BAB II KAJIAN TEORETIS
A. Peran Komite Sekolah Sebagai Pendukung (Supporting Agency) Komite sekolah sebagai pendukung (supporting) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : (a) mengadakan pertemuan secara berkala dengan stakeholder dilingkungan sekolah; (b) mendorong peran serta masyarakat dan dan dunia usaha/industri untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu; (c) memotivasi masyarakat yang kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pembelajaran disekolah; (d) mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan seperti: (1) mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan sarana dan prasarana serta biaya pendidikan untuk masyarakat tidak mampu;
(2) ikut memotivasi masyarakat untuk melaksanakan
kebijakan pendidikan sekolah. Dari peran diatas, terlihat bahwa komite sekolah sebagai pendukung kegiatan layanan pendidikan termanifestasi dalam bentuk (1) pengelolaan sumber daya yang mencakup: a) memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah, b) mobilisasi guru sukarelawan unutk menanggulangi kekurangan guru di sekolah; serta c) mobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan disekolah. (2) pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: a) memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di
sekolah; b) mobilisasi bantuan sarana dan prasarana di sekolah; c) mengkoordinasi dukungan sarana dan prasarana di sekolah. (3) pengelolaan anggaran yang mencakup: a) memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah; b) mobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah; c) mengkoordinasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah; d) mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah. Uraian tersebut mengandung maksud komite sekolah berfungsi memantau kondisi tenaga kependidikan di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar kekurangan tenaga kependidikan dalam beberapa sekolah disuatu daerah tidak dibiarkan terus terjadi. Komite sekolah juga dapat mengidentifikasi tenaga ahli yang ada dalam masyarakat, yang dapat dimanfaatkan bagi sekolah. Sarana dan prasarana juga harus mendapat perhatian penting, karena komite sekolah berfungsi memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, dan berkoordinasi dengan komite sekolah. Menurut Salim Moch, (2011:101) komite sekolah dalam prakteknya dapat memberikan dukungan berupa upaya mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk ikut memikirkan dan berpartisipasi dalam penyelengaraan pendidikan. Dapat pula komite sekolah menggalang dana dari masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dengan menyampaikan terlebih dahulu program sekolah dan program komite sekolah. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan bagi siswa dan guru merupakan bentuk dukungan yang sangat perlu dikembangkan oleh komite sekolah. Semua dukungan tersebut tidak terlepas dari mekanisme penyampaian melalui lembaga komite sekolah.
Widodo, dkk (2008:208) menyatakan bahwa peran komite sekolah sebagai pemberi dukungan terhadap dana anggaran menjadi prioritas utama, terutama apabila sekolah mengadakan kegiatan yang menelan biaya melebihi dari yang telah dianggarkan oleh pemerintah. Kegiatan dukungan dalam masalah pendanaan biasanya ditempuh secara prosedural dan berhati-hati. Sikap demikian perlu diambil mengingat telah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun demikian, demi kepentingan program sekolah, komite selalu berupaya mengakomodir permintaan tambahan anggaran untuk kegiatan yang hanya bersifat unggulan. Berkaitan dengan peran komite sekolah mengenai mobilisasi dana anggaran yang bersumber dari wali murid, komite menunjuk bendahara untuk menampung dana tersebut. Penggunaan dana selalu dibukukan dan dikerjakan administrasinya secara akuntabel dan transparan. Hal tersebut berjalan pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum adanya pengguliran sekolah gratis oleh pemerintah daerah dimana pihak sekolah dilarang untuk memungut biaya dari para siswa. Sehingga sekarang peran dari komite sekolah kaitannya dengan dana agak berkurang, karena sudah tidak ada lagi keuangan yang bisa diatur oleh komite yang bersumber dari orang tua/wai murid. Kemudian biasanya hasil laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dipajang di papan yang strategis. Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh komite sekolah dalam hal pelaksanaan dukungan anggaran ditempuh secara berkala. Kegiatan kunjungan dan rapat serta pertemuanpertemuan merupakan sarana untuk mengevaluasi kegiatan dukungan terhadap anggaran.
