BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
A. Gambaran Umum Harian Kompas 1. Sejarah dan Perkembangan Kompas Harian Kompas merupakan surat kabar Nasional yang berpusat di Jakarta. Kompas diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara. Ide awal penerbitan harian ini datang dari Jenderal Ahmad Yani yang menginginkan keinginannya untuk menerbitkan surat kabar yang berimbang, kredibel, dan independen. Ide tersebut kemudian diutarakan kepada P.K. Ojong (1920-1980) dan Jakob Oetama yang sudah mengelola Majalah Intisari pada tahun 1963. Awalnya harian ini diterbitkan dengan nama Bentara Rakyat namun kemudian atas usul Presiden Soekarno namanya diubah menjadi Kompas. Kompas diharapkan menjadi pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan rimba. Pada akhirnya Kompas diterbitkan untuk pertama kali pada tanggal 28 Juni 1965 dan diterbitkan keesokan harinya dengan motto “Amanat Hati Nurani Rakyat”. Pada terbitan perdana, Kompas hanya diterbitkan dengan empat halaman dan berisi iklan sebanyak enam buah. Koran Kompas awalnya masih terbit sebagai surat kabar mingguan dengan 8 halaman, lalu terbit 4 kali seminggu. Pada awal penerbitan kantor redaksi Kompas masih menumpang di rumah Jakob Oetama, kemudian berpindah ke kantor redaksi majalah Intisari. Sedangkan redaksi malam juga menumpang di redaksi majalah penabur, di Jl. Kramat Jakarta. Pelaksana keredaksian dilakukan di salah satu ruangan percetakan P.N Eka Grafika.
49
50
Saat penerbitan Kompas, suasana politik di Indonesia sedang memanas karena pengaruh munculnya G30S/PKI. Sehingga saat itu penerbitan surat kabar anti komunis dilarang terbit dan surat kabar pro komunis dibiarkan menyajikan berita. Kemunculan Kompas saat itu juga mendapat reaksi negatif dari massa pro komunis karena Kompas dianggap sebagai corong umat Katholik dengan mengira Kompas kependekan dari “Komando Pastur”. Kompas memang didirikan oleh mayoritas orang-orang Katolik dan di bawah yayasan Bentara Rakyat yang dimiliki oleh orang Katolik dan pernah berafiliasi dengan Partai Katholik. Namun hal tersebut tidak dapat menjadi dasar yang kuat atas tuduhan massa tersebut. Karena sejak awal pendirian Kompas tujuannya adalah untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari penyimpangan opini dan hasutan komunis dan demi menegakkan Orde Baru. Meskipun di awal penerbitan performa Kompas masih dianggap tidak meyakinkan dan kurang bersaing dibanding dengan kompetitor surat kabar lainnya. Namun sebulan setelah penerbitan perdana, tiras kompas meningkat menjadi 8003 eksemplar dan dicetak oleh Percetakan Masa Merdeka. Atas masih memanasnya suasana politik, pada 1 Oktober 1965 Penguasa Pelaksana Perang Daerah (Papelrada) Jakarta Raya mengeluarkan larangan terbit untuk semua harian, termasuk KOMPAS. Empat hari kemudian KOMPAS diperbolehkan terbit. Setelah sempat menempati PT. Kinta yang merupakan percetakan terbaik di Jakarta saat itu Kompas tetap memiliki obsesi untuk memiliki percetakan sendiri untuk meningkatkan kredibilitas Kompas sebagai harian. Pada pertengahan tahun 1972 pun Kompas akhirnya memiliki percetakan sendiri yaitu
51
percetakan
Gramedia
dan
secara
berangsur-angsur
seluruh
kegiatan
keredaksionalan terpusat di kompleks Palmerah Jakarta Pusat. Meskipun pada waktu itu kegiatan administrasinya masih dilakukan di Gedung Perintis Jakarta Barat. Pada Tahun 1978, Kompas pernah menjadi satu-satunya di Indonesia yang menjadi anggota lembaga akuntan publik Internasional Audit Beaureas of Circulation, Sidney, Australia. Tujuan mengikuti akuntan publik tersebut untuk menarik pasar iklan dan memberikan citra yang baik bagi Kompas di mata dunia persuratkabaran nasional dan Internasional. Pada September 1978, Kompas terbit dengan format baru yaitu terbit 7 kali dalam seminggu dimana umumnya surat kabar lain terbit enam kali seminggu. Saat ini harian Kompas memiliki kantor redaksi tetap