BAB I PENDAHULUAN. yang tergabung dalam kelompok negara-negara Asia Tenggara (Association South

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia sebagai negara berkembang yang merupakan salah satu negara yang tergabung dalam kelompok negara-negara Asia Tenggara (Association South East of Asian Nation) merupakan negara yang dalam tingkat perkembangan ekonominya belum begitu mapan. Bahkan ada para ahli ekonomi mengatakan, negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN dalam tingkat persaingan ekonomi masih ketinggalan banyak jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN yang lain. Sebelum tahun 1997, sebenarnya banyak pihak memuji prestasi pembangunan ekonomi Indonesia sebagai salah satu High Performing Asian Economy Countries yang memiliki kinerja perekonomian yang sangat mengagumkan, bahkan ada yang menganggapnya sebagai miracle (keajaiban), tetapi karena hantaman krisis ekonomi yang berawal dari depresi rupiah pada bulan Juli 1997, semua keajaiban itu menjadi sirna dan mengalami kesulitan dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan, sampai sekarang belum pulih kembali. 1 Krisis ekonomi yang terjadi saat itu telah berkembang menjadi krisis yang rumit dan kompleks yang terkadang menimbulkan pesimisme tentang jayanya ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Saat ini Indonesia berada dalam transisi, yang belum terbayangkan berapa lama masa transisi itu akan berlangsung. Meskipun semula krisis ini hanya merupakan contagion effect dari

1

Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 1.

Universitas Sumatera Utara

depresiasi mata uang bath Thailand terhadap dollar AS pada tahun 1997, tetapi karena fundamental perekonomian Indonesia yang rapuh, maka dampak krisis ini terkena sangat dahsyat, sementara proses economic recovery-nya berjalan amat lamban. Prestasi perekonomian Indonesia yang semula cukup baik, berubah menjadi negatif, banyak pengamat ekonomi Indonesia mengatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia adalah semu dengan fundamental yang tidak kuat. Di samping itu, para pengamat juga mengatakan bahwa perekonomian Indonesia tidak didukung oleh sumber daya domestik yang tangguh, tetapi karena didukung oleh investasi asing, bahkan berjangka pendek yang sewaktu-waktu mereka dapat keluar dari Indonesia. Pembangunan nasional juga dibangun dengan utang luar negeri yang bersifat pasif, sehingga justru memberatkan kondisi perekonomian Indonesia untuk bangkit kembali. 2 Kondisi perekonomian Indonesia sebagaimana tersebut di atas, telah menimbulkan berbagai problem sosial yang kompleks, misalnya timbulnya tingkat pengangguran yang tinggi, bertambahnya angka kemiskinan, produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang rendah, serta merosotnya usaha kecil dan menengah yang menjadi tumpuan rakyat. Di samping itu, perkembangan ekonomi dunia saat ini menjurus kepada aktivitas ekonomi global yang bergerak dari satu negara ke negara lain secara bebas, sehingga terjadi ketidakpastian akses pasar ekonomi

dunia.

Kondisi

perekonomian

dunia

seperti

ini,

membawa

kecenderungan pada peningkatan perjanjian bilateral dan multilateral antarnegara

2

Ibid., hlm. 1-2.


