BAB II DASAR - DASAR FENGERT1AN TEORITIS. Undang - Undang nomor 7 tahun 1983 yang sering juga. disebut sebagai Undang - Undang Pajak Penghasilan tahun

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB II DASAR - DASAR FENGERT1AN TEORITIS

f l j Umum Undang - Undang nomor 7 tahun 1983 yang sering ju ga disebut sebagai Undang - Undang Pajak Penghasilan hun 19B3 merupakan salah satu peraturan - peraturan riibidang perpajakan yang telah dikeluarkan oleh

ta baru

pemerin-

tah dan diberlak;ukan sejak tanggal 31 Desember 1963. Undang - Undang Pajak Penghasilan tersebut merupa kan penyempurnaap dari berbagai Undang - Undang yang lama yaitu : - Grdonansi Pajak Perseroan 1925. - Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. - Undang - Undang Pajak atas Bunga, Deviden dan

Ro

yalty 1970. - Undang - Undang nomor B tahun 1967 Jo

Peraturan

Pemerintah nomor 11 tahun 1967. Pari penyempurnaan tersebut diharapkan wajib pajak secara H n g s u n g melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk

pem-

biayaan negara dan pembangunan nasional, karena wajib pa jak diberi kepercayaan untuk menghitung,

memperhitungkan

dan membayar sendiri pajak yang terhutang ( sistim

eelf

assesment ) dengan suatu alat yang dinamakan Surat Pembe ritahuan ( SPT ). Sebagai kelengkapan dari SPT ini diser15

SKRIPSI

KEBIJAKSANAAN UNDANG - UNDANG PAJAK ...

AGUS JULIMANTOJO


16

takan juga Laporan Keuangan perusahaan, hal ini

diatur

dalam pasal 4 ayat 4 dari Undang - Undang nomor 6

tahun

19^3 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yaitu : Pengisian $urat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pengha silan Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan h a rus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi - laba serta keterangan - keterangan loin yang dipfrlukan untuk menghitung besarnya laba kena pajak.l Dari ketentuan ini jelaslah bahwa pihak fiskus

menghen-

daki adanya laporan keuangan perusahaan yang berupa nera ca dan perhitungan rugi - laba serta keterangan -

kete-

r rngan lainnya, Hal ini dipeftegas kembali dalam pasal 30 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan : " Wajib Pajak dalam negeri diwajibkan untuk paikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang

menyamdilampiri

dengan Lapofan Keuangan berupa neraca dan

perhi

tungan rugi - laba .... "2 Lanoran Keuangan yang merupakan produk akhir dari proses akuntansi dan yang menjadi tanggung jawab

suatu manaje-

men kepada pihak pemakai laporan ( pihak intern dan

karta,

, .,

eks-

Undang Perpajakan, (ihalia Indonesia, JaT “3T1 ^

4 A,

2 Ibid, hnl. 112

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


17

tern ), maka agar laporan keuangan yang disusun

dapat

rnemenuhi kebutufran para pemakainya, sebagai bahan

per-

timbangan di dalam pengambilan keputusan, laporan keuang an yang disusun harus berdasarkan pada prinsip

akuntansi

yang lazim dipakai ( generally accepted accounting

prin

ciples ). Untuk itu laporan keuangan yang disusun harus rnemenuhi : a. tujuan umum : 1. memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. ?. memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto ( akti va dakurangi kewajiban ) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 3. memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potens£ perusahaan dalam menghasilkan laba. 4- memberikan informasi penting lainnya menge nai perubahan dalam aktiva dan kewajiban su atu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. 5. mengnngkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai lapor an, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. b. kualitas informasi keuangan : 6. relevan. 7. dapat dimengerti. 8. daya uji ( verifiability ). 9- netral. 10. tepat waktu. 11, daya banding ( comparability ).

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


18

1?. lengkap.^ Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara

pe-

riodik dengan penggunaan tahun kalender ( 1 Januari

sam

pai dengan 31 Desember ) atau menggunakan tahun ( selain 1 Januari ). Walaupun demikian masih

buku dimungkin-

kan penyusunan laporan keuangan untuk periode yang

lebih

pendek dari 1 tahun, misalnya bulanan, triwulanan

atau

kwartalan yang semuanya ini lazim disebut laporan

in

terim. Pada dasarnya neraca sebagai satu bagian dari

la

poran keuangan, harus memberikan gambaran yang jelas

ba~

gi pcmbacanya. Klasifikasi perkiraan - perkiraan

pada

neraca harus menunjukkan secara tepat sesuai dengan tingkat likwiditasnya, agar supaya informasi yang

disajikan

dapat dipergunakan sebagai bahan analisa. Demikian juga untuk perhitungan rugi - laba, dimana hitungan rugi - laba ini menunjukkan hasil usaha

per

perusa

haan dalam suatu periode tertentu dan yang juga merupakan tali penghubung dua neraca yang berurutan, maka penyusun an perhitungan rugi - laba tersebut harus dapat

memuat

aecara terperinci unsur - unsur pendapatan dan beban, dan harus dipisahkan antara hasil dari bidang usaha lain