yang terletak di Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta 10270. Nomor Telepon (021) 5347710, 5347720, 5347730, 5302200 telex 65582 KP IA, dan fax 5486085. Sedang alamat adalah PO. BOX 4612 Jkt 12046. Bagian Iklan berkantor di Jalan Gajah Mada 109-110. Bagian Sirkulasi ada di Jalan Gajah Mada 104 Jakarta. Kompas telah mengantongi surat ijin usaha Penerbitan Pers (SIUPP) SK Mentri Penerangan RI Nomor 0130/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985 dan keputusan Laksus Pangkopkamtibda No. 130/PC/1969 tanggal 12 Januari 1969 dan terdaftar di ISSN dengan nomor 0215-207 X. Harian ini dicetak oleh PT. Gramedia Kompas terbit 7 kali dalam seminggu, dengan halaman regular 28 halaman untuk hari Senin- Sabtu dan hari Minggu terbit 24 halaman. Gaya penulisan yang dimiliki oleh P.K. Ojong dan Jakob Oetama terdapat
52
perbedaan. Penulisan oleh P.K. Ojong
lebih berani, lugas, dan sederhana.
Sedangkan gaya penulisan Jakob Oetama sendiri memiliki gaya kritik yang bijak dan tidak langsung atau Implisit. Namun sejak 1980 P.K. Ojong meninggal dunia, Jakob Oetama yang memegang kendali editorial Kompas. Pemberitaan Kompas saat itu menjadi sangat hati-hati dan moderat dalam memberitakan isu-isu politik yang sensitif namun masih tampak gaya pemberitaan yang berani. Seiring perkembangannya kini Kompas sendiri memiliki tiga bagian halaman, yaitu bagian depan yang memuat berita nasional dan internasional, bagian berita bisnis dan keuangan, serta bagian berita olahraga dan iklan baris atau klasika. Setiap tahunnya, tiras dan sirkulasi Kompas mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan sistem manajemen dan teknologi percetakan yang sudah baik. Sehingga, distribusi Kompas ke seluruh pelosok daerah di Indonesia semakin mudah dan dibantu juga oleh sistem keagenan yang menjangkau wilayah nasional dan Internasional di seluruh dunia. Perkembangan Kompas tidak hanya sampai media cetak saja namun kini berkembang ke Kompas e-paper atau koran digital Kompas. E-paper ini diluncurkan pada 1 Juli 2009. E-paper memiliki kesamaan dengan Kompas cetak tetapi
memiliki
format
digital.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Kompas_(surat_kabar)#Sejarah) 2. Profil Kompas Sebuah institusi, lembaga, atau organisasi haruslah memiliki visi dan misi untuk mengarahkan jalannya organisasi. Begitu juga dengan Kompas, secara umum visi Kompas adalah untuk menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi
53
berkembangnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat serta menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan. Misi Kompas adalah mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara professional, sekaligus memberi arah dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi terpercaya. Sebagai institusi pers Kompas memiliki visi yang lebih spesifik, yaitu: a) Kompas adalah lembaga pers yang bersifat umum dan terbuka. b) Kompas tidak melibatkan diri dalam kelompok-kelompok politik tertentu baik politik, agama, sosial, atau golongan ekonomi. c) Kompas secara aktif membuka dialog dan berinteraksi positif dengan segala kelompok. d) Kompas adalah koran nasional yang berusaha mewujudkan aspirasi dan cita-cita bangsa. e) Kompas bersifat luas dan bebas dalam pandangan yang dikembangkan tetapi selalu memperhatiakan konteks struktur kemasyarakatan dan pemerintah yang menjadi lingkungan. Kompas juga berpegang teguh pada motto “Amanat Hati Nurani Rakyat” yang dicantumkan di bawah logo Kompas. Motto ini mengamanatkan Kompas untuk selalu mengedepankan keterbukaan dan meninggalkan perbedaan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Kompas memiliki keinginan untuk merepresentasikan diri sebagai “Indonesia Mini” karena Kompas sendiri memiliki keinginan untuk ikut mencerdaskan bangsa. Kompas ingin menempatkan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi dan membuang kepentingan kelompok.