B. Peran Komite Sekolah Sebagai Pengontrol (Controlling Agency)
Komite sekolah sebagai pengontrol (controlling) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan dari satuan pendidikan. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (a) meminta penjelasan sekolah tentang hasil belajar siswa di sekolahnya; (b) mencari penyebab ketidakberhasilan belajar siswa, dan memperkuat berbagai hal yang menjadi keberhasilan belajar siswa; (c) menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah; (d) menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi, maupun non materi kepada masyarakat dan pemerintah setempat. Dengan
demikian
komite
sekolah
sebagai
lembaga
pengontrol
dalam
penyelenggaraan pendidikan adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan
sebagai
masukan
bagi
para
pengambil
kebijakan
dalam
rangka
penyempurnaan kebijakan dan program dalam rangka peningkatan angka keluaran pendidikan. Moch, (2011:102) menyatakan bahwa komite sekolah dapat melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh penyelenggaran/management sekolah, juga dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program yang telah ditetapkan bersama. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah juga menjadi bagian dari pengawasan komite. Selain itu ada juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu kontrol terhadap keluaran pendidikan
dengan
harapan
bahwa
keluaran
pendidikan mempunyai masa depan yang dengan bekal yang cukup. Kebijakan yangdiam
bil oleh penyelenggaran/management sekolah yang diperkirakan dapat memberikan beban berat bagi siswa maupun masyarakat., dan yang diperkirakan tidak sejalan dengan tujuan sekolah dapat diberikan pengarahannya oleh komite. Penyusunan program bersama komite sekolah, apabila dalam pelaksanaannya ada perbedaan atau tidak sejalan dengan tujuannya, dapat pula dikontrol agar kembali pada upaya pencapaian arah dan tujuan semula. Terhadap jalannya penyelenggaraan sekolah, komite mempunyai peran kontrol pula. Dalam menyelengarakan kegiatan sekolah diharapkan memenuhi beberapa harapan agar suasana sekolah benar-benar memiliki rasa nyaman, aman bagi siswa dan para tenaga kependidikan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh komite pada dasarnya ditujukan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pengembangan siswa sebagai peserta didik. Pengembangan kehidupan siswa sebagai pribadi sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk: 1) memperkuat dasar keimanan dan ketaqwaan, 2) membiasakan untuk berperilaku yang baik, 3) memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar, 4) memelihara kesehatan jasmani dan rohani, 5) memberikan kemampuan untuk belajar dan, 6) membentuk kepribadian yang mantap dan mandiri. Widodo, dkk, (2008:208). Komite sekolah sebagai badan pengontrol kegiatan sekolah meliputi pengawasan penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban. Penggunaan dana yang mendapatkan pengawasan akan menyebabkan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kegiatan pengawasan merupakan hal yang esensial dalam bidang manajemen. Pengawasan yang ketat dan terkendali membuat sekolah lebih berhati-hati. Kegiatan sekolah yang selalu mendapatkan pengawasan akan memiliki tingkat kemajuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak pernah mendapatkan pengawasan.
Prinsip pengawasan yang dianut komite sekolah bertujuan agar: 1) memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, 2) memperkokoh tujuan dan meningkatkan kualitas hidup serta, 3) tetap menggairahkan komite untuk menjalin hubungan yang baik dengan sekolah.