Îkatan AKuntan donesia 1984, hal 3*

SKRIPSI

dan

Indonesia, Prinsip Akuntansi In


AGUS JULIMANTOJO


19

pos luar biasa. Seperti yang telah

dikatakan di

muka,

Undang - Undang Pajak Penghasilan tahun 1983

bahwa merupakan

peraturan baru di bidang perpajakan dan mempunyai

karak-

teristik tersendiri di dalam penentuan pendapatan dan be ban, maka dibutuhkan penyesuaian - penyesuaian ke Prinsip Akuntansi Indonesia, apabila

unsur perpajakan

diikutknn

di dalam proses akuntansi. Misalnya dalam hal pajak penghasilan yang menjadi

beban

perusahaan untuk suatu periode akuntansi tertentu

dengan

pnjak penghasilan yang terhutang kepada negara. Prinsip Akuntansi Indonesia mengatur masalah beban

pajak

penghasilan ini di dalam Prinsip Pendapatan dan

Beban

pasal 9.1, yaitu : "Dalam perhitungan rugi - laba, jumlah pajak peng hasilan dapat dihitung berdasarkan laba

menurut

akuntansi atau laba kena pajak, dengan tarif

se-

bagaimana ditetapkan oleh fiskus."4 Yang menjadi persoalan dalam rangka penentuan laba bersih untuk suatu periode adalah besarnya beban

pajak

penghasilan yang harus diperhitungkan oleh perusahaan un-

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


20

tuk periode yang bersangkutan. Antara prinsip akuntansi yang lazim dipakai dengan

per

aturan perpajakan mempunyai aturan - aturan yang

berbeda

di dalam penentuan pendapatan dan beban, sehingga

menim-

bulkan perhitungan pajak penghasilan yang berbeda juga. Laba akuntansi yang dipakai sebagai dasar

perhi

tungan beban pajak penghasilan suatu periode, akan

ineng-

hasilkan perbedaan perhitungan antara pajak

penghasilan

yang dibebankan ke Rugi - Laba dengan pajak

penghasilan

yang terhutang, hal ini akan memerlukan alokasi - alokasi pajak atas perbedaan perhitungan tersebut, dimana alokasi pajak tersebut tergantung pada transaksi - transaksi ming differences antara tujuan akuntansi dengan

ti

tujuan

perpajakan. V.'J Graham memberikan pendapatnya tentang alokasi

pajak

sebagai berikut : Hal yang paling meyakinkan pada " income tax allo cation " t*-rletak pada pembebanan yang baik menge nai biaya ( expense ) terhadap hasil ( revenue ), dan pembebinan income tax - expense antar waktu ( among periods ) yang lebih mempunyai hubungan dengnn pendapatan bersih yang dilaporkan daripada dengan pendapatan jang dikenakan pajak ( taxable income ).?

Hadibroto, Studi Perbandingan antara Akuntansi Arm rika & Belanda dan I-engaruhn\a Terhadap Profesl di IndonesiaV PT Icl'itTaf Baru - Van Hoeve, Jakarta” hal 75:

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


21

Pengertian Laba Laba merupakan selisih antara pendapatan dan beban untuk suatu periode tertentu, yang ditunjukkan dalam per hitungan rugi - laba. Untuk menentukan laba atau rugi setepat mungkin maka pendapatan dalam periode yang bersangkutan harus ditetapkan setepat mungkin, demikian pula de ngan beban, dimana sebagian dari beban - beban

tersebut

dapat diidentifikasikan berdasarkan pendapatan yang jadi dan sebagian lagi diperhitungkan berdasarkan

ter jangka

waktu ( unexpired cost ). Memang benar kalau dikatakan bahwa untuk

menen

tukan rugi - laba yang tepat, hanya dapat dilakukan

da

lam masa sejak berdirinya perusahaan sampai saat

li-

kwidasinya. Tetapi untuk rnemenuhi pihak - pihak yang

berkepentingan,

dalam prakteknya penentuan pendapatan sudah harus

dilak-

sanakan secara 'berkala, misalnya setahun sekali. Dengan adanya penentuan pendapatan secara berkala,

maka

ada unsur - unsur yang kurang tepat yang tidak dapat

di-

hindari. Hal ini tidak boleh diartikan bahwa dalam penen tuan pendapatan secara berkala tersebut tidak perlu usihakan setepat mungkin, karena akan merugikan

pihak -

pihak tertentu dengan menguntungkan pihak - pihak

yang

hrof Dr S Hadibrota memberikan pendapatnya tentang

SKRIPSI


di-

pe-

AGUS JULIMANTOJO


22

nentuan pendapatan secara berkala, sebagai berikut : Diantara berbagai - bagai ide yang mempengaruhi prinsip - prinsip penentuan pendapatan berkala, yang berikut ini adalah yang paling penting. a. Konservatisme b. Biaya c. Konsistensi d. Fengungkapan ( disclosure ).^ a . Konservatisme. Dalam praktek akuntansi, konservatisme

dimak-

sudkan sebagai suatu kebijaksanaan akuntansi ;yang bertujuan memperkecil nilai neraca atau

perhi

tungan rugi - laba. Konsep ini menghendaki agar praktek mencatat sebagai kerugian terhadap

akuntansi kemungkinan

kerugian yang diperkirakan akan terjadi, sebaliknya tidak akan memperhitungkan

namun

keuntungan

ynng belum betul - betul terealisir. Pengertian konservatisme dalam Prinsip

Akuntansi

Indonesia tertuang dalam Konsep Dasar dan

Keter-

bjitasan Akuntansi Keuangan pasal 3.5, dimana

di-

sebutkan bahwa : Laporan kouangan bersifat konservatif dalam meng hendaki ketidakpastian, bila terdapat beberapa ke-

