BAB I PENERAPAN KONSEP PROVOCATIVE VICTIM TERHADAP KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP MURID DI LINGKUNGAN SEKOLAH BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL A. Latar Belakang Penelitian Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Salah satu tuntutan gerakan reformasi tahun 1998, ialah diadakannya reformasi dalam bidang pendidikan. Forum Rektor yang lahir 7 Nopember 1998 di Bandung juga mendeklarasikan perlunya reformasi budaya melalui reformasi pendidikan. Tuntutan reformasi itu dipenuhi oleh Dewan Perwakilan
Rakyat
Republik
Indonesia
(DPR-RI)
bersama
dengan
pemerintah, dengan disahkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diberlakukan pada tanggal 8 Juli 2003, yang cukup ideal dan akomodatif dalam mengatur sistem pendidikan di Indonesia.
1
2
Sistem pendidikan nasional yang handal dan visioner sudah harus diketemukan, agar mampu menjawab globalisasi dan membawa Indonesia hidup sederajat dalam panggung kehidupan internasional dengan bangsabangsa maju lainnya. Suatu sistem pendidikan nasional yang mampu mengantarkan orang Indonesia menjadi warga dunia modern tanpa kehilangan jati dirinya. Menurut Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan tentang fungsi pendidikan : “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
Dalam dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting, yaitu guru dan sekolah sebagai sarana pendidikan siswa yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa sebagai penerus cita-cita bangsa. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru.1 Profesionalitas guru dalam mendidik menjadi salah satu syarat utama mewujudkan
pendidikan
bermutu.
Karenanya,
pemerintah
telah
mengupayakan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan profesionalitas guru-guru di Tanah Air. Menyadari begitu pentingnya peran guru, eksistensi 1
10.08 WIB
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah, diunduh pada sabtu 1 oktober 2016, pukul
3
guru tersebut dikukuhkan dalam Undang-Undang (UU) No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang ditandatangani Presiden RI pada 30 Desember 2005. Undang-undang guru dan dosen sangat dibutuhkan untuk melengkapi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “pendidik merupakan tenaga profesional”. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun tugas utama seorang guru sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasikan peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
4
Menurut Oemar Hamalik, guru profesional harus memiliki persyaratan yang meliputi: memiliki bakat sebagai guru, memiliki keahlian sebagai guru, memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi, memiliki mental yang sehat, berbadan sehat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, guru adalah manusia berjiwa Pancasila, dan seorang warga negara yang baik.2 Guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mendidik dan mengajar juga diharuskan memberikan tindakan disiplin kepada siswa. Disiplin merupakan image serta kualitas pendidikan di suatu lembaga pendidikan formal seperti sekolah, sehingga para pendidik harus bekerja keras membuat peraturan serta menertibkan siswa-siswinya di sekolah. Dalam hal kedisiplinan, guru ada saatnya memberikan sanksi yang tegas kepada murid. Di dunia pendidikan sering kali ada bentuk penghargaan dan hukuman, siapa yang benar dan melakukan kebaikan akan mendapat hadiah atau penghargaan, sebaliknya siapa yang salah dan melakukan tindakan yang dilarang akan mendapat hukuman.3 Guru pada dasarnya dalam mendidik, mengajar, mengevaluasi murid, diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan kepada muridnya, tetapi juga memberikan hukuman. Maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang ditandangani oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 01 Desember 2008. Peraturan ini diterbitkan sebagai amanat dan tindak lanjut dari UU No. 2 3
Hlm.74.
Oemar Hamalik,Proses Belajar Mengajar, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Hal. 118. Beni Setiawan, Agenda Pendidikan Nasional, Ar‐Ruzz media, Jogjakarta, 2010,
5
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga sebagai payung hukum bagi guru dalam memberikan sanksi atas dasar mendidik dan upaya perlindungan terhadap guru dalam mendidik murid. Sebagaimana diatur dalam PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Di dalam Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa : “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang di tetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.” Dalam Pasal 39 ayat (2) dijelaskan mengenai jenis sanksi, yakni : “Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan perturan perundangundangan.”
