BAB II KAJIAN PUSTAKA. kata re yang artinya kembali dan call yang artinya panggil atau memanggil,

BAB II KAJIAN PUSTAKA A.

Hak Recall Recall merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris, yang terdiri dari

kata “re” yang artinya kembali dan “call” yang artinya panggil atau memanggil, sehingga jika diartikan secara harfiah recall artinya memanggil kembali. Dalam istilah politik kata recall menerangkan tentang peristiwa penarikan seorang atau beberapa orang yang duduk dalam lembaga perwakilan. Hak ini yang dimiliki pemilih terhadap orang yang dipilihnya untuk menarik kembali atau mengusulkan pemberhentian anggota DPR dari jabatannya sebelum masa jabatan anggota DPR yang bersangkutan berakhir. Beberapa ahli politik hukum memberikan definisi terhadap recall itu sendiri diantaranya: 1)

Menurut BN. Marun, recall adalah suatu hak untuk mengganti anggota DPR oleh induk organisasinya.14

2)

Menurut Bintan R. Saragih, recall adalah hak suatu organisasi sosial politik yang mempunyai wakil di MPR, DPR, dan DPRD untuk mengganti wakilwakilnya di lembaga perwakilan sebelum yang bersangkutan habis keanggotaannya, dengan terlebih dahulu bermusyawarah dengan pimpinan lembaga perwakilan tersebut.15

14

Ni’matul Huda dalam BN. Marbun, Kamus Politik, Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 43 Ni’matul Huda dalam Bintan R. Saragih, Peranan DPR-GR Periode 1965-1971 Dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, Fakultas Hukum Univ. Padjajaran, Bandung, 1992, hal. 323 15

12

3)

Menurut Moh. Mahfud MD, recall adalah hak untuk mengganti anggota lembaga permusyawaratan/perwakilan dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut.16 Akan tetapi recall anggota DPR yang ada saat ini dianggap bertentangan

dengan asas demokrasi. Dimana mekanisme recalling dilakukan melalui usulan oleh partai politik yang menaungi anggota DPR tersebut dan tidak melibatkan rakyat yang memilihnya. B.

Dewan Perwakilan Rakyat Dalam negara modern kita mengenal adanya lembaga perwakilan baik itu

perwakilan politik maupun perwakilan fungsional dan peran anggota parlemen sebagai pengemban mandat.17 Di Indonesia sendiri hal itu diatur pada Bab VII UUD NRI 1945 dan dijabarkan dalam beberapa undang-undang di bawahnya seperti dalam Pasal 1 ayat (2) UU MD3. Di Indonesia kita telah mengenal 16 badan legislatif, yaitu18: 1.

Volksraad : 1918-1942

2.

Komite Nasional Indonesia 1945-1949

3.

DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat 1949-1950

4.

DPR Sementara 1950-1956

5.

a. DPR (Hasil Pemilihan Umum 1955): 1956-1959 b. DPR Peralihan: 1959-1960

6.

DPR Gotong Royong-Demokrasi Terpimpin 1960-1966

16

Ni’matul Huda dalam Moh. Mahfud MD., Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum Indonesia, Disertasi S3, Fakultas Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 1993, hal. 325 17 Miriam Budiardjo, Dasar dasar ilmu politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 327 18 Ibid . Hal…329

13

7.

DPR Gotong Royong- Demokrasi Pancasila 1966-1971

8.

DPR Hasil Pemilihan Umum 1971

9.

DPR Hasil Pemilihan Umum 1977

10.

DPR Hasil Pemilihan Umum 1982

11.

DPR Hasil Pemilihan Umum 1987

12.

DPR Hasil Pemilihan Umum 1992

13.

DPR Hasil Pemilihan Umum 1997

14.

DPR Hasil Pemilihan Umum 1999

15.

DPR Hasil Pemilihan Umum 2004

16.

DPR Hasil Pemilihan Umum 2009

C.

Hak Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Pasal 77 UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD,

dan DPRD, DPR mempunyai beberapa hak, antara lain: 1) Hak Interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2) Hak Angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3) Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang

14

terjadi di tanah air disertai dengan solusi tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket.19 D.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga legislatif dikenal di Negara-negara

dalam sistem parlementer dapat menjatuhkan eksekutif, akan tetapi di Negaranegara presidensil kewenangan tersebut tidak dimiliki. Kalaupun dimiliki harus melalui mekanisme yuris atau hukum bukan hanya politik semata. Saat ini anggota DPR RI berjumlah 560 anggota. 1)

Hak Anggota Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak:

2)

a.

