BAB II MAJELIS PENGAWAS NOTARIS MERUPAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. Berdasarkan Pasal 68 UUJN Majelis Pengawas terdiri dari :

32

BAB II MAJELIS PENGAWAS NOTARIS MERUPAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

A. Majelis Pengawas Notaris Pejabat atau instansi yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 67 ayat (1) UUJN). Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Berdasarkan Pasal 68 UUJN Majelis Pengawas terdiri dari : 1. Majelis Pengawas Daerah, 2. Majelis Pengawas Wilayah, dan 3. Majelis Pengawas Pusat. MPN merupakan perpanjangan tangan Menteri Hukum dan HAM MPN di angkat oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 membentuk MPN.

Pengawasan Menteri Hukum dan HAM di

delegasikan ke MPN.48 Tiap Majelis Pengawas tersebut mempunyai tempat kedudukan yang berbeda, untuk Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkedudukan di Kabupaten atau Kota (Pasal 69 ayat (1) UUJN), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) berkedudukan di ibukota

48

Hasil Wawancara dengan anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota yaitu Bapak Marzuki Pada Tanggal 30 Agustus 2016

32

Universitas Sumatera Utara

33

Propinsi (Pasal 72 ayat (1) UUJN) dan Majelis Pengawas Pusat (MPW) di ibukota negara (Pasal 76 ayat (1) UUJN). Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup atau berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran : 1. Kode Etik; 2. Pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Tiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi. UUJN tidak memberikan kewenangan kepada MPD untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap Notaris, tapi hanya MPW dan MPP yang berwenang untuk memberikan sanksi. MPW berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis (Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN), dan sanksi tersebut bersifat final (Pasal 73 ayat (2) UUJN), dan putusan mengusulkan kepada MPP berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan, dan mengusulan kepada MPP untuk memberhentikan tidak hormat dari jabatan Notaris (Pasal 73 ayat (1) huruf f UUJN). MPP berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris diatur dalam Pasal 77 huruf c dan d UUJN, yaitu : 1. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan


34

2. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat kepada Menteri. Pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, Notaris sebagai terlapor (ataupun Notaris sebagai pelapor yang melaporkan sesama Notaris) Majelis Pengawas diberi wewenang untuk mendengarkan keterangan dan menerima tanggapan serta menerima bukti-bukti dari Notaris sebagai terlapor (ataupun Notaris sebagai pelapor yang melaporkan sesama Notaris). Pasal 70 huruf a UUJN memberi wewenang kepada MPD menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggar Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris. Pada dasarnya pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri (Pasal 67 ayat (1) UUJN) dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Menempatkan kedudukan Majelis Pengawas yang melaksanakan tugas pengawasan dari Menteri dapat dianggap sebagai menerima tugas dari Menteri (secara atributif) sebagai pihak yang mempunyai urusan pemerintahan. Dengan demikian perlu dikaji kedudukan Majelis Pengawas yang secara fungsional (dalam fungsinya) telah melakukan urusan pemerintahan. Majelis Pengawas dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan putusan yang ditujukan kepada Notaris, baik putusan menjatuhkan sanksi administratif ataupun putusan mengusulkan untuk memberikan sanksi-sanksi tertentu dari MPW kepada MPP ataupun MPP kepada Menteri. Dengan demikian perlu ditentukan dasar hukum


35

putusan dari Majelis Pengawas sebagai suatu Figur Hukum dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. B. Perbedaan antara Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Pengawas Notaris

(MPN) dan

Majelis

Majelis Pengawas Notaris (“Majelis Pengawas”) adalah suatu badan yang mempunyai “kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”.49 Majelis

Kehormatan

Notaris

(“MKN”)

adalah

suatu

badan

yang

mempunyai “kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris” dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. 50 Apabila melihat pengertian Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris di atas, maka Majelis Pengawas dan MKN itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama melakukan pembinaan Notaris. Akan tetapi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga tersebut mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 lebih mengarah pada pembinaan notaris untuk selalu melaksanakan tugas sesuai pada aturan yang 49 50

Pasal 1 (3) Permenkumham No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Pasal 1 (1) Permenkumham No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.


