BAB II BENTUK-BENTUK SERTA CARA PEMALSUAN DOKUMEN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

BAB II BENTUK-BENTUK SERTA CARA PEMALSUAN DOKUMEN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

C. Bentuk-Bentuk Serta Cara Pemalsuan Dokumen Negara Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dokumen negara merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan warga negara. Dokumen ini sering dipalsukan untuk mempermudah terjadinya trafficking. Biasanya, pelaku pemalsuan dokumen melakukan pemalsuan tersebut dengan berbagai tujuan. Ada pelaku yang memalsukan dokumen tanpa terkait dengan kepentingan kliennya (orang yang meminta dibuatkan dokumen palsu), dan mereka bekerja sendiri. Ada pula yang memang dipekerjakan khusus untuk membuat dokumen-dokumen palsu demi memperlancar pengiriman TKW ke luar negeri. Korbannya pada umumnya perempuan di bawah umur yang dipaksa maupun tidak untuk bekerja di luar negeri. Tidak sedikit dari para TKW tersebut yang berakhir di tempat pelacuran. Pada awalnya mereka diimingi pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri, meskipun kemudian dijadikan pelacur, atau korban diekploitasi secara ekonomi, gajinya tidak dibayar dan dipekerjakan tanpa batas waktu. Tidak banyak yang dapat diperbuat para korban untuk melarikan diri, sebab biasanya mereka dijaga ketat agar tidak bisa keluar, lagipula sekalipun mereka bisa melarikan diri, para korban tidak dapat kembali pulang ke Indonesia sebab dokumen-dokumen mereka di tahan oleh majikan, calo, mucikari maupun perusahaan yang mempkerjakan mereka. Untuk lebih jelas mengenai dokumen apa yang dipalsukan demi memperlancar trafficking, di bawah ini penulis jabarkan bentuk- bentuk dokumen

Universitas Sumatera Utara

yang sering dipalsukan serta cara sindikat memalsukan dokumen-dokumen tersebut. 1. KTP Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 52 Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memilki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali. 53 KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, termasuk: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.

Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) nama lengkap tempat dan tanggal lahir jenis kelamin agama status perkawinan golongan darah alamat pekerjaan kewarganegaraan foto masa berlaku tempat dan tanggal dikeluarkan KTP tandatangan pemegang KTP

52

http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk. Diakses 20 Juni 2010, pukul 10.29 WIB. 53 Ibid.


o. nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.

2. Kartu Keluarga Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. 54 Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Kartu keluarga dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor Kelurahan. Kartu Keluarga (KK) tidak boleh dicoret, dirubah, digganti, maupun ditambah isi data yang tercantum dalamnya. Setiap terjadi perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi Biodata, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru. 55

3. Akta Kelahiran Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sebagai hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran. Ada 3 jenis akta kelahiran, yaitu : 1) Akta Kelahiran Umum Akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60

54

http://www.kependudukancapil.go.id/index.php/produk-a-layanan/kartu-keluarga. Diakses 20 Juni 2010, pukul 10.33 WIB. 55 http://www.simmandiri.com/site/ket-definisi.php. Diakses 20 Juni 2010, pukul 10. 24 Wib.


(enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi. 2) Akta Kelahiran Istimewa Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi. 3) Akta Kelahiran Dispensasi Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan Program Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang lahir sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftaran / pencatatan kelahirannya. 56

4. Ijazah Istilah Ijazah yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya surat tanda tamat belajar, tamat belajar dari jenjang pendidikan formal. 57 Pengertian lain ijazah yaitu hasil dari proses sertifikasi seorang siswa atau mahasiswa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan "Lulus" dan menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik dari suatu sekolah maupun program studi tertentu pada sebuah universitas. Khusus mahasiswa, yang bersangkutan berhak menyandang gelar sesuai yang ditetapkan oleh Universitas. Dengan kata lain seorang mahasiswa akan menerima ijazah setelah ada Penetapan Kelulusan oleh Dekan dan Pengukuhan Kelulusan oleh Rektor, mahasiswa berhak menerima transkrip dan ijazah atau sertifikat. 58

56

http://www.kependudukancapil.go.id/index.php/produk-a-layanan/akta-kelahiran. Diakses 20 Juni 2010 pukul 10.15 Wib. 57 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit., hal 367. 58 http://www.ut-surabaya.net/home.php?page=info. Diakses 20 Juni 2010, 21.40 Wib.