6Ibid, hal 17

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


23

mungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai ak tiva yang paling kecil.7 Jadi bilamana ada beberapa alternatif, maka

ha-

ruslah dipilih alternatif yang paling jelek

pe-

ngaruhnya terhadap kekayaan milik perusahaan. Pikiran yang mendasarinya adalah bahwa

memper-

kecil nilai merupakan cara pendekatan yang

lebih

berhati - hati. b. Biaya. Konsep ini menghendaki agar aktiva agar jasa jasa yang diperoleh, digunakan atau dipertukarkan dinilai / dicntat berdasarkan harga

pokoknya

( cost ). Yaitu pengeluaran - pengeluaran

dan

beban - beban yang diperkenankan, langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan barang dan jasa dalairi kondisi dan tempat dimana barang dan

jasa

tersebut dipergunakan atau dijual. Secara urnum biaya dapat digolongkan menjadi

2,

yaitu : - expired cost ( biaya yang terpakai ),

biaya

ini dibebankan pada periode yang sedang ber-

Îkatari Akuntan

SKRIPSI

Indonesia, op cit, hal 7


AGUS JULIMANTOJO


24

jalan dari pendapatan yang ada. - unexpired cost ( biaya yang belum terp^kai ) pembebanan ini untuk periode - periode

men-

datang. Maksud dari pembebanan kedua golongan

biaya

tersebut di atas adalah agar hasil bersih

dapat

dinyatakan secara wajar. c t Konsistensi. Kcnsep ini menghendaki agar prinsip -

prinsip

akuntansi yang digunakan oleh suatu kesatuan usa ha harus diterapkan secara konsisten dari

suatu

periode berikutnya. Hal ini diperlukan agar

in

formasi keuangan dapat dibandingkan antara perio de yang lain, sehingga informasi keuangan

lebih

berguna sebagai bahan pengambilan keputusan. Konsep konsistensi ini tidak melarang adanya per ubahan metode / prinsip akuntansi yang telah pakai sebelumnya, apabila metode / prinsip

di yang

baru dinilai lebih baik dan lebih berguna

di

dalam pengambilan keputusan. Perubahan atas metode / prinsip akuntansi

yang

telah dilakukan , sifat dan pengaruhnya.

serta

alasan dilakukannya perubahan tersebut harus

di-

ungknpk&n dalam laporan keuangan.

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


25

d. Pengungkapan ( disclosure ). Konsep ini menghendaki agar segala

sesuatu

yang cukup material dan relevan dengan

kepen-

tingan para pemakai laporan keuangan harus diungkapkan dengan cukup di dalam laporan '

keuang

an. Dengan demikian informasi keuangan yang

di

sajikan dalam bentuk laporan keuangan akan guna bagi para pemakainya dan tidak

ber-

menimbulkan

salah penafsiran dalam pengambilan keputusan, Adapun konsep pendapatan menurut Ahmed Belkaoui adalah : Income is a basic important item of financial sta tement — it has various uses in various contexts. Income is generally perccived as a basis for taxa tion, a determinant of dividend payment policy, a guide for investment and decision making, and an element in prediction.8 Jelaslah bahwa pendapatan merupakan unsur

utama

dan penting dari laporan keuangan, dan yang mempunyai banyak kegunaan, diantaranya sebagai dasar perpajakan, mana di dalam Undang - Undang perpajakan dikenal oebutan " Pendapatan Kena Pajak n , yang

di-

dengan

perhitungannya

didasarkan atas ketentuan - ketentuan perpajakan sendiri.

3. p e r b edaan Laba Akuntansi Dengan Laba Kena Pajak ✓ Prinsip Akuntansi Indonesia dan

Undang - lindong

8Ahmed Belkaoui, Accounting Theory, iiarcourt Bract, Jovanovich, Inc, New York, 1981, hal 138.

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


26

perpajakan masing - masing mempunyai peraturan yang beda di dalam menentukan pendapatan dan beban,

ber dengan

sendirinya dari operasional perusahaan dalam satu periode akuntansi dapat diperoleh dua perhitungan laba,

dimana

pfrhitungan - perhitungan tersebut untuk tujuan akuntansi dan untuk tujuan perpajakan. ^ldon S Ilendriksen mengklasifikasi perbedaan -

perbedaan

laba antara laba kena pajak dengan laba akuntansi,

seba

gai berikut : - permanent differences between taxable arising from special legislative allowances or restric tion permitted or required for economic, po litical, or administrative reasons not related to the computation of accounting net income. - differences arising from the direct charging or crediting to retained earnings or extraordinary gains or losses of items included in the compu tation of taxable net income. - differences in timing of charges and credits income.9

to

Kelompok / klasifikasi pertama merupakan perbedaan y'ttig sifatnya tetap, perbedaan ini timbul karena

adanya

dua peraturan yang berlaku, yaitu Undang - Undang lenghasilan dan Prinsip Akuntansi Indonesia yang

Pajak berbeda

di dalam momperhitungkan pendapatan dan beban - beban biaya - biaya. Hal ini nampak di dalam pasal 9 dari

Un

doing - Undang Pajak Penghasilan tahun 19^3.

^Kldon S Ffendriksen, Accounting Theory, Third Edi tion, Richard D Irwin Inc, Illinois, 197?"", hal 463.