54
3. Struktur Organisasi Kompas SUSUNAN REDAKSI KOMPAS
Pemimpin Umum
: Jacob Oetama
Wakil Pemimpin Umum
:St. Soelarto,Agung Adi Prasetyo
Pimpinan Redaksi Penanggung jawab
:Suryopratomo,
Wakil Pimpinan Redaksi
:Bambang Sukartiono, Ricard Bangun
Redaktur Pelaksana
:Trias Kuncahyo
Wakil Redaktur Pelaksana
:Taufik H. Miharja
Sekretaris Redaksi
:Retno Bintarti
Wakil Sekertaris Redaksi
:Oemar Samsuri
4. Kebijakan Redaksional Penentuan kebijakan redaksional suatu media dipengaruhi oleh tujuan media yang mendasari media untuk menyajikan informasi kepada masyarakat dan kondisi objektif pembaca sendiri. Kebijakan redaksional juga menjadi standar kelayakan sebuah informasi atau berita disajikan dalam media. Karena kebijakan redaksi adalah proses untuk menentukan sikap media untuk menentukan bagaimana menanggapi sebuah peristiwa atau fenomena dapat disajikan sebagai konten berita di sebuah media massa khususnya surat kabar. Kebijakan redaksi ditentukan oleh jajaran redaksi (redaktur, editor, layouter, dll) suatu media sendiri.
55
Pada harian Kompas, kebijakan redaksi akan menjadi ciri khas atau karakter dalam hal cara pandang berita yang berbeda dengan media lain. Kebijakan redaksional dari Kompas merupakan proses penjabaran dan implementasi dari visi dan misi kompas. Seperti yang telah disebut di atas, visi Kompas untuk menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi berkembangnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat serta menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan. Sedangkan misi Kompas adalah mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara professional, sekaligus memberi arah dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi terpercaya. Visi dan misi Kompas ini akan menjadi tolok ukur dan acuan dalam segala kegiatan dan keputusan. Dalam keputusan redaksionalnya, Kompas bersifat umum dan terbuka. Kompas sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi sesuai dengan visinya. Meskipun Kompas melihat di Indonesia banyak sekali keberagaman, namun Kompas melihat hal ini sebagai semangat untuk bekerjasama. Kompas sebagai institusi pembawa kepentingan dan suara hati rakyat, menilai nilai demokrasi harus ditanamkan dan berkembang dalam setiap diri rakyat Indonesia. Sehingga, dalam setiap kegiatan penerbitan atau jurnalisme Kompas menanamkan untuk melihat dengan cara pandang lain dan harus melihat kedua sisi. Selain itu, Kompas juga sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Sehingga sebagai institusi pers Kompas mengedepankan keterbukaan dan menutup pengkotakan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Pada
kesimpulannya,
kebijakan
redaksional
Kompas
merupakan
perpanjangan dari visi, misi, dan motto Kompas yaitu, “Amanat Hati Nurani
56
Rakyat”. Kompas juga memiliki nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai acuan dan tolok ukur dalam penentuan kegiatan dan keputusan, yaitu: (Oetama, 2007: 65-66) 1. Menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabatnya. 2. Mengutamakan watak yang baik 3. Profesionalisme 4. Semangat kerja tim. 5. Berorientasi pada kepuasan konsumen (pembaca, pengiklan, mitra kerja penerima proses selanjutnya) 6. Tanggung jawab sosial
B. Gambaran Umum Harian Republika 1. Sejarah dan Perkembangan Republika Republika merupakan koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim bagi publik di Indonesia. Penerbitan Republika dianggap merupakan sebuah hasil dari perjuangan dari kalangan umat Islam Indonesia. Perjuangan ini juga didalangi oleh seorang mantan wartawan tempo yaitu Zaim Uchrowi. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang diketuai oleh B.J. Habibie dapat menembus ketatnya regulasi izin pemerintah untuk izin penerbitan saat itu. Republika lahir pada tanggal 5 Desember 1990 namun baru tiga tahun kemudian mulai diterbitkan. Pada saat B.J. Habibie masih menjabat menjadi presiden RI, Republika berada di bawah perusahaan PT Abdi Bangsa. Namun pada akhir 2000, Republika
