BAB II ALASAN HUKUM PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA Penahanan
Maksud penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP): “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut
umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan tersebut telah diseragamkan istilah tindakan penahanan. Tidak dikacaukan lagi dengan berbagai ragam istilah seperti yang dulu dalam HIR, yang membedakan dan mencampur aduk antara penangkapan, penahanan sementara dan tahanan sementara, yang dalam peristilahan Belanda disebut de verdachte aan te houden (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti menangkap tersangka, dan untuk menahan sementara digunakan istilah voorlopige aan houding (Pasal 62 ayat (1) HIR). Serta untuk perintah penahanan yang dimaksud Pasal 83 HIR dipergunakan istilah zijin gevangen houding bevelen. 6 KUHAP hanya mengenal dua istilah dengan batas wewenang yang tegas, yakni penangkapan yang wewenangnya diberikan kepada penyidik. Batas waktunya hanya 1 hari dan mesti ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Berbeda dengan Herzien Indonesia Reglement (selanjutnya disingkat HIR), memberi wewenang penangkapan baik kepada Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10 hari boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah.
6
Moeljatno, Op.Cit, hal. 11.
15 Universitas Sumatera Utara
Selain penangkapan KUHAP juga mengenal panahanan. Istilahnya cukup sederhana tanpa embel-embel kata sementara. KUHAP hanya mengenal istilah penahanan, yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksanaan dan kehakiman. Masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara limitatif. Sehubungan dengan penetapan waktu yang sangat terbatas bagi setiap instansi merupakan hal baru yang sangat menggembirakan dalam dunia penegakan hukum. Sebab dengan pembatasan yang limitatif tersebut, tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan. Tidak lagi seperti pada masa HIR, yang
memberi
keleluasaan
bagi
Ketua
Pengadilan
Negeri
untuk
memperpanjang penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan yang melebihi satu atau dua tahun. Benar-benar tak ada kepastian hukum bagi seorang tersangka atau yang ditahan. Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP yang menjelaskan: a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan untuk tetap menahan tersangka (Pasal 20 ayat (1)). b. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2)).
Universitas Sumatera Utara
c. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3)). 7 Dimaksudkan landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan unsur objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subjektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, penahanan yang seperti itu lebih bernuansa kezaliman dan kurang berdimensi relevansi dan urgensi.
Penangguhan Penahanan Menurut HIR dan KUHAP
Menurut HIR (Herzeine Inlands Regelement) Pada masa HIR (Herzeine Inlands Reglement), penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 358. Dalam pasal tersebut diatur tentang wewenang Hakim untuk menangguhkan penangkapan atau penahanan dengan perjanjian dan perlu dengan suatu jaminan.
7
Andi Hamzah, Pengantar Hukum acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 23.
Universitas Sumatera Utara
Hakim menentukan apabila ada alasan untuk dapat memberikan penangguhan penahanan dengan ditentukan syarat-syaratnya sebagai berikut: Syarat Mutlak (Pasal 358 HIR) 1) Tersangka harus menyatakan kesanggupannya bila dikemudian hari “Surat Perintah Penangguhan Penahanan sementara” itu dicabut sewaktu-waktu tersangka bersedia ditahan kembali. 2) Tersangka
selama
dalam
waktu
penangguhan,
kemudian
ia
dipersalahkan lagi terhadap tindak pidana lain, ia harus bersedia ditahan bila terhadap tindak pidana lain itu ia perlu ditahan. Syarat Alternatif Tersangka harus menyediakan sejumlah uang tanggungan yang diminta sebagai syarat oleh Hakim. Hakim menentukan jumlahnya dan tempat uang disimpan. Uang tanggungan ini dapat juga disediakan oleh orang lain, tidak perlu oleh tersangka sendiri. Tanggungan ini dapat berupa uang, barang atau orang lain (zakelijke borg dan personalijke borg). Setelah Hakim menentukan penangguhan penahanan, maka setiap waktu Hakim bisa mencabut surat penetapan penangguhan penahanan. Apabila dikhawatirkan si tersangka melarikan diri dengan adanya pemberian penangguhan penahanan. Penyidik dapat menahan tersangka dengan cepat memberitahukan kepada Hakim dengan permintaan agar surat penangguhan penahanannya itu ditarik kembali. Hakim yang akan menentukan dan melihat alasan-alasan apakah penangguhan itu akan dicabut atau tidak.