Syarat mutlak kepemilikan ijazah tersebut adalah satu-satunya ukuran legal yang mengisyaratkan seseorang dinyatakan menamatkan pendidikan, kemudian ijazah akan menjadi salah satu syarat yang ditetapkan oleh dunia kerja, instansi pemerintah maupun swasta untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Beberapa kasus yang muncul belakangan dan dimuat media adalah adanya sindikat pemalsuan ijazah yang dilakukan secara sistematik. Sama halnya dengan pemalsuan uang, sertifikat atau akta otentik lainnya, pemalsuan ijazah dilakukan dengan mencetak lembar ijazah tiruan sesuai dengan desain tahun keluar ijazah, kemudian mencatut nama sekolah dan pejabat penandatangan pada ijazah tersebut. 59 Hal ini mudah dilakukan mengingat penggunaan ijazah bersifat personal, tidak diperjualbelikan dan bukan Acta Public, sehingga tingkat keamanan pembuat dan pengguna menjadi begitu kuat, khususnya dalam melamar pekerjaan karena yang diisyaratkan adalah foto copy yang telah dilegalisir yang juga turut dipalsukan.

5.

Paspor Paspor adalah suatu dokumen perjalanan yang resmi dikeluarkan oleh

pemerintah atau suatu instansi pemerintah yang berwenang, untuk warga negaranya atau orang asing lainnya yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan

59

Albert Pane, Analisis Kasus Dan Proses Juridis Penanganan Dugaan Ijazah Palsu , Harian Sinar Indonesia Baru, Medan, 10 Des 2009 (http://hariansib.com/?p=102420) Akses 21 Juni 2010 pukul 22.05 WIB.


berdomisili di dalam wilayah negara yang mengeluarkan paspor tersebut. 60 Di dalam suatu paspor biasanya memuat tentang pemegang paspor, antara lain ialah nama, tempat dan tanggal lahir, kebangsaan, agama, tanda-tanda badan, tanda tangan serta foto yang bersangkutan. Dalam hal pengurusan paspor pada umumnya syaratnya antara lain: 61 a. Mempunyai kartu penduduk yang masih berlaku dari instansi yang berwenang mengeluarkannya, dan berdomisili di daerah, kantor imigrasi daerah tempat paspor akan dikeluarkan. b. Mempunyai surat keterangan kelakuan baik atau keteranggan tidak terlibat G. 30 S/PKI jika di perlukan. c. Surat bukti telah lunas membayar pajak keberangkatan ke luar negeri (fiscal sertificate) yang di keluarkan oleh Kantor Pajak setempat, tempat ia berdomisili. d. Mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh kantor imigrasi, besedia datang ke kantor imigrasi untuk menjawab pertanyaan dan diambil sidik jarinya serta membubuhi tanda tangan waktu mengambil paspor. Khusus bagi warga negara keturunan asing, selain syarat-syarat tersebut harus di lengkapi: 1) Surat Keteragan kewarganegaraan 2) Akta Kelahiran 3) Surat keterangan ganti nama. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa fungsi paspor adalah sama dengan kartu penduduk, hanya bedanya kalau kartu penduduk berlaku untuk 60

Oka A. Yoeti, Tours and Travel Management, Cetakan Keempat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hal 86. 61 Ibid., hal 89.


daerah yang terbatas, secara lokal atau nasional saja, maka paspornya dapat secara internasional. Dengan kata lain paspor seolah-olah merupakan kartu penduduk yang berlaku secara internasional. Dengan paspor dapat diketahui indentitas seseorang, seperti nama, jabatan, kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang. Contoh kasus pemalsuan paspor yang yang terjadi di NTB: Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) membongkar mafia pemalsu dokumen imigrasi Kepolisian NTB dengan menetapkan lima tersangka. Tersangka memalsukan identitas TKI untuk pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Mataram. Dengan modus menggunakan scanner sehingga hasil cetakan mirip aslinya, mereka juga memalsukan stempel serta tanda-tangan catatan sipil. Barang bukti yang disita berupa dua unit laptop, dua printer, stempel palsu, dua alat scanner serta ratusan dokumen surat identitas calon TKI yang sudah dipalsukan. Data Kantor Imigrasi Mataram menyebutkan telah menertbitkan 22.841 paspor sejak Januari 2010 hingga Juni 2010. Dari jumlah tersebut sebanyak 10.692 adalah paspor TKI.

