Bab II Manajemen Mutu Pendidikan

Bab II Manajemen Mutu Pendidikan

A. Manajemen Sekolah Dalam Era Desentralisasi Era reformasi ditandai dengan adanya daerah otonom, yang digulirkan dalam rangka desentralisasi pemerintahan, dari Pemerintah Pusat ke daerah Kabupaten dan Kota, yang kemudian

dikenal

sebagai

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

dan

Pemerintah

Daerah

Kota.Sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam rangka dekonsentrasi. Dalam era desentralisasi manajemen pendidikan, Pemerintah Pusat menetapkan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) melalui Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas tahun 2003). Pasal 51 ayat (1) menetapkan bahwa:

Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Pelaksanaan prinsip MBS di sekolah terlihat pada pengembangan kurikulum sekolah yang dibebankan pada satuan pendidikan dan komite sekolah dalam supervisi Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten atau Provinsi, seperti yang tercantum pada pasal 38 ayat (2) Undang-undang Sisdiknas Tahun 2003 sebagai berikut:

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. (Pasal 38 ayat [2]) Artinya, sekolah memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan

kurikulum

sekolahnya yang disebut sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), meskipun masih dalam koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten untuk SD/MI, SMP/MTs, dan Dinas Pendidikan Provinsi untuk SMA/MA dan SMK/MAK. Hal lainnya yang menggambarkan prinsip MBS adalah tentang pemberian ijazah atau STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) yang ditetapkan dalam pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 sebagai berikut:

(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

8 - Bab 2 Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah

Pasal 61 ayat (2) ini menetapkan bahwa sekolah memiliki kewenangan untuk memberikan STTB kepada siswanya yang telah lulus ujian akhir sekolah (UAS) yang diselenggarakan oleh sekolah yang terakreditasiA dan B dari Badan Akreditasi Sekolah (BAS). Dalam hal evaluasi pendidikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi seperti yang ditetapkan dalam pasal 59 ayat (1) sebagai berikut:

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah hanya melakukan evaluasi terhadap pengelolaan satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan seperti yang ditetapkan dalam pasal 57 ayat (1) dan (2).

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Pasal ini mengingatkan penulis pada tahun 1955, waktu penulis menyelesaikan Sekolah Rakyat (SR), yang saat ini disebut Sekolah Dasar (SD).Pada waktu itu, dari semua siswa kelas 6 SR Karang Anyar Jakarta, hanya satu orang yang tidak lulus ujian akhir sekolah (UAS), karena hampir 6 bulan ia tidak mengikuti pelajaran dan tidak mengikuti ujian. Hampir semua siswa kelas 6 SR Karang Anyar mendapatkan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar). Dari pengalaman penulis tersebut, STTB yang diperoleh penulis sejalan dengan Pasal 61 ayat (2) yaitu lulus ujian atau ulangan yang dilakukan oleh sekolah. Selanjutnya penulis dan seluruh siswa kelas 6 mengikuti Ujian Nasional, bertempat di SR Tamansari.Hasilnya, hanya 26% siswa SR KarangAnyaryang lulus Ujian Nasional dan mendapatkan Surat Tanda Lulus. Ujian Nasional yang diikuti penulis mungkin dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas SR Karang Anyar Jakarta kepada pihak-pihak yang berkepentingan.Mungkin dapat diartikan bahwa pertanggung jawaban mutu SR Karang Anyar pada waktu itu hanya 26%. Dipandang dari sisi kewenangan sekolah dalam mengembangkan kurikulum/KTSP [Pasal 38 ayat (2) UU Sisdiknas 2003], kewajiban sekolah dalam melaksanakan pendidikan dan melakukan pengujian serta pemberian STTB bagi yang lulus Ujian Akhir Sekolah [Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas 2003] maka sebenarnya Pemerintah telah menetapkan sekolah menjadi Pusat Pembangunan Masyarakat (Social Development Center). Sekolah harus melaksanakan MBS dengan pendekatan Peningkatan Mutu Terpadu ( Total Quality Management). Penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan prinsip manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) merupakan realisasidari desentralisasi pendidikan, dimana sekolah melaksanakan Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, sedangkan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan Dinas Pendidikan Provinsi berfungsi Tut Wuri Handayani(motto Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan), yaitu mendorong sentra-sentra pembangunan masyarakat melalui lembaga pendidikan.

Bab 2 Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah - 9

B. Administrasi dan Manajemen Administrasi dan manajemen memiliki arti yang sama yaitu pengelolaan. Indonesia menganut pendapat bahwa administrasi lebih luas dari manajemen. Hal ini merupakan pengaruh dari Belanda yang berpendapat bahwa meskipun proses atau fungsi manajemen sama dengan fungsifungsi administrasi, tetapi administrasi memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari manajemen. Hal ini terbukti pada penggunaan istilah “Administrator Perkebunan” pada jabatan direktur utama di Perusahaan Perkebunan dan penggunaan istilah manajer pada sub ordinatnya, seperti Manajer Keuangan, Manajer Personalia dan sebagainya. Dalam hal ini Administrator Perkebunan berperan sebagai Direktur Utama, lalu Manajer Keuangan dan Manajer Personalia berperan sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Personalia. Adanya Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Indonesia merupakan bukti bahwa Indonesia menganut pendapat bahwa administrasi lebih luas dari pada manajemen. Siagian (1982:16) mengemukakan bahwa:

“Administrasi sebagai suatu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas alasan-alasan tertentu dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Bandingkan dengan pendapat Hersey dan Blanchard (1982, 17) tentang manajemen:

“Management as working with and through individuals and groups to accomplish organization goals.” Pendapat Hersey dan Blanchard bahwa manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan, tidak jauh berbeda dengan pendapat Siagian tentang administrasi. Itulah sebabnya penulis mengemukakan bahwa administrasi adalah manajemen yang kemudian sering disebut dengan istilah pengelolaan, tetapi Indonesia menganut pendapat bahwa administrasi memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari pada manajemen. Sedangkan di Amerika istilah manajemen diartikan sebagai memiliki ruang lingkup yang sama dengan administrasi, oleh karena itulah ada istilah administrasi pendidikan yang maksudnya adalah manajemen pendidikan. Dalam menggambarkan bahwa administrasi lebih luas dari manajemen, Siagian (1997:5) sebagai pakar administrasi negara dari LAN mengemukakan bahwa:

“Manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi”. Namun, meskipun Indonesia menganut pendapat bahwa administrasi lebih luas dari manajemen, tetapi dalam prakteknya hal ini tidak di patuhi oleh lembaga-lembaga yang ada di Indonesia.Salah satu bukti adalah penggunaan istilah administrasi kesiswaan, administrasi guru,


administrasi sarana dan prasarana pada kegiatan ketatausahaan atau kesekretariatan lembaga pendidikan. Penggunaan istilah “administrasi guru” dan administrasi kesiswaan” pada lingkup manajemen sekolah dapat diartikan bahwa administrasi lebih sempit dibanding manajemen.Hal ini bertentangan dengan ketetapan LAN bahwa administrasi lebih luas dari manajemen, bukan sebaliknya. Oleh karena itu sebaiknya, istilah “administrasi murid” atau “administrasi guru” diganti dengan

katatausahaan

murid

dan

ketatausahaan

guru

atau

kesekretariatan

murid,

kesekretariatan sarana prasarana dan sebagainya. Administrasi atau manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pengawasan, evaluasi dan fungsi-fungsi lainnya dari manajemen,dalam suatu organisasi atau lembaga dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Stoner (1981:17) mengemukakan bahwa:

“Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the efforts of organizing members and of using all other organizational resources to achieve state organization goals.” Menurut Stoner, manajemen adalah proses atau kegiatan dari fungsi-fungsi manajemen terhadap semua sumber daya yang ada dalam organisasi atau komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Demikian juga De Cenzo dan Robbin (1999:5) mengemukakan pendapat yang sama yaitu:

“Management is the process of efficiently achieving the objectives of the organization with and through people.” Gambaran tentang manajemen yang merupakan proses juga dikemukakan oleh Harold Koontz, Cyrill O’Donnel bahwa:”……management is the function of getting things done through

people”.Lebih jauh, fungsi-fungsi apa dari manajemen yang dilakukan terhadap komponen atau sumber daya organisasi, Terry (1986:4) mengemukakan:

“Manajemen merupakan sebuah sebuah proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain”. Seluruh fungsi-fungsi manajemen bersifat proses, seperti proses perencanaan (planning), proses pengorganisasian (organizing), proses penggerakkan (actuating), proses pengawasan (controlling), proses evaluasi (evaluating), proses pengarahan (directing) terhadap komponenkomponen organisasi atau lembaga. Komponen-komponen apa yang perlu dikelola dalam suatu organisasi atau lembaga pendidikan?

C. Manajemen dan Organisasi Manajemen dan organisasi merupakan dua kata yang sering bergandengan, tetapi kedua kata itu berbeda sifat. Kata manajemen sesuai dengan fungsi-fungsinya bersifat “proses” atau


“kegiatan”, yaitu proses perencanaan (planning), proses pengorganisasian (organizing), proses penggerakkan (actuating), proses pengawasan (controlling), proses evaluasi (evaluating) dan sebagainya. Jadi manajemen atau pengelolaan adalah proses atau kegiatan dan bukan “kata benda”, melainkan “kata kerja”. Kata organisasi mengarah pada kata benda atau yang dibendakan, misalnya organisasi sekolah, organisasi masyarakat, organisasi politik, dan sebagainya.Organisasi merupakan wadah tempat manajemen berlangsung, misalnya manajemen sekolah, manajemen perusahaan, manajemen bank, manajemen koperasi, manajemen pemerintah daerah, dan sebagainya. Organisasi sebagai wadah (mechanical organization) relatif stabil dalam bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan jabatan-jabatan secara hirarkis yang ditempati orangorang yang akan bekerja sama untuk mengupayakan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penetapan staff (staffing) untuk masing-masing posisi dalam struktur organisasi dikenal istilah the right man on the right place, artinya kualifikasi dan kompetensi orang-orang yang akan ditempatkan harus sesuai dengan tuntutan jabatan. Selanjutnya agar orang-orang dalam organisasi dapat bekerja sama, maka mereka diberi peran dan fungsi dalam bentuk uraian jabatan, pekerjaan dan tugas, yang dikenal sebagai “TUPOKSI” (tugas pokok dan fungsi). Berdasarkan peran orang-orang dalam struktur organisasi, mereka saling interaksi, saling terhubung, saling ketergantungan dalam sistem organisasi.Dengan demikian organisasi dapat dipandang dari dua hal, pertama sebagai wadah dalam bentuk sturktur organisasi yang relatif stabil, yang terdiri dari komponen-komponen organisasi.Kedua, organisasi sebagai proses interaksi antara komponen aktif (manusia) dan komponen pasif, sehingga organisasi berfungsi sebagai sistem dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekolah dan madrasah merupakan lembaga pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).Pada Undang-undang Sisdiknas tahun 1989 madrasah termasuk pada pendidikan luar sekolah. Istilah jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah pada Undang-undang Sisdiknas tahun 1989 diubah menjadi jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non formal dan jalur pendidikan informal, pada Undang-undang Sisdiknas Tahun 2003. Secara kelembagaan semua satuan pendidikan di ketiga jalur tersebut, akan membutuhkan komponen yang sama, yaitu komponen kurikulum, siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan dana, dalam lingkungan dimana lembaga pendidikan tersebut berada. Sekolah dan madrasah sebagai lembaga pendidikan memiliki konotasi peran dan fungsi di lingkungan masyarakat dimana sekolah berada. Ada dua peran dan fungsi sekolah, yaitu peran progresif dan konservatif.Sekolah harus dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat ( social development center) dalam peran progresifnya, sedang dalam peran konservatifnya sekolah harus dapat melestarikan budaya bangsa yang sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Pada waktu negara sedang dilanda 1001 krisis, sebenarnya sekolah dan madrasah memiliki peran penting dalam membentengi kehancuran negara akibat krisis moral.Sekolah seharusnya dapat berfungsi sebagai pusat pembangunan karakter bangsa.