Universitas Sumatera Utara
Kembali kepada pemeriksaan atas diri tersangka, sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pemeriksaan terhadap diri tersangka itu harus dititikberatkan pada perbuatan-perbuatan pidana yang telah ia lakukan sehingga memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana Pasal yang telah dilanggarnya. Dalam pemeriksaan tersebut harus diungkapkan waktu perbuatan pidana itu dilakukan, jalannya perbuatan itu sendiri dilakukan (misalnya dengan penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya). Dan juga pihak-pihak lain yang turut membantu terjadinya perbuatan Tindak Pidana tersebut.
Menurut KUHAP Penangguhan
penahanan
diatur
dalam
Pasal
31
KUHAP.
Memperhatikan ketentuan Pasal 31 KUHAP, pengertian penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum habis masa atau waktu penahanannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus di jalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dan tahanan pada saat masa tahanan yang salah dan resmi sedang berjalan. Penangguhan penahanan ini tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan
Universitas Sumatera Utara
pembebasan dari tahanan. Dari segi hukum, pelaksanaan dan persyaratan : Pada penangguhan penahanan masih sah dan resmi serta masih benda dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan Undang-Undang. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penanguhan yang harus dipenuhi. Sedangkan pada pembebasan dari tahanan harus berdasar ketentuan UndangUndang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan Undang-Undang, pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. Umpamanya, oleh karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan. Atau oleh karena penahanan yang dilakukan tidak sah dan betentangan dengan Undang-Undang maupun karena batas waktu penahan yang dikenakan telah habis, sehingga tahanan harus dibebabaskan dari hukum. Atau bisa juga oleh karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disamping itu dari segi pelaksanaan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat jaminan. Menurut penegasan yang terdapat dalam Pasal 31 Ayat I KUHAP, penangguhan penahanan terjadi: Karena permintaan Tersangka atau Terdakwa. Permintaan itu disetujui oleh Instansi yang menahan atau yang bertanggung
Universitas Sumatera Utara
jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan. 14Gambaran terjadinya penangguhan penahanan seolah-olah didasarkan pada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hubungan perdata. Itu sebabnya cenderung untuk mengatakan terjadinya penangguhan penahanan berdasarkan perjanjian antara orang tahanan atau orang yang menjamin dengan pihak instansi yang menahan. Orang tahanan berjanji akan melaksanakan dan memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan instansi yang menahan sebagai imbalan atau tegen prestasi pihak yang menahan mengeluarkan dari tahanan dengan menangguhkan penahanan. Dari proses terjadinya penangguhan penahanan, masing-masing pihak melakukan prestasi dan tegen prestasi. Prestasi yang dilakukan oleh tahanan atau orang yang menjamin mematuhi syarat yang ditetapkan adalah satu pihak dan pihak lainnya yaitu pihak yang menahan memberi imbalan sebagai tegen prestasi berupa penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Dalam penangguhan penahanan batas waktu / masa penahanan masih secara sah berlaku dan dibenarkan menurut UndangUndang, tetapi pelaksanaan penahanannya ditangguhkan / dihentikan setelah persyaratan penangguhan dipenuhi oleh Tersangka / Terdakwa dan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan penahanan. Ditangguhkan atau dihentikan setelah persyaratan penangguhan dipenuhi oleh Tersangka / Terdakwa dan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan
Universitas Sumatera Utara
penahanan. Lembaga penanguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang seperti yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP merupakan suatu lembaga baru dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang. 8 Dalam KUHAP maupun dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak ditetapkan tentang penangguhan penahanan. Dengan demikian berarti pembentuk undang-undang menyerahkan hal itu kepada Aparat penegak hukum untuk menetapkannya. Hal tersebut tercakup dalam makna dapat ditarik dari kalimat terakhir Pasal 31 ayat 1 KUHAP yang menyatakan “Berdasarkan syarat yang ditentukan”. Dalam penjelasan ayat 31 KUHAP dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan syarat ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Menurut M.Yahya Harahap menyatakan bahwa seperti yang sudah kita katakan salah satu perbedaan antara penangguhan penahanan dan pembebasan tahanan, terletak pada “syarat”. Faktor “syarat” ini merupakan “dasar” atau landasan pemberian penangguhan penahanan. Sedang dalam tindakan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat, sehingga tadi tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan.