57
dimiliki oleh kelompok Mahaka Media karena lengsernya B.J. Habibie dan surutnya kiprah politik ICMI selaku pemegang saham PT Abdi Bangsa. Republika merupakan sebuah nama yang diberikan oleh Presiden Soeharto yang disampaikan kepada beberapa pengurus ICMI setelah mengajukan nama “Republik” untuk harian umum tersebut. Republika didirikan ICMI bertujuan untuk membangun media massa Indonesia yang berfungsi sebagai penopang agar langkah itu bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. Lahirnya harian Republika ini dianggap memberikan harapan baru bagi komunikasi Indonesia Islam untuk tidak lagi berdiri di pinggiran saja. PT. Abdi Bangsa sendiri sebagai perusahaan induk Republika dianggotai dan dikelola oleh mayoritas pejabat negara, tokoh cendekiawan, dan tokoh masyarakat di kalangan muslim. Pada tanggal 19 Desember 1992, perusahaan ini mendapat Surat
Ijin
Usaha
Penerbitan
(SIUP)
dengan
nomor
283/SK/MENPEN/SIUPP/A7/1992. Republika sendiri baru diterbitkan perdana pada tahun 1993 dengan jumlah penerbitan yang besar yaitu sebanyak 100.000 eksemplar. Jika dibanding surat kabar lainnya, Republika tergolong surat kabar yang usianya masih sangat muda. Namun distribusinya sudah sampai ke seluruh daerah di Indonesia. Penghasilan iklan-iklan besar maupun kecil juga sudah banyak masuk di harian Republika. Tahun 1993, Republika juga pernah mendapatkan penghargaan bergengsi dalam bidang produksi yaitu sebagai perwajahan koran terbaik dalam lomba perwajahan pers yang diselenggarakan Serikat Grafika Pers. Dengan beberapa pencapaian
58
tersebut, Pardi Hadi selaku mantan pimpinan redaksi mengklaim sudah 1,3 juta lembar saham yang terjual. Perkembangan Republika makin meluas, bahkan Republika merupakan koran pertama yang masuk jaringan internet dengan membuka situs web (www.republika.co.id). Pada 7 Desember 1995 Presiden Soeharto meresmikan penyediaan sarana IMN (Indonesia Media Network) oleh Republika yang menyajikan analisis aktual berbahasa Inggris untuk konsumsi masyarakat Internasional. Harian Republika dapat dikelompokkan sebagai media cetak yang berkualitas secara professional, berwawasan liberal, dan diinformasikan oleh nilainilai
Islam
progresif
(http://id.wikipedia.org/wiki/Republika_%28surat_kabar%29). 2. Profil Republika Dilihat dari latar belakang sejarahnya, Republika merupakan surat kabar yang didirikan oleh komunitas muslim. Hal ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi karakteristik atau gaya Republika yang bernuansa Islam. Walaupun demikian, Republika tetap menyajikan berita-berita umum seperti sosial, politik, budaya, pendidikan, olahraga, hiburan, dan berita-berita lainnya. Karakteristik Republika ini membawa Republika kepada pasar masyarakat muslim lebih mendominasi meskipun Republika untuk semua kalangan. Sama halnya dengan institusi pers lain, Republika juga menanamkan visi dan misi untuk institusinya. Visi Republika adalah menjadikan Republika sebagai koran umat yang terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuk,
59
toleran, damai, cerdas, dan profesional namun mempunyai prinsip dalam keterlibatannya menjaga persatuan bangsa dan kepentingan umat Islam yang berdasar pada Rahmatan lil ‘alamin. Lewat visi tersebut Republika memiliki misi : a) Menciptakan dan menghidupkan sistem manajemen yang efisien dan efektif serta mampu dipertanggungjawabkan secara profesional. b) Menciptakan budaya kerja yang sehat dan transparan. c) Menciptakan kinerja dengan menciptakan sistem manajemen yang kondusif dan profesional. d) Meningkatkan penjualan iklan dan koran, sementara menekan biaya operasional (antara lain dengan memiliki mesin cetak). e) Memprioritaskan pengembangan pemasaran surat kabar Republika di Jabodetabek, tanpa harus mematikan di daerah yang sudah ada. f) Merajut tali persaudaraan dengan organisasi-organisasi Islam di Indonesia. (https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar)) 3. Struktur Organisasi Republika SUSUNAN PENGURUS HARIAN REPUBLIKA