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


27

Sebagai contoh biaya entertaimcnt, dari segi

akuntansi

biaya entertaiment ini merupakan beban perusahaan,

se~

dangkan dari segi perpajakan biaya entertainment ini

bu-

k'm merupakan biaya sehingga tidak boleh dipotongkan

kc

prndapatan / penghasilan. Kelompok / klasifikasi ketiga merupakan perbedaanperbedaan waktu ( timing differences ) dalam

pengakuan

pendapatan dan beban / biaya - biaya untuk tujuan

akun

tansi dengan tujuan perpajakan. A c c o u n t i n g Principles Board Opinion ncmor 11 mendifinisi-

kan timing differences sebagai berikut : Differences between the periods in which transac tions affect taxable income and the periods in which they enter into the determination of pretax accounting income. Timing differences originate in one period and reverse or " turn around " in cne or more subsequent periods. Some timing differen ces reduce income taxes that would otherwise be payable currently, others increase income taxes that whould otherwise be pnyable currently.I*"* Dari difinisi tersebut di atas dapat

dijelaskan .

Wihwa transaksi - transaksi yang menimbulkan

perbedaan

w
periode pa ( laba

lnAmerican Institute of Certified Public Accoun tants, Accounting Principles Board, commerce blearing House, Inc, Illinois, '1913, volume II, hal 6582.

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


28

bersih sebelum pajak penghasilan ) atau terjadi

sebalik-

nya. Adapun jenis transaksi - transaksi yang dapat menimbulkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban adalah :

- Biaya atau rugi dibebankan dalam perhitungan la ba menurut pajak dalam periode sesudah biaya atau rugi tersebut dibebankan dalam perhitungan laba akuntansi. - Biaya atau rugi diperhitungkan dalam laba menu rut pajak dalam periode sebelum biaya atau rugi tersebut dibebankan pada laba a k u n t a n s i . H Jenis transaksi yang pertama maksudnya adalah

bi

aya diakui atau dapat dibebankan ke rugi - laba dalam su atu periode berjalan untuk tujuan akuntansi, tetapi biaya tersebut belum dapat dipotongkan ke pendapatan untuk

tu

juan perpajakan. Contohnya adalah kerugian selisih kurs akibat

devaluasi

12 September 1986. Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 mengatur masalah

Tran

saksi dan Penjabaran Mata Uang A3ing dalam Prinsip Lapor an Keuangan pasal 7, yaitu sebagai berikut : 7.1. Transaksi dalam mata uang asing dengan menggunakan kurs pada saat transaksi.

dijabarkan terjadinya

llZaki Baridwan, Akuntansi Keuangan Intermediate Masalah - tnaaalah Khusus, Edisi £ertama Cetakan PertamaV Bagian Penertitan Fakultaa ^konomlTUniversitas" flajafi R a da, Yogyakarta, 1984, hal 52.

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


29

7.2* Pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang ru piah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. 7."5. Selisih penjabaran tersebut pada butir 2 dan laba ( rugi ) kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dikreditkan ( dibeban kan ) pada perhitungan rugi - laba periode berjalan.1? Dari prinsip di atas, jelas bahwa kerugian selisih kurs akibat devaluasi 12 September 1986 harus

dibebankan

ke rugi - laba periode berjalan / periode dimana

devalu

asi yang bersangkutan terjadi. Walaupun demikian

tidak

menutup kemungkinan adanya penangguhan terhadap

selisih

kurs akibat devaluasi tersebut, hal ini dapat

dibenarkan

sesuai dengan penjelasan oleh Komite Prinsip

Akuntansi

Indonesia periode 1986 - 1990, yang berbunyi :

Selisih kurs devaluasi yang timbul dari pos - pos moneter dalam valuta asing selain dari perkiraan termasuk dalam butir 1 dapat dilaporkan langsung pada perhitungan rugi laba tahun berjalan atau da pat juga ditangguhkan dan ditampung dalam perkira an selisih kurs yang ditangguhkan, Dalam hal dilakukan penangguhan, maka : a. Amortisasi selisih kurs yang ditangguhkan dila kukan secara sistimatis. Jangka waktu amortisa si adalah sisa masa yang sesuai dengan perjanjian yang berlaku pada tanggal 12 September 1986 atau saat pelunasan, mana yang lebih dahulu. .............................. 13

!2ikfjtan Akuntan

Indonesia, op c i t , hal 14

lîkatan Akuntan Indonesia Komite Prinsip Akunt?insi Indonesia, Interpretasi Prinsip Akuntansi Indonesia ( IPAI ) No 1, 25 Pefcruari 19^6, hal 11",

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


30

Undang - Undang Perpajakan t-Uiun 1983 secara khusus mengatur juga masalah devaluasi yang terjadi

tanggal

1? September 1986 dalam surat edaran Direktorat

Jendral

Pajak No SE-43/PJ ?l/1986t tanggal 6 Oktober 1986 yang diantaranya berbunyi :

Selisih nilai tukar lama dengan nilai tukar baru hendaknya dibukukan dalam suatu perkiraan khusus yang diberi nama "Selisih nilai tukar karena Kebijaksanaan 1? September 1986" yang berfungsi sebagai "perkiraan antara" Perubahan nilai tukar tersebut dibukukan sebagai...kerugian pada saat dilakukannya pembayaran kembali hutang,..tersebut. Dengan perkataan lain : beban pelunasan hutang yang lebih besar sebagai akibat karena perubahan nilai tukar berda sarkan devaluasi 12 September 1986 dikurangkan dari laba sefcelum dikenakan pajak atau dari penghasilan kena pajak pada tahun pajak dilunasinya hutang ter sebut.... Jadi jelaslah bahwa perusahaan yang membebankan seluruh kerugian selisih kurs akibat devaluasi ke laba t-.hun berjalan akan terdapat perbedaan

rugi perhitungan

antara laba sebelum pajak ( pretax accounting income ) de ngan laba kena pajak ( taxable income ) karena

perpajakan

menggunakan prinsip realisasi atas selisih kurs

devaluasi

yang ditangguhkan. J#»nia transaksi yang kedua maksudnya biaya

diakui

14surat Edaran Direktorat Jendral Pajak uE - 43/PJ ?1/19B6 tan^Kal 6 Cktober 1986, Business 4414/ * Cktober 1986, hal 6B.