Sekolah sebagai “lembaga” pendidikan memiliki konotasi bahwa organisasi sekolah merupakan organisasi kreatif yang tumbuh dan berkembang, karena anggota organisasi adalah guru-guru profesional yang selalu belajar untuk membangun hari esok yang lebih baik dari hari ini. Lembaga

pendidikan

seharusnya

“learning

merupakan

organization”

dan

“creative

organization”. Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan sistem organisasi terbuka ( open system) yang memiliki sub sistem atau komponen-komponen pendidikan. Sekolah merupakan wadah bagi keterlaksanaannya manajemen yang kemudian disebut sebagai manajemen sekolah.

Struktur Organisasi Sekolah Struktur organisasi dapat digambarkan dalam gambar berikut:

Kepala Sekolah Administrator Pendidikan Kepala Tata Usaha PKS Bid. Kurikulum

PKS Bid. Kesiswaan

Humas

Manajer Kurikulum

Manajer Kesiswaan

Manajer Humas

1 2 3 4 5

Guru

1. 2. 3. 4. 5.

Kesiswaan Sarana-Prasarana Keuangan Kepegawaian Surat Menyurat

ManajerPembelajaran Gambar2.1: Struktur Organisasi Sekolah

Gambar2.1 menggambarkan struktur organisasi “line and staff” meskipun sebenarnya kepala sekolah kepada guru tidak murni memiliki “kewenangan komando”. Bisa juga struktur organisasi sekolah menggunakan “matriks” sebagai berikut:

Gambar2.2: Organisasi Matriks di Sekolah Menengah Kejuruan


Dalam gambar2.2 garis komando dari kepala sekolah hanya kepada Kepala Tata Usaha dan PKS (Pembantu Kepala Sekolah).Garis kepala sekolah kepada guru merupakan garis koordinasi karena guru bukan “bawahan” kepala sekolah melainkan mitra kerja. Guru merupakan Tenaga Fungsional yang profesional, sehingga meskipun dalam gambar2.1 dan gambar2.2 guru berada dibawah kepala sekolah tetapi guru bukan bawahan kepala sekolah.

Sekolah sebagai Lembaga Layanan Sekolah sebagai lembaga layanan (service industry) merupakan piramida terbalik (lihat gambar2.3).Administratorsekolah sebagai “pemimpin” lembaga pendidikan berada dibagian terbawah dari piramida organisasi sehingga menjadi “tumpuan” dari manajemen sekolah yang terdiri dari para wakil dan atau pembantu kepalasekolah, serta kepala tata usaha dan stafnya. Guru, sebagai kelompok fungsional, adalah “pelanggan dalam” atau internal customersyang harus mendapat pelayanan dari pemimpin lembaga beserta manajemennya. Siswa dan orang tua siswa serta masyarakat adalah “pelanggan luar” atau external customersyang harus mendapatkan layanan, baik dari guru maupun dari pimpinan lembaga dan manajemen. Keberhasilan pelaksanaan MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah) terlihat dari adanya mutu pendidikan, baik dalam bentuk quality in fact, yaitu kesesuaian profil kemampuan lulusan dengan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, maupun quality in

perception yaitu kepuasan pelanggan, khususnya siswa dan orang tua siswa serta masyarakat pada

umumnya,

atau

kualitas

lulusan

yang

dipersepsikan

oleh

Direktur

Siswa

Wk Direktur

Guru

Manajer Operasional

PKS

Operator

(A)

mereka.

Kepsek

(B)

Gambar2.3 : Piramida Organisasi Industri (A) dan Organisasi Layanan (B)

Gambar2.3 (A) bisa digunakan oleh organisasi manufaktur seperti pabrik atau perusahaan dimana struktur organisasi “line and staff” dapat digunakan secara keseluruhan.Sedangkan sekolah yang merupakan lembaga layanan, menggunakan struktur organisasi dengan piramida terbalik (gambar 2.3 [B]).


Manajemen dan Personalia Pendidikan di Sekolah Manajemen sekolah merupakan proses pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen terhadap komponen-komponen pendidikan di sekolah. Apabila fungsi-fungsi manajemen kita pilih (A) Perencanaan, (B) Pengorganisasian, (C) Penggerakan, (D) Pengawasan dan (E) Evaluasi, serta komponen pendidikan di sekolah kita tetapkan: (1) Kurikulum, (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Personalia), (3) Siswa, (4) Sarana dan Prasarana, (5) Keuangan, dan (6) Lingkungan, maka ruang lingkup manajemen

Evaluasi (E)

Pengawasan (D)

Penggerakkan (C)

Komponen Pendidikan

Pengorganisasian (B)

Fungsi Manajemen

Perencanaan (A)

sekolah dapat digambarkan dalam matriks berikut ini:

1. Kurikulum

A.1

B.1

C.1

D.1

E.1

2. Personalia

A.2

B.2

C.2

D.2

E.2

3. Kesiswaan

A.3

B.3

C.3

D.3

E.3

4. Sarana prasarana

A.4

B.4

C.4

D.4

E.4

5. Keuangan

A.5

B.5

C.5

D.5

E.5

6. Lingkungan

A.6

B.6

C.6

D.6

E.6

Tabel2.1:Ruang Lingkup Manajemen Sekolah

Matriks dalam tabel 2.1 di atas menggambarkan bahwa kegiatan A1, B1, C1, D1 dan E1, adalah kegiatan manajemen kurikulum, demikian juga kegiatan A2 hingga E2 adalah kegiatan manajemen personalia. Dengan demikian matriks dalam tabel 2.1 tersebut menggambarkan ruang lingkup kegiatan manajemen sekolah dengan kegiatan yang dimulai dari A1 yaitu perencanaan kurikulum hingga E6 yaitu evaluasi lingkungan. Dengan kata lain manajemen sekolah meliputi:  Manajemen kurikulum (program pendidikan),  Manajemen kesiswaan,  Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan (personalia),  Manajemen sarana dan prasarana pendidikan (fasilitas),  Manajemen keuangan, dan  Manajemen hubungan masyarakat (humas). Tabel 2.1 terdahulu menggambarkan ruang lingkup manajemen sekolah. Keenam jenis manajemen sekolah ada penanggungjawabnya atau manajernya seperti yang digambarkan dalam tabel 2.2 berikut ini:


