BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.1 Hal ini harus selaras dengan
perkembangan ketenagakerjaan saat ini yang sudah sedemikian pesat, sehingga kajian hukum ketenagakerjaan tidak hanya meliputi hubungan kerja kerja semata, akan tetapi menjadi hubungan hukum antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang tidak hanya mengatur hubungan hukum dalam hubungan kerja (during employment), tetapi setelah hubungan kerja (post employment). Konsepsi ketenagakerjaan inilah yang dijadikan acuan untuk mengkaji perangkat hukum yang ada sekarang. Hukum perburuhan (ketenagakerjaan) adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.2 Kaitannya dengan hal ini, Lalu Husni mengemukakan sebagai berikut : “Bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja adalah bidang hukum yang berkenaan dengan kegiatan mempersiapkan calon tenaga kerja sehingga memiliki 1
Pasal 1 (ayat) 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4279) 2 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1985, h. 12.
1
keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja, termasuk upaya untuk memperoleh lowongan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri dan mekanisme yang harus dilalui oleh tenaga kerja sebelum mendapatkan pekerjaan”.3 Faktor utama mobilitas tenaga kerja antar negara dipengaruhi hal yang dominan adalah faktor ekonomi. Masalah kesempatan kerja semakin penting dan mendesak, karena pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Hal ini akan mengakibatkan tingkat pengangguran yang semakin meningkat lebih-lebih dalam era krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia saat ini yang ditandai dengan penyerapan angkatan kerja yang sangat sedikit dan tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam kondisi yang demikian alternatif yang paling tepat dilakukan adalah mencari pekerjaan di luar negeri.4 Komitmen
Indonesia
dalam menjelaskan aspek tenaga kerja
yang
penempatannya bekerja di luar jangan hanya dipandang sebagai penghasil devisa, melainkan sebagai upaya pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang
layak.
Sehingga
dalam
penyelenggaraan
harus
dikedepankan
aspek
perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk itu tenaga kerja Indonesia agar ditempatkan dalam kedudukannya sebagai manusia dengan segenap harkat dan martabatnya.5 Untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya. Pada konsideran menimbang huruf (d) disebutkan bahwa Negara wajib menjamin dan melindungi has
3
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 54. 4 Ibid., h. 56. 5 Habibi, “Aspek Perlindungan Perlu Dikedepankan”, Majalah Tenaga Kerja No. 37, 14 November, 1999, h. 3.
2
asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia. Dalam hal penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum. Pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri. 6 Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain dengan melakukan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di Negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional, dan melakukan pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/ atau peraturan perundang-undangan di Negara TKI ditempatkan.7 Tujuan penempatan dan perlindungan calon TKI/ TKI ialah untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; menjamin dan melindungi calon TKI/
6
Pasal 79 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4445) 7 Pasal 80 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4445)
3
TKI sejak di dalam negeri, di Negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; serta meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.8 Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh calon TKI untuk dapat bekerja di luar negeri. Tahapan-tahapan ini merupakan bagian dari proses perlindungan TKI yang kelak akan membantu jika terjadi permasalahan pada masa pra penempatan, selama penempatan di luar negeri, maupun purna penempatan (kembali ke tanah air). Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berminat bekerja di luar negeri dapat mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten/ Kota atau Bursa Kerja Luar Negeri (BKLN) setempat. Proses perekrutan menjadi TKI dilakukan oleh Pelaksana Penempatan TKI swasta (PPTKIS) dari pencari kerja yang terdaftar pada instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan.9 Perusahaan (badan hukum) yang akan menjadi PPTKIS wajib mendapat ijin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari Menteri.10 PPTKIS melakukan seleksi kepada calon TKI yang terdaftar di Disnaker kabupaten/ kota atau Bursa Kerja Luar Negeri (BKLN). Adapun mekanisme perekrutan TKI ke luar negeri, yaitu: 1. PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) mendapat izin dari Menteri Tenaga Kerja RI. 8
Pasal 3 huruf (a), (b), dan (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4445) 9 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4445) 10 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4445)
4