9
Penetapan syarat-syarat penangguhan penahanan oleh Instansi yang 8
Ratna Sari, Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana, Penerbit: Kelompok studi Hukum dan Masyarakat, Desember 1995, hal.39 9 Yahya Harahap, Op.cit., hal.64
Universitas Sumatera Utara
akan memberikan penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak dapat diberikan. Sehingga dengan demikian instansi yang menahan seorang tersangka atau terdakwa terlebih dahulu menetapkan syarat-syarat agar penangguhan penahanan dapat diberikan. Kemudian tahanan yang bersangkutan menyatakan bersedia untuk menaati syarat-syarat tersebut. Atas kesediaan tersebut, barulah instansi yang berwenang memberikan penangguhan penahanan memproses permohonan penangguhan
penahanan.
Dengan
demikian
penetapan
syarat
dalam
penangguhan penahanan merupakan conditio sinequanon dalam pemberian penangguhan penahanan.
Alasan Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Seorang Terdakwa
Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP yang berbunyi: (1) atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan-penangguhan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktuwaktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud ayat (1). Rumusan Pasal 31 ayat (1) KUHAP di atas, memberikan kebebasan penentuan “penangguhan penahanan”. Kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya masing-masing. Hal ini dapat diketahui dari rumusan “dengan atau tanpa jaminan uang atau orang”. Tetapi rumusan “berdasarkan syarat yang ditentukan”berarti adanya syarat-syarat. Pada penjelasan resmi Pasal 31 KUHAP tercantum antara lain: “yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota”.
Universitas Sumatera Utara
Selanjutnya penjelasan resmi pasal tersebut memuat: “masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa tahanan”. Dengan penjelasan ini berarti berbeda dengan “penahanan rumah” dan “penahanan kota” karena baik penahanan rumah maupun penahanan kota diperhitungkan pada masa tahanan, (1/3 dan 1/5 dari jumlah lamanya ditahan). Berdasarkan rumusan Pasal 31 ayat (1) KUHAP maka penangguhan penahanan dapat dilakukan: Dengan syarat, yang dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, syarat tersebut dimuat dalam perjanjian. Dengan jaminan uang dan syarat yang tercantum dalam perjanjian. Dengan jaminan orang dan syarat yang tercantum dalam perjanjian. 10 Uraian di atas belum menjelaskan alasan penangguhan tetapi masih menjelaskan syarat daripada penangguhan penahanan itu sendiri. Sedangkan alasan penangguhan penahana itu sendiri dapat dilihat uraian berikut ini. Tentang alasan penangguhan penahanan tidak ada disinggung dalam Pasal 31 KUHAP maupun juga dalam penjelasan pasal tersebut. Kalau begitu ditinjau dari segi yuridis mengenai alasan penangguhan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan oleh KUHAP. 11Persoalan pokok dalam penangguhan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penangguhan. Akan tetapi, sekalipun undang-undang tidak menentukan alasan penangguhan, dan memberi kebebasan dan kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak menangguhkan, sepatutnya instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan dan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, preventif, korektif dan edukatif. Uraian berikut ini mencoba melihat beberapa perkara yang pernah dikabulkan penangguhan penahanan. 1. Penangguhan penahanan diajukan dengan alasan karena tahanan masih berada di bawah umur Contoh kasus dalam point pertama ini adalah penangguhan penahanan Ant (16) dan My (15) yang menjadi tersangka kasus pornografi dikabulkan oleh Pengadilan yang sedang memeriksa kasus tersebut. Latar belakang pengajuan penangguhan penahanan, dikarenakan selama ditahan di Polres Cilegon dua
10
Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 131.
