BAB II KERANGKA TEORI. 1. Raymond Wawondos dan Ronny H Mustamu (2014) Penelitian ini berjudul Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good

9

BAB II KERANGKA TEORI 2.1

Penelitian Terdahulu Salah satu faktor yang mendukung penelitian ini adalah penelitian-

penelitian sebelumnya dengan tema pembahasan yang sama. Diantaranya adalah: 1.

Raymond Wawondos dan Ronny H Mustamu (2014) Penelitian ini berjudul Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Bidang Cargo di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance sudah dinilai sangat baik berdasarkan pada analisis dengan metode AHP dan telah terimplementasi secara keseluruhan dalam analisis kualitatif.

2.

Annisa Asisiura (2014) Penelitian ini berjudul Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT Len Industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG secara umum telah diterapkan dengan cukup baik namun beberapa hal masih perlu diperbaiki.

3.

Vivi Sulvianti (2013) Penelitian ini berjudul Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT Pelita Jaya Prima di Tarakan. Hasilnya adalah PT Pelita Jaya Prima belum melaksanakan prinsip-prinsip Good Good Corporate dengan sempurna pada perusahaannya, karena Direksi (Direktur Utama) PT Pelita Jaya Prima telah melanggar beberapa prinsip

Universitas Sumatera Utara

10

tersebut, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas, yang juga telah melanggar pasar 97 UU No 40 tentang Perseroan Terbatas. 4.

Thereza Michiko Labesi (2013) Penelitian ini berjudul Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di PT Bank Sulut Kantor Pusat Manado. Hasilnya menunjukkan pelaksanaan GCG dan penerapan prinsip-prinsipnya karyawan dalam level manajerial di PT Bank Sulut Kantor Pusat Manado sangat terwujud dengan baik, sehingga pengawasan terhadap kinerja manajemen terkontrol dengan baik dan tujuan perusahaan untuk mengarahkan perusahaan pada peningkatan nilai perusahaan di jalankan dengan baik.

5.

Diana Fajarwati (2011) Penelitian ini berjudul Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di Lingkungan Internal Perusahaan Umum Badan Urusan. Hasil penelitian menunjukkan Perum Bulog Jakarta dalam hal penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sudah baik.

2.2

Definisi Good Corporate Governance Istilah corporate governance untuk pertama kali diperkenalkan oleh

Cadbury Committee pada tahun 1992. Cadbury mendefinisikan corporate governance sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan organisasi.


11

Adapun Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Center for European Policy Study (CEPS) memformulasikan GCG sebagai seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Dengan catatan bahwa hak disini adalah hak dari seluruh stakeholder dan bukan hanya terbatas kepada satu stakeholder saja. Noensi, seorang pakar GCG dari Indo Consult, mendefinisikan GCG adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan denga bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi (Adrian Sutedi, 2012:1). Menurut the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Sutojo dan E. Jhon Aldridge (2005:2) corporate governance adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Corporate governance mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kelangsungan perusahaan, termasuk pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota stakeholder non-pemegang saham.


12

Sedangkan Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan GCG sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Defini GCG yang dikemukakan diatas berbeda-beda, namun pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa GCG adalah suatu sistem dan aturan yang mengatur hubungan antara pengelola perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholder), tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah (value added) perusahaan. Pengimplementasian GCG juga diharapkan mampu mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan segera. Lebih jauh lagi, penerapan GCG yang didukung dengan integritas tinggi dapat menciptakan iklim bisnis yang positif bagi suatu negara. GCG menjadi salah satu daya tarik bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya pada organisasi-organisasi dalam negeri, dan hal ini tentu akan mampu mendongkrak perekonomian nasional.

2.3

Sejarah Good Corporate Governance Sejarah lahirnya GCG berawal ketika terkuaknya skandal beberapa

perusahaan raksasa di Inggris maupun Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Enron Corp dan WorldCom merupakan contoh perusahaan Amerika yang mendorong lahirnya GCG sebagai cara untuk penyehatan perusahaan.