Perencanaan (A)


Penggerakkan (C)

Pengawasan (D)

Evaluasi (E)

Fungsi

1. Kurikulum

A.1

B.1

C.1

D.1

E.1

2. Personalia

A.2

B.2

C.2

D.2

E.2

3. Kesiswaan

A.3

B.3

C.3

D.3

E.3

4. Sarana Prasarana 5. Keuangan

A.4

B.4

C.4

D.4

E.4

A.5

B.5

C.5

D.5

E.5

6. Lingkungan

A.6

B.6

C.6

D.6

E.6

Komponen

Bidangbidang manajemen sekolah

Manajemen Kurikulum Manajemen Personalia Manajemen Kesiswaan Manajemen Fasilitas Manajemen Keuangan Manajemen Lingkungan

Penanggung Jawab

PKS Bidang Kurikulum KTU PKS Kesiswaan KTU KTU PKS Humas

Tabel 2.2: Ruang Lingkup Manajemen Sekolah dan Penanggung Jawabnya

Baris pertama menggambarkan ruang lingkup manajemen kurikulum dengan fungsinya A1, B1, C1, D1 dan E1, dan penanggung jawabnya adalah Pembantu Kepala Sekolah (PKS) Bidang Kurikulum.Baris

ketiga

menggambarkan

ruang

lingkup

manajemen

kesiswaan

dengan

penanggung jawabnya PKS Kesiswaan. Baris kedua, keempat, dan kelima menggambarkan ruang lingkup manajemen personalia, manajemen fasilitas, dan manajemen keuangan dengan penanggung jawabnya adalah Kepala Tata Usaha (KTU) Sekolah. Baris keenam menggambarkan ruang lingkup manajemen lingkungan dengan penanggung jawabnya PKS Bidang Humas Seluruh kegiatan manajemen sekolah sudah ada penanggungjawabnya. Semua kegiatan manajemen pendidikan di sekolah sudah ada manajernya, selanjutnya apa peran dan fungsi Kepala Sekolah? Kalau seluruh kegiatan dalam kolom horizontal sudah ada manajernya, siapa yang akan mengkoordinasikan perencanaan sekolah yaitu kegiatan A1, A2 s/d A6? Siapa pula yang akan mengkoordinasikan kegiatan B1 s/d B6, C1 s/d C6, D1 s/d D6 dan E1 s/d E6? Semua itu menjadi tanggung jawab Kepala Sekolahsebagai Administrator Sekolah, yaitu: A. Merencanakan sekolah B. Mengorganisasikan sekolah C. Menggerakkan sekolah D. Mengawasi sekolah E. Mengevaluasi sekolah


Sehingga tabel 2.2 dapat disempurnakan menjadi tabel 2.3 berikut ini:

Evaluasi(E)

C.1

D.1

E.1

2. Personalia

A.2

B.2

C.2

D.2

E.2

3. Kesiswaan

A.3

B.3

C.3

D.3

E.3

4. Sarana Prasarana

A.4

B.4

C.4

D.4

E.4

5. Keuangan

A.5

B.5

C.5

D.5

E.5

6. Lingkungan

A.6

B.6

C.6

D.6

E.6

Visi, Misi, tujuan

Sekolah

Pemecahan masalah, pengembilan keputusan

Pengawasan (D)

B.1

Pengendalian, pengawasan

Penggerakkan (C)

A.1

Komunikasi, memotivasi


1. Kurikulum

Komponen

Penstrukturan, Penstaffan, Peran dan Fungsi

Perencanaan (A)

Fungsi

BidangBidang Manajemen Sekolah

Manajemen Kurikulum Manajemen Personalia Manajemen Kesiswaan Manajemen Fasilitas Manajemen Keuangan Manajemen Lingkungan

Administrasi Sekolah

Penanggung Jawab

PKS Bidang Kurikulum KTU PKS Kesiswaan KTU KTU PKS Humas Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pendidikan dan Administrator Sekolah

Tabel 2.3:Hubungan Antara Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan di Sekolah

Berdasarkan tabel 2.3tersebut, terlihat jelas bahwa administrasi sekolah meliputi manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen siswa, manajemen sarana prasarana, manajemen keuangan dan manajemen lingkungan sekolah. Sesuai dengan pendapat LAN (Lembaga Administrasi Negara) bahwa administrasi lebih luas dari manajemen, meskipun memiliki fungsi-fungsi yang sama dengan manajemen. Dengan demikian maka Kepala Sekolah, seperti halnya di Perkebunan dimana pimpinan tertinggi

disebut

sebagai

Administrator

Perkebunan,

maka

Kepala

Sekolah

adalah

AdministratorSekolah.Dapat juga disebut sebagai Direktur Sekolah, karena Kepala Sekolah bertanggung jawab dalam menetapkan arah ( direction) dari sekolah melaluipenetapan visi, misi dan tujuan sekolah.

D. Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan di Sekolah Tabel 2.3 menggambarkan bahwa manajemen pendidikan di sekolah tidak terlepas dari administrasi pendidikan yang menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah. Administrasi pendidikan di sekolah berdasarkan tabel 2.3 tersebut adalah:  Perencanaan sekolah  Pengorganisasian sekolah  Penggerakkan sekolah  Pengawasan sekolah, dan  Evaluasi sekolah.


Administrasi sekolah juga meliputi:  Manajemen Kurikulum  Manajemen Personalia Pendidikan  Manajemen Kesiswaaan  Manajemen Sarana-Prasarana Pendidikan  Manajemen Keuangan, dan  Manajemen Hubungan Masyarakat.

