10
BAB II KAJIAN TEORITIS
2.1 Pengertian Bank Syariah Kata bank berasal dari kata banque dalam bahasa Prancis, dari kata banco dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya (Sudarsono, 2008: 27). Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terbagi menjadi Badan Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam menjalankan prinsip syariahnya, Bank Syariah juga harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.
11
2.2 Prinsip-Prinsip Bank Syariah Prinsip syariah menurut undang-undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank syariah pada dasarnya menerapkan prinsip bagi hasil dimana dalam prinsip ini: 1) Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi; 2) Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh; 3) Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan; 4) Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil; 5) Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak; Adapun hal-hal yang harus dimiliki oleh pegawai bank yaitu: 1) Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
12
2) Tabligh,
secara
berkesinambungan
melakukan
sosialisasi
dan
mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. 3) Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib). 4) Fathanah, memastikan bahwa pegelolaan bank dilakukan secara profesional
dan
kompetitif
sehingga
menghasilkan
keuntungan
maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatn dan kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas’uliyah)
2.3 Pembiayaan Murabahah Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
13
3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’ 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa Salah satu produk dari pembiayaan adalah murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102). Menurut Ayub dalam bukunya Widodo (2010: 19), murabahah berasal dari kata ribh yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan. Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (Warsono dan Jufri : 2011). Menurut Gozali (2005: 94) mendefinisikan pengertian murabahah adalah sebagai berikut: “Suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya dalam bentuk barang yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu dan mekanisme pembayaran yang ditetapkan sebelumnya pada awal”. Murabahah menurut Ascarya (2007: 81) menyatakan bahwa: “Murabahah adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual
14
beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Khan dalam bukunya Widodo (2010), murabahah sebagai Moeda (mode) pembiayaan pada awalnya muncul saat dipergunakan oleh Islamic Development BankI (IDB) dalam operasional usahanya pada tahun 1975. Berikut ini adalah gambar skema transaksi murabahah: Gambar 1 Skema Transaksi Murabahah (1) Negosiasi
(2) Akad Jual Beli
Bank
Nasabah (6) Bayar (5) Terima Barang dan Dokumen
(3) Beli Barang
Produsen
(4) Kirim
Sumber: Sudarsono, 2008: 70
2.4 Landasan Hukum Murabahah Adapun landasan hukum murabahah yaitu:
15
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’: 29) Pada QS. Al-Baqarah ayat 275 Allah Subhanallahu wata’ala berfirman:
Artinya: ………Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…….. (QS. Al-Baqarah : 275) Dalam QS. Al-Ma’idah ayat 1 Allah Subhanallahu wata’ala berfirman:
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu... (QS. AlMa’idah: 1) Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi Wassallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim. Dari Abu Sa’id Al-Khudri, Rasulullah Shalallahu’Alaihi Wassalam bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban).
16
Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya. (HR. Muslim). Hadis nabi riwayat ‘Abd Al-Raziq dari Zaid bin Aslam: “Rasulullah Shalallahu’Alaihi Wassalam ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka belah menghalalkannya.”
2.5 Ketentuan Murabahah Dalam aktivitasnya, murabahah pada dasarnya memiliki ketentuanketentuan yang harus diikuti. Adapun ketentuan murabahah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSNMUI/IV/2000, yakni sebagai berikut: 2.5.1 Ketentuan Umum Murabahah Dalam Bank Syariah Adapun ketentuan umum murabahah dalam bank syariah yaitu: 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah islam. 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah da bebas riba. 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
17
6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 9) Jika bank hendak mewakilkan barang kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.
2.5.2 Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah Adapun ketentuan umum murabahah dalam bank syariah yaitu: 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian satu barang atau aset kepada bank. 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut megikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
18
4) Dalam jual beli inibenk dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal
sebesar
kerugian
yang
ditanggung
bank
akibat
pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
2.6 Karakteristik Pembiayaan Murabahah Adapun karakteristik pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 yaitu Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan
19
pesanannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi: 1) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang; 2) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang; 3) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
20
Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeur. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta’zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli: 1). Melakukan pelunasan pembayaran tepat
21
waktu; atau 2). Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli: 1). Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau 2). Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
2.6.1 Pengakuan Dan Pengukuran Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pengakuan dan pengukuran murabahah yakni sebagai berikut: 1) Akuntansi Untuk Penjual Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut: 1) Jika murabahah pesanan mengikat, maka: (a) Dinilai sebesar biaya perolehan; dan (b) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset: 2) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka: (a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
22
(b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai: 1) Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah; 2) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli; 3) Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau 4) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat: 1) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau 2) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambahkeuntungan yang disepakati.Pada akhir periode laporankeuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersihyang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangipenyisihan kerugian piutang.