Universitas Sumatera Utara
kliennya dicampur bersama tahanan dewasa. Selain itu mereka juga masih butuh pembinaan oleh orangtua. Terkait penangguhan penahanan Ant dan My, alasan lainnya adalah karena kedua tersangka masih di bawah umur. Kasus kedua tersangka
12
Kota Cilegon digegerkan oleh video tarian
telanjang (striptis) yang dilakukan dua bar girl New LM, Ant dan My. Tarian itu direkam oleh dua pria dewasa yang saat ini belum ditangkap polisi. Kedua pria dewasa itu bisa merekam dua bar girl menari telanjang di atas meja karaoke atas jasa seorang Siti Khodijah. Video berdurasi 1 menit 8 detik itu marak dimiliki warga Cilegon melalui handphone. 13 Kasus ini menjelaskan bahwa identifikasi masalah penangguhan penahanan tersebut bukan semata-mata terdakwa masih berada di bawah umur, tetapi lebih kepada sifat pembinaan yaitu pembinaan agar kedua terdakwa tidak lagi mengulang perbuatannya.
2. Penangguhan penahanan dengan alasan agar tahanan dapat bekerja kembali sebagai ibu rumah tangga atau sebagai pegawai pada suatu perusahaan. Point kedua ini sepertinya kurang logis sebagai dasar atau alasan dapat dilakukannya penangguhan penahanan. Hal ini dimungkinkan karena kasus yang menyangkut dikabulkannya penangguhan penahanan karena kasus tersebut yaitu kasus atas nama Prita dengan dakwaan telah menyebarkan informasi yang tidak benar melalui teknologi informasi menggunakan internet 11
Utrech, Pengantar Hukum Indonesia, Terjemahan Moh. Saleh Djindang, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hal. 231. 12 Redaksi, “Penangguhan Penahanan Dua Penari Striptis Dikabulkan”, http://www.radar_banten.com, Diakses tanggal 4 Januari 2011.
Universitas Sumatera Utara
tentang tidak atau kurang bagusnya pelayanan sebuah rumah sakit telah menyita perhatian publik, dan sepertinya publik memberikan dukungan kepada Prita. Selain itu dakwaan yang diancamkan kepada Prita tidak akan memberikan efek mengganggu ketertiban umum, sehingga kepada Prita dapat diberikan penangguhan penahanan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa terdakwa Prita Mulyasari tidak lagi berstatus tahanan kota. Penetapan tersebut menyusul adanya permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh kuasa hukum Prita, OC Kaligis bersama tim. Permohonan tersebut dilakukan dengan alasan agar Prita bisa bekerja kembali, baik itu sebagai ibu rumah tangga atau sebagai pegawai di bank. 14
3. Penangguhan penahanan dengan alasan pemeriksaan perkara sudah selesai dilaksanakan. Point ketiga ini menyangkut dikabulkan permohonan penangguhan penahanan Pilot Marwoto Komar.Polda DIY melalui surat yang dikeluarkan Direktur Reserse Kriminal, mengabulkan permohonan penangguhan penahanan kapten pilot Marwoto Komar. Penangguhan penahanan terhadap pilot pesawat Garuda yang mengalami kecelakaan saat mendarat di Bandara Adisucipto Yogyakarta . Penangguhan itu dikabulkan karena pemeriksaan terhadap
13
Ibid. Kejaksaan Republik Indonesia, “Penangguhan Penahanan Prita Dikabulkan Hakim”, www.kejaksaan.com, Diakses tanggal 4 Januari 2011. 14
Universitas Sumatera Utara
Marwoto sudah dianggap selesai. 15 Kasus Marwoto
yang
dikabulkannya permohonan penangguhan
penahanan karena pemeriksaan perkara sudah selesai dilaksanakan, sehingga tinggal pelaksanaan pemeriksaan di Pengadilan menjelaskan bahwa kondisi terdakwa itu sendiri dalam hal dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan. Atau dengan perkataan lain bahwa dakwaan yang diajukan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu kejahatan yang dikehendaki oleh korban tetapi semata-mata merupakan kecelakaan pesawat korban. Artinya korban dalam hal ini sebagai pilot harus bertanggung jawab atas kecelakaan itu sendiri. Masalah tentang diajukannya seorang pilot sebagai terdakwa sempat menjadi polemik hukum di negeri ini, sehingga perlu diselesaikan secara berhati-hati.