Dalam PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru, juga memberikan perlindungan terhadap guru dalam menegakkan disiplin terhadap muridnya, tepatnya dalam Pasal 40 menyebutkan: “Guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing” Dalam Pasal 41 PP No. 74 tahun 2008 juga menyebutkan bahwa: “Guru berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain”
6
Mendidik adalah suatu usaha untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan, baik secara jasmani maupun rohani. Oleh karena itu “Mendidik” dikatakan sebagai upaya pembinaan pribadi, sikap mental dan akhlak anak didik. “Mendidik” tidak sekedar transfer of knowledge, tetapi juga transfer of values. “Mendidik” diartikan secara utuh, baik matra kognitif, psikomotorik, maupun afektif, agar tumbuh sebagai manusia yang berpribadi baik.4 Menurut Wijanarko, mendidik adalah menyampaikan pengajaran norma-norma dan nilai-nilai hidup, aturan dan hukum.5 Menurut pandangan Darmodiharjo
menunjukkan
usaha
yang
lebih
ditujukan
kepada
pengembangan budi pekerti, hati nurani, semangat, kecintaan, rasa susila, ketakwaan, dan lain-lainnya.6 Mendidik berbeda dengan
mengajar. Usman
mengemukakan,
mengajar pada prinsipnya adalah membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau mengandung pengertian bahwa mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan terjadinya proses belajar. Pengertian ini mengandung makna bahwa guru dituntut untuk dapat berperan sebagai organisator kegiatan belajar siswa dan juga hendaknya mampu memanfaatkan lingkungan, baik yang ada di kelas maupun yang ada di luar kelas, yang
4
Sardiman, Interaksi dan motivasi belajar “MENGAJAR”, Raja Grafindo, Jakarta, 2005,
hlm 51. 5
Jarot Wijanarko, Mendidik anak: untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 3. 6 Uyoh Sadulloh, dkk, Pedagogic (Ilmu Mendidik), CV. Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 7.
7
menunjang terhadap kegiatan belajar mengajar.7 Sedangkan Burton mengemukakan, mengajar adalah upaya memberikan stimulus, bimbingan pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar.8 Seorang
guru
dalam
upaya
mendidik,
mendisiplinkan
dan
menertibkan siswa tidak hanya dapat memberikan sanksi berupa teguran saja, namun di saat sanksi teguran tidak efektif terkadang seorang guru memberikan sanksi fisik seperti menjewer, menjitak, mencubit dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya, sekarang ini marak guru yang berurusan dengan hukum karena dianggap melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap siswa karena telah melanggar UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar hak anak. Akibatnya guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara di sisi lain khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal yang biasanya dijadikan rujukan dalam laporan pengaduan kekerasan terhadap anak oleh guru adalah Pasal 54 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh 7
Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, Hlm 3. 8 Syaiful Sagala,Konsep dan Makna Pembelajaran: Untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar, CV. Alfabeta, Bandung, 2003, hlm 61.
8
pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” Jenis-jenis kekerasan yang tercantum dalam Pasal di atas, yaitu kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang mungkin lebih luas lagi. Pada situs Wikipedia disebutkan ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak, yaitu pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional atau psikologis, dan pelecehan seksual. Guru dalam mendidik muridnya diberikan alasan penghapus pidana, yakni alasan pembenar “hak mendidik dari orang tua” dan tidak sepatutnya mendapatkan hukuman. Dalam mendidik anak dan murid mungkin saja orang tua, wali, atau guru melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, namun apabila
perbuatan
tersebut
dilakukan
dalam
keadaan
tertentu
dan
dilaksanakan secara mendidik dan terbatas, maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan.9 Kasus guru yang berhadapan dengan hukum karena memberikan sanksi fisik kepada siswa sangat marak terjadi belakangan ini, salah satunya terjadi di Kota Prabumulih di Provinsi Sumatera Selatan. Seorang guru di pidana dengan pidana penjara selama 5 bulan dengan masa percobaan selama 10 bulan karena memukul muridnya yang melakukan kegaduhan di kelas. Guru tersebut memukul muridnya dengan menggunakan mistar kayu setelah sebelumnya sudah memperingati atau menegur muridnya sebanyak tiga kali, namun kegaduhan masih terus saja terjadi. 9
https://fristianhumalanggionline.wordpress.com/2008/05/26/alasan‐penghapus‐ pidana/, diunduh pada rabu 20 oktober 2016, pukul 10.35 WIB
9