36

mengatur tentang jabatan notaris, sedangkan majelis Kehormatan Notaris melakukan pembinaan lebih mengarah pada agar notaris terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bersifat tindak pidana disaat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai notaris. Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris ada dan diadakan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah yang dialihkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012, sehingga pada prinsipnya Majelis Kehormatan Notaris yang berkedudukan di Kabupaten dan Kota, mempunyai kedudukan yang setara dengan Majelis Pengawas Daerah yang berada di Kabupaten dan Kota, oleh karena itu senyatanya

perbandingan

kewenangan

Majelis

Kehormatan

Notaris

dapat

dibandingkan dengan kewenangan Majelis Pengawas Daerah, sehingga dapat diambil sebuah perbedaan yang jelas perbandingan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris dengan Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah. Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat melalui kewenangan yang dapat diuraikan sebagai berikut: Kewenangan Notaris 1.

Majelis

Pengawas Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris

Memberikan izin cuti untuk jangka 1. Kewenangan waktu sampai dengan 6 (enam)

persetujuan

untuk

memberikan

atau

menolak


37

bulan.

memberikan

2.

Menetapkan notaris pengganti.

dilakukannya pemanggilan terhadap

3.

Menentukan tempat penyimpanan

notaris yang terindikasi melakukan

protokol notaris yang saat serah

tindak pidana yang harus diperiksa

terima

telah

oleh penyidik, penuntut umum atau

berumur 25 (dua puluh lima) tahun

hakim dan pengambilan fotocopy

atau lebih.

minuta dan;

4.

protokol

Memberikan

notaris

paraf

dan 2. Kewenangan

persetujuan

untuk

atas

memberikan

menandatangani daftar akta, daftar

pembinaan terhadap notaris agar

surat

notaris terhindar dari tuntutan atas

di

bawah

tangan

yang

disahkan, daftar surat di bawah

dasar

tangan yang dibukukan dan daftar

pidana,

telah

melakukan

tindak

surat lain yang diwajibkan undangundang 5.

Menerima

penyampaian

secara

tertulis salinan dari dafar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15


38

(lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang sekurang-kurangnya

memuat nomor,

tanggal dan judul akta

Kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana telah disebutkan di atas hanya melaksanakan sebahagian tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, selain kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang telah berkurang, maka kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, masih mempunyai kewenangan yang sama sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut, di saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 1.

Fungsi Pengawasan Bertentangan Dengan Fungsi Pembinaan Majelis Pengawas seharusnya melakukan fungsi pengawasan secara

komprehensif terhadap kegiatan kenotariatan yang dilakukan oleh seorang Notaris. Pengawasan seharusnya bersifat berkala, regular dan teratur, seperti pemeriksaan repertorium yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kesalahan dan kealpaan dalam praktek yang dilakukan oleh Notaris. Pengawasan dilakukan meskipun tidak ada pengaduan dari masyarakat yang menerima pelayanan hukum dari Notaris. Kalaupun terdapat kesalahan atau ketidakmengertian dalam praktek kenotariatan, maka Majelis Pengawas berwenang


39

untuk memberitahu dan mengingatkan sesuai asas, prinsip dan ilmu kenotariatan yang benar. Fungsi pengawasan dilakukan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum. Sementara itu, Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan pembinaan apabila telah terdapat pengaduan dari masyarakat yang menerima pelayanan hukum dari Notaris. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berwenang bertindak apabila telah terjadi masalah hukum dan/atau sengketa yang melibatkan para pihak, sehingga diperlukan adanya alat bukti atas perbuatan hukum yang telah dilakukan para pihak dan/atau adanya dugaan kesalahan/tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pembinaan dalam hal ini bisa dipahami sebagai pengayoman dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah melaksanakan tugas jabatannya berdasarkan asas, prinsip, dan ilmu kenotariatan yang benar. 2.

Preventif Bertentangan Dengan Reaktif Kuratif Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Majelis Kehormatan Notaris

diatur di dalam Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2016. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris ialah: a. Kewenangan untuk memberikan persetujuan atau menolak memberikan persetujuan atas dilakukannya pemanggilan terhadap notaris yang terindikasi melakukan tindak pidana yang harus diperiksa oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dan pengambilan fotocopy minuta dan; b. Kewenangan untuk memberikan pembinaan terhadap notaris agar notaris terhindar dari tuntutan atas dasar telah melakukan tindak pidana.


40

Pelaksanaan kewenangan yang juga merupakan tugas dan tanggung jawab dari Maejelis Kehormatan Notaris ini, dilakukan secara berjenjang dimulai dari Majelis Kehormatan Daerah, dapat diteruskan kepada Majelis Kehormatan Wilayah dan selanjutnya sampai pada Majelis Kehormatan Pusat.