selaku pelaku ekonomi di dunia internasional yang pada akhirnya berdampak pada timbulnya hukum baru pada masing-masing negara. Para ahli ekonomi Indonesia telah memberikan pendapatnya tentang solusi terbaik untuk menyelesaikan berbagai problem yang menyangkut perbaikan ekonomi Indonesia. Ada yang menganjurkan agar ditingkatkan kerja sama ekonomi dengan dunia internasional, khususnya dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Hal ini perlu dilaksanakan guna menyelaraskan perkembangan ekonomi dunia dengan perkembangan ekonomi negara-negara ASEAN yang penuh persaingan. Ada juga yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia selama ini tidak berpihak kepada ekonomi rakyat. Solusi untuk masalah ini, selain perlunya membangun ekonomi Indonesia dengan konsep ekonomi kerakyatan, juga perlu menciptakan strategi pembangunan dengan lebih banyak melibatkan rakyat dalam berbagai bidang ekonomi dan perdagangan. Selain dari itu, desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah dipandang sebagai salah satu langkah yang mendesak untuk dilaksanakan. 3 Salah satu model pembangunan ekonomi di era globalisasi adalah maju pesatnya pasar modal di suatu negara. Pasar modal sebagai alternatif pendanaan bagi pengembangan dunia usaha mempunyai peranan strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, juga berfungsi sebagai salah satu sarana investasi bagi pemodal yang mempunyai kelebihan dana. Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini berjalan amat pesat, sehingga diharapkan dapat bersaing secara sehat dan mensejajarkan diri dengan pasar modal lain di dunia.

3

Ibid., hlm. 2-3.


Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal secara akomodatif sudah selayaknya mengacu pada prinsip-prinsip peraturan dan praktik yang berlaku di dunia pasar modal internasional. 4 Pada masa sekarang arus uang dan modal jarang dihubungkan dengan keperluan transaksi perdagangan internasional dan kebutuhan modal untuk investasi jangka panjang. Tetapi perekonomian konvensional melihat pasar uang dan pasar modal sebagai sarana investasi jangka pendek yang bersifat spekulatif guna mendapatkan keuntungan (gain) yang cepat dan besar. 5 Seiring dengan berkembangnya indusri pasar modal di suatu negara, semakin dibutuhkan pula adanya ketersediaan sumber daya manusia dengan pemahaman sekaligus keahlian yang memadai untuk menopang laju pertumbuhan industri tersebut di masa mendatang. Sebagai suatu industri yang relatif baru dibandingkan dengan industri jasa keuangan lainnya seperti perbankan dan asuransi, secara kuantitatif, sumber daya manusia di industri portofolio nasional harus diakui masih sangat terbatas.6 Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (financial market), di samping pasar uang (money market) yang sangat penting peranannya bagi pembangunan nasional pada umumnya, khususnya bagi pengembangan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Di lain pihak dari sisi pemodal (investor), pasar modal sebagai salah satu sarana investasi dapat bermanfaat untuk menyalurkan dananya ke pelbagai sektor 4

Ibid., hlm. 7-8. http://jurnal-ekonomi.org/2003/12/20/telaah-kritis-pasar-modal-syariah/., diakses tanggal 11 Oktober 2010. 6 M. Irsan Nasarudin., dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. vii. 5


produktif dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, pasar modal ibarat lazimnya suatu pasar selalu akan mengalami pasang surut, yang ditunjukkan dengan tanda-tanda bullish atau bearish, sehingga karenanya dalam hal berinvestasi tiada suatu investasi tanpa resiko. Pasar modal Indonesia dalam abad ke-20, pernah mengalami kondisi yang marak (booming) pada sekitar akhir Juni 1997 di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencuat sampai pada angka 740. Namun dalam selang beberapa bulan, pada akhir September 1998, setelah krisis multidimensi, krisis moneter-ekonomi berlanjut pada kekacauan sosial yang bermuara pada krisis politik, IHSG meluncur secara drastis hingga menyentuh level terendah 259. Dan pada tanggal 23 Januari 2004 Bursa Efek Jakarta kembali mencatat sejarah dengan IHSG tertinggi, yaitu 785,879, hal ini sangat menggembirakan. Dalam cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004 telah ditentukan strategi pengembangan umum yang berlaku bagi semua pelaku pasar modal, hal mana terdapat keterkaitan antara prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan E-Governance, yang menyangkut kemajuan teknologi informasi dengan cara mengakomodasikan perkembangan dengan standar internasional, sehingga pasar modal Indonesia mampu berbicara di persaingan global. 7 Di negara manapun, perkembangan pasar modal tidak terlepas dari tindak kejahatan. Oleh karena itu, sektor hukum pasar modal senantiasa diharapkan