13

Berkembangnya budaya serakah dan pengambilalihan perusahaan secara agresif menyadarkan orang akan pentingnya sistem tata kelola perusahaan yang baik, jelas dan bertanggung jawab. Dalam perusahaan selalu terdapat berbagai potensi konflik, seperti konflik antara pemilik saham dan pimpinan perusahaan, antara pemilik saham majoritas dan minoritas, antara pekerja dan pimpinan perusahaan, potensi mengenai pelanggaran lindungan lingkungan, potensi kerawanan dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat, antara perusahaan dan pelanggan ataupun pemasok, dan sebagainya. Bahkan besarnya gaji para eksekutif dapat merupakan bahan kritikan. Disinilah objek sentral dari pengaturan GCG, yaitu untuk mengatur antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab kolektif. Krisis ekonomi yang menghantam kawasan Asia dan Amerika Latin di tahun 1990-an juga dianggap sebagai akibat dari kegagalan pengimplementasian GCG. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya tuntutan agar GCG diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif. Tuntutan ini juga disuarakan oleh berbagai lembaga seperti IMF, World Bank, OECD, dan APEC. Prinsip-prinsip GCG dianggap mampu menolong perusahaan dan membantu perekonomian negara yang sedang di hantam krisis agar dapat bangkit, mampu

bersaing

secara

sehat,

dan

dikelola

secara

professional.

Pengimplementasian prinsip-prinsip GCG dinilai merupakan kunci sukses bagi perusahaan untuk dapat mengembalikan kepercayaan investor, sehingga mampu bertumbuh, berkembang, dan memberi keuntungan dalam jangka panjang. Di Indonesia sendiri, corporate governance mulai diperkenalkan pada seluruh perusahaan publik pada tahun 1998. Bermula dari usulan penyempurnaan


14

peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat di BEJ yang mewajibkan untuk mengangkat komisaris independen dan membentuk komite audit. Kemudian Indonesia menandatangi Nota Kesepakatan (Letter of Intent) dengan IMF yang mendorong terciptanya iklim yang lebih kondusif bagi penerapan corporate governance. Pemerintah Indonesia mendirikan satu lembaga khusus yang bernama Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) melalui Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor: KEP-31/M.EKUIN/06/2000. Tugas pokok KNKCG merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang corporate governance di Indonesia. Pada tahun 2006, KNKCG melakukan penyempurnaan pedoman corporate governance yang sebelumnya telah di terbitkan pada tahun 2001. Halhal yang disempurnakan pada Pedoman Umum GCG tahun 2006 adalah: 1. Memperjelas peran tiga pilar pendukung (negara, dunia usaha, dan masyarakat) dalam rangka penciptaan situasi kondusif untuk melaksanakan GCG; 2. Pedoman pokok pelaksanaan etika bisnis dan pedoman perilaku; 3. Kelengkapan organ Perusahaan seperti komite penunjang dewan komisaris (komite audit, komite kebijakan risiko, komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan corporate governance);


15

4. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi yang mencakup lima hal dalam kerangka penerapan GCG yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial; 5. Kewajiban perusahaan terhadap pemangku kepentingan lain selain pemegang saham seperti karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat serta pengguna produk dan jasa; 6. Pernyataan tentang penerapan GCG; 7. Pedoman praktis penerapan Pedoman GCG; Sementara itu, inisiatif dari sektor swasta melalui asosiasi-asosiasi bisnis dan profesi telah melahirkan Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) yang didirikan oleh 5 (lima) asosiasi bisnis dan profesi yang hingga kini keanggotaanya terus bertambah, sehingga terdapat 10 (sepuluh) asosiasi bisnis dan profesi tergabung ke dalam forum ini. Selain itu, terbentuk pula institutinstitut yang berkecimpung di bidang corporate governance, misalnya Institute for Corporate Governance dan Institute for Corporate Directorship (Adrian Sutedi, 2012).