nomor News

v i l i k \KAAN 'UMVi SKRIPSI


AlRLAMOGA

b U K AGUS A BJULIMANTOJO AY A _


31

atau dapat dipotongkan ke pendapatan untuk tujuan

perpa-

j^kan dalam suatu periode tetapi menurut akuntansi,

biaya

tersebut belum dapat dibebankan ke rugi - laba untuk peri ode yang bersangkutan. Jadi atas transaksi ini menyebabkan laba menurut perpajak an lebih kecil dari laba akuntansi ( laba kena pajak lebih kecil dari laba bersih sebelum pajak penghasilan ). Contoh transaksi tersebut adalah : - penyusutan aktiva tetap. - amortisasi biaya pra operasi. Di dalam penyusutan aktiva tetap dan amortisasi bi aya pra operasi dapat terjadi perbedaan perhitungan

yang

disebabkan karena penggunaan metode penyusutan dan amorti sasi yang berbeda. Perusahaan yang menggunakan metode ris lurus dalam menyusutkan aktiva tetapnya dan

ga-

mengamor-

tisasi biaya pra operasinya, akan terjadi perbedaan perhi tungan karena Undang - Undang Pajak Penghasilan tahun 1983 menganut metode saldo menurun berganda / double

declining

balance method dengan menggolongkan aktiva - al
men

urut jenis dan umur ekonomisnya / masa manfaatnya. Adapun golongan - golongan aktiva tetap yang diatur di da lam Undang - Undang Pajak Penghasilan tahun 1983,

adalah

sebagai berikut : - Golongan I dengan tarip penyusutan 50 %» Yang termasuk di dalam golongan ini adalah akti-

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


va - aktiva selain golongan Bangunan yang mempunyai umur ekonomis / masa manfaat tidak lebih dari

4

( empat ) tahun, dengan dasar perhitungan dari

ni

lai bukunya. - Golongan II dengan tarip penyusutan 25 %. Termasuk di dalam golongan ini adalah

aktiva -

aktiva selain golongan Bangunan yang mempunyai umur ekonomis / masa manfaat lebih dari 4 ( empat ) hun dan tidak melebihi dari 8 ( delapan )

ta

tahun,

dengan dasar penyusutan dari nilai bukunya. - Golongan III dengan tarip penyusutan 10 %. Termasuk dalam golongan ini adalah aktiva tiva selain golongan Bangunan yang mempunyai manfaat / umur ekonomis lebih dari 8

ak masa

( delapan )

tahun, dengan dasar perhitungan dari nilai bukunya, - Golongan Bangunan dengan tarip penyusutan 5 %• Merupakan bangunan dan harta tak gerak termasuk juga tambahan perbaikan atau

lainnya

perubahan -

perubahan yang terjadi. Untuk golongan Bangunan ini perhitungan penyusutan didasarkan atas nilai

per-

o]ehannya. Untuk golongan I,II dan III, penyusutan

dihitung

dari nilai buku aktiva - aktiva yang bersangkutan. Apabila terjadi penambahan atau pengurangan, maka saldo nilai buku

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


33

aktiva - aktiva tersebut pada akhir tahun sebelumnya tambah dengan penambahan y~ng terjadi dan/atau

di-

dikurangi

dengrn pengurang / penarikan aktiva tetap dari pemakaian. Undang - Undang Pajak Penghasilan tahun 1983 pasal 11 ayat 7 mengatur masalah pengurangan / penarikan aktiva

tetap

dari pemakaian sebagai berikut : Apabila terjadi penarikan harta dari pemakaian : a. karena sebab luar biasa sebagai akibat bencana atau karena penghentian sebagia.n besar usaha, maka suatu jumlah sebesar harga sisa buku diku rangi dari jumlah awal untuk memperoleh dasar penyusutan, dan jumlah sebesar harga sisa buku itu merupakan kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan, sedangkan hasil penjualan atau penggantian asuransinya merupakan penghasilan. b. karena sebab biasa, yaitu lain dari yang terse but pada huruf a, maka penerimaan netto dari harta yang bersangkutan dikurangi dari jumlah awal untuk memperoleh dasar penyusutan . 15 I)i bawah ini illustrasi mengenai penyusutan aktiva

tetap

menurut peraturan perpajakan seperti yang disebutkan

di

atas : M s a l k a n per 31 Desember 1983 posisi aktiva tetap

kenda

raan yang riimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk

ope-

rasionalnya sebesar nilai perolehannya ^20.805.000,00 yang terdiri dari :

lÛndang - Undang Perpajakan, op c i t , hal 1 0 ? #

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


34

Nilai perolehan : Kendaraan A sebesar Rp 12.700.000,00 Kendaraan B sebesar Rp

7.50°.OOOfOO

Kendaraan C sebesar Rp

605.000,00 flp 20.805.000,00

Akumulasi penyusutan : Kendaraan A, B dan C sampai dengan 31 Desember 1983 Nilai buku per 31 Eesember 1983

(i'.p

7.766.935,00)