Dari contoh kasus di atas, faktanya dapat dilihat bagaimana perbuatan pemberian hukuman fisik yang dilakukan oleh guru tidak serta merta dilakukan tanpa alasan dan tidak sepenuhnya merupakan kesalahan guru, karena guru dalam mendidik juga tidak lepas dari peran murid. Murid tersebut juga berperan aktif menjadikan dirinya sebagai korban, karena saat sanksi teguran tidak memberikan hasil dan tidak efektif untuk mendidik murid tersebut, tidak dapat disalahkan jika seorang guru memberikan sanksi tegas terhadap murid yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah dengan cara memberikan sanksi fisik. Jika para siswa nakal tersebut dibiarkan saja, ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan murid, khususnya di kalangan para murid yang nakal. Mereka akan semakin aktif melanggar tata tertib sekolah, karena tidak akan dihukum. Kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru dalam hal mendidik diatas pada kenyataannya berujung pada dilaporkannya guru tersebut kepada pihak yang berwajib dan berakhir pada penjatuhan pidana kepada guru. Karena pemberian hukuman fisik yang dilakukan oleh guru sering diartikan sama dengan tindakan kekerasan, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi oleh orang tua murid, padahal apa yang dilakukan oleh guru tersebut bertujuan untuk menegakan disiplin kepada anak didik. Hal ini menyebabkan eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan menjadi sosok yang serba salah dalam melakukan tugas keprofesiannya dikarenakan takut dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila guru tersebut memberikan hukuman guna memberikan didikan tegas pada murid, Pada
10
akhirnya guru akan acuh tak acuh kepada tingkah laku muridnya di sekolah dan feknya sangat jelas hal tersebut berimbas kepada sikap, perilaku, dan moral para murid yang akhirnya berani melawan guru, membangkang guru, dan menyepelekan tugas-tugas yang diberikan guru. Oleh karena itu, dalam kasus ini perlu dipahami terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap siswa tidak bisa hanya dilihat dari sisi kriminologi, tetapi harus dilihat apakah korban memiliki faktor lain sehingga ia juga dapat dikatakan sebagai pelaku secara viktimologi. Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah :10 “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”
Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung, secara aktif atau pasif, dengan motifasi yang positif maupun negatif. Pihak korban sebagai partisipasi utama dalam suatu tindak pidana memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu.11 Provocative victim merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.12 10 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar Grafika, 2011, hlm 9 11 Ibid, hlm.105. 12 Lilik Mulyadi, kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi, Djamban, Denpasar, 2007, hlm 120.
11
Terkait permasalahan kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap murid di lingkungan sekolah, maka harus diperhitungkan peranan korban atau murid
dalam terjdinya kekerasan fisik tersebut. Begitu
banyaknya guru yang akhirnya berhadapan dan diproses dengan hukum karena mendidik dan mendisiplinkan muridnya, membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul : “PENERAPAN KONSEP PROVOCATIVE VICTIM TERHADAP KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP MURID DI LINGKUNGAN SEKOLAH BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL”
B. Identifikasi masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasikan masalah, sebagai berikut : 1. Bagaimana peranan korban dalam terjadinya kekerasan fisik oleh guru terhadap murid di lingkungan sekolah berdasarkan konsep provocative victim ? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan agar tidak terjadi kembali tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap murid di lingkungan sekolah ?
12
C. Tujuan penelitian Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis peranan korban dalam terjadinya
kekerasan fisik oleh guru terhadap murid di
lingkungan sekolah berdasarkan konsep provocative victim. 2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan tidak terjadi kembali tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap murid di lingkungan sekolah.
D. Kegunaan penelitian 1. Kegunaan teoritis penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan alasan penghapus pidana bagi guru yang memberikan sanksi tegas berupa sanksi fisik dalam mendidik muridnya di lingkungan sekolah. 2. Kegunaan praktis a. Penegak Hukum Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan praktisi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Sebagai bahan acuan untuk melakukan tindakan dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam permasalahan hukum di bidang
13
pendidikan terkait pemidanaan terhadap guru yang memberikan sanksi tegas berupa sanksi fisik pada muridnya di lingkungan sekolah.
b. Lembaga Pendidikan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap guru dalam memberikan didikan kepada muridnya di lingkungan sekolah, untuk akhirnya solusi yang diberikan dalam penelitian ini dapat diimplementasikan oleh guru dalam mendidik murid.