Mengajukan usul rancangan undang-undang

b.

Mengajukan pertanyaan

c.

Menyampaikan usul dan pendapat

d.

Memilih dan dipilih

e.

Membela diri

f.

Imunitas

g.

Protokoler

h.

Keuangan dan Administratif.20

Kewajiban anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kewajiban:

a.

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila

19

Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H., Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 195 20 Lihat Undang-undang RI nomor 27 tahun 2009 tentang MD3, Pasal 78

15

b.

Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan

c.

Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

d.

Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan

e.

Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat

f.

Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara

g.

Menaati tata tertib dan kode etik

h.

Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain

i.

Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala

j.

Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat

k.

Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.21

3)

Larangan Anggota DPR Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara

lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

21

Lihat Undang-undang RI nomor 27 tahun 2009 tentang MD3, Pasal 79

16

Anggota DPR juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR.22 4)

Penyidikan Jika anggota DPR diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan,

permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.23 E.

Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat

(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR.

(2) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik.

(3) Setiap anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. (4) Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.

(5) Fraksi mempunyai sekretariat. 22

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Dewan Perwakilan http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat, diakses pada 19 Juni 2012 23 Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Dewan Perwakilan http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat, diakses pada 19 Juni 2012

Rakyat

(online),

Rakyat

(online),

17

(6) Sekretariat Jenderal DPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.24 Jumlah Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk periode 2009-2014 saat ini ada 9, yakni :

F.

1.

Fraksi Partai Demokrat (F-PD);

2.

Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG);

3.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP);

4.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS);

5.

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN);

6.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP);

7.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB);

8.

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) dan,

9.

Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Hanura).

Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (1)

24

Alat kelengkapan DPR terdiri atas: a.

Pimpinan;

b.

Badan Musyawarah;

c.

Komisi;

d.

Badan Legislasi;

e.

Badan Anggaran;

f.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;

g.

Badan Kehormatan;

Lihat Undang-undang RI nomor 27 tahun 2009 tentang MD3, Pasal 80

18

h.

Badan Kerjasama Antar-Parlemen;

i.

Badan Urusan Rumah Tangga;

j.

Panitia Khusus dan,

k.

Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

(2)

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.25

G.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Pasal 82 Undang-undang MD3:

(1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.

(2) Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.

(3) Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.

25

Lihat Undang-undang RI nomor 27 tahun 2009 tentang MD3, Pasal 81

19

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.26 Pasal 83 menjelaskan: (1)

Dalam hal pimpinan DPR sebagaimana yang dimaksud pada pasal 82 ayat (1) belum terbentuk, DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.

(2)

Pimpinan sementara DPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPR.

(3)

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPR ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPR.

(4)

Ketua dan wakil ketua DPR diresmikan dengan keputusan DPR.

(5)

Pimpinan

DPR

sebelum

memangku

jabatannya

mengucapkan

sumpah/janji yang teksnya dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPR diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.27

1)

Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bertugas:

26 27

Lihat Undang-undang RI nomor 27 tahun 2009 tentang MD3, Pasal 82 Lihat Undang-undang RI nomor 27 tahun 2009 tentang MD3, Pasal 83

20

a.

Memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;

b.

Menyusun rencana kerja pimpinan;

c.

Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR;

d.

Menjadi juru bicara DPR;

e.

Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR;

f.

Mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya;

g.

Mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR;

h.

Mewakili DPR di pengadilan;

i.

Melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

j.

Menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna;

k.

Menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.28

2)

Berhenti dan Diberhentikan Menurut Pasal 85 Undang-undang MD3: (1)

Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) berhenti dari jabatannya karena:

28

Lihat Undang-undang RI nomor 27 tahun 2009 tentang MD3, Pasal 84

21

a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri dan, c. Diberhentikan. (2)

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :

a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR;

c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

d. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. Ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya;

f. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undangundang ini dan,

22

g. Diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.29 (3)

Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya, anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan yang definitif.

(4)

Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantinya berasal dari partai politik yang sama.

(5)

Pimpinan DPR diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(6)

Dalam hal pimpinan DPR dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum

tetap,

pimpinan

DPR

yang

bersangkutan

melaksanakan kembali tugasnya sebagai pimpinan DPR.30 Ketentuan

Pasal

22B

Undang-Undang

Dasar

1945

(UUD

1945)

menjelaskan, bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

29 30

Lihat Undang-undang RI nomor 27 tahun 2009 tentang MD3, Pasal 85 Lihat Undang-undang RI nomor 27 tahun 2009 tentang MD3, Pasal 85

23