Uraian ini menggambarkan bagaimana

hubungan kepemimpinan pendidikan dengan

manajemen.Kepala Sekolah berperan sebagai administrastator pendidikan di sekolah atau yang biasa kita sebut sebagai pemimpin sekolah.Dalam hal ini peran Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah (school-leader) tidak bisa terlepas dengan perannya sebagai manajer (administrator) pendidikan di sekolah. Dengan demikian peran kepemimpinan pendidikan di sekolah tidak bisa lepas dari fungsifungsi manajemen, seperti yang digambarkan dalam tabel berikut ini:

No 1

Peran Kepala Sekolah

Peran Kepala Sekolah sebagai

sebagai Administrator

Pemimpin Pendidikan

Perencanaan sekolah

Menetapkan arah organisasi, melalui perumusan visi, misi, strategi dan tujuan

2

Pengorganisasian sekolah

Membangun organisasi pembelajaran yang

kreatif

(learning

&creative

organization) 3 4 5

Menggerakkan organisasi

Memotivasi staff, mengubah mind set

sekolah

dan motivasi staff

Mengawasi penyelenggaraan Mengendalikan

organisasi

pendidikan di sekolah

agar lebih cepat (acceleration)

Mengevaluasi sekolah

Pemecahan

sekolah

masalah

dan

pengambilan keputusan Tabel 2.4: Peran Kepala Sekolah sebagai Administrator dan Pemimpin Pendidikan

Apa perbedaan antara pemimpin dan manajer atau administrator? Seseorang bisa menjadi seorang pemimpin tanpa menjadi manajer contohnya tokoh masyarakat (informal leader).Sebaliknya seseorang bisa menjadi manajer tanpa harus menjadi pemimpin contohnya akuntan. Ada pendapat bahwa memimpin tidak sama dengan mengelola, seperti yang dikemukakan Gary Yukl (2002:5) dengan mengutip pendapat Bennis and Nanus (1985) dan Zaleznik (1977) bahwa:“…leadership and management are qualitatively different and mutually exclusive ..”


Kepemimpinan dan manajerial itu berbeda, sehingga Yukl (2002) mengemukakan bahwa kepemimpinan dan kemampuan manajemen keduanya tidak akan dimiliki oleh orang yang sama. Artinya, seorang yang memiliki kemampuan memimpin tidak akan baik bila diberi beban menjadi manajer, demikian pula sebaliknya. Lebih jauh Yukl (2002) menjelaskan bahwa ada orang yang memiliki kemampuan memimpin dan ada orang yang memiliki kemampuan mengelola. Tetapi tidak akanada orang yang akan memiliki keduanya, karena pemimpin akan memiliki sistem nilai dan kepribadian yang berbeda dengan manajer. Seorang manajer memiliki sistem nilai yang relatif stabil, keteraturan, dan efisien, sedangkan seorang pemimpin memiliki sistem nilai yang fleksibel, adaptif, dan normatif. Lebih jauh Gary Yukl (2002:5) mengutip pendapat Bennis dan Nanus (1985) mengemukakan bahwa:”Manajer are people who do things right and leader are people who do the right things ”. Manajer adalah orang yang melaksanakan pekerjaan dengan benar, sesuai dengan rencana dalam organisasi, dan menggerakkan orang-orang dalam organisasi, dikendalikan, dievaluasi agar tujuan organisasi tercapai.Gerakan atau kecepatan organisasi dalam mencapai dan mengejar tujuan telah ditetapkan dalam rencana.Standar mutu proses dan hasil, gerakan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pemimpin mengerjakan hal-hal yang benar, yang baik, yang kadang-kadang tidak sesuai benar dengan rencana awal, tetapi demi percepatan ( acceleration) pencapaian tujuan ia laksanakan. Apakah benar bahwa kepemimpinan dan kemampuan manajemen itu dua hal yang berbeda, sehingga tidak dapat dilakukan oleh orang yang sama? Orang boleh berteori, bahwa leader (pemimpin) dan manajer tidak dapat dijabat oleh satu orang yang sama. Bagaimana implementasinya? Dalam organisasi besar seperti partai politik dan organisasi massa, maka teori tersebut dapat digunakan dengan baik. Seorang pemimpin partai politik, tidak perlu melakukan manajemen partai karena motor penggeraknya adalah sekretaris jenderal partai yang menetapkan kecepatan (velocity) gerakan partai mencapai tujuannya. Pemimpin partai menetapkan percepatan (acceleration) gerakan partai. Demikian juga di organisasi massa seperti ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Sekretaris Jenderal ICMI yang mengelola organisasi massa tersebut, dengan segala perangkat organisasi yang ada dibawahnya. Bagaimana halnya di lembaga pendidikan?Apakah teori tersebut dapat digunakan di sekolah? Apakah diperlukan jabatan pemimpin sekolah yang terpisah dari jabatan manajer sekolah? Pada tingkat Dinas Pendidikan Kota Kabupaten dan Propinsi, saat ini sudah muncul jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan disamping Kepala Dinas, apakah Kepala Dinas berperan sebagai pemimpin dan Sekretaris berperan sebagai manajer? Kepala Dinas dan sekretarisnya dapat saja berperan sebagai pemimpin dan manajer mengingat luasnya wilayah dan besarnya organisasi Dinas Pendidikan, tetapi bagaimana dengan sekolah?


Menyimak perjalanan perusahaan perkebunan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dulu, bahwa pimpinan tertinggi dari perusahaan disebut administrateur perkebunan dan membawahi manajer-manajer, maka peran pemimpin (leader) dirangkap oleh administrator yang berfungsi sebagai “manajer” perkebunan dengan ruang lingkup yang lebih luas dari manajer– manajer dibawahnya seperti manajer keuangan dan sebagainya. Pola ini dapat diterapkan dalam lembaga pendidikan seperti sekolah, sehingga Kepala Sekolah menjadi pemimpin pendidikan (leader) dan juga administrator pendidikan di sekolah yang membawahi manajer kurikulum, manajer kesiswaan, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan pendapat Mintzberg (1973) yang dikutip oleh Yukl (2002:6) bahwa kepemimpinan merupakan satu dari sepuluh peran manajer. Artinya, bahwa kepemimpinan merupakan salah satu peran dari manajer, namun merupakan peran utama dari manajer seperti yang dapat digambarkan dalam gambar berikut ini: Manajem en Kepemimpinan Komunik asi Gambar 2.4: Hubungan Antara Manajemen dan Kepemimpinan