Jenjang pada Majelis

Kehormatan Notaris tersebut, tentu diadakan dengan tujuan upaya dari pada Notaris apabila keberetan pada putusan dari setiap jenjang, senyatanya jenjang yang ada pada Majelis Kehormatan Notaris hampir sama dengan jenjang yang ada pada Majelis Pengawas Notaris, akan tetapi Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris memiliki perbedaan yang sangat mendasar terlebih dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap para notaris. Majelis Pengawas melaksanakan kewenangan yang bersifat preventif, yaitu menjaga dan mencegah agar Notaris tidak terlibat dalam suatu permasalahan hukum. Sementara Majelis Kehormatan Notaris melaksanakan kewenangan yang bersifat reaktif dan kuratif. Reaktif, karena Majelis Kehormatan Notaris baru bertindak apabila terdapat permohonan dari penyidik, penuntut umum dan hakim, sebagai akibat timbulnya permasalahan hukum terkait Notaris dan/atau produk hukum yang dihasilkan

Notaris.

Kuratif,

karena

Majelis

Kehormatan

Notaris

Wilayah

(berdasarkan hasil eksaminasi Majelis Pemeriksa) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mendudukan permasalahan hukum yang sebenarnya terjadi, apabila timbul sengketa dan/atau tindak pidana yang melibatkan Notaris atau produk hukum yang dibuat oleh Notaris. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki diskresi untuk menolak atau menyetujui permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut


41

umum dan hakim berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa. 3.

Kewenangan Pembinaan Menurut DR. Habib Adjie, SH, M. Hum hingga saat ini belum ada data

terkait jumlah Notaris dan PPAT yang akurat. Namun beliau memperkirakan bahwa jumlah Notaris sekitar 14.000 orang. Tentunya ini merupakan jumlah yang sangat besar.51 Melihat jumlah tersebut pembinaan Notaris seharusnya adalah gerakan yang bersifat preventif, masif dan berkesinambungan, tidak hanya sekedar reaktif (apabila terjadi masalah hukum) seperti yang tergambar dalam Permenkumham Nomor. 7 Tahun 2016 tersebut. Apabila melihat definisi kata “pembinaan” menurut kamus bahasa Indonesia adalah: “(1) proses, cara, perbuatan membina (negara, dsb); (2) Pembaharuan, penyempurnaan; (3) usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.” Berbicara mengenai program pembinaan maka ada beberapa hal yang seharusnya menjadi dasar dan prioritas program pembinaan. Target pembinaan harus jelas. Program pembinaan juga harus dilakukan secara efisien dan efektif, dengan output, outcome dan impact yang harus jelas dan terukur. Apabila Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bersifat reaktif, maka Majelis Kehormatan Notaris

51

Majelis Kehormatan Notaris http://www. indonesianotarycommunity. kehormatan-notaris-catatan-diskusi-inc/diakses pada tanggal 28 November 2016

com/majelis-


42

Pusat seharusnya dapat memiliki kewenangan pembinaan dalam konteks “thinker”52 yang bertugas membuat policy serta grand design strategy53 progam pembinaan Notaris. Pelaksanaan pembinaan harus meliputi pemantauan, pendampingan, dan pengayoman oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan skala prioritas dan urgensitas masalah yang biasa terjadi dalam praktek kenotariatan. C. Kedudukan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Lembaga yang Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris. Majelis

Pengawas

Notaris

adalah

suatu

badan

yang

mempunyai

kewenanangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Pengawas Notaris dibentuk berdasarkan : 1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 2. Permenhukham No.

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata cara

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, susunan Organisasi, Tata Kerja, dan tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. 3. Kepmenhukham Nomor M. 39-PW. 07. 10. Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Menurut Pasal 11 Permenhukham . M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menyebutkan Majelis Pengawas Notaris berangggotakan 9 (Sembilan) orang terdiri atas 1 (satu)

52 Yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Pusat sebagai “thinker” disini ialah pemberi petunjuk dan arahan kepada Majelis Kehormatan Daerah dan Majelis Kehormatan Wilayah yang merupakan lembaga yang dibawahinya. 53 policy serta grand design strategy ialah kebijakan dalam bentuk format dalam bentuk petunjuk pelaksana dan petunjuk tertulis.