Di Surabaya, sebagaimana yang diliput oleh Liputan 6 pada 24 Juni 2010 Polisi baru saja menangkap tiga tersangka yang diduga memalsukan sejumlah dokumen sebagai persyaratan pembuatan paspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri. 62 Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan warga yang memergoki ketiga tersangka bisa membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Surat Keluarga atau KSK, dan akte kelahiran palsu sebagai persyaratan pembuatan paspor. Menurut para tersangka, dalam aksinya mereka memungut biaya sebesar Rp 1,5 juta kepada para korban. Padahal, biaya resminya cuma Rp 250.000,-. Kepada polisi, mereka juga mengaku telah beroperasi selama lima tahun. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 50 KTP, 62

Anonim, Kasus Pemalsuan, 24 Juni 2010. (http://buser.liputan6.com/berita/20106/283) Sindikat.Pembuat.Dokumen.Palsu.Ditangkap. Akses 21 Juni 2010, 10.11 WIB).


KSK, akte kelahiran, dan tujuh paspor palsu. Atas perbuatannya itu, ketiga tersangka akan dijerat pasal 263 jo 266 KUHP tentang pemalsuan dengan ancaman lima tahun penjara. Kini, polisi masih mengejar anggota sindikat lainnya. Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s.d 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni: a. b. c. d. e. f. g.

Pemalsuan surat pada umumnya (263) Pemalsuan surat yang diperberat (264) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (266) Pemalsuan surat keterangan dokter (267, 268) Pemalsuan surat-surat tertentu (269, 270 dan 271) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (274) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275). 63 Target para sindikat pemalsu dokumen adalah Tenaga Kerja Wanita

(TKW) yang ingin mengais rejeki di luar negeri. Namun, karena banyaknya pesanan, tak sedikit warga yang tergiur untuk membuat KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran palsu lewat para sindikat itu. Mengingat proses pembuatan dokumen palsu yang sangat mudah dan murah, para calon TKW hanya membayar Rp 75.000,- dan dokumen yang diinginkannya dapat ia miliki dalam hitungan jam. 64 Mereka hanya diminta menyerahkan foto diri saja, sebab semua file dokumen pembuatan mulai dari arsip yang berisi data-data termasuk stempel hingga tanda-tangan pejabat dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan sudah lengkap dan tinggal menghubungkan dengan piranti komputer yang disediakan para pelaku pemalsuan tersebut.

63

Adami Chazawi, Op.Cit., hal 97. Brama Yoga Kiswara, KTP Palsu Berwarna Pudar, Target Sindikat Para TKW Ilegal, 25 April 2010. (http://beritajatim.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=13853& pop=1&page=0&Itemid=65. Akses 5 Mei 2010 pukul 16.15 WIB). 64


Sebagaimana yang diberitakan Antara News dari Cilacap bahwa Solidaritas Perempuan Tanpa Batas (STPB) mensinyalir kasus pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita (TKW) marak terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. 65 Project Director Liason Office SPTB Cilacap, Purwanti mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam 3 bulan di 11 kecamatan di Kabupaten Cilacap. Kesebelas kecamatan tesebut, yakni Nusawungu,

Binangun,

Adipala,

Kesugihan,

Jeruklegi,

Gandrungmangu,

Bantarsari, Kampung Laut, Patimuan, Majenang, dan Dayeuhluhur. Dalam penelitian yang dilakukan atas kerja sama dengan Canada Fund, SPTB mengambil sampel atau responden 20 orang per kecamatan yang merupakan mantan TKW dan Keluarga TKW. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian tersebut diketahui, mereka tidak menyadari jika sebenarnya telah menjadi korban trafficking. Hal ini diketahui dari sejumlah kasus yang muncul antara lain, pemalsuan dan penyanderaan dokumen, kekerasan fisik maupun psikologis, pembayaran gaji, pelecehan seksual, tidak adanya perlindungan hukum bagi tenaga kerja, serta pelanggaran hak kebebasan untuk beribadah. Penyanderaan dokumen dilakukan oleh majikan atau perusahaan yang memberangkatkan, hal ini dimaksudkan agar TKW tidak melarikan diri. Penganiayaan sering dialami para pekerja, bahkan kadang menyebabkan korbannya meninggal, namun tidak pernah tuntas diusut. Persoalan ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya trafficking maupun

sistem kerja yang diterapkan. Menurut Purwanti

kemiskinan juga turut mendorong terjadinya trafficking karena faktor ini memaksa 65