C. Peran Komite Sekolah Sebagai Pemberi Pertimbangan (Advisory Agency) Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Agar masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satauan pendidikan, diperlukan informasi-informasi yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (a) mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumber daya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah; (b) menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi secara tertulis kepada sekolah; (c) memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); (d) memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran; (e) memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM); (f) memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pendidikan di sekolah. Berdasarkan peran di atas, menunjukkan bahwa komite sekolah memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, termasuk dalam penyelenggaraan rapat
RAPBS. Sedangkan dalam pelaksanaan program yang menyangkut: kurikuklum, proses belajar mengajar, dan penilaian, komite sekolah berperan memberikan pertimbangan mengenai muatan lokal kepada pengambil kebijakan pendidikan di daerah, termasuk dalam pengembangan dan strategi pembelajaran, sertai evaluasi pendidikan. Menurut Moch, (2011:103) bahwa komite sekolah dalam prakteknya dapat memberikan pertimbangan, masukan dan rekomendasi kepada penyelenggaraan sekolah tidak hanya pada saat dibutuhkan. Tetapi dapat juga dilakukan pada saat komite sekolah memandang perlu untuk memberi pertimbangan. Menurut Widodo, dkk (2008:207) bahwa hubungan komite sekolah dengan sekolah di dalam menjalankan peran pengembangan sekolah dapat tercermin dari uraian tugas komite sekolah. Pertimbangan mengenai sarana dan prasarana sekolah dalam pengembangan sekolah menjadi perhatian rutin bagi komite sekolah. Komite sekolah setelah mengadakan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang dihubungkan dengan kondisi fisik, ditindak lanjuti dengan memberi pertimbangan kepada sekolah tentang sarana dan prasarana sekolah. Masukan dan pertimbangan mengenai prasarana dan sarana sekolah dibahas dalam rapat atau pertemuan sekolah. Sarana dan prasarana yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah menjadi sasaran utama dalam pembahasan antara komite sekolah dengan sekolah.
D. Peran Komite Sekolah Sebagai Penghubung (Mediator) Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan seperti: (a) melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan
pembelajaran yang bermutu seperti: (1) membina dan hubungan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan di sekitar sekolah; (2) mengadakan penjagaan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lain diluar sekolah untuk memajukan mutu pembelajaran di sekolah. (b) menampung dan menganalisis aspirasi ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang di ajukan oleh masyarakat dalam bentuk: (1) menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran dan ide kreatif dari stakeholder pendidikan di sekitar sekolah; (2) menyampaiakan laporan kepada masyarakat secara tertulis tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan di daerah sekitar sekolah. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa peran komite sekolah sebagai mediator dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan adalah kerelaan masyarakat dalam memberikan bantuan untuk pendidikan dengan melakukan organisasi dengan berbagai pihak terkait dalam pendidikan. Widodo, dkk (2008:209) bahwa pelaksanaan peran mediator tersebut memiliki tujuan antara lain memberikan informasi tentang tujuan-tujuan, program-program serta kebutuhan-kebutuhan sekolah kepada masyarakat. Disamping itu juga memberikan penerangan kepada sekolah tentang kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat yang ditujukan kepada sekolah. Dalam perannya sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat terinci pada program kegiatan komite sekolah. Program tersebut antara lain: 1) menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industry; 2) membina hubungan yang sinergis antara sekolah dan stakeholders; 3) mengadakan sarasehan pendidikan; 4) menyelenggarakan diskusi pendidikan; 5) menerbitkan media komunikasi; dan 6) pemutahiran data. Program kegiatan yang disusun agar lebih konkrit dan dapat
terlaksana, maka harus disertai dengan alokasi dana anggaran. Komite sekolah dalam menjalankan perannya sebagai mediator dengan kegiatan antara lain: mengidentifikasi aspirasi masyarakat, menampung usulan kebijakan program yang berasal dari wali murid, masyarakat maupun komite sekolah. Komite sekolah sebagai mediator membuat perumusan kegiatan mediasi antara sekolah dengan pemerintah, elemen masyarakat, wali murid serta dunia industri. Rumusan mediasi tersebut kemudian dibahas bersama sekolah untuk disusun ke dalam suatu proposal. Proposal yang diajuakan meliputi: 1) pengajuan kegiatan; 2) permintaan nara sumber kegiatan; 3) pengajuan bantuan sarana prasarana; 4) pengajuan bantuan anggaran untuk pengembangan sekolah. Pelaksanaan peran komite sekolah sebagai penghubung telah membuktikan adanya upaya mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat dan membuka akses hubungan masyarakat. Peran komite sekolah sebagai penghubung juga memiliki fungsi dalam mensosialisasikan program sekolah kepada masyarakat. Komite juga berperan memfasilitasi masukan dari masyarakat terhadap kebijakan program pengembangan sekolah. Sebagai penghubung dengan masyarakat, komite juga berperan dalam menampung pengaduan, keluahan dari masyarakat terhadap kinerja sekolah. Masukan yang berasal dari masyarakat kemudian dikomunikasikan kepada sekolah agar memperoleh perhatian yang pada gilirannya menjadi dasar perumusan program kebijakan.
E. Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
Menurut Utomo, (2012:25) bahwa peran komite sekolah dalam meningkatkan pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, kepala sekolah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat dan institusi pendidikan. Oleh karena itu perlu kerja sama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien. Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Kepmendiknas nomor: 044/U/2002 dalam Utomo, (2012:47) komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Masaong dan Ansar, (2007:165) mengemukakan bahwa komite sekolah yang berkedudukan disetiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan. Komite sekolah dapat terdiri dari satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang, tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggraan pendidikan, atau karena pertimbangan lain, tanpa intervensi dengan lembaga pemerintahan.
Hasbullah, (2006:47) mengemukakan komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Anggotaanggota komite sekolah terdiri dari kepala sekolah dan dewan guru, orang tua siswa, dan masyarakat. Berdasarkan
pendapat
tersebut
menggambarkan
bahwa
komite
sekolah
merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan yang hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Melainkan komite sekolah harus dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat yang peduli pendidikan, bukan didasarkan pada arahan atau instruksi dari lembaga pemerintahan. Umaedi, dkk (2008:39) dalam Mangopa (2010:10) menjelaskan bahwa komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan komite sekolah bukan saja diminta dukungan dana, tetapi dapat mewadahi masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat di dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dan pengendalian mutu pendidikan. Komite sekolah diposisikan sebagai salah satu stakeholder yang penting disamping pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bahkan peran serta tersebut diwadahi dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke satuan pendidikan (sekolah).
Purnami, (2012:4) komite sekolah adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efesiensi pengelolaan pendidikan. Salah satu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan layanan pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan sekolah. Masduki (2003:3) menjelaskan komite sekolah merupakan partner kerja dengan sekolah, yang secara bersama mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat, serta memberi masukan kepada sekolah sesuai dengan aspirasi masyarakat yang telah berkembang. Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa komite sekolah sebagai partner kerja sekolah, dalam aplikasinya turut membantu dalam memberi pertimbangan, kebijakan dan menyalurkan ide dan berbagai kebutuhan pendidikan serta menampung dan menganalisa aspirasi dan memberi rekomendasi kepada sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan, maka dapat dikatakan bahwa betapa pun besar dan luas peran komite sekolah, bukanlah lembaga eksekutif atau yang mengelolah pelaksanaan-pelaksanaan kebijakan menjadi tanggung jawab birokrasi pendidikan ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sebagai partner kerja sesuai dengan lingkupnya. Keterlibatan komite sekolah pada titik-titik kegiatan strategis seperti: pembahasan perencanaan sekolah, monitoring, pelaksanaan dan evaluasi hasil
pelaksanaan pendidikan secara keseluruhan, disamping mendukung pelaksanaan program baik dalam bentuk finansial maupun non finansial. Keterlibatan komite sekolah dalam melaksanakan tugasnya adalah atas nama lembaga, bukan pribadi. Apa yang mereka lakukan harus dipertanggungjawabkan kepada lembaga adan jika terdapat penyimpangan tentu akan dituntut sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
F. Tujuan dan Fungsi Komite Pembentukan komite sekolah tidak terlepas dari upaya mensinergikan dukungan dan peran serta masyarakat baik yang terdiri dari: perorangan, kelompok, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta orang tua peserta didik untuk bersama-sama sekolah mengusahakan tercapainya peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan secara demokratis dan akuntabilitas dalam rangka tujuan pendidikan nasional. Ansar dan Masaong, (2007:165) mengemukakan bahwa komite sekolah bertujuan : (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Hasbullah, (2006:90) menyatakan bahwa pada dasarnya komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta disatu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas
pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah dipihak lainnya. Peran komite sekolah diharapkan menjambatani kepentingan keduanya. Pendapat tersebut mencerminkan bahwa tujuan komite sekolah adalah diharapkan dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prekarsa masyarakat, meningkatkan tanggung jawab dan peran sertanya, menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu pembelajaran di satuan pendidikan, sehingga dihasilkan luluskan yang bermutu ditinjau dari aspek akademik dan non akademik. Menurut Hasbullah, (2006:93) bahwa fungsi komite sekolah yaitu (1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang
bermutu;
(2)
melakukan
kerjasama
dengan
masyarakat
(perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (3) menampung dan menganalisis aspirasi, ide,
tuntutan,
dan
berbagai
kebutuhan
pendidikan
yang
diajukan oleh masyarakat; (4)memberikan masukan, pertimbangan,dan rekomendasi kepada satuan pendidikan (kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan); (5) mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung dalam peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; (6) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (7) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
Bismi, (2012:134) menyatakan bahwa (a) fungsi komite sekolah sendiri yakni, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (b) melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendiidikan bermutu; (c) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (d) memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan; (e) mendororng orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan; (f) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (g) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Berdasarkan pendapat diatas bahwa fungsi komite sekolah mendorong peran serta masyarakat untuk dapat berpartisipasi terhadap sekolah, serta memberikan suatu masukan dan pertimbangan kepada satuan pendidikan. Komite sekolah juga dapat menggalang dana dari pihak masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Demikian perlu ditegaskan bahwa tujuan dan funfsi pembentukan komite sekolah sebagai wadah dan bentuk peran serta masyarakat dalam pendidikan bukanlah suatu kebijakan yang ekslusif atau terpisah. Ia merupakan bagaian dari serangkaian kebijakan pendidikan yang disemangati oleh desentralisasi, demokratis, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Secara kontekstual, peran komite sekolah adalah (1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanan kebijakan pendidikan di satuan
pendidikan; (2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) Pengontrol
(controlling
agency)
dalam
rangka
transparansi
dan
akuntabilitas
penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; (4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.
a. Memberdayakan Masyarakat Melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 54 dikemukakan: (1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Masaong dan Ansar, (2011:165) mengemukakan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah yang berperan sebagai berikut: (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang peliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah; (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis; (3) Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan
memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
b. Pemberdayaan Komite Sekolah Peran serta masyarakat melalui komite sekolah memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat. Iklim demokratis dalam pengelolaan sekolah dicerminkan dalam peran serta masyarakat dalam hal-hal berikut: (a) membangun sikap kepemilikan sekolah, (b) merumuskan kebijakan sekolah, (c) membangun kesadaran mutu, (d) perhatian terhadap kehidupan akademik sekolah, (e) membangun tatakerja kelembagaan sekolah. Dalam upayanya memenuhi layanan belajar yang memuaskan, maka aspirasi masyarakat melalui komite sekolah diakomodasikan dalam berbagai kepentingan yang ditujukan pada peningkatan kinerja sekolah, antara lain direfleksikan pada rumusan visi, misi, tujuan dan program-program prioritas sekolah. Dengan cara demikian, setiap sekolah akan memiliki ciri khasnya masing-masing yang direfleksikan dalam rumusan visi, misi, program prioritas dan sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam pengembangan sekolah.
G. Konsep Dasar Partisipasi Masyarakat 1. Pengertian Partisipasi Menurut Sastropoetro, (1995:24) dalam Turindra (2009:56) bahwa partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta tau keterlibatan yang berkitan dengan keadaaan lahiriahnya.
Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagi keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkitan dengan keadaaan lahiriahnya.
Tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting yaitu: a) Partispasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakata, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; b) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap poyek tersebut; c) Yang mendorong adanya partisiapsi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep man-cetered development yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaiakan nasib manusia.
Berdasarkan pengertian ini partisipasi dapat diartikan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang
bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagi keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.
2. Pengertian Masyarakat Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Dalam bahasa Inggris masyarakat adalah society yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Istilah masyarakat disebut pula sistem sosial. Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial.