43

orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara. Pasal 12 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa Majelis Pengawas notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Permenhukham M.02.PR.08.10

Tahun

2004

mengalami

perubahan

dengan diterbitkannya Permenhukham M.HH. 06-AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretaris Majelis Pengawas Notaris. Sesuai Permenhukham M.HH.06-AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretaris Majelis Pengawas Notaris. Sekretaris Majelis pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Sekretaris Majelis adalah ex officio yang bertugas memimpin sekretariat Majelis Pengawas Notaris. Sekretariat Majelis Pengawas Daerah dilaksanakan secara fungsional oleh Lembaga pemasyarakat dengan pertimbangan: 1.

Unit Pelaksana Tugas Kantor Wilayah yang ada di Kabupaten/Kota hanya lembaga

pemasyarakatan.

Pemaknaan

Lembaga

Pemasyarakatan

bukan

lembaganya tetapi pejabat structural yang berpendidikan sarjana Hukum atau yang membidangi administrasi atau ketatausahan baik di Bapas, Rupbasan. 2.

Pejabat struktural yang dimaksud adalah bukan kepala Unit Pelaksana Tugasnya. Hal ini untuk tidak membebani tugas Ka Unit Pelaksana Tugas. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

Mengingat kewenangan Notaris sangat penting, Notaris membutuhkan suatu fungsi kontrol, supaya Notaris dapat melaksanakan kewenangan dengan baik sebagaimana


44

diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Menteri

sebagai kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut. Ada 3 (tiga) cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintah, yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu atau juga dirumuskan pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam Undang-undang Dasar atau Undang-undang. Delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif

kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Dalam rumusan lain bahwa

delegasi sebagai penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintahan (Pejabat TUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Pendapat yang pertama, bahwa delegasi itu harus dari Badan atau jabatan


45

TUN kepada badan atau Jabatan TUN lainnya, artinya baik delegator maupun delegasi harus sama-sama Badan atau Jabatan TUN. Pendapat yang kedua bahwa delegasi dapat terjadi dari Badan atau Pejabat TUN kepada pihak lain yang belum tentu Badan atau Jabatan TUN. Dengan ada kemungkinan bahwa Badan atau Jabatan TUN dapat mendelegasikan wewenangnya (delegasi) kepada Badan atau Jabatan yang bukan TUN (delegataris). Suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Badan atau Jabatan TUN yang tidak mempunyai atribusi wewenang tidak dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, bahwa wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris secara atributif ada pada Menteri sendiri, yang dibuat, diciptakan dan diperintahkan dalam undang-undang sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN. Kedudukan Menteri sebagai eksekutif (pemerintah) yang menjalankan kekuasaan pemerintah dalam kualifikasi sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUJN Menteri mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut kepada suatu badan dengan nama Majelis Pengawas. Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Dengan demikian Menteri selaku delegans dan Majelis Pengawas selaku delegataris. Majelis Pengawas sebagai delegataris mempunyai


46

wewenang untuk mengawasi Notaris sepenuhnya, tanpa perlu untuk mengembalikan wewenangnya kepada delegasi. D. Majelis Pengawas Notaris Sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara 1.

Sumber Kewenangan Yang Dimiliki Oleh Majelis Pengawas Notaris Dalam setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan fungsi pengawasan

adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.54 Sebelum lebih jauh membicarakan Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP). Pada dasarnya peran pengawasan Notaris adalah dilakukan oleh negara yang dalam hal ini dijalankan oleh Menteri. Menterinya menurut UUJN adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan atau dengan tegas adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian dalam pengawasannya Menteri mendelegasikan kepada sebuah Majelis Pengawasan. Bangunan Hukum dari Majelis Pengawas tersebut tersusun pada pasal 67 UUJN: a. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.

54

Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan DiDaerah, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1993 ), hal. 233


47

b. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. c. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: 1) pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; 2) organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan 3) ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. d. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri. e. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. f. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. Senada dengan Pasal 67 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor. 30 Tahun 2004 yang telah direvisi melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, maka Suprayitno juga menegaskan tentang susunan dari Majelis Pengawas tersebut sebagai berikut: a. Pengangkatan Majelis Pengawas wilayah Notaris sebanyak 3 (tiga) orang yang merupakan unsur dari notaris dan direkomendasikan oleh pengurus wilayah notaris Sumatera Utara, dan nama-nama yang telah dipilih oleh