Ismar Patrizki, Cilacap Marak Pemalsuan Dokumen TKW, 7 Maret 2010 (http://antaranews.com/berita/126794542/cilacap-marak-pemalsuan-dokumen/detail/index.php) Diakses 2 Mei 2010 pukul 8.08 WIB.


mereka memilih bekerja di luar negeri demi meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi mendorong mereka untuk bekerja tanpa memikirkan risiko yang akan dihadapi. Hal ini juga akibat adanya anggapan yang hingga saat ini masih kental, yakni penghargaan terhadap seseorang dilihat dari status sosial atau kekayaan. Masalah lain yang mendorong masyarakat bekerja di luar negeri, yakni minimnya lapangan pekerjaan, kurangnya pendidikan, dan faktor budaya berupa peran perempuan dalam keluarga, peran anak dalam keluarga, serta orang tua tunggal. Faktor lemahnya penegakan hukum cukup besar pengaruhnya terhadap trafficking. Ini terlihat dari ulah oknum pejabat pemerintah yang disuap agar bersedia memberikan informasi yang tidak benar pada KTP, akta kelahiran, dan paspor sehingga membuat buruh migran rentan terhadap trafficking. Dari contoh kasus pemalsuan dokumen di atas penulis menarik kesimpulan mengenai bentuk-bentuk serta cara pemalsuan dokumen. Adapun bentuk-bentuk pemalsuan dokumen yakni sebagai berikut: 1. Pemalsuan KTP 2. Kartu Keluarga (KK) 3. Akta Kelahiran 4. Pemalsuan ijazah 5. Pemalsuan paspor Cara yang pada umumnya digunakan para pelaku pemalsu dokumen adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Perkembangan kecanggihan program komputer, bisa disalahgunakan untuk berbuat tindak pidana pemalsuan dokumen resmi. Caranya, tersangka memakai program photoshop dan corel draw


untuk membuat gambar, yang menyerupai gambar di dokumen aslinya. Selanjutnya, gambar tadi dicetak dengan memakai bahan, seperti bahan kertas dokumen aslinya. Cara lainnya adalah menggunakan scanner, jadi stempel maupun tanda tangan para pejabat terkait cukup di-scanning maka akan sangat sulit membedakan mana dokumen asli atau palsu. Ciri-ciri KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang dicetak pelaku sangat kasar. Selain warnanya terlihat pudar, pada bagian screen yang muncul pada KTP atau dokumen lainnya, tidak sama dengan warna dokumen aslinya bahkan tanda-tangan pada KTP palsu tebal. Ciri-ciri dokumen asli biasanya, tanda tangannya tipis dengan corak warna bagus, selain itu warna dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tidak pudar. 66

D. Pengaturan Hukum Tentang Pemalsuan Dokumen 3. Pengaturan Hukum Tentang Pemalsuan Dokumen Menurut KUHP Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur

di dalam

masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. 67

66

Brama Yoga Kiswara, KTP Palsu Berwarna Pudar, Target Sindikat Para TKW Ilegal, 25/4/2010(http://beritajatim.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=13853&pop=1 &page=0&Itemid=65. Diakses 5 Mei 2010 pukul 16.15 WIB). 67 H. A. K. Moch Anwar, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 128.


Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar : a. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ ketertiban umum. 68 Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu-lintas hubungan didalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. 69 Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut azas :

68 69

Ibid. Ibid.


a. Disamping pengakuan terhadap azas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat. b. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar. 70 Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/ tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/ surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk dipergunakannya” (Pasal 253 dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut. Untuk perbuatan pemalsuan yang dapat dihukum, pertama-tama disyaratkan bahwa yang dipalsu telah dipergunakan dan bahwa “niat/ maksud” nya harus terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat atau maksud” untuk mempergunakan barang yang dipalsu membedakan tindak pidana pemalsuan dari jenis tindak pidana terhadap kekayaan. Dalam tindak pidana terhadap kekayaan harus terdapat suatu niat/ maksud pada pelaku untuk menguntungan dirinya atau suatu kerugian bagi orang lain. Dalam pemalsuan uang dan tulisan/ surat, unsur niat/ maksud atau unsur kerugian tidak merupakan masalah yang penting. Setiap pebuatan yang dapat dihukum harus terdiri pertama-tama atas pelanggaran terhadap hak-hak