7

Ibid., hal. ix-x.


berkembang pesat mampu mempersempit peluang tindak kejahatan. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan pasar modal (securities act) mengatur keterbukaan

informasi

material,

mencegah

pemberian

informasi

yang

menyesatkan, serta melarang adanya kejahatan yang bersifat penipuan atau kecurangan dalam transaksi perdagangan efek. Namum begitu, peraturan tidak dihasilkan demi memenuhi standar kesempurnaan saja, tetapi juga yang lebih penting adalah penegakan hukum (law enforcement) yang harus mengandung keadilan (justice enforcement) dalam rangka menciptakan pasar modal yang tangguh, modern, efesien, dan teratur. 8 Khusus mengenai pasar modal, dunia internasional di awal abad millenium ini dikejutkan oleh skandal keuangan besar-besaran yang menimpa perusahaanperusahaan raksasa Amerika Serikat mulai dari Enron, WorldCom, AOL, Walt Disney, Vivendi Universal, Merck, Global Crossing, Xeroc, Tyco, yang melibatkan lembaga investment bank seperti CSFB, JP Morgan, dan Merrill Lycnh, dan tentu saja tidak lepas dari peranan kantor akuntan publik yang sebelumnya mengaudit perusahaan-perusahaan tersebut.9 Terbongkarnya skandal keuangan tersebut membuat pasar modal Amerika meradang. Harga saham di Wall Street langsung berjatuhan. Indeks Dow Jones yang sebelum terjadinya skandal berada di atas level 10.000 sempat anjlok ke titik terendah 7.702 selama lima tahun terakhir. Kehancuran harga saham di Wall Street segera menjalar ke bursa dunia lainnya. Indeks CAC Paris, DAX Frankfurt,

8

Ibid., hal. x http://jurnal-ekonomi.org/2003/12/20/telaah-kritis-pasar-modal-syariah/., diakses tanggal 11 oktober 2010. 9


Nikkei Tokyo, termasuk IHSG Jakarta, dan yang lain-lainnya mengalami kemerosotan tajam. Anjloknya harga saham di Wall Street menyebabkan jutaan orang kehilangan dana pensiun dan tabungannya. Sementara terbongkarnya skandal tersebut yang berdampak kepada kemerosotan ekonomi AS menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan. Nampaknya perlu diingat kembali perjalanan pasar modal dunia untuk membuka sikap kritis terhadap salah satu lembaga keuangan Kapitalis tersebut. Dunia tidak akan pernah melupakan goncangan pasar modal Amerika “Oktober Hitam” pada tahun 1929 yang menyebabkan kolapsnya perekonomian dunia khususnya Amerika Serikat. Peristiwa yang dikenal sebagai The Great Depression tersebut menyebabkan kemelaratan, kelaparan dan kesengsaraan. Sejak 1929 hingga 1933 pasar modal AS kehilangan 85% nilainya. Kemudian goncangan pasar modal selanjutnya terjadi pada bulan Oktober tahun 1987. Pada saat itu indeks harga saham di Wall Street turun 22% dalam sehari. Di bulan yang sama pula tepatnya pada minggu terakhir Oktober 1997, harga-harga saham pasar modal utama dunia turun drastis. Penurunan harga saham tersebut berawal di Hongkong yang merambat ke Jepang, kemudian ke Eropa dan terakhir mampir di Amerika. 10 Meskipun lembaga yang dibicarakan tersebut bernama pasar modal (stock market), tidak berarti segala transaksi yang terjadi di bursa efek merupakan pertemuan antara orang yang membutuhkan modal dengan para investor yang

10

Ibid.