Rp 13.038.065,00

Maka besarnya penyusutan kendaraan untuk tahun 1984

dapat

dihitung sebagai berikut : Saldo awal per 1 Januari 1984

Rp 13-038.065,00

Penambahan selama tahun 1984

-

1'engurangan selama tahun 1984

-

dasar penyusutan

Rp 13.038.065,00

Penyusutan untuk tahun 1984 : 50 % x Rp 13,038.065,00 Saldo awal per 1 Januari 1985

(R p

6.519.032, bO)

Rp 6.519.032,50

toisalnya selama tahun 1985 terjadi pembelian kendaraan

D

dengan harga beli Rp 18*575.000,00 dan terjadi juga

pen-

jualan kendaraan A dengan harga jual Kp 8.550.000,00,

maka

besarnya penyusutan dapat dihitung setigai berikut ;

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


35

Saldo awal per 1 Januari 1985

Bp

6.519.032,50

Penambahan selama tahun 1985 ( pembelian kendaraan D )

Rp 18.575.000,00

Pengurangan selama tahun 1985 ( penjualan kendaraan A, ditentukan dari harga jualnya ) dasar penyusutan

(Rp

8.550.000,00)

fip 16.,544. 032, 50

Penyusutan untuk tahun 1985 : 50 % x Rp 16.544.032,50 Saldo awal per 1 Januari 1986

(itp 8..272, 016, 25) Rp

8,.272. 016, 25

Pengurangan di tahun 1985 yang merupakan penjualan kendaraan A, di dalam Undang - Undang Pajak

atas

Penghasilan

tahun 1983 disebut sebagai pengurangan akibat biasa, karena itu dihitung dari harga jual yang diterima memperhitungkan besarnya penyusutan yang telah

oleh tanpa

dilakukan

tehadap kendaraan A tersebut. hisalnya di tahun 1986, kendaraan D yang dibeli pada tahun 1985 soharga lip 18,575-000,00 tersebut mengalami dan mendapat penggantian dari perusahaan asuransi

kebakaran 3ebesar

10.000*000,00, maka besarnya penyusutan untuk tahun 19^6 dapat dihitung sebagai berikut :

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO

36


Saldo awal per 1 Januari 1986

Rp

8.272.016,25

( kendaraan D terbakar )

(Up

9.287.500,00)

dasar penyusutan

(Rp

1.015,.483,75)

Penambahan selama tahun 1986 Pengurangan selama tahun 1986

Karena dasar penyusutan diperoleh angka yang negatip, ka angka yang menyebabkannya ( sebesar

ma

Hp 1.015.483,75 )

dim-asukkaa sebagai penghasilan untuk tahun 1986. Hal ini diatur di dalam Undang - Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pasal 11 ayat 8, yaitu : Jika pengurangan yang dimaksud dalam ayat (7) dalam suatu tahun pajak menghasilkan dasar penyusutan dibawah nol, maka dasar penyusutan itu harus ditambahkan pada penghasilan pada tahun pajak yang bersangkutan.16 Pengurangan kendaraan D yang terbakar di dalam

Undang -

Undang Fajak Penghasilan disebut sebagai penarikan luar biasa. Adapun penggantian dari perusahaan

sebab asuransi

sebesar Rp 10.000.000,00 terhadap kendaraan D yang terbakar tersebut dimasukkan sebagai penghasilan untuk tahun

1986

( tahun berjalan ). Untuk golongan Bangunan, yang penyusutannya

dihi-

lÛndang - Undang Perpajakan, loc cit

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


37

tung atas dasar nilai perolehannya, bila tidak ada penambahan maka jumlab awalnya adalah sama dengan dasar penyu sutan pada tahun - tahun sebelumnya. Penarikan sebab asa dan sebab luar biasa ditentukan juga dari nilai

biper

olehannya* Penilaian Pajak Penghasilan dan Penyajiannya di Laporan Keuangan Pajak penghasilan merupakan pajak yang harus dibebankan atas laba yang telah diperoleh perusahaan

untuk

suatu periode tertentu. Besarnya pajak penghasilan

yang

terhutang untuk suatu periode dihitung berdasarkan besar nya Penghasilan Kena Pajak ( PKP ) dengan tarip

sesuai

dengan Undang - Undang Perpajakan, jumlah inilah

yang

akan disetorkan ke Kas Negara. Sedangkan pajak penghasil an yang dibebankan ke rugi - laba dapat bcrbeda

dengan

jumlah yang terhutang, hal ini disebabkan karena

pajak

penghasilan yang dibebankan ke rugi - laba dihitung dasar laba akuntansi ( laba sebelum pajak

atas

penghasilan /

pretax accounting income ). Prinsip Akuntansi Indonesia menyebutkan di dalam

Prinsip

Pendapatan dan Beban pasal 9.1 sebagai berikut ; Dalam hal pajak penghasilan dihitung menurut laba Akuntansi, selisih perhitungan tersebut dengan hutang pajak ( yang dihitung menurut laba kena pa jak ) ( yang disebabkan "perbedaaii waktu" pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan akuntansi dengan tujuan pajak, ditampung dalam pos "pajak pengha-

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


silan yang ditangguhkan" dan dialokasikan pada beban pajak penghasilan tnnun - tahun mendatang.^7 Dari prinsip di atas jelas bahwa laba

akuntansi

yang dipakai. $ebagai dasar perhitungan beban pajak pengha silan, dapat menimbulkan perbedaan perhitungan pajak peng hasilan yang benar - benar terhutang dengan pajak

pengha

silan yang dibebankan ke rugi - laba. Perbedaan

tersebut

yang disebabk&n karena perbedaan waktu ( timing

differen

ces ) harus dialokasikan ke boban pajak penghasilan periode - periode berikutnâ. Dengan adanya alokasi pajak pengsilan tersebut, mengakibatk'in timbulnya perkiraan