48

Pengurus Wilayah Notaris selanjutnya diajukan ke Kementerian Hukum dan Ham RI. b. Unsur yang kedua adalah dari akdemisi sebanyak 3 (tiga) orang yang dipilih oleh dekan fakultas hukum dan selanjutnya direkomendasikan kepada Kantor Wilyah Kementerian hukum dan Ham. c. Unsuryang ketiga adalah utusan pemerintah “dari Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM-RI” sebanyak 3 (tiga) orang yang mana langsung diajukan ke Menteri Hukum dan HAM-RI untuk disahkan.55 Dari bangunan hukum di atas dapat diterapkan dua Teori Perolehan Kewenangan yang diterapkan oleh UUJN hingga akhirnya peran pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Teori yang mana menurut kajian Hukum Administrasi negara adalah Teori Atributif, yaitu kewenangan yang diperoleh Menteri langsung dari undang-undang. Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD. Istilah lain untuk kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya. Adapun mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

Sementara

55

Wawancara dengan Notaris/PPAT Kota Medan yaitu Suprayitno, yang mana beliau juga merupakan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Utara, wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 September 2016.


49

Kewenangan kedua adalah kewenangan delegatif, yaitu kewenangan Majelis Pengawas hingga dapat menjalankan pengawasan. Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, si pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada azas contrarius actus. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegatif.56 Dari Uuraian di atas dapat dipahami bahwa Menteri sebagai Tata Usaha Negara menerima kewenangan berupa pengawasan notaris secara atributif atau langsung dari Undang-undang, setelah itu Menteri mendelegasikan kewenangan mengawasnya kepada Majelis Pengawasan Notaris. Perihal pertanyaan pertama dalam dunia Hukum Administrasi terdapat ada dua pandangan. Pertama, bahwa delegasi itu harus dari badan atau jabatan TUN kepada Badan atau jabatan TUN lainnya, artinya baik delegator maupun delegasi

56

Lutfi Effendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi, Edisi pertama Cetakan kedua, (Malang: BayumediaPublishing, 2004), hal. 77-79


50

harus sama-sama Badan atau Jabatan TUN. Pendapat yang Kedua, bahwa delegasi dapat terjadi dari badan atau pejabatan TUN kepada pihak lain yang belum tentu Badan atau Jabatan TUN.57 Untuk mengatasi dua pemikiran tentang apakah Majelis Pengawas Notaris adalah Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara atau bukan, patutlah disimak terlebih dahulu kutipan yang penulis ambil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 009014/PUU-III/2005 berkaitan dengan uji materi58 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Putusan atas dasar gugatan dari Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI), materi gugatannya cukup banyak namun yang menjadi menarik perihal Majelis Pengawas Notaris adalah permohonan PERNORI agar bunyi pasal 77 huruf (c) menjadi: Majelis Pengawas Pusat berwenang: a.

menyelenggarakan sidang, untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi;

b.

memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c.

mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri yang bidang tugas

57

Habib Adjie, Op. Cit, hal Pada tahun 1974, bersamaan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah agung diberiu kewenangan untuk menguji peraturan perundangan-undangan di bawah Undang-undang. Pada tahun 2001, melalui proses amandemen Undang-undang Dasar 1945, dibentuk Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dengan demikian di atas merupakan hak uji materi undang-undang jabatan notaris terhadap Undang-undang Dasar, Imam Soebechi, Hak Uji Materiil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 1-2. 58


51

dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan setelah Notaris membela diri dan pembelaan dirinya ditolak oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tata Usaha Negara, yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;59 Hal ini dimohonkan dengan alasan agar persepsi masyarakat umum dan masyarakat notaris menjadi satu bahwa Majelis pengawas adalah Badan atau Jabatan Tata Usaha sehingga Keputusannya dapat dijadikan obyek sengketa dari PTUN. Dalam

amar

putusannya

Mahkamah

Konstitusi

menjelaskan

bahwa

pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Majelis Pengawas sambil menunggu Keputusan Menteri atas usul pemberhentian dengan tidak hormat merupakan tindakan yang penting. Hal itu diperlukan, di satu sisi, untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan dari notaris terlapor selama tenggang waktu tersebut, dan di sisi lain, untuk mencegah kesewenang-wenangan Majelis Pengawas. Pemberhentian sementara dan pengusulan untuk memberhentikan dengan tidak hormat, merupakan tindakan Tata Usaha Negara (administratief rechtshandeling).60 Pandangan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukan secara nyata bahwa Mahkamah Konstitusi mengakui kegiatan yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah kegiatan Tata Usaha Negara.