ingin menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan yang diminatinya. Pertemuan antara pihak yang memerlukan modal dengan pihak yang memberikan modal hanya terjadi sekali di pasar perdana yakni pada saat IPO (Initial Public Offering). Selanjutnya para investor bebas memilih apakah memegang saham yang dibelinya sebagai suatu bentuk investasi jangka panjang atau menahannya sebentar untuk kemudian melepaskannya di pasar sekunder ketika ia melihat pergerakan harga saham menunjukkan adanya margin. Inilah tindakan umum yang secara terus menerus terjadi di pasar modal yakni keinginan untuk meraih capital gain dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Di tengah kemerosotan, skandal dan resiko yang menimpa pasar modal konvensional tersebut, kini dunia mulai melirik Islam sebagai alternatif. Didahului oleh pendirian bank syariah dan lembaga asuransi syariah di negeri-negeri Islam termasuk di Barat sendiri, kini upaya untuk menerapkan dan mensosialisaikan pasar modal syariah semakin gencar. 11 Dilihat dari sisi syariah Islam, pasar modal adalah salah satu produk muamalah. Transaksi di dalam pasar modal menurut prinsip syariah tidak dilarang (dibolehkan) sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah di gariskan oleh syariah Islam. Di antara yang dilarang oleh syariah Islam dalam melakukan transaksi bisnis adalah transaksi yang mengandung riba sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an surat alBaqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan

11

Ibid.


mengharamkan riba. Oleh karena itu, semua transaksi di pasar modal yang terdapat di dalamnya unsur riba, maka transaksi itu dilarang. Syariah Islam juga melarang transaksi yang di dalamnya terdapat spekulasi dan mengandung gharar atau ketidakjelasan, yaitu transaksi yang di dalamnya dimungkinkan terjadi penipuan, karena itu gharar termasuk dalam pengertian memakan harta orang lain secara batil atau tidak sah. Termasuk dalam pengertian ini adalah penawaran palsu, karena itu Rasulullah SAW. melarang transaksi yang dilakukan melalui penawaran palsu. Demikian juga transaksi atas barang yang belum dimiliki (short selling) atau bai’u maakaisa bimamluk, demikian juga transaksi atas segala sesuatu yang belum jelas. Juga transaksi yang dilarang adalah transaksi yang didapatkan melalui informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam bentuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena investasi di pasar modal tidak sesuai dengan ketentuan syariah Islam, maka berinvestasi di pasar modal harus dilakukan dengan sangat selektif dan dengan sangat hati-hati, sehingga tidak masuk dalam investasi yang bertentangan dengan syariah. 12 Menurut Pontjowinoto, ada beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam melaksanakan investasi keuangan, yakni : 13 1. Transaksi dilakukan hendaknya atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil atas hasil usaha.

12 13

Abdul Manan., Op. cit., hlm. 220-221. Ibid., hlm 221-222


2. Uang sebagai alat pertukaran, bukan komoditas perdagangan di mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Sedangkan mamfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut. 3. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Diharamkan praktik insider trading. 4. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola secara hati-hati, sehingga tidak menimbulkan resiko yang lebih besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko (maysir). 5. Transaksi dalam syariah Islam yang mengharapkan hasil, setiap pelaku harus bersedia menanggung resiko. 6. Manajemen yang diharapkan adalah manajemen islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestarinya lingkungan hidup. 14 Melihat kriteria investasi yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak semua orang atau perusahaan dapat berinvestasi si pasar uang atau pasar modal syariah. Transaksi investasi baru dapat dilaksanakan kalau kriteria sebagaimana tersebut di atas dapat dipenuhi. Kriteria yang dikemukakan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk melaksanakan investasi syariah sebagai berikut: (1) perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang halal,

14

Ibid.


tidak dibenarkan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang memproduksi alkohol, jasa keuangan ribawi, judi, perusahaan senjata gelap, pornografi, dan sebagainya; (2) perusahaan yang mendapatkan dan pembiayaan atau sunber dananya dari utang tidak lebih dari 30% dari rasio modalnya; (3) pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tidak lebih dari 15%; (4) perusahaan yang memiliki aktiva kas atau piutang yang jumlah piutang dagangnya atau total piutangnya tidak lebih dari 50%. Pada mulanya fatwa DSN ini disambut dengan penuh ragu oleh perusahaan investasi. Perusahaan yang pertama kali mempraktikkan kriteria DSN ini adalah Dewan Syariah Jones Islamic Index. Perusahaan ini meyakinkan para investor Islam bahwa beberapa kegiatan perusahaannya telah bebas dari unsur ribawi atau hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Kriteria