Direktur Utama
: Daniel JP Wewengkang
Direktur Pemberitaan
: Ikhwanul Kiram Mashuri
Direktur Operasional
: Mira R. Djarot
Direktur Business Development
: Tommy Tamtono
60
Komisaris Utama
: Adi Sasono
Wakil Komisaris Utama
: Erick Thohir
GM Keuangan
: Didik Irianto
GM Marketing dan Sales
: Yulianingsih
Manajer Iklan
: Indra Wisnu Wardhana
Manajer Produksi
: Nurrokhim
Manajer Sirkulasi
: Darkiman Ruminta
Manajer Keuangan
: Hery Setiawan
Wakil Pimpinan Redaksi
: Nashihin Masha
Redaktur Pelaksana
: Agung Pragitya Vazza
Kepala Newsroom
: Aris Hilman
Kepala Republika Online
: Yayat Supriyatna
Redaktur Senior
: Arif Punto Utomo
Wakil Redaktur Pelaksana
: Eiba Damhuri,Selamat Ginting
Redaktur Pelaksana
: Nurul S Harnami,Subroto.
(http://www.republika.co.id/page/about) 4. Kebijakan Redaksional Dilihat dari sejarah berdiri dan perkembangannya, surat kabar Republika didirikan oleh komunitas muslim. Sehingga, hal tersebut membawa ciri khas dan karakter pada konten Republika yang bernuansa Islam. Penyajian Republika tentang pembahasan dunia Islam ini membawa perbedaan dengan media lain. Namun meskipun berbasis Islam, Republika tetap menyajikan berita-berita yang bersifat umum baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Republika
61
memiliki semangat sebagai sarana penyalur aspirasi rakyat Indonesia yang belum terwujud secara proporsional. Sehingga ia memberi wadah yang luas bagi pemberitaan yang menyangkut dan membela kepentingan masyarakat. Wadah tersebut diwujudkan dalam bentu berita, tajuk rencana, opini, atau komentar. Republika dalam menjalankan kegiatan persnya memiliki prinsip tidak menggunakan istilah The Watch Dog of Government namun, The watch Dog of Environment. Dengan prinsip ini Republika berharap dapat menjaga dan mengawasi lingkungan sosial atas penyalagunaan kekuasaan bukan monopoli pemerintah belaka, tetapi siapa saja dan terjadi bila lingkungan sosial mendukung. Republika juga melaksanakan phropetic journalism (jurnalis profetis) yaitu menyebarluaskan dengan cara memberi dan menyajikan informasi yang dapat mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat. Secara tata jurnalisme, Republika juga memiliki karakter yang kuat dibanding dengan media lain. Republika juga mengedepankan pengemasan, penyajian, dan pendalaman berita. Republika dalam mengemas berita memiliki tata Bahasa yang lugas dan atraktif sehingga mudah dibaca dan dipahami. Penyampaian Bahasa yang digunakan tidak kaku, renyah dan dengan penuturan yang popular. Hal ini didukung dengan visualisasi grafis yang menarik. Republika juga menguatkan berita dengan unsur grafis baik foto, gambar, atau tabel. C. Gambaran Umum Muktamar Muhammadiyah dan NU Menurut Barton (2011, 2008) Organisasi masyarakat Islam khususnya Muhammadiyah dan NU memainkan peran utama dalam memperlancar kedamaian,
62