Sehingga Putusan yang dibuatnya

adalah putusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga tidak perlu lagi

59

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 009-014/PUU-III/2005. , hlm. 17 Ibid. hal 125.

60


52

mengubah bunyinya karena yang dimaksud sudah menjadi “ruh” bagi pasal tersebut.61 Kedudukan Menteri selaku Badan atau Jabatan TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku membawa konsekuensi terhadap Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas berkedudukan pula sebagai Badan atau Jabatan TUN, karena menerima delegasi dari badan atau Jabatan yang berkedudukan sebagai Badan atau Jabatan TUN. Dengan demikian secara kolegial Majelis Pengawas sebagai : a. Badan atau Pejabat TUN; b. Melaksanakan urusan pemerintahan; c. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengawasan terhadap Notaris sesuai dengan UUJN. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap para Notaris dilakukan dengan merujuk pada patokan yang utama yaitu Undang-undang Jabatan Notaris, dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris mempunyai standarisasi pengawasan yang terukur dan terstandar. Menurut Marzuki Majelis Pengawas Notaris diangkat oleh pejabat Tata Usaha Negara disesuaikan dengan kedudukan Majelis Pengawas tersebut: a. MPD diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham tersebut; 61

Yang dimaksud dengan “Ruh” perundang-undangan adalah kemampuan kita untuk melihat apa motivasi dibalik bunyi perundang-undangan tersebut.


53

b. MPW diangkat oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum; c. MPP diangkat Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM.62 Perihal pengakatan dan pemberhentian ini diatur secara jelas dan tegas melalui Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Pendapat Ilham Lubis mengenai pembahasan Majelis Pengawas Notaris merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai pemikirin tersendiri yaitu: “Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan, bukan pejabat Tata Usaha Negara lihat peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dengan Tata Cara Pengakatan dan Pemberhentian dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.39.PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Tugas Majelis Pengawas Notaris”.63 Beberapa perdebatan di atas, mengenai kedudukan Majelis Pengawas Notaris di atas, kerangka hukum yang dapat diambil dari hukum di atas, lebih menitik 62

Ibid Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Ilham Lubis pada tanggal 30 Agustus 2016 63


54

beratkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris merupakan Badan Tata Usaha Negara, yang putusannya merupakan objek Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan Majelis Pengawas Notaris sebagai objek Tata Usaha Negara yang dapat digugat dapat disamakan dengan penetapan atau putusan pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan pada Undang-undang tentang Peratun (Peradilan Tata Usaha Negara). Dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian materi Undang-undang Jabatan Notaris terhadap Undang-undang Dasar 1945, maka konsep Undang-undang Jabatan Notaris telah merubah mindset (pemikiran) dari Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan secara tegas kedudukan Majelis Pengawas Notaris Merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. 2.

Majelis Pengawas Notaris Merupakan Jabatan Tata Usaha Negara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana

disebutkan di atas bila ditinjau dari Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang sumber kewenangan dari pejabat tata usaha negara, maka kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana disebutkan di atas pada sub bab


55

sebelumnya, adalah kewenangan yang bersumber atas adanya aturan perintah Undang-Undang Jabatan Notaris pada Majelis Pengawas Notaris serta delegasi kewenangan dari pejabat sebelumnya yaitu Menteri Hukum dan Ham RI guna melaksanakan fungsi pelayanan terhadap masyarakat. sebagaimana tertuang di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berkenaan menerbitkan permohonan masyarakat atas terbitnya sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dikaitkan dengan fungsi pelayananan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris, yang berwenang untuk menerima laporan pengaduan masyarakat, lembaga, dan lain-lain atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, yang selanjutnya laporan pengaduan tersebut dapat diteruskan melalui pemeriksaan dan putusan pemberian sanksi kalau terbukti notaris yang di laporkan tersebut memang senyatanya bersalah sebagaimana laporang pengaduan yang diterima oleh Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan sumber kewenangan dan fungsi kewenangan pada Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diuraikan di atas, maka senyatanya bahwa Majelis Pengawas Notaris merupakan pejabat tata usaha Negara yang menjalankan bagian dari fungsi administrasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.


BAB II MAJELIS PENGAWAS NOTARIS MERUPAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. Berdasarkan Pasal 68 UUJN Majelis Pengawas terdiri dari :

Recommend Documents