70

Ibid., hal. 129.


kekayaan seseorang sebagai tujuan dari pelaku, sedangkan dalam pemalsuan tidak demikian halnya, berhubung perbuatan pemalsuan dianggap sebagai menimbulkan bahaya umum. 71 Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan/ kepercayaan dalam hal mana : a. Pelaku mempunyai niat/ maksud mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tesebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terpedaya. b. Unsur niat/ maksud tidak perlu meliputi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan). c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan/ surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan/ surat tersebut. 72 Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam KUHP digolongkan menjadi 4 golongan, yakni: a. Kejahatan sumpah palsu. b. Kejahatan pemalsuan uang. c. Kejahatan pemalsuan materai dan merk. d. Kejahatan pemalsuan surat.

71 72

Ibid., hal. 130. Ibid.


Penggolongan tersebut didasarkan atas objek dari pemalsuan. Di dalam tulisan ini penulis hanya akan membahas kejahatan pemalsuan surat karena erat kaitannya dengan kejahatan pemalsuan dokumen negara seperti paspor, dan akta kelahiran yang digunakan dalam tindak pidana perdagangan orang. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa: a. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual. b. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat. 73 Disamping isinya dan asalnya surat yang tidak benar dari pembuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya: a. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarangkarang). b. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

73

Adami Chazawi, Kejahatan Tehadap Pemalsuan, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.

100.


Sedangkan perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. 74 Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Didalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Diadakannya kejahatan pemalsuan surat ini ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi surat. Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s.d 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni: 75 a. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP) Kejahatan pemalsuan surat umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, yaitu: (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebanan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

74 75

Ibid. Ibid., hal. 97.


Membuat surat palsu, memalsu surat dapat terjadi selain terhadap sebagian atau seluruh isi surat, dapat juga pada tanda tangan si pembuat surat. Misalnya: 1. A membuat surat seolah-olah berasal dari B dan menandatangani surat itu dengan meniru tanda tangan B 2. A mengisi kertas kosong yang sudah ada tanda tangan dari B disebut blanco-sein. 3. A membuat surat menandatanganiya sendiri tetapi isinya tidak benar. Dalam arrest HR (14-4-1913) yang menyatakan bahwa: barangsiapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tesebut telah memalsukan tulisan itu. 76 Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu atau membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. 77 Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Berbeda dengan perbuatan memalsu surat, sebelum perbuatan itu dilakukan, sudah ada sebuah surat (disebut surat asli). Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsu.

76 77

Soenarto Soerodibroto, Loc.Cit,. Ibid., hal. 101.


Tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat yakni: 78 1. Surat yang dapat menimbulkan hak Misalnya: a. Memalsukan ijazah b. Memalsukan karcis tanda masuk 2. Surat yang dapat menimbulkan suatu perjanjian Misalnya: a. Perjanjian piutang b. Perjanjian sewa c. Perjanjian jual beli 3. Surat yang dapt menimbulkan pembebasan utang Misalnya: kuitansi 4. Surat yang dapat dipergunakan untuk keterangan bagi perbuatan atau peristiwa: a. Surat keterangan lain b. Surat keterangan buku tabungan c. Surat keterangan izin angkutan Surat yang berisi tentang suatu hal atau suatu kejadian tertentu, di mana kejadian itu mempunyai pengaruh bagi yang berangkutan, misalnya perkawinan yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, dalam praktik diberi suatu nama tertentu. Misalnya surat yang dibuat untuk membuktikan adanya kejadian kelahiran, surat yang dibuat untuk membuktikan adanya suatu kejadian

78

Ibid., hal. 103.


kelahiran disebut dengan surat keterangan kelahiran atau akta kelahiran, surat yang dibuat untuk membuktikan adanya suatu kejadian perkawinan diberi nama surat kawin atau akta nikah.surat-surat seperti ini dibuat memang diperuntukkan untuk membuktikan adanya kejadian tertentu itu. Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat pada ayat (1), yakni dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat dipalsu itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Maksud yang demikian harus sudah ada sebelum atau setidak-tidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu. Pada unsur atau kalimat “seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” mengandung makna 79: (1) Adanya orang-orang yang terperdaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian (2) Surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak palsu, yakni orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu. Unsur lain dari pemalsuan surat dalam ayat (1), ialah jika pemakai surat palsu atau surat dipalsu tersebut dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang timbul tidak perlu diinginkan atau dimaksudkan petindak. Tidak ada ukuranukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya bedasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya dapat terjadi dari