pertahanan, dan demokrasi (dalam Barton, 2014:289). Keduanya sama-sama memiliki pengikut setia yang cukup banyak di Indonesia. Masing-masing kedua organisasi ini memiliki ciri khas dan karakter yang kuat. Muhammadiyah memiliki semangat dalam pengembangan pendidikan dan sains, memanfaatkan sedikit bisnis-bisnis kaum borjuis dan mendukung pengembangan ekonomi dan budaya modern. Sedangkan Nahdlatul Ulama lebih memiliki semangat dalam pengembangan rohani baik hati maupun pikiran dan hubungan yang kuat dengan ajaran agama. Namun keduanya telah berkontribusi pada kebangkitan politik Islam di Indonesia. Muhammadiyah dipandang sebagai representasi dari kelas menengah modern Indonesia (urban) sedangkan NU sendiri diasosiasikan sebagai gaya tradisional dan pedesaan dari komunitas rural. Kedua organisasi sama-sama memiliki perhatian terhadap pendidikan khususnya untuk transfer ajaran agama. Muhammadiyah sangat dekat dengan pendidikan yaitu sekolah atau madrasah. Sedangkan NU lebih dekat dengan sekolah asrama atau pesantren. Kedua organisasi Islam ini memiliki forum musyawarah yang sama yaitu muktamar. Muktamar merupakan forum musyawarah terbesar yang ada dalam ormas Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), muktamar memiliki pengertian
konferensi,
kongres,
rapat,
perundingan,
atau
pertemuan
(http://kbbi.web.id/muktamar). Wikipedia mendefinisikan muktamar sebagai forum diskusi yang mempertemukan para wakil organisasi untuk mengambil keputusan mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Definisi tersebut juga
63
menggambarkan muktamar yang diselenggarakan oleh organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Merujuk dari definisi muktamar menurut KBBI dan Wikipedia, muktamar yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah dan NU merupakan sebuah pertemuan besar yang diikuti oleh perwakilan anggota atau pengurus organisasi dari seluruh daerah di Indonesia untuk bersama-sama membahas masalah dan isu yang menyangkut masa depan organisasi. Secara lebih jelas perjalanan muktamar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dijelaskan sebagai berikut: 1. Muktamar Muhammadiyah Muktamar Muhammadiyah dianggap menjadi forum permusyawaratan tertinggi dan terbesar di dalam organisasi. Muktamar Muhammadiyah dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Di dalam organisasi Muhammadiyah, muktamar secara khusus dan jelas diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Muktamar dijelaskan pada anggaran dasar Muhammadiyah Bab IX, tentang permusyawaratan Pasal 22 dan 23 yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 22 Muktamar (1) Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat (2) Anggota Muktamar terdiri atas: a. Anggota Pimpinan Pusat b. Ketua Pimpinan Wilayah c. Anggota tanwir wakil wilayah d. Ketua Pimpinan Daerah e. Wakil Daerah yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Daerah, terdiri atas wakil Cabang berdasarkan perimbangan jumlah Cabang dalam tiap Daerah f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat (3) Muktamar diadakan satu kali dalam lima tahun.
64
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 23 Muktamar Luar Biasa (1) Muktamar Luar Biasa ialah muktamar darurat disebabkan oleh keadaan yang membahayakan Muhammadiyah dan atau kekosongan kepemimpinan, sedang Tanwir tidak berwenang memutuskannya. (2) Muktamar Luar Biasa ditiadakan oleh Pimpinan Pusat atas keputusan Tanwir (3) Ketentuan mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga” (http://www.muhammadiyah.or.id/id/3-content-51-det-anggarandasar.html) Muktamar di Muhammadiyah ini dianggap perhelatan yang besar yang menyangkut arah gerak organisasi ke depannya. Inti dari perhelatan muktamar sendiri adalah pemilihan ketua umum Muhammadiyah periode selanjutnya, namun juga terdapat beberapa agenda lain seperti pembahasan isu, program kerja, evaluasi kepengurusan, dll. Hingga 2015, muktamar Muhammadiyah telah dilaksanakan sebanyak 47 kali. Berdasarkan direktori Muktamar Muhammadiyah, Muktamar Muhammadiyah pertama kali dilaksanakan di Yogyakarta tahun 1912 dan diketuain oleh KH. Ahmad Dahlan. Dari tahun 1912 hingga 1940 muktamar dilaksanan setahun sekali. Kemudian, tahun 1944 