" Pajak

penghasilan yang ditangguhkan 11, karena perkiraan ini

un

tuk menampung selisih pajak penghasilan yang ada yang tin.bul dari perbedaan waktu ( timing differences ) pendapatan dan beban. Saldo perkiraan " Pajak

pengakuan

penghasilan

y'i.ng ditangguhkan " untuk periode - periode tertentu dapat menunjukkan saldo yang besar atau sebaliknya, hal ini sebabkan karena perbedaan pajak penghasilan yang

di-

terjadi

da]am suatu periode akan diimbangi dengan perbedaan

yang

beroifit seb-iliknya pada periode - periode berikutnya. Dengan adanya alokasi selisih perhitungan pajak penghasil-

H l k a t a n Akuntan

SKRIPSI

Indonesia, op c i t , hal ?6


AGUS JULIMANTOJO


39

an ke periode berikutnya, maka informasi keuangan

untuk

suatu periode akan lebih berguna sebagai bahan

analisa,

karena laba bersih ( laba setelah pajak ) telah

menunjuk-

kan basil operasional perusahaan untuk periode yang

ber-

sangkutan. Menurut TheodoruB M Tuanakotta :

Manejemen lazimnya mengambil keputusan atas dasar net income yang diharapkan ( after tax expected net income ); juga para investor mempertimbangkan pa jak - pajak dalam invesment decisions mereka.18 4-1. Alokasi pajak penghasilan. Glah karena pajak penghasilan

mempengaruhi

hampir setiap kesatuan usaha, maka akuntansi un tuk pajak penghasilan telah mendapat

perhatian

luas. Akuntansi untuk pajak penghasilan dapat

dibagi

dalam 3 katagori, yaitu : - Accounting for intraperiod income tax cation. - Accounting for interperiod income tax cation. - Accounting for operation loss carrybacks carryforwards.19

allo allo and

l^Tbeodorus m Tuanakotta, Teori Akuntansi, Lembaga Penerbit Fakult&s Ekonomi UniversrfcaeT ncionesTa, 1986, buku dua, hal 64. 19jay M Smith, JR & K Fred Skousen, Intermediate Accounting Comprehensive Volume, Sixth Kdition"] South Western Publishing Co, Ohio, 1577, hal 44T.

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO

40


Accounting for intraperiod income tax

alloca

tion. Di dalam katagori ini, pelaporan

pajak

■penghasilan harus berkaitan langsung dengan pospos penghasilan. Jadi pajak penghasilan diperlakukan sebagai pengurang terhadap

penghasilan

yang bersangkutan. Prinsip Akuntansi Indonesia tidak mengenal akun tansi untuk alokasi pajak intraperiod ini. Accounting for interperiod income tax

allocati

on. Perbedaan - perbedaan antara laba kena pajak dengan laba akuntansi dapat disebabkan

karena

perbedaan yang sifatnya tetap ( permanent

dif

ferences ) dan perbedaan yang sifatnya sementara ( timing differences ). Dari timing

differences

inilah timbul interperiod allocation,

karena

pendapatan dan / atau beban ufltuk tujuan tansi dapat diperhitungkan dalam suatu

akun periode,

tetapi untuk tujuan perpajakan belum dapat

di

perhitungkan atau terjadi sebaliknya. Accounting Principles Board Opinion 11 tilahkan masalah perbedaan pengakuan

mengispendapatan

dan beban yang sifatnya sementara ( timing

dif

ferences ) sebagai " tax effects ", dan mengatakan sebagai berikut : Differential in income taxes of a period

SKRIPSI


attribut-

AGUS JULIMANTOJO


41

able to (1) revenue or expense transactions which enter into the determination of pretax accounting income in one period and into the determination of taxable income in another period.... A permanent difference does not result in a "tax effect" as that term is used in this opinion.20 Tax effect inilah yang mengakibatkan

timbulnya

pajak penghasilan yang ditangguhkan yang

dapat

menunjukkan saldo sebelah debet ( deffered es ) atau menunjukkan saldo kredit

tax

( deffered

credits ), dimana kedua - duanya tergantung dari transaksi timing differences yang terjadi. Selanjutnya Accounting Principles Board juga da lam Opinion Nomor 11 menyarankan : The deffered method emphasizes the tax effect of timing differences originate. The deffered taxes are determined on the basis of the tax rates in effect at the time the timing differences origin ate and are not adjusted for subsequent changes in tax rate or to reflect the imposition of new taxes.21 Jadi jelaslah bahwa pajak penghasilan ditangguh kan dihitung pada saat transaksi - transaksi ti ming differences terjadi dengan tarip pajak saat itu. Undang - Undang Pajak Penghasilan tahun

1983

yang menganut sistim tarip pajak bertingkat suai dengan laba yang diperoleh, maka

2r'American Institute of Certfied Public tants, loc ci~tj

se-

besarnya

Accoun

21Ibid, hal 6583 SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


42

pa,-)ak penghasilan yang ditangguhkan

dipengaruhi

oleh besarnya transaksi - transaksi timing ferences maupun permanent differences,

dif

sehingga

untuk perhitungan pajak penghasilan yang ditang guhkan harus dibedakan lebih dahulu atas

tran

saksi - transaksi yang digolongkan dalam

perma

nent differences dan timing differences,

walau-

pun transaksi - transaksi permanent

differences

tidak menimbulkan deffered taxes maupun deffered credits. Untuk mengalokasikan pajak penghasilan

ke

periode - periode terdapat 2 metode, yaitu : alokasi yang menyeluruh ( Comprehensive

Alloca

tion. - alokasi sebagian ( Partial Allocation )".22 Di dalam metode alokasi yang menyeluruh

ini,

semua transaksi yang menyebabkan adanya perbeda an waktu diperhitungkan dalam penentuan yang ditangguhkan. Metode ini tidak pembedaan antara transaksi - transaksi

pajak

mengadakan timing

differences yang dikarenakan oleh periode pemba-

?2Zaki Baridwan, op c i t , hal 62.