DSN yang

dipraktikkan oleh perusahaan ini tidak luput dari serangan kritik pengamat ekonomi Islam yang berpendirian bahwa Islam tidak dapat menoleransi bunga jenis apa pun dan dengan alasan apa pun. Meskipun demikian, usaha yang dilakukan oleh perusahaan ini disambut baik oleh lembaga keuangan Islam, perusahaan non-islami dan individu-individu yang menginginkan kerja sama atau penanaman investasi yang dikelola secara syariah. Diharapkan, dalam kurun waktu mendatang dapat menghapus semua praktik bisnis yang tidak islami. 15 Di Indonesia, pemikiran untuk mendirikan pasar modal syariah dimulai sejak munculnya instrumen pasar modal yang menggunakan prinsip syariah yang berbentuk reksa dana syariah. Usaha ini baru bisa terlaksana pada tanggal 14

15

Ibid., hal. 222-223.


Maret 2003 dengan dibuka secara resmi pasar modal syariah oleh Menteri Keuangan Boediono dan didampingi oleh Ketua Bapepam Herwidayatmo, Wakil dari Majelis Ulama Indonesia dan Wakil dari Dewan Syariah Nasional serta Direksi SRO, Direksi Perusahaan Efek, pengurus organisasi pelaku dan asosiasi profesi di pasar Indonesia. Peresmian pasar modal syariah ini menjadi sangat penting sebab Bapepam menetapkan pasar modal syariah dijadikan prioritas kerja lima tahun ke depan sebagaimana dituangkan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia tahun 2005-2009. Dengan program ini, pengembangan pasar modal syariah memiliki arah yang jelas dan semakin membaik. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya keberadaan sebuah pasar modal yang berbasis Islami : “(1) harta yang melimpah jika tidak diinvestasikan pada tempat yang tepat akan menjadi sia-sia. Selama ini harta orang Islam yang melimpah itu diinvestasikan di negara-negara nonmuslim yang memetik keuntungan bukan orang Islam; (2) fuqaha dan pakar ekonomi Islam telah mampu membuat surat-surat berharga yang berlandaskan Islam sebagai alternatif bagi surat-surat berharga yang beredar dan tidak sesuai dengan hukum Islam; (3) melindungi para penguasa dan pebisnis muslim dari ulah para spekulan ketika melakukan investasi atau pembiayaan pada surat-surat berharga; dan (4) memberikan tempat bagi lembaga keuangan Islam dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknik perdagangan. Sekaligus melakukan aktivitas yang sesuai dengan syariah. 16

16

Ibid., hal. 14-15.


Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, pada tanggal 4 Oktober 2003, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan Fatwa Nomor : 40/DSNMUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Fatwa ini dikeluarkan mengingat pasar modal di Indonesia telah lama berlangsung dan perlu mendapat kajian dan perspektif hukum Islam. Beberapa dasar hukum atas pelaksanaan pasar modal ini harus dengan QS. An-Nisa ayat 29, Al-Maidah ayat 1, dan Al-Jumuah ayat 10 serta beberapa Hadis Rasulullah SAW. 17 Salah satu instrumen atau surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal Syariah adalah berbentuk penyertaan modal (kepemilikan atau saham). Oleh karena itu sehubungan dengan hal-hal diatas, maka penulis khusus akan membahas tentang saham dalam penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap Instrumen Penyertaan (Saham) pada Pasar Modal Syariah”.

B. Rumusan Masalah Dari uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang mendasari penulisan skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah pengaturan hukum instrumen penyertaan (saham) pada pasar modal syariah? 2. Bagaimanakah prosedur atau mekanisme perdagangan saham pada pasar modal syariah?