Dari pengertian-pengertian di atas, dapat di lihat bahwa masyarakat merupakan organisasi manusia yang selalu berhubungan satu sama lain dan memiliki unsur-unsur pokok
sebagai
berikut:
(a)
Orang-orang
dalam
jumlah
relatif
besar
saling
berinteraksi,baik antara individu dengan kelompok maupun antarkelompok sehingga menjadi satu kesatuan sosial budaya; (b) Adanya kerja sama yang secara otomatis terjadi salam setiap masyarakat, baik dalam skala kecil (antar individu) maupun dalam skala luas (antar kelompok). Kerja sama ini meliputi berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan; (c) Berada dalam wilayah dengan batas-batas tertentu yang merupakan wadah tempat berlangsungnya suatu tata kehidupan bersama. Ada dua macam wilayah yang oleh Robert Lawang di sebut satuan administratif (desa-kecamatan-kabupaten-provinsi), dan satuan teritorial (kawasan pedesaan-perkotaan); (d) Berlangsung dalam waktu relatif lama, serta memiliki norma sosial tertentu yang menjadi pedoman dalam sistem tata kelakuan dan hubungan warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Pengertian Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) dalam Firmansyah Saca, (2009:97) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
Soemarto (2003:23) dalam Turindra (2009:39) partisipasi masyarakat adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, karena sekolah merupakan bagian integral dari masyarakat. Kerjasama antara keduanya sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan operasional, baik moral maupun finansial. Hubungan sekolah dengan mayarakat sebenarnya sudah disentralisasikan, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Persoalaannya sebagaimana sekolah dapat lebih mengoptimalkan serta meningkatkan intensitas dan ekstensitas hubungannya dengan masyarakat. a. Strategi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Menurut Sagala, (2009 : 97) peran serta masyarakat yang telah teridentifikasi, baik kinerjanya dan harapannya dalam pengembangan pendidikan. Perlu ditindak lanjuti agar mutu keterlibatan mereka semakin tinggi dalam membantu pengembangan pendidikan yang diterjemahkan dalam keterlibatannya dalam membantu memperbaiki kinerja sekolah baik dari sisi manajemen, proses belajar mengajar dan mutu pelayanan pendidikan pada masyarakat secara luas. Untuk itu jenis partisipasi mereka sejauh ini perlu dikaji agar ditemukan langkah konkrit sesuai potensi yang mereka miliki dan nantinya mampu mereka kembangkan karena sesuai dengan nilai lokal mereka. Keterbatasan bentuk dan lingkup partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan peningkatan mutu proses belajar mengajar disekolah bias disebabkan
rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai lingkup kegiatan yang dilakukan sekolah. Hal ini erat hubungannya dengan strategi komunikasi yang selama ini terbangun antara pihak pemerinta daerah kabupaten/kota, dinas pendidikan, sekolah dan masyarakat. Lemahnya strategi komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan dinas pendidikan serta sekolah ke masyarakat mengakibatkan sekolah hanya berkutat dengan dirinya sendiri. Padahal masyarakat membutuhkan informasi yang cukup mengenai pendidikan dari mereka. b. Menggalang Partisipasi Masyarakat Menurut Mulyasa, (2007:167) bahwa partisipasi orang tua merupakan keterlibatan tua secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi itu bisa berupa gagasan, kritik pembangunan, dukungan dan pelaksanaan pendidikan. Mengingat bahwa salah satu kunci sukses menggalang partisipasi orang tua adalah menjalin hubungan yang harmonis, maka perlu diprogramkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Melibatkan orang tua secara proporsional, dan professional dalam mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah. Misalnya dalam mengembangkan program unggulan sekolah, dan life skill; (2) Menjalin komunikasi secara intensif. Secara proaktif sekolah menghubungi orang tua peserta didik dengan cara sebagai berikut (a) Mengucapkan selamat datang dan bergabung dengan sekolah dan dewan pendidikan serta komite sekolah, bagi orang tua peserta didik baru. Setelah itu perlu dilakukan perkenalan dan orientasi singkat agar mereka mengetahui sekolah dengan berbagai program dan aktivitasnya; (b) Mengadakan rapat secara rutin dengan orang tua, sehingga rapat efektif dan orang tua dapat saling kenal; (c) Mengirimkan sekolah secara priodik, sehingga orang tua mengetahui program, dan perkembangan sekolah;