79

Ibid., hal. 105.


adanya penggunaan surat semacam itu. Tidak penting bagi siapa kerugian yang dapat timbul akibat pemakaian surat palsu atau surat yang dipalsu itu. Oleh karena dipisahnya antara kejahatan membuat surat palsu dan memalsu surat dengan memakai surat palsu atau surat dipalsu, maka terhadap hal yang demikian dapat terjadi pelanggaran ayat (1) dan pelanggaran ayat (2) dapat dilakukan oleh orang yang sama. Artinya petindak menghendaki melakukan perbuatan memakai, ia sadar bahwa surat yang ia gunakan itu adalah surat palsu atau surat dipalsu, ia sadar atau mengetahui bahwa penggunaan surat itu adalah seolah-olah pemakaian surat asli dan tidak dipalsu, ia sadar atau mengetahui bahwa penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur kesengajaan yang demikian harus dibuktikan.

b. Pemalsuan surat yang diperberat (264 KUHP) Pasal 264 merumuskan sebagai berikut: (1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap: 1. Akta-akta otentik; 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutagn dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai; 4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan unutk diedarkan; (2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.


Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macammacam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya. Penyerangan terhadap kepercayaaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat-surat yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum masyarakat yang lebih besar pula.

c.

Menyuruh

memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (266

KUHP) Pasal 266 merumuskan sebagai berikut: (1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan pasu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maskud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengna pidana penjara paling lama 7 tahun; (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakao akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan bukan kerugian. Untuk selesainya perbuatan menuyuruh memasukkan dalam arti selesainya kejahatan secara sempurna, tidak cukup dengan selesainya perbuatan memberikan keterangan tentang sesuatu hal/ kejadian, melainkan harus sudah tenyata tentang hal/ kejadian itu telah nyata-nyata dimuatnya dalamakta autentik yang dimaksudkannya. Objek kejahatan ini adalah keterangan palsu, artinya suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, keterangan mana mengenai sesuatu hal/ kejadian. Tidak semua hal/ kejadian berlaku di sini, melainkan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta autentik itu. Suatu hal atau kejadian yang dimaksud adalah sesuatu hal yang menjadi isi pokok dari akta autentik yang dibuat itu. Akta


nikah isi pokoknya adalah perihal pernikahan, akta jual beki isi pokoknya perihal jual beli, akta kelahiran isi pokoknya adalah perihal kelahiran, dan bukan mengenai hal-hal di luar mengenai isi pokok dari akta.

d. Pemalsuan surat tertentu (269 dan 270 KUHP) 1. Pasal 269 merumuskan sebagai berikut: (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. (2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu.

Jenis surat yang menjadi objek kejahatan Pasal 269 tersebut di atas yang menurut kebiasaan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang. Misalnya surat keterangan tanda kelakuan baik yang dikeluarkan Pejabat Kepolisian setempat, surat tentang kemiskinan atau tidak mampu oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, bahkan kadang juga dikeluarkan oleh Camat atas surat Kepala Desa atau Lurah setempat. Subjek hukum kejahatan ini dapat pejabat itu sendiri, orang lain selain pejabat yang bersangkutan. 2. Pasal 270 (1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan UU tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barangsiapa menyuruh memberikan surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah


asli dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengna kebenaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat yang tidaka benar atau yang dipalsu tersebut ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Pemalsuan tehadap surat-surat seperti ini dapat dilakukan baik oleh pejabat tersebut maupun orang lain selain pejabat, maupun oleh pemilik maupun orang lain selain pemilik. Kejahatan membuat secara palsu atau memalsu dan kejahatan menyuruh memberi surat jenis paspor palsu beserta kejahatan menggunakannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 270 dapat terjadi secara berbarengan dengan kejahatan mengenai objek paspor menurut UU No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian. 80 Misalnya seorang waga negara asing memiliki paspor palsu atau paspor dipalsu (hasil kejahatan Pasal 270 ayat (1)), kemudian ia menggunakannya untuk masuk dan berada di Indonesia, maka ia telah melanggar sekaligus Pasal 270 ayat (2) dan Pasal 1 UU Keimigrasian. Pada kejahatan yang dimaksud Pasal 270 ayat (1), yang dipidana adalah orang-orang yang melakukan perbuatan minta dikeluarkannya surat-surat yang disebutkan dalam ayat (1). Sedangkan pada pejabat pembuat surat-surat palsu itu, apabila sikap batinnya sama dengan orang yang meminta dibuatkan surat semacam ini, maka ia dapat dipidana berdasarkan kejahatan ayat (1). Mengenai unsur kesalahan, yakni maksud untuk menggunakan surat seperti itu seolah-olah surat yang isinya benar dan tidak palsu (ayat 1) maupun dengan sengaja (ayat 2) telah dibahas secara cukup pada pembicaraan pasal-pasal sebelumnya.