17

Ibid., hal. 15.


3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang saham?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum instrumen penyertaan (saham) pada pasar modal syariah. 2. Untuk mengetahui prosedur atau mekanisme perdagangan saham pada pasar modal syariah. 3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang saham. Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis Yaitu untuk dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dan mempunyai arti penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai tinjauan hukum terhadap instrumen penyertaan (saham) pada pasar modal syariah. 2. Manfaat Praktis Yaitu sebagai sumbangan dan pedoman bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya dan pengembangan hukum nasional terhadap pasar modal syari’ah di Indonesia.


D. Keaslian Penulisan “Tinjauan Hukum terhadap Instrumen Penyertaan (Saham) pada Pasar Modal Syariah” yang diangkat penulis sebagai judul skripsi ini telah diperiksa dan diteliti secara administrasi dan judul tersebut belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebelumnya. Jadi, penulisan dan pembahasan skripsi ini dengan mengangkat judul tersebut di atas dapat dikatakan asli dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, dan objektif serta terbuka. Penyusunan skripsi ini berdasarkan referensi buku-buku, media cetak, dan media elektronik serta bantuan dari berbagai pihak. Semua ini merupakan implikasi dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga pengangkatan judul diatas dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Kepustakaan Pengertian saham secara umum dan sederhana adalah “surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan atau lembaga di pasar tempat surat tersebut diperjualbelikan”. Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. 18

18

http://pakarbisnisonline.blogspot.com/2010/03/pengertian-saham-secara-umumdan.html., diakses tanggal 13 oktober 2010.


Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 19 Saham Syariah adalah saham-saham yang memenuhi ketentuan Dewan Syariah Nasional untuk dikategorikan sebagai saham yang sesuai dengan prinsipprinisp Syariah Islam. 20 Menurut Dewan Syariah Nasioanal (DSN), saham adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. 21 Pengertian pasar modal, sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar (market) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa. Pengertian modal (capital) dapat dibedakan : 22 1. Barang modal (capital goods) seperti tanah, bangunan, gedung, mesin. 2. Modal uang (fund) yang berupa financial assets. Secara formal Pasar Modal bisa didefenisikan sebagai pasar untuk berbagai

instrumen

keuangan

(sekuritas)

jangka

panjang

yang

bisa

19

Ibid. http://buabuazone88.blogspot.com/2008/12/pasar-modal-syariah.html., diakses tanggal 13 oktober 2010. 21 http://bukhariibra.wordpress.com/makalah-kita/tantangan-investasi-syariah-di-pasarmodal/., diakses tanggal 13 oktober 2010. 22 M.Irsan Nasarudin., Op. cit., hal. 14. 20


diperjualbelikan baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. 23 Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dalam perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. 24 Pasar

modal

merupakan

pasar

dalam

pengertian

abstrak

yang

mempertemukan calon pemodal (investor) dengan emiten (perusahaan yang menerbitkan surat berharga di pasar modal) yang membutuhkan dana jangka panjang. Sementara itu pasar modal dapat juga diartikan sebagai organized market yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa pialang dan underwriter. 25 Pasar modal (capital market) mempertemukan pemilik dana (supplier of fund) dengan pengguna dana (user of fund) untuk tujuan investasi jangka menengah (middle-term investment) dan panjang (long-term investment). Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga. UUPM Pasal 1 angka 13 mendefenisikan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan

23

Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, (Yogyakarta : UPP-AMP YKPN, 1993), hlm. 1 24 Irfan Iskandar, Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian, (Jakarta : Djambatan, 2001), hlm. 4 25 Sri Handani Yuliati, dkk, Manajemen Portofolio dan Analisis Investasi, (Yogyakarta : Andi Offset, 1996), hlm. 2