E. Kerangka pemikiran Berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Arti negara hukum tidak akan terpisahkan dari pilarnya itu sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun terkecuali kekuasaan hukum semata, yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum. Negara hukum memiliki salah satu ciri yakni berlakunya asas legalitas, yang artinya setiap tindakan masyarakat harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau lebih dibuat terlebih dahulu, yang juga harus ditaati oleh pemerintah beserta aparaturnya. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
14
tidak ada kecualinya. Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah keatas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan, semua harus dilayani sama di depan hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila, yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual, dan materiil yang
merata.
Pancasila
digunakan
sebagai
dasar
untuk
mengatur
penyelenggaraan suatu negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan bunyi pembukaan pada UUD 1945 Alenia IV yang menyatakan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu cita-cita nasional Indonesia. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta ahlak mulia dalam rangka
15
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” Sehubungan dengan hal tersebut, Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai
makna yang terkandung dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, yakni :13 “Pembukaan alinea ke empat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-menurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya, yang memiliki corak partikuler untuk lebih mendalami persoalan itu dapat dijelaskan sebagai berikut: Pancasila secara konsep dapatlah disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh yang tertuang dalam sila berkaitan erat dan saling tidak dapat dipisahkan, suatu kebetulan yang utuh.”
Berdasarkan penjelasan di atas warga Indonesia diikat oleh normanorma di luar norma hukum. Norma itu sendiri adalah pedoman manusia dalam bertingkah laku, dengan begitu norma hukum hanyalah sebagian dari sekian banyak pedoman tingkah laku.14 Purbacaraka dan Soekanto menyebutkan ada tiga norma yang berlaku, diantaranya norma kepercayaan, kesusilaan, dan sopan santun. Tiga norma yang disebutkan belum dapat memberikan perlindungan yang memuaskan, sehingga diperlukan norma hukum. Perlindungan yang diberikan oleh norma hukum lebih memuaskan dari norma-norma lain, karena pelaksanaan norma hukum dapat dipaksakan. 13
H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, teori hukum: mengingat, mengumpulkan, dan mebuka kembali, refika aditama, bandung, 2005, hlm 158. 14 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, pokok‐pokok filsafat hukum, gramedia pustaka utama, jakarta, 2008, hlm 13.
16
Apabila tidak dilaksanakan, pada prinsipnya erat hubungan antara hukum dan kekuasaan.15 Menurut Jimly Asshiddiqie :16 “Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap deliquent adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab” Indonesia merupakan negara yang menganut sistem eropa continental atau civil law yang sangat menjunjung tinggi asas legalitas. Asas legalitas (Principle of lagality) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya asas ini dikenal dengan bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lerlebih dahulu).17 Terkait mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di lingkungan sekolah, walaupun hanya mencubit atau menjewer dengan tujuan mendidik sekalipun tetap saja dijatuhi hukuman pidana dengan anggapan melakukan kekerasan terhadap anak. Maka sesuai dengan asas legalitas dapat di adili karena perbuatan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, yang di atur dalam Pasal 80 ayat (1)
15 16
Ibid, hlm 13 Jimly Asshiddiqie, teori hans kelsen tentang hukum, Konpress, Jakarta, 2012, hlm
56. 17
Moeljatno, Asas‐Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hlm.25
17
jo Pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan : Pasal 80 ayat (1) : “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”
Pasal 76C : “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”
Kamus besar bahasa Indonesia menerangkan kekerasan diartikan sebagai “perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.”18 Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, penyebab terjadinya kejahatan ialah :19 a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapatkan materi dengan jalan mudah b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang c. Keberanian mengambil resiko d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik
18
Kamus Besar Bahasa Indonesia Mulyana W. Kusma, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan‐Kejahatan kekerasan,Ghalia Indonesia,Jakarta,1982,hlm 41 19
18
Korban kejahatan (victim rights), adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Pengertian korban disini, dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.20 Adapun yang dimaksud dengan korban yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) : “Korban ialah orang yang menderita sebagai akibat dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Korban juga dapat ditimbulkan karena suatu tindak pidana.”