80

Ibid., hal. 131.


e. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275 KUHP) 1. Barangsiapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperentukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 264 No.2-5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,. 2. Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas. Perbuatan menyimpan adalah berupa perbuatan membuat benda berada dalam kekuasaanya sedemikian rupa yang bilamana diperlukan ia dapat segera mempergunakannya. 81 Dalam menyimpan tidak perlu benda itu berada langsung dalam kekuasaannya, dapat juga berada dalam tangan orang lain atas permintaannya atau perintahnya, dan orang lain itu tunduk sepenuhnya atas perintah orang itu mengenai benda tadi. Benda yang dimaksudkan adalah bendabenda yang digunakan sebagai alat dalam membuat palsu atau memalsu surat objek cetak, stempel, pulpen, dan sebagainya. sedangkan bahan berupa bahan pembuat surat palsu atua surat yang dipalsu, misalnya tinta dan kertas. Unsur kesalahan dalam kejahatan ini adalah berupa yang diketahuinya bahwa bahan atau benda itu dipergunakan untuk melakukan pemalsuan surat pasal 264 butir 2-5. 82

4.

Pemalsuan Dokumen Negara Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Perdagangan Orang Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemalsuan dokumen dalam UU PTPPO hanya dimuat dalam satu pasal

yaitu Pasal 19. Pengertian pemalsuan dokumen dalam pasal ini mengandung arti tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPO, peran pemalsuan dokumen di 81 82

Ibid., hal. 138. Ibid., hal. 139.


sini untuk mempermudah terjadinya TPPO. Cara pemalsuan dokumen menurut pasal ini yaitu dengan memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen resmi baik dokumen yang dikeluarkan instansi pemerintah maupun instansi lain. Pasal 19 UU TPPO menyebutkan: “Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana degan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta)” Unsur-unsur Pasal 19 yaitu: a. Unsur-unsur objektif: 1) Perbuatannya

memalsukan

yaitu

memberikan

atau

memasukkan keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu pada dokumen negara maupun dokumen lain. 2) Obyeknya yakni: a) Dokumen negara. Dokumen negara meliputi tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, dan suat nikah. 83 b) Dokumen lain. Dokumen lain meliputi tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja indonesia, asuransi, dan dokumen yang terkait. 84 83

Penjelasan Umum Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.


b. Unsur Subjektif: dengan maksud untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Jadi Pemalsuan dokumen dalam Pasal 19 ini berupa pemalsuan materil yaitu sifat palsunya terletak pada isi dokumen. Orang yang memalsukan dokumen tersebut memberikan keterangan yang tidak benar terkait dengan identitas maupun fakta tentang pemilik dokumen yang bersangkutan. Maksudnya adalah perbuatan ini akan menimbulkan persangkaan atau kesan akan kebenaran sesuatu hal pada orang lain yang sesungguhnya kesan itu adalah keliru, tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Salah satu kasus trafficking dengan modus pemalsuan dokumen yaitu terbongkarnya usaha trafficking dengan korban gadis-gadis di bawah umur yang dilakukan komplotan calo pemalsu dokumen, tidak lepas dari pengorbanan Siti Wahyuni alias Lasiyem (18 tahun), warga Boyolali yang nekat lompat dari lantai dua tempat penampungan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di kawasan Genuk, Semarang karena merasa dibohongi oleh calo. 85 Tindakannya melarikan diri dan melapor kepada polisi menjadi awal pengungkapan kasus perdagangan manusia. Hasilnya tiga orang ditangkap. Ketiganya, masing-masing Rudi Yanto Cahya, calo TKI asal Boyolali, Aguk Adji Bramasta dan Susanto Hardi Wiworo, keduanya pembuat dokumen TKI palsu yang tinggal di Sukoharjo. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti dokumen paslsu berupa akta kelahiran sebanyak lima lembar, empat kartu keluarga, empat lembar ijazah