(d) Membagikan daftar tenaga kependidikan secara lengkap termasuk alamat nomor telfon dan tugas pokok sehinggs orang tua dapat berhubungan secara tepat waktu dan tepat sasaran; (e) Mengundang orang tua dalam rangka mengembangkan kreativitas d an prestasi peserta didik; (f) Mengadakan kunjungan rumah untuk memecahkan masalah dan mengembangkan pribadi peserta didik; (g) Mengadakan pembagian tugas dan tanggungjawab antara sekolah dengan orang tua dalam pembinaan pribadi perserta didik yakni (1) Melibatkan orang tua dalam berbagai program dan kegiatan disekolah yang bersifat social kemasyarakatan, seperti bakti social, perpisahan, peringatan hari besar nasional, keagamaan, dan pentas seni. Perlibatan orang tua disesuaikan dengan hobi, kemampuan, dan pekerjaan mereka dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh sekolah; (2) Melibatkan orang tua dalam mengambil berbagai keputusan, agar meraka merasa
bertanggungjawab
untuk
melaksankannya; (3) Mendorong guru untuk mendayagunakan orang tua sebagai sumber belajar dan menunjang keberhasilan belajar peserta didik.
Untuk merealisasikan program di atas dan mendorong partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah, kepala sekolah harus melakukan hal-hal sebagai berikut (1) Mengidentifikasikan kegiatan sekolah dan partisipasi orang tua dalam program dan kegiatan sekolah. Upaya untuk melibatkan guru, tenaga kependidikan, dan wakil dewan pendidikan serta komite sekolah dalam identifikasi tersebut; (2) Menyusun tugas-tugas yang dapat dilakukan bersama dengan orang tua secara fleksibel; (3) Membantu guru mengembangkan program pelibatan orang tua dalam berbagai aktivitas sekolah, dan pembelajaran; (4) Menginformasikan secara luas program sekolah, dan membuka peluang bagi orang tua untuk melibatkan diri dalam program tersebut; (5) Mengundang
orang tua untuk menjadi relawan dalam berbagai aktivitas sekolah; (6) Memberi penghargaan secara proporsional dan professional terhadapa keterlibatan orang tua dalam berbagai program dan kegiatan sekolah.
4. Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat Mulyasa, (2005:50) menyatakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat pada hekikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik disekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektik dan efisien. Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban untuk memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah. Dengan perkataan lain, antara sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk (1) memajukan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak; (2) memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat; dan (3) menggairahkan masyarakat untuk melnjalin hubungan dengan sekolah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam menarik simpati masyarakat terhadap sekolah dan menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat.
Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi. Agar tercipta hubungan dan kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Mulyasa, (2008:177) menyatakan Husemas adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan dan kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Husemas ini merupakan usaha koperatif untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta saling pengertian antara sekolah, personel sekolah dengan masyarakat. Tujuan utama yang ingin dicapai dengan mengembangkan kegiatan Husemas adalah (1) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin direalisasikan sekolah; (2) Peningkatan pemahaman sekolah tentang keadaan serta aspirasi masyarakat tersebut terhadap sekolah; (3) Peningkatan usaha orang tua siswa dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik, serta meningkatkan kuantitas serta kualitas bantuan orang tua siswa dalam pendidikan di sekolah; (4) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta mereka dalam memajukan pendidikan di sekolah dalam era pembangunan; (5) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadapa sekolah serta apa yang dilakukan oleh sekolah; (6) Pertanggungjawaban sekolah atas harapan yang dibebankan masyarakat kepada sekolah; (7) Dukungan serta bantuan dari masyarakat dalam memperoleh sumber-sumber yang diperlukan untuk meneruskan dan meningkatkan program sekolah.