Perdagangan Efek Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannnya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.26 Pasar modal syariah adalah pasar modal yang sesuai dengan syariah islam atau dengan kata lain instrument yang digunakan berdasarkan pada prinsip syariah dan mekanisme yang digunakan juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah antara lain tidak boleh ada riba, gharar dan maysir. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang di dalamnya ditransaksikan instrumen keuangan atau modal yang sesuai dengan syariat Islam dan dengan cara-cara yang berlandaskan syariah pula atau pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah antara lain melarang setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan instrumen yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. 27 Pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. 28 Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsipprinsip syariah, setiap transaksi perdagangan surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 29

26

M. Irsan Nasarudin., Loc. cit. http://www.slideshare.net/guest43545f9/pasar-modal-syariah., diakses tanggal 13 oktober 2010. 28 http://buabuazone88.blogspot.com/2008/12/pasar-modal-syariah.html.,terakhir diakses tanggal 13 oktober 2010. 29 Abdul Manan., Op. cit., hal : 77. 27


F. Metode Penulisan Dalam rangka penulisan skripsi ini dan untuk membahas permasalahan yang ada di dalamnya tentu harus disertai dengan data-data atau informasi yang benar dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bobot keilmuan yang terdapat dalam skripsi ini dipengaruhi oleh keakuratan data yang diperoleh untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam melengkapi bahan-bahan bagi penulisan skripsi ini, maka diadakan penelitian dalam rangka pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. 2. Data dan Sumber Data Dalam penyusunan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan adalah : a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat antara lain UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


b.

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini.

c.

Bahan Hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Hukum, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengumpulan Data yang dipergunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara “Penelitian Kepustakaan” (Library Research) yaitu penulisan yang dilakukan dengan cara pengumpulan Literatur dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan ataupun bahan hukum sekunder yang ada hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 4. Analisis Data Di dalam penelitian skripsi yang termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif, pengelolaan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa data terhadap permasalahan yang dibahas. Hal ini dilakukan dengan menganalisa bahan-bahan yang diperoleh dari peraturan produk perundangundangan, buku, dan karya ilmiah serta bahan dari internet yang berkaitan erat dengan “Tinjauan Hukum terhadap Instrumen Penyertaan (Saham) pada Pasar Modal Syariah” yang kemudian dianalisa secara induktif kualitatif.


G. Sistematika Penulisan Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya diuraikan secara sistematis dan diperlukan suatu sistematika penulisan yang teratur. Dimana penulis membagi menjadi bab per bab dan masing-masing bab ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab pendahuluan, dimana pada bab ini dipaparkan halhal yang umum sebagai langkah awal dari penulisan skripsi. Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan. BAB II : PENGATURAN HUKUM INSTRUMEN PENYERTAAN (SAHAM) PADA PASAR MODAL SYARIAH Pada bab ini dipaparkan bagaimana pengaturan hukum instrumen penyertaan (saham) pada pasar modal syariah. Bab ini berisikan pasar modal dan pasar modal syariah, perkembangan pasar modal syariah di indonesia, kriteria surat berharga pada pasar modal syariah, dan pengaturan hukum instrumen penyertaan (saham) pada pasar modal syariah. BAB III : PROSEDUR ATAU MEKANISME PERDAGANGAN SAHAM PADA PASAR MODAL SYARIAH Pada bab ini dipaparkan bagaimana prosedur atau mekanisme perdagangan saham pada pasar modal syariah. Bab ini berisikan saham pada pasar modal


syariah, pihak yang terlibat dalam perdagangan saham pada pasar modal syariah, dan prosedur atau mekanisme perdagangan saham pada pasar modal syariah. BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM Pada bab ini dipaparkan perlindungan hukum bagi pemegang saham. Bab ini berisikan spekulasi yang terjadi dalam pasar modal dan perlindungan hukum bagi pemegang saham pada pasar modal syariah. BAB V : PENUTUP Bab ini berisikan rangkuman kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi permasalahan yang terjadi di pasar modal syariah.


BAB I PENDAHULUAN. yang tergabung dalam kelompok negara-negara Asia Tenggara (Association South

Recommend Documents