84

Ibid. Ali Muntoha, Dibalik pengungkapan penjualan gadis kencur korban nekat lompat dari lantai dua, 26/10/2009 ( http://www.surya.co.id/2009/10/26/dibalik-pengungkapan-penjualangadis-kencur-korban-nekat-lompat-dari-lantai-dua.html. Diakses 15 April 2010 pukul 19.56 WIB). 85


SLTPN I Sukoharjo, empat lembar ijazah SLTPN 2 Sukoharjo, serta satu unit komputer lengkap dengan printer warna dan scanner. Setelah dilakukan pemeriksaan terungkap korban trafficking tidak hanya dialami Lasiyem. Ada tiga korban lain, Ana Istifarini (19 tahun), Wulandari (23 tahun), dan Erlina (23 tahun), ketiganya warga Sukoharjo. Modus yang dilakukan para tersangka adalah mereka memalsukan dokumen-dokumen calon TKW agar bisa dipekerjakan di luar negeri. Pemalsuan tersebut untuk memenuhi aturan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang menyatakan calon TKW minimal berusia 21 tahun. Tersangka mengaku memanipulasi dokumen tersebut untuk mengejar komisi dari pihak PJTKI yang akan menyaluran calon TKW ke luar negeri. Untuk melancarkan aksinya, tersangka Rudi membujuk korbannya untuk diperjanjikan pekerjaan di Semarang dengan gaji Rp 500.000 per minggu. Keluarga korban juga diyakinkan dengan diberi uang jaminan dengan jumlah beragam agar orang tua korban merelakan anaknya dipekerjakan. Padahal gadis-gadis di bawah umur tersebut akan dipekerjakan ke Malaysia dan Singapura melalui PJTKI PT Damas Genuk. Tersangka mengaku mendapatkan bagian sebesar Rp 1 juta untuk membuat satu dokumen palsu. Dokumen dibuat seperti aslinya dengan cara di-scan dan dicetak dengan komputer. Atas tindakannya tersebut, ketiga tersangka dijerat pasal berlapis, yakni UU No. 21 Tahun 2007 tentang Trafficking dan Pasal 263 jo 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Di dalam Pasal 65 UU PTPPO hanya disebutkan dua pasal yang tidak diberlakukan lagi sehubungan dengan keluarnya UU PTPPO yakni Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP. Hal ini berarti semua pasal yang terkait dengan TPPO yang


terdapat dalam KUHP selain yang telah disebutkan tersebut masih berlaku. Itu sebabnya Pasal 263 dan 264 KUHP dapat dikenakan pada pelaku kasus pemalsuan dokumen TKW seperti kasus Lasyiem di atas. Isi Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen mengandung dua unsur yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat. Perbuatan membuat surat palsu atau membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat

itu

dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Berbeda dengan perbuatan memalsu surat, sebelum perbuatan itu dilakukan, sudah ada sebuah surat (disebut surat asli). Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsu. Pemalsuan dokumen dalam Pasal 19 UU PTPPO hanya mengandung satu unsur yakni perbuatan memalsukan isi dokumen. Pada dasarnya dokumen tersebut adalah asli, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang hanya saja isi/ keterangan dalam dokumen tersebut yang tidak benar atau palsu. Perbedaan lainnya dari pemalsuan dokumen menurut KUHP dan UU PTPPO yakni bahwa dalam ayat 2 Pasal 263 KUHP tersebut disebutkan mengenai apabila dokumen palsu tersebut digunakan dengan sengaja dan menimbulkan kerugian, sementara Pasal 19 UU PTPPO tidak mengaturnya. Secara keseluruhan


penulis menilai bahwa isi Pasal 19 ini masih kurang lengkap dibandingkan Pasal 263 dalam KUHP, padalah Pasal 263 KUHP ini merupakan pengaturan umum dari tindak pidana pemalsuan dokumen, seharusnya UU PTPPO mengaturnya secara lebih terperinci lagi.


BAB II BENTUK-BENTUK SERTA CARA PEMALSUAN DOKUMEN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Recommend Documents