23
Keuntungan murabahah diakui: 1) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau 2) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya: 1) Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. 2) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasih ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relative besar juga. 3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang
tidak
tertagih
dan
beban
pengelolaan
piutang
serta
penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
24
Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut: 1) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau 2) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut: 1) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah; 2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; 2) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
25
3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual .
2) Akuntansi Untuk Pembeli Akhir Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar hargabeli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehantunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.
2.6.2 Penyajian Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai
26
pengurang (contra account) piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan
disajikan
sebagai
pengurang
(contra
account)
hutang
murabahah.
2.6.3 Pengungkapan Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: 1) Harga perolehan aset murabahah; 2) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.
2.7 Esensi Pembiayaan Murabahah Menurut Widodo (2010: 23-24) esensi pembiayaan murabahah adalah: 1) Bahwa pembiayaan murabahah bukalah pinjaman dengan imbalan bunga, tetapi jual beli satu barang secara kredit yang mana komponen harga jualnya adalah harga pokok ditambah laba yang disepakati antara penjual dan pembeli. 2) Oleh karena murabahah adalah jual beli, maka transaksinya harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. 3) Oleh sebab basisnya adalah jual beli, maka jangka waktu murabahah lebih bersifat jangka pendek, atau terkadang jangka menengah.
27
4) Pembiayaan murabahah hanya dapat dilakukan jika dimaksudkan untuk pembelian barang yang belum dimiliki nasabah. Dengan demikian, apabila nasabah telah membeli satu barang, kemudian mengajukan pembiayaan murabahah sebagai “refinancing”, maka hal ini tidak diperkenankan. Yang terjadi akhir-akhir ini adalah pinjam meminjam uang. 5) Salah satu rukun jual beli, maka barang yang menjadi objek jual beli wajib terlebih dahulu dimiliki oleh si penjual sebelum dijual kepada si pembeli. 6) Barang yang menjadi objek jual beli hendaknya dibeli dari pihak ketiga. 7) Murabahah adalah ”Cost plus margin/ Mark up”, dan bukannya pinjam meminjam uang atau “Loan plus Interest”
2.8 Rukun dan Syarat Murabahah Dalam kaidah fiqih mengatakan bahwa “pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Namun setiap usaha atau kegiatan akan sah dilakukan apabila mengikuti prosedur dalam hal ini sesuai dengan rukun dan syarat. Rukun murabahah menurut Mahzab Imam Hanafi adalah ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun yaitu orang yang menjual, orang yang membeli, shighat, dan barang yang diakadkan (Muthaher, 2012: 59).
28
Menurut Muthaher (2012), Syarat jual beli adalah sesuai degan rukun jual beli yaitu: 1) Syarat Orang yang berakal Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi: (a) Berakal (b) Orang yang melakukan jual beli adalah orang yang berbeda 2) Syarat yang berkaitan dengan ijab Kabul Menurut para ulama fiqih, syarat ijab Kabul adalah: (a) Orang yang telah mengucapkannya telah baligh da berakal (b) Kabul sesuai ijab (c) Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis 3) Syarat barang yang dijualbelikan Syarat barang yang diperjual belikan yaitu: (a) Barang itu ada tau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu (b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia (c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan (d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Menurut Rasjid (1954: 269 - 271), rukun dan syarat jual beli: 1) Penjual dan Pembeli Syarat Keduanya:
29
(a) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya (b) Dengan kehendaknya sendiri (buka dipaksa) (c) Keadaannya tidak mubazir 2) Uang dan Benda Yang Dibeli Syarat keduanya: (a) Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan. (b) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya (c) Keadaan barang itu dapat diserahterimakan. (d) Keadaan barang kepunyaan yang menjual (e) Barang itu diketahui si pejual dan si pembeli dengan terang, zat, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya 3) Lafaz (Kalimat Ijab Dan Kabul) Menurut Widodo rukun dalam transaksi murabahah adalah sebagai berikut: 1) Penjual (Bai’) 2) Pembeli (Musytari) 3) Barang Yang Menjadi Objek Jual Beli (Mabi’) 4) Harga Barang (Tsaman) 5) Kontrak/ Aqad (Shighat/ Ijab Qabul)
30
2.9 Penelitian Yang Relevan Penelitian tentang murabahah dan kaitannya dengan PSAK ini sebelumnya telah diteliti oleh beberapa orang diberbagai lokasi yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini yakni Wardi & Gusmarila. Analisis perlakuan akuntansi syariah untuk pembiayaan Murabahah, mudharabah, serta kesesuaiannya Dengan PSAK no. 102, dan 105. Penelitian ini dititik beratkan pada jenis pembiayaan yang mendominasi di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru yaitu pembiayaan murabahah dan mudharabah yang diatur dalam PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah dan PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Namun dalam praktiknya, aturan-aturan yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Muamalat Cabang Pekanbaru belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan standar dan syariah Islam,