Gambar2.4diatas menggambarkan bahwa kepemimpinan merupakan inti dari manajemen dan komunikasi merupakan inti dari kepemimpinan. Gambar2.4 sejalan dengan pendapat Yukl (2002:14) yang menggambarkan tingkat proses kepemimpinan dalam organisasi yang digambarkan dalam gambar berikut:

Organization Group Dyadic Individual Gambar 2.5: Levels of Conceptualization for Leadership Processes (Yukl, 2002:14)

Proses intra individu pemimpin adalah kinerja pemimpin hasil kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, kewirausahaan dan supervisi. Proses dyadic adalah proses komunikasi antara pemimpin dengan orang-orang dalam organisasi,

dengan

tujuan agar

orang-orang

dalam

organisasi

dapat

bekerja

dengan

menggunakan semua potensi yang dimilikinya dan membangun organisasi pembelajaran (learning organization) yang kreatif (creative organization). Komunikasi dalam kelompok (group processes) didorong oleh pemimpin baik dalam pertemuan formal maupun informal agar dapat membangun organisasi yang solid.


Sedangkan

proses

organisasi

(organizational

processes)

antarkelompok dalam organisasi dengan masyarakat sekeliling

merupakan

komunikasi

terkait dengan fungsi open

system dari organisasi. Hubungan antara kepemimpinan (leadership) dengan manajemen dalam peran dan fungsi kepala sekolah seperti yang digambarkan dalam tabel 2.3. Hal ini sejalan dengan pendapat Kotter (1990) yang dicuplik oleh Yukl (2002:6) bahwa:

Management seeks to produce predictability and order by (1) setting operational goals, establishing action plans with timetables, and allocating resources; (2) organizing and staffing (establishing structure, assigning people to jobs); and (3) monitoring results and solving problems. Leadership seeks to produce organizational change by (1) developing a vision of the future and strategies for making necessary changes, (2) communicating and explaining the vision, and (3) motivating and inspiring people to attain the vision. Perbedaan manajemen dan kepemimpinan dilihat dari proses dan hasilnya adalah bahwa manajemen berupaya mencapai hasil yang dapat diprediksi keteraturannya melalui: 1) Menetapkan sasaran, program kerja dan sarana pendukung 2) Mengorganisasikan, menetapkan staff dan peran & fungsinya 3) Monitoring dan evaluasi hasil serta memecahkan masalah Sedangkan kepemimpinan berupaya mengubah dan mengembangkan organisasi melalui: 1) Menetapkan visi, misi dan strategi 2) Mengkomunikasikan visi secara internal dan eksternal 3) Memotivasi dan memberi inspirasi orang-orang dalam organisasi untuk mencapai visi Manajemen dan kepemimpinan kedua-duanya menetapkan apa yang harus dilaksanakan, membuat jaringan kerja dan berusaha untuk menjamin semua proses berjalan mencapai dan memperoleh tujuan yang ditetapkan. Yukl (2002:41) menggambarkan empat proses utama dalam manajemen seperti yang digambarkan dalam gambar berikut: Decision Making

Exchanging information

Influencing

Building relationships

Gambar2.6: Four Primary Processes in Managing (Yukl, 2002:41) Keempat proses utama manajemen dalam gambar tersebut juga merupakan peran seorang

pemimpin, khususnya influence dan decision making. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:




Kepemimpinan merupakan bagian integral dan inti dari manajemen. Allah Swt. menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin dimuka bumi (Q.S. Al Baqarah [2]:30) dan me-manage dirinya, menentukan jalan hidupnya (way of life), menentukan visi, misi dan tujuan hidup keluarganya agar berbahagia di dunia dan akhirat.



Dalam organisasi kecil seperti sekolah dan organisasi menengah seperti perusahaan perkebunan, kepemimpinan dan manajemen (administrasi) dijabat satu orang. Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan di sekolah dan juga sebagai administrator sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah merupakan direktur ( director) sekolah dan juga principal. Administrator perkebunan merupakan pemimpin perusahaan perkebunan.



Pada organisasi besar seperti partai politik dan organisasi massa kepemimpinan dijabat oleh seorang pemimpin yang bisa disebut sebagai Ketua Umum dan manajemen organisasi partai atau organisasi massa dijabat oleh sekretaris yang disebut sebagai Sekretaris Jenderal. Secara umum kita mengenal istilah Ketua Umum Partai, Sekretaris Jenderal Partai, dan contoh lain misalnya Ketua Umum ICMI serta Sekjen ICMI.

E. Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management/TQM) Manajemen berbasis sekolah dengan menggunakan pendekatan total quality management (TQM) dapat disebut sebagai manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (MPMBS).

Total quality management adalah pengembangan dan peningkatan dari quality assurance. TQM is about creating a quality culture where the aim of every member of staff is to delight their customers and where the structure of their organization allows them to do so (Sallis, 1993:26). TQM merupakan penciptaan budaya mutu, yaitu semua orang dalam organisasi berorientasi pada kepuasan pelanggan, untuk memperoleh standar mutu yang dipersepsikan oleh pelanggan.Artinya semua orang berusaha untuk mencapai hasil dengan standar mutu yang ditetapkan sebelumnya (Quality in Fact) dan juga mutu dalam pandangan pelanggan ( Quality in

Perception). TQM terjadi bila sekolah melakukan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan setelah sekolah melakukan manajemen jaminan mutu (TQA).

TQM

Quality Assurance Quality Control

Continuous Improvement

Prevention

Detection

Inspection


Gambar2.7: Hierarkhi dan Pertumbuhan Konsep Kualitas

Sallis mengemukakan bahwa:

TQM is a philosophy of continuous improvement, which can provide any educational institution with a set of practical tools for meeting and exceeding present and future costumer needs, wants and expectations (Sallis, 1993:34). Sallis mengemukakan bahwa TQM merupakan filosofi tentang peningkatan yang berkelanjutan yang memungkinkan lembaga pendidikan meraih harapan pelanggan pada saat ini maupun masa depan. Pendapat Sallis ini sejalan dengan fungsi progresifnya sekolah sebagai pusat pembangunan masyarakat yang berorientasi kemasa depan. Proses peningkatan mutu yang

dilakukan secara

berkesinambungan pada

kegiatan

manajemen sekolah dapat disebut sebagai manajemen mutu terpadu atau total quality

manajemen (TQM).

