 2 – 3 hari), apabila pejabat/petugas yang ditemui tidak berada ditempat, sehingga akan membuat kegiatan masyarakat terganggu, baik kegiatan untuk mencari nafkah hidup mereka, maupun kegiatan lainnya. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah agar lebih mempermudah dan memperpendek prosedur pelayanan, sehingga tidak memakan waktu yang lama dalam pengurusan Pelayanan. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar dapat berjalan

dengan tertib dan terarah khususnya tentang pemungutan Retribusi

Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil. Dasar hukum : UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 30 Tahun 2007.


BAB II PENGATURAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Recommend Documents