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


43

yaran pajaknya. Dengan sendirinya besarnya pajak penghasilan yang terhutang tidak selalu sama be sarnya dengan pajak penghasilan yang ke rugi - laba, sehingga harus

dibebankan

diperhitungkan

besarnya pajak penghasilan >ang ditangguhkan pa da saat transaksi timing differences

terjadi,

dan dialokasikan ke periode - periode

dimana

transaksi - transaksi timing differences

awal

berbalik. Apabila ditinjau dari Matching Principles, dima na prinsip ini mengatakan bahwa : Expenses should be recognized in the same period as the assosiated revenues. That is revenues are re cognizes in given period according to the revenue principle, and then the releted expenses are re cognized. ^3 Maka alokasi pajak secara menyeluruh

( compre

hensive allocation ) akan menjadikan

perhitung

an rugi - laba monunjukkan jumlah yang terlalu besar atau terlalu kecil

tidak

( over / under

stated ). Di d^lam metode alokasi sebagian, transaksi transaksi timing differences yang

menimbulkan

?3Ahmed Belkaoui, op cit , hal 109

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


44

suatu penundaan yang tidak terbatas

waktunya

atas suatu jumlah pembeyaran pajak, tidak adakan alokasi atas jumlah pajak

di-

' penghasilan

yang ditangguhkan. Accounting for operation loss carrybacks carryforwards. Cleh karena pajak

and

penghasilan

yang terhutang didasarkan atas laba kena pajak, maka tidak ada pajak penghasilan yang terhutang untuk perusahaan yang menderita kerugian. Seba gai per&ngsang bagi

perusahaan - perunahaan

yang menderita kerugian, Undang - Undang

Pajak

Penghasilan tahun 1983 memberikan suatu

cara

untuk meringankan beban kerugian tersebut

de

ngan kompensasi, hal ini diatur dalam pasal

6

ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut : Jika penghasilan bruto sesudah dikurangi biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan dalam : a. 5 ( lima ) tahun, atau b, lebih dari 5 ( lima ) tahun tetapi tidak lebih dari 8 ( delapan ) tahun khusus untuk jenis jenis usaha tertentu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, terhitung mulai tahun pertama se sudah kerugian tersebut d i d e r i t a . 2 4

? 4 u n d a n g - Undang Perpajakan, op c i t , ha] 98,

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


45

Dari ketentuan tersebut di atas, jelas di Indonesia, untuk suatu kerugian dapat pensasikan ke periode laba pada

bahwa dikom-

tahun - tahun

berikutnya, dengan perkataan lain

Undang - Un

dang perpajakan di Indonesia tidak mengenal pembekanan kerugian ke periode belakang

( account

ing for operation loss carrybacks )* 4.2. Penyajian pajak penghasilan di laporan keuangan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari proses akuntansi yang terdiri dari

akhir neraca

dan perhitungan rugi - laba. Untuk itu pos - pos di neraca dan perhitungan rugi - laba harus

di-

klasifikasikan secara tepat dan disajikan dengan benar, supaya laporan keuangan yang

disajikan

tidak menyesatkan para pemakainya. Dalam hal penyajian pajak penghasilan di

dalam

neraca, Prinsip Akuntansi Indonesia mengatur

di

dalam Prinsip Aktiva pasal 6.3 sebagai berikut : Selisih hutang pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba kena pajak dengan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan laba akuntansi yang disebabkan oleh pos tidak lancar ( saldo debit ) disajikan dalam kelompok aktiva lain - lain.25

?5lkatan Akuntan Indonesia, op cit, hal 42

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO


46

Selanjutnya di dalam Prinsip Kewajiban

pasal

4*3 menyebutkan : Selisih hutang pajak penghasilan yang 1 dihitung berdasarkan laba kena pajak dengan perhitungan pa jak penghasilan berdasarkan laba akuntansi yang disebabkan oleh pos tidak lancar ( saldo kredit ) disajikan dalam kelompok kewajiban lain - l a i n . 26 Jac}i di neraca dapat timbul saldo debet

pajak

penghasilan y?*ng ditangguhkan ( deffered taxes) dim&na pengklasifikasiaimya tergantung

dari

transaksi timing differences berasal, atau pat juga timbul saldo kredit pajak

da

penghasilan

yang ditangguhkan ( deffered credits )

dimana

pengklasifikasiannya juga tergantung dari tran saksi

timing differences berasal*

26 Ibid, hal 46

SKRIPSI


AGUS JULIMANTOJO

BAB II DASAR - DASAR FENGERT1AN TEORITIS. Undang - Undang nomor 7 tahun 1983 yang sering juga. disebut sebagai Undang - Undang Pajak Penghasilan tahun

Recommend Documents