Pertumbuhan Konsep Mutu Quality control merupakan konsep mutu yang paling tua, yaitu meliputi pendeteksian dan pengukuran komponen atau aspek-aspek dari produk akhir yang tidak sesuai dengan standar, yang dilaksanakan oleh quality controllers atau inspectors. Inspeksi dan testing atau ujian banyak dilakukan dalam dunia pendidikan untuk mengukur dan menetapkan apakah hasil pendidikan memenuhi standar yang ditetapkan dalam kurikulum atau tidak.Contoh implementasinya adalah Ebtanas, UAN atau UN.

Quality assurance (total quality assurance-TQA) terjadi apabila quality control dilaksanakan pada saat sebelum proses, dan juga dalam proses, serta akhir dari proses. Pengontrolan mutu dalam proses dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa barang diproduksi sesuai dengan prosedur dan tahap-tahap yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, quality assurance is a

means of producing defects and fault free products, atau zero defects atau getting things right first time and every time. Artinya dalam dunia pendidikan adalah bahwa quality assurance merupakan sarana untuk menyelenggarakan pendidikan “bebas dari kesalahan” dan hasilnya adalah quality standards, atau standar kompetensi yang dimiliki para lulusannya.

Apakah TQAdapat digunakan dalam manajemen pendidikan? Dalam proses jaminan mutu di organisasi manufaktur misalnya pada sebuah pabrik mobil maka “standar mutu” diterapkan pada bahan mentah ( raw input), proses produksi dan quality

control pada hasil. Apakah standarisasi mutu “raw input” dapat diterapkan pada lembaga pendidikan? Kalaulah siswa sebagai raw input sekolah harus di-standarisasi seperti bahan mentah suatu pabrik mobil, misalnya, maka hal itu tidaklah mungkin, karena seleksi siswa baru tidak akan mungkin menghasilkan siswa yang “standar.” Hal ini sesuai dengan pendapatLynton Graybahwa:


“Human being are notoriously non-standard and they bring into educational situation a range of experiences, emotion and opinions which cannot be kept in the background of the operation. Judging quality is very different from inspecting the output of a factory, or judging the service provided by a retail outlet (Sallis, 1993:28).

Calon siswa baru bukankah “raw input” yang dapat distandarisasikan, mereka memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga penerapan TQA di sekolah akan berbeda dengan di pabrik mobil. Namun demikian, sekolah tetap harus melakukan “standarisasi” calon siswa baru dengan melakukan testing masuk, dan memilih mereka yang memenuhi “standar siswa baru.” Upaya “standarisasi” siswa baru sebagai input tidak dapat disamakan dengan standarisasi bahan mentah (raw input) bagi suatu produk mobil, misalnya.

“Standar siswa baru” adalah mereka yang

memiliki kompetensi minimal sebagai pra-syarat memasuki sekolah yang merupakan lanjutan dari sekolah sebelumnya.Dengan standar proses dalam pembelajaran, maka lulusannya diharapkan akan memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengontrolan mutu dalam dunia pendidikan pada masa dulu adalah dengan inspeksi, sehingga dikenal pejabat pengawas mutu yaitu inspektur sekolah ( school inspector).Pada era Kurikulum 1994, pengontrolan mutu pendidikan dilakukan dengan tes tengah semester, tes akhir semester, dan tes akhir tahun. Siswa yang lulus dalam ujian akhir yang dilakukan secara nasional (Ebtanas, UAN) diberikan STTB. Pada era ini, orang-orang berlomba untuk mendapatkan ijazah, siswa berusaha lulus ujian akhir dan mendapatkan STTB dengan nilai tinggi. Demikian pula masyarakat berupaya mendapatkan ijazah S1, S2 dan bahkanS3 dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya, sehingga tidak heran bila muncul lembaga yang langsung dapat me”wisuda” S 1, S2 atauS3 dengan gelar dari luar negeri, tanpa kuliah.Gelar menjadi status diri seseorang bukan manfaat dirinya bagi masyarakat seperti sabda RasulullahSaw.bahwamanusia yang baik adalah manusia yang

paling bermanfaat bagi manusia-manusia lainnya. Perlu diingat bahwa seseorang akan bermanfaat bagi orang lain bila ia memiliki kemampuan. Tahap kedua dalam pertumbuhan mutu adalah era manajemen jaminan mutu ( total quality assurance). Apabila manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen fasilitas, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan, serta hubungan masyarakat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip manajemen yang benar akan menghasilkan komponen pendidikan yang bermutu. Demikian juga, bila kepala sekolah melaksanakan fungsi kepemimpinannya dengan baik, dan dengan komponen-komponen pendidikan yang bermutu, maka sekolah akan bermutu. Sekolah akan mampu menghasilkan lulusan yang bermutu. Dengan kata lain, sekolah dapat “menjamin mutu lulusannya” melalui penyelenggaraan pendidikan yang “mutunya terjamin.” Dalam hal ini, sekolah melaksanakan manajemen jaminan mutu. Tahap berikutnya dalam pertumbuhan mutu adalah manajemen sekolah dengan pendekatan mutu terpadu (Total Quality Management-TQM) yaitu manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS). Peningkatan mutu akan terlihat bila sekolah punya titik awal dengan standar mutu yang ditetapkan dalam upayanya melaksanakan manajemen jaminan mutu ( TQA).


Peningkatan yang berkesinambungan (continuous improvement) dari setiap komponen pendidikan dalam kepemimpinan pendidikan yang professional merupakan terlaksananya manajemen mutu terpadu (Total Quality Management). Dengan kata lain, pelaksanaan manajemen jaminan mutu (TQA), yang dilaksanakan dengan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan (continuous improvement), merupakan pelaksanaan manajemen mutu terpadu (TQM). Artinya MPMBS terlaksana apabila sekolah telah melakukan upaya standardisasi mutu, atau jaminan mutu sesuai dengan kemampuan sekolah saat itu dan kemudian sekolah meningkatkan mutunya secara bertahap dan berkesinambungan.