seperti
konsep
pengakuan
asset
murabahah,
pembagian
keuntungan, penetapan margin murabahah, konsep nisbah bagi hasil mudharabah. Di satu sisi, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru telah sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank syariah. Alam. 2007. Evaluasi Penerapan Akuntansi Syariah Pada Piutang Murabahah (Studi kasus diPT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Sejahtera Gresik). Dalam pengakuan piutang murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan dan ditambah margin yang disepakati antara bank dengan nasabah. Penyajian piutang murabahah
31
dalam laporan neraca sudah dirinci tersendiri dalam rekening piutang murabahah, dan dalam laporan laba rugi keuntungan piutang murabahah sudah dirinci tersendiri dalam rekening pendapatan dari pihak ketiga bukan bank yang didalamnya sudah termasuk margin piutang murabahah. Sari. 2012. Analisis penerapan prinsip syariah pada pembiayaan murabahah (Studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang). Skripsi yang disusun dengan metode deskriptif studi kasus ini menggambarkan proses pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang. Dari hasil analisis tersebut, perusahaan dihadapkan pada masalah kebijakan tentang pengakuan dan pengukuran uang muka yang tidak digolongkan menjadi kebijakan formal oleh PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Malang sehingga tidak ada pedoman tertulis mengenai ketentuan pengakuan dan pengukuran uang muka seperti yang terdapat pada PSAK No.102 paragraf 30. Kebijakan akutansi tentang pengakuan dan pengukuran uang muka seperti yang ada dalam PSAK No.102 paragraf 30 seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi PT. Bank Sariah Mandiri Kantor Cabang Malang untuk dicantumkan dalam kebijakan mengenai pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang sehingga kebijakan menjadi lengkap dan dapat menjadi pegangan dalam operasional bank, serta tidak akan terjadi kesalahan pencatatan akutansi. Siregar. Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan. Tujuan penelitian
32
ini adalah menganalisis kesesuian penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah PT. BPRS Al-Washliyah Medan dengan PSAK no.59, kesesuaian penerapan pengawasan intern dari transaksi murabahah PT. BPRS Al-Washliyah dengan ketentuan pengawasan intern yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta kesesuaian cara pengakuan dan pengukuran pendapatan transaksi murabahah PT. BPRS Al-Washliyah dengan PSAK nO.23. Penelitian ini bersifat deskriptif yang didesain dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Cara analisis data yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif Temuan dari penelitian yang telah dilakukan, secara keseluruhan penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah PT. BPRS AlWashliyah, pengawasan intern PT. BPRS Al-Washliyah Al-Washliyah serta penerapan pengakuan dan pengukuran pendapatan dari transaksi murabaha yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal PSAK no.59, ketentuan pengawasan intern yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta ketentuan yang berlaku pada PSAK no.23 Dr. Syafruddin Ginting Sugihen, MAFIS, Ak Sultony. 2012. Analisis kesesuaian PSAK no. 102 terhadap perlakuan akuntansi murabahah pada PT. BTN Syariah Jakarta. PT. Penelitian perlakuan
akuntansi
yang
bersifat
deskriptif
analitis
dengan
menitikberatkan pada studi dokumen yang dilengkapi wawancara dengan narasumber untuk mempelajari data sekunder di bidang akuntansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dari penelitian yang
33
dilakukan, diperoleh jawaban sebagai berikut: Pertama, PT. BTN Syariah dalam mencatat pembiayaan murabahah mengacu pada PSAK No. 102 PAPSI 2003. Kedua, bahwa perlakuan akuntansi murabahah di PT. BTN Syariah pada dasarnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku secara umum, yakni mengacu kepada PSAK No. 102 dan PAPSI 2003. Mustofa. 2012. Studi analisis pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2s) Bank Mega Syariah Kaliwungu. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer (secara langsung) adalah hasil dari feld research (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan officer bank mega syariah kaliwungu (unit manager, account officer, financing officer dan teller). Serta data sekunder (tidak langsung) yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan interview, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisa data adalah deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan fenomena atau keadaan senyatanya dari pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di unit mega mitra syariah (m2s) bank mega syariah kaliwungu. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di unit mega mitra syariah (m2s) Bank Mega Syariah Kaliwungu belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syariah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad ada
34
tambahan berupa
akad
wakalah
yang pelaksanaannya
dilakukan
bersamaan. Selain itu dari segi barang yang diperjual-belikan tidak jelas, karena yang membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri dan pihak bank hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Ketidak sesuaian beberapa syarat tersebut lebih dipengaruhi karena pihak bank mega syariah
tidak
mengikuti
prosedur
pelaksanaan
akad
murabahah
sebagaimana yang telah diatur oleh dewan syariah nasional dalam fatwanya
nomor
04/DSN-MUI/IV/2000
dimana
seluruha
aspek
operasionalnya sebenarnya sudah diatur didalam fatwa tersebut. Lailatus Sifah, 2012. Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan psak 102 pada Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.