2. PPTKIS mendapat Surat Izin Pengerahan (SIP) yang dibuktikan dengan adanya: a. Permintaan nyata/ Job Order (JO)/ demand letter, b. Perjanjian kerjasama penempatan, c. Rancangan perjanjian penempatan, dan d. Rancangan perjanjian kerja. Huruf a,b dan d harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada perwakilan RI di negara tujuan. 3. PPTKIS memiliki Surat Pengajuan Rekrutmen (SPR) dari pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi yang selanjutnya proses rekrutmen akan dibagi ke kabupaten/ kota. 4. PPTKIS memberi informasi/ sosialisasi kepada masyarakat/ calon TKI bersama-sama dengan Disnaker kota asal. 5. Calon TKI yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada instansi pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 6. Calon TKI harus memenuhi persyaratan: a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun; b. Sehat jasmani dan rohani; c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.11
Lanjutan
7. Setelah mendapatkan calon TKI, pihak PPTKIS menyediakan perjanjian penempatan calon TKI dengan diketahui Disnaker kota asal dilengkapi dengan persyaratan yang lengkap. 8. Calon TKI tersebut wajib mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) sesuai dengan Negara tujuan masing-masing. BLKLN 11
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4445)
5
tersebut berada di bawah PPTKIS dan ada dalam pengawasan Disnaker kabupaten/ kota kota asal. Pelatihan tersebut dipergunakan sebagai persiapan penyaluran tenaga kerja yang ke luar negeri, calon TKI perlu diberi bekal pelatihan yang cukup, sehingga mereka memiliki ketrampilan kerja yang memadai. Uji kompetensi BLKLN dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Indonesia. 9. Setelah lulus seleksi TKI wajib ikut peserta asuransi TKI. Prosedur menjadi TKI yang resmi/ legal adalah: 1. Mengikuti penyuluhan yang diberikan oleh Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan/ Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) bersama dengan kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di daerah asalnya. 2. Mendaftar sebagai calon TKI melalui PPTKIS, PJTKI atau kantor Disnaker kota asal. 3. Dilakukan seleksi secara administrasi, kesehatan, dan psikologi oleh PPTKIS/ PJTKI atau kantor Disnaker setempat untuk memperoleh calon TKI yang memenuhi syarat. 4. Calon TKI membuat perjanjian penempatan dengan PPTKIS/ PJTKI untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing dalam proses penempatan TKI. 5. Calon TKI mengikuti latihan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKN) dan uji kompetensi. 6. Calon TKI mengurus paspor di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKN) dan uji kompetensi. 7. Menandatangani perjanjian kerja yang disahkan oleh petugas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) atau Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di kota asal. 8. Mengikuti program asuransi untuk TKI yang lulus seleksi yang berguna untuk menjamin resiko yang dapat terjadi selama TKI bekerja. 9. Mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) atau Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di kota asal. 6
Dibawah ini merupakan contoh masalah-masalah yang dihadapi oleh calon TKI/ TKI yang dibagi menjadi beberapa jenis/ fase, yakni fase pra penempatan (dalam negeri), selama penempatan (diluar negeri) dan purna penempatan (kembali ke Indonesia), seperti dijelaskan di dalam table di bawah ini:
Tabel 1. Masalah yang dihadapi TKI pada pra penempatan (dalam negeri), selama penempatan (luar negeri) dan purna penempatan (kembali ke Indonesia). Pra penempatan
Selama penempatan
Purna penempatan
(di dalam negeri)
(di luar negeri)
(kembali ke Indonesia)
TKI gagal berangkat;
Gaji tidak dibayar;
Kecelakaan;
Penipuan peluang kerja;
Potongan gaji melebihi
Sakit;
ketentuan; Pemalsuan dokumen (KTP,
Putus hubungan
Depresi/ sakit jiwa;
ijazah, umur, ijin orang tua); komunikasi; Biaya penempatan melebihi
Un fit (pemalsuan
struktur biaya, TKI berada
sertifikat kesehatan atau
pada penampungan illegal;
tidak dilakukan
TKI membawa anak;
pemeriksaan kesehatan); TKI tidak diasuransikan;
TKI sakit di penampungan;
Pemutusan hubungan
TKI tidak punya ongkos
kerja sebelum masa
pulang (berdokumen,
perjanjian kerja berakhir;
tidak berdokumen);
TKI mengalami
Alamat rumah berbeda
kecelakaan;
dengan alamat di paspor;
7
Lanjutan Tabel 1. Pra penempatan
Selama penempatan
Purna penempatan
(di dalam negeri)
(di luar negeri)
(kembali ke Indonesia)
Perlakuan tidak manusiawi
Pekerjaan tidak sesuai
Pemerasan/ tindakan
di penampungan termasuk
perjanjian kerja;
kriminal;
Tindak kekerasan dari
TKI hamil;
pelecehan; Tidak boleh berkomunikasi
majikan (penganiayaan);
Peran lembaga pemerintah (BNP2TKI) dan lembaga swasta nasional Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang secara langsung menangani penyaluran tenaga kerja ke luar negeri sangatlah penting. Saat ini teknis pelayanan penempatan dan perlindungan TKI tingkat nasional dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Untuk wilayah provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI). BP3TKI mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing BP3TKI. Dalam melakukan tugasnya BP3TKI bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah
sesuai
dengan
bidang
tugas
masing-masing,
meliputi
ketenagakerjaan, keimigrasian, verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugasnya BP3TKI berfungsi: 8
1. Penyusunan dan pengembangan program pengadaan anggaran 2. Pembinaan, pemantapan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan TKI 3. Menyelenggarakan perlindungan TKI
pemasyarakatan
program
penempatan
dan
4. Pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) 5. Pengumpulan data, pemberian layanan informasi serta pembinaan sistem dan jaringan informasi penempatan dan perlindungan TKI 6. Pemberdayaan dan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) TKI 7. Pelaksanaan pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di Negara penempatan 8. Melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon TKI penempatan pemerintah 9. Monitoring penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi calon TKI 10. Pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi 11. Pelaksanaan fasilitas unit pelayanan terpadu satu pintu dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI 12. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI 13. Pelaksanaan dan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.12
Berikut adalah contoh kasus/ permasalahan TKI selama di luar negeri yang dilaporkan ke BP3TKI yang telah diselesaikan pada tahun 2008-2009, sebagai berikut:
12
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI), Profil BP3TKI Jawa Tengah, BP3TKI, Jawa Tengah, 2010, h. 7
9
Tabel 2 Permasalahan TKI yang dilaporkan ke BP3TKI dan telah diselesaikan pada tahun 2008-2009 No.
Jenis Kasus
2008
2009
1
Gaji tidak dibayar
154
85
2
PHK sepihak
76
286
3
TKI meninggal
33
28
4
TKI sakit
205
365
5
TKI lari dari majikan
67
31
Jumlah
535
795
2. Pembatasan Masalah
Proses pengiriman TKI ke luar negeri melalui pra penempatan (dalam negeri), selama penempatan (di luar negeri) dan purna penempatan (kembali ke Indonesia). Dalam tulisan ini tahap yang difokuskan penulis adalah pada perlindungan hukum TKI pra penempatan dan selama penempatan (di luar negeri).
3. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah dalam melakukan 10
perlindungan TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama penempatan? 2. Bagaimana Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah menangani masalah-masalah yang timbul dalam melakukan perlindungan hukum kepada TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama penempatan?
4. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama penempatan. 2. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah menangani masalah-masalah yang timbul dalam melakukan perlindungan hukum kepada TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama penempatan.
11
5. Manfaat Penelitian
Dalam penulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut : a. Bagi Penulis Menambah wawasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum kepada TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama penempatan. b. Bagi Tenaga Kerja Indonesia Tulisan ini diharapkan Tenaga Kerja Indonesia mengetahui bagaimana perlindungan hukum TKI pada saat pra penempatan dan selama penempatan. c. Bagi BP3TKI Jawa Tengah Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang perlindungan hukum yang dilakukan BP3TKI Jawa Tengah terhadap TKI ke luar negeri dan juga menjadi acuan dalam mencegah maupun menangani masalahmasalah yang timbul dalam melakukan perlindungan hukum kepada TKI pada saat pra penempatan dan selama penempatan.
12
6. Metode Penelitian
6.1. Metode Pendekatan
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.13 6.2. Jenis Penelitian
Spesifikasi penelitian yang diterapkan adalah berupa penelitian eksploratoris. Penelitian eksploratori adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.14 Sehingga sifatnya penelitian yang menjelajah dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta pencegahan maupun penindakan yang dilakukan BP3TKI Jawa Tengah dalam menangani masalah TKI selama pra penempatan dan masa penempatan (di luar negeri).
6.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
6.3.1. Data Primer
Data primer diperoleh melalui wawancara, kepada Kepala Seksi perlindungan dan pemberdayaan TKI di BP3TKI Jawa Tengah. 13 14
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, 1986, h. 12. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, 2002, h. 8.
13
6.3.2
Data Sekunder
Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku literatur yang meliputi: a. Undang-Undang Dasar 1945 b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, c. Undang-Undang No.
39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI di Luar Negeri, d. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri f. Peraturan
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
No.
PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER. 07/MEN/V/ 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia h. Tulisan-tulisan atau karya-karya dari praktisi hukum, majalah, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan TKI ke luar negeri.
14