Manajemen Jaminan Mutu (Total Quality Assurance/TQA) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) bahwa Pemerintah dan Masyarakat bertanggung jawab atas penjaminan mutu pendidikan. Berdasarkan Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tersebut sekolah wajib melaksanakan Manajemen Jaminan Mutu (Total Quality Assurance/TQA). Apa yang disebut mutu pendidikan? Pasal 1 ayat 1 Permendiknas No. 63 Tahun 2009 menetapkan bahwa:

Mutu Pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya pasal 2 ayat 2 menetapkan apa yang dimaksud dengan penjaminan mutu yaitu:

Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggaraan satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsamelalui pendidikan. Salah satu tujuan penjaminan mutu adalah terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, non formal dan informal (pasal 2 ayat 2[a]) berdasarkan paradigma yang ditetapkan pada pasal 3 ayat 1 sebagai berikut :

Penjaminan mutu pendidikan menganut paradigma : a. Pendidikan untuk semua yang bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasikan peserta didik atas dasar latar belakang apa pun; b. Pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan; dan c. Pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan (education for sustainable development), yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam.


Prinsip-prinsip dalam penjaminan mutu ditetapkan dalam pasal 3 ayat 2 sebagai berikut :

Penjaminan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip : a. Keberlanjutan; b. Terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal; c. Menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan nonformal; d. Memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat berkelanjutan dengan regulasi Negara yang seminimal mungkin; e. SPMP merupakan system terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan. Target utama jaminan mutu di lembaga pendidikan adalah peserta didik hasil dari pendidikan yang bermutu ditetapkan dalam pasal 4 ayat 1 sebagai berikut:

Tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengacu pada mutu kehidupan manusia dan bangsa Indonesia yang komprehensif dan seimbang yang mencakup sekurang-kurangnya: a. Mutu keimanan, ketakwaan, akhlak, budi pekerti, dan kepribadian; b. Kompetensi intelektual, estetik, psikomotorik, kinestetik, vokasional, serta kompetensi kemanusiaan lainnya sesuai dengan bakat, potensi, dan minat masing-masing; c. Muatan dan tingkat kecanggihan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mewarnai dan memfasilitasi kehidupan; d. Kreativitas dan inovasi dalam menjalani kehidupan; e. Tingkat kemandirian serta daya saing, dan; f. Kemampuan untuk menjamin keberkelanjutan diri dan lingkungannya.

Ketegasan bahwa sekolah harus melaksanakan ditegaskan pada pasal 5 sebagai berikut:

Penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal dilaksanakan oleh Sedangkan evaluasi dan super visi terhadap Manajemen Jaminan Mutu yang dilaksanakan satuan atau program pendidikan.

sekolah dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten dan Kota seperti yang antara dijelaskan pada pasal 8 ayat 1:

Pemerintah kabupaten atau kota wajib mensupervisi, mengawasi, dan mengevaluasi, serta dapat memberi fasilitas, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada penyelenggara satuan pendidikan sesuai kewenangannya berkaitan dengan penjaminan mutu satuan pendidikan.

Bagaimana pelaksanaan manajemen jaminan mutu di sekolah?


Manajemen jaminan mutu di sekolah harus dilakukan terhadap semua komponen pendidikan di sekolah. Artinya adalah bahwa:  Manajemen Kurikulum  Manajemen Personalia  Manajemen Kesiswaan  Manajemen Sarana Prasarana  Manajemen Keuangan, dan  Manajemen Lingkungan dilakukan dengan pendekatan total quality assurance (TQA), sehingga masing-masing komponen pendidikan memenuhi standar mutu yang ditetapkan sebelumnya. Manajemen Jaminan Mutu digambarkan dalam matriks pada tabel 2.5sebagai berikut: Fungsi

Komponen 1. Kurikulum

(A)

PengOrganisasian (B)

(D)

(E)

A.1

B.1

C.1

D.1

E.1

Q

2. personalia

A.2

B.2

C.2

D.2

E.2

Q

3. Kesiswaan

A.3

B.3

C.3

D.3

E.3

Q

4. Sarana Prasarana

A.4

B.4

C.4

D.4

E.4

Q

5. Keuangan

A.5

B.5

C.5

D.5

E.5

Q

6. Lingkungan

A.6

B.6

C.6

D.6

E.6

Q

Q

Q

Q

Q

Q

TQA

Sekolah

Perencanan

Penggerakkan (C)

Pengawasan

Evaluasi Hasil

Tabel 2.5: Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan

Matriks di atas menggambarkan bahwa apabila manajemen kurikulum dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip perencanaan dan pengembangan kurikulum, maka akan diperoleh kurikulum yang berkualitas (Q). Demikian juga halnya apabila manajemen personalia, manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, dan hubungan masyarakat, dilaksanakan dengan baik akan diperoleh komponen pendidikan yang berkualitas (Q). Komponen pendidikan yang berkualitas tersebut digambarkan dalam kolom “Hasil” yaitu Q.

Bila kepala sekolah melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan staf, pengawasan dan evaluasi sekolah dengan baik, maka akan diperoleh manajemen sekolah yang baik yang digambarkan dalam baris sekolah yaitu Q. Kolom Q dan baris Q akan bermuara pada

TQA (Total Quality Assurance), artinya manajemen jaminan mutu terjadi bila kepala sekolah melaksanakan fungsi kepemimpinannya dengan baik, sehingga menjadikan tumpuan bagi keberhasilan manajemen semua komponen pendidikan. Dengan kata lain, keberhasilan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, kepala tata usaha sekolah, dan bidang humas, akan sangat bergantung pada kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan.

Pelaksanaan manajemen jaminan mutu ( TQA) di sekolah merupakan langkah awal menuju pelaksanaan manajemen mutu terpadu ( TQM), yang dalam konteks manajemen berbasis sekolah disebut sebagai MPMBS (manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah).


Bab II Manajemen Mutu Pendidikan

Recommend Documents