Adapun akibat munculnya korban adalah sikap atau tindakan terhadap pihak korban dan atau pihak pelaku, serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban tidak hanya sebagai sebab dan dasar proses terjadinya kriminalisasi, akan tetapi juga dapat memainkan peranan penting dalam terjadinya kriminalisasi. Peranan korban tersebut akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban pihak korban serta penyelesaiannya. Menurut Stephen Schafer, provocative victim merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.21
20
Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 63 21 Lilik Mulyadi, kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi, Djamban, Denpasar, 2007, hlm 120.
19
Faktor-faktor yang beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan :22 a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi. b. Kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban. d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.
Berdasarkan adanya kemungkinan korban secara aktif ikut perperan dalam terjadinya kejahatan, maka hal tersebut akan berpengaruh dalam proses peradilan menyangkut hal kebijaksanaan penghukuman kepada pelaku dalam kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya di sekolah dalam rangka mendidik, sehingga pertimbangan viktimologis ini dapat ditempatkan. Dalam kasus guru melakukan kekerasan fisik kepada murid pada dasarnya bukan semata-mata tanpa alasan, namun dikarenakan faktor-faktor tertentu. Ketika sanksi teguran tidak juga membuat siswa mengerti, hal tersebut membuat guru terpaksa memberikan sanksi fisik seperti menjewer, menjitak atau mencubit, dan akhirnya hal tersebut membuat guru berhadapan dengan hukum. Maka menurut hemat penulis, guru berhak mendapatkan perlindungan hukum. PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, dalam Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa : 22
Bambang Waluyo, Viktimologi pelindungan korban dan saksi, sinar grafika, jakarta, 2011, hlm 19.
20
“Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.”
Dalam Pasal 39 ayat (2) dijelaskan mengenai jenis sanksi, yakni : “Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan perturan perundangundangan.”
Dalam PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru, juga memberikan perlindungan terhadap guru dalam menegakkan disiplin terhadap muridnya, tepatnya dalam Pasal 40 menyebutkan: “Guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing”
Dalam Pasal 41 PP No. 74 tahun 2008 juga menyebutkan bahwa: “Guru berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain” Tindakan guru yang mendidik muridnya dengan menggunakan sanksi fisik termasuk kedalam sifat melawan hukum yang bersifat materiil. Perbuatan hukum yang bersifat materiil adalah suatu perbuatan disamping mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan undang-undang, perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai
21
perbuatan yang tidak patut atau tercela. Sifat melawan hukum materiil ini dapat dijadikan alasan penghapus pidana, apabila perbuatan yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku dan tidak tercela sesuai dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat.23 Sifat melawan hukum mareriil merupakan alasan penghapus pidana di luar KUHP yang berlaku secara umum, namun terdapat beberapa yang hanya berlaku secara khusus untuk beberapa perbuatan atau pelaku tertentu saja, yaitu :24 a. Hak mendidik orang tua dan wali terhadap anaknya, hak mendidik guru dan dosen terhadap murid/mahasiswanya. Pada hakekatnya orang tua yang memukul anaknya sudah dapat dipidana, namun kenyataannya perbuatan itu tidak dapat dipidana, sebab perbuatan itu dilakukan dalam rangka “hak orang tua untuk mengajar dan mendidik” jika dalam batas wajar. Demikian juga hal yang sama berlaku untuk para pendidik lainnya seperti guru dan dosen. Orang tua, para guru dan orang-orang yang bertugas mendidik dalam batas-batas tertentu berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa. b. Hak jabatan atau pekerjaan dokter, apoteker, bidan, dan penelitian ilmu-ilmu alam. Seperti dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya dan dokter bedah yang melakukan tindakan operasi terhadap pasiennya. Tindakan-tindakan tersebut tentu saja tidak dapat 23
M. Hamdan, Alasan penghapus pidana (teori dan studi), PT. Refika Aditama, Bandung,, 2012, Hlm 102 24 Ibid, hlm 105‐110
22