2.4

Teori Good Corporate Governance

2.4.1

Agency Theory Agency Theory memusatkan pentingnya pemegang saham sebagai pemilik

perusahaan memberi kekuasaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut agents) untuk mengelola dan menjalankan perusahaan. Adapun maksud dari pemisahaan antara pemilik dengan pengelola perusahaan adalah agar pemilik perusahaan dapat


16

memperoleh keuntungan yang semaksimal dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Para pengelola perusahaan memiliki keluluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini mereka berperan sebagai agent dari pemegang saham. Sementara tugas dari pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan. Namun pemisahan seperti ini memiliki dampak negatif, yaitu adanya kemungkinan bagi pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung pemilik perusahaan. Pemisahaan ini dapat juga menimbulkan kurangnya trnsparansi dalam penggunaan dana perusahaan.

2.4.2

Stakeholder Theory Berdasarkan sudut pandang luas (broadview), GCG tidak hanya mengatur

hubungan antara perusahaan dengan pemilik atau pemegang saham saja, tetapi juga antara perusahaan dengan pihak petaruh (stakeholder) lain, yaitu karyawan, pelanggan, pemasok, dan komunitas lainnya seperti masyarakat. Definisi ini ditunjukkan dalam Teori Stakeholder. Model Stakeholder memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder. Pernyataan ini sejalan dengan konsep tata kelola perusahaan yang menunjukkan bahwa

perusahaan

menciptakan

nilai

bagi

pemegang

saham

dengan


17

menyeimbangkan kepentingan seluruh stakeholder. Perspektif

ini memberikan

penekanan kepada perlunya: a. Partisipasi stakeholder di dalam pengambilan keputusan perusahaan. b. Hubungan kontraktual jangka panjang antara perusahaan dengan stakeholder. c. Hubungan berbasis kepercayaan (trust relationship). d. Berjalannya etika bisnis menyangkut hubungan perusahaan dengan pihak lainnya. Menurut Lukviarman (2005) perspektif stakeholder memberikan implikasi bahwa manajemen harus mempertimbangkan stakeholder di dalam berbagai keputusan organisasi.

2.4.3. Shareholder Value Theory Menurut teori ini, tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai (value) dari pemegang saham. Argumentasinya adalah jika perusahaan memperhatikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan lingkungannya, maka nilai (value) yang didapatkan oleh pemegang saham akan semakin sedikit, sehingga berjalannya pengurusan oleh direksi harus mempertimbangkan kepentingan pemegang sahamnya untuk memastikan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang termasuk peningkatan nilai pemegang sahamnya (Adrian Sutedi, 2012:31). Pemikiran utama dari teori ini adalah bahwa pemegang saham harus dapat bertindak sebagai pemilik dan secara aktif dapat mengambil keuntungan dalam peningkatan nilai yang dimilikinya.


18

2.5

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Gambar 2.1 Lima Prinsip Dasar Good Corporate Governance

Transparansi (Transparency)

Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Indenpedensi (Independency)

Akuntabilitas (Accountability)

Responsibilitas (Responsibility)

Sumber: Komite Nasional Kebijakan Governance 2006, diolah oleh peneliti Terdapat lima prinsip dasar GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi suatu korporat atau para pelaku bisnis. Berikut ini adalah kelima prinsip dasar GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006): 2.5.1

Transparansi (Transparency)

Prinsip Dasar Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh


19

peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman Pokok Pelaksanaan 1.

Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

2.

Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

3.

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak

pribadi. 4.

Kebijakan

perusahaan

harus

tertulis

dan

secara

proporsional

dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.


20

2.5.2

Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip Dasar Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan

prasyarat

yang

diperlukan

untuk

mencapai

kinerja

yang

berkesinambungan. Pedoman Pokok Pelaksanaan 1.

Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masingmasing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan.

2.

Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

3.

Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

4.

Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).

5.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.


21

2.5.3

Responsibilitas (Responsibility)

Prinsip Dasar Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman Pokok Pelaksanaan 1.

Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).

2.

Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

2.5.4

Independensi (Independency)

Prinsip Dasar Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman Pokok Pelaksanaan 1.

Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.


22

2.

Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi

dan

tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

2.5.5

Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Prinsip Dasar Dalam

melaksanakan

kegiatannya,

perusahaan

harus

senantiasa

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman Pokok Pelaksanaan 1.

Perusahaan

harus

memberikan

kesempatan

kepada

pemangku

kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masingmasing. 2.

Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

3.

Perusahaan

harus

memberikan

kesempatan

yang

sama

dalam

penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.


23

2.6

Tujuan Penerapan Good Corporate Governance Ada lima macam tujuan utama GCG (Tjager, 2003:), yaitu: 1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham 2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholder nonpemegang saham 3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan 5. Meningkatkan mutu hubungan dewan pengurus dengan manajemen senior perusahaan Sedangkan Iman Sjahputera dalam Hessel Nogi (2003:112) dalam

bukunya menjelaskan penerapan GCG memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Perbaikan dalam komunikasi 2. Minimisasi potensial benturan 3. Fokus pada strategi-strategi utama 4. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi 5. Kesinambungan manfaat 6. Promosi citra korporat 7. Peningkatan kepuasan pelanggan 8. Perolehan kepercayaan investor Menurut The Forum for Corporate in Indonesia dalam Hessel Nogi (2003:112), kegunaan dari GCG adalah: 1. Lebih mudah memperoleh modal 2. Biaya modal (cost of capital) yang lebih rendah


24

3. Mempengaruhi harga saham 4. Memperbaiki kinerja ekonomi Menurut Hessel Nogi (2003:112), GCG merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar (market confidence) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang. Bagaimana suatu korporat dijalankan juga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.7

Tahap-Tahap Penerapan Good Corporate Governance Dalam menerapkan GCG, ada beberapa tahap yang harus dipahami oleh

korporat. Berikut ini adalah pentahapan yang umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG (Chinn, 2000 dan Shaw, 2003 dalam Kaihatu, 2006): 2.7.1

Tahap Persiapan Tahap ini terdiri dari 3 (tiga) langkah utama, yaitu: 1. Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran

mengenai

GCG

dan

komitmen

bersama

dalam

penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. 2. GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna


25

mempersiapkan infrastruktur dan stuktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya. 3. GCG Manual Building adalah langkah selanjutnya setelah GCG Assessment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti berikut ini: a. Kebijakan GCG perusahan b. Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan c. Pedoman perilaku d. Audit committtee charter e. Kebijakan disclosure dan transparansi f. Kebijakan dan kerangka manajemen resiko g. Roadmap implementasi


26

2.7.2

Tahap Implementasi Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah

memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama sebagai berikut: 1.

Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada dibawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan.

2.

Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasarkan roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down approach yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implemetasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perusahaan (change management) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.

3.

Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.


27

2.7.3

Tahap Evaluasi Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari

waktu ke waktu untuk mengatur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktek GCG yang ada. Evaluasi dapat membantu perusahaan dalam implementasi GCG, sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

2.8 Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Saat ini Good Corporate Governance menjadi suatu keharusan bagi perusahaan, karena pengimplementasian GCG merupakan salah satu bahan pertimbangan utama bagi investor untuk menanamkan modalnya. Begitu pula dengan kreditor, GCG menjadi bahan dalam mengevaluasi potensi suatu perusahaan untuk menerima pinjaman kredit. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Pengimplementasian prinsip-prinsip GCG secara konsisten pada negaranegara berkembang banyak memberi kontribusi positif, khususnya dalam membangkitkan kepercayaan investor dan kreditor terhadap suatu kinerja perusahaan. Prinsip-prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan.


28

Bahkan untuk mendorong pengimplementasian GCG pada setiap korporat, Pemerintah Indonesia melalui lembaga Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) telah mengeluarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG) pada tahun 2006 yang menjadi dasar bagi perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance (GCG).


BAB II KERANGKA TEORI. 1. Raymond Wawondos dan Ronny H Mustamu (2014) Penelitian ini berjudul Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good

Recommend Documents