4. Penangguhan penahanan dengan alasan agar terdakwa berkesempatan untuk belajar di sekolah. Setelah lebih sebulan menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pati, empat orang cewek ABG anggota ”Geng Nero” yang saat ini menjadi terdakwa perkara pengeroyokan terhadap sejumlah siswa, akhirnya mendapat penangguhan penahanan 16 Permohonan penangguhan penahanan disampaikan penasihat hukum terdakwa untuk memberi kesempatan kepada terdakwa yang masih berstatus 15
PAB Indonesia, “Polda DIY Kabulkan Penangguhan Penahanan Pilot Marwoto”, Http://www.pab_indonesia.com, Diakses tanggal 4 Januari 2011. 16 Wawasan Digital, “Penangguhan penahanan dikabulkan 4 terdakwa ’Geng Nero’ keluar dari lapas”, http://www.wawasandigital.com, Diakses tanggal 4 Januari 2011.
Universitas Sumatera Utara
sebagai pelajar untuk mengikuti proses kegiatan belajar di sekolah. Melihat beberapa kasus yang disadur dari beberapa situs di internet tersebut dapat dipahami bahwa alasan penangguhan penahanan tersebut beraneka ragam sesuai dengan kepentingan dan keadaan terdakwa. Pengajuan alasan penangguhan penahanan seperti dilihat dari beberapa point di atas menjelaskan suatu keadaan tertentu dari terdakwa sendiri dan akibat perbuatannya terhadap masyarakat banyak. Sehingga dalam kondisi ini meskipun penangguhan penahanan yang diajukan oleh terdakwa dengan alasan sakit atau hendak melahirkan dapat saja ditolak tatkala kasus tersebut berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan, korupsi atau tindak pidana berat lainnya yang sangat mengganggu keadilan masyarakat banyak. Oleh sebab itu terkadang meskipun ditemukan alasan penanggungan penahanan tersebut kurang masuk akal dan signifikan dengan perkara yang didakwakan dapat dikabulkan. Hal ini dimungkinkan perkara tersebut kurang direspon oleh masyarakat atau merupakan perkara yang kurang mendapatkan respek masyarakat umum. Hal ini dapat dilihat dalam kasus di atas seperti Kasus Prita dan Kasus pilot Marwoto yang dikabulkan penangguhan penahanannya, hal ini disebabkan baik itu secara sosiologis, psikologis, pereventif, korektif dan edukatif perkara yang diajukan kepada terdakwa tidak mengganggu ketertiban umum. Artinya seorang pelaku korupsi atau pembunuh yang sedang hamil mengajukan penangguhan tentunya tidak edukatif dan preventif dalam
Universitas Sumatera Utara
menciptakan suatu kepastian hukum apabila dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan dengan sebab hamil. Karena apabila ia akan melahirkan maka aparat penegak hukum akan dapat memberikan pelayanan maksimal tanpa perlu mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Hal ini senada juga dengan apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap bahwa pemberian penangguhan penahanan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, narkotik, penyelundupan atau korupsi, secara umum bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum. Ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis penangguhan penahanan atas kejahatan tindak pidana semacam itu bertentangan dengan tujuan preventif dan korektif serta tidak mencerminkan upaya edukatif bagi anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kebebasan dan kewenangan menangguhkan penahanan, jangan semata-mata bertitik tolak dari sudut persyaratan dan jaminan yang ditetapkan, tetapi juga harus mengkaji dan mempertimbangkan lebih dalam dari sudut yang lebih luas khususnya dalam memberikan arti keadilan bagi masyarakat luas. 17
17
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum., hal. 211.
Universitas Sumatera Utara