hingga 1978 dilaksanakan setiap 3-4 tahun sekali. Setelah 1985 hingga sekarang muktamar dilaksanakan lima tahun sekali. (http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-57-det-direktori-muktamar.html) Ketua umum Muhammadiyah melalui muktamar juga telah berganti 15 kali mulai dari KH. Ahmad Dahlan, KH Ibrahim, KH. Hisyam, KH. Mas Mansyur, Ki Bagus Hadikusumo, Buya AR Sutan Mansur, H.M. Yunus Anis, KH. Ahmad Badawi, KH. Faqih Usman, KH. AR Fachruddin, KHA. Azhar Basyir, M. A, Prof. Dr. H. M. Amien Rais, Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif, Prof. Dr. H. M. Din
65
Syamsuddin, dan Dr. H. Haedar Nashir, M. Si. Tujuan dari muktamar Muhammadiyah adalah untuk mengevaluasi program, perencanaan program dan melakukan pemilihan pimpinan. Di tahun 2015 ini, pelaksanaan muktamar Muhammadiyah ke-47 berada di Kota Makassar pada tanggal 3-7 Agustus 2015. Muktamar Muhammadiyah kali ini mengusung tema “Gerakan Pencerah Menuju Indonesia Berkemajuan”. Menurut Muhammadiyah pelaksanaan muktamar disebut hari raya-nya Muhammadiyah. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan muktamar seluruh anggota, pengurus, simpatisan Muhammadiyah dan masyarakat akan menyambut dengan sangat antusias. Muhammadiyah juga memiliki logo khusus muktamar Muhammadiyah ke-47.
Gambar 2.1: Logo Muktamar Muhammadiyah ke-47
66
2. Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) Menurut
Nahdlatul
Ulama,
muktamar
juga
merupakan
forum
permusyawaratan tertinggi dalam organisasi. Muktamar di NU juga dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Sama halnya dengan Muhammadiyah, NU juga memiliki dua muktamar yaitu, muktamar dan muktamar luar biasa. Dalam Anggaran Dasar NU, muktamar disebut pada Bab IX tentang permusyawaratan pasal 22, yaitu: “Permusyawaratan tingkat nasional yang dimaksud pada pasal 21 terdiri dari: a. b. c. d.
Muktamar Muktamar Luar Biasa Musyawarah Nasional Alim Ulama Konferensi Besar (http://pcnukebumen.or.id/ad-art-nu-terbaru/)
Hingga tahun 2015, Muktamar NU telah dilaksanakan sebanyak 33 kali. Muktamar NU pertama kali dilaksanakan tahun 21-23 September 1926 di Surabaya. Saat itu hingga tahun 1940 muktamar NU masih dilaksanakan setahun sekali, setelah tahun 1946 hingga tahun 2015 muktamar dilaksanakan lima tahun sekali. Dalam periode tersebut ketua umum PBNU pun sudah mengalami pergantian dari KH Hasan Gipo, KH Idham Chalid, KH Abdurrahman Wahid, KH Hasyim Muzadi, dan KH Said Aqil Siroj. Rais Aam Syuriah PBNU pun juga telah berganti sebanyak sembilan kali. (Kompas, 1 Agustus 2015). Pengurus muktamar NU secara khusus menyediakan website untuk muktamar dengan alamat http://muktamar.nu.or.id/. Tahun 2015, NU kembali menyelanggarakan muktamar dengan tema “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia”. Muktamar NU ke-33 dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Jombang, Jawa Timur. Empat pondok pesantren menjadi saksi perhelatan akbar muktamar NU, yaitu
67
Tebuireng, Tambakberas, Darul Ulum, dan Denanyar. Muktamar NU dihadiri oleh muktamirin atau peserta pemilik suara di Muktamar NU dan muhibbin atau penggembira. Agenda muktamar NU adalah membahas isu-isu aktual, program kerja, evaluasi kepengurusan, dan intinya adalah pemilihan ketuam umum PBNU dan ketua Rais Aam. Dalam mekanisme pemilihan ketua Rais Aam, NU menyepakati sistem yaitu dengan Metode yang dipilih ialah melalui musyawarah untuk mufakat oleh ahlul halli wal aqdi tanpa adanya voting. ahlul halli wal aqdi adalah institusi khusus yang berfungsi sebagai badan legislatif yang terdiri dari orang-orang berpengaruh dalam NU. NU juga memiliki lambing khusus yang digunakan untuk muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33.
Gambar 2.2: Logo Muktamar Nadhlatul Ulama ke-33