digolongkan sebagai tindak pidana, sepanjang tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ilmu pengetahuan atau menurut ukuran medis yang diterima secara umum mereka tidak dipidana. Hal-hal yang demikian ini dihilangkan sifat melawan hukumnya karena berdasarkan profesinya tersebut asalkan tidak dilakukan dengan cara sewenang-wenang atau tidak profesional. c. Izin/persetujuan dari mereka yang kepentingannya dilanggar. Orang yang melanggar kepentingan orang lain yang perbuatannya itu sesungguhnya merupakan tindak pidana seandainya tidak ada izin dari orang yang bersangkutan, maka tidak dipidana jika mendapatkan izin. Dengan kata lain, izin dari seseorang yang dirugikan dalam beberapa peristiwa tertentu juga dapat dijadikan alasan menghapuskan pidana bagi pelaku yang telah melakukan perbuatan yang sebenarnya sudah memenuhi rumusan dari tindak pidana. Misalnya dalam olah raga pertandingan tinju. d. Mewakili urusan dari orang lain. Jika seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk mewakili orang lain dengan sukarela tanpa diperintah orang yang diwakilinya, maka wajib menyelesaikan urusan orang yang diwakilinya itu sebagai “bapak rumah yang baik” tanpa berhak mendapatkan upah. Jadi meskipun tidak mendapat perintah, akan tetapi karena dilakukan secara sukarela dan dengan cara yang baik, meskipun mengalami kerugian maka akan menghapuskan kesalahannya. Misalnya anggota pemadam
23
kebakaran memasuki rumah untuk memadamkan api, atau merusak sebagian dari rumah untuk mencegah menjalarnya api dalam kebakaran tersebut tidak dipidana, meskipun perbuatan tersebut sudah melanggar hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 298 ayat (2) menyebutkan “si bapak dan si ibu, keduanya wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa...”. Di dalam hukum perdatapun orang tua/wali diharuskan mendidik anak, diantaranya agar anak tersebut berperilaku baik. Dalam mendidik anak dan murid mungkin saja orang tua, wali, atau guru melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, namun apabila
perbuatan
tersebut
dilakukan
dalam
keadaan
tertentu
dan
dilaksanakan secara mendidik dan terbatas, maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan
24
ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.25 Menurut Phillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.26 Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.27
F. Metode penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yang menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalahmasalah yang penulis teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut : 1. Spesifikasi penelitian Menurut Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan :28 “Spesifikasi dalam penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan” 25
Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2004. hlm. 3 26 Pjillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2 27 Maria Alfons, Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk‐Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual, Malang, Universitas Brawijaya, 20 10, hlm. 18. 28 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 97.
25
Deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti, dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat melukiskan fakta-fakta untuk memperoleh gambaran dalam hal penerapan hukum pidana terhadap guru yang melakukan kekerasan fisik kepada muridnya di lingkungan sekolah berdasarkan konsep provocative victim dalam rangka mendidik dihubungkan dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional,
sehingga
dapat
ditarik
kesimpulan
tanpa
menggunakan rumus statistik atau rumus matematik.
2. Metode Pendekatan Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode dengan cara pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisa undang-undang yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :29 “Metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan-permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan 29
Ibid, hlm 97
26
perundangan satu dengan peraturan perundangan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek .” Soerjono Soekanto menyatakan :30 “Disertai dengan menggunakan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, seperti peraturan perundangundangan, buku, literatur, maupun surat kabar dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis”
Dalam penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan ditunjang oleh studi lapangan mengenai permasalahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan berkenaan dengan masalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap murid di lingkungan sekolah dalam rangka mendidik dihubungkan dengan konsep provocative victim dan berdasarkan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni penelitian terhadap asas-asas hukum terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum. Metode pendekatan tersebut digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.
30
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.52
27
3. Tahapan Penelitian Berkenaan dengan digunakannya metode penelitian yuridisnormatif, maka penelitian dilakukan melalui dua tahapan, yaitu : a. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan media kepustakaan dan diperoleh dari berbagai data primer serta data sekunder. Dimulai dengan pengumpulan data serta teori-teori dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pemberian pidana bagi guru yang melakukan kekerasan fisik terhadap murid dalam mendidik di lingkungan sekolah. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui : 1) Bahan hukum primer Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan :31 “Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek.”
Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 31
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13.
28
dan dosen, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru. 2) Bahan hukum sekunder Menurut Soerjono Soekanto :32 “Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku, tulisan-tulisan para ahli, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian.” Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bukubuku, tulisan-tulisan para ahli, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, Hasil seminar, dan lan-lain. Yang dipergunakan oleh penulis dalam membantu menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer dalam penelitian.
3) Bahan hukum tersier Hilman Hadikusuma menyatakan :33 “Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar, koran, jurnal hukum, seminar dan internet.” Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang diguakan berupa, kamus, artikel, kamus hukum, koran, internet dan lain-lain
32
Soerjono Soekanto, Loc.Cit. Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung,1995, hlm.52 33
29
yang dipergunakan untuk melengkapi dan menunjang data penelitian.
b. Penelitian Lapangan Soerjono Soekanto menyatakan:34 “Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah (nondirective interview)” Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder dengan melakukan wawancara yang dilakukan kepada pihak yang lebih berkompeten, dan dilakukan kepada instansi-instansi terkait permasalahan pemberian sanksi fisik oleh guru terhadap siswa sebagai sanksi tegas dalam mendidik di lingkungan sekolah, maka penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan kepada instansi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta dan BARESKRIM POLRI.
4. Teknik pengumpul data a. Penelitian Kepustakaan 1) Menginventarisir
peraturan
perundang-undangan,
asas-asas
hukum dan teori-teori hukum secara sistematis dan terarah, terkait dengan masalah pemberian pidana terhadap guru yang melakukan 34
Soerjono Soekanto,Op.Cit, hlm.228
30
kekerasan fisik kepada muridnya dalam mendidik di lingkungan sekolah serta alasan penghapus pidana bagi guru dalam mendidik murid. 2) Studi Dokumen Menurut Soerjono Soekanto:35 “Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis” Dalam penelitian ini ditelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, dan lain-lain. 3) Menganalisis apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, serta sejauh mana sinkronisasi dan harmonisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal.
b. Penelitian Lapangan Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :36 “Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses wawancara (interview) ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut dengan intervier” Studi lapangan dalam penelitian ini berupa wawancara secara tidak terstruktur dengan berbagai pihak yaitu kepada kepala bagian 35 36
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm.66 Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, hlm.71‐73.
31
bantuan hukum dan Perlindungan Provesi Guru Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan kepada kepala bagian Kepala Unit Perlindungan perempuan dan Anak (PPA) Sub Dit III Direktorat Tipidum Bareskrim Polri, yang dilakukan secara langsung untuk mendukung dan melengkapi data sekunder dalam penelitian ini.
5. Alat Pengumpulan Data Alat adalah sarana yang dipergunakan untuk pengumpulan data dalam penulisan hukum. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu : a. Penelitian kepustakaan Alat yang digunakan dalam penelitian kepustakaan berupa alat tulis seperti pulpen dan buku catatan untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan, kemudian alat elektronik berupa komputer untuk menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.
b. Penelitian lapangan Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer dengan mengadakan wawancara dengan berbagai intansi terkait, maka diperlukanlah alat pengumpul data terhadap penelitian lapangan ini berupa daftar pertanyaan, kamera, dan alat perekam (tape recorder), atau alat penyimpanan.
32
6. Analisis Data Menurut Soerjono Soekanto :37 “Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokkan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.”
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta
menggali nilai yang hidup
dimasyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisis secara yuridis kualitatif dilakukan untuk mengungkap realita yang ada berdasarkan hasil peneltian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas. Data sekunder dan data primer dianalisis dengan metode yuridis kualiatif. Dimana data-data tersebut dikaji dan disusun secara sistematis, lengkap, dan komprehensif, kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan secara kualitatif, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriftif analitis dengan tidak menggunakan angka-angka, daftar tabel, maupun rumusan statistik.
37
Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm 228
33
7. Lokasi penelitian a. Perpustakaan 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat. 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung. b. Instansi 1) Kantor PGRI pusat Jl. Taman Tanah Abang III No. 24, Jakarta Pusat. 2) Kantor BARESKRIM